PEMBAHASAN EVALUASI UPAYA TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN

PEMBAHASAN  EVALUASI UPAYA TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN Kasus Bencana Erupsi Gunung Rokatenda - NTT

Bambang Heriyanto Pusat Studi Bencana dan Lingkungan (PSBL) UNIVERSITAS DR. SOETOMO - SURABAYA

MATERI BAHASAN I.

PENDAHULUAN

II. TELAAH TOERITIK DAN ANALISIS III. INVENTARISASI DATA LAPANGAN IV. PENUTUP

I. PENDAHULUAN 1.1. SIKLUS MANAJEMEN BENCANA BENCANA

Kesiapsiagaan

Tanggap Darurat Pemulihan

Pencegahan dan Mitigasi

Rehabilitasi Rekonstruksi

Situasi Tidak Ada Bencana

Pra Bencana

Saat Tanggap Darurat

Situasi Terdapat Potensi Bencana

 Perencanaan  Pencegahan  Pengurangan Risiko  Pendidikan  Pelatihan  Penelitian  Penaataan Tata Ruang  Mitigasi  Peringatan Dini  Kesiapsiagaan

 Kajian Cepat  Status Keadaan Darurat  Penyelamatan & Evakuasi  Pemenuhan Kebutuhan Dasar  Perlindungan  Pemulihan

TRANSISI

Pasca Bencana

Rehabilitasi Rekonstruksi

 Prasarana & Sarana  Sosial  Ekonomi  Kesehatan  Kamtib Lingkungan

MEMBANGUN DATA BASE POTENSI SESUAI DAERAH RAWAN BENCANA  Identifikasi & Kompilasi Data  Analisis dan Kajian Data  Klasifikasi Data Kependudukan  Nama & Alamat  Jenis Kelamin  Umur & Status Keluarga  Pekerjaan Pokok  Tingkat Pendidikan  Ketrampilan/Keahlian  Nama dan Alamat Sanak Keluarga/Famili Terdekat Di lokasi Aman Bencana

DATA PENTING UNTUK KEBIJAKAN DAN ANTISIPASI PENANGANAN PENGUNGSI SAAT DIPERLUKAN SEHINGGA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SERTA MEMPERKECIL RESIKO YANG MENYANGKUT :  Jumlah kebutuhan Pengungsi yang benar2 diperlukan dibanding barang /bantuan yang ada / tidak perlu  Salah alokasi dan penyaluran dlm pemenuhan kebutuhan Pengungsi  Penyimpangan/Deviasi dalam hal pengambilan kebijakan kebutuhan / Tenda Pengungsi / Huntara dan alokasi Pengungsi sesuai kondisi .Akurasi dan sinkronisasi Data Pengungsi untuk kebijakan masa Pemulihan, Rehalitisasi, dan Rekonstruksi.

1.3. Prinsip Penanggulangan Bencana Pra –Bencana (Living Harmony With Disaster) Jauhkan Masy Dari Bencana

Jauhkan Bencana Dari Masy

Tanggap Darurat (Saat Bencana) SAFE MORE VICTIMS (Selamatkan Lebih Banyak Korban)

Pasca Bencana (Rehabilitasi & Rekonstruksi) Build Back Better (Membangun Dengan Lebih Baik)

MATERI BAHASAN II. TELAAH TOERITIK DAN ANALISIS

2.1. Telaah Teoritik ; Matriks Kisi-Kisi Kebijakan Publik KONSEPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

KEBUTUHAN DATA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) STRUKTUR BIROKRASI

    

SKPD yang Terlibat Penanganan Erupsi Bentuk-Bentuk Keterlibatan SKPD Dukungan Unit Monitoring Good Will & Political Will Birokrasi .Kerjasama Lintas Pelaku (Masy, NGO)

 Pimpinan Daerah  Pimpinan SKPD (Kadis / Kabid)  Staf SKPD yang Daya Dukung Anggaran Monev Terlibat Daya Dukung Personal Monev  Lintas Pelaku dan Dukungan dlm Pelaksanaan Program Stakeholder Sharing pendanaan Pelaksanaan Program  Camat, Kades, Sikap Birokrasi atas Pelaksanaan Program Saat Ini Tomas / Toga Rencana Birokrasi atas Pelaksanaan Program  Korban / Pengungsi

