REPUBLIK. INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DE NGAN KEMENTERIAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP BELANDA, TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG KEAIRAN
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan Kementerian lnfrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda, Selanjutnya secara individu disebut sebagai 'Penandatangan', dan secara kolektif disebut sebagai 'Para Penandatangan';
Menyatakan keinginan untuk memperpanjang kerja sama yang ada antara kedua negara berdasarkan prinsip kesetaraan, timbal batik dan saling menguntungkan untuk kedua Pemerintahan beserta rakyatnya; Mengharapkan untuk melanjutkan kerja sama yang ada dan untuk meninjau kembali Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Kementerian
Lingkungan
Hidup
dan
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia serta Kementerian lnfrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengelolaan Air, tertanggal Juli 2012; Berkeinginan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang efektif dan menyeluruh untuk kerja sama antara Belanda dan Republik Indonesia dalam bidang keairan dan isu-isu terkait secara terpadu; Berdasarkan hukum, perundang-undangan serta prosedur yang berlaku di masingmasing
negara
Penandatangan
tentang
kerja
sama
teknis
internasional.
TELAH MENCAPAI SALING PENGERTIAN SEBAGAI BERIKUT:
BABI
TUJUAN
1.
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk melanjutkan dan mengintensifkan
kerja sama dalam bidang keairan secara terpadu,
yang
membahas tentang area Pengelolaan Air, Air untuk Pangan dan Ekosistem, Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi, Air dan lