Revisi Akhir Tahun RPJMD Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Revisi Akhir Tahun RPJMD – Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Renstra 2012-2016

Page 9


Renstra 2012-2016

Kata Pengantar

P

uji syukur kita panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga perumusan Rencana Strategis

(RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016 ini dapat tersusun dan selesai. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis bidang kesatuan bangsa dan politik, tujuan pelayanan jangka menengah SKPD, sasaran pelayanan jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa khususnya pembangunan di Sulawesi Barat. BKBP Provinsi Sulawesi Barat selaku pintu gerbang sekaligus ujung tombak pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik telah proaktif menjaga stabilitas keamanan, ketertiban ketentraman dan dinamika nilai-nilai sosial budaya serta etika politik yang stabil, dalam ruang lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sehingga semua masyarakat merasa aman dan tentram dari rawan konflik, rasa persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan.

Kami

menyadari perlunya untuk menginspirasi generasi muda dan masyarakat pada umumnya akan pentingnya kerja sama dan berbagi satu sama lain dan juga diharapkan bisa mempromosikan arti toleransi, saling pengertian dan kerjasama di kalangan generasi muda dan masyarakat dalam masalah antar agama agar tidak terjadi konflik. Namun demikian hal tersebut menjadikan tantangan sekaligus peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk terus bekerja dan berkarya untuk pembenahan di segala aspek. Tentunya keberhasilan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tidak terlepas dan kerja keras seluruh pihak yang telah bersama-


Page 10


Renstra 2012-2016

sama merasakan suka dukanya dalam memajukan perekonomian dan bagaimana menanamkan dinamika nilai-nilai sosial budaya dan etika politik yang dapat melahirkan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat yang malaqbi. Untuk itu dalam kesempataan ini, saya patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Akhir kata, semoga perumusan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai tolok ukur dalam penganggaran SKPD. Mamuju,

Januari 2016

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. M. RAHMAT SANUSI, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19640408 198603 1 023


Page 11


Renstra 2012-2016

DAFTAR ISI Kata Pengantar............................................................................................................................................ i Daftar Isi........................................................................................................................................................ iii Daftar Gambar, Tabel & Grafik……………………………………………………………………………. iv BAB I. PENDAHULUAN...................................................................................................................... I. 1. Latar Belakang..................................................................................................................................... I. 2. Landasan Hukum……………………………………………………………................................ I. 3. Maksud dan Tujuan…………………………………………………………………………………... I. 4. Sistematika Penulisan……………………………………………………………………………...

1 1 2 5 6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD…………………….......................................................... II. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.…………………....................................................... II. 2. Sumber Daya SKPD……………………………………............................................................... II. 3. Kinerja Pelayanan SKPD……………………………….………………………………………… II. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD……..………………………………..

8 8 24 26 27

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS…………………………………………………................................ III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD..................................................... III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..................... III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota…………………………………………….. III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis………………. III.5. Penentuan Isu-Isu Strategis……………………………………………………………………….

30 30 30 32 34 34

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN SKPD..……........ IV. 1 Visi dan Misi SKPD………………………………………………………………………………. IV. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sulbar……….… IV. 3 Stategis dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar….

35 35 37 40

BAB

V.RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN IND……………………….……………………………. V. 1. Program dan Kegiatan……………………………………………………………………………. V. 2. Target Kinerja ……………………………………………………………………………………

41 41 52

BAB VI. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF VI. 1. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif……………………………………

54 54


Page 12


Renstra 2012-2016

DAFTAR GAMBAR, GRAFIK & TABEL GAMBAR II. 1. Gambar Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik…………………………….

23

TABEL II. 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik…………............................... II. 2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik...................... II. 5. Kinerja Pelayanan SKPD………………..……………………………………………………… IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD…………………………………….. V.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif…………………………………………………………………………………………. VI.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD…………………….

24

GRAFIK II.2. Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang……………………………..................................... II.3. Grafik Pegawai Berdasarkan Jabatan………………………….. ………………………………. II.4. Grafik Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan……..……………………………………….

24

23

24.1 25.1 26 41 54 55.1

24 24 25


Page 13

Renstra 2012-2016


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang mempunyai fungsi

sebagai acuan dalam

pelaksanaan arah kebijakan maupun program/kegiatan tahunan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Rencana Strategis SKPD juga harus memperhatikan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Lembaga (K/L) dan Renstra Kabupaten/Kota agar perencanaan pembangunan diharapkan bisa lebih sinergi sesuai dengan bidang masing-masing.


Page 14


Renstra 2012-2016

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menyusun Rencana Strategis Tahun 20122016 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Sulawesi Barat. Dokumen Rencana Strategis yang telah disusun tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai tujuan akhir daripada Renstra itu sendiri.

1.2. Landasan Hukum Peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016 adalah : 1.

Landasan Idiil Dasar Negara RI yaitu Pancasila.

2.

Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara RI yaitu UUD 1945.

3.

Landasan Operasional.

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ; d) Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 15


Renstra 2012-2016

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438) ; f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ; g) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ; h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; j) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ; k) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; l) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ; PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 16

Renstra 2012-2016


m) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; n) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ; o) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubenur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ; p) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014) ; q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; r) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39) ; s) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 17


Renstra 2012-2016

Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daearh Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50) ; t) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51) ; u) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2013 (Lembaran Daerah Nomor 1) ; v) Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No. 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat ; w) Rancangan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Strategis Koordinasi Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pencapaian pembangunan daerah baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dengan memperhatikan visi, misi dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan.

1.3.2

Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sulawesi Barat yang bertujuan untuk: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 18


Renstra 2012-2016

1. Sebagai pedoman/acuan dalam menyusun Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP). 2. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah khusus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP). 3. Sebagai acuan didalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP). 4. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta rencana strategis pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP). 5. Sebagai dokumen Kontrak Kinerja antara Gubernur dan SKPD dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta rencana strategis pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Sulawesi Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 – 2016 ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan


Page 19

Revisi Akhir Tahun RPJMD – Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2

Sumber Daya SKPD

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Renstra 2012-2016

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.


Page 20


Renstra 2012-2016

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009,

Tanggal 24 Juni 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Akan tetapi perubahan tersebut tidak disertai dengan pelantikan pejabat struktural, sampai pada terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 29 Nopember 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tersebut maka dengan sendirinya perubahan nama SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah tersebut adalah dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Peraturan Gubernur tentang Tupoksi tersebut akan menjadi acuan bagi lembaga maupun aparat untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut : A. Badan (1)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

(2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi : a.

Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;

b.

Penyelenggaraan pemberian dukungan dibidang kesatuan bangsa dan


Page 21


Renstra 2012-2016

politik meliputi kesekretariatan, hubungan antar lembaga, ketahanan bangsa, pengkajian strategis daerah dan pelindungan masyarakat; c.

Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Kepala Badan 1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah, menyusun rumusan kebijakan, mengkoordinasikan serta membina kesatuan bangsa dan politik. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyal fungsi : a. Menelaah Bahan Kebijakan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. b. Penyusunan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; c. Penyelenggaraan pengendalian dalam pelaksanaan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik; d. Penyelenggaraan pembinaan bawahan di lingkungan badan; e. Penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan. Rincian Tugas Kepala Badan : a. Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; b. Menyelenggarakan pembinaan bawahan di Iingkungan badan; c. Menyelenggarakan pengendalian dalam pelaksanaan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik; d. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan; e. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait; f. Menyelenggarakan penyampaian konsep program kerja di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Gubernur; g. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; h. Menyelenggarakan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur; PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 22


Renstra 2012-2016

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur; C. Sekretariat 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumah tanggaan, administrasi keuangan dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan Sekretaris Badan; b. Pengelolaan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan kerumah tanggaan. Rincian-Tugas Sekretariat a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sekretaris badan; b. Melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan bawahan; c. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan ke rumah tanggaan; d. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program Kegiatan Badan; e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan penyusunan anggaran; f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengurusan pegawai; g. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait; h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas; i. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; j. Melaksanakan tugas Iainnya yang diberikan oleh pimpinan; 2) Sekretariat terdiri dari : a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Program dan Pelaporan. a)

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, mengelola adminstrasi ketatausahaan, perencanaan umum dan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada, Subbagian Umum dan


Page 23


Renstra 2012-2016

Kepegawaian mempunyai fungsi a. Penyusunan rencana kegiatan Sub bagian Umum dan kepegawaian; b. Pelaksanaan penditribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan bawahan; c. Pelaksanaan pengelolaan urusa ketatausahaan dan administrasi kepegawaian; d. Pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Rincian Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian: a. Melaksanakan rencana kegiatan Sub bagian Umum dan kepegawaian; b. Melaksanakan pengelolaan urusa ketatausahaan dan administrasi kepegawaian; c. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).; d. Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian' melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) ; e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya ; f. Melaksanakan urusan kerumah tanggaan Badan dan Rencana kebutuhan perlengkapan Badan; g. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadao unit kerja terkait h. Melaksanakan monitoring, Evaluasi dan pelaporan tugas Bagian Umum dan Kepegawaian i. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan j. Melaksanakan tugas Iainnya yang diberikan oleh pimpinan. 2)

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan program Badan mengelola administrasi keuangan, menyusun dan melaksanakan lapora pertanggungjawaban keuangan Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan kerja sub Bagian Program dan Keuangan; b. Pengumpulan data dalam rangka penyusunan, pengelolaan, penyajian data program


Page 24


Renstra 2012-2016

bagian keuangan. Rincian Tugas Subbagian Keuangan a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja sub Bagian Program dan Keuangan; b. Melaksanakan pengumpulan, data dalam rangka penyusunan, pengelolaan, penyajian data program bagian keuangan; c. Melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana pengguna anggaran; d. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendaharawan; e. Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); f.

Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;

g. Melaksanakan kooordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait; h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggung jawaban keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Umum; i.

Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

j.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3). Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan, melakukan koordinasi penyusunan program dan pelaporan tugas-tugas bidang. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. Penyusunan bahan dan data dalam rangka pengelolaan, penyajian progam dinas; b. Penyusunan bahan dan data dalam rangka pengelolaan, penyajian laporan tugas-tugas bidang; c. Penyusunan bahan dan data dalam rangka Daftar Usulan Kegiatan (DUK) pada masingmasing bidang; d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas. Rincian Tugas Subbagian Program dan Pelaporan: a. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pengelolaan, penyajian program dinas; b. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pengelolaan,


Page 25


Renstra 2012-2016

penyajian laporan tugas-tugas bidang; c. Melaksanakan Pengumpulan bahan dan data daam rangka penyusunan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) pada masing-masing bidang; d. Melaksanakan pelaksanaan penyajian program dan pelaporan tugas-tugas bidang; e. Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; f.

Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;

g. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. Melaksanakan pelaksanaan tugas Iainnya yang diberikan oleh pimpinan. D. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 1) Bagian Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas koordinasi fasilitasi dan pengkajian bahan kebijakan, pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana di maksud Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi a. Mengkaji bahan kebijakan dan memfasilitasi bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. b. Mengkaji bahan pembinaan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. c. Menyiapkan bahan kebijakan umum bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Rincian tugas Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan : a. Melaksanakan bahan penyusunan program kerja bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. b. Melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan bawahan. c. Melaksanakan penelaahan dan pengolaan data dalam rangka penyusunan program kerja bidang ketahanan Ideologi Negara. Bela Negara dan penghayatan dan nilai-nilai sejarah kebangsaan. d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolaan data dalam rangka program kerja bidang wawasan kebangsaan, dan pembinaan pembauran dan kewarganegaraan. e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait. f.

Melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan.

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 26


Renstra 2012-2016

2) Bidang ideologi dan wawasan kebangsaan terdiri dari dua (2) sub bidang yaitu: a). Sub bidang Bina Ideologi. b). Sub bidang Wawasan Kebangsaan. a). Sub bidang Bina Ideologi mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, konsultasi, dan Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara, Bela Negara, Penghayatan Nilai-Nilai Pancasila dan Sejarah Kebangsaan Indanesia. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana di maksud pada ayat I sub bidang bina ideologi mempunyai fungsi : a. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan ideologi negara, Bela Negara, penghayatan nilai-nilai pancasila dan sejarah kebangsaan Indanesia. b. Menyusun bahan dan mengkoordinasi pembinaan ketahanan ideologi negara, Bela Negara, penghayatan nilai-nilai Pancasila dan sejarah kebangsaan Indonesia. c. Menyusun bahan mediasi, komunikasi serta memfasilitasi kegiatan pembinaan ideologi negara, Bela Negara. penghayatan nilai-nilai Pancasila dan sejarah kebangsaan Indanesia. d. Menyusun bahan analisa evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan ideologi negara Bela Negara penghayatan nilai-nilai Pancasila dan sejarah kebangsaan Indonesia. Rincian tugas subbidang bina ideologi : a. Melaksanakan pengumpulan pengelolaan dan penyusun bahan kebijakan kegiatan bina ideologi negara, Bela Negara, penghayatan nilai-nilai Pancasila dan sejarah kebangsaan Indonesia. b. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kegiatan pembinaan ideologi negara, Bela Negara, penghayatan nilai-nilai Pancasila, dan sejarah kebangsaan Indonesia. c. Melaksanakan memfasilitasi peningkatan pembinaan Ideologi Negara, Bela Negara penghayatan nilai-nilai Pancasila dan sejarah kebangsaan Indonesia. d. Melaksanaan memfasilitasi kegiatan dalam rangka pemantapan pembinaan ldeologi Negara, Bela Negara, penghayatan nilai-nilai Pancasila dan sejarah Kebangsaan Indanesia. e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Bina Negara. f. Melaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan. g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.


Page 27


Renstra 2012-2016

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. b) Sub bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, Konsultasi, pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, serta pembinaan pembauran dan kewarganegaraan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat I Sub bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi : a. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan, serta pembinaan pembauran dan kewarganegaraan. b. Menyusun

bahan

dan mengkoordinasi

pembinaan pengembangan

wawasan

kebangsaan; serta pembinaan pembauran dan kewarganegaraan. c. Menyusun bahan mediasi, komunikasi serta memfasilitasi pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan, serta pembinaan pembauran dan kewarganegaraan. d. Menyusun bahan analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan,serta pembinaan pembauran dan kewarganegaraan. Rincian tugas sub bidang Wawasan Kebangsaan : a. Melaksanakan pengumpulan pengelolaan dan penyusun bahan kebijakan kegiatan pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan, serta pembinaan pembauran dan kewarganegaraan. b. Melaksanakn penyusunan bahan dan koordinasi kegiatan pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan, serta pembinaan pembauran dan kewarganegaraan. c. Melaksanakan memfasilitasi peningkatan pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan, serta pembinaan pembauran dan kewarganegaraan. d. Melaksanaan

memfasilitasi

pengembangan

wawasan

kegiatan

dalam

kebangsaan,

serta

rangka

pemantapan

pembinaan

pembinaan

pembauran

dan

kewarganegaraan. e. Melasanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Bela Negara. f. Melaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan. g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


Page 28


Renstra 2012-2016

E. Bidang Kewaspadaan Nasional 1) Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas koordinasi fasilitas sebagai bahan kebijakan, pembinaan Kewaspadaan Nasional. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi : a. Menyiapkan bahan kebijakan umum bidang kewaspadaan nasional b. Mengumpulkan data sebagai bahan kajian, pengawasan, pembinaan, dan mencegah, timbulnya, komplik di masyarakat. Rincian tugas bidang Kewaspadaan Nasional : a. Melaksanakan bahan penyusunan program kerja bidang Kewaspadaan Nasional b. Melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan bawahan. c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja bidang pengawasan, pembinaan, dan mencegah timbulnya, konflik di masyarakat. d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja bidang Kewaspadaan Nasional dan pemantauan lembaga dan orang asing. e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait. f.

Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan.

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 2) Bidang Kewaspadan Nasional terdiri dari dua (2) sub Bidang yaitu : a. Sub bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing. b. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kerja sama Intelkam. a). Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing mempunyai Tugas Pokok Melakukan Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Kewaspadaan Dini dan pengawasan Orang dan Lembaga Asing. Dalam Melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Sub bidang Kewaspadaan Dini Pengawasan Orang dan Lembaga Asing mempunyai fungsi : a. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing. b. Menyusun bahan dan mengkoordinasi pembinaan Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 29


Renstra 2012-2016

c. Menyusun bahan dan mediasi, komunikasi serta memfasilitasi kegiatan pembinaan Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing d. Menyusun bahan analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan Kewaspadaan Dini dan Pengawasan dan Lembaga Asing. Rincian tugas sub bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing : a.

Melaksanakan pengumpulan data, mengelola dan menyusun bahan kebijakan kegiatan pengawasan kelompok radikal;

b.

Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kegiatan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

c.

Melaksanakan memfasilitasi kegiatan dalam rangka penetapan pembinaan Kamtibmas;

d.

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan;

e.

Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan;

f.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

g.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

2) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kerja sama Intelkam mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, konsultasi, penanganan konflik sosial, politik dan ekonomi maupun agama. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud sub bidang Penanganan Konflik dan Kerja Sama Intelkam mempunyai fungsi : a. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penanganan konflik dan kerjasama intelkam. b. Menyusun bahan analisa evaluasi, monitoring, mengidentifikasi dan pelaporan kegiatan penganganan konflik dan kerja sama intelkam. Rincian Tugas sub bidang penanganan konflik dan kerjasama Intelkam : a. Melaksanakan pengumpulan data, mengelola, mengidentifikasi dan menyusun bahan kebijakan kegiatan penanganan konflik dan kerja sama Intelkam. b. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kegiatan pencegahan konflik horisontal maupun vertikal. c. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kegiatan pencegahan konflik Sosial dan Ekonomi.


Page 30


Renstra 2012-2016

d. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kegiatan pencegahan konflik politik. e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan konflik dan kerjasama Intelkam. f. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan. g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. F. Bidang Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi. 1) Bidang Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, konsultasi, memantau kegiatan bidang Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Sub Bidang Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai fungsi : a. Menyiapkan bahan kebijakan umum bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi. b. Perumusan kegiatan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kegiatan bidang, seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi. c. Merumuskan kebijakan, pelaksanaan kegiatan pembinaan bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi. Rincian Tugas Bidang Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi : a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, fasilitas, konsultasi, koordinasi Bidang Seni. b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, fasilitas, konsultasi, koordinasi Bidang Budaya. c. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, fasilitas, konsultasi, koordinasi Bidang Agama. d. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, fasilitas, konsultasi, koordinasi Bidang Kemasyarakatan. e. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, fasilitas, konsultasi, koordinasi Bidang Ekonomi. f.

Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan.

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


Page 31


Renstra 2012-2016

2) Bidang Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi membawahi Sub Bidang : a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya. b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi. a) Sub bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai dan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan seni dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai fungsi : a.

Penyiapan perumusan kebijakan dan tasilitasi serta pelaksanaan pelestarian seni dan budaya.

b. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan nilai-nilai seni dan budaya. Rincian tugas sub bidang seni dan budaya : a.

Melaksanakan pengkajian penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dalam rangka mengantisipasi dampak negatif arus global terhadap seni dan kebudayaan lokal.

b. Melaksanakan upaya fasilitas melalui pembinaan dan penguatan daerah dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni dan budaya daerah sebagal bagian dari seni dan budaya nasional. c.


d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. e.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Sub Bidang Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitas, serta monitoring dan evaluasi bidang kerukunan antar/inter umat beragama serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa organisasi kemasyarakatan dan bidang ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud sub bidang ketahanan agama kemasyarakatan dan ekonomi mempunyai fungsi : a.

Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas serta monitoring dan evaluasi identifikasi bidang agama dan kepercayaan;

b. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi identifikasi


Page 32


Renstra 2012-2016

bidang kemasyarakatan: c.

Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi identifikasi bidang ketahanan ekonomi.

Rincian tugas sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi : a.

Melaksanakan pengkajian. koordinasi. pengolahan dan identifikasi data dalam rangka penyusunan program kerja serta monitoring dan evaluasi kegiatan bidang ketahanan agama kemasyarakatan dan ekonomi;

b. Melaksanakan pengkajian, koordinasi, konsultasi, pengolahan dan identifikasi data dalam rangka penyusunan program penyelenggaraan hubungan inter antar umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan; c.

Melaksanakan pengkajian, koordinasi, konsultasi, pengolahan dan identifikasi data dalam rangka penyusunan program kerja serta monitoring dan evaluasi kegiatan bidang organisasi masyarakat dan LSM;

d. Melaksanakan pengkajian, koordinasi, konsultasi, pengolahan dan identifikasi data dalam rangka penyusunan program kerja serta monitoring dan evaluasi kegiatan bidang ekonomi; e.

Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan;

f.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja tekait; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. G. Bidang Politik 1) Bidang Politik mempunyai tugas pokok koordinasi fasilitas dan pengkajian sebagai bahan kebijakan bidang politik. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sub bidang politik mempunyai fungsi: a. Menyiapkan bahan kebijakan umum Bidang Politik. b. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas, monitoring dan evaluasi dalam bidang kelembagaan dan pendidikan politik. c. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas, monitoring dan evaluasi dalam bidang demokrasi dalam kaitannya dengan pemilu dan Pemilukada. Rincian tugas pokok bidang politik : a. Melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik; b. Melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 33


Renstra 2012-2016

kegiatan bawahan; c. Melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik; d. Melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi pendidikan politik; e. Melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitas serta monitoring dan evaluasi kegiatan pemilu dan pemilu kepala dearah; f.


g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 2) Bidang politik membawahi sub bidang : a. Sub bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik. b. Sub bidang kelembagaan partai politik dan fasilitas Pemilu. a) Sub bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan budaya dan pendidikan politik. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sub bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik mempunyai fungsi: a. Mengkaji kebijakan, koordinasi, konsultasi , serta monitoring dan evaiuasi bidang implementasi kebijakan publik. b. Mengkaji kebijakan, koordinasi, konsultasi, serta monitoring dan evaluasi bidangbidang pendidikan dan budaya politik. Rincian tugas sub bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik : a. Melaksanakan kajian kebijakan implementasl kebijakan publik; b. Melaksanakan fasilitas pendidikan politik; c. Melaksanakan mengumpulkan dan mengolahan data bidang kebijakan publik dan pendidikan politik; d. Melaksanakan penyusunan rumusan program kerja bidang kebijakan publik dan pendidikan politik; e. Melaksanakan rumusan program kerja bidang kebijakan publik dan pendidikan politik. f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, koordinasi dan konsultasi bidang kebijakan


