AIDS dan Tanggap Darurat Bencana

i

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), NAPZA, HIV/AIDS dan Tanggap Darurat Bencana

KATA SAMBUTAN

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap iii orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak terhadap pendidikan bagi kelompok orang dewasa tertentu, pendidikan masyarakat diharapkan mampu berperan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat melalui program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan pendidikan nonformal. Melalui berbagai inisiatif beragam program ini diharapkan terdapat investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Buku petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para penyelenggara pendidikan masyarakat untuk mengakses bantuan biaya pelaksanaan berbagai kegiatan program pendidikan masyarakat.

Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Peningkatan Pendidikan


KATA PENGANTAR

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas iv ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2012 Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,,

Hamid Muhammad, Ph.D. NIP 195905121983111001

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan v budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegritasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan masyarakat. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang makin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal makin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, maka disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan pelaksanaan program Pendidikan Masyarakat melalui APBN 2012. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun petunjuk teknis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Peningkatan Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), NAPZA, HIV/ AIDS dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2012 diharapkan dapat dijadikan



DAFTAR ISI acuan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan peningkatan pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), NAPZA, HIV/AIDS dan tanggap vi darurat bencana. Semoga Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Peningkatan Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), NAPZA, HIV/AIDS dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2012 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua. Amin. Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

Ell Yulaelawati, Yl l i M.A., M A Ph D Ella Ph.D. NIP.195804091984022001


KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

v

DAFTAR ISI............................................................................................ BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

vii vii 1 1 2 3

BAB II PENINGKATAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO), NAPZA, HIV/AIDS DAN TANGGAP DARURAT BENCANA ...........

4

I. PENINGKATAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO). .................................... A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran ................................................................................ C. Tujuan Kegiatan ................................................................. D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... E. Deskripsi Kegiatan .............................................................. F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... G. Prosedur Pengajuan Dan Penyaluran Bantuan .................... II. NAPZA, HIV, AIDS. ................................................................. A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran ................................................................................ C. Tujuan Kegiatan ................................................................. D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... E. Deskripsi Kegiatan .............................................................. F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ...............................

4 6 6 6 7 7 8 10 14 14 14 15 15 15 17


G. Prosedur Pengajuan Dan Penyaluran Bantuan .................... III. TANGGAP DARURAT BENCANA ....................................... A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran ................................................................................ C. Hasil yang Diharapkan ...................................................... D. Deskripsi Kegiatan .............................................................. E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... F. Prosedur Pengajuan Dan Penyaluran Bantuan .................... G. Catatan Khusus ..................................................................

18 21 21 21 22 22 23 24 27

viii BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PENDIDIKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO), NAPZA, HIV/AIDS DAN TANGGAP DARURAT BENCANA ................................ A. Pemantauan ........................................................................ B. Evaluasi Kegiatan ................................................................ C. Pelaporan ............................................................................ D. Proses Penyaluran Dana ...................................................... E. Catatan Khusus ..................................................................

28 28 29 29 21 24

BAB IV Penutup ....................................................................................

31

Lampiran–Lampiran ...............................................................................

31

1. Cover/Judul Proposal .....................................................................

32

2. Surat Rekomendasi ........................................................................

33

3. Format Pernyataan Kesanggupan dan Tanggungjawab Mutlak ......

34

4. Profil Sub Gugus Tugas .................................................................

35

5. Rencana Kegiatan ..........................................................................

36


Penduduk buta aksara usia 15 – 59 tahun tahun 2011 berjumlah 7.546.344 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara


1

apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Atas dasar itu, pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Kegiatan peningkatan pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan 2 orang (PTPPO), NAFZA, HIV/AIDS dan tanggap darurat bencana merupakan upaya pemerintah untuk Peningkatan pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO), NAFZA, HIV/AIDS dan tanggap darurat bencana, Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara program pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan. Agar para penyelenggara dapat memperoleh bantuan pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO), NAFZA, HIV/ AIDS dan tanggap darurat bencana, maka disusunlah “Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO), NAFZA, HIV/AIDS dan tanggap darurat bencana Tahun 2012

B. Dasar Hukum 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita 3. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 4. Peraturan Presiden RI No. 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 5. Instruksi Presiden: a. Nomor 9 Tahum 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.


b. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggara Penanggulangan Bencana 7. Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Indonesia 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 3 9. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan. 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2012.

C. Tujuan Petunjuk Teknis 1. Bagi Sub Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (SGT_ PTPPO) Kabupaten/kota; Lembaga swadaya Masyarakat dan lembaga, organisasi pelaksana program untuk menyusun dan mengajukan proposal serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2. Bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan, mengawasi dan mendukung program PTPPO, Tanggap darurat Bencana, NAPZA HIV/AIDS guna mewujudkan kepemerintahan yang baik dan akuntabilitas publik 3. Bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dan mengajukan proposal serta melaksanakan pembentukan Sub Gugus Tugas PTPPO, memonitor dan meningkatkan kerja sama pembinaan program pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. 4. Bagi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk pedoman seleksi, menetapkan penerima dana, menyalurkan dana, mengevaluasi serta melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Sub Gugus Tugas PTPPO, Tanggap darurat Bencana, Pencegahan pengunaan NAPZA dan penularan HIV/AIDS