 Komunikasi / Koordinasi antar SKPD KOMUNIKASI  Komunikasi / Koordinasi SKPD Lintas Pelaku (Vertikal / Horisontal)  Komunikasi dgn INstansi Pusat / BNPB VARIABEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Edward III)

SUMBER DAYA (BIROKRASI)

     

DISPOSISI

WAWANCARA

Ke Depan / Yang Akan Datan (Sikap Implementor)  Kendala Dihadapi Birokrasi Terkait Pelaksanaan Program  Dukungan Peraturan yang Telah / Sedang Disiapkan

2.2. Analisis Pentagon : Implementasi Di Pulau Palue HUMAN 1. Sebagian besar masyarakat Palue memiliki keterampilan sebagai petani / peladang dan peternak ayam itik, babi, kambing ( + ) 2. Hampir semua perempuan di P. Palue memiliki keterampilan menenun ( + ) 3. Hanya sedikit masyarakat P. Palue yang memiliki keterampilan sbg nelayan padahal P.Palue berada dipinggir pantai/laut ( - ) 4. Sikap mental komunitas yang cenderung pasrah pada keadaan khususnya dalam usaha tenun yang kurang melakukan akses pasar ( - ) 5. Sebagian besar masyarakat P. Palue tidak melanjutkan ke SLTA ( - );

PHYSICAL 1. Sarana dan fasilitas umum untuk masyarakat cukup memadai khususnya untuk layanan dasar sarana peribadatan, kesehatan dan pendidikan ( + ) 2. Prasarana jalan belum memadai sebagai penghubung antar dusun/desa ( - ); 3. Medan terjal, berjurang, posisi pemukiman di tepi sungai berhulu di puncak (berpotensi terlanda awan panas guguran kuah lava) ( - ) 4. Sampai saat ini di P. Palue belum dijangkau pelayanan listrik PLN dan jaringan telekomunikasi terbatas ( - ) 5. P. Palue tidak memiliki mata air, sumber air sebagian besar dari air hujan ( - )

FINANCIAL 1. Adanya dukungan skema pinjaman modal usaha bagi masyarakat dari Program PNPM ( + ) 2. Cash in Flow sebagian penduduk yang menjadi TKI (4500 – 5000 org) memberikan kotribusi bagi penguatan ekonomi lokal ( + ) 3. Akses sumber permodalan untuk pengembangan usaha produktif masyarakat sangat terbatas ( - ) 4. Potensi investasi sangat kecil dan masyarakat cederung berpola konsumtif ( - ) 5. Skema pembiayaan untuk kegiatan / ritual adat cukup besar ( - )

SOCIAL 1. Semangat gotong royong masyarakat di Palue masih cukup terjaga ( + ) 2. Paroki yang ada di P. Palue memiliki posisi cukup kuat di hadapan masyarakat sekaligus menjadi agent of change dalam masyarakat P. Palue ( + ) 3. Kecenderungan perkembangan jumlah penduduk tiap tahun turun karena banyak usia produktif keluar wilayah dan meninggalkan kelompok rentan ( - ) 4. Ketaatan terhadap hukum adat yang direpresentasikan oleh kehadiran Laki Musa sangat tinggi dan cenderung mengabaikan tindakan-tindakan rasional ( - ) 5. Ketaataan kepada pemerintah relatif rendah ( - )

NATURAL 1. Potensi lahan perkebunan cukup banyak tersedia dan merupakan lahan yang cukup subur ( + ) 2. Ancaman erupsi Gn. Rokatenda masih aktf dan berpotensi membahayakan lingkungan sekitar di P. Palue ( - ) 3. Karena lokasi yang berada di Gunung berapi aktif, maka berpotensi ancaman pencemaran air permukaan dan udara ( - ) 4. Komposisi area hutan sangat rendah ( 3,94 % ) dibanding semak belukar sehingga potensi penyimpanan air tanah sangat minim dan potensi kebakaran di musim kering cukup tinggi ( - )

