SIDANG KABINET SESI KHUSUS HIV/AIDS MARET 2002
K
A
D
A
BA TI
HUS
Respon saat ini - Menangkal Ancaman Bencana Nasional AIDS mendatang
SIDANG KABINET SESI KHUSUS HIV/AIDS MARET 2002
Respon saat ini - Menangkal Ancaman Bencana Nasional AIDS mendatang
K
A
D
A
BA
TI
HUS
Prakata Epidemi HIV/ AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap Pembangunan Nasional secara keseluruhan, karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sosio-ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Pengalaman menunjukkan hanya dengan kepemimpinan dan respon yang kuat saat ini akan bisa menghindari terjadinya bencana nasional untuk anak dan cucu kita di masa yang akan datang. Jumlah kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan sampai dengan 2001 berjumlah 671 dan 1904 HIV. Dilihat dari jenis kelamin sebagian besar kasus AIDS yaitu 79,1% terdapat pada lakilaki dan 20,9% pada perempuan. Bila dilihat menurut kelompok umur 94% mengenai usia 15 49 tahun (umur seksual aktif), dimana 73% menyerang usia 20 - 39 tahun. Dari cara penularan 68% terjadi melalui hubungan seksual dan 20,3% terjadi pada pengguna Napza suntik. Namun demikian prevalensi HIV memberikan gambaran yang patut diwaspadai. Tahun 2001 para Ahli Epidemiologi Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan bantuan para konsultan WHO, memperkirakan terdapat sekitar 80.000 – 120.000 orang hidup dengan HIV/ AIDS (ODHA) di Indonesia. Dengan makin meluasnya pandemi AIDS di dunia dan disadari dapat berdampak luas disegala bidang, maka respon yang telah dilakukan Indonesia antara lain dibentuknya KPA berdasarkan Keppres No.36 tahun 1994 dan disusunnya Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS, perlu diperkuat dan disempurnakan. Dalam rangka memerangi HIV/ AIDS dalam tahun 2001 telah dilangsungkan Sidang Khusus Majelis Umum PBB tentang HIV/ AIDS (UNGASS) yang diikuti Pertemuan Menteri Kesehatan Asia Pasifik di Melbourne dan Pertemuan Tingkat Tinggi Kepala-Kepala Negara Asean di Brunei Darussalam sesi khusus HIV/ AIDS. Upaya Penanggulangan HIV/ AIDS di mulai dengan memperkuat kemauan Politik dan Kepemimpinan untuk mengatasi HIV/ AIDS. Sidang Kabinet sesi khusus HIV/ AIDS ini merupakan forum yang sangat penting untuk meningkatkan komitmen, mereview, menyempurnakan dan menetapkan kebijakan strategis baru dalam Penanggulangan HIV/ AIDS di Indonesia. Dari hasil sidang kabinet ini, diharapkan selanjutnya respon yang tinggi melalui Gerakan Nasional Stop AIDS dalam upaya menangkal ancaman bencana nasional HIV/ AIDS mendatang. Jakarta, Maret 2002
Dr. Achmad Sujudi Menteri Kesehatan Republik Indonesia
PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI INDONESIA I.Pendahuluan Epidemi HIV/AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sosio-ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Pengalaman menunjukkan hanya dengan kepemimpinan yang kuat saat ini akan bisa menghindari terjadinya bencana nasional untuk anak dan cucu kita di masa yang akan datang. AIDS atau Acquired Immuno Deficiency Syndrom merupakan kumpulan gejala penyakit yang pertama kali dilaporkan pada tahun 1981 di Amerika Serikat. Virus yang disebut HIV (Human Immuno Deficiency virus), yang diidentifikasi pada tahun 1983. sebagai penyebabnya. HIV adalah virus RNA, merupakan retrovirus yang terdiri dari sampul dan inti. Virus HIV terdiri dari 2 sub-type, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Virus ini menyerang sel limfosit-CD4 (salah satu sel darah putih). Epidemi HIV/AIDS di Indonesia sangat mengancam oleh karena kaitannya dengan faktor risiko, terutama perilaku seksual dan penggunaan NAPZA suntik yang semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir ini. Walaupun agama dan budaya Indonesia tidak permisive terhadap hubungan seks diluar nikah, dalam kenyataannya penularan melalui hubungan seksual meningkat di hampir semua propinsi. Dari hasil penelitian perilaku diketahui bahwa lebih dari separuh laki-laki dari kelompok tertentu baik yang sudah menikah maupun belum menikah, pernah berhubungan seks dengan wanita penjaja seks dalam tahun terakhir. Dalam hubungan ini sembilan diantara sepuluh orang tidak selalu menggunakan kondom, dan angka ini merupakan yang terendah di bandingkan dengan negara Asia lainnya. Dengan perilaku berisiko ini laki-laki dapat tertular ataupun menularkan HIV kepada pasangannya, isterinya selanjutnya kepada bayinya. Angka kejadian infeksi HIV pada ibu hamil dari survei di propinsi Riau dan Papua adalah 0,35% dan 0,25 %. Namun dari hasil testing sukarela pada ibu hamil di DKI Jakarta ditemukan infeksi HIV sebesar 2,86%. Dalam kelompok wanita penjaja seks kecenderungan
1
meningkat di beberapa propinsi misalnya Papua, Riau dan Jawa Barat angka infeksi sudah diatas 5%. Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya walaupun masih dibawah 5% tetapi terlihat meningkat pula pada dua tahun terakhir ini. Angka kejadian infeksi HIV pada kelompok pengguna NAPZA suntik meningkat dari tahun ke tahun misalnya di Jakarta dari 15% dua tahun yang lalu sudah menjadi 47% pada awal tahun 2002. Jumlah kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan sampai dengan 2001 berjumlah 671 dan 1904 HIV. Dilihat dari jenis kelamin, sebagian besar kasus AIDS (79,1%) terdapat pada laki-laki dan 20,9% pada perempuan. Bila dilihat menurut kelompok umur, 94% mengenai usia 15-49 tahun (umur seksual aktif), dimana 73% menyerang usia 20-39 tahun. Dari cara penularan, 68% terjadi melalui hubungan seksual, dan 20,3% terjadi pada pengguna NAPZA suntik. Dari pengalaman beberapa negara seperti Thailand dan Cambodia sudah jelas tindakan apa yang harus dilakukan.yaitu dengan promosi penggunaan kondom bagi mereka yang berperilaku risiko tinggi dan pengurangan dampak buruk bagi pengguna NAPZA suntik. Kegiatan ini sebenarnya mudah tapi sering mengalami hambatan karena tidak ada dukungan politik dari pengambil keputusan baik dari tokoh politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal ini bisa berhasil dengan adanya komitmen politik yang kuat dari pimpinan di semua tingkat. Dari negara lain bisa dilihat bila tidak didukung dengan kepemimpinan yang kuat, epidemi akan bertambah besar seperti negara yang cukup kaya Afrika Selatan dan Botswana, dimana satu orang dewasa di antara empat orang terkena infeksi HIV, padahal penyakit ini dapat dicegah dengan metode yang sangat sederhana.