BAB II

4

PENINGKATAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO), NAPZA, HIV/AIDS DAN TANGGAP DARURAT BENCANA

I. PENINGKATAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO). Terjadi kejahatan yang terorganisasi dengan jaringan lintas negara yang dapat menimbulkan bisnis ilegal dengan beragam cara perekrutan tenaga kerja disertai iming iming upah yang menggiurkan (TRAFIKING). Biasanya anak perempuan terpaksa harus pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan keluarga atau orangtua. Mereka inilah yang paling sering menjadi korban trafiking Trafiking merupakan salah satu persoalan kemanusiaan Kejahatan ini juga merupakan satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar dengan menjadikan manusia layaknya sebuah komoditas barang . Modus ini dilakukan secara rapi dan terorganisasi, sehingga para korban awalnya tidak menyadari bahwa dirinya sedang masuk pada lingkaran perdagangan orang. Lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking dan Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya traficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau


menjebak korban serta lemahnya pencatatan /dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga sangat mudah untuk memalsukan data identitas semuanya merupakan faktor yang memudahkan sindikat perdagangan orang menjadi lebih merajalela. Kalaupun sindikat pelaku tindak pidana perdagangan orang ini tertangkap, penerapan hukum bagi mereka terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Dari uraian di atas jelas bahwa peluang sindikat perdagangan manusia melihat adanya kelemahan dan kekurangtahuan masyarakat/wanita Indonesia yang akan bekerja di luar daerah maupun negeri. Kalau hal ini dibiarkan, dapat diperkirakan 5 bahwa korban Tindak pidana perdagangan akan semakin meningkat, khususnya dari Indonesia. Korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban eksploitasi seks dan kejahatan terorganisasi rentan menjadi penderita HIV/AIDS dan pengguna obat terlarang/NAPZA. Sekarang saatnya pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bekerja sama memerangi masalah masalah ini serta menccegah sedini mungkin melalui pendidikan. Mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang ditetapkan dengan Permenkokesra No. 25/2009 tentang RAN-PTPPO DAN ESA 2009-2014, Pemerintah meningkatkan kapasitas Gugus Tugas PTPPO dalam upaya mencegah atau mengurangi berbagai bentuk trafiking. Untuk mendukung program ini pemerintah menyediakan bantuan untuk mendorong pembentukan Sub Gugus Tugas Pencegahan TPPO di Daerah, khususnya bagi kabupaten dan kota yang belum memiliki Sub Gugus Tugas . Data tahun 2012 telah terbentuk Sub Gugus Tugas PTPPO di 83 Kabupaten/Kota. 72 diantaranya telah memiliki legalitas pemerintah daerah berupa Gugus Tugas TPPO Kabupaten/kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan memperoleh dukungan dana APBD 11 Kabupaten/kota lainnya sedang dalam proses pembentukan gugus tugas PTPPO. Agar percepatan pembentukan Gugus Tugas PTPPO dapattercapai, Dirjen PAUD NI melalui APBN tahun 2012 mengalokasikan bantuan bagi pemerintah Kabupaten/kota. Pedoman ini merupakan panduan


Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Peningkatan Kapasitas Sub Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Partisipasi Anak Tahun 2012.

A. Pengertian

6

1. Gugus Tugas PTPPO merupakan himpunan perwakilan lembaga pemerintah, masyarakat dan swasta berdasarkan ketetapan pemerintah yang berwewenang sebagai bentuk kelembagaan koordinatif di tingkat kabupaten/kota untuk pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang. 2. Dana bantuan sosial merupakan bantuan biaya operasional untuk program Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( PTPPO) dan ESA dalam rangka pencegahan terjadinya TPPO, Tanggap darurat bencana, pencegahan penularan HIV/AIDS dan penggunaan NAPZA yang dikelola oleh Sub Gugus Tugas PTPPO dan Partisipasi Anak, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan untuk pembentukan/penguatan serta peningkatan koordinasi kabupaten/kota, Bencana Tanggap darurat, Pencegahan HIV/AIDS dan Napza.

B. Sasaran 1. Daerah yang teridentifikasi rawan terhadap terjadinya TPPO dan ESA 2. Penerima Manfaat Layanan adalah masyarakat yang rawan perdagangan orang dan eksploitasi seksualitas anak 3. Penerima Bantuan Sosial adalah Sub Gugus Tugas pencegahan perdagangan orang tingkat Kabupaten/Kota

C. Tujuan Kegiatan Meningkatkan kapasitas Sub Gugus Tugas PTPPO dan ESA, sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang


D. Hasil Yang Diharapkan 1. Meningkatnya komitmen sub gugus tugas kabupaten/kota, Orsosmas dan lembaga sosial lainnya terhadap pentingnya melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang 2. Meningkatnya kapasitas sub gugus tugas PTPPO di kabupaten/kota Orsosmas dan lembaga sosial lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan tindak pidana perdagangan orang 3. Terwujudnya jaringan kerja dengan lembaga mitra, lintas sektor, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam uapaya pencegahan 7 TPPO dan ESA 4. Terpetakannya daerah rawan terjadinya PTPPO 5. Terbentuknya kecamatan dan desa Model Pencegahan terhadap PTPPO, ESA, melalui pendidikan. 6. Terwujudnya kebijakan lokal untuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang, yang di prakarsasi oleh masyarakat lokal dan pemerintah daerah secara bersama sama.

E. Deskripsi Kegiatan 1. Lingkup Penyelenggara Sub Gugus Tugas PTTPO dan ESA a. Indikator keberhasilan 1) Minimal 80% anggota sub gugus tugas terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan PTPPO, ESA 2) Tersusunnya rencana aksi daerah dengan indikator ketersediaan dana pendukung program dari pemerintah kabupaten/kota PTPPO yang diwujudkan dengan peningkatan kapasitas Sub Gugus Tugas PTPPO dan ESA 3) Terbentuknya minimal dua kecamatan model implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) bidang pencegahan TPPO, ESA 4) Terlaksananya kegiatan sosialisasi, advokasi tentang PTPPO dan ESA di wilayah sasaran. b. Ketentuan lembaga pengusul dana bantuan


