LASER-317-01
RESUME HASIL SURVEILLANCE 1 PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT KALTIM HUTAMA
1. IDENTITAS LP-PHPL a. Nama Lembaga
: PT LAMBODJA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi
: LPPHPL-021-IDN
c. Alamat
: Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor – Jawa Barat, 16112 : Telp : 0251-7564159, Website : www.lambodjasertifikasi.com, E-mail :
[email protected]
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website e. Direktur Utama f. Tim Audit
: Ir. Sugeng Hariyadi, MM : 1. Ir. Heru Agus Sulistiawan (Lead Auditor/Auditor Kriteria Sosial) 2. Ir. Amin Kadeni (Auditor Kriteria Prasyarat) 3. Darnawi, S.Hut (Auditor Kriteria Produksi & VLK Hutan) 4. Ir. Zul Irham (Auditor Kriteria Ekologi) 5. Irvan, S.Hut (Auditor Magang Kritera Ekologi)
g. Pengambil Keputusan
: Ir. Sugeng Hariyadi, MM
2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang IUPHHK-HA b. Nomor & Tanggal SK
: PT KALTIM HUTAMA : SK Menteri Kehutanan No: SK.652/MENHUT-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009
c. Luas dan Lokasi
: ± 161.670 Ha, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat
d. Alamat Kantor Pusat
: Wisma Abadi Suite B4/IV, Jl. Balikpapan Raya No.31 Jakarta 10160. : Telp. 021-34830793, 021-3455141, Fax. 021-34834373 : Jl. Ambon, Nabire. Kabupaten Nabire Provinsi Papua
e. Nomor Telp/Fax/E-mail f. Alamat Kantor Cabang/ Perwakilan g. Nomor Telp/Fax/E-mail h. Pengurus Perusahaan
: : Komisaris Utama Komisaris Komisaris
i. Perwakilan Manajemen
Direktur Utama Direktur : Djainudin Radjab
: Si Putu Ardana : Muhamad Soegiarto : Deine Melly Mildrita Judi : Hari Widiono : Leo Lumintang
Halaman 1
LASER-317-01
3. RINGKSAN TAHAPAN Tahapan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Waktu dan Tempat 25 Maret 2016, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Manokwari. 02 April 2016, Kantor BP2HP Wilayah XVIII Manokwari.
Pertemuan Pembukaan
Ringkasan Catatan Dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi Koordinasi dengan BP2HP Wilayah XVIII Manokwari Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
27 Maret 2016, Basecamp Sikka - PT Kaltim Hutama (PT Kalhut), Kab. Kaimana Papua Barat.
Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT Kalhut.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan
27 – 30 Maret 2016, Kantor Cabang Nabire, Areal Kerja PT Kalhut, Basecamp Sikka – Kab. Kaimana Prov. Papua Barat
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara untuk seluruh kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup audit mengacu kepada standar penilaian Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Perdirjen BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.
Pertemuan Penutupan
30 Maret 2016,
Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT Kalhut.
Basecamp Sikka - PT Kalhut, Kab. Kaimana Papua Barat
Pengambilan Keputusan
19 April 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi - Bogor
Materi/hal-hal yang disampaikan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen, tujuan audit, metode audit, konfirmasi hasil audit sebelumnya, konfirmasi ruang lingkup audit dan perubahan standar audit, konfirmasi rencana audit, konfirmasi Perwakilan Manajemen dan pemandu, konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan, Tanya jawab, dsb.
Materi/Hal-hal yang disampaikan diantaranya adalah: hasil penilaian lapangan dan konfirmasi temuan lapangan, penyampaian ketidaksesuaan (LKS) dan tata waktu pemenuhan, penjelasan kegiatan setelah audit lapangan, Tanya jawab, dsb. Keputusan Surveillance 1 Penilaian Kinerja PHPL PT Kaltim Hutama adalah “Lulus” dengan predikat “SEDANG”, sehingga S-PHPL PT Kaltim Hutama dapat diaktifkan kembali. Terdapat penurunan nilai kinerja PHPL PT Kaltim Hutama dari Penilaian Awal, sehingga ditetapkan Surveillance selanjutnya adalah selambat-lambatnya 6 (enam) sejak terbitnya keputusan hasil Surveillance 1.