2.3. Financial Analisys Background NO. 1 I 1 2 3 II 1 2 III 1 2

URAIAN POS ANGGARAN 2 PENDAPATAN PAD Dana Perimbangan Lain2 Pendapatan Sah BELANJA Tidak Langsung Belanja Langsung PEMBIAYAAN Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih / SILPA

TAHUN ANGGARAN ( Dalam Jutaan Rupiah ) % Naik 2009 2010 2011 2012 2013 ** (Turun) 3 4 5 6 7 8 409.538,5 491.930,5 555.235,0 596.530,0 685.735,0 13,49 26.219,6 28.802,2 30.708,6 46.345,9 47.340,1 16,11 372.967,3 377.541,5 426.877,4 505.837,7 579.286,2 11,06 10.351,6 85.586,8 97.649,0 44.346,4 59.108,7 94,20 566.769,5 517.979,2 580.090,2 644.570,8 716.926,0 5,30 228.932,5 308.278,2 357.370,0 421.161,9 444.294,4 18,81 337.837,0 209.701,0 222.720,2 223.408,9 272.632,4 (3,86) -

26.048,7 26.048,7 -

25.855,2 1.000,0 24.855,2 -

49.040,8 1.000,0 48.040,8 -

35.191,8 4.000,0 31.191,8 -

-

2.4. Grafik Perkembangan PAD

100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

2009

PAD

2010

2011

2012

Lain2 Pendapatan

2013

2.5. Institutional TOWS Analysis No. Butir-Butir 1. Ancaman ( T ) a. Bidang Tugas dan Fungsi b. Bidang Sarana Prasarana c. Bidang Adm. & Pengawasan Nilai Kelompok Ancaman 2. Peluang ( O ) a. Bidang Tugas dan Fungsi b. Bidang Sarana Prasarana c. Bidang Adm. & Pengawasan Nilai Kelompok Peluang Nilai Eksternal 3. Kelemahan ( W ) a. Bidang Tugas dan Fungsi b. Bidang Sarana Prasarana c. Bidang Adm. & Pengawasan Nilai Kelompok Kelemahan 4. Kekuatan ( S ) a. Bidang Tugas dan Fungsi b. Bidang Sarana Prasarana c. Bidang Adm. & Pengawasan Nilai Kelompok Kekuatan

Nilai Internal

Nilai

Bobot

Hasil

7,00 5,00 2,00

0,35 0,40 0,25

2,45 2,00 0,50 4,95

3,00 5,00 2,00

0,35 0,40 0,25

1,05 2,00 0,50 3,55 (1,40)

4,00 3,00 2,00

0,35 0,40 0,25

1,40 1,20 0,50 3,10

3,00 5,00 2,00

0,35 0,40 0,25

1,05 2,00 0,50 3,55

0,45

2.5. Institutional Mapping Position

2.6. Pergeseran Porsi Dana P.B. Belanja TL Belanja Lain 67% 25% Pencegahan Dini 7% Pasca Bencana 1%

Belanja Lain

Pencegahan Dini

Belanja TL 56%

Pasca Bencana

Belanja TL

Belanja Lain 16%

Pencegahan Dini 26%

Pasca Bencana 2%

MATERI BAHASAN III. INVENTARISASI DATA LAPANGAN

3.1. PEMKAB SIKKA / WABUP 1. Adanya dinamika pro kontra tentang Relokasi atau tidak. 2. Perlu dievaluasi dan dikaitkan dengan kondisi sosiologis masyarakat. 3. BPBD secara teknis juga banyak menghadapi kendala. 4. Setuju dengan adanya Frame Time untuk kondisi darurat dan pasca bencana 5. Kondisi Pulau Besar untuk relokasi jauh lebih menjanjikan dibanding di Palue dan ketiak inginan masyarakat pindah lebih karena alasan nenek moyang. 6. Manajemen Posko Pengungsi perlu didukung perbaikan dan akuntabilitas serta untuk pembelajaran bagi pihak lain.

3.2. BPBD KABUPATEN SIKKA 1. Sampai saat ini (September 2014) telah selesai dibangun sekitar 264 Huntap di lokasi 2. 3.

4. 5.