Page 34


Renstra 2012-2016

publik dan pendidikan politik; g. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan; h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. b). Sub bidang kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, konsultasi, fasilitasi, partisipasi, monitoring, dan evaluasi pembinaan bidang keseimbagaan partai politik dan fasilitas pemilu. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sub Bidang kelembagaan partai politik dan fasilitas pemilu mempunyai fungsi : a. Koordinasi, konsultasi, serta monitoring dan evaluasi serta verifikasi bidang kelembagaan partai politik. b. Pemantauan, koordinasi, konsultasi, serta monitoring dan evaluasi, fasilitasi bidang fasilitas Pemilu. Rincian tugas sub bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik : a. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi bidang kelembagaan partai politik dan fasilitas Pemilu.; b. Melaksanakan, penyusunan program kegiatan bidang kelembagaan partai politik dan fasilitas Pemilu.; c. Melaksanakan verifikasi kelembagaan partai politik.; d. Melaksanakan pemantauan fasilitas dan peiaksanaan Pemilu Legisiatif, Pilpres dan Pemilukada.; e. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan.; f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.


Page 35


Renstra 2012-2016

4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja. TATA KERJA 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Tim Teknis dan Kelompok Tenaga Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut. 6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 7) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya dalam rangka

pemberian

bimbingan

kepada

bawahan

masing-masing,

wajib

mengadakan rapat berkala.


Page 36


Renstra 2012-2016

Dari Tugas dan Fungsi Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada struktur organisasi sebagai berikut: SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPALA BADAN H. MUHAMMAD NADJIB,SH

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUDIRMAN MOLLE

KASUBAG. PROGRAM PELAPORAN

EKA GENTA ASYUNI, SE

KABID. IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Plt.. A. KURNIA M. TABOMBANG, S.Pd, SE

KABID. KEWASPADAAN NASIONAL

Drs. SUWAHRU

KASUBAG. KEUANGAN

KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN

MAMAN SUPARMAN

A M N A H. M

KABID.KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN

KABID. POLITIK

MUHAMMAD SALIL, SE, M.Si

FAHRI YUSUF, S.Ag, M.Si

KASUBID. KETAHANAN SENI BUDAYA MANARAI, S.Pd

KASUBID. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENDIDIKAN POLITIK

A.KURNIA M. TABOMBANG, S.Pd, SE

KASUBID. KEWASPADAAN DINI PENGAWAS ORANG & LEMBAGA ASING

KASUBID. WAWASAN KEBANGSAAN

KASUBID. PENANGANAN KONFLIK DAN KERJA SAMA INTELKAM

KASUBID. KETAHANAN AGAMA, KEMASYARAKATAN & EKONOMI

KASUBID.KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK

Drs. MANGOPO PARANDANGI, M.Ap

AHMAD IBRAHIM, SH

BUDIMAN, S.Pd

BARNAWI. A, S.IP

KASUBID. BINA IDEOLOGI

Plt. MUH. TAUFIK SYAH SEHUDDIN, SH

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP)


Page 37

Hj. NURMIATI, SH


Renstra 2012-2016


KEPALA BADAN H. DARWIN JUSUF, SH, M.Si

SEKRETARIS


SUDIRMAN MOLLE, SE




Plt. A. KURNIA M. TABOMBANG, S.Pd, SE


Drs. SUWAHRU

KASUBAG. KEUANGAN


MAMAN SUPARMAN

A M N A H. M


KABID. POLITIK





A. KURNIA M. TABOMBANG, S.Pd, SE







AHMAD IBRAHIM, SH

BUDIMAN, S.Pd

BARNAWI. A, S.IP


Plt. MUH. TAUFIK SYAH SEHUDDIN, SH



Page 38

Hj. NURMIATI, SH


Renstra 2012-2016


KEPALA BADAN Drs. H. M. RAHMAT SANUSI, MM

SEKRETARIS


SUDIRMAN MOLLE, SE




Plt. A. KURNIA M. TABOMBANG, S.Pd, SE




Drs. SUWAHRU


Plt MUH. TAUFIK SYAH SEHUDDIN, SH

KASUBAG. KEUANGAN


MAMAN SUPARMAN

A M N A H. M


KABID. POLITIK





Hj. NURMIATI, SH






AHMAD IBRAHIM, SH

BUDIMAN, S.Pd

BARNAWI. A, S.IP



Page 39


Renstra 2012-2016


KEPALA BADAN Drs. H. M. RAHMAT SANUSI, MM

SEKRETARIS






SUDIRMAN MOLLE, SE




Drs. SUWAHRU


Plt MUH. TAUFIK SYAH SEHUDDIN, SH

KASUBAG. KEUANGAN


MAMAN SUPARMAN

A M N A H. M


KABID. POLITIK

SUNUSI, USMAN, S.Pd

Drs. I. ABD. MALIK, MP



Hj. NURMIATI, SH






AHMAD IBRAHIM, SH

BUDIMAN, S.Pd

BARNAWI. A, S.IP



Page 40

Revisi Akhir Tahun RPJMD – Revisi Akhir Tahun RPJMD - Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Renstra 2012-2016

2.2 Sumber Daya SKPD Sumber daya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi sumber daya manusia

sarana dan prasarana yang ada dapat

digambarkan sebagai berikut: 2.2.1 Sumber Daya Manusia Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat terdapat 38 orang pegawai negeri sipil dengan kondisi sebagai berikut :

Gambar 2.2 Grafik Pegawai berdasarkan Golongan Ruang.

Grafik Pegawai berdasarkan Golongan Ruang 0

5

14 Gol IV Gol III Gol II 21

Gol I

Gambar 2.2 Grafik Pegawai berdasarkan Eselon.

Grafik Pegawai berdasarkan Eselon 1 5 10

Eselon II Eselon III Eselon IV

Gambar 2.3 Grafik Pegawai berdasarkan Jabatan.


Page 49

Renstra 2012-2016


Grafik Pegawai berdasarkan Jabatan 11

Kepala Badan

4

Sekretaris

10

27

Kepala Bidang Kepala Seksi Staf

Gambar 2.4 Grafik Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan.

Grafik Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan 25 20

SMA /SMK 15

D3 S1

10

S2

5 0 SMA /SMK

D3

S1

S2

2.2.2 Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki kantor tetap sejak Tahun 2005 menyewa gedung kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Jln. Ahmad Yani No.1 berukuran 80 m2 sebagai tempat kerja sementara. Selanjutnya pada Bulan Februari Tahun 2006 pindah dari perkantoran Gubernur di Jalan Ahmad Yani No.1 ke Jln. Sultan Hasanuddin. Selanjutnya Tahun 2007 pindah ke Jln Umar Dar. Selanjutnya itu pindah lg Tahun 2009 ke Jln Pengayoman, Tahun 2010 pindah lg ke Jln Cik Di Tiro. Kemudian di Tahun 2012 oleh karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berpindah tempat tepatnya Jln. Abd Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec.Simkep Komp.Perkantoran Pemprov Sulawesi Barat sehingga setiap SKPD Kami khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang masih menyewa gedung kantor tersebut diwajibkan untuk tidak lagi menggunakan kantor lama tersebut sambil menunggu perampungan Kompleks Perkantoran Gubernur di Jalan Abdul PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 49