Halaman 2
LASER-317-01
4. RESUME HASIL PENILAIAN KRITERIA/INDIKATOR/
NILAI
VERIFIER A.
PENILAIAN KINERJA PHPL
1.
Kriteria Prasyarat
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHKHA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)
Buruk
Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan masih sama dengan pada waktu sertifikasi awal. Bukti-bukti legal tata batas yang sesuai dengan tingkat realisasi tata batas belum dapat ditunjukan, yaitu buku TBT untuk realisasi tata batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kurnia Tama Sejahtera dan buku TBT realisasi batas dengan hutan lindung Wararomi.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)
Sedang
Sampai dengan Survailen 1, realisasi tata batas PT Kalhut tidak mengalami perubahan sejak penilaian awal. Realisasi tata batas PT Kalhut baru mencapai 23,17%, dan upaya upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang belum mengalami peningkatan sejak penilaian awal.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan
Sedang
Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. PT Kalhut telah menunjukan upaya untuk menyelesaikan konflik penguasaan lahan dengan menyepakati pemancangan batas partisipatif antar Marga di Kampung Urubika dan Kamung Muri serta pemberian kompensasi atas hak ulayat.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable).
NA
Sampai dengan Penilikan ke-1 ini, tidak terdapat perubahan fungsi kawasan dalam areal kerja PT Kalhut.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable).
NA
Sampai dengan Penilikan ke-1 ini, tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT Kalhut.
Baik
PT Kalhut telah memiliki dokumen Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan isinya telah sesuai dengan kerangka PHPL.
Sedang
Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi Visi dan Misi perusahaan kepada tenaga kerja di tingkat unit kerja (camp) dan bukti Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi dengan masyarakat adat kampung
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
Halaman 3
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI Muri, Distrik Yamor, Kab. Kaimana tanggal 03 Pebruari 2014. Untuk tahun RKT 2015, kegiatan sosialisasi tidak dilakukan karena RKT tidak terealisasi.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL
Sedang
Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. Masih terdapat sebagian pelaksanaan PHPL yang tidak sesuai dengan Visi dan Misi atau belum terlaksana.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Buruk
Berdasarkan Daftar Tenaga Teknis Kehutanan tahun 2015, jumlah dan jenis GANIS-PHPL PT Kalhut tidak memenuhi Perdirjen PHPL No. P.16/PHPLIPHH/2015, di lokasi hanya tersedia 3 orang GANISPHPL PKB dari 27 orang dengan 5 jenis GANIS-PHPL yang dipersyaratkan.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM.
Sedang
Berdasarkan telaah dokumen RKT tahun 2014 dan RKT 2015, realisasi peningkatan kompetensi tenaga teknis kehutanan lebih dari 100%, namun Keberadaan tenaga teknis kehutanan hanya sekitar 11 % dari yang seharusnya, sehingga disimpulkan bahwa rencana peningkatan kompetensi SDM yang disusun PT Kalhut terlalu sedikit untuk mencapai target kecukupan keberadaan tenaga professional kehutanan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.