6. 7.

Haewuli untuk pengungsi dari Posko Eks. Kantor Bupati dan Transito, sisa pengungsi lainnya dipersiapkan Relokasi ke Pulau Besar. Huntap yang telah dibangun rata-rata belum dilengkapi dengan MCK dan Dapur, serta aliran Air Bersih yang akan diprogramkan dengan ABPD Kabupaten SIKKA Di Pulau Besar sudah sekitar 40 rumah dibangun dengan model Rumah Panggung Bugis belum termasuk MCK, Dapur dan Air Bersih Untuk sementara pembangunan rumah di Pulau Besar dihentikan karena adanya penolakan warga pengungsi yang tidak mau pindah atau relokasi ke Pulau Besar. Sedang masyarakat inginnya semua ditanggung pemerintah secara lengkap, tinggal mereka pindah. Untuk sementara pembangunan MCK dan Dapur akan ditanggung APBD Status tanah di Pulau Besar masih dalam proses dan menunggu jin dari pihak Kehutanan. Informasi adanya anggapan tempat pengungsian di Kota Maumere sebagai tempat kost dan adanya intervensi, membuat BPBD tidak berani mencoret nama-nama pengungsi yang tidak lagi tinggal atau menetap di Posko Pengungsian. Data terakhir, ada sekitar 45 KK yang mau pindah ke Pulau Besar, sementara rumah yang dibangun baru selesai 40 rumah. Posisi rumah di relokasi Pulau Besar yang dibangun dari hasil kunjungan ke lapangan Tim Evaluasi datanya adalah sebagai berikut : 7.1. Selesai terbangun = 25 rumah belum lengkap pintu jendela 7.2. Dalam bentuk kerangka = 9 rumah 7.3. Berbentuk Pondasi = 12 rumah

3.3. KEMENKES / CRISIS CENTER 1. Di bidang kesehatan pengungsi, dilaporkan ada perubahan cukup baik dengan tidak terjadinya kejadian luar biasa/KLB wabah/penyakit yang berkembang di lokasi pengungsian. 2. Beberapa hal perlu Perbaikan, Review dan Optimalisasi, antara lain sebagai berikut;

1. 2. 3. 4.

Data sasaran Sistem rujukan Sosialisasi perlunya pengetahuan dan perilaku untuk kesadaran kesehatan. Program kesehatan Jiwa, dan reproduksi

3. Akan meningkatkan fasilitasi layanan kesehatan untuk pengungsi selama proses relokasi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. 4. Hasil pengamatan dan perhitungan rencana jumlah penghuni di areal relokasi 400 KK, diproyeksikan perlu pembangunan satu Puskesmas di areal relokasi Pulau Besar.

3.4. DINAS KESEHATAN Dilaporkan bahwa pelayanan bagi pengungsi di berbagai lokasi pengungsian dan atau relokasi dilaksanakan dengan jadwal, khusus untuk di daerah Ende dilaksanakan satu bulan satu kali.

MATERI BAHASAN

IV. PENUTUP  Rekomendasi

4.1. BEBERAPA REKOMENDASI 1. Sosialisasi untuk relokasi pengungsi, khususnya ke Pulau Besar harus terus dilaksanakan dengan mempertimbangkan assesment yang dilakukan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sikka maupun sejumlah NGO/LSM.

2. Untuk materi sosialisasi, hal-hal yang perlu disampaikan harus memuat 3 (tiga) pertimbangan mendasar, yaitu : (i) kemudahan akses penghidupan dan atau mata pencaharian; (ii) pengembangan wilayah / tempat relokasi; dan (iii) status tanah untuk hunian. 3. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, disarankan agar finalisasi data, sarana prasarana dasar serta tempat pemukiman pengungsi, khususnya untuk relokasi pengungsi ke Pulau Besar segera dituntaskan sesuai Time Limit Schedule yang telah disepakati, agar dana bantuan dalam rangka penanganan darurat dapat dipergunakan sesuai rencana sehingga dapat mengurangi resiko tertundanya penggunaan dana & penyimpangan. 4. Format Surat Pernyataan bagi warga di zona merah yang berada di Pulau. Palue, perlu dibuat dan di-sosialisasi-kan kepada warga yang masih bertahan tidak ingin relokasi ke Pulau Besar. Selain untu mengurangi resiko over lapping pendataan pengungsi, surat tersebut bisa digunakan sebagai motivasi agar tidak bertahan di zona merah.