8

1) Daerah yang belum memiliki legalitas pembentukan Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas PTPPO, ESA dapat mengusulkan kegiatan dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut: 2) Sosialisasi, advokasi, Diskusi kelompok dan pendampingan bagi para pemangku kepentingan PTPPO ESA, Orsosmas dan lembaga sosial lainnya tentang modus PTPPO dan ESA, melalui pendidikan. 3) Pelatihan untuk menyusun, merencanakan, dan melaksanakan upaya upaya pencegahan terjadinya PTPPO, ESA 4) Implementasi pengembangan model pencegahan PTPPO, ESA 5) Pertemuan rutin sub gugus tugas Pencegahan PTPPO, ESA 6) Pemetaan sasaran rentan korban perdagangan orang (PO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA). 2. Daerah yang telah memiliki legalitas Gugus Tugas PTPPO atau Sub Gugus Tugas PTPPO mengusulkan kegiatan dengan ruang lingkup kegiatan antara lain Perluasan sasaran sosialisasi, advokasi, Diskusi kelompok Pencegahan Pendidikan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas sasaran PTPPO, ESA, korban Penularan HIV/AIDS dan pengguna NAPZA. Implementasi RAD, Perluasan sasaran pelaksanaan pencegahan PTPPO dan ESA. Pertemuan rutin sub gugus tugas untuk evaluasi program, tindak lanjut dan pengembangan model pencegahan PTPPO, ESA Replikasi dan penyempurnaan model pencegahan PTPPO, ESA dengan biaya swadaya, masyarakat dan swasta.

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan Dana sebesar = Rp 1.600.000.000, - untuk 40 lembaga @ Rp 40.000.000. Adapun alokasi penggunaan dana bantuan mengacu pada rincian sebagai berikut:


NO

Kegiatan

1.

Sosialisasi, advokasi, diskusi kelompok tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi para pengambil kebijakan, stakeholders, dan atau masyarakat luas Pelatihan kepada masyarakat sasaran Pengembangan Model Pencegahan PTPPO dan kesekertariatan, alat/bahan habis pakai dan pelaporan Operasional dan pertemuan dengan organisasi social masyarakat/lemabaga lainnya Pemetaan permasalahan dan aksi penanganan pencegahan TPPO dan ESA

2. 3 4. 5.

Jumlah

Rincian Anggaran 20%

30% 20% 20%

10% 100%

Penjelasan: 1. Sosialisasi, advokasi, diskusi kelompok tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi para pengambil kebijakan dan stakeholders lainnya, dalam mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, dan potensi daerah rawan trafiking; Sub Gugus Tugas Pencegahan melakukan kegiatan ini dengan melengkapi semua bukti kegiatan berupa data peserta, nara sumber tempat dan tanggal kegiatan serta bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan tersebut. 2. Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sasaran untuk peningkatan kapasitas pemahaman modus dan penanganan TPPO dan ESA, maupun pertanggungjawaban administratif yang dibuktikan dengan dokumentasi dan administasi lainnya. 3. Pengembangan Model Pencegahan PTPPO dan kesekertariatan, alat habis pakai dan pelaporan di kecamatan yang teridentifikasi rentan sebagai daerah rawan terjadinya PTPPO dan ESA 4. Operasional dan Pertemuan rutin sub gugus tugas; operasional berbentuk transport dan konsumsi rapat dibuktikan dengan notulen dan kuitansi pengeluaran.


9

5. Pemetaan permasalahan dan aksi penanganan pencegahan TPPO dan ESA untuk mendokumentasikan isu isu, modus tindak pidana perdagangan orang dan ESA serta bentuk bentuk penangnan maupun upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparatur desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang dibuktikan dengan kliping berita, berita acara, peraturan desa dan sejenisnya.

G. Prosedur Pengajuan Dan Penyaluran Bantuan 10

1. Penerima Bantuan Bantuan ini diperuntukan bagi daerah Kabupaten/kota yang rawan terjadi tindak pidana perdagangan orang melalui lembaga Sub Gugus Tugas PTPPO. Lembaga dimaksud telah memenuhi persyaratan berupa legalitas Gugus Tugas PTPPO Kabupaten/Kota atau pembentukan Sub Gugus Tugas bidang pencegahan TPPO. 2. Syarat Penerima Bantuan Lembaga penerima bantuan peningkatan Sub Gugus Tugas PTPPO memiliki kriteria lembaga sebagai berikut: a. Memiliki SK Penetapan Sub Gugus Tugas PTPPO dari pejabat yang berwenang. b. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan surat keterangan bank atas nama Sub Gugus Tugas ,tidak atas nama pribadi. c. Memiliki NPWP atas nama Sub Gugus Tugas bidang pencegahan. d. Memiliki alamat lengkap, nomor telepon/email dan struktur keanggotaan yang jelas dan memenuhi keterwakilan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. e. Memiliki data sasaran rawan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak dibuktikan dengan data publikasi yang sah (kliping berita, data statistik dan lainnya).


f. Mencantumkan rencana kegiatan pencegahan PTPPO, ESA g. Sanggup menyelenggarakan kegiatan PTPPO, atau sanggup membentuk dan mengelola sub gugus tugas PTPPO bagi daerah yang belum memiliki sub gugus tugas. 3. Tatacara Pengajuan Bantuan a. Penyusunan Proposal b. Proposal Bantuan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sub Gugus Tugas PTPPO disusun dengan mengacu pada sistematika yang 11 ada dalam Petunjuk Teknis ini. c. Pengiriman Proposal d. Lembaga pengusul harus menyampaikan proposal lengkap dengan lampirannya kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan alamat sebagai berikut; Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Up. Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. e. Proposal yang diajukan sebanyak 1 (satu) rangkap yang dilengkapi dengan softcopy ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dan 1 (satu) rangkap ditembuskan kepada Dinas pendidikan Provinsi. Tanda bukti pengiriman dan atau tanda terima tembusan dilampirkan dalam proposal yang dikirim ke pusat f. Batas Waktu Pengajuan Batas waktu pengiriman proposal ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat selambatlambatnya diterima pada tanggal 31 Juli 2012 (cap pos), dengan catatan: batas waktu pengajuan proposal dapat diperpanjang apabila alokasi bantuan masih tersedia


12

4. Proses Penyaluran Bantuan a. Verifikasi Proposal diverifikasi oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Kemdikbud. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kredibilitas lembaga, identitas dokumen yang diajukan, serta untuk meyakinkan kelayakan sub gugus tugas, sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat kepada Dinas Pendidikan setempat. Hasil verifikasi digunakan sebagai dasar untuk menetapkan calon penerima bantuan. b. Penetapan Penerima Bantuan Penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat ditetapkan sebagai berikut: Berita Acara hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai pertimbangan dalam menetapkan lembaga penerima dana bantuan dengan menerbitkan Surat Keputusan. Surat Keputusan tersebut dikirimkan kepada lembaga yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk, melakukan penandatanganan akad kerjasama dan dokumen bantuan dengan lembaga yang bersangkutan


c. Penandatanganan Akad Kerjasama Berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk, melakukan penandatanganan akad kerjasama dan dokumen bantuan dalam rangkap 5, serta bermaterai 6000 dengan sub gugus tugas PTPPO yang bersangkutan. Dalam penandatanganan akad kerjasama tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat selaku pihak pertama sebagai pemberi dana bantuan, dan sub gugus tugas PTPPO selaku pihak kedua sebagai penerima dana bantuan. Dengan penandatanganan akad kerjasama atau dokumen 13 tersebut, maka sub gugus tugas PTPPO, yang ditetapkan sebagai penerima dana bantuan wajib melakukan hal-hal berikut: 1) Menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan yang disepakati dalam Akad Kerjasama dan peraturan yang berlaku. 5. Penyaluran Dana Bantuan Bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat disalurkan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Berdasarkan dokumen yang telah disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan usulan ke Biro Keuangan Kemdiknas untuk memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM). b. Biro Keuangan Kemdikbud mengajukan SPM ke KPPN Jakarta III untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). c. KPPN Jakarta III meminta Bank penyalur untuk mentransfer dana bantuan ke rekening atas nama lembaga.


14

II. NAPZA, HIV, AIDS

C. Tujuan Kegiatan

A. Pengertian

Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat yang telah memiliki program pendampingan dan perawatan korban Napza. HIV/AIDS serta pemulihan pengguna NAPZA yang berbasis masyarakat untuk menghambat penggunaan, peredaran NAPZA serta penularan dan peyebaran HIV/AIDS.

1. Napza adalah obat obatan (narkotika psikotropika dan zat adiktif) yang disalahgunakan pemakaiannya oleh seseorang dan berdampak buruk terhadap hidup dan kehidupannya maupun lingkungannya. 2. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia termasuk golongan retrovirus yang terutama ditemukan di dalam cairan tubuh , seperti darah, cairan mani, cairan vagina dan air susu ibu. 3. Aids adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. 4. ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) adalah penderita HIV/AIDS sehingga penyakit lain yang masuk kemudian akan dengan mudah menyebabkan penderitaan parah hingga kematian dengan cepat 5. Dana bantuan sosial pencegahan NAPZA, HIV/AIDS merupakan bantuan biaya operasional untuk program Pencegahan penggunaan NAPZA, pencegahan penularan HIV/AIDS yang dikelola oleh Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan untuk peningkatan keperdulian masyarakat untuk berpartisipasi sebagai upaya Pencegahan HIV/AIDS dan Napza.

B. Sasaran 1. Daerah yang teridentifikasi rawan terhadap penyebaran, penggunaan Napza dan penularan HIV/AIDS 2. Penerima Manfaat Layanan adalah masyarakat yang rawan perdagangan orang dan eksploitasi seksualitas anak, penggunaan NAPZA, Penularan HIV/AIDS 3. Penerima Bantuan Sosial adalah lembaga perduli HIV/AIDS dan lembaga pegiat perduli HIV/AIDS yang melakukan penyuluhan, pendampingan dan perawatan korban Napza. HIV/AIDS


D. Hasil Yang Diharapkan 1. Meningkatnya komitmen lembaga sosial masyarakat dan keagamaan serta lembaga sosial lainnya terhadap pentingnya melakukan upaya 15 pencegahan penggunaan dan peredaran NAPZA, HIV/AIDS 2. Meningkatnya kapasitas lembaga sosial masyarakat dan keagamaan serta lembaga sosial lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan penangnanan dan pencegahan penggunaan dan peredaran NAPZA, HIV/AIDS 3. Terwujudnya jaringan kerja dengan lembaga mitra, lintas sektor, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam upaya pencegahan HIV/AIDS dan Napza Terpetakannya daerah rawan Penularan HIV/ AIDS dan pengguna NAPZA. 4. Terbentuknya kecamatan dan desa Model Pencegahan terhadap Penularan HIV/AIDS dan pengguna NAPZA melalui pendidikan. 5. Terwujudnya kebijakan lokal untuk pencegahan pengguna NAPZA dan penularan HIV/AIDS yang di prakarsasi oleh masyarakat lokal dan pemerintah daerah secara bersama sama.

E. Deskripsi Kegiatan 1. Lingkup Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat a. Sosialisasi dana bantuan dan kegiatan. b. Penerimaan dan registrasi proposal. c. Penilaian proposal dan verifikasi lembaga calon penerima bantuan.


d. e. f. g.

16

Usulan penetapan penerima bantuan. Penetapan penerima dana bantuan. Penandatanganan akad kerjasama. Pengajuan dan Penyaluran (transfer) dana bantuan ke rekening Orsosmas dan lembaga sosial lainnya

d. Pertemuan rutin Kelompok kerja pencegahan Penularan HIV/ AIDS dan pengguna NAPZA guna evaluasi dan perencanaan kegiatan selanjutnya. e. Pemetaan sasaran daerah rawan dan pengguna NAPZA dan penularan HIV/AIDS

2. Lingkup Penyelenggara Pencegahan HIV/AIDS dan pengguna NAPZA. a. Indikator keberhasilan pencegahan HIV/AIDS dan Napza 1) Orsosmas dan lembaga sosial lainnya, melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan pencegahan pengguna NAPZA dan penularan HIV/AIDS 2) Tersedianya kurikulum dan bahan belajar aktif untuk pencegahan pengguna NAPZAdan penularan HIV/AIDS bagi masyarakat rentan pengguna NAPZA dan penularan HIV/AIDS dan 3) Terlaksananya kegiatan sosialisasi , advokasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan penularan HIV/ AIDS/ NAPZA dan di daerah sasaran.

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan

3. Ketentuan lembaga pengusul dana bantuan Orsosmas dan lembaga sosial lainnya yang perduli terhadap bahaya pengguna NAPZA dan penularan HIV/AIDS dan dapat mengusulkan kegiatan dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut: a. Sosialisasi, advokasi, Diskusi kelompok dan pendampinganbagi para pemangku kepentingan untuk mencegah Penularan HIV/ AIDS dan merebaknya pengguna NAPZA melalui pendidikan. b. Pelatihan untuk menyusun, merencanakan, dan melaksanakan upaya upaya pencegahan pengguna NAPZA dan Penularan HIV/ AIDS dan c. Implementasi pengembangan model pencegahan pengguna NAPZA dan penularan HIV/AIDS

3


Dana termasuk dalam Tanggap Darurat Bencana sebesar = Rp 1.000.000.000, - untuk 25 lembaga @ Rp 40.000.000 17 Adapun alokasi penggunaan dana bantuan mengacu pada rincian sebagai berikut: No.

1. 2.

4.

5.

Kegiatan

Penyusunan bahan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) Sosialisasi, advokasi, diskusi kelompok tentang Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Napza bagi para pengambil kebijakan, stakeholders, dan atau masyarakat luas Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para pengelola program dalam penyuluhan Pendataan sasaran, potensi daerah dan upaya pencegahan pengguna NAPZAdan penularan HIV/ AIDS Kesekertariatan dan pelaporan Jumlah

Rincian Anggaran 10 % 40%

30% 10%

10% 100 %

Penjelasan: 1. Penyusunan bahan KIE; pembelian ATK dan bahan habis pakai. 2. Sosialisasi, advokasi, diskusi kelompok tentang Pencegahan HIV/ Aids dan Napza bagi para pengambil kebijakan dan stakeholders


18

lainnya, dalam mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, dan potensi daerah rawan pengguna NAPZAdan penularan HIV/ AIDS; pengurus melakukan bentuk kegiatan yang dimaksud, dengan melengkapi berbagai bukti kegiatan. 3. Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para pengelola/anggota penggiat pencegahan pengguna NAPZA dan penularan HIV/AIDS baik secara berkala maupun peningkatan kapasitas administratif; yang dibuktikan dengan daftar hadir, bahan bacaan /informasi dan nara sumber 4. Pendataan sasaran, potensi daerah dan permasalahan Penularan HIV/ AIDS dan pengguna NAPZA

G. Prosedur Pengajuan Dan Penyaluran Bantuan 1. Penerima Bantuan Bantuan ini diperuntukan bagi lembaga sosial dan keagamaan pasa upaya pencegahan dan penamganan. Lembaga dimaksud telah memenuhi persyaratan berupa legalitas organisasi, pengalaman penanganan korban atau pendampingan korban 2. Syarat Penerima Bantuan Lembaga penerima bantuan memiliki kriteria lembaga sebagai berikut: a. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan surat keterangan bank tidak atas nama pribadi. b. Memiliki NPWP atas nama lembaga. c. Memiliki alamat yang jelas dan struktur organisasi yang jelas dan memenuhi keterwakilan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat dan lembaga swasta. d. Mencantumkan rencana kegiatan pencegahan penggunaan NAPZA Penularan HIV/AIDS dan pengguna NAPZA (missal untuk kegiatan workshop dengan peserta 2 orang dengan waktu 16 jam)


3. Tatacara Pengajuan Bantuan a. Penyusunan proposal yang mengacu pada Petunjuk Teknis 2012. b. Pengiriman Proposal c. Lembaga pengusul harus menyampaikan proposal lengkap dengan lampirannya kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan alamat sebagai berikut; Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Up. Subdit Kelembagaan dan Kemitraan 19 Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Proposal yang diajukan sebanyak 1 (satu) rangkap ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Batas Waktu Pengajuan Batas waktu pengiriman proposal ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat selambatlambatnya diterima pada tanggal 31 Juli 2012 (cap pos), dengan catatan : batas waktu pengajuan proposal dapat diperpanjang apabila alokasi bantuan masih tersedia 4. Proses Penyaluran Bantuan a. Verifikasi Proposal diverifikasi oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Kemdikbud. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kredibilitas lembaga, otentitas dokumen yang diajukan, serta untuk meyakinkan kelayakan sub gugus tugas, sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat kepada Dinas Pendidikan setempat. Hasil verifikasi digunakan sebagai dasar untuk menetapkan calon penerima bantuan. b. Penetapan Penerima Bantuan Penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan


20

Masyarakat ditetapkan sebagai berikut: 1) Berita Acara hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai pertimbangan dalam menetapkan lembaga penerima dana bantuan dengan menerbitkan Surat Keputusan. 2) Surat Keputusan tersebut dikirimkan kepada lembaga yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat. 3) Dalam penandatanganan akad kerjasama tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat selaku pihak pertama sebagai pemberi dana bantuan, dan lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan selaku pihak kedua sebagai penerima dana bantuan. c. Penandatanganan Akad Kerjasama Berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk, melakukan penandatanganan akad kerjasama dan dokumen bantuan dalam rangkap 5, serta bermaterai 6000 dengan lembaga/organisasi yang bersangkutan. Dengan penandatanganan akad kerjasama atau dokumen tersebut, maka lembaga /organisasi yang ditetapkan sebagai penerima dana bantuan wajib melakukan hal-hal berikut: 1) Menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan yang disepakati dalam Akad Kerjasama dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk, melakukan penandatanganan akad kerjasama dan dokumen bantuan dengan lembaga yang bersangkutan. d. Penyaluran Dana Bantuan Bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat


disalurkan melalui mekanisme sebagai berikut: 1) Berdasarkan dokumen yang telah disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan usulan ke Biro Keuangan Kemdiknas untuk memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM). 2) Biro Keuangan Kemdikbud mengajukan SPM ke KPPN Jakarta III untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 3) KPPN Jakarta III meminta Bank penyalur untuk mentransfer 21 dana bantuan ke rekening atas nama lembaga.

III. TANGGAP DARURAT BENCANA A. Pengertian. 1. Tanggap Darurat Bencana merupakan aktifitas kemanusiaan yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi bencana, pengungsian dan sekitarnya, agar korban bencana memperoleh penguatan, pemulihan dan pemberdayaan ekonomi melalui pendidikan 2. Dana bantuan sosial merupakan bantuan biaya operasional untuk program Tanggap darurat bencana, oleh Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan untuk pembentukan/penguatan serta peningkatan koordinasi daerah bencana.

B. Sasaran 1. Daerah yang teridentifikasi rawan bencana alam, pasca bencana seperti bencana banjir, letusan gunung merapi ,longsor dan sejenisnya maupun sedang mengalami bencana 2. Penerima Manfaat Layanan adalah masyarakat yang korban bencana, rawan bencana maupun korban dampak bencana 3. Penerima Bantuan Sosial adalah lembaga sosial kemasyarakatan dan organisasi penggiat pemberdayaan masyarakat yang memiliki legalitas dan perhatian kepada korban bencana.


b. Ketentuan lembaga pengusul dana bantuan 1) Orsosmas dan lembaga sosial lainnya dapat mengusulkan kegiatan dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut: a) Sosialisasi, advokasi, Diskusi kelompok bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan bentuk penangganan korban bencana b) Pelatihan untuk menyusun, merencanakan, dan melaksanakan upaya upaya penanganan bencana c) Implementasi pengembangan model pendidikan di 23 daerah bencana d) Pertemuan rutin Kelompok kerja Tanggap darurat Bencana e) Pemetaan sasaran rentan Bencana alam, seperti bantaran kali, kaki gunung merapi dan sejenisnya

C. Hasil Yang Diharapkan

22

1. Meningkatnya komitmen Orsosmas dan lembaga sosial lainnya terhadap pentingnya melakukan upaya pertolongan dan tanggap darurat bencana 2. Meningkatnya kapasitas Orsosmas dan lembaga sosial lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan tanggap darurat bencana 3. Terwujudnya jaringan kerja dengan lembaga mitra, lintas sektor, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam upaya tanggap darurat bencana 4. Terpetakannya daerah rawan,Bencana Alam dan kebutuhan pendidikan pemberdayaan masyarakat 5. Terlaksananya bantuan Tanggap darurat bencana melalui pendidikan masyarakat. 6. Terwujudnya kebijakan lokal untuk Tanggap darurat bencana , yang di prakarsasi oleh masyarakat lokal dan pemerintah daerah secara bersama sama.

D. Deskripsi Kegiatan 1. Lingkup Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat a. Sosialisasi dana bantuan dan kegiatan. b. Penerimaan dan registrasi proposal. c. Penilaian proposal dan verifikasi lembaga calon penerima bantuan. d. Usulan penetapan penerima bantuan. e. Penetapan penerima dana bantuan. f. Penandatanganan akad kerjasama. g. Pengajuan dan Penyaluran (transfer) dana bantuan ke rekening Orsosmas dan lembaga sosial lainnya 2. Lingkup Penyelenggara Tanggap darurat bencana a. Indikator keberhasilan Tanggap Darurat Bencana 1) Orsosmas dan lembaga sosial lainnya, melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan program Tanggap darurat bencana 2) Tersusunnya rencana kerja dan penyaluran bantuan pendidikan untuk daerah bencana secara terstruktur dan terorganiser 3) Tersedianya kurikulum dan bahan belajar aktif bagi korban bencana, 4) Terlaksananya kegiatan sosialisasi, advokasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat di lokasi bencana


E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan Dana sebesar = Rp 1.000.000.000, - untuk 25 lembaga @ Rp 40.000.000. Adapun alokasi penggunaan dana bantuan mengacu pada rincian sebagai berikut: NO

Kegiatan

1. Penyusunan bahan sosialisasi/publikasi, dan informasi 2. Sosialisasi, advokasi, diskusi kelompok tentang Tanggap darurat bencana alam bagi para pengambil kebijakan, stakeholders, dan atau masyarakat luas 3 Pelatihan peningkatkan ketahanan jiwa , trauma conseling, keterampilan dan kecakapan hidup bagi korban bencana 4. Pendataan sasaran, potensi daerah, dan permasalahan bencana alam serta pelaporan Jumlah

Rincian Anggaran Masa Bencana Pasca bencana 10% 20 %

50%

40%

10%

10%

100%

100%

Penjelasan: 1. Penyusunan bahan KIE; pembelian ATK dan bahan habis pakai. 2. Sosialisasi, advokasi, diskusi kelompok tentang Bencana alam, dalam


24

mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, dan potensi daerah rawan bencana untuk melakukan bentuk kegiatan yang dimaksud, dengan melengkapi berbagai bukti kegiatan. 3. Pelatihan untuk meningkatkan ketahanan jiwa, konseling trauma dampak bencana sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi pada waktu sosialisasi, diskusi kelompok yang dibuktikan dengan data dan angka peserta, data pendamping dan frekwensi dampingan, serta catatan dokumentasi kegiatan 4. Pendataan sasaran, permasalahan dan potensi sasaran korban bencana yang dapat itangani melalui program bantuan pendidikan masyarakat.