Sedang
PT Kalhut telah menunjukan sebagian dari dokumen ketenagakerjaan.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA 1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
Sedang
PT Kalhut telah memiliki Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang jelas dan sesuai dengan kerangka PHPL namun masih terdapat rangkap jabatan dan kekosongan jabatan.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana
Sedang
PT Kalhut telah memiliki mekanisme yang menunjukan keberadaan perangkat SIM tapi tidak ditunjang oleh tenaga pelaksana yang kompeten untuk menjalankannya.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
Sedang
PT Kalhut telah memiliki organisasi SPI tapi belum cukup efektif mengontrol seluruh bidang kegiatan.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring
Sedang
Laporan Pengawasan Internal telah tersedia untuk tahun 2014 dan 2015 namun tidak cukup efektif meningkatkan kinerja perusahaan, antara lain tidak
Halaman 4
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
dan evaluasi
RINGKASAN JUSTIFIKASI terdapat tindakan koreksi atas: (1) kekurangan GANIS-PHPL; (2) rendahnya realisasi produksi; (3) rendahnya realisasi tata batas luar areal kerja; dan (4) rendahnya peningkatan kompetensi person.el
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
Baik
Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas.
Sedang
Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD .
Sedang
Berdasarkan dokumen Penilaian Awal sampai saat Survailen 1, dan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa Urubika dan Muri diketahui bahwa rencana kelola sosial belum sepenuhnya berasal dari hasil musyawarah dengan masyarakat namun sebagian masih ditentukan oleh PT Kalhut.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.
Sedang
Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. PT Kalhut telah menunjukan bukti dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masayarakat Muri bahwa kawasan lindung yang diketahui oleh masyarakat adalah daerah pamali yang tidak boleh ditebang meliputi sempadan sungai, areal mata air/danau, hutan lindung, lereng curam sedangkan untuk kawasan lindung KPSL, KPPN, PUP belum dipahami dan diketahui.
2.
Kriteria Produksi
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
Baik
PT Kalhut telah memiliki RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2012-2021 yang telah disetujui Menteri Kehutanan Nomor: SK.54/BUHA-2/2012 tanggal 10 Juli 2012 lengkap dengan lampiranlampirannya.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
Sedang
Hasil pemeriksaan antara peta kerja RKUPHHK dan RKT bahwa lokasi blok kerja tahun 2014 dan 2015 telah mengacu pada Blok yang direncanakan di dalam dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2012 s/d 2021. Terdapat kompartemen/petak yang belum diimplementasikan sesuai dengan RKUPHHK-HA 2012-2021, karena RKT tahun 2015 tidak terealisasi.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen
Sedang
Tanda-tanda pemeliharaan batas blok dan petak dapat ditemukan di lapangan, namun batas blok
Halaman 5
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
kerja
RINGKASAN JUSTIFIKASI tidak dapat dibedakan dengan batas petak, dan tidak konsisten dalam pemberian tanda identitas blok/petak.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
Sedang
PT Kalhut telah memiliki dan menunjukan dokumen hasil IHMB tahun 2010 dan hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir yang memerinci sebaran potensi tegakan kayu yang terdapat di dalam areal kerja PT Kalhut, namun tidak dilengkapi peta pendukungnya.
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan
Sedang
PT Kalhut telah memiliki informasi tentang riap tegakan dari 3 kali pengukuran PUP yang terdapat di petak 32-AB RKTUPHHK-HA 2009/2010. Namun, hasil analisis pertumbuhan riap tersebut perlu dikaji kembali karena beberapa kondisi faktual sebagai berikut: (1) hasil uji petik pengukuran keliling pohon yang dipelihara tidak menunjukan adanya pertambahan keliling; (2) jumlah dan sebaran PUP tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA 2012-2021 yang telah disahkan.
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan
Sedang
PT Kalhut telah menunjukan upaya untuk menganalisis riap tegakan mengacu pada data hasil pengukuran PUP, namun hasilnya belum digunakan dalam penyusunan perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
Sedang
SOP seluruh tahapan sistem silvikultur pada waktu survailen 1 tidak mengalami perubahan sejak penilaian awal. Tersedia Dokumen SOP yang mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur (TPTI), namun isi dari sebagian SOP tidak memerinci beberapa persyaratan teknis yang ditetapkan pada Perdirjen BPK Nomor P.9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009. Selain itu terdapat SOP yang perlu direvisi sesuai dengan perkembangan peraturan terbaru seperti SOP ITSP dan SOP TUK.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
Sedang
Masih terdapat sebagian persyaratan di dalam SOP yang tidak diimplementasikan seperti kegiatan penebangan sejak tahun 2015 tidak terealisasi.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
Sedang
Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. Berdasarkan data hasil IHMB terdapat sediaan pohon inti dan pohon yang ditinggalkan dalam jumlah yang memadai (> 25 batang/ha) namun belum dapat dipastikan memberikan jaminan kelestarian panen pada rotasi berikutnya karena
Halaman 6
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI tidak tersedia data riap pertumbuhan aktual yang dapat dipertanggungjawabkan.
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan
Baik
Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. Data hasil IHMB tahun 2010 dan dokumen Hasil Pengamatan Kerusakan Tegakan Tinggal tahun 2013 menunjukan data sediaan permudaan tingkat semai, pancang, dan tiang yang sangat memadai, namun belum dapat menjamin kelestarian panen sampai rotasi ke-3 karena tidak tersedia data aktual riap pertumbuhan tegakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan
Sedang
Tidak terdapat perubahan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan sejak penilaian awal.
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan
Sedang
PT Kalhut telah menerapkan tahapan praperencanaan berupa penyusunan rencana jangka panjang dan jangka pendek sedangkan tahapan operasional dan pasca penebangan belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdapat didalam dokumen SOP Reduce Impact Logging (RIL). Selama observasi lapangan ditemukan beberapa implementasi yang tidak sesuai dengan SOP RIL (Prod-2/KH/SOP/2010).
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
Sedang
Dokumen hasil analisis tingkat kerusakan tegakan pada petak 21U (2010) menunjukan tingkat kerusakan tegakan < 15%, namun metode analisis perlu ditinjau kembali karena tidak mengacu pada rona awal tegakan (kondisi tegakan sebelum penebangan).
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal
Sedang
Hasil pengolahan data terhadap 22 batang kayu bulat yang berasal dari RKTUPHHK-HA 2014 diperoleh faktor eksploitasi 0,79.
Tersedia SOP pemanenan ramah lingkungan (PROD02/KH/SOP/2010 Revisi 1), namun isi prosedur tidak memberikan acuan yang jelas tentang kondisi fisik lapangan (karakteristik tapak) yang menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya persyaratanpersyaratan teknis.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).
Sedang
Tersedia dokumen RKT dari Tahun 2014 dan 2015 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, dan disusun berdasarkan RKUPHHK-HA 2012-2021 yang telah disetujui Menteri Kehutanan. RKTUPHHK-HA tahun 2016 belum disahkan pejabat berwenang.
Halaman 7
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
NILAI Sedang
RINGKASAN JUSTIFIKASI Tersedia peta kerja RKTUPHHK-HA 2014 dan 2015 skala 1: 100.000 yang menyajikan informasi yang sama tentang pemanfaatan lahan di areal kerja PT Kalhut. Hasil perbandingan antara peta kerja RKTUPHHK-HA 2014 dan 2015 dengan peta kerja RKUPHHK-HA 2012-2021 skala 1:100.000, dapat dipastikan terdapat kesesuaian informasi, lokasi dan luasan blok/kompartemen. Namun demikian, peta kerja RKT 2016 tidak tersedia.
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipel ihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
Sedang
Terdapat bukti implementasi peta kerja berupa penataan blok tebangan, penanaman, dan kawasan dilindungi, namun masih terdapat sebagian kawasan lindung (KPPS dan PUP) yang belum ditata batas di lapangan karena alasan aksesibilitas.
