Kepada: Seluruh Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Univet Bantara Sukoharjo
Sehubungan telah selesainya penyusunan draf Statuta tahun 2016 sebagai revisi statuta tahun 2013, maka dipandang perlu untuk memperoleh masukan dari dosen, karyawan dan mahasiswa. Masukan dalam rangka untuk perbaikan, kelengkapan dan kesempurnaan. Ketentuan dan prosedur penyampaian masukan sebagai berikut: 1. 2. 3.
Materi draf statuta dapat diambil di web univet, www.siakad-univet.ac.id. Masukan disampaikan secara tertulis dalam format word, dan dikirimkan melalui email:
[email protected] Masukan merujuk pada Bab, pasal dan ayat, atau dalam bentuk form sebagai berikut: No
Bab/pasal/ayat
Tertulis di draf
Masukan / revisi
Keterangan
Keterangan dapat diisi: perbaikan atau materi baru 4. 5. 6.
Pengiriman diterima paling lambat tanggal 4 Oktober 2016 pukul 24.00 Pengirim mencantukan nama dengan identitas yang jelas. Apabila pengirim merupakan lembaga atau organisasi, maka mencantumkan ketua/kepala disertai cap lembaganya.
Atas kerjasama yang baik dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan draff statuta ini, diucapkan terima kasih
Sukoharjo, 22 September 2016 Rektor,
Prof. Dr. Ir. Ali Mursyid WM. MP
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yayasan adalah Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan (YPPP) Veteran Sukoharjo sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. 2. Universitas adalah Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya serta menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan peraturan perundangundangan. 3. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas. 4. Senat adalah organ universitas yang merumuskan, menyusun, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik. 5. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi untuk merencanakan, mengembangkan program, menyelenggarakan kegiatan, mengembangkan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas. 6. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi 7. Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 8. Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan 9. Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. 10. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban universitas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di universitas yang terdiri dari pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 1.
1
13. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. 14. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. 15. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. 16. Fakultas adalah satuan kerja universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. 17. Program Pascasarjana adalah satuan kerja universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang bersifat multi/lintas displin ilmu setelah jenjang sarjana (S1) untuk menghasilkan lulusan jenjang pendidikan magister (S2) dan doktor (S3). 18. Program Studi adalah unit kerja sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 19. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas. 20. Dewan dosen program studi adalah dosen tetap yang memiliki home base pada program studi yang bersangkutan. 21. Dewan dosen program studi pascasarjana adalah dosen tetap yang pernah mengajar sekurang-kurangnya satu semester dalam 2 (dua) tahun terakhir pada program pascasarjana. BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA STRATEGIS Pasal 2 Visi Universitas adalah terwujudnya Universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai kejuangan. Pasal 3 Misi Universitas adalah: 1. menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan; 2. menjalankan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya; 4. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan. 2
Pasal 4 Tujuan penyelenggaraan Universitas: 1. menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai kejuangan; 2. menghasilkan karya penelitian yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya; 3. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya; 4. menjadi mitra unggulan dalam kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik; Pasal 5 (1) Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran dari visi dan misi Universitas yang memuat rencana dan program pengembangan untuk jangka lima tahun. (2) Rencana Operasional (Renop) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan untuk satu tahun. (3) Renstra dan Renop menjadi tanggung jawab pimpinan masing-masing unit kerja. Pasal 6 Rencana Strategis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diarahkan kepada: 1. pengembangan kualitas akademik dan daya saing lulusan; 2. pengembangan kualitas dan kuantitas dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 3. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pembelajaran dan meningkatkan atmosfer akademik; 4. pengembangan sistem pengelolaan kelembagaan yang efektif dan efisien; 5. pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, lembaga pemerintah atau non pemerintah.
BAB III IDENTITAS Pasal 7 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bernaung di bawah Yayasan Pembina Pendidikan/Perguruan (YPPP) Veteran Sukoharjo. Pasal 8 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36/D/O/1993 pada Tanggal 20 April 1993 sebagai perubahan dari IKIP Veteran Sukoharjo yang berdiri sejak Tanggal 29 Maret 1968 Pasal 9 Universitas mempunyai lambang yang berbentuk sebagai berikut : 1. Bentuk dasar lambang adalah segi lima dan lingkaran yang terpadu secara harmonis; 2. Segi lima berwujud ujung kelopak bunga teratai; 3
3. Di pinggir lingkaran terdapat tulisan berbunyi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan Uninga Kawula Ambangun Nagara; 4. Di tengah lingkaran terdapat gambar buku terbuka berwarna putih dengan pita merah putih, yang di atasnya terdapat pena dikelilingi nyala api sedang berkobar, dengan tiga buah kuncup bunga melati serta bintang segi lima di ujung atas pena; 5. Di bawah buku terdapat tiga buah lingkaran rantai yang saling mengait. 6. Lambang dimaksud adalah seperti gambar di bawah ini
Pasal 10 Lambang Universitas memiliki makna sebagai berikut: 1. Tulisan Bangun Nusantara menunjukkan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo bertekad membangun nusantara melalui pendidikan. 2. Tulisan Uninga Kawula Ambangun Nagara bermakna mencerdaskan rakyat untuk membangun negara, disamping itu tulisan ini juga merupakan surya sengkala tahun perubahan dari IKIP menjadi Universitas, yaitu tahun 1993; 3. Segi lima dengan ujung kelopak bunga teratai menggambarkan kesucian, religius, dan Pancasila; 4. Lingkaran hijau melambangkan sifat yang abadi; 5. Tiga lingkaran rantai menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan; 6. Buku dan pena menggambarkan kecendekiawanan; 7. Tiga kuncup bunga melati menggambarkan tiga generasi: generasi lampau, kini dan mendatang sekaligus makna tridharma perguruan tinggi; 8. Lidah api menggambarkan semangat berkorban, pita merah putih menggambarkan semangat kebangsaan, bintang segi lima mengingatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 11 Universitas memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar (3:2) berwarna kuning kunyit (R: 186, G: 148, B: 0) , ( C:28, M:38,Y:100,K:4) yang di tengahnya terdapat lambang Universitas.
4
Pasal 12 (1) Fakultas dan Pascasarjana memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2, berwarna dasar berbeda pada masingmasing bendera, dan di tengahnya terdapat lambang Universitas. (2) Bendera dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna hijau tua dengan kode warna R: 0, G: 102, B: 51, ( C:90, M:34,Y:100,K:27) ditengahnya terdapat lambang Universitas, dan tulisan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna hitam dengan kode warna R: 0, G: 0, B: 0, dengan gambar sebagai berikut:
b. Bendera Fakultas Teknik berwarna biru dengan kode warna R: 0, G: 174, B: 239, ( C:255, M:0,Y:0,K:0) ditengahnya terdapat lambang Universitas, dan tulisan Fakultas Teknik berwarna hitam dengan kode warna R: 0, G: 0, B: 0, dengan gambar sebagai berikut:
c. Bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau muda dengan kode warna R: 0, G: 255, B: 0, ( C:63, M:0,Y:100,K:0) ditengahnya terdapat lambang Universitas, dan tulisan Fakultas Pertanian berwarna hitam dengan kode warna R: 0, G: 0, B: 0, dengan gambar sebagai berikut: 5
d. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna oranye dengan kode warna R: 255, G: 102, B: 0, ( C:0, M:74,Y:100,K:0) ditengahnya terdapat lambang Universitas, dan tulisan Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik berwarna hitam dengan kode warna R: 0, G: 0, B: 0, dengan gambar sebagai berikut:
e. Bendera Fakultas Kesehatan Masyarakat berwarna ungu dengan kode warna R: 153, G: 0, B: 204, ( C:57, M:88,Y:0,K:0) ditengahnya terdapat lambang Universitas, dan tulisan Fakultas Kesehatan Masyarakat berwarna hitam dengan kode warna R: 0, G: 0, B: 0, dengan gambar sebagai berikut:
f. Bendera Fakultas Ekonomi berwarna merah dengan kode warna R: 201, G: 7, B: 7, ( C:14, M:100,Y:110,K:5) ditengahnya terdapat lambang Universitas, dan tulisan Fakultas Ekonomi berwarna hitam dengan kode warna R: 0, G: 0, B: 0, dengan gambar sebagai berikut:
6
g. Bendera Pascasarjana berwarna merah muda dengan kode warna R: 255, G: 153, B: 204, ( C:0, M:50,Y: 0,K:0)ditengahnya terdapat lambang Universitas, dan tulisan Pascasarjana berwarna hitam dengan kode warna R: 0, G: 0, B: 0, dengan gambar sebagai berikut:
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang universitas, bendera bendera universitas dan bendera fakultas dan/atau pascasarjana diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor Pasal 13 (1) Himne dan Mars Universitas adalah lagu Universitas berjudul Himne Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan Mars Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. (2) Himne dan mars dinyanyikan pada upacara resmi yang pelaksanaannya diatur melalui keputusan rektor dengan persetujuan senat Universitas. (3) Hymne universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut:
7
(4) Mars universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Himne dan Mars Universitas diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) (2) (3)
(4)
Pasal 14 Universitas memiliki busana akademik dan busana almamater. Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa topi, toga, kalung, dan atribut lainnya. Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna kuning kunyit dengan kode R: 186, G: 148, B: 0 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Universitas. Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor. BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BAGIAN 1 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN
8
(1) (2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1) (2) (3)
(4)
(1)
Pasal 15 Universitas menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapai kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan Universitas. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah ilmiah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bangsa. Pasal 16 Kegiatan pendidikan dilakukan melalui pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya. Pendidikan akademik diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar berjenjang dan berkesinambungan serta lebih didasari oleh pendalaman serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya. Pendidikan profesi diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memberikan pelayanan profesi kepada masyarakat atas dasar etika profesi. Pendidikan vokasi diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai dan menerapkan keterampilan tertentu. Pasal 17 Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas pendidikan program sarjana dan pascasarjana. Pendidikan program sarjana mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan yang menguasai seperangkat kemampuan akademik dan karakter. Pendidikan program magister mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berdasarkan pola kegiatan mandiri serta berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian dan dapat diikuti oleh lulusan pendidikan jenjang sarjana yang memenuhi persyaratan tertentu. Pendidikan program doktor mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berdasarkan pola kegiatan mandiri yang mengacu kepada kegiatan penelitian, pengembangan, dan penemuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian dan dapat diikuti oleh lulusan pendidikan program magister yang memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 18 Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
9
(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan. (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu. Pasal 19 (1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu. Batas waktu semester gasal dan semester genap ditetapkan berdasarkan peraturan rektor. (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara untuk remidiasi, pengayaan, atau percepatan di antara semester genap dan semester gasal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan peraturan rektor. (5) Perguruan tinggi dapat melakukan pengalihan satuan kredit semester dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain atau satuan/program pendidikan nonformal untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa yang bersangkutan pada program studi tertentu. (6) Perguruan Tinggi dapat mengalihkan satuan kredit semester dari suatu program studi dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa pada program studi lain dari perguruan tinggi yang sama. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur berdasarkan peraturan rektor. Pasal 20 (1) Proses pendidikan diselenggarakan melalui kuliah di dalam maupun di luar kampus. (2) Kuliah adalah proses belajar mengajar, praktikum, Program Pengalaman Lapangan (PPL), Kerja Praktik (KP), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), magang, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan memberi tugas akademik. Pasal 21 Beban satuan kredit semester (sks) untuk jenjang pendidikan vokasi, program sarjana, program pendidikan profesi, dan program pascasarjana (magister dan doktor) ditetapkan melalui peraturan rektor dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAGIAN 2 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENELITIAN Pasal 22 (1) Universitas melaksanakan kegiatan penelitian. (2) Penyelenggaraan kegiatan penelitian berupaya untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, prototip, atau informasi baru yang memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian serta 10