Renstra 2012-2016

Malik Pattana Endeng Rangas. Sampai saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat belum juga memiliki kantor tetap kami hanya menyewa salah satu bagian dari wing gedung perkantoran Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Selain sarana dan prasarana gedung kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum tetap, kami juga memiliki 1 kendaraan roda empat dengan nomor polisi DC 41 NA telah di DOM oleh Bpk. H. Muhammad Nadjib, SH Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Memiliki 2 kendaraan roda empat dengan nomor polisi DC 1146 yang digunakan sebagai mobil jabatan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Barat sekarang dan DC 1143 digunakan sebagai mobil operasional yang dipakai oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Barat. Sedangkan untuk sarana dan prasarana kendaraan roda 2 (dua) sampai saat ini berjumlah 13 Unit dan antara lain ada 11 unit merupakan pengadaan tahun-tahun sebelumnya sedangkan 1 unit merupakan pengadaan motor tahun 2005, 4 unit merupakan pengadaan motor tahun 2006, 2 unit merupakan pengadaan motor tahun 2007, 3 unit merupakan pengadaan motor tahun 2013 dan 3 unit merupakan pengadaan motor tahun 2014. Untuk kondisi kendaraan roda dua tersebut dalam kondisi baik. Sarana dan Prasarana lain yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selain gedung dan kendaraan bermotor, juga masih ada sarana dan prasaran lain seperti perlengkapan dan peralatan kantor, meibeuleur, komputer beserta kelengkapannya dan lain-lain yang terdapat dalam daftar inventaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan kondisi yang berbeda-beda. Dari keseluruhan sarana dan prasarana , tidak ada yang digunakan sebagai sarana kepentingan umum yang dimiliki oleh SKPD-SKPD tertentu seperti terminal yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan tetapi digunakan sebagai sarana umum. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut : 1. Terlaksananya proses pelayanan secara umum kepada publik sesuai kemampuan yang dimiliki. 2. Terciptanya situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 49


Renstra 2012-2016

3. Terwujudnya sinkronisasi antar mitra kerja yang terkait. 4. Terdeteksinya secara dini hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan sosial politik di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. 5. Hasil realisasi yang dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. No.

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah Demo Bidang Politik.

0

0

29

21

10

0

10

2.

Jumlah Demo Ekonomi.

0

0

9

12

5

0

2

3.

Jumlah Kasus Pemogokan Kerja.

0

0

2

7

6

0

0

4.

Jumlah Demo Unjuk Rasa.

0

0

0

0

0

0

15

1.

Analisis 2014

2015

2016

Indikator

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD. Implikasi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan lima tahun mendatang apabila dilihat dari hasil analisis Renstra K/L, kabupaten/kota dan hasil telaahan terhadap RTRW maupun analisis terhadap KLHS tidak dapat terurai dengan secara rinci. Hal ini disebabkan karena belum adanya sinergitas Renstra K/L dan kabupaten/kota dengan provinsi disebabkan berbagai faktor salah satunya adalah ketersediaan kualitas dan jumlah SDM yang belum menguasai penyusunan Renstra tersebut sesuai dengan yang diamanatkan peraturan serta bimbingan dan pelatihan yang masih sangat minim. Demikian pula dengan RTRW dan analisis KLHS

pada saat penyusunan Renstra masih dalam bentuk draft dan belum

mempunyai legalitas sebagai bahan acuan. Dari uraian di atas yang menjadi evaluasi dalam penyusunan Renstra adalah capaian sesuai dengan kondisi yang ada pada Renstra provinsi saja. Hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pelayanan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semakin bertambah terutama dengan membina mitra kerja yang ada misalnya Kominda, Ormas, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan forum-forum lainnya yang resmi menurut aturan yang ada. Sekaligus menyampaikan seluruh rangkaian laporan program kegiatan yang telah dilaksanankan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat pada khususnya sehingga cakupan dalam pengawasan sekaligus pengendalian juga semakin PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 49


Renstra 2012-2016

luas jangkauannya. Sebagai daerah pemekaran yang baru pengembangan pelayanan untuk mendukung berkembangnya bentuk pembangunan sosial budaya dan politik yang telah menunjukkan prestasi yang menggembirakan dan sangat besar. Prestasi tersebut tercermin dari kehidupan keagamaan yang semakin membaik baik secara kuantitatif maupun kualitatif, stabilitas keamanan dan ketertiban relative terjaga peningkatan kesejahteraan sosial yang diukur dari semakin berkurangnya penduduk miskin. Selain itu dengan semangat kebersamaan masyarakat melalui kultur masyarakat yang Malaqbi, Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil dalam menyelenggarakan pemilihan kepemimpinan secara demokratis, meskipun diakui masih seringkali disertai dengan berbagai masalah, untuk itu besaran kebutuhan yang mendukung pelayanan tersebut juga besar seperti dukungan fiskal, sarana dan prasarana. Berikut dapat disimpulkan garis besar tantangan maupun peluang lima tahun kedepan yang bisa dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik :

2.4.1. Tantangan dan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dari Faktor Internal adalah : 1. Penetapan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini masih sangat terbatas oleh pihak yang terkait. 2. Personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang saat ini di anggap tidak relevan dengan disiplin ilmu dengan bidang tugasnya. 3. Staf bidang beranggapan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini sebagai tempat yang tidak strategis dalam mencapai keberhasilan. 4. Jika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini di pandang dengan sisi fungsinya maka

sangat penting dalam peran pembangunan saat ini. 5. Dalam pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sangat berpeluang untuk membina mitra kerja yang ada misalnya Kominda, Ormas, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan forum-forum lainnya yang resmi menurut aturan yang ada. 2.4.2. Tantangan dan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 49


Renstra 2012-2016

dari Faktor Eksternal adalah : 1. Bidang Ekonomi Kegiatan perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat khususnya di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik cukup bervariasi. Kondisi ini didukung oleh ketersediaan potensi sumber daya alam yang sangat memadai. Dengan sumber daya alam yang sangat potensial telah menyebabkan munculnya berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas penduduk pada berbagai lapangan usaha telah memberikan hasil yang cukup signifikan dalam menggerakkan perekonomiannya. Namun dibalik itu, struktur perekonomian masih sulit untuk berkembang secara berkelanjutan karena diperhadapkan oleh sejumlah permasalahan yang cukup serius, yakni faktor eksternal dan faktor internal.Faktor eksternal terutama efek globalisasi (keterbukaan ekonomi) yang menyebabkan persaingan pemasaran. Sementara faktor internal meliputi peningkatan investasi swasta masih sulit tercapai karena berbagai faktor penyebab, penggangguran masih relative tinggi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai penopang untuk mengurangi penggangguran. 2. Bidang Sosial Budaya dan Politik. Keteguhan terhadap adat dan tradisi budaya serta nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat merupakan point penting bagi keberlanjutan pembangunan sosial budaya dan politik di Provinsi Sulawesi Barat. Masyarakat Sulawesi Barat dengan mayoritas suku Mandar sudah dikenal sebagai masyarakat yang taat dan patuh terhadap adat dan tradisi mereka. Pada hakekatnya masyarakat di daerah ini senantiasa bersikap dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman untuk mencari identitas diri, namun dalam prosesnya seringkali diperhadapkan pada situasi yang berdampingan. Dalam perkembangan kehidupan aspek sosial budaya dan politik di daerah ini telah ditemukan sejumlah permasalahan pokok, antara lain : kecenderung menurunnya tata krama, nilai-nilai moral dan nilai-nilai religious dalam kehidupan bermasyarakat, kerenggangan ikatan sosial dalam masyarakat akibat dari sikap apatis sebagian kelompok masyarakat , etos kerja dan semangat kegotongroyongan cenderung menurun.