Sidang kabinet sesi khusus HIV/AIDS tanggal Maret 2002 diselenggarakan dengan tujuan: 1.Meningkatkan komitmen pimpinan tingkat nasional dalam penanggulangan HIV/AIDS 2.Menyempurnakan dan menetapkan kebijakan strategis dalam menghadapi ancaman HIV/AIDS.
2
3
II. Analisa Situasi 1. Epidemi global Gambar 1. Perkiraan jumlah pengidap HIV/AIDS dewasa & anak-anak di dunia, akhir tahun 2001
Amerika Utara
940.000
Eropa Barat
560.000 Afrika Utara & Timur Tengah
Karibia
440.000
1 juta
Afrika Sub-Sahara
Asia Timur & Pasifik
640.000 Asia Selatan & Asia Tenggara
6,1 juta
420.000
Amerika Latin
Eropa Timur & Asia Tengah
Indonesia 80.000-120.000
28,1 juta
1,4 juta Australia & Selandia Baru
15.000
Total 40 juta UNAIDS
World Health Organization
Dalam 20 tahun terahir ini, lebih dari 60 juta orang terinfeksi HIV, dan 20 juta dari mereka sudah meninggal karena AIDS. Jumlah orang yang hidup dengan HIV/AIDS diperkirakan pada tahun 2001 adalah 40 juta orang dimana pada wanita kurang dari 50 persen yaitu sekitar 17,6 juta orang, anak dibawah 15 tahun yang terkena berjumlah 2,8 juta . Sampai sekarang sub sahara, Afrika yang paling terpengaruh dalam epidemi HIV/AIDS dimana 70% dari kasus dunia terdapat di negara ini dan AIDS merupakan penyebab kematian utama serta meningkatnya anak yang menjadi yatim piatu sekitar 12 juta yang merupakan 90% dari yatim piatu di dunia. Disamping itu mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar baik dalam keluarga maupun terhadap negara.
4
2. Epidemi HIV/AIDS di Asia Pasifik Epidemi saat ini meningkat di negara berkembang termasuk Asia-Pasifik. Negara yang paling tinggi prevalensi HIV adalah Kambodia, Thailand, Myanmar dan beberapa bagian negara India yang penduduknya padat yaitu Maharashtra dan Tamil Nadu. Faktor penularan utama di negara tersebut adalah heteroseksual, di Thailand dan Myanmar pengguna NAPZA suntik juga cukup tinggi. Prevalensi HIV meningkat pada IDU dialami disebagian China, Nepal, Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Oleh karena jumlah penduduk dunia 60% terdapat di Asia Pasifik, walaupun prevalensi HIV relatif rendah tetapi secara kuantitatif akan lebih banyak orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Misalnya di India, yang termasuk negara dimana terdapat orang yang hidup dengan HIV/AIDS terbanyak di dunia, walaupun prevalensi HIV kurang dari 1%. Apabila Indonesia mencapai tingkat prevalensi seperti yang sedang terjadi di Kambodja yang mencapai 2.7% pada orang dewasa umum, maka penduduk di Indonesia yang tertular infeksi HIV dari penduduk usia 15-49 tahun berjumlah 2,4 juta orang. Gambar 2. Perubahan cara transmisi HIV di Thailand
Extramarital
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Mother to Child Male from wife Female from Husband Sex worker Male from sex worker
1988 1990 1995 2000 2005
Injecting Drug User
Cara penularan HIV di Thailand bila dikuti sejak tahun 1988 sebagian besar (70%) mengenai pengguna NAPZA suntik, pada wanita penjaja seks 3% dan laki-laki yang tertular dari wanita penjaja seks 23%. Pada tahun 1990 terjadi perubahan, dimana laki-laki tertular dari wanita penjaja seks sebesar 70%, kemudian pada tahun 1995 terjadi penularan dari suami kepada isterinya, yaitu sebesar 40%. Selanjutnya penularan dari ibu kepada bayinya yang mencapai > 10%. Gambar 3. Infeksi baru HIV di Thailand Mulai Program Penggunaan Kondom 100% 120000
100000 80000
60000
40000
20000
2018
2015
2012
2009
2006
2003
2000
1997
1994
1991
1988
0
Male Female Child
-20000
Dengan dimulainya program penggunaan kondom 100% pada tahun 1995 terlihat penurunan infeksi HIV baru yang sangat drastis pada laki-laki sejak tahun 1990, dan pada wanita sesudah tahun 1995.
3. Epidemi HIV/AIDS di Indonesia Epidemi HIV di Indonesia sangat bervariasi sesuai dengan negara kita sendiri terdiri dari beragam sosio budaya termasuk perilaku sehingga merupakan hal yang tidak mungkin untuk menggambarkan hanya dengan satu gambaran saja, serta memaksakan keadaan di seluruh negara ini ke dalam satu kategori epidemi saja.
5
Seperti dapat diperkirakan, dalam negara yang berpenduduk 210 juta orang ini, setiap perilaku yang berisiko dalam penularan HIV dapat ditemukan di Indonesia, bersamaan dengan berbagai perilaku, tradisi, dan budaya yang dapat mencegah penyebaran virus tersebut. Kasus AIDS yang pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tahun 1987 berasal dari seorang warga negara asing di Bali. Pada tahun-tahun berikutnya semakin banyak propinsi yang melaporkan, dan sampai dengan saat ini 27 propinsi dari 30 propinsi telah melaporkan kasus HIV/AIDS. Jumlah sebenarnya orang yang terinfeksi HIV tidak dapat diketahui. Namun para ahli Indonesia memperkirakan saat ini terdapat antara 80.000 hingga 120.000 orang Indonesia yang hidup dengan HIV. Tanpa memandang jumlahnya, terlihat jelas pada Gambar 4, persentase yang tinggi di kalangan wanita penjaja seks yang telah terinfeksi HIV per propinsi. Penularan utama di Indonesia adalah melalui hubungan seksual tanpa menggunakan pelindung dan pengguna NAPZA suntik. Gambar 4. Prevalensi HIV pada wanita penjaja seks di Indonesia (prevalensi tertinggi yang tercatat di beberapa lokasi berbeda)
Propinsi Irian Jaya Riau
Range prev. HIV 0 - 26,5 % 0-8%
Jawa Barat DKI Jakarta
0 - 5,5 % 0 - 3,36 %
Yogjakarta Sumsel Jatim
0 - 2,3 % 0 - 1,31 % 0 - 1,2 %
Sumbar
0 - 0,75 %
Sulsel Jambi Bali
0 - 0,56 % 0 - 0,43 % 0 - 0,4 %
6,4%
6% 8%
5,5% 26,5%
=0%
=1-5%
=<1%
=>5%
Seperti terlihat pada tabel di atas, tingkat prevalensi HIV pada wanita penjaja seks bervariasi antara 0-26,5%. Propinsi dengan prevalensi di atas 5% adalah: Papua, Riau dan Jawa Barat.