menggiatkan upaya menuju Universitas yang mengutamakan penelitian (Research University). (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai prinsip otonomi keilmuan. (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah Universitas atau majalah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasioanal yang diakui kementerian. (5) Hasil penelitian perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan. (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa hasil penelitian empirik atau hasil penelitian teoretis. (7) Universitas, fakultas, lembaga penelitian, program studi, pusat studi, atau lembaga sejenis dapat menerbitkan terbitan berkala ilmiah. (8) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat artikel hasil penelitian ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. (9) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan secara tercetak dan seara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat (9) diatur melalui peraturan rektor dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAGIAN 3 PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pasal 23 (1) Universitas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian. (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur melalui peraturan rektor dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAGIAN 4 KODE ETIK Pasal 24 11
(1) Setiap sivitas akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik, yaitu asas moral yang didasari atas kejujuran, keterbukaan, objektif dan menghargai pendapat atau penemuan akademisi lain. (2) Etika akademik ditanamkan kepada mahasiswa sejak dini melalui perkuliahan atau mimbar lain. (3) Universitas memiliki kode etik akademik yang diatur dengan peraturan Rektor dan harus dipatuhi oleh semua sivitas akademika secara bertanggung jawab. (4) Universitas membentuk dewan kehormatan kode etik akademik yang keanggotaannya ditetapkan oleh rektor dengan persetujuan Senat Universitas. Pasal 25 (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan akademik Universitas dikenakan sanksi. (2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan tenaga kependidikan dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. peringatan keras; d. penundaan kenaikan gaji berkala; e. penundaan kenaikan pangkat; f. penurunan pangkat; g. pembebasan tugas; h. pemberhentian. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan rektor. BAGIAN 5 KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
(1) (2)
(3)
(4) (5)
Pasal 26 Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan mandiri. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan otonomi Universitas. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimanfaatkan oleh Universitas untuk: 12
a. melindungi dan mempertahankan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara; c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara; d. memperkuat daya saing bangsa dan negara. Pasal 27 (1) Pimpinan Universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika serta norma/kaidah keilmuan. (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, setiap anggota sivitas akademika wajib: a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik; b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan; c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; d. melakukannya dengan cara yang baik, tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, kaidah akademik, dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum. (3) Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAGIAN 6 GELAR DAN PENGHARGAAN Pasal 28 (1) Lulusan program pendidikan akademik, vokasi atau profesi dari Universitas diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri dari: a. Sarjana yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu. b. Magister yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu. c. Doktor yang ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan huruf Dr. (3) Gelar untuk lulusan pendidikan vokasi terdiri dari:
13
a. Ahli Pratama untuk lulusan Program Diploma I, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.P. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian. b. Ahli Muda untuk lulusan Program Diploma II, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Ma dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian. c. Ahli Madya untuk lulusan Program Diploma III, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian. d. Sarjana Terapan untuk lulusan Program Diploma IV, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan S.Tr. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian. (4) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan bidang profesinya. (5) Pencantuman gelar lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap menggunakan gelar sesuai singkatan dan penempatan yang berlaku di negara asal. Pasal 29 Syarat memberi gelar akademik meliputi: 1. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, atau pendidikan spesialis dalam suatu program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi; 2. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program pendidikan yang diikuti. Pasal 30 (1) Ijazah sebagai bukti kelulusan dari suatu program sarjana, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, ditandatangani oleh Rektor dan Dekan. (2) Ijazah sebagai bukti kelulusan dari program pascasarjana ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Program Pascasarjana. (3) Penyerahan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan transkrip akademik, yaitu salinan sah daftar nilai prestasi akademik lulusan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Akademik, Sistem Informasi dan Perencanaan yang ditandatangani oleh Dekan untuk program Sarjana (S1) dan Direktur Pascasarjana untuk program Magister (S2). (4) Bentuk baku ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan rektor. Pasal 31 Gelar pendidikan akademik, gelar pendidikan profesi, dan gelar pendidikan vokasi yang diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh pihak lain. Pasal 32 (1) Gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan. (2) Memberi gelar doktor kehormatan diusulkan oleh Senat Fakultas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 14
Pasal 33 (1) Rektor dapat memberikan penghargaan dan/atau tanda jasa kepada orang, badan atau lembaga yang menunjukkan prestasi luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; atau berperan luar biasa untuk memperjuangkan pengembangan dan kemajuan Universitas. (2) Penghargaan dan/atau tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda dan/atau bentuk lain. (3) Persyaratan dan tata cara memberi penghargaan dan/atau tanda jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor. BAB V SISTEM PENGELOLAAN UNIVERSITAS BAGIAN 1 ORGANISASI UNIVERSITAS Pasal 34 (1) Struktur organisasi Universitas adalah sebagai berikut: a. Yayasan; b. Senat Universitas; c. Rektor; d. Satuan Pengawas Internal; e. Badan Penjaminan Mutu Internal; f. Dewan Penyantun; (2) Struktur organisasi dan tata kerja Universitas diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor BAGIAN 2 YAYASAN Pasal 35 (1) Yayasan merupakan badan penyelenggara universitas dan berfungsi sebagai penyedia sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di Universitas. (2) Yayasan menyampaikan kesimpulan hasil penilaian atas laporan pimpinan universitas yang disampaikan setiap akhir tahun akademik kepada Pimpinan Universitas. (3) Yayasan membentuk Badan Pelaksana Harian yang bertugas: a. memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan universitas dalam pengelolaan universitas. b. bersama pimpinan universitas menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan c. bersama pimpinan universitas menyusun rencana induk pengembangan dan statuta d. membuat laporan kepada pengurus yayasan
15
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Pelaksana Harian diatur dan ditetapkan oleh Yayasan. BAGIAN 3 SENAT UNIVERSITAS Pasal 36 (1) Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi Universitas yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan bidang akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Universitas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik; b. pengawasan terhadap: 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika; 2) penerapan ketentuan akademik; 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi; 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 5) pelaksanaan tata tertib akademik; 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; c. memberi pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin universitas dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis; d. memberi pertimbangan kepada pemimpin universitas dalam pembukaan dan penutupan program studi; e. memberi pertimbangan terhadap memberi atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; f. memberi rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik; g. memberi persetujuan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut: 1) kurikulum program studi; 2) persyaratan akademik untuk memberi gelar akademik; dan 3) persyaratan akademik untuk memberi penghargaan akademik; h. memberi persetujuan kepada rektor dalam pengusulan jabatan fungsional akademik lektor kepala dan profesor; dan i. memberikan pertimbangan kepada rektor dalam pengangkatan wakil rektor. Pasal 37 (1) Anggota Senat terdiri dari: a. rektor; b. wakil rektor; c. dekan; d. direktur pascasarjana; 16
(2)
(3) (4) (5)
(1) (2)
(3) (4)
e. ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. satu orang wakil dosen dari masing-masing program studi. Susunan keanggotaan senat terdiri dari: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi dan badan pekerja. Komisi dan badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua senat. Ketentuan lebih lanjut tentang Senat Universitas diatur dengan Peraturan Senat Universitas. Pasal 38 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 36 Ayat (1) dan (2), senat dapat menyelenggarakan sidang. Sidang senat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: a. Sidang senat biasa adalah sidang untuk membahas pelaksanaan tugas senat sehari-hari; b. Sidang senat terbuka untuk melaksanakan upacara dies natalis, pengukuhan guru besar, dan wisuda; c. Sidang senat terbatas untuk melangsungkan promosi doktor, memberi tanda jasa dan tanda kehormatan, pemilihan calon rektor, dan upacara lain yang dipandang perlu. Sidang senat biasa diselenggarakan sedikitnya satu kali dalam tiga bulan Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata kerja dan persidangan senat diatur lebih lanjut dengan peraturan senat. BAGIAN 4 REKTOR PARAGRAF 1 PEMIMPIN UNIVERSITAS
Pasal 39 (1) Rektor adalah pemimpin universitas. (2) Rektor dibantu oleh Wakil Rektor. (3) Wakil Rektor terdiri dari Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III. Pasal 40 Organisasi universitas di bawah Rektor terdiri atas: 1. Fakultas; 2. Program Pascasarjana; 3. Lembaga; 4. Pelaksana Administrasi; 5. Unsur Penunjang. Pasal 41 (1) Rektor adalah penanggung jawab utama Universitas. 17
(2) Rektor mempunyai tugas dan wewenang: a. Menyusun statuta berserta perubahannya untuk diusulkan kepada yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas; b. Menyusun dan/atau mengubah rencana jangka panjang Universitas; c. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis lima tahunan; d. Menyusun dan/mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional); e. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan yang berlaku; f. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa; h. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; j. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada yayasan setiap tahun; k. mengusulkan jabatan fungsional akademik dosen sesuai ketentuan yang berlaku; l. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat dan daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; m. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; n. melakukan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta memelihara hubungan dengan lingkungannya; o. membuat kebijakan dan keputusan yang mengikat ke dalam dan ke luar serta bertindak untuk dan atas nama Universitas di bidang tridharma perguruan tinggi, kegiatan bisnis dan kerjasama Universitas, serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; p. menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan bisnis (usaha lain) dan kerjasama Universitas atas pertimbangan Senat Universitas; q. menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran dan kinerja nonakademik Universitas kepada yayasan setiap tahun; dan r. menyampaikan laporan akademik dan nonakademik tahunan dalam sidang senat Universitas; Pasal 42 (1) Rektor dan wakil rektor menetapkan dan menyelenggarakan pertemuanpertemuan periodik untuk mengembangkan sistem kerja Universitas. (2) Rektor dan wakil rektor wajib melaksanakan tugas kepemimpinan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Universitas secara optimal.