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
Sedang
Realisasi volume tebangan dalam 2 tahun terakhir sangat kecil, dan tidak terdapat indikasi penebangan di luar blok yang telah ditetapkan/disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Realisasi produksi tahun 2014 sebesar 12.062,93 m³, sedangkan realisasi produksi tahun 2015 adalah NIHIL.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial
Buruk
Belum terdapat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk tahun 2014 dan 2015, sehingga konndisi finasial perusahaan tidak dapat diketahui.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan Penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Buruk
Belum terdapat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk tahun 2014 dan 2015, sehingga realisasi alokasi dana tidak dapat dianalisis.
Halaman 8
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional
NILAI Buruk
RINGKASAN JUSTIFIKASI Tidak tersedia data yang cukup dan up to date sejak penilaian awal. Dengan merujuk kepada hasil penilaian awal/sebelumnya, walaupun secara kumulatif realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan cukup proporsional (perbedaan 20-50%), namun realisasi tahunan menunjukan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tidak proporsional.
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar
Sedang
Terdapat dokumen Laporan Tahunan 3 tahun terakhir yang memberikan indikasi realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan cukup lancar namun terdapat indikasi kuat dilaksanakan tidak sesuai dengan tata waktunya. Observasi lapangan ke lokasi persemaian, ditemukan bibit tanaman yang hampir kedaluarsa dengan perakaran yang telah menembus polybag karena terlambat dimutasikan ke areal tanam.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
Sedang
PT Kalhut telah merealisasikan kegiatan fisik pembinaan hutan, perlindungan hutan, dan penanaman tanah kosong yang secara kumulatif sampai dengan Penilikan 1 < 80%, dan terdapat kecenderungan penurunan realisasi kegiatan dari penilaian awal.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
Sedang
PT Kalhut telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) mencapai luas kumulatif sampai dengan Penilikan 1 sekitar 80%, namun realisasi penanaman pengayaan/rehabilitasi bekas tebangan hanya sekitar 70% dari rencana tahunannya, dan terdapat kecenderungan penurunan realisasi kegiatan dari penilaian awal.
3.
Kriteria Ekologi
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi
Baik
Luas dan jenis kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (RKUPHHK-HA periode 2013/2014-2023), dan pengalokasian kawasan lindung tersebut telah sesuai dengan biofisiknya.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
Sedang
PT Kalhut telah merealisasikan 198,48 km (61,45%) penataan batas kawasan lindung dan menunjukan bukti-bukti pelaksanaannya berupa Berita Acara Pelaksanaan dan tanda-tanda batas di lapangan.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi
Baik
Berdasarkan peta citra landsat liputan tahun 2011 dan pengamatan lapangan 2016, menunjukkan bahwa sekitar 80% kondisi penutupan lahan di kawasan lindung masih berupa hutan primer dan sekunder yang kondisinya masih baik.
Sedang
Kawasan lindung di areal kerja PT Kalhut telah
3.1.4. Pengakuan para pihak
Halaman 9
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
terhadap kawasan dilindungi
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU
RINGKASAN JUSTIFIKASI mendapat persetujuan dari sebagian besar para pihak (baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat). PT Kalhut telah mensosialisasikan keberadaan kawasan lindung kepada masyarakat bersamaan dengan sosialisasi rencana Blok RKT.
Sedang
PT Kalhut telah memiliki dokumen pengelolaan atas sebagian kawasan lindung yang telah ditanda batas, yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yg ada di dalam RKU.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
Sedang
PT Kalhut telah memiliki SOP Perlindungan dan pengamanan Hutan yang telah mencakup jenis gangguan yang ada tetapi belum disesuaikan untuk kondisi riil di areal kerja seperti perambahan hutan dan perburuan liar.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
Sedang
Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan dan pengamanan PT Kalhut belum memadai, namun berfungsi dengan baik. Sedangkan keberadaannya terkonsentrasi di Camp Sikka.
