REVIEW RTRWP DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
Disampaikan dalam “Pelatihan Kehumasan Pusat Humat Kementerian Kehutanan RI” Jakarta, 14 Juni 2011
Direktorat Jenderal Planonolgi Kehutanan Kementerian Kehutanan
Landasan yuridis penyelenggaraan kehutanan Pasal 33 UUD 1945 : Bumi, tanah, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Wewenang Pemerintah (Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999): • mengatur, mengurus hal yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, • menetapkan atau mengubah status kawasan hutan, • mengatur dan menetapkan hubungan hukum, • mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SKEMA PERIZINAN:
AREAL BERHUTAN
HUTAN
KAWASAN HUTAN
PEMANFAATAN (IUPHHK-HA/HT/RE, KARBON, DLL) PENGGUNAAN OLEH SEKTOR NON KEHUTANAN (KEBUN, TAMBANG, FASOS, FASUM, DLL)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: HTR HKM HD HR
RENCANA/TARGET: - MENINGKATKAN VISI HUTAN TANAMAN - KELESTARIAN - BERKEADILAN - HHBK - REHABILITASI KH - JASA LINGKUNGAN
KEMANTAPAN KAWASAN HUTAN (PENATAAN RUANG, BATAS KAWASAN HUTAN) PERENCANAAN KAWASAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN (RKTN, RPJM)
LUAS KAWASAN DAN KONDISI PENUTUPAN HUTAN INDONESIA Fungsi
Luas (Jt Ha)
HHK
23.523.472
HL
31.595.082
HP
36.736.370
HPT HPK
22.343.819
Total
22.744.932 136.943.675
Tutupan Lahan
Luas (Jt Ha)
LUAS KAWASAN HUTAN 136,94 JUTA HA
Primer
45.574.936
Sekunder
43.304.426
Tanaman
3.603.728
Non Hutan Total
44.460.584 136.943.675
KONDISI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN INDONESIA
IUPHHK-HT (9.393.535 Ha)
HKM (43.387 Ha)
IUPHHK-HA (24.877.255 Ha)
IUPHHK-RE (185.005 Ha)
HTR (631.628 Ha)
KAWASAN HUTAN INDONESIA
Hutan Desa (3.399 Ha )
IUPHHBK-HT (21.620 Ha) Pelepasan Kebun dan Transmigrasi (5.929.448 Ha)
IPPKH (623.287 Ha)
6
PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM REVISI RTRWP
Kawasan hutan dalam tata ruang 7
Kawasan hutan merupakan bagian dari Ruang Wilayah Penataan Ruang Wilayah diatur dengan UU No. 24/1992 yang diganti dengan UU No. 26/2007 Penataan Ruang Kawasan Hutan diatur dengan UU No. 41/1999, yg dikenal dengan “Penatagunaan Kawasan Hutan” UU No. 26/2007 mengharuskan penyusunan atau review RTRWP dan RTRWK Dalam revisi RTRWP bila ada perubahan kawasan hutan maka harus diproses melalui mekanisme UU No. 41/1999 dan PP No. 10/2010 serta Permenhut No. P. 36/ MenhutII/2010
POSISI KAWASAN HUTAN DI DALAM RTRW 1. 2. 3. 4. 5. 1.
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya 8
Sistem perkotaan Sistem transportasi Sistem energi Sistem telekomunikasi Sistem sumber daya air.
2. 3. 4. 5.
Perlindungan Kawasan bawahannya: – Kawasan hutan lindung – Kawasan Bergambut – Kawasan resapan air perlindungan setempat KSA/KPA, dan cagar budaya Rawan bencana alam Kawasan lindung geologi, dan lainnya
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kawasan hutan produksi Kawasan hutan rakyat Kawasan pertanian Kawasan perikanan Kawasan pertambangan Kawasan industri Kawasan pariwisata Kawasan pemukiman dan atau Kawasan lainnya
Tujuan Perubahan Kawasan Hutan 9
Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada: optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional
ALUR PROSES PERUBAHAN KAWASAN HUTAN UU 26/2007
Gubernur
Ranperda RTRW Persetujuan Substansi Kehutanan
Tidak ada Perubahan Kawasan htn. Ada Perubahan Kawasan
Tim Terpadu
Menteri Kehutanan Persetujuan
DPR RI
Menteri Kehutanan
Hasil Penelitian Terpadu
UU 41/1999
PENYESUAIAN PROSES REVIEW TATA RUANG BERDASARKAN PP 10 TH. 2010
Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 46 ayat (2) PP No 10/2010, antara lain menyebutkan bahwa usulan perubahan
kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan, wajib melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).