6
Gambar 5. Prevalensi HIV pada wanita penjaja seks di empat kota di Indonesia, 1994-2000
7
9 8
Percent HIV Positive
7 6 5 4 3 2 1 0
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
Karimun, Riau
Kodya Batam, Riau
Sorong, Papua
Jakarta Barat
2000
Tingkat infeksi disini sudah mengkhawatirkan tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan peningkatan yang terjadi dari tahun ke tahun. Di hampir semua propinsi pada setiap kelompok berisiko tinggi, cenderung meningkat terus seperti terlihat dalam gambar 5, prevalensi HIV meningkat pada wanita penjaja seks yang sebenarnya bisa dicegah dengan meningkatkan penggunaan kondom terhadap pelanggan. Laporan hasil survei di Bali yang dilakukan oleh Yayasan Kerti Praja dan NAMRU pada 250 sampel WPS yang dilakukan setiap priode 6 bulan ternyata terjadi kenaikkan yang sangat mencolok yaitu 6,5 % pada bulan April – Mei 2001 dibandingkan dengan 1,6 % pada bulan Oktober – Desember 2000 atau untuk periode 6 bulan saja terjadi kenaikan 3 kali lipat . Seorang ahli pemerhati HIV/ AIDS di Bali yang meneliti hal tersebut mencurigai telah terjadi penularan ke populasi umum termasuk kepada ibu – ibu rumah tangga.
8
Gambar 6. Prevalensi tertinggi pada subpopulasi NAPZA suntik (IDUs) di Indonesia
DKI 40%
JABAR 24,5%
BALI 53%
Pada gambar di atas terlihat bahwa prevalensi HIV pada pengguna NAPZA suntik di Indonesia, berkisar antara 24,5% sampai 53%, yaitu DKI Jakarta 40%, Denpasar 53%, dan Bogor 24,5%. Gambar 7. Prevalensi HIV pada pengguna NAPZA suntik dan narapidana di Jakarta, 1996-2001 60
50
Percent
40
30
20
10
0 1996/1997 IDU Jakarta
1997/1998
1999
Narapidana, Jakarta Pusat
(Sumber: Departemen Kesehatan RI s/d 31 Desember 2001)
2000
2001
Narapidana, Jakarta Timur
Demikian juga prevalensi HIV pada pengguna NAPZA suntik meningkat tajam dari tahun ke tahun, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tidak menggunakan jarum suntik bersama atau menggunakan jarum suntik yang steril. Pada narapidana di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur prevalensi HIV juga meningkat sejak tahun 1999 yang kemungkinan besar di antara mereka adalah pengguna NAPZA suntik yang nantinya mereka akan kembali ke masyarakat. Gambar 8. Prevalensi HIV pada donor darah di Indonesia, 1992-2000
0.016 0.014 0.012
Percent
0.01 0.008 0.006 0.004 0.002 0 1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000
(Sumber: Depkes RI s/d Desember 2001)
Bukan hanya kelompok berperilaku risiko tinggi saja prevalensi HIV cenderung meningkat. Di banyak negara, darah donor bisa dianggap mewakili populasi umum. Di Indonesia tingkat prevalensi HIV pada darah donor memang rendah tetapi seperti terlihat pada gambar 8 meningkat tajam dalam waktu 2 tahun.
9
10
Gambar 9. Persentase laki laki yang sudah dan belum menikah yang pernah berhubungan seks 60
50
40
30
20
10
0
1996
1997
1998
1999
2000
Laki-laki menikah Laki-laki belum menikah Laki-laki yang selalu pakai kondom dalam hubungan seks dengan wanita penjaja seks
Pada gambar 9, laki-laki yang melakukan hubungan seksual tidak terlindung dengan wanita penjaja seksual, tidak hanya menyebabkan diri mereka berisiko tinggi, tetapi juga menyebabkan isteri, pacar, pasangan seksual lain, dan bayi-bayi mereka berisiko tinggi pula untuk tertular HIV atau IMS lain. Hampir separuh dari 1.600 lebih responden laki-laki di tiga kota melaporkan membeli jasa pelayanan seksual di tahun sebelumnya, dan tujuh dari sepuluh pernah melakukannya sepanjang umur mereka. Tak terdapat bukti bahwa laki-laki menurunkan konsumsi hubungan seksual komersialnya karena takut menderita AIDS. Jelas juga mereka tidak melindungi dirinya sendiri maupun keluarganya atau pasangan lain, karena 9 dari 10 pelanggan penjaja seks tidak selalu menggunakan kondom dalam hubungan berisiko tinggi ini.
Dari gambar di bawah (gambar 10) terlihat pengetahuan tentang penggunaan kondom dapat mencegah HIV cukup tinggi baik pada WPS maupun pelanggan akan tetapi perilaku penggunaan kondom masih sangat rendah. Jadi dari sini dapat dikatakan bahwa pengetahuan sendiri tidak cukup merubah perilaku seseorang, perlu juga ditingkatkan pelayanan misalnya penyediaan kondom yang mudah didapat sewaktu-waktu diperlukan, pelayanan diagnosis dan pengobatan IMS. Gambar 10. Hubungan pengetahuan tentang kondom dan penggunaan kondom pada WPS dan pelanggan di 3 kota di Indonesia Perbedaan antara pengetahuan dan perilaku, wanita penjaja seks dan pelanggan
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1996
1997
1998
1999
Tahu bahwa penggunaan kondom yang konsisten dapat mencegah HIV, WPS Selalu menggunakan kondom, WPS Selalu menggunakan kondom, pelanggan Tahu bahwa penggunaan kondom yang konsisten dapat mencegah HIV, pelanggan
2000
11
12
Situasi AIDS di Indonesia Gambar 11. Jumlah kasus AIDS di Indonesia, 1987 - 2001
Jumlah kasus 800
671
700 600 500 400 300
178
200 100
0
2
2
3
5
12 10 17 16 20 32 34
219
74 47
0 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
s/d 31 Desember 2001
Kasus baru
Jumlah kumulatif
Kasus AIDS yang dilaporkan cenderung meningkat pada tahun 2000 dan 2001, hal ini dapat dilihat dengan jelas pada grafik di atas (gambar 11).