18
(3) Rektor dapat melakukan pendelegasian wewenang kepada wakil rektor dan/atau pimpinan unit kerja sejauh diperlukan. (4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan rektor. Pasal 43 (1) Wakil Rektor I membidangi kegiatan akademik dan bertugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi: a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; b. Pembinaan dan pengembangan karir akademik dosen; c. Pengolahan data yang menyangkut pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. (2) Wakil Rektor II membidangi kegiatan administrasi umum dan keuangan dan bertugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan yang meliputi: a. pelayanan administrasi dan pengolahan data dalam bidang keuangan dan kepegawaian; b. pengelolaan perlengkapan dan inventarisasi aset; c. pengelolaan kerumahtanggaan; d. pemeliharaan keamanan dan ketertiban; e. pembinaan dan pengembangan karir dosen; f. pembinaan dan pengembangan kesejahteraan dosen dan karyawan; g. perencanaan dan pengelolaan anggaran; h. pembinaan unit-unit kewirausahaan Universitas. (3) Wakil Rektor III membidangi kegiatan kemahasiswaan, alumni, humas dan kerjasama serta bertugas membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi: a. pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, minat, dan bakat; b. pembinaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta bimbingan dan penyuluhan mahasiswa; c. pembinaan organisasi kemahasiswaan; d. koordinasi alumni; e. mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan kerjasama yang dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Universitas; f. merealisasikan kontrak kerjasama dengan pihak luar Universitas; g. melaksanakan tugas-tugas khusus di bidang humas; h. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penerimaan mahasiswa baru. PARAGRAF 2 FAKULTAS SUB PARAGRAF 1 ORGANISASI FAKULTAS
19
Pasal 44 (1) Fakultas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: a. Senat Fakultas; b. Dekan; c. Wakil Dekan; d. Pelaksana akademik terdiri dari ketua program studi, kepala laboratorium dan/atau studio, dan dosen; e. Pelaksana administrasi adalah tenaga kependidikan; f. Unit penunjang: perpustakaan, balai, klinik atau bentuk lain yang dianggap perlu oleh fakultas. (2) Bilamana fakultas hanya memiliki 1 (satu) program studi, dekan dapat merangkap sebagai ketua program studi dan wakil dekan merangkap sebagai sekretaris program studi. SUB PARAGRAF 2 SENAT FAKULTAS Pasal 45 (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di tingkat fakultas. (2) Anggota Senat fakultas terdiri dari: a. Dekan; b. Wakil Dekan; c. Ketua Program Studi; d. Satu orang wakil dosen dari setiap program studi. (3) Susunan keanggotaan senat fakultas terdiri dari: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (4) Ketua dan Sekretaris dijabat oleh anggota yang bukan dekan; (5) Ketua dan Sekretaris dipilih diantara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh rektor. (6) Masa bakti anggota senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama empat tahun. (7) Senat fakultas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi dan badan pekerja. (8) Komisi dan badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua senat. Pasal 46 (1) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok: a. Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas; b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika; c. Merumuskan norma, etika, dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas; d. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dekan; 20
(2)
(1) (2)
(3)
e. Memberikan pertimbangan atas dosen yang dicalonkan memangku jabatan fungsional akademik asisten ahli dan lektor; f. Memilih dan memberikan pertimbangan atas Dosen yang diusulkan mendapat tugas tambahan sebagai Dekan dan Wakil Dekan. Tata cara memberi pertimbangan Senat Fakultas dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan diatur dalam Peraturan Senat Fakultas. Pasal 47 Rapat senat fakultas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester. Di luar ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1), rapat senat fakultas khusus dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh ketua atau diusulkan oleh sekurangkurangnya separuh lebih dari seluruh jumlah anggota senat fakultas. Susunan dan tatacara penyelenggaraan rapat senat fakultas khusus dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur dengan peraturan senat fakultas. SUB PARAGRAF 3 DEKAN
Pasal 48 (1) Dekan adalah pemimpin fakultas. (2) Dekan dibantu oleh wakil dekan. (3) Dekan mempunyai tugas: a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan fakultas dan mempertanggung jawabkannya kepada rektor; b. Bertanggung jawab terhadap sosialisasi dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas pada tingkat fakultas. c. Menyusun dan/atau mengubah rencana jangka panjang fakultas; d. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis lima tahunan; e. Menyusun dan/mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional); f. Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; i. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan tridharma kepada rektor; Pasal 49 (1) Wakil Dekan terdiri atas: a. Wakil Dekan I; b. Wakil Dekan II; c. Wakil Dekan III. (2) Wakil Dekan I membidangi kegiatan akademik dan bertugas membantu dekan di dalam koordinasi dan pengawasan kegiatan fakultas, meliputi perencanaan,
21
(3)
(4)
(5) (6)
pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Wakil Dekan II membidangi kegiatan administrasi umum dan keuangan dan bertugas membantu dekan di dalam koordinasi dan pengawasan kegiatan fakultas yang meliputi perencanaan dan pengelolaan anggaran; pembinaan dan pengembangan karir tenaga non akademik; pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai; pengelolaan perlengkapan; pengelolaan kerumah tanggaan dan pemeliharaan ketertiban; pelayanan administrasi dan pengolahan data dalam bidang keuangan. Wakil Dekan III membidangi kegiatan kemahasiswaan dan alumni dan bertugas membantu dekan di dalam koordinasi dan pengawasan kegiatan fakultas meliputi pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, minat dan bakat mahasiswa, pembinaan usaha kesejahteraan mahasiswa, bimbingan dan penyuluhan mahasiswa serta pemberdayaan alumni. Wakil dekan I, dan atau II dan atau III dapat ditetapkan apabila beban pekerjaan sangat diperlukan. Penetapan banyaknya wakil dekan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor. SUB PARAGRAF 4 PROGRAM STUDI
Pasal 50 (1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh ketua program studi dan dibantu oleh sekretaris program studi. (2) Ketua program studi dapat merangkap sebagai sekretaris program studi apabila jumlah mahasiswa pada program studi yang bersangkutan kurang dari 40 orang pada saat pengangkatan. (3) Ketua program studi bertanggungjawab kepada dekan. Pasal 51 (1) Ketua program studi mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, administrasi umum dan kemahasiswaan pada tingkat program studi; b. mengembangkan program studi dan laboratorium pada tingkat program studi; c. melakukan pembinaan akademik bagi peserta didik pada tingkat program studi; d. melakukan pembinaan keilmuan bagi kelompok dosen pada tingkat program studi. (2) Sekretaris program studi mempunyai tugas membantu ketua program studi di dalam koordinasi dan pengawasan kegiatan program studi, meliputi: a. perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat program studi; b. pembinaan dan pengembangan karir tenaga akademik: dosen dan tenaga penunjang akademik pada tingkat program studi; c. persiapan pembukaan program pendidikan baru dalam berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan pada tingkat program studi; 22
(1)
(2)
(3) (4)
d. pengolahan data yang menyangkut pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat program studi. Pasal 52 Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada program studi dalam pendidikan akademik dan/atau profesional dan/atau kesenian dan/atau sosial budaya. Kepala Laboratorium/Studio adalah seorang dosen yang diakui keahliannya dan memiliki tugas untuk mengembangkan ilmu serta melakukan pembinaan terhadap kelompok dosen dalam laboratorium atau studio yang bersangkutan. Laboran adalah tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan khusus dan bertugas membantu kepala laboratorium. Laboratorium/Studio dapat pula menjalankan tugas sebagai unit pelayanan pada masyarakat. SUB PARAGRAF 5 PELAKSANA ADMINISTRASI FAKULTAS
Pasal 53 (1) Pelaksanaan administrasi fakultas dipimpin oleh kepala tata usaha yang bertanggung jawab kepada dekan. (2) Ketatausahaan fakultas terdiri atas: a. pelaksanaan tata usaha akademik dan kemahasiswaan; b. pelaksanaan tata usaha umum; c. pelaksanaan tata usaha keuangan. (3) Apabila salah satu fakultas mempunyai staf tata usaha kurang dari 3 orang, maka pelaksanaan tata usaha umum merangkap tata usaha keuangan. Pasal 54 (1) Pelaksana tata usaha akademik dan kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi akademik, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan kemahasiswaan. (2) Pelaksana tata usaha umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. (3) Pelaksana tata usaha keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan. Pasal 55 (1) Fakultas dapat membentuk unit penunjang yang merupakan perangkat kelengkapan pelaksana di bidang akademik, yang berada di luar program studi. (2) Unit penunjang dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. unit-unit pelayanan dalam bidang akademik; b. unit-unit pelayanan dalam bidang penelitian; c. unit-unit pelayanan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Pasal 56 (1) Unit pelayanan dalam bidang akademik dapat berfungsi sebagai unit pelayanan dalam bidang penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
23
(2) Unit-unit pelayanan dalam bidang akademik dapat berbentuk balai, laboratorium atau bentuk lain. (3) Balai, laboratorium atau bentuk lain dipimpin oleh seorang kepala dan seorang sekretaris. (4) Kepala dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada dekan. (5) Kepala dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh rektor atas usul dekan. (6) Kepala dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seorang dosen yang diakui keahliannya dan memiliki tugas untuk mengembangkan ilmu, teknologi, seni, sosial dan budaya serta melakukan pembinaan terhadap kelompok dosen. PARAGRAF 3 PROGRAM PASCASARJANA Pasal 57 (1) Program pascasarjana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: a. Direktur; b. Wakil Direktur; c. Pelaksana Akademik adalah Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium dan/atau Studio, dan Dosen; d. Pelaksana Administrasi adalah Tenaga Kependidikan; e. Penunjang adalah Perpustakaan, Balai atau bentuk lain yang dianggap perlu. (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Program Pascasarjana memimpin dan menyelenggarakan program Pascasarjana dan bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Bilamana program pascasarjana baru memiliki 1 (satu) program studi, Direktur dapat merangkap sebagai Ketua Program Studi dan Wakil Direktur merangkap sebagai Sekretaris Program Studi. Pasal 58 (1) Program Studi Pascasarjana terdiri dari unsur-unsur: a. Pimpinan terdiri dari Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi b. Pelaksana Akademik adalah Dosen (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Program Studi bertanggungjawab kepada Direktur Program Pascasarjana. PARAGRAF 4 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pasal 59 (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM sendiri atau oleh Pusat-Pusat di lingkungan LPPM. 24