Pasal 48 PP 10/2010, perubahan peruntukan kawasan hutan yg berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis perlu mendapat persetujuan DPR , yaitu perubahan peruntukan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik atau kondisi sosial ekonomi masyarakat.
PERUBAHAN PERUNTUKAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DPR Perubahan Fungsi Tim Terpadu
Menteri Kehutanan Perubahan Peruntukan
KLHS
Dampak Penting, dst
Persetujuan DPR RI
Tdk Berdampak Penting, dst
PROGRES FASILITASI PERSETUJUAN SUBTANSI KEHUTANAN PER AWAL MEI 2011 Selesai
Proses DPR
Proses Timdu
Persiapan Penelitan Terpadu
(13 Provinsi)
(3 Provinsi)
(12 Provinsi)
(3 Provinsi)
Proses Usulan (2 Provinsi)
Ada Perubahan: 1. Kalsel 2. Gorontalo
Tdk Ada Perubahan: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13
Lampung Jateng DIY Bali NTB Sulsel Jabar Banten Jatim NTT DKI Jaya
1. Kalteng 2. Sumbar 3. Sultra
1. Kaltim 2. Kalbar 3. Riau 4. Kepri 5. Bengkulu 6. Jambi 7. Babel 8. Papua 9. Aceh 10. Sumut 11. Sulbar 12. Sulteng
1. Sulut, 2. Maluku 3. Papua Barat
1. Sumsel 2. Maluku Utara
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
PP 24 Tahun 2010 Amanat Pasal 38 UU 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan Tujuan : mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan kehutanan. - Terdiri dari 8 Bab dan 54 Pasal Peraturan Pelaksana
PP No 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Permenhut Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Permenhut No.P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan Areal Reklamasi Untuk PNBP Penggunaan Kawasan Hutan
Pokok Pengaturan PPKH Dapat dilakukan pada HL dan HP Tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan Dilarang Tambang Terbuka di Hutan Lindung Pada HL hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah Mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu, dan kelestarian lingkungan Izin pinjam pakai diberikan oleh Menteri Kehutanan
Lingkup Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan: a) b) c)
d)
e) f)
g)
h) i) j) k) l)
religi; pertambangan; instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; fasilitas umum; industri terkait kehutanan; pertahanan dan keamanan; prasarana penunjang keselamatan umum; atau penampungan sementara korban bencana alam.
Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan
HP : dapat dilakukan penambangan terbuka dan bawah tanah HL : dilarang penambangan terbuka, hanya untuk pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan : a) b) c)
turunnya permukaan tanah; berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan terjadinya kerusakan akuiver air tanah.
Ketentuan Tambang Bawah Tanah di HL diatur dengan Peraturan Presiden.
Bentuk Izin PPKH 1. Izin PPKH dengan kompensasi Lahan, yaitu pada provinsi dengan luas Kawasan Hutan < 30 % : a. b.
Non komersil : ratio paling sedikit 1 : 1 Komersil : ratio paling sedikit 1 : 2
2. Izin PPKH dengan kompensasi membayar PNBPPKH dan melakukan penanaman, yaitu pada provinsi dengan luas Kawasan Hutan > 30 %, dan penanaman: a. b.
non komersil : ratio penanaman 1 : 1 komersil : ratio penamanan paling sedikit 1 : 1
Bentuk Izin ppkh …
3. Izin PPKH tanpa kompensasi, yaitu untuk kegiatan survey/eksplorasi dan untuk kegiatan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 4. Untuk Izin PPKH (1 dan 2 di atas), didahului dengan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan.
Batasan luas:
Pada kawasan hutan yang telah dibebani izin di bidang kehutanan atau areal kerja Perum Perhutani, maka pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan, dapat dipertimbangkan setinggi-tingginya 10 % (sepuluh perseratus) dari luas areal izinnya atau areal kerjanya.