3.2.3. SDM perlindungan hutan
Sedang
Tersedia SDM perlindungan hutan namun jumlah dan kualifikasi personil belum memadai sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). Personil Kelola lingkungan dan Bina Hutan belum dibekali dengan pelatihan/trainning tentang perlindungan dan pengamanan hutan yang memadai.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
Sedang
PT Kalhut telah melakukan tindakan perlindungan gangguan hutan melalui kegiatan pre-emtif, preventif, tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
Sedang
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
Sedang
Tidak terdapat perubahan SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sejak penilaian awal tahun 2014. PT Kalhut telah memiliki 7 (tujuh) prosedur yang mencakup seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan, namun dokumen prosedur yang terkait dengan konservasi tanah dan air belum dilakukan tindakan perbaikan/atau belum direvisi. Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum sesuai dengan ketentuan (Dokumen AMDAL) tetapi berfungsi dengan baik. Berdasarkan luasan areal IUPHHK-HA, untuk sarana prasarana pemantauan lingkuangan masih kurang jumlahnya pada sarana pengukuran debit air, laju erosi dan sedimen trap.
Halaman 10
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
Sedang
Pada PT Kalhut telah tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi personil yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (minimal 50%).
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
Sedang
Terdapat dokumen, dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (minimal 50%). Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang kedalam RKT dan dokumen laporan RKL dan RPL 2014-2015
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
Sedang
Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun yang diimplementasikan hanya sekitar 50%.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air
Sedang
Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal, dimana masih Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan di areal keja PT Kalhut.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku
Sedang
Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. Terdapat prosedur (SOP) untuk identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Kaltim Hutama.
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi
Sedang
PT Kalhut telah melakukan identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.
3.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic. 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
Sedang
PT Kalhut telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh jenis flora yang ada, prosedur secara khusus untuk pengelolaan flora-flora spesifik yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin belum tersedia.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
Sedang
PT Kalhut telah melakukan kegiatan pengelolaan flora di areal izinnya sesuai dengan yang direncanakan namun belum mencakup belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang
Halaman 11
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI terdapat di areal kerja.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
Sedang
Masih Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Kalhut.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic. 3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)
Sedang
Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Kalhut.
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
Sedang
PT Kalhut telah melakukan implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
Sedang
Masih terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Kalhut, namun ada upaya penanggulangan gangguan tersebut. Fakta yang ditemukan selama observasi lapangan adalah masih adanya perburuan dan penangkapan liar spesies dilindungi oleh kalangan internal perusahaan dengan menggunakan senjata yang mematikan.
4.
Kriteria Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hakhak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
Sedang
Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Namun terkait dengan rencana pemanfaatan SDH, PT Kalhut belum memiliki RKTUPHHK 2016 yang sah.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan
Sedang
PT Kalhut telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak (masyarakat), namun
Halaman 12
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
penyelesaian konflik batas kawasan
RINGKASAN JUSTIFIKASI pelaksanaan tatabatas partisipatif sulit dilaksanakan.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH
Sedang
PT Kalhut telah menunjukan bukti bahwa hak-hak dasar masyarakat dalam pengelolaan SDH telah dipertimbangkan di dalam perencanaan pemanfaatan SDH sebagaimana dituangkan di dalam RKUPHHK-HA dan dokumen RKTUPHHK-HA yang telah disahkan. Namun pemberian hak-hak dasar tidak dapat direalisasikan karena kurang kemampuan finansial.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
Buruk
Tidak terdapat bukti tentang luas dan batas-batas kawasan pemegang izin dengan semua masyarakat hukum adat/setempat, dan tata batas areal PT.Kalhut baru mencapai 23,57%.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
Sedang
PT Kalhut telah menunjukan bukti memiliki persetujuan atas luas dan batas areal kerja IUPHHK dari stakeholders (Pemerintahan tingkat pusat, provinsi dan lokal) namun baru 23,57% dari seluruh batas arealnya, namun demikian PT Kalhut telah membuat persetujuan untuk beroperasi dengan seluruh pemangku masyarakat adat yang mengklaim seluruh arealnya yaitu dari Kampung Urubika dan Kampung Muri.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan
Sedang
Tersedia dokumen (sekitar 93%) menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.