13
Gambar 12. Jumlah kumulatif kasus AIDS di Indonesia berdasarkan kelompok umur 265
300
227
Jumlah kasus
250 200 150 78 100
42 7
1
50
23
5
3
20
0 < 01
1-4
5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Tak dik.
Kelompok Umur s/d 31 Desember 2001
Jumlah kumulatif kasus AIDS di Indonesia berdasarkan kelompok umur, 94% menyerang usia 15-49 tahun (usia seksual aktif) dan mengenai usia 20-29 tahun lebih banyak dibandingkan usia 30-39 tahun. Hal ini terjadi sejak dua tahun terakhir, oleh karena sebagian besar penderita usia muda tersebut adalah pengguna NAPZA suntik. Kasus AIDS pada balita yang dilaporkan, terdapat 8 penderita yang tertular melalui ibunya yang mengidap HIV. Gambar 13. Jumlah kumulatif kasus AIDS di Indonesia berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki 531 79.1%
Perempuan 140 20.9%
s/d 31 Desember 2001
Dilihat dari jenis kelamin, proporsi kasus AIDS sebagian besar terdapat pada laki-laki, yaitu 79,1% dan pada perempuan 20,9%.
14
Gambar 14. Perbandingan cara penularan infeksi HIV pada kasus AIDS tahun 1996 dan 2001 s/d 31 Desember 1996
s/d 31 Desember 2001 Transfusi darah 0,5%
Transfusi darah 1,7%
IDU 19,7%
IDU 2,5% Hemofili 0,8%
Hemofili 0,2%
Heteroseksual 39,5%
Homobiseksual 13,9%
Tak diketahui 12,6%
Heteroseksual 54,5%
Tak diketahui 10,0% Perinatal 1,4%
Homo-biseksual 42,9%
Dari cara penularan, bila dibandingkan tahun 1996 dengan tahun 2001, terlihat proporsi penularan infeksi HIV pada kasus AIDS melalui heteroseksual dari 30,9% menjadi 54,5%. Perubahan yang menyolok terjadi pada pengguna NAPZA suntik dari 2,5% menjadi 19.7%. Gambar 15. Trend cara penularan pada kasus AIDS, 1987 - 2001
120
100
80 Homo/biseksual Heteroseksual
60
IDU Perinatal
40
20
0 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
s/d 31 Desember 2001
Cara penularan infeksi HIV pada kasus AIDS meningkat sangat tajam dalam 2 tahun terakhir, terutama melalui hubungan seksual maupun pengguna NAPZA suntik
Dampak Sosial dan Ekonomi Dampak sosial dan ekonomi akibat HIV/AIDS mungkin lebih berat daripada penyakit lain yang ada di dunia. Hal ini bukan hanya jumlah orang yang terinfeksi HIV yang tinggi tetapi juga karena orang yang terinfeksi kebanyakan antara umur 15-49 tahun yang merupakan usia produktif. Dalam umur ini termasuk ibu dan bapak yang bertanggung jawab dalam kesejahteraan untuk keluarganya, yaitu anak dan orang tuanya. Dampak ini akan terjadi tidak hanya pada saat orang tersebut terkena infeksi HIV berupa kehilangan pekerjaan, perlu biaya perawatan dan pengobatan yang cukup besar tetapi juga untuk masa yang akan datang terhadap generasi mendatang. Sehingga akan terjadi kemiskinan yang lebih berat baik bagi keluarga maupun bagi negara. Dampak terhadap anak, yaitu anak bisa kehilangan pendidikan, menjadi yatim piatu karena orang tua meninggal karena AIDS. Karena HIV/AIDS merupakan penyakit yang menular melalui hubungan seksual juga maka kemungkinan besar anak akan kehilangan kedua orang tuanya. Kematian karena AIDS ini akan menyebabkan kita kembali seperti 30 sampai 40 tahun yang lalu dimana umur harapan hidup menjadi lebih pendek seperti terlihat pada gambar 16 di bawah ini. Dalam negara-negara itu semua usaha masyarakat yang dibangun selama 30 tahun akan hilang. Kemauan politik yang tinggi dapat menghindari terjadinya hal seperti ini di Indonesia. Gambar 16. Harapan hidup di beberapa negara di Afrika
65 60
Harapan hidup dalam umur
Botswana
55 Zimbabwe
50 Zambia
45 Uganda
40
Malawi
35 30
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
15
Selain dampak terhadap kesehatan, juga akan memberikan dampak yang lebih berat lagi bagi yang bersangkutan maupun keluarganya . Dengan adanya diskriminasi, stigmatisasi terhadap pengidap infeksi HIV maupun keluarganya, akan menyebabkan kesulitan dalam pekerjaan, perawatan dan pengobatan kadang-kadang anak dikeluarkan dari sekolahnya. Diskriminasi ini bisa dikurangi dengan mengambil contoh dari peran pemimpin politik termasuk pemuka agama dan pemuka masyarakat. Kalau mereka bisa menerima dan terbuka terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS maupun keluarganya, dengan sendirinya masyarakat akan mengikutinya. Musuh yang besar dalam HIV/AIDS adalah ketakutan terhadap pengidap HIV/AIDS. Dampak ekonomi bisa dilihat pada 3 tingkat, yaitu pertama di tingkat keluarga, kedua di tingkat perusahaan, dan ketiga di tingkat nasional. Contoh biaya pengobatan pada kasus AIDS pertahun di satu perusahaan di Kenya yang bisa dilihat dalam gambar 17. Biaya meningkat tajam, walaupun obat tidak termasuk antiretroviral, tetapi hanya obat untuk penyakit opportunistik.
120
3000
100
2500
80
2000
60
1500
40
1000
20
500
0
1989
1990
1991
Kasus AIDS baru
1992
1993
1994
Biaya Pengobatan
1995
1996
1997
0
Biaya pengobatan pertahun, dalam juta rupiah
Jumlah kasus AIDS baru, pertahun
Gambar 17. Kasus AIDS baru dan biaya pengobatan per tahun di satu perusahan pertanian di Kenya
16
Keadaan seperti di atas ini bila kita tidak melakukan pencegahan akan mengakibatkan ancaman terhadap investasi industri di Indonesia. Di Papua misalnya, industri sudah mendapat kesulitan untuk mendapat tenaga kerja dan karena propinsi ini adalah merupakan propinsi yang paling terpengaruh oleh epidemi HIV/AIDS sehingga kesulitan ini akan lebih meningkat lagi.
III. Analisa Respon Perhatian pemerintah terhadap masalah HIV/AIDS dimulai dari Sektor Kesehatan pada tahun 1986 dengan dibentuknya Kelompok Kerja AIDS di lingkungan Badan Litbangkes, Departemen Kesehatan. Selanjutnya pada tahun 1988 penanggulangan HIV/AIDS dalam sektor kesehatan diintegrasikan pada Program Pemberantasan Penyakit Menular Seksual (PMS). Pada tahun 1989 dibentuk Komite Nasional AIDS di lingkungan Ditjen PPM & PL, Departemen Kesehatan. Sehubungan dengan makin meluasnya pandemi AIDS di dunia dan makin disadarinya bahwa masalah AIDS dapat berdampak pada kelangsungan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dibentuklah Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). KPA adalah suatu komisi lintas sektor yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 36 tahun 1994. Berdasarkan Kepmenko Kesra No. 9/Menko/Kesra/VI/1994 digariskan Strategi Nasional Penanggulangan AIDS dan rumusan tentang Program Nasional Penanggulangan HIV/AIDS Pelita VI dimuat dalam Kepmenko Kesra No. 5/Kep/Menko/Kesra/II/1995.
Secara konkrit respon yang dilakukan adalah: • Membentuk dan memperkuat KPA dan KPAD • Menyusun kebijakan dan Rencana Strategi penanggulangan HIV/AIDS Nasional • Melaksanakan kegiatan penanggulangan oleh masing-masing sektor di bawah koordinasi KPA • Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, LSM, tokoh agama dan sektor swasta • Menjalin kerjasama bilateral, regional, dan internasional • Mengembangkan, melaksanakan surveilans, penelitian/studi HIV/AIDS • Pelaksanaan Muzakarrah Ulama Indonesia dan membuat pedoman KIE berdasarkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.
17
Di tingkat internasional dan regional, Indonesia juga berpartisipasi dalam pertemuan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS, antara lain: 1. Di tingkat ASEAN dibentuk ASEAN Task Force on HIV/AIDS, yang menghasilkan ASEAN Work Plan on HIV/AIDS, yang salah satu kegiatannya di Indonesia ialah pertemuan para ulama ASEAN di Jakarta tahun 1999. 2. Indonesia berpartisipasi dan ikut menyetujui Deklarasi Paris Summit tahun 1994, yang menyatakan bahwa kita harus memberi jaminan kepada semua orang yang hidup dengan HIV/AIDS, agar dapat merealisasikan hak-hak asasinya secara penuh dan dapat menikmati kebebasan tanpa pembedaan dalam setiap kesempatan. 3. Indonesia menjadi ko-sponsor Majelis Umum PBB dalam mengeluarkan resolusi untuk mengadakan sidang khusus Majelis Umum PBB tentang HIV/AIDS (UNGASS), yang dilaksanakan tanggal 25 - 27 Juni 2001. 4. Indonesia mengikuti Forum Pertemuan Menteri Kesehatan Asia Pasifik di Melbourne tahun 2001, yang khusus membahas masalah HIV/AIDS, dengan dihasilkan suatu Ministerial Statement. 5. Indonesia mengikuti Pertemuan Kepala Negara ASEAN tentang HIV/AIDS di Brunei Darussalam tahun 2001. 6. Indonesia mengikuti Inter Parliamentary Union tentang HIV/AIDS tahun 2001.
IV. Tujuan Penanggulangan HIV/AIDS a.Mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS b.Mengurangi dampak sosio-ekonomi akibat HIV/AIDS.
V. Kebijaksanaan 1. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor termasuk kerjasama internasional dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS. 2. Meningkatkan desentralisasi dengan pendekatan pelayanan kesehatan dasar.
18
3. Pencegahan adalah fokus utama, diintegrasikan dengan perawatan, dukungan, dan pengobatan 4. Memperkuat aspek manajemen dan aspek hukum dan perundangan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan IMS dan HIV/AIDS, termasuk aspek perlindungan kerahasiaan dan aspek pencegahan diskriminasi/stigmatisasi penderita IMS dan HIV/AIDS 5. Mengintegrasikan kegiatan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS dengan penyakit lainnya antara lain tuberkulosis.
VI. Pokok-Pokok Kegiatan Penanggulangan HIV/AIDS 1. Kegiatan Pencegahan IMS dan HIV/AIDS 2. Komunikasi, Informasi, Edukasi 3. Surveilans / Monitoring dan evaluasi 4. Dukungan pengobatan dan perawatan 5. Testing dan Konseling 6. Pendidikan dan pelatihan 7. Penelitian dan pengembangan 8. Pelembagaan Program 9. Peraturan dan Perundangan 10. Kerjasama internasional
19
VII. Masalah, penyebab masalah dan upaya menangkal ancaman bencana Nasional HIV/AIDS 2010
!
STOP AIDS
PERKIRAAN ANCAMAN Penderita AIDS 2010 — 100.000 Pengidap HIV 2010 — 1 juta
GERAKAN NASIONAL STOP AIDS
Meskipun telah banyak dilaksanakan kegiatan penanggulangan HIV. AIDS oleh sektor – sektor terkait namun di Indonesia belum berhasil menghambat laju penularan HIV/ AIDS, banyak Faktor yang mempercepat epidemi HIV/ AIDS di Indonesia seperti meningkatnya perilaku berisiko tinggi, meningkatnya industri yang berkaitan dengan seks; mobilitas penduduk yang tinggi, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, prevalensi IMS yang tinggi pada kelompok risti, meningkatnya pengguna NAPZA suntik, penggunaan kondom yang rendah serta dampak pengungsian. Tingginya penyakit kelamin atau IMS dikalangan berperilaku risiko tinggi antara lain disebabkan oleh karena telah terabaikannya upaya pencegahan dan penanggulangan IMS (Infeksi Menular Seksual) sejak pertengahan dasawarsa 1980-an disebabkan dana penanggulangan yang tidak memadai, dipihak lain penderita IMS sebagian besar adalah masyarakat miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk membeli obat IMS, bahkan untuk membeli kondom.
Perkiraan ancaman HIV/ AIDS di Indonesia 2010 Epidemi HIV/AIDS di Indonesia dengan faktor–faktor yang mempermudah epidemi maupun melihat perkiraan ODHA saat ini yaitu antara 80.000 – 120.000 maka Indonesia sangat terancam bencana nasional HIV/AIDS pada 2010. Bayangan ancaman pada 2010 akan ada sekitar 100.000 orang yang menderita /meninggal karena AIDS dan sekitar 1 juta orang yang mengidap virus HIV.