(2) LPPM mengutamakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multi disiplin. Pasal 60 (1) LPPM memiliki struktur organisasi yang terdiri dari: a. Pimpinan terdiri dari ketua dan sekretaris. b. Pelaksana LPPM terdiri dari: 1) pusat penelitian; 2) pusat pengabdian kepada masyarakat; 3) pusat kuliah kerja nyata; 4) pusat pengembangan pendidikan; 5) pusat studi. (2) Tenaga administrasi. (3) Ketua LPPM bertanggung jawab kepada rektor. Pasal 61 (1) Pusat di lingkungan LPPM dipimpin oleh seorang kepala pusat. (2) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas pertimbangan Ketua LPPM. (3) Pimpinan pusat bertanggung jawab kepada ketua LPPM. Pasal 62 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertugas: 1. merencanakan dan mengarahkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya. 2. meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui program penelitian unggulan. 3. mendorong keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4. memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mudah diakses dan dimanfaatkan sivitas akademika dan masyarakat pengguna; 5. mengembangkan kapasitas pengelolaan pada unit-unit pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wahana penelitian multi, lintas dan inter disiplin; 6. melaksanakan penilaian dan konsolidasi pusat-pusat penelitian/studi di Universitas; 7. melakukan penggalangan sumber daya penelitian melalui kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian serta pemerintah pusat dan daerah; 8. memfasilitasi pelaksanaan kuliah kerja nyata mahasiswa sebagai wahana penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya secara multi atau lintas disiplin; 9. menyelenggarakan program kemitraan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta pemerintah daerah; 10. menyelenggarakan pelayanan masyarakat di bidang pengembangan pendidikan. 11. mengembangkan inovasi pembelajaran. PARAGRAF 5 25
PELAKSANA ADMINISTRASI UNIVERSITAS SUB PARAGRAF 1 UMUM
(1) (2)
(1) (2) (3) (1) (2)
(3)
Pasal 63 Administrasi Universitas berfungsi sebagai pelaksanaan layanan teknis dan administratif. Pelayanan administrasi universitas terdiri dari: a. biro administrasi akademik dan sistem informasi; b. biro administrasi umum dan keuangan; c. biro administrasi kemahasiswaan dan alumni; d. hubungan masyarakat dan kerjasama. Pasal 64 Biro dipimpin oleh seorang kepala biro yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor. Masa jabatan kepala biro adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut. Kepala Biro bertanggungjawab kepada Rektor. Pasal 65 Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor. Masa jabatan kepala dan sekretaris hubungan masyarakat dan kerjasama adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut. Kepala hubungan masyarakat dan kerjasama bertanggungjawab kepada rektor dibawah pembinaan wakil rektor III
SUB PARAGRAF 2 BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, SISTEM INFORMASI DAN PERENCANAAN Pasal 66 (1) Biro Administrasi Akademik dan Sistem Informasi adalah unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan sistem informasi dan bertanggung jawab kepada rektor di bawah pembinaan wakil rektor I. (2) Biro administrasi akademik, sistem informasi dan perencanaan dipimpin oleh kepala biro. (3) Biro administrasi akademik dan sistem informasi terdiri dari : a. bagian akademik; b. bagian sistem informasi; c. bagian perencanaan. 26
Pasal 67 Biro Administrasi Akademik, Sistem informasi dan Perencanaan mempunyai tugas: 1. Melaksanakan administrasi akademik meliputi: kegiatan admisi, readmisi, herregistrasi, transfer mahasiswa, transkrip hasil studi, surat keterangan pindah, cuti studi, penyusunan kalender akademik, presensi kuliah, presensi ujian dan membantu menyiapkan rapat-rapat akademik. 2. Mengembangkan sistem informasi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi: pengumpulan dan pengolahan data (akademik, umum, kepegawaian, keuangan dan kemahasiswaan) secara terpadu, dan pelayanan informasi. 3. Menyusun rencana, mengoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Perencanaan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman kerja. SUB PARAGRAF 3 BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN Pasal 68 (1) Biro Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pelaksana administrasi bidang umum dan keuangan bertanggung jawab langsung kepada rektor dibawah pembinaan wakil rektor II. (2) Biro Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh kepala biro. (3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan terdiri dari: a. bagian umum; b. bagian kepegawaian; c. bagian keuangan; d. sekretariat rektorat; e. satuan pengamanan kampus. Pasal 69 Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas: 1. Melaksanakan administrasi umum yang meliputi: urusan tata usaha, urusan rumah tangga, urusan persuratan, pemeliharaan lingkungan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana. 2. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: administrasi pengadaan pegawai, promosi, mutasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepegawaian. 3. Melaksanakan administrasi keuangan, meliputi: pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan Universitas serta membantu menyiapkan penyusunan anggaran. 4. Memberikan pelayanan di bidang keuangan yang meliputi: pelayanan pembayaran gaji, honorarium dan pencairan. 5. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan universitas. 6. Melayani pimpinan Universitas di bidang pelayanan administrasi.
27
SUB PARAGRAF 4 BIRO ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI Pasal 70 (1) Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni adalah unsur pelaksana administrasi bidang kemahasiswaan dan alumni, bertanggung jawab kepada Rektor dibawah pembinaan wakil rektor III. (2) Biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dipimpin oleh kepala biro. (3) Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni terdiri dari : a. bagian penalaran, minat dan bakat; b. bagian kesejahteraan mahasiswa dan alumni. Pasal 71 Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas : 1. melaksanakan administrasi kemahasiswaan dalam bidang penalaran mahasiswa, administrasi pembinaan minat, dan bakat mahasiswa; 2. melaksanakan administrasi kemahasiswaan dalam bidang kesejahteraan mahasiswa; 3. mengembangkan alumni. SUB PARAGRAF 5 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA Pasal 72 (1) Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Universitas adalah unsur pelaksana bidang hubungan masyarakat dan kerjasama yang bertanggung jawab kepada Rektor di bawah pembinaan wakil rektor III. (2) Organisasi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Universitas terdiri atas: a. Kepala Humas dan Kerjasama b. Sekretaris Kantor Humas dan Kerjasama. c. Kepala Bidang; d. Tenaga Administrasi. (3) Rektor dapat membentuk unit khusus pada kantor humas dan kerjasama untuk menangani tugas dan kebutuhan tertentu. Pasal 73 Hubungan Masyarakat dan Kerjasama bertugas: 1. Menjalin hubungan dengan pihak luar (external public relation) Universitas; 2. Mengelola kegiatan penciptaan citra (image building) Universitas; 3. Mengembangkan berbagai program pemasaran Universitas; 4. Mengembangkan dan memelihara hubungan publik (internal public relation); 5. Mengembangkan dan memelihara hubungan dengan media massa; 28
6. Mengembangkan dan mengelola media publikasi milik Universitas. 7. Merencanakan dan mengembangkan kerjasama dengan stakeholders yang dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Universitas; 8. Melakukan kontrak kerjasama dan melakukan manajemen royalti yang digunakan oleh pihak luar Universitas; 9. Membangun relasi dan kerjasama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan dinas terkait yang bermuara pada proses penerimaan mahasiswa baru; 10. Mendokumentasikan even tingkat program studi, fakultas dan Universitas serta mempublikasikannya di media massa; 11. Melaksanakan tugas‐tugas khusus di bidang hubungan masyarakat dan kerjasama yang diberikan oleh rektor dan memberikan pertanggung jawabannya. PARAGRAF 6 UNSUR PENUNJANG UNIVERSITAS SUB PARAGRAF 1 UMUM
(1)
(2)
(1)
(2)
Pasal 74 Unsur penunjang Universitas merupakan perangkat kelengkapan di bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat yang berada di luar fakultas, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain unsur penunjang Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk unsur penunjang Universitas lain yang merupakan perangkat kelengkapan khusus untuk mengelola dan meningkatkan kesejahteraan pegawai Universitas. Pasal 75 Unsur Penunjang Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri atas: a. perpustakaan; b. komputer; c. penerbitan dan percetakan; d. pelayanan dan pengembangan bahasa; e. pengelola dana kesejahteraan. Untuk keperluan tertentu Rektor dapat membentuk Unsur Penunjang Universitas selain yang dimaksud dalam Ayat (1). SUB PARAGRAF 2 PERPUSTAKAAN
29
Pasal 76 (1) Perpustakaan adalah unsur penunjang Universitas yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan perpustakaan. (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala, bertanggung jawab kepada Rektor di bawah pembinaan Wakil Rektor I. (3) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (4) Perpustakaan Universitas terdiri atas: a. Bidang Pengolahan Database dan Jaringan; b. Bidang Pelayanan/Sirkulasi; c. Bidang Administrasi. Pasal 77 Perpustakaan mempunyai tugas: 1. menyediakan, mengolah dan memelihara bahan pustaka; 2. memberikan pelayanan dan informasi bahan pustaka; 3. menilai pelaksanaan layanan perpustakaan; 4. melaksanakan administrasi perpustakaan; 5. mengembangkan jaringan perpustakaan dengan berbagai perpustakaan. SUB PARAGRAF 3 KOMPUTER Pasal 78 (1) UPT Komputer adalah unsur penunjang Universitas yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan komputer Universitas. (2) UPT Komputer dipimpin oleh seorang Kepala, bertanggung jawab kepada Rektor di bawah pembinaan Wakil Rektor I. (3) Kepala UPT Komputer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (4) UPT Komputer terdiri dari: a. bidang administrasi; b. bidang pelayanan/operator; c. bidang tenaga teknis. Pasal 79 UPT Komputer mempunyai tugas sebagai berikut: 1. menyediakan pelayanan komputer untuk mendukung seluruh proses kegiatan sivitas akademika, serta menjadikan unit pengembangan teknologi pelayanan komputer Universitas; 2. melayani dan mengelola kebutuhan penggunaan komputer, fakultas/lembaga, unit, program studi, maupun dosen mata kuliah, dalam rangka mendukung proses belajar mengajar; 3. mengkoordinasikan jadwal penggunaan komputer baik praktikum, bebas/internet, maupun untuk tugas-tugas lain dengan pihak-pihak terkait;
30
4. merencanakan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas (kuantitas dan kualitas) komputer sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi. SUB PARAGRAF 4 PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA Pasal 80 (1) Pelayanan dan pengembangan bahasa adalah unsur penunjang universitas yang berbentuk UPT di bidang pelayanan pembinaan dan pengembangan bahasa. (2) Pelayanan dan pengembangan bahasa dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor dibawah pembinaan wakil rektor I. (3) Pembinaan dan pengembangan bahasa terdiri dari: a. bidang administrasi; b. bidang pelayanan/operator; c. bidang tenaga administrasi. SUB PARAGRAF 5 PENERBITAN DAN PERCETAKAN
(1)
(2) (3)
(4)
PASAL 81 Penerbitan dan Percetakan adalah unit pelaksana teknis dengan tugas pokok menerbitkan karya tulis ilmiah dosen dalam bentuk buku yang dapat menunjang kegiatan akademik dan mencetak segala kebutuhan dokumen barang cetakan yang dibutuhkan universitas. UPT penerbitan dan percetakan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada rektor di bawah pembinaan wakil rektor II. UPT penerbitan dan percetakan terdiri dari: a. Bidang penerbitan; b. Bidang percetakan; c. Bidang administrasi. UPT penerbitan dan percetakan tugas untuk : a. Menerbitkan buku-buku hasil inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan hasil penelitian sivitas akademik Universitas atau pihak lain yang bermanfaat bagi khalayak luas. b. Menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah yang berkualitas secara kontinyu. c. Memasarkan buku dan jurnal dalam skala nasional dan internasional. d. Menyelenggarakan pameran buku sebagai sarana untuk mempromosikan produk penerbitan universitas kepada sivitas akademik universitas maupun kepada masyarakat luas.