Page 49


Renstra 2012-2016

Sebagian dari permasalahan tersebut telah dipecahkan dengan berbagai bentuk sehingga pembangunan sosial budaya dan politik telah menunjukkan prestasi yang cukup menggembirakan. Prestasi tersebut tercermin dari kehidupan keagamaan yang semakin membaik baik secara kuantitatif maupun kualitatif, stabilitas keamanan dan ketertiban relative terjaga, peningkatan kesejahteraan sosial yang diukur dari semakin berkurangnya penduduk miskin. Selain itu dengan semangat kebersamaan masyarakat melalui kultur masyarakat Malaqbi, Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil dalam menyelenggarakan pemilihan kepemimpinan secara demokratis, meskipun diakui masih seringkali disertai dengan berbagai masalah.


Page 49


Renstra 2012-2016

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD. Permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut : 1.

Masih banyaknya para pegawai yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menyadari akan tugas pokok dan fungsi pada struktur organisasi kantor ;

2.

Tidak sesuainya penempatan tugas pokok dan fungsi para pegawai dengan basic / latar belakang ilmu yang dimiliki oleh pegawai tersebut ;

3.

Kurangnya fasilitas infrastruktur politik yang diberikan oleh pemerintah provinsi.

4.

Perlunya meningkatkan hasil monitoring, evaluasi dan kemajuan layanan yang telah diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tiap triwulannya.

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012–2016, maka Visi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

“Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat pada Tahun 2016” Dengan Misi : 1. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Misi ini terfokus pada peningkatan kapasitas, kompetensi, dan etos profesional aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi yang diemban SKPD . 2. Memperluas dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Ekonomi. Misi ini terfokus pada pengembangan sarana ekonomi vital yang memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan agroindustri, industri pertambangan minyak, gas dan mineral serta volume perdagangan yang kesemuanya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan berkelanjutan yang dapat dinikmati berbagai unsur masyarakat. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 49


Renstra 2012-2016

3. Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Hidup. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berbagai upaya tersebut bermuara pada perbaikan kualitas hidup khususnya dengan memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran. 4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan yang utuh terpadu, khususnya pada penerapan kurikulum nasional berbasis sekolah, pembinaan moral, budi pekerti, karakter, bahasa, emosional, estetika serta sikap beragama dan spritual, apresiasi seni budaya dan pengembangan kreativitas pemuda dan olahraga serta kesetaraan gender. 5. Penerapan Kebijakan yang Berpihak pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Misi ini terkait dengan upaya pemanfaatan sumberdaya alam yang bijaksana dan kebijakan yang menjamin daya dukung lingkungan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan pada visi dan misi tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mendukung sepenuhnya pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012 – 2016 serta mendukung visi yang terkait dengan tupoksi badan serta mendukung pelaksanaan misi tersebut di atas berdasarkan tupoksi SKPD. Berdasarkan tupoksi SKPD yang ada pada bagian 2.1. maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mendukung pelaksanaan misi ke satu dan ke lima Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

“(1) Meningkatnya profesionalitas aparatur pemerintah daerah ; dan (5) Penerapan Kebijakan yang Berpihak pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.


Page 49


Renstra 2012-2016

Analisis Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, Sinkronisasi dan Sinergitas pencapaiaan sasaran pelaksanaan RENSTRA SKPD Provinsi terhadap sasaran RENSTRA Kementerian / Lembaga dan SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing – masing SKPD. Periode Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Ditjen Tahun 2009-2014, sedangkan Periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012–2016. Berdasarkan Analisis terhadap RENSTRA Kementerian Dalam Negeri khususnya pada Dirjen Kesbangpol ada 7 Program yaitu : 1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan 3. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri 4. Program Ketahanan Ekonomi 5. Program Kewaspadaan Nasional 6. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 7. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Kesbangpol. Sedangkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Ada 11 Program yaitu: 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 2. Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. 3. Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas. 4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. 7. Program Pendidikan Politik Masyarakat. 8. Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. 9. Program Fasilitas Politik Dalam Negeri. 10. Program Pengembangan Kapasitas Intelijen Aparat Di Daerah. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 49


Renstra 2012-2016

11. Program Antisipasi Cegah Dini Terhadap Perkembangan Konflik Di Daerah.

Jumlah kegiatan untuk merealisasikan Program pada : 1. DIRJEN Kesbangpol ada sebanyak 193 Kegiatan. 2. Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat ada sebanyak 50 Kegiatan.

Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik maupun Renstra Kabupaten/kota dapat diuraikan sebagai berikut : a. Belum maksimalnya koordinasi kesesuaian program / kegiatan maupun pencapaian sasaran antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik maupun kabupaten kota pada saaat penyusunan Renstra baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota karena keterbatasan kualitas SDM yang kurang memadai; b. Pada tingkat kabupaten/kota bidang kesatuan bangsa dan politik masih ada yang belum berdiri sendiri atau masih ada yang melekat pada dinas/badan tertentu dan hanya merupakan bidang saja sehingga muatan Renstra di bidang kesatuan bangsa dan politik sangat sedikit pembahasannya ; c. Dengan tidak adanya harmonisasi Renstra provinsi dan kabupaten/kota sangat menghambat pelayanan SKPD karena provinsi kurang mengetahui apa yang sasaran yang akan dicapai oleh kabupaten/ kota sesuai dengan karakteristik daerah masingmasing, sedangkan agregat pertumbuhan suatu provinsi adalah merupakan akumulasi pertumbuhan dari seluruh kabupaten/kota yang berada dibawahnya; d. Pada penyusunan Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sudah menelaah Renstra

provinsi, oleh karena itu sudah ada beberapa kegiatan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan di daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. e. Adanya beberapa kali perubahan nomenklatur yang awalnya Ditjen Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat berubah menjadi Ditjen Kesatuan Bangsa dan PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 49


Renstra 2012-2016

Politik dan perubahan nomenklatur yang terakhir ini yaitu Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang mana arah perubahan nomenklatur ini didasari oleh dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Oleh karena dasar tersebut maka khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahun kedepan ini memasukkan beberapa kegiatan yang sifatnya sangat pentingnya. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Perencanaan dalam sebuah SKPD yang baik selain dari berpedoman terhadap RPJMD, RPJPD, RPJMN, RPJPN, serta Renstra Kementrian/Lembaga terkait seyogyanya juga harus memperhatikan RTRW dan KLHS Provinsi. Tahap penyusunan RTRW dan KLHS di Provinsi Sulawesi Barat hingga pada saat penyusunan renstra masih dalam bentuk draft. Namun demikian penyusunan Renstra SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tetap memperhatikan draft RTRW dan KLHS serta dokumen perencanaan lainnya Provinsi Sulawesi Barat. Implikasi RTRW dan KLHS sangat penting untuk pemetaan dan perlakuan pembangunan sesuai dengan karaktreristik dan dan kondisi daerah berikut potensi yang dimiliki. RTRW dan KLHS juga ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Umum Program Kesatuan Bangsa dan Politik (RUPKBP) Provinsi Sulawesi Barat agar sinergitas pembangunan lebih terarah khususnya bidang kesatuan bangsa dan politik. Dengan kendala penetapan RTRW dan KLHS berikut belum tersusunnya RUPKBP juga turut menghambat pengambilan arah

kebijakan, akan tetapi kendala tersebut tidak dapat

dijadikan faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan SKPD. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 49


Renstra 2012-2016

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis. Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD BAB II dan permasalahan pada bagian 3.1 maka Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Provinsi Sulawesi Barat yang dikompilasikan dengan program nasional terindentifikasi adalah sebagai berikut: a.

Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan politik.

b.

Kurangnya fasilitas infrastruktur politik.

c.

Masih kurangnya kemandirian dan kinerja infrastruktur politik.

d.

Pembangunan wawasan kebangsaan dan watak budaya demokrasi.

e.

Ketahanan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa akan ancaman konflik-konflik sosial.


Page 49


Renstra 2012-2016

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD.

a). Pernyataan Visi SKPD. Sebagai unit operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta yang ditetapkan Gubernur sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Sejalan dengan perkembangan pertambahan penduduk, keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan dinamika nilai-nilai sosial budaya serta etika politik yang stabil terhadap Sumber Daya Manusia yang tidak seimbang dan penggunaan teknologi begitu cepat di era reformasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mampu, dan mau berperan aktif lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien serta mendukung penciptaan stabilitas politik serta pemerintahan dalam Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam menjawab tantangan dimaksud, diperlukan adanya kesadaran diri dan kemauan yang kuat untuk mengubah diri dalam perilaku, manusia yang kurang sejalan dengan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan kebangsaan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang jelas, dan dapat menjadi landasan operasional organisasi serta mendukung kebijakan nasional dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah :

“Terwujudnya Stabilitas Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Dinamika Nilai-Nilai Sosial Budaya serta Etika Politik yang Stabil”


Page 49


Renstra 2012-2016

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja unit selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun dalam penentuan Visi perlu untuk mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut :  Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;  Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;  Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami ;  Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat, dan  Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian.

b). Pernyataan Misi SKPD. Berdasarkan tupoksi SKPD yang ada pada bagian 2.1. maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mendukung pelaksanaan misi ke satu dan ke lima Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

“(1) Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah ; dan (5) Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan”.

Organisasi yang dibentuk selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, guna mempertahankan keberadaannya ditetapkan Misi yang merupakan pernyataan tentang tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai organisasi yang bersangkutan. Misi yang ditetapkan ini menjadi tuntutan bagi manajemen dalam menjalankan roda organisasinya. Penetapan Misi merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan guna mengarahkan kegiatan operasional organisasi menuju sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui strategis yang telah dipilih. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Page 49


Renstra 2012-2016

Mengacu pada Visi yang ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran organisasi yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen. Pernyataan Misi organisais tersebut mengandung makna :  Pernyataan tentang aktivitas organisasi yang ingin dicapai ;  Citra organisasi yang diingin diwujudkan agar dikenal oleh berbagai pihak;  Pandangan organisasi tentang keberadaan profesinya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah merumuskan Misi Organisasi sebagai berikut : 1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan paham akan pentingnya nilai-nilai sosial budaya dan etika politik. 2. Meningkatkan etika politik yang stabil pada ORMAS dan organisasi lainnya yang berkualitas. 3. Menciptakan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dengan budaya yang berbeda-beda. 4. Meningkatkan stabilitas ilmu politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 5. Meningkatkan fasilitas dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun dalam penentuan Misi perlu untuk mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut :  Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beberapa periode tertentu ;  Misi harus dapat menggambarkan penjabarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di atasnya serta tugas-tugas yang dibebankan oleh Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;  Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi operasional.


Page 49


Renstra 2012-2016

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pada visi dan misi SKPD sebagai berikut:


Page 49


TUJUAN 1

Mewujudkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan dinamika nilai-nilai sosial budaya serta etika politik yang stabil.

SASARAN 2 1. Peningkatan SDM yang berkualitas dan paham akan pentingnya nilainilai sosial budaya dan etika politik. 2. Peningkatan etika politik yang stabil pada Ormas dan Organisasi Nirlaba Lainnya yang berkualitas. 3. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dengan budaya yang berbedabeda. 4. Peningkatan stabilitas politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 5. Peningkatan fasilitas dan mediasi penyelenggaraan


Renstra 2012-2016

INDIKATOR SASARAN 3 Terwujudnya jumlah SDM yang berkualitas dalam bidangnya serta paham akan pentignya nilai-nilai sosial budaya dan etika politik. Terdatanya jumlah Ormas dan Organisasi Nirlaba Lainnya yang beretika politik. Terciptanya pemahaman masyarakat akan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai etnis, ras, suku, budaya dan agama di Sulawesi Barat. Terpenuhinya kesadaran masyarakat akan pentingnya stabilitas ilmu politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban.

Kondisi awal (2011)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2012

2013

2014

2015

2016

4

5

6

7

8

9

5

5

5

5

5

25

1

1

1

1

1

6

1

1

1

2

2

9

2

2

2

2

2

10

Page 49

Revisi Akhir Tahun RPJMD – Revisi Akhir Tahun RPJMD - Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pemilu dan pilkada

Renstra 2012-2016

Terdaftarnya partai politik dan termediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan aturan

1

1

1

1

1

6

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD


Page 49

4.3. Strategis dan Kebijakan SKPD. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatang : 1. Strategis -

Sosialisasi dan pelatihan yang berkaitan dengan sosial budaya dan politik.

-

Pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan politik Ormas dan Organisasi Nirlaba Lainnya.

-

Mengadakan beberapa pertemuan dengan tokoh masyarakat dan sekelompok masyarakat.

-

Mengadakan sosialisasi dan pelatihan akan pentingnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban.

2. Kebijakan -

Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas.

-

Pentingnya pendidikan politik yang beretika.

-

Tertanamnya rasa solidaritas pada masyarakat.

-

Terciptanya stabilitas ilmu politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban.

-

Meningkatnya fasilitas dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang stabil.

Revisi Akhir Tahun RPJMD - Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Renstra 2012-2016

BAB V.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

V.1. PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 - 2016. Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2011 adalah tahun dasar yang dijadikan sebagai bahan penilaian data capaian tahun awal / tahun dasar RPJMD – RENSTRA SKPD khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Untuk lebih jelasnya program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :  Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politi TA. 2011 sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi (Non PNS). Penyediaan Jasa Perkantoran. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan.

Page | ii


Renstra 2012-2016

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Penyusunan RKA SKPD (RKA/DPA Pokok). Penyusunan RKA SKPD (RKA/ DPA Perubahan). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Kinerja SKPD. 5) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). Pemantauan dan Peningkatan Kewaspadaan Keamanan Pemilukada 2010. 7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat. Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Rapat Kerja. Peningkatan

Kesadaran

Masyarakat

terhadap

Ketahanan

Ideologi

Pancasila. 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Page | iii


Renstra 2012-2016

9) Program Pendidikan Politik Masyarakat. Fasilitasi Peningkatan Pemberdayaan Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di DPRD. Pendidikan Politik Dalam Rangka Menghadapi Pemilu dan Pilkada. Talk Show Pemantapan Budaya Politik.  Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2012 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Administrasi. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer dan Kelengkapannya. Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Page | iv


Renstra 2012-2016

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Penyusunan Renstra SKPD. Penyusunan RKA/DPA-SKPD. Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD. Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD. 6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Koordinasi Forum Dialog Komunitas Intelegen Daerah. Sosialisasi UU No.3 Thn 2002 tentang Komponen Pendukung Pertahanan Negara. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. 7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB). Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Ideologi Negara. Forum Penguatan Wawasan Kesulbaran Bagi Para Eselon II. 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Fasilitas Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Page | v

Renstra 2012-2016


9) Program Pendidikan Politik Masyarakat. Fasilitasi

Peningkatan

Pemberdayaan

Peningkatan

Politik

Yang

Memperoleh Kursi di DPRD. Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran serta Program Pemberdayaan/Kemitraan Organisasi. Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya.

 Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2013 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Rapat Koordinasi Inpres No.02 Tahun 2013 dan Penyusunan Program Tahun 2014. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer dan Kelengkapannya. Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan.