20
Bayangan ancaman tersebut saat ini dapat ditengarai dari berbagai perkembangan infeksi HIV yang mengkhawatirkan telah terjadi di beberapa wilayah tanah air. Saat ini epidemi HIV/AIDS di Merauke sudah masuk ke populasi umum setelah virus ini menginfeksi WPS dengan tingkat infeksi sebesar 26,5%. Di sini semua orang menjadi rentan baik ibu-ibu rumah tangga, anak–anak, pemuda, pelajar, pegawai, tentara, polisi dan sebagainya. Hal ini jangan sampai terjadi seperti di Afrika dimana ada suku bangsa yang hampir punah karena HIV/ AIDS Wilayah Ibukota Jakarta menurut data Rumah Sakit Ketergantungan Obat, anak–anak muda yang datang mencari pelayanan pengobatan ternyata 47,95% sudah terinfeksi HIV. Di suatu Rutan di Jakarta dikalangan Napi 22% sudah terinfeksi HIV. Pada kelompok rawan lain seperti anak jalanan walaupun belum ada data pasti tentang infeksi HIV tapi kelompok ini terinfeksi penyakit kelamin cukup tinggi dan ini merupakan pintu masuk ke infeksi HIV. Hal yang mengejutkan lain diidentifikasi baru–baru ini di Bali. Ternyata WPS terinfeksi HIV naik tiga kali lipat (6,1%) dibandingkan enam bulan sebelumnya (1,7%), dikhawatirkan telah terjadi infeksi ke rumah tangga dan populasi umum lainnya di Bali pada saat ini. Saat ini walaupun banyak upaya penanggulangan HIV/AIDS yang telah dilaksanakan namun Indonesia tidak berhasil menghambat laju penularan HIV/AIDS. Masyarakat yang berperilaku risiko tinggi sangat rendah kemauan dan tanggung jawabnya untuk mencegah penyebaran penyakit kelamin, maupun infeksi HIV apakah dengan mengurangi/menghentikan perilaku berisiko tinggi ataupun dengan menggunakan kondom. Hal lain telah terabaikan dan kurang memadainya respon pencegahan dan penanggulangan penyakit kelamin (IMS= Infeksi Menular Seksual) sehingga penyakit kelamin meningkat tajam. Kemiskinan dan pengangguran yang meningkat tajam, beban biaya hidup yang semakin berat, konflik sosial, akan meningkatkan kerawanan terhadap penularan HIV/AIDS. Kemajuan Iptek di beberapa negara akhir-akhir ini telah berhasil memproduksi obat Anti Retroviral (ARV) untuk pengobatan HIV/AIDS dan telah menghasilkan berbagai kemajuan karena ternyata dapat mengurangi penularan pada orang lain maupun memperlambat seseorang menderita AIDS. Masalahnya karena ARV termasuk obat baru dan produsen tertentu saja yang memproduksinya, maka hal ini akan menyangkut hak paten dan implikasi harganya menjadi mahal sekali, sehingga bagi rakyat miskin Indonesia yang membutuhkan obat tersebut tidak dapat memperolehnya, disamping harganya sangat mahal, juga sulit didapat.
21
Hasil sidang Kabinet sesi khusus HIV/AIDS yang berupa kesepakatan/komitmen dan keputusan–keputusan strategi sangat di nanti–nantikan oleh masyarakat termasuk LSM yang peduli HIV/AIDS karena dari wujud kepemimpinan dan respon yang kuat akan dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman bencana yang mengerikan bagi kelangsungan hidup manusia Indonesia.
Upaya menangkal ancaman bencana Nasional HIV/ AIDS Indonesia perlu segera mempertimbangkan untuk mengambil langkah – langkah kebijakan strategis dalam menangkal ancaman epidemi HIV/ AIDS dengan memperhatikan hal – hal tersebut : 1. Memperkuat kemauan politik dan kepemimpinan HIV/AIDS 2010 Respons yang efektif ditandai dengan komitmen politik dari kepemimpinan masyarakat tertinggi nasional dengan mendorong ketersediaan sumber daya serta dukungan kebijakan dan perundangan. 2. Memperkuat keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam melawan diskriminasi dan stigmatisasi HIV/AIDS. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan HIV/AIDS, menghilangkan stigma, mengurangi kerentanan (vulnerable), dan diskriminasi terhadap ODHA. 3. Memperkuat strategi penanggulangan HIV/AIDS. Dengan memperbaharui Rencana Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS serta melibatkan lebih banyak aktor yang berperan, yaitu pemerintah, LSM, civil society, swasta, donor agencies, dan menempatkan upaya pencegahan sebagai fokus utama diintegrasikan dengan upaya perawatan, dukungan dan pengobatan. 4. Memperkuat respons secara multi sektor dan multi-level (partnership). 5. Memperkuat respon berbasis masyarakat. Perlu keterlibatan dan peran utama masyarakat yang harus dimulai sejak tahap awal penanggulangan serta memobilisasi masyarakat untuk melawan HIV/AIDS. 6. Melakukan reformasi kebijakan sosial untuk mengurangi kerentanan terhadap HIV/AIDS
22
Perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan kelompok rentan, pemberdayaan perempuan, mengutamakan masalah gender, kemiskinan terutama di perkotaan dan anak jalanan. 7. Menyusun rencana Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS. Penyusunan Renstra Nasional HIV/AIDS disesuaikan dengan perkembangan epidemi HIV/AIDS, juga memperhatikan komitmen Indonesia dalam Deklarasi UNGASS, Komitmen Asia Pacific Ministerial Meeting on HIV/AIDS, dan Komitmen ASEAN Summit on HIV/AIDS. 8. Merespon skala nasional, belajar dari pengalaman lokal. Mengembangkan Pilot Project untuk Harm Reduction pada pengguna NAPZA suntik. Mengembangkan Pilot Project untuk penggunaan kondom 100% pada kelompok berperilaku seks berisiko tinggi. Mengembangkan Pilot Project untuk aksesibilitas ODHA untuk pelayanan obat antiretrovirus. 