F. Prosedur Pengajuan Dan Penyaluran Bantuan 1. Penerima Bantuan Bantuan ini diperuntukan bagi lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan di daerah Kabupaten/kota yang rawan bencana. Lembaga dimaksud telah memenuhi persyaratan berupa legalitas dan keperdulian terhadap korban bencana alam yang dibuktikan dengan informasi cerita sukses penanganan di daerah bencana, sebelum mengakses dana bantuan 2. Syarat Penerima Bantuan Lembaga penerima bantuan Tanggap darurat bencana memiliki kriteria lembaga sebagai berikut: a. Memiliki keabsahan lembaga dari pejabat yang berwenang b. Memiliki alamat lengkap, nomor telepon,/ email dan struktur keanggotaan yang jelas dan memenuhi keterwakilan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat dan lembaga swasta. Memiliki akses layanan program di wilayah lokasi program, dengan alamat yang jelas. c. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan surat keterangan bank tidak atas nama pribadi. d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga/organisasi


e. Dapat menyediakan tenaga pendamping, tutor dan pelatih keterampilan sesuai kebutuhan lokal. f. Memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan program sesuai kompetensi pendidikan Pendidikan Masyarakat di daerah bencana g. Bagi lembaga/organisasi penerima bantuan tahun sebelumnya, telah mengirimkan laporan kegiatannya dan dinyatakan diterima oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 3. Tatacara Pengajuan Bantuan 25 a. Lembaga pengusul harus menyampaikan proposal lengkap dengan lampirannya kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan alamat sebagai berikut; Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Up. Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Proposal yang diajukan sebanyak 1 (satu) rangkap ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dan 1 (satu) rangkap ditembuskan kepada Dinas pendidikan Provinsi. Tanda bukti pengiriman dan atau tanda terima tembusan dilampirkan dalam proposal yang dikirim ke pusat b. Batas Waktu Pengajuan Batas waktu pengiriman proposal ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat selambatlambatnya diterima pada tanggal 31 Juli 2012 (cap pos), dengan catatan: batas waktu pengajuan proposal dapat diperpanjang apabila alokasi bantuan masih tersedia. 4. Proses Penyaluran Bantuan a. Verifikasi Proposal diverifikasi oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen


26

PAUDNI Kemdikbud. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kredibilitas lembaga, autentik dokumen yang diajukan, serta meyakinkan kelayakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat kepada Dinas Pendidikan setempat. Hasil verifikasi digunakan sebagai dasar untuk menetapkan calon penerima bantuan. b. Penetapan Penerima Bantuan Penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat ditetapkan sebagai berikut: 1) Berita Acara hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai pertimbangan dalam menetapkan lembaga penerima dana bantuan dengan menerbitkan Surat Keputusan. 2) Surat Keputusan tersebut dikirimkan kepada lembaga yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat. 3) Berdasarkan surat keputusan tersebut, Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk, melakukan penandatanganan akad kerjasama dan dokumen bantuan dengan lembaga yang bersangkutan. c. Penandatanganan Akad Kerjasama Berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk, melakukan penandatanganan akad kerjasama dan dokumen bantuan dalam rangkap 5, serta bermaterai 6000 dengan sub gugus tugas PTPPO yang bersangkutan. Dalam penandatanganan akad kerjasama tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat selaku pihak pertama sebagai pemberi dana bantuan, dan sub gugus tugas PTPPO selaku pihak kedua sebagai penerima dana bantuan. Dengan penandatanganan akad kerjasama atau dokumen tersebut, maka sub gugus tugas PTPPO, yang ditetapkan sebagai penerima dana bantuan wajib melakukan hal-hal berikut:


1) Menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan yang disepakati dalam Akad Kerjasama dan peraturan yang berlaku. Penyaluran Dana Bantuan 3) Bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat disalurkan melalui mekanisme sebagai berikut: a) Berdasarkan dokumen yang telah disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku, Direktorat Pembinaan 27 Pendidikan Masyarakat mengajukan usulan ke Biro Keuangan Kemdiknas untuk memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM). b) Biro Keuangan Kemdikbud mengajukan SPM ke KPPN Jakarta III untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). c) KPPN Jakarta III meminta Bank penyalur untuk mentransfer dana bantuan ke rekening atas nama lembaga.

G. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya dilarang untuk memungut biaya dalam bentuk apapun. 2. Lembaga penerima bantuan yang melakukan penyelewengan dana bantuan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 3. Setiap sub lembaga dan organisasi penerima dana diharuskan berkoordinasi dengan instansi perwakilan pajak setempat untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan. 4. Lembaga dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta melibatkan penilik pendidikan nonformal dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana.


B. Evaluasi Kegiatan

BAB III

28

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO), NAPZA, HIV/AIDS DAN TANGGAP DARURAT BENCANA

A. Pemantauan Untuk menjamin keberhasilan dan akuntabilitas kegiatan Peningkatan Kapasitas Sub Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Napza, HIV/AIDS, NAFZA, serta Tanggap Darurat Bencana, maka dilakukan pemantauan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota, diharapkan melakukan pemantauan terhadap sub gugus tugas PTPPO, lembaga/organisasi penerima dana secara berkesinambungan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta jajarannya, memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan secara berkala terhadap sub gugus tugas PTPPO dan lembaga /organisasi penyelenggara kegiatan. 3. Selain itu lembaga pengawas di Pusat yaitu Inspektorat Jenderal Kemedikbud dan BPK, serta pengawas daerah Bawasda, dapat melakukan pemantauan/pengawasan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.


Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, evaluasi kegiatan dapat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Provinsi beserta jajarannya, lembaga pengawas pusat maupun daerah, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung dimana Tim Pusat/Daerah melakukan evaluasi langsung ke lembaga/organisasi 29 sosial pelaksana program 2. Evaluasi dengan mengundang pimpinan lembaga/organisasi sosial pelaksana program ke suatu tempat untuk mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan. 3. Pelaksanaan evaluasi ditekankan pada aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatan sesuai tujuan, sasaran dan lingkup kegiatan dalam Petunjuk Teknis.