31
e. Menjalin kerjasama dengan penulis, distributor, toko buku, perguruan tinggi lain, dan instansi pemerintah/swasta. SUB PARAGRAF 6 PENGELOLA DANA KESEJAHTERAAN Pasal 82 (1) Pengelola Dana Kesejahteraan adalah unsur penunjang Universitas yang berbentuk unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan dan peningkatan dana kesejahteraan pegawai Universitas. (2) Pengelola dana kesejahteraan mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengelola dan meningkatkan kesejahteraan pegawai Universitas. (3) Pengelola dana kesejahteraan diangkat dan diberhentikan oleh rektor. (4) Pengelola dana kesejahteraan bertanggung jawab kepada rektor di bawah pembinaan wakil rektor II. Pasal 83 (1) Sumber anggaran pendapatan yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Universitas adalah : a. iuran wajib pegawai Universitas; b. anggaran rutin yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas; c. sumber pendapatan lain yang sah. (2) Pengelola dana kesejahteraan Universitas wajib membuat rencana program kerja dan rencana anggaran. (3) Pengelola dana kesejahteraan harus membuat laporan keuangan secara berkala yang berbentuk laporan tahunan kepada rektor. (4) Pengelola dana kesejahteraan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka di hadapan pegawai pada setiap akhir masa bakti kepengurusan. Pasal 84 Struktur organisasi Unsur penunjang universitas diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor. BAGIAN 5 SATUAN PENGAWAS INTERNAL Pasal 85 (1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal memiliki tujuan: a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel; b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan 32
c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan. (3) Badan pengawas internal dibentuk oleh Rektor dan menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama rektor; (4) Tugas, fungsi, dan kewenangan badan pengawas internal meliputi: a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik; b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik; c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan d. memberi saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada rektor atas dasar hasil pengawasan internal. (3) Jumlah anggota badan pengawas internal sebanyak-banyaknya 5 orang; (4) Masa tugas anggota badan pengawas internal satu periode selama 4 tahun; (5) Susunan keanggotaan badan pengawas internal: a. Anggota berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas; b. Anggota badan pengawas internal paling sedikit memiliki komposisi keahlian bidang akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum, dan ketatalaksanaan. (6) Susunan keanggotaan badan pengawas internal terdiri dari: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. BAGIAN 6 BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL Pasal 86 (1) Sistem penjaminan mutu internal bidang akademik dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) di tingkat Universitas, Unit penjaminan mutu internal (UPMI) di tingkat fakultas/program pascasarjana, dan gugus pengendali mutu internal (GPMI) di tingkat program studi (2) Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada rektor yang pembinaannya diserahkan kepada wakil rektor I. (3) Kepala BPMI dibantu oleh seorang sekretaris dan anggota (4) UPMI dipimpin oleh seorang koordinator dibantu anggota dan bertanggungjawab kepada dekan (5) GPMI dipimpin oleh seorang koordinator dibantu anggota dan bertanggungjawab kepada ketua program studi Pasal 87 (1) Badan Penjaminan Mutu Internal mempunyai fungsi : a. mendukung pimpinan Universitas dalam membuat, merevisi kebijakan dan peraturan; b. menyediakan dokumen akademik dan dokumen mutu di seluruh tingkatan institusi serta koordinasi perevisiannya; c. meningkatkan kualitas akademik; 33
(2) (3) (1)
(2) (3)
(1)
(2) (3)
d. memantau proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai standar yang telah ditetapkan; e. mensosialisasikan hasil temuan kepada yang berkepentingan untuk evaluasi dan perbaikan; f. mengembangkan kesadaran kualitas pada pihak internal dan eksternal; g. menyediakan internal auditors untuk pelaksanaan audit mutu akademik internal; h. mengkoordinasikan pelaksanaan audit mutu akademik internal; i. memantau pelaksanaan pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti), perpanjangan ijin operasional, akreditasi program studi, akreditasi institusi, dan pelaporan ke Dikti secara berkala tentang perkembangan sistem penjaminan mutu internal. UPMI menjalankan fungsi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas dan program pascasarjana; GPMI menjalankan fungsi penjaminan mutu akademik di tingkat program studi. Pasal 88 BPMI bertugas : a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik. b. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik. c. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik. d. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik. e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik. UPMI bertugas membantu pelaksanaan tugas BPMI di tingkat fakultas/program pascasarjana GPMI bertugas membantu pelaksanaan tugas BPMI dan UPMI di tingkat program studi Pasal 89 Tata cara/mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal dilakukan melalui penerapan model PPEPP secara berkelanjutan yang terdiri dari tahapan : a. Penetapan standar pendidikan tinggi b. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi c. Evaluasi (pelaksnaan) standar pendidikan tinggi d. Pengendalian standar pendidikan tinggi e. Peningkatan standar pendidikan tinggi Hasil penjaminan mutu internal dilaporkan kepada rektor secara berjenjang oleh BPMI, UPMI, dan GPMI Hasil penjaminan mutu internal digunakan sebagai data dalam penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi program studi maupun institusi oleh BAN PT BAGIAN 7 DEWAN PENYANTUN
Pasal 90 (1) Jumlah anggota dewan penyantun paling sedikit 5 (lima) orang. 34
(2) Anggota dewan penyantun dapat berasal dari unsur pemerintah/pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, pengusaha, alumni, dan purna bakti lembaga pendidikan tinggi (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/ Politeknik/ Akademi/ Akademi Komunitas) yang dipandang mampu dan bersedia memberikan kontribusi (materiil dan nonmateriil) kepada Universitas. (3) Struktur keanggotaan dewan penyantun terdiri dari: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. Pasal 91 Dewan Penyantun bertugas: 1. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemimpin perguruan tinggi di bidang nonakademik; 2. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan pemimpin perguruan tinggi di bidang nonakademik; 3. memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam mengelola Universitas; 4. Membantu menjalin hubungan antara Universitas dengan instansi-instansi pemerintahan, swasta, maupun kalangan masyarakat, baik dalam maupun luar negeri; Pasal 92 (1) Dewan penyantun bersidang secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. (2) Dewan penyantun menyampaikan hasil sidang secara tertulis kepada pimpinan universitas. (3) Dewan penyantun dapat mengadakan sidang-sidang khusus atas permintaan rektor. BAGIAN 8 RAPAT KOORDINASI UNIVERSITAS
(1)
(2)
(1)
(2)
Pasal 93 Rapat koordinasi Universitas terdiri dari rapat kerja Universitas, rapat kerja pimpinan Universitas, rapat pimpinan terbatas, rapat bidang, dan rapat satuan/unit kerja. Rapat koordinasi Universitas berfungsi untuk mengkoordinasikan tindak lanjut keputusan rektor dan atau yayasan. Pasal 94 Rapat kerja Universitas adalah sarana bagi rektor untuk menyusun rencana serta melakukan evaluasi program kegiatan dan dihadiri oleh segenap wakil rektor, pimpinan fakultas (dekan dan wakil dekan), direktur pascasarjana, ketua lembaga, kepala biro, kepala badan, ketua program studi, sekretaris program studi dan kepala unit pelaksana teknis (UPT). Rapat kerja Universitas diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik dengan agenda utama penyusunan rencana dan evaluasi operasional Universitas. 35
(3) Hasil rapat kerja Universitas disampaikan kepada senat Universitas. Pasal 95 (1) Rapat kerja pimpinan Universitas adalah sarana bagi rektor untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang dihadiri oleh para wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, ketua lembaga, ketua badan, kepala biro, dan kepala kantor. (2) Rapat kerja pimpinan Universitas diadakan untuk menyampaikan usulan dan melaksanakan putusan-putusan teknis dan evaluasi pelaksanaan keputusan Rektor. (3) Rapat kerja pimpinan universitas adalah dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan. Pasal 96 (1) Rapat pimpinan terbatas adalah rapat yang dihadiri oleh rektor dan pimpinan tertentu sesuai kebutuhan. (2) Rapat pimpinan terbatas digunakan sebagai sarana bagi rektor untuk membahas kebijakan tertentu dan implementasinya. Pasal 97 (1) Rapat bidang adalah sarana bagi para wakil rektor dalam melaksanakan koordinasi tugas sehari-hari sesuai dengan bidang masing-masing. (2) Rapat bidang dapat dihadiri oleh wakil rektor, dekan/wakil dekan, ketua/sekretaris program studi, ketua lembaga, kepala biro, dan kepala UPT terkait. (3) Rapat bidang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan. Pasal 98 (1) Rapat Satuan kerja/unit kerja dilaksanakan untuk membahas pelaksanaan kegiatan. (2) Rapat satuan kerja/unit kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester BAGIAN 9 TATA KERJA Pasal 99 (1) Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, BPMI, Badan Pengawas Internal, Humas dan kerjasama, dan Kepala UPT melakukan koordinasi dengan satuan kerja dan/atau unit kerja baik dengan satuan kerja dan/atau unit kerja di lingkungan universitas maupun dengan instansi lain di luar Universitas sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 100 (1) Setiap pimpinan satuan kerja dan/atau unit kerja di lingkungan universitas dalam melaksanakan tugas wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan satuan kerja dan/atau unit kerja yang bersangkutan. b. mengawasi bawahan masing-masing; c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan;
36
d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing; e. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan (2) Setiap pimpinan satuan kerja dan/atau unit kerja yang menerima laporan dari pimpinan satuan kerja dan/atau unit kerja di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. Pasal 101 Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, BPMI, Badan Pengawas Internal, Humas dan kerjasama, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor setiap akhir tahun akademik dengan tembusan kepada satuan kerja dan/atau unit kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAGIAN 10 DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PARAGRAF 1 DOSEN Pasal 102 (1) Dosen adalah tenaga pengajar yang merupakan unsur Universitas yang mempunyai fungsi dan tugas utama mengajar, membimbing dan/atau melatih mahasiswa serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Dosen secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan melalui ketua program studi. (3) Dosen berkewajiban membina terselenggaranya kehidupan kampus yang tertib dan berkembang bagi pelaksanaan kegiatan akademik. (4) Dosen bertanggung jawab atas kualitas tugasnya sesuai dengan tuntutan integritas akademiknya, tuntutan etis profesi bidang ilmunya dan tuntutan moral umum masyarakat. Pasal 103 Status kepegawaian dosen adalah sebagai berikut: 1. Dosen tetap; 2. Dosen tidak tetap. Pasal 104 Jenis dan jenjang kepangkatan dosen diatur sesuai dengan peraturan yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan. Pasal 105 (1) Syarat untuk menjadi dosen adalah: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Sehat jasmani dan rohani; c. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia1945; d. Memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya S-2 sesuai dengan program studi untuk pengangkatan dosen baru. e. Mempunyai moral dan intergritas yang tinggi;
37
f. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. g. Lulus seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan yayasan. (2) Syarat untuk menjadi profesor selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Memiliki kualifikasi akademik S-3; b. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional lektor kepala atau lektor; c. Memenuhi persyaratan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Profesor diangkat oleh menteri atas usul rektor setelah mendapat pertimbangan dari senat Universitas. Pasal 106 (1) Perekrutan dan pengangkatan dosen dilakukan oleh yayasan atas usul Rektor. (2) Rektor mengusulkan pengangkatan dosen kepada yayasan berdasarkan usulan Ketua program studi melalui dekan. (3) Perekrutan dan pengangkatan tenaga kependidikan dilakukan oleh yayasan atas usul rektor. (4) Persyaratan dan tata cara perekrutan dan pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan peraturan yayasan. Pasal 107 (1) Kriteria promosi jabatan ditentukan oleh rektor. (2) Kriteria promosi bersifat terbuka dan jelas. (3) Promosi dalam jabatan struktural dilakukan secara kompetitif/selektif. (4) Promosi dalam jabatan fungsional dilakukan secara terprogram. (5) Promosi dalam jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi yang bersangkutan. Pasal 108 (1) Dosen dan tenaga kependidikan di Universitas berhak untuk: a. meningkatkan karier; b. mengetahui peraturan kriteria promosi; c. memperoleh penghargaan dan atau dukungan dalam melaksanakan tugas kelembagaan. (2) Dosen dan tenaga kependidikan Universitas berkewajiban untuk mengindahkan statuta dan ketentuan lain yang dijabarkan dari statuta yang akan ditentukan kemudian. (3) Calon dosen dan calon tenaga kependidikan sebelum diangkat sebagai pegawai tetap harus melalui masa percobaan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang ditetapkan yayasan. Pasal 109 Dosen Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo wajib: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas dan yayasan. 3. Mengutamakan kepentingan Universitas/yayasan dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan. 38
4. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela; antara lain perbuatan plagiat, berzina menggunakan obat terlarang, minum-minuman keras dll. 5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan semangat dan sungguh-sungguh. 6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain. 7. Memegang teguh rahasia negara, yayasan, Universitas dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan; 8. Menolak dan tidak menerima sesuatu memberi yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dalam profesinya. 9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawat. 10. Menghormati sesama pegawai uniuversitas dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat. 11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 12. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan pribadi insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab. 13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa serta pantas diteladani oleh mahasiswa; 14. Menjaga, memelihara kehormatan, dan kesehatan dirinya. 15. Mengikuti, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian sesuai dengan bidangnya. 16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas. PARAGRAF 2 TENAGA KEPENDIDIKAN
(1) (2) (3) (4)
Pasal 110 Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik dan tenaga penunjang administrasi. Tenaga penunjang akademik terdiri dari tenaga peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Tenaga penunjang administrasi terdiri dari karyawan yang melayani fungsi administrasi. Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan berpedoman pada peraturan yayasan. BAGIAN 11 MAHASISWA DAN ALUMNI
39
PARAGRAF 1 MAHASISWA Pasal 111 (1) Persyaratan menjadi mahasiswa: a. memiliki surat tanda tamat belajar pendidikan menengah; b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Universitas. (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi yang disebut seleksi penerimaan mahasiswa baru. (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dengan tetap mengindahkan kekhususan Universitas. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan mahasiswa baru, pindahan diatur dengan peraturan rektor Pasal 112 (1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Universitas setelah memenuhi persyaratan tambahan dan prosedur tertentu. (2) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 113 (1) Mahasiswa mempunyai hak: a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku; b. memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan; c. memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar; d. mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya; e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya; f. menyelesaikan studi lebih awal dari waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan; i. pindah ke perguruan tinggi lain setelah menyelesaikan persyaratan administrasi yang berlaku; j. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan; k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat; l. memperoleh surat keterangan atas keaktifan dalam kegiatan yang diikuti. (2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan rektor. Pasal 114 (1) Mahasiswa berkewajiban untuk: 40
a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di universitas; c. ikut memelihara sarana dan prasarana universitas; d. menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan Universitas; e. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya; f. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas; g. mematuhi norma-norma sosial; (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana tercantum pada ayat (1) diatur tersendiri melalui peraturan rektor. Pasal 115 Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik universitas diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor. Pasal 116 (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan. (2) Organisasi kemahasiswaan di Universitas diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membangun budaya dan karakter mahasiswa melalui peningkatan kualitas kepemimpinan, penalaran, bakat, minat, kegemaran, kepekaan sosial, dan kesejahteraan mahasiswa. Pasal 117 (1) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas: a. Dewan Mahasiswa; b. Badan Eksekutif Mahasiswa; c. Unit Kegiatan Mahasiswa. (2) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri atas: a. Dewan Mahasiswa Fakultas; b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas; c. Himpunan Mahasiswa Program Studi. (3) Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor. PARAGRAF 2 ALUMNI Pasal 118 (1) Alumni Universitas adalah peserta didik yang telah dinyatakan lulus pendidikan di Universitas. (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan membina hubungan dengan Universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi. (3) Alumni maupun organisasi alumni dapat memberi masukan dan bantuan lain dalam rangka pengembangan Universitas.
41
(4) Kepengurusan alumni diintegrasikan dalam unsur pelaksana administrasi bidang kemahasiswaan. (5) Ketentuan mengenai alumni diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor. Pasal 119 Universitas menyediakan layanan informasi ketenagakerjaan (Job Placement Center) yang dibutuhkan oleh alumni/mahasiswa dan instansi pemerintah dan swasta yang memerlukan informasi tentang tenaga lulusan Universitas. BAGIAN 12 KERJASAMA
(1) (2)
(3)
(4)
(5) (6)
Pasal 120 Pembinaan dan pengembangan Universitas dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Bentuk kerjasama yang dilakukan Universitas berupa kerjasama manajemen, program kembaran, program gelar ganda, program pemindahan kredit, pertukaran dosen atau mahasiswa, pemanfaatan sumberdya dalam pelaksanaan akademik, penerbitan karya ilmiah, pelatihan, dan kerjasama lain yang dipandang perlu. Universitas dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha dan dunia industri, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Tata cara pelaksanaan kerjasama diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor. Pelaksaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain di luar negeri disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN UNIVERSITAS BAGIAN 1 TATA CARA PENGANGKATAN PARAGRAF 1 UMUM
Pasal 121 (1) Pengangkatan pimpinan pelaksana akademik universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, program studi, badan, dan pusat dilakukan apabila terdapat: 42
a. Mutasi b. Perubahan organisasi (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan: a. berhenti dari pegawai atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir karena suatu sebab; f. meninggal dunia. (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penambahan, dan/atau pengurangan satuan/unit kerja; b. perubahan bentuk organisasi. Pasal 122 Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pimpinan pelaksana akademik universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, program studi, badan, dan pusat adalah: a. dosen tetap universitas; b. mempunyai NIDN; c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. sehat jasmani dan rohani; e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun atau berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi profesor; f. berpendidikan paling rendah magister, kecuali rektor dan direktur pascasarjana berpendidikan doktor; g. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan Universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi dan lembaga yang dinyatakan secara tertulis; h. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor, kecuali rektor paling rendah lektor kepala, dan pimpinan program studi paling rendah asisten ahli. i. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak terpenuhi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor Pasal 123 (1) Pengangkatan pimpinan pelaksana administrasi yang terdiri dari Badan Pengawas Internal, biro, kantor, bagian, subbagian, tata usaha, dan unsur penunjang universitas dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. perubahan organisasi. (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan: a. berhenti dari pegawai atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir karena suatu sebab; f. meninggal dunia. (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penambahan dan/atau pengurangan satuan kerja/unit kerja; 43
b. perubahan bentuk organisasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. PARAGRAF 2 REKTOR Pasal 124 (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan. (2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (3) Pemilihan dan pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahapan: a. penjaringan dan b. penyaringan bakal calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan. Pasal 125 Tahap penjaringan bakal calon Rektor adalah sebagai berikut: a. penjaringan bakal calon Rektor dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; b. penjaringan bakal calon Rektor dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Senat. c. Panitia pemilihan bakal calon rektor terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari unsur senat, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa; d. Panitia pemilihan melakukan pendaftaran untuk menentukan bakal calon Rektor; e. Bakal calon rektor terdaftar dan memenuhi syarat diikutsertakan dalam tahap penyaringan. Pasal 126 (1) Tahap penyaringan bakal calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara yang mengikutsertakan dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan pengurus harian organisasi kemahasiswaan Universitas dan fakultas dan program studi. (2) Perwakilan pengurus harian organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) perwakilan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas, 3 (tiga) perwakilan tiap-tiap organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas, dan 2 (dua) perwakilan tiap-tiap organisasi kemahasiswaan tingkat program studi (3) Tahap penyaringan dilakukan secara terbuka dengan acara: a. penyampaian visi, misi dan program kerja oleh bakal calon Rektor; b. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2). (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan setiap pemilih memiliki hak 1 (satu) suara. (5) Panitia pemilihan mengirimkan sebanyak-banyaknya 3 orang bakal calon rektor yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan kepada senat universitas. Pasal 127 (1) Tahap pemilihan calon Rektor dilakukan oleh Senat dan Yayasan. (2) Tahap pengangkatan Rektor dilakukan oleh Yayasan 44
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemilihan Rektor diatur dengan peraturan yayasan. PARAGRAF 3 WAKIL REKTOR Pasal 128 (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Calon Wakil Rektor diangkat setelah mendapat pertimbangan senat. (3) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor selambat-lambatnya 2 bulan setelah Pelantikan Rektor. (4) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (5) Wakil Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (6) Persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan wakil rektor diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor. PARAGRAF 4 PIMPINAN FAKULTAS SUB PARAGRAF 1 DEKAN Pasal 129 (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (3) Pemilihan dan pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan: a. penjaringan dan b. penyaringan bakal calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan. Pasal 130 Tahap penjaringan bakal calon Dekan adalah sebagai berikut: a. penjaringan bakal calon Dekan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat; b. penjaringan bakal calon Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Senat Fakultas. c. Panitia pemilihan bakal calon dekan terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari unsur senat, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa; d. Panitia pemilihan melakukan pendaftaran untuk menentukan bakal calon Dekan; e. Bakal calon dekan terdaftar dan memenuhi syarat diikutsertakan dalam tahap penyaringan. Pasal 131 45