9. Meningkatkan ketersediaan sumber daya yang memadai. Perlu dialokasikan biaya penanggulangan HIV/AIDS yang memadai bagi semua sektor terkait, dan meningkatkan kerjasama baik regional maupun internasional baik berupa bantuan maupun tenaga ahli. Dana nasional Gerakan Nasional Stop HIV/ AIDS sebagaimana halnya mekanisme penyediaan dana global GFATM akan sangat menentukan keberhasilan gerakan nasional tersebut. Dana ini bila dikelola dengan efektif, efesien, transparan, akuntabilitas tinggi akan sangat memberikan keyakinan dukungan dari berbagai sumber. Dalam mekanismenya diharapkan memberi peluang bagi pemerintah, LSM, Lembaga Kemasyarakatan yang peduli HIV/ AIDS untuk melakukan berbagai kegiatan/ upaya. Ketersediaan dana nasional ini tidak harus sepenuhnya menggantungkan dari pemerintah tapi sangat diharapkan kemitraan dengan kontribusi berbagai pihak
23
VIII. Rancangan pokok – pokok keputusan penanggulangan HIV/ AIDS sidang kabinet Gotong Royong RI pada sesi khusus HIV/ AIDS Maret 2002. 1. Setelah mengkaji berbagai perkembangan epidemi HIV/AIDS di tingkat Nasional maupun Global dan menyadari bahwa ancaman bencana nasional HIV/AIDS di Indonesia 2010 dapat menjadi kenyataan yang akan menghancurkan kelangsungan pembangunan apabila kepemimpinan dan respon yang dilakukan dalam memerangi epidemi HIV/AIDS rendah. Untuk itu setiap Departemen/Lembaga harus memberikan komitmen dan respon yang kuat agar dapat menghambat epidemi HIV/AIDS. 2. Situasi Epidemi HIV/AIDS akan menimpa semua penduduk tanpa mengenal umur,jenis kelamin, suku bangsa. Dibeberapa wilayah propinsi telah mencapai kenaikan yang mengkhawatirkan. Situasi tersebut harus segera ditanggulangi secara terpadu, berkesinambungan, menyeluruh untuk mengatasi penyebabnya dan faktor-faktor yang mempengaruhnya. Penanggulangan ini dilaksanakan melalui Gerakan Nasional Stop HIV/AIDS dalam kurun waktu sampai 2010. 3. HIV/AIDS berkaitan dengan kemiskinan, semakin tinggi kemiskinan, kerentanan orang terhadap infeksi HIV/AIDS termasuk Infeksi Menular Seksual akan semakin tinggi pula. Pemberdayaan penduduk miskin yang belum terinfeksi, harus diwujudkan. Ketidak berdayaan penduduk miskin yang telah terinfeksi dan penderita HIV/AIDS menjangkau pelayanan kesehatan baik pencegahan maupun perawatan, pendukungan, dan pengobatan harus dapat ditanggulangi pemerintah. 4. Menetapkan penanggulangan HIV/AIDS sebagai Prioritas Pembangunan Nasional dicantumkan dalam Perencanaan Strategis Pembangunan Nasional masing-masing Departemen/lembaga terkait, melalui Propenas dan mendorong daerah untuk mencantumkannya dalam Propeda. 5. Menyetujui pernyataan kesepakatan para kepala negara Asean tentang HIV/AIDS 5 November 2001 di Brunai Darussalam, dan pernyataan kesepakatan dari UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY SPECIAL SESSION ON HIV/AIDS (UNGASS) 25–27 Juni 2001,dengan memfokuskan prioritas pada : a.Menciptakan kepemimpinan yang kuat di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat.
24
b.Pencegahan infeksi HIV/AIDS harus menjadi prioritas utama dan dilaksanakan melalui berbagai upaya, terutama melalui pendekatan agama. c.Perawatan, dukungan dan pengobatan yang terintegrasi dengan upaya pencegahan. d.Pemberdayaan perempuan untuk mengurangi kerentanan penularan HIV/AIDS termasuk hak-hak reproduksi sehat. e.Merealisasi pendidikan/penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja /generasi muda dan memberikan keterampilan hidup sehat (life skill education). f. Merealisasi hak asasi manusia untuk semua orang untuk mengurangi kerentanan, penghormatan atas hak-hak asasi penderita HIV/AIDS. g.Mengurangi dampak sosial ekonomi melalui evaluasi dampak, memberi perlindungan hak, martabat orang HIV/AIDS di lingkungan tempat kerja. h.Melakukan, mengembangkan berbagai penelitian dan upaya selanjutnya untuk mengembangkan penggunaan obat, terutama obat Anti Retroviral dan obat infeksi opportunistik yang dijamin kesediaannya, murah dan terjangkau. i. Melakukan aksi untuk pencegahan HIV/AIDS pada penduduk di tempat-tempat berisiko tinggi penularan HIV/AIDS, wilayah konflik, bencana termasuk pengungsian. 6. Mendukung ketersediaan dana nasional dan mendorong penyediaan dana daerah secara pasti dan berkesinambungan untuk program aksi. Sumber dana Nasional dipastikan dan dialokasikan dengan tepat dan dilakukan oleh semua departemen dan lembaga terkait lainnya. 7. Menetapkan ketersediaan Dana Nasional Gerakan Nasional Stop HIV/AIDS sebesar Rp.200 milyar setiap tahun. Sumber dana selain dari pemerintah harus pula diusahakan dukungan dana hibah dari sumber pembiayaan Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria (GF-ATM) maupun bantuan kerjasama bilateral/multilateral donor agencies. Didukung pula oleh sumber dana melalui LSM – LSM dan masyarakat serta swasta nasional, dengan mekanisme pengelolaan yang transparan, akuntabilitas, efektif, efisien dibawah koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. 8. Menetapkan dan memperkuat mekanisme pengorganisasian yang mengkoordinasi Gerakan Nasional Stop HIV/AIDS melalui : a.Menetapkan Agenda Sidang Kabinet Sesi Khusus HIV/AIDS sebagai agenda tetap tahunan.