Page | vi


Renstra 2012-2016

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor. 3) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur. Pendidikan dan Pelatihan Formal. Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan Keuangan Bantuan Partai Politik. 4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Koordinasi Forum Dialog Komunitas Intelejen Daerah. Pemantauan Orang Asing. Pelatihan Intelijen. Pemetaan Daerah Rawan Konflik. 5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Di Kalangan Masyarakat. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peningkatan Ideologi Negara. Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan. Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan. Sosialisasi Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). 7) Program Pendidikan Politik Masyarakat. Fasilitasi Peningkatan Pemberdayaan Peningkatan Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPRD.

Page | vii


Renstra 2012-2016

Sosialisasi Permendagri No.61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah. Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

 Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2014 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. 4) Program Peningkatan Kapaitas Sumber Daya Aparatur. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 5) Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

Page | viii


Renstra 2012-2016

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Penyusunan Renja SKPD. Penyusunan RKA/DPA-SKPD. Penyusunan RKA/DPPA-SKPD. 6). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Koordinasi Forum Dialog Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014. Rapat Koordinasi Gangguan Keamanan Dalam Negeri. 7). Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). 8). Program Pendidikan Politik Masyarakat. Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Verifikasi dan Evaluasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik. Sosialisasi Permendagri No.36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 9). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Pembentukan Pengurus Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). Training Of Facilitator (TOF) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Para Guru / Pendidik. 10). Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas. Dialog Kebudayaan Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Dialog / Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama. Dialog / Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan. Identifikasi, Evaluasi dan Penanganan Ormas.

Page | ix


Renstra 2012-2016

 Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2015 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan dan Perundang-undangan. Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor. 3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Pendidikan dan Pelatihan Formal. Sosialisasi Permendagri No.07 Tahun 2014 tentang Rekomendasi Izin Penelitian. Rapat Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Sulawesi Barat. 5). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Penyusunan Renja SKPD.

Page | x


Renstra 2012-2016

Penyusunan RKA/DPA-SKPD. Penyusunan RKA/DPPA-SKPD. 6). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing. Pelaporan dan Koordinasi Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Barat. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pencegahan Konflik Sosial. 7). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Training Of Facilitator (TOF) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Para Guru / Pendidik. Pelatihan Wawasan Kebangsaan dan Kewarganegaraan. 8).

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

9). Program Pendidikan Politik Masyarakat. Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Verifikasi dan Evaluasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik. Pemantauan Perkembangan Pendidikan Politik di Daerah. Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Kesadaran Pemuda Dalam Mengawal Demokrasi. Pendidikan Politik dan Demokrasi. 10). Program Peningkatan Fasilitasi Fungsi dan Keberadaan Ormas. Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama. Peningkatan Pemahaman Nilai Pembauran Bagi Ormas / LSM. Kegiatan Penguatan dan Rapat Kerja Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Page | xi


Renstra 2012-2016

Penyelenggaraan Pendidikan 4 Pilar Kebangsaan Bagi Pemuda, Pelajar dan Ormas.  Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2016 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat.



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.



Penyediaan Alat Tulis Kantor.



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.



Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan dan Perundang-undangan.



Penyediaan Makanan dan Minuman.



Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.



Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.  Pengadaaan Kendaraan Dinas / Operasional.  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.  Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer dan Kelengkapannya.  Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi.  Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.  Pemerliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan.  Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional.  Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor.  Pengadaan Sistem Informasi Pelaporan Berbasis SMS Gateway. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.  Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Page | xii


 Sosialisasi

Permendagri

No.07

Tahun

2014

Renstra 2012-2016

tentang

Penerbitan

Rekomendasi Izin Penelitian.  Sosialisasi Peran Serta Kaum Wanita Dalam Perkembangan Politik.  Rapat Kerja Teknis Program Kegiatan Se-Provinsi Sulawesi Barat.  Rapat Sinkronisasi Program Kegiatan Kesbang Pol. Se-Provinsi Sulawesi Barat. 5) Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan.  Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.  Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.  Penyusunan RKA / DPA- SKPD.  Penyusunan RKA-P / DPPA – SKPD.  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD.  Penyusunan Renstra (5 Tahun Kedepan) dan Renja SKPD.  Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ.  Penyusunan Profil SKPD dan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. 6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.  Pemetaan Daerah Rawan Konflik.  Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing.  Pemantauan dan Pengamanan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur.  Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan Konflik Sosial. 7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.  Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan di Kalangan Masyarakat.  Sosialisasi Wawasan Kebangsaan.  Seminar / Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Kepala Desa.  Forum Ideologi Penguatan dan Ketahanan Ideologi Pancasila.

Page | xiii


Renstra 2012-2016

 Bimtek Bela Negara Aparat Desa dan Kecamatan.  Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda. 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.  Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). 9) Program Peningkatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri.  Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).  Pemantauan, Pelaporan, Evaluasi dan Perkembangan Politik di Daerah.  Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.  Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 10) Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.  Rapat Kerja dengan FKUB dan Monitoring, Evaluasi Perkembangan Umat Beragama serta Pendirian Rumah Ibadah se- Sulawesi Barat.  Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).  Tim Fasilitasi, Identifikasi, Evaluasi dan Penanganan Ormas.  Penyusunan

Peraturan

Daerah

tentang

Fasilitas

Pencegahan

Penyalahgunaan Narkotika di Sulawesi Barat.  Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal.  Rapat Kerja Bersama Pengurus FPK Provinsi Sulawesi Barat.

Indikator ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja (output, outcomes dan impact). Penetapan indikator kinerja, perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :  Relevan, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi strategis institusi.

Page | xiv


Renstra 2012-2016

 Well Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.  Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuatitas dan / atau kualitas.  Indikator Kinerja Kuantitas, diukur dengan satuan angka dan unit.  Indikator Kinerja Kualitas, menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai ( melalui penambahan informasi tentang skala / tingkat pelayanan yang dihasilkan ).  Cost – Effective, penentuan indikator harus memperhatikan prinsip cost vs benefit (biaya vs manfaat), kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

V.2. TARGET KINERJA

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Kriteria dalam menentukan target kinerja menggunakan pendekatan ”SMART”, yaitu :  Specific : Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas.  Measurable : Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya.  Achievable : Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada.  Relevant : Mencerminkan keterkaitan (relevansi) dalam rangka mencapai suatu target antara target output dan target outcome.  Time Bond : Waktu / periode pencapaian kinerja ditetapkan.

Page | xv


Renstra 2012-2016

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Provinsi Sulawesi Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Provinsi Sulawesi Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

1

2

3

4

5

6

7

8

Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 9

19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19.1. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP.

2

3

3

4

4

5

5

2

3

3

4

4

5

5

NO

INDIKATOR

19.2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah.

Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (2011)

2012

2013

2014

2015

2016

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

Page | xvi

Tabel Bab. VI. INDIKATOR KINERJA SKPD BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT

No.

Indikator

1

2

Kondisi Kinerja

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun 2016

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

3

4

5

6

7

8

9

2

3

3

4

4

5

5

2

3

3

4

4

5

5

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib 19

19.1 19.2

20

Kesatuan Bangsa Politik Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandingan.

Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 penduduk. Rasio Pos Siskamling per jumlah 20.3 desa/kelurahan. Petugas Perlindungan 20.10 Masyarakat (Linmas) di Kabupaten. 20.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

813.307 580

800,280

813.307 580

800,280

ASPEK DAYA SAING Fokus Iklim Berinvestasi 1 1.1 1.2

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandingan. Angka Kriminalitas 27 24 0 0 0 0 Jumlah Demo 21 38 0 0 0 0

10 10

Mamuju, April 2012 Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Provinsi Sulawesi Barat

MUHAMMAD NADJIB, SH Pangkat : PEMBINA Tk. I NIP : 19540427 199103 1 001

Revisi Akhir Tahun RPJMD Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Recommend Documents