PERMASALAHAN NO

KONDISI DAN MASA ( BULAN ) PENANGANAN PENGUNGSI / KORBAN TERDAMPAK

KEBUTUHAN PENGUNGSI/TERDAMPAK ARAH KEBIJAKAN

1 Kebutuhan Dasar 1.1. Papan/Pos Pengungsi 1.2. Pangan 1.3. Sandang 1.4. Pendidikan 1.5. Kesehatan 2 Psikis dan Eksistensi 2.1. Trauma Healing 2.2. Keamanan Lingkungan 3 Ekonomi Potensi 3.1. Ekonomi Keluarga 1) Cash For Work 2) Modal Kerja 3) Industrial Link 3.2. Ekonomi Lingkungan 1) Perbaikan SDA 2) Pelatihan Ekonomi 3) Penyediaan Pasar 3.3. Debt Trap Economy 1) Rescheduling 2) Reconditioning 3) Restructuring 4) PUSO 3.4. Kemandirian Ekonomi 4 Pelayanan Publik 4.1. Sarana Prasarana 4.2. Hunian Sementara 4.3. Hunian Tetap 4.4. Relokasi Pemukiman 5 Monitoring Evaluasi 5.1. Analisis Lingkungan 5.2. Revisi Kebijakan 5.3. Pemberdayaan

TRANSISI DARURAT 0-3 PENYESUAIAN

>3-6

TRANSISI REHABILITASI & REKONSTRUKSI >6-9

PEMULIHAN & MONEV

> 9 - 12

> 12 - 15

> 15 - 18

PIHAK TERKAIT

PEMBERDAYAAN DAN MONEV

1. Pem. Daerah 2. Pem. Provinsi 3. Pem. Pusat 4. Swasta Persh 5. Perbankan 6. Pengungsi

Bambang Heriyanto Alumni 1. Fakultas Ekonomi, UNEJ, 1981 2. Pusat Pengembangan Manajemen FE - UGM, 1983 3. SUSKATSAR, Sekolah Lanjutan Perwira POLRI, 1985 4. 5. 6. 7.

Institut Pendidikan & Pembinaan Manajemen (IPPM), 1987 Institut Bankir Indonesia ( IBI ), Jakarta, 1994 Program Pasca Sarjana UNAIR, Surabaya, 1994/1995 Pasca Sarjana UNIBRAW, Malang, 2001

Pengalaman Kerja/Jabatan/Profesi

Pengalaman Luar Negeri : Seminar, Short Course, Job Training Singapore, USA, Hongkong

1. PNS Keuangan TNI-AD, 1971-1978 2. Asisten Dosen / Dosen FE UNEJ, 1980 - 1982 3. BANKIR, 1982 – 1999 ( Counterpart Fiserv USA, Branch Manager, Project Manager ) 4. Trainer / Tim Ahli pada P2KP, World Bank – LPM Unej, 2000 – 2001 5. Dosen Tetap STIE - DN dan Dosen Luar Biasa di beberapa PTN/PTS, Thn 2000 – Saat Ini 6. Sekretaris Tim Asistensi (Staf Ahli) Pemerintah Kabupaten Jember, 2001 - 2005 8. Anggota Badan Pengawas PDAM Jember, 2004 – 27 Februari 2006 9. Direktur Utama BUMD Kabupaten Situbondo (Hotel & Pariwisata), 17-01-2006 s/d 18-01-2010 10. Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Sidoarjo, September – Desember 2010 11. Anggota Unsur Pengarah Masyarakat Profesional/Ahli BPBD Provinsi Jawa Timur, 2012 – 2017 12. Tim Ahli Pusat Studi Bencana dan Lingkungan, UNITOMO, Surabaya 13. Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2014 Email : [email protected]