(1) Tahap penyaringan bakal calon Dekan dilakukan melalui pemungutan suara yang mengikutsertakan dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan pengurus harian organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dan program studi. (2) Perwakilan pengurus harian organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) perwakilan tiap-tiap organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas, dan 2 (dua) perwakilan tiap-tiap organisasi kemahasiswaan tingkat program studi (3) Tahap penyaringan dilakukan secara terbuka dengan acara: a. penyampaian visi, misi dan program kerja oleh bakal calon dekan; b. pemungutan suara sebagaaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2). (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan setiap pemilih memiliki hak 1(satu) suara. (5) Panitia mengirimkan sebanyak-banyaknya 3 orang calon dekan yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan kepada senat fakultas. Pasal 132 (1) Tahap pemilihan calon dekan dilakukan oleh Senat Fakultas. (2) Senat Fakultas mengirimkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) calon Dekan yang mendapat suara terbanyak kepada Rektor. Pasal 133 (1) Rektor menetapkan satu calon dekan untuk diangkat sebagai dekan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dekan diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor. SUB PARAGRAF 2 Wakil Dekan Pasal 134 (1) Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (3) Wakil dekan ditetapkan dan diangkat oleh Rektor selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelantikan dekan. (4) Calon Wakil Dekan diusulkan oleh dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas. (5) Dekan mengusulkan calon wakil dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Wakil dekan. (6) Rektor menetapkan dan mengangkat Wakil Dekan berdasarkan usulan dekan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengangkatan wakil dekan diatur dengan peraturan rektor. SUB PARAGRAF 3 PIMPINAN PROGRAM STUDI Pasal 135 (1) Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium Program Studi dan Sekretaris Laboratorium Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 46
(2) Calon ketua dan sekretaris program studi dipilih oleh dewan dosen pada program studi yang bersangkutan dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk diangkat sebagai ketua dan sekretaris program studi. (3) Calon Kepala laboratorium program studi dan sekretaris laboratorium program studi dipilih oleh ketua program studi atas pertimbangan dewan dosen dan diusulkan oleh dekan kepada rektor untuk diangjat sebagai kepala laboratorium program studi dan sekretaris laboratorium program studi. (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengangkatan ketua program studi, sekretaris program studi, kepala laboratorium program studi dan sekretaris laboratorium program studi diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor. PARAGRAF 5 PIMPINAN PASCA SARJANA SUB PARAGRAF 1 DIREKTUR
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)
Pasal 136 Direktur dan wakil direktur program pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh rektor. Calon direktur dipilih oleh dewan dosen pada program studi yang bersangkutan. Dewan dosen mengusulkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) calon direktur kepada Rektor melalui direktur. Rektor mengangkat satu calon direktur menjadi direktur setelah mendapat pertimbangan senat. Direktur ditetapkan dan diangkat oleh Rektor selambat-lambatnya 2 bulan setelah pelantikan Rektor. Masa jabatan direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturutturut. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengangkatan direktur pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan rektor. SUB PARAGRAF 2 WAKIL DIREKTUR
Pasal 137 (1) Wakil Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Calon Wakil direktur diusulkan oleh direktur kepada rektor setelah mendapat pertimbangan dewan dosen. (3) Direktur mengusulkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) calon wakil direktur kepada Rektor 47
(4) Rektor mengangkat satu calon Wakil Direktur berdasarkan usulan direktur. (5) Masa jabatan wakil direktur Program Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (6) Wakil direktur ditetapkan dan diangkat oleh Rektor selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelantikan direktur. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengangkatan wakil direktur diatur dengan peraturan rektor. SUB PARAGRAF 3 KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI Pasal 138 (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi dipilih oleh Dewan Dosen. (3) Calon Ketua dan Sekretaris program studi yang terpilih diusulkan oleh direktur kepada rektor untuk diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris program studi. (4) Masa jabatan ketua dan sekretaris program studi selama 4 (empat) tahun dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (5) Ketua dan sekretaris program studi ditetapkan dan diangkat oleh Rektor selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelantikan direktur. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengangkatan Ketua dan sekretaris Program studi diatur dengan Peraturan Rektor. PARAGRAF 6 PIMPINAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pasal 139 (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan ketua selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 140 (1) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Sekretaris diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan ketua. (3) Masa jabatan sekretaris selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 141 (1) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh rektor. (2) Kepala pusat diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan ketua. (3) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 142 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan LPPM diatur dengan peraturan rektor.
48
PARAGRAF 7 PIMPINAN PELAKSANA ADMINISTRASI Pasal 143 (1) Pimpinan pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh rektor. (2) Pimpinan pelaksana administrasi terdiri atas: a. kepala biro; b. kepala kantor; c. kepala bagian pada biro, kepala tata usaha pada fakultas/program pascasarjana, dan kepala tata usaha lembaga; d. kasubag pada biro, kasubag pada fakultas/program pascasarjana, dan kasubag pada unsur penunjang universitas. (3) Masa jabatan pimpinan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan pelaksana administrasi ditetapkan dengan peraturan rektor. PARAGRAF 8 UNSUR PENUNJANG UNIVERSITAS Pasal 144 (1) Pimpinan unsur penunjang universitas diangkat oleh rektor. (2) Masa jabatan pimpinan unsur penunjang universitas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan pimpinan unsur penunjang universitas diatur dengan peraturan rektor. PARAGRAF 9 BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL Pasal 145 (1) Kepala dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Internal diangkat dan diberhentikan oleh rektor. (2) Masa jabatan kepala, sekretaris dan anggota adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala dan sekretaris badan penjaminan mutu internal diatur dengan peraturan rektor. PARAGRAF 10 SENAT UNIVERSITAS Pasal 146 (1) Anggota senat diangkat dan diberhentikan oleh rektor. 49
(2) Ketua dan sekretaris senat dipilih dari dan oleh anggota senat. (3) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih dari anggota senat yang bukan rektor. (4) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut. (5) Anggota senat yang berasal dari wakil dosen dipilih oleh dewan dosen program studi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengangkatan anggota senat diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor. PARAGRAF 11 BADAN PENGAWAS INTERNAL Pasal 147 (1) Ketua, Sekretaris dan anggota Badan Pengawas Internal (BPI) diangkat dan diberhentikan oleh rektor. (2) Masa jabatan ketua, sekretaris dan anggota BPI adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali berturutturut (3) Ketua dan Sekretaris BPI dipilih dari dan oleh anggota BPI (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua dan sekretaris badan pengawas internal diatur dengan peraturan rektor. PARAGRAF 12 DEWAN PENYANTUN Pasal 148 (1) Anggota dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh rektor. (2) Ketua dan sekretaris dewan penyantun dipilih oleh anggota dewan penyantun (3) Ketua dewan penyantun menunjuk salah satu anggota dewan penyantun sebagai sekretaris dewan penyantun. (4) Ketua dan sekretaris dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh rektor. (5) Masa bakti dewan penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua, sekretaris, dan anggota dewan penyantun diatur dengan peraturan rektor. BAGIAN 2 PEMBERHENTIAN PARAGRAF 1 UMUM Pasal 149
50
(1) Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua dan sekretaris lembaga, kepala pusat pada lembaga, ketua dan sekretaris program studi, kepala laboratorium/studio, dan pimpinan unsur penunjang universitas diberhentikan dari jabatannya pada saat masa jabatannya berakhir. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. diangkat dalam jabatan yang lain; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. diberhentikan sementara dari pegawai; e. diberhentikan dari jabatan dosen; f. berhalangan tetap; g. cuti di luar tanggungan; h. hal lain yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku. PARAGRAF 2 PIMPINAN UNIVERSITAS
(1) (2)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(1) (2)
(3) (4)
Pasal 150 Pemberhentian rektor dilakukan oleh yayasan. Pemberhentian rektor sebelum masa jabatannya berakhir dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan senat. Pasal 151 Apabila terjadi pemberhentian rektor sebelum masa jabatannya berakhir, maka wakil rektor I ditetapkan sebagai pelaksana tugas rektor. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh yayasan. Pelaksana tugas rektor bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan rektor pengganti antar waktu untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya. Prosedur pemilihan Rektor pengganti antar waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 124. Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian rektor dilatur dengan peraturan yayasan. Pasal 152 Pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan senat. Apabila terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir, rektor mengangkat dan menetapkan wakil rektor pengganti antar waktu untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya. Pengangkatan dan penetapan wakil rektor pengganti antar waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 128. Wakil rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan. 51
PARAGRAF 3 PIMPINAN FAKULTAS
(1) (2)
(3) (4) (5) (6)
(1) (2)
(3) (4)
(1) (2)
(3) (4) (5)
(1) (2)
Pasal 153 Pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas. Apabila terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut wakil dekan I ditetapkan sebagai pelaksana tugas dekan. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh rektor. Pelaksana tugas dekan bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan dekan pengganti antar waktu. Pengangkatan dan penetapan dekan pengganti antar waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 129. Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Pasal 154 Pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas. Apabila terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir, maka rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan pengganti antar waktu untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya. Pengangkatan dan penetapan wakil dekan pengganti antar waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 134. Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan. Pasal 155 Pemberhentian ketua program studi sebelum masa jabatannya berakhir dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dewan dosen. Apabila terjadi pemberhentian ketua program studi sebelum masa jabatannya berakhir, maka sekretaris program studi ditetapkan sebagai pelaksana tugas ketua program studi. Pelaksana tugas Ketua Prodi bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan ketua program studi pengganti antar waktu. Pengangkatan dan penetapan pimpinan program studi pengganti antar waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 135. Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Pasal 156 Pemberhentian sekretaris program studi sebelum masa jabatannya berakhir dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan ketua program studi. Apabila terjadi pemberhentian sekretaris program studi maka ketua prodi menjalankan tugas sekretaris program studi sampai ditetapkannya sekretaris program studi definitif.