Sedang
Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, namun karena auditee mengalami kesulitan pendanaan sehingga kegiatan kelola sosial tidak dapat berjalan dengan baik.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
Sedang
Terdapat bukti yang kurang lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban PT Kalhut terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat
Sedang
Terdapat sebagian (sekitar 77%) bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat direncanakan.
Halaman 13
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
setempat dalam pengelolaan SDH 4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi
Sedang
Tidak tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi di kegiatan RKT 2015 dan tahun 2016.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
Sedang
Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, namun data keterlibatan masyarakat adat yang terlibat langsung untuk kegiatan operasional di tahun 2015 dan 2016 tidak jelas.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
Sedang
Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun tidak dapat dilaksanakan karena terhentinya kegiatan operasi.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
Sedang
PT Kalhut memiliki sebagian dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
Buruk
PT Kalhut tidak dapat menunjukkan bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat secara lengkap di tahun 2015 dan 2016.
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
Buruk
Tidak terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik 4.4.2. Tersedia peta konflik 4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
Sedang
Terdapat mekanisme resolusi konflik, namun belum lengkap dan jelas.
Buruk
Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap yaitu kurang dari 50%.
Sedang
PT Kalhut telah memiliki kelembagaan penyelesaian konflik dengan personel yang mencukupi, namun personalia yang ditunjuk sudah tidak aktif bekerja di PT Kalhut Sejak tanggal 15 Juni 2015.
Halaman 14
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER 4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
NILAI Buruk
RINGKASAN JUSTIFIKASI Tidak terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 4.5.1. Adanya hubungan industrial
Sedang
Hubungan industrial sebagian besar (sekitar 75%) yang telah diimplementasikan kepada seluruh karyawan.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
Sedang
PT Kalhut telah merealisasikan sekitar 66% dari rencana kompetensi bagi pekerjanya.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
Sedang
PT Kalhut telah memiliki dokumen jenjang karir namun implementasinya sejak tahun 2015 sudah tidak dilaksanakan.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
Sedang
PT Kalhut telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan, dan baru sekitar 60 % yang telah direalisasikan.
B.
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN
P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1.
Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)
Memenuhi Tersedia lengkap SK IUPHHK-HA PT Kalhut berdasarkan Keputusan menteri kehutanan nomor: SK.652/MENHUT-II/2009 tanggal 15 oktober 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam atas areal hutan produksi seluas ± 161.670 hektar di Propinsi Papua Barat.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
Memenuhi Seperti telah dijelaskan pada hasil penilaian awal, PT Kalhut telah membayar IIUPHHK sesuai dengan SPP IIUPHHK yang diterbitkan yang dibayarkan kepada Bendaharawan penerima setoran IIUPHHK.
c.
Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
NA
Sampai dengan penilikan ke-1 tahun 2016, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK seperti perkebunan atau pertambangan, dan sebagainya.
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH,
RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta
Memenuhi Terdapat dokumen RKUPHHK dan RKT yang lengkap dengan lampirannya dan telah disetujui oleh pejabat
Halaman 15
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
RINGKASAN JUSTIFIKASI yang berwenang, kecuali RKT 2016 belum tersedia.
Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
b. Peta areal yang tidak boleh
Memenuhi Terdapat peta kerja Skala 1 : 50.000 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat berdasarkan dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK) dan penandaan di peta kerja terlihat dengan jelas.
c. Penandaan lokasi blok
Memenuhi Terdapat peta areal kerja RKT tahun 2014 & 2015 yang terdiri dari 2 lembar dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan adanya cap pada masing-masing petak yang disetujui, dan terbukti di lapangan.
ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
K.2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku
a. Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.
b. Kesesuaian lokasi dan volume
pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Memenuhi Dokumen RKUPHHK-HA PT Kalhut yang ada saat ini tidak mengalami perubahan sejak penilaian awal.