Skema pemberian Izin PPKH
Permohonan
Syarat-syarat
Persetujuan Prinsip
Pemenuhan Kewajibankewajiban
Izin-PPKH
Monitoring
Evaluasi Ok
Ok Ok
Perpanjangan
TATA CARA PERMOHONAN
Permohonan diajukan oleh Menteri/pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan Badan Usaha, Ketua Yayasan. Persyaratan permohonan : Rencana kerja Peta Lokasi Citra Satelit Rekommendasi Gubernur atau Rekomendasi Bupati Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan biaya Pertimbangan Teknis Perum Perhutani (khusus Jawa) Izin atau perjanjian disektor non kehutanan (KK/KP/IUP/lainnya) AMDAL/UKL-UPL Untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Propinsi/Kabupaten, diperlukan pertimbangan dari ESDM
KEWAJIBAN PADA PERSETUJUAN PRINSIP
melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan yang disetujui dan lahan kompensasi serta proses pengukuhannya; melaksanakan inventarisasi tegakan; membuat pernyataan kesanggupan membayar PNBP dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS (untuk penggunaan dengan kompensasi PNBP) menyerahkan LK yang clear & clean yang telah dikukuhkan menjadi kawasan hutan dan menghutankan lahan kompensasi (untuk penggunaan dengan kompensasi LK) Pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi nilai tegakan hutan tanaman dan PSDH atau membayar PSDH dan DR atas pohon yang rusak/ditebang; dan biaya biaya investasi lainnya Membuat surat pernyataan akan memenuhi semua kewajiban dihadapan Notaris.
Kewajiban pemegang Izin PPKH
Membayar PNBP PKH setiap tahun Melaksanakan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS membayar ganti rugi nilai tegakan hutan tanaman dan PSDH atau membayar PSDH dan DR atas pohon yang rusak/ditebang; dan biaya biaya investasi lainnya Membuat surat pernyataan akan memenuhi semua kewajiban dihadapan Notaris. Melakukan reboisasi Lahan Kompensasi Menyelenggarakan perlindungan hutan Melakukan reklamasi dan/atau reboisasi
Jangka Waktu PPKH
Persetujuan Prinsip : 2 tahun Izin PPKH : sesuai dengan jangka waktu izin sektornya Izin survey / Eksplorasi : sesuai dengan jangka waktu izin sektornya Jangka waktu untuk kegiatan sektor yang tidak memerlukan perizinan, selama 20 tahun Jangka waktu untuk kegiatan pertahanan, sarana keselamatan, jalan umum, rel ka, meteorologi dan geofisika, berlaku selama digunakan. Perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi
Lahan Kompensasi 1. Persyaratan calon lahan kompensasi: Jelas statusnya, tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak yang tidak berhak dan tidak dikelola oleh pihak lain; Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan; Terletak di dalam Sub DAS yang sama / DAS yang sama / pulau yang sama / provinsi yang sama; Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional; Penghapusan/pencoretan alas hak atas lahan kompensasi pada buku tanah di instansi yang berwenang; dan Rekomendasi Bupati/Walikota atau Gubernur atau Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan kewenangan masingmasing.
Lahan Kompensasi 2. Penilaian kelayakan teknis LK oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, dan hasilnya dituangkan dalam BA kelayakan teknis calon lahan kompensasi 3. Atas dasar Berita Acara Kelayakan Teknis Menteri menerbitkan persetujuan calon lahan kompensasi. 4. serah terima fisik lapangan yang dituangkan dalam BA Serah terima fisik lapangan. 5. serah terima dokumen lahan kompensasi untuk selanjutnya dilakukan proses pengukuhan kawasan hutan.
Dispensasi
Dispensasi diberikan dengan syarat : (Pasal 19 ayat 2) Untuk perpanjangan perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang harus menyesuaikan pemenuhan persyaratan sesuai dengan Peraturan ini, atau perpanjangan perjanjian/izin pinjam pakai yang masih operasional di lapangan tetapi proses perpanjangan izin pinjam pakai belum terbit; Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMN atau BUMD ; Untuk kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD ; Untuk kegiatan BUMS yang berbagi pembiayaan dengan pemerintah ; Untuk proyek atau obyek vital nasional ; Untuk proyek air bersih, migas, ketenagalistrikan dan telekomunikasi. Dispensasi diberikan setelah dipenuhinya semua kewajiban kecuali lahan kompensasi, dengan ketentuan membuat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi lahan kompensasi di depan notaris (Pasal 19 ayat 3). Pemberian dispensasi untuk kegiatan penanganan bencana alam dan pertahanan negara dapat diberikan tanpa menunggu pemenuhan kewajiban-kewajiban (Pasal 19 ayat 4)
Hapusnya Persetujuan prinsip/Izin PPKH
Jangka waktu berakhir Dicabut oleh Menteri Diserahkan kembali oleh pemegang izin kawasan hutan yang dipinjam pakai berubah peruntukan menjadi bukan kawasan hutan atau berubah fungsi menjadi fungsi hutan yang penggunaannya dilarang Hapusnya izin tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk menyelesaikan semua kewajiban