52
(3) Ketua Program studi bertanggung jawab melaksanakan pemilihan Sekretaris Program Studi pengganti antar waktu. (4) Pengangkatan dan penetapan sekretaris program studi pengganti antar waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 135. (5) Sekretaris Program Studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan. Pasal 157 (1) Pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Laboratorium Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan ketua program studi. (2) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Laboratorium Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir Ketua Program studi mengusulkan calon ketua/sekretaris laboratorium kepada Rektor melalui dekan untuk ditetapkan sebagai pejabat pengganti antar waktu untuk meneruskan masa jabatan sebelumnya. (3) Pengangkatan dan penetapan Ketua dan/atau Sekretaris Laboratorium program studi pengganti antar waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 135. (4) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. PARAGRAF 4 PIMPINAN PROGRAM PASCASARJANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(1) (2)
(3) (4)
Pasal 158 Pemberhentian direktur program pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan senat. Apabila terjadi pemberhentian direktur sebelum masa jabatannya berakhir, maka wakil direktur ditetapkan sebagai pelaksana tugas direktur. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh rektor. Pelaksana tugas direktur bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan direktur pengganti antar waktu. Pengangkatan dan penetapan direktur pengganti antar waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 136. Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Pasal 159 Pemberhentian wakil direktur sebelum masa jabatannya berakhir dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dewan dosen. Apabila terjadi pemberhentian wakil direktur sebelum masa jabatannya berakhir, maka rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur pengganti antar waktu untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya. Pengangkatan dan penetapan wakil direktur pengganti antar waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 137. Wakil direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan. 53
(1)
(2) (3) (4)
Pasal 160 Apabila terjadi pemberhentian ketua program studi sebelum masa jabatannya berakhir, maka sekretaris program studi ditetapkan sebagai pelaksana tugas ketua program studi. Pelaksana tugas Ketua Prodi bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan ketua program studi pengganti antar waktu. Pengangkatan dan penetapan pimpinan program studi pengganti antar waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 138. Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. PARAGRAF 5 PIMPINAN LEMBAGA
Pasal 161 (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, maka Rektor mengangkat Ketua Lembaga pengganti antar waktu untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Lembaga sebelumnya. (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Pasal 162 (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga dan/atau kepala pusat pada lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, maka Rektor mengangkat pejabat pengganti untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya. (2) Pengangkatan dan penetapan sekretaris lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140. (3) Pengangkatan dan penetapan kepala pusat pada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141. (4) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. PARAGRAF 6 SENAT, BADAN PENGAWAS INTERNAL, BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL, DAN DEWAN PENYANTUN Pasal 163 (1) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat, Satuan Pengawasan Internal, Badan Penjaminan Mutu Internal, dan Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Ketua, sekretaris, dan anggota senat, Satuan pengawasan Internal, dan Badan Penjaminan Mutu Internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; 54
b. diangkat dalam jabatan yang lain; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundangundangan; d. berhalangan tetap; e. cuti di luar tanggungan; f. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan yang berlaku. (3) Penetapan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota Senat, Satuan Pengawas Internal, dan Badan Penjaminan Mutu Internal dilakukan oleh Rektor. (4) Apabila terjadi pemberhentian Ketua, sekretaris, dan anggota senat, Badan pengawasan Internal, Badan Penjaminan Mutu Internal dan Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir, maka Rektor mengangkat pejabat pengganti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya. (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Pasal 164 (1) Universitas melakukan penjaminan mutu internal di bidang akademik sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stake holder). (2) Sistem penjaminan mutu universitas dijalankan dengan prinsip: a. partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kolegial; b. berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal (internal and external stakeholder). (3) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh universitas bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. (4) Penjaminan mutu yang dimaksud dalam ayat (1) dikoordinir oleh Badan Penjaminan Mutu Internal. (5) Dalam proses pelaksanaannya BPMI dibantu oleh UPMI untuk tingkat fakultas dan gugus penjaminan mutu internal untuk tingkat program studi. (6) Hasil pelaksanaan penjaminan mutu dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja dan/atau unit kerja dan secara keseluruhan disampaikan kepada Rektor. Pasal 165 (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan penetapan dan pemenuhan standar mutu di bidang akademik secara konsisten dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan. (2) Penjaminan mutu internal meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui tahap perencanaan mutu, pemenuhan standar mutu, monitoring dan evaluasi mutu, pelaporan, dan tindak lanjut.
55
(4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, lembaga, badan dan unit. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.
BAB VIII BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN Pasal 166 (1) Bentuk dan tata urutan peraturan di lingkungan Universitas, terdiri dari: a. Peraturan Yayasan; b. Peraturan Senat; c. Peraturan Rektor; (2) Peraturan Yayasan merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Yayasan. (3) Peraturan Senat merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Senat. (4) Peraturan Rektor merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Rektor. Pasal 167 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan peraturan yayasan ditetapkan oleh yayasan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan peraturan Senat ditetapkan oleh Senat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan peraturan Rektor ditetapkan oleh Rektor.
BAB IX PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA Pasal 168 (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana pemerintah termasuk dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)yang menjadi milik Universitas, merupakan tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang penyelenggaraannya didasarkan atas ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara. (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana masyarakat dan sumber dana lainnya yang menjadi milik Universitas merupakan tanggung jawab wakil rektor bidang administrasi umum dan keuangan, yang merupakan milik fakultas dan menjadi tanggung jawab wakil dekan bidang administrasi umum dan keuangan, merupakan milik program pascasarjana dan menjadi tanggung jawab wakil direktur bidang administrasi umum dan keuangan yang penyelenggaraannya didasarkan atas peraturan rektor dengan perstimbangan senat.
56
(3) Pengelolaan kekayaan Universitas yang diperoleh dari sumber dana yayasan merupakan tanggung jawab Wakil rektor bidang administrasi umum dan keuangan yang penyelenggaraannya didasarkan atas ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik yayasan. Pasal 169 (1) Gedung dan ruang kuliah dapat digunakan secara bersama antar fakultas yang pengaturan penggunaannya dilakukan oleh biro administrasi akademik sistem informasi dan perencanaan (BAASIP) dan biro administrasi umum dan keuangan (BAUK) pada Universitas. (2) Gedung dan ruang kuliah digunakan oleh fakultas, program pascasarjana, program studi/bagian program studi tertentu dan pengaturan penggunaannya dilakukan oleh fakultas/program studi yang bersangkutan. Pasal 170 (1) Satuan Tempat Praktik (STP) dilengkapi dengan berbagai sarana meliputi peralatan dan bahan yang sesuai dengan jenis satuan tempat praktik. (2) Studi, penelitian, dan satuan tempat praktik dilengkapi unit yang melayani kegiatan penelitian para dosen. (3) Satuan tempat praktik pengelolaannya berada di bawah: a. Universitas dengan pengelola yang bertanggung jawab kepada rektor; b. Fakultas dengan pengelola yang bertanggung jawab kepada dekan fakultas yang bersangkutan; c. Program studi dengan pengelola yang bertanggung jawab kepada ketua program studi yang bersangkutan. Pasal 171 (1) Perpustakaan memiliki unit khusus yang menyimpan dan merawat arsip, dokumen dan surat di lingkungan Universitas yang berguna sebagai barang bukti maupun sebagai bahan sejarah Universitas. (2) Perpustakaan dapat dibentuk di fakultas, program pascasarjana, program studi atau satuan kerja lain. (3) Mekanisme pembentukan dan pemakaian perpustakaan diatur dengan peraturan rektor. Pasal 172 Pengaturan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana pada unit penunjang lainnya diatur melalui Peraturan Rektor. BAB X PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN Pasal 173 (1) Pembiayaan Universitas dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan sumber lain yang sah. (2) Dana yang diperoleh universitas dapat berasal dari masyarakat meliputi: a. biaya pendaftaran mahasiswa baru; b. biaya registrasi dan osmaru; c. sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP); d. dana pengembangan institusi (DPI); 57
e. biaya ujian; f. biaya KKN, PPL, wisuda, kerja praktik; magang dan kegiatan sejenis lainnya; g. hasil perjanjian kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Universitas; h. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; i. sumbangan dan hibah dari perorangan atau lembaga non pemerintah; j. penerimaan lain yang sah. (3) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan sumber lain yang sah diatur oleh rektor. (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam APBU dengan memperhatikan usul-usul dan kepentingan satuan kerja dan/atau unit kerja di Universitas. (5) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip tidak mencari keuntungan. Pasal 174 Rektor mengajukan usulan struktur tarif, tata cara pengelolaan, dan pengalokasian dana kepada yayasan untuk disahkan. Pasal 175 (1) Universitas dapat menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat, pemerintah, dan sumber lain yang syah. (2) Universitas menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku. (3) Pembukuan keuangan Universitas diperiksa oleh satuan pengawas internal secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 176 (1) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas disusun secara terpadu meliputi semua perkiraan sumber dana yang akan diperoleh dan akan dibelanjakan setiap tahunnya. (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas disusun oleh rektor atas usul satuan-satuan kerja/unit-unit kerja. (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas diusulkan oleh rektor untuk disahkan yayasan menjadi anggaran pendapatan dan belanja Universitas. (4) Pengelolaan keuangan secara terpadu dilakukan dengan menganut asas akuntabilitas dan transparansi. Pasal 177 (1) Pendapatan yang diperoleh dari SPP dikelola oleh universitas sebesar 70% dan dikelola oleh Yayasan sebesar 30%. (2) Alokasi pendapatan universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimasukkan ke dalam rekening rektor. (3) Pendapatan yang dikelola oleh yayasan sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan untuk: a. Investasi yayasan sebesar 13,5%; b. Pengembangan universitas sebesar 14%; c. Dana kesejahteraan dosen dan karyawan sebesar 2,5%. (4) Pendapatan yang diperoleh selain SPP dikelola sepenuhnya oleh universitas. (5) Alokasi pendapatan universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dimasukkan ke dalam rekening rektor. 58
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan universitas diatur lebih lanjut dengan peraturan yayasan. (7) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 177 ayat (3) huruf b dan c penggunaannya direncanakan, diusulkan dan dilaksanakan oleh universitas. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
(1)
(2) (3) (4)
Pasal 178 Semua organ universitas yang sudah ada dan ditetapkan berdasarkan Statuta Universitas Tahun 2013 masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya organ universitas sesuai dengan statuta ini. Pembentukan organ universitas yang baru berdasarkan statuta ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya satu (1) tahun sejak berlakunya statuta ini. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan ditentukan kemudian dengan peraturan yayasan atau peraturan rektor. Perubahan statuta dilakukan oleh yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas. BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 179 (1) Dengan berlakunya Statuta ini, maka Statuta Universitas Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku. (2) Semua peraturan yayasan dan peraturan rektor yang sudah ada dan bertentangan dengan statuta ini dinyatakan tidak berlaku. (3) Statuta Universitas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Sukoharjo Pada tanggal : ......................................... Ketua Umum YPPP Veteran Sukoharjo,
IBNU WIDODO, B.E., S.I.P., M.M.
59