NA
PT Kalhut adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K.3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1.
Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHPkan
Halaman 16
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3.1.2.
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Memenuhi PT Kalhut telah menunjukkan seluruh dokumen LHP yang diterbitkan selama periode 2014 dan 2015, seluruh dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 3.1.3.
NILAI
Memenuhi Seluruh Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.
Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode Memenuhi Penandaan pada batang kayu di logpond, TPK pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
Hutan, TPn dan blok tebangan telah dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan dokumen LHP yang ada.
b. Identitas
kayu diterapkan Memenuhi Terdapat sistem yang dapat ditelusuri yaitu seluruh kayu yang keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara secara konsisten oleh telah dilengkapi dengan SKSKB yang terdiri dari pemegang izin. beberapa FA-KB, sedangkan Kayu yang keluar dari TPK Antara/Logpond telah dilengkapi dengan dokumen FA-KB yang terdapat identitas kayu yang diterapkan secara konsisten.
3.1.4.
Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
Memenuhi Tersedia lengkap dokumen SKSKB yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dilengkapi dengan Daftar kayu bulat sesuai dengan hasil pemeriksaan secara fisik.
K.3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1.
Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
Memenuhi Dokumen SPP PSDH & DR untuk PT Kalhut telah diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Kaimana dan isi dokumen telah sesuai dengan LHP yang disahkan.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH. Memenuhi Terdapat bukti setor berupa fotocopy pembayaran
PSDH & DR yang ditujukan ke bendahara penerima sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh penagih dari Dinas Kehutanan.
Halaman 17
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH
atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untukpembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Memenuhi Berdasarkan bukti setor, PSDH dan DR yang telah dibayar telah sesuai dengan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1.
Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang KayuAntar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Dokumen PKAPT
3.3.2.
Memenuhi PT Kalhut telah terdaftar sebagai PKAPT Nomor 470/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/07/2013 yang diterbitkan oleh Direktorat jendral perdagangan dalam negeri sebagai pengakuan dengan nomor 26.01.1. 00713 dengan masa berlaku sampai dengan 2 Juli 2018.
Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal
Memenuhi Setiap kapal yang mengakut kayu dari TPK Antara ke luar menggunakan kapal berbendera indonesia.
K.3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.4.1.
Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi PT Kalhut telah melakukan pembubuhan tanda VLegal pada kayu bulat sesuai ketentuan yang berlaku.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1.
Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL 4.1.2.
Memenuhi Terdapat dokumen ANDAL, RKL, RPL yang lengkap dan telah disahkan oleh Komisi AMDAL Pusat.
Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
a. Dokumen RKL dan RPL
Memenuhi PT Kalhut telah menyusun diokumen RKL dan RPL yang sesuai dengan dokumen ANDAL yang telah disahkan.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi lapangan kegiatan bina dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia,
lingkungan yang dilakukan telah mengacu pada hasil dari dokumen ANDAL, RKL & RPL yang menyangkut
Halaman 18
LASER-317-01
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI
biologi dan sosial.
RINGKASAN JUSTIFIKASI rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1.
Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/prosedur K3
Memenuhi PT Kalhut telah memiliki Prosedur K3 dan Personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan K3.
b. Ketersediaan peralatan K3
Memenuhi Terdapat peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berupa APD dan alat pengaman dan perlindungan hutan dan dalam kondisi yang baik.
c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi PT Kalhut telah membuat laporan kecelakaan kerja dan telah berupaya untuk menekan kecelakaan kerja dalam bentuk pelatihan K3.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi PT Kalhut telah membuat peraturan perusahaan yang terdapat pernyataan kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk terlibat dan membentuk serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
Memenuhi PT Kalhut telah memiliki Peraturan Perusahaan.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi PT Kalhut tidak memperkerjakan pekerja dibawah umur.
Keterangan: NA: Not Applicable/Tidak Diterapkan
Halaman 19