25
b.Merevitalisasi Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang ada sekarang dengan melibatkan lebih banyak peran LSM, Para ahli, Perguruan Tinggi dan Civil Society lainnya. Dipimpin oleh Menko Kesra sebagai Ketua, dan Menkes sebagai Ketua Pelaksana Harian. c.Membentuk Forum setingkat Eselon I tentang HIV/AIDS beranggotakan semua Departemen terkait. d.Membentuk Forum tentang HIV/AIDS antar DPR/DPRD dan Forum Lain yang diperlukan Gerakan Nasional Stop HIV/AIDS. 9. Mendukung penyelenggaraan Gerakan Nasional Stop HIV/AIDS melalui penetapan Peraturan perundangan, Peraturan Pemerintah, Perubahan Peraturan perundangan yang ada, Penetapan kebijakan lainnya yang diperlukan untuk pencegahan, perawatan, pendampingan, pengobatan termasuk jaminan kemudahan (ketersediaan) keterjangkauan (murahnya) harga obat anti Retro-Viral yang hal ini akan menyangkut kebijakan tentang hak paten, perdagangan dan sebagainya. Demikian pula untuk pengurangan kerentanan terhadap HIV/AIDS, melindungi hak-hak azasi dan kewajiban penduduk yang terinfeksi atau menderita HIV/AIDS, promosi reproduksi sehat termasuk penggunaan kondom pada kelompok berperilaku risiko tinggi, penggunaan jarum suntik yang steril dan upaya lain pengurangan dampak buruk akibat penggunaan Napza suntik, pengamanan darah donor/ transplantasi organ dan jaringan tubuh, melindungi kerahasiaan, upaya menghilangkan perlakuan diskriminasi/perlakuan ketidak adilan terhadap ODHA. Kepemimpinan yang tinggi yang diwujudkan dengan pelaksanaan sidang kabinet khusus untuk HIV/ AIDS akan memberikan optimisme yang besar akan keberhasilan Indonesia memerangi epidemi HIV/ AIDS dengan dihasilkannya berbagai kesepakatan pada hari ini. Respon yang kurang memadai atau terlambat dalam menanggulangi HIV/AIDS, akan semakin sulit dan rumit dalam penanganannya. Apapun keputusan yang diambil saat ini akan menentukan masa depan bangsa Indonesia dalam menangkal bencana nasional HIV/AIDS.
26
IX. Kesimpulan HIV/AIDS di Indonesia berpotensi untuk menyebar dan meluas dengan cepat, karena banyak faktor yang mendukung untuk terjadinya penularan terdapat di Indonesia, antara lain: faktor perilaku berisiko tinggi, adanya kelompok berperilaku risiko tinggi, migrasi penduduk yang tinggi, kemiskinan, prevalensi IMS yang tinggi pada kelompok berperilaku risiko tinggi, pengguna NAPZA suntik yang meningkat serta penggunaan kondom yang rendah. Meskipun perhatian dan komitmen Pemerintah cukup besar, akan tetapi terkendala oleh masalah sumber-daya akibat masih berlangsungnya krisis ekonomi dan krisis multidimensional. Oleh karena itu, penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia harus terus ditingkatkan dan dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk LSM bersama Pemerintah.
27
Figure 1 : A Model of a Multi-ministerial Response to HIV AIDS Ministry of Trade/ Industry
Ministry of Agriculture
Ministry of Culture, Sport & Youth
Ministry of Labor
Ministry of Devense
Ministry of Education
Ministry of Health
Ministry of Social Affairs
Ministry of Transport
Commercial policy
Rural development
Youth
World of Work
Military Services
Education & vocational Training
Health System
Social Welfare
Transportation
• Price and trade policy on HIV/AIDS commodities • Intellectual property provisions to encourage local production of HIV/ AIDS products • Condom quality control systems • Integration of HIV/ AIDS into impact assessment s of major industrial developments and free trade zones
• Modification of agricultural extension schemes to reduce the impact of HIV/AIDS • Rural development policies to assist communities affected by HIV/ AIDS
• Mandating workbased prevention programs • AIDS policy/Code of conduct • Legal reform to protect human rights in the workplace • Awareness raising with the business community
• Prevention, care and treatment for military personnel • Non-discrimination policy (no mandatory testing or expulsion on the basis of HIV status) • Provision of free condoms to military personnel
• Youth focused public information campaign at cultural and sporting events • Funding youth council to support youth consultation for National AIDS Plan
• Integrating HIV/AIDS into national Social and economic development plans • Coordination with the National AIDS Committee of the development of the National AIDS Plan • Integration of HIV/AIDS into poverty reduction strategies
• Sex & gender awareness curriculum in school • Training and resources for teachers • Vocational training schemes
• Allocation of financial resources • System for dispersement of HIV/AIDS funds • Reallocation of debt relief to support HIV/AIDS programmes
• • • •
Coordination Care and treatment Health System Prevention Programmes • HIV/AIDS surveillance
• Review of policy on migrant populations • Prevention, treatment and care in detention facilities including syringe and needle exchanges • HIV/AIDS Law and human rights legal reform • Means of redress for people suffering discrimination • NGO laws promoting expansion of HIV/AIDS civil society response
• Social support for families affected by HIV/AIDS • Programs for vulnerable groups such as street children
• Prevention programs at major transport hubs • HIV/AIDS integrated in to impact assesments of major transport developments • Private and public sector transport based prevention campaigns
• Media policies concerning HIV/AIDS and discrimination • Public and private media broadcasts on HIV/AIDS and social tolerance
• Cross-ministerial development of HIV/ AIDS-related gender Policies • Integration of HIV/AIDS into development/ empowerment programs for women
• Monitoring the performance of ministries in the implementation of the National AIDS Plan • Coordination the national response • Advocacy
Public Information
Gender
Leadership National Policy
National Economic & Social Development
Resource Allocation
Domestic Policy Environment
International cooperation
Tourist industry
Ministry of Information
Ministry of Women’s Affairs
Office of the Prime Minister
Ministry of Planning
Ministry of Finance
Ministry of Interior
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Tourism
• International coordination of government activities • Cross-border issues: migration, free trade zone, migrant workers
• Programmes for reducing sex tourism • Collaboration with the tourist industry on HIV/AIDS Prevention programmes
DAFTAR SINGKATAN AIDS
Acquired Immuno Deficiency Syndrome
ARV
Anti Retroviral
DEPKES
Departemen Kesehatan
Ditjen PPM & PL
Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular & Penyehatan Lingkungan
GF-ATM
Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis And Malaria
HARM REDUCTION
Pengurangan Dampak Buruk
HIV
Human Immuno-deficiency Virus
IDU
Injection Drug User
IMS
Infeksi Menular Seksual
KEPPRES
Keputusan Presiden
KIE
Komunikasi Informasi dan Edukasi
KPA
Komisi Penanggulangan AIDS
KPAD
Komisi Penanggulangan AIDS Daerah
LSM
Lembaga Swadaya Masyarakat
NAPZA
Narkotika Psikotropika dan zat Adiktif
ODHA
Orang hidup dengan HIV/AIDS
RNA
Ribo Nucleic Acid
STS
Serologic tests for syphilis
STIs
Sexually Transmitted Infections
UNGASS
United Nation General Assembly Special Session on HIV/AIDS
UNAIDS
United Nations Joint
WHO
World Health Organization
WPS
Wanita Penjaja Seks
Programme on HIV/AIDS
Aksi St p AIDS
Dukungan finansial untuk rancangan dan pencetakan laporan ini disediakan oleh Program Aksi AIDS (ASA), didanai oleh United States Agency for International Development (USAID) di bawah kesepakatan kerjasama nomor 497-A-00-00-0038-00