C. Pelaporan Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu kelembagaan pada lembaga/organisasi sosial pelaksana program yang telah dilakukan, disusun laporan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan disusun oleh lembaga/organisasi sosial pelaksana program sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan, dengan mengacu pada sistematika penyusunan laporan seperti tertera dalam lampiran Petunjuk Teknis ini. 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk: a. mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan dukungan yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan. b. memenuhi persyaratan administrasi sebagai bentuk akuntabilitas lembaga penyelenggara kegiatan.


30

3. Lembaga/organisasi sosial pelaksana program menyusun dan mengirimkan laporan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan awal Laporan yang disusun lembaga/organisasi sosial pelaksana program berupa bukti penerimaan dana bantuan, rencana pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan bantuan yang diterima. Dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan program dari awal hingga akhir kegiatan. Waktu penyampaian laporan awal 3 (tiga) hari setelah penerimaan bantuan. b. Laporan akhir Merupakan laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan seluruh kegiatan pada lembaga/organisasi sosial pelaksana program selesai, yang penyusunannya sesuai Petunjuk Teknis penyusunan laporan sebagaimana terlampir. Laporan akhir kegiatan dikirim 6 (enam) minggu setelah dana cair atau selambat-lambatnya tanggal 28 Desember 2012 oleh lembaga/organisasi sosial pelaksana program antara lain menyertakan lampiran tentang: 1) Keadaan awal sebelum penerimaan dana di lokasi kegiatan, mencakup gambaran kadaan sebelum kegiatan dilaksanakan 2) Rincian penggunaan dana beserta bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 3) Keadaan akhir dan capaian kegiatan yang diharapkan ketika mengajukan proposal , dan setelah kegiatan dilaksanakan 4) Dokumen pendukung lainnya (daftar hadir peserta yang mengikuti kegiatan, surat-surat dan desain kegiatan).


BAB IV

Penutup

Demikian Petunjuk Teknis ini untuk digunakan oleh para pengelola sub gugus tugas PTPPO , lembaga/organisasi sosial pelaksana program dalam 31 menyusun dan mengajukan proposal. Buku ini dijadikan acuan pengelola dalam mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan. Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam petunjuk teknis ini, diharapkan proses penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas sub gugus tugas PTPPO, lembaga/organisasi sosial pelaksana program Tanggap darurat Bencana, dan Pencegahan pengguna NAPZA ,HIV/AIDS dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan untuk memperoleh hasil yang optimal . Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alamat: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725575, Faksimile (021) 5725039, E-mail: [email protected] website: www.dikmas.net


Lampiran–Lampiran 2. Surat Rekomendasi 1. Cover/Judul Proposal KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PENINGKATAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO), NAPZA, HIV/AIDS DAN TANGGAP DARURAT BENCANA 32

SURAT REKOMENDASI Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .............. menerangkan bahwa:

Diajukan kepada:

Nama Lembaga/Organisasi : .............................................

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Ketua Lembaga/Organisasi : .............................................

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,

Alamat Lembaga/Organisasi : .............................................

Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Nomor Telepon/HP/Fax

: ...........................................

adalah lembaga/organisasi yang dinilai layak mengajukan proposal kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajukan bantuan Penyelenggaraan Kegiatan ……………….. Tahun 2012. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Oleh:

……………………………, 2012 Kepala Dinas Kab/Kota………….

Nama Lembaga

:

Alamat Lembaga

:

Nomor telepon/fax/Hp : (………………………….)



33

3. Format Pernyataan Kesanggupan dan Tanggungjawab Mutlak SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

34

Yang bertandatangan di bawah ini, kami atas nama pimpinan Lembaga/ Organisasi .............. (pengusul kegiatan …………… Tahun 2012): Nama : …………..………………………… Jabatan : ……………………..……………… Alamat Lembaga : …………..………………………… Telepon/HP/Fax. : …………..………………………… Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatan...................... sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akad Kerjasama 2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu: a. Laporan awal, disampaikan paling lambat dua minggu setelah dana diterima. b. Laporan akhir, disampaikan paling lambat dua minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan. 3. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan lembaga/instansi yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan. 4. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……………………. 2012 Yang Membuat Pernyataan,

4. Profil Sub Gugus Tugas a. Profil Lembaga 1. Nama Sub Gugus Tugas/Lembaga/Orsos** : ................................... 2. Alamat Lengkap : …..…............……........... 3. No. Telp/HP : ....................................... 4. Nama Ketua Sub Gugus Tugas /Lembaga/Orsos** : …..……......... 5. Nama Bank : ....................................... 6. No. Rek. Lembaga : .....….............................. 7. Atas Nama : ....................................... 8. NPWP : ....................................... 9. Kegiatan yang telah dilaksanakan : a. …………………………………………………........... b. ……………………………………………………….. c. ………………………………………………….....….. d. ……………………………………………….....…….. 10. Kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini : a. ….....………………………………………………….. b. ……………......……………………………………….. c. ………….....………………………………………….. d. ………………………………………………………..

(……………………………)



35

A. Deskripsi Kegiatan Yang Diusulkan 5. Rencana Kegiatan No.

36

Uraian Kegiatan

1.

Jenis Kegiatan

2.

Tujuan

3.

Sasaran

4.

Hasil yang diharapkan

5.

Langkah-langkah pelaksanaan

6.

persiapan

dan 1. 2. 3. Mekanisme pelaksanaan kegiatan dan 1. jadwal 2. 3. 4. 5.

7.

Fasilitas/sarana kegiatan

8.

Mitra Kerja

9.

Penjelasan

Persiapan………………………… Pelaksanaan……………………….. Evaluasi…………………………… Sosialisasi, advokasi, RTD, FGD Pelatihan meningkatkan kapasitas Pengembangan Model Operasional dan pertemuan Pendataan sasaran, potensi daerah,

Lembaga /orsos/ormas/perguruan tinggi*

Kelengkapan Administrasi


AIDS dan Tanggap Darurat Bencana

Recommend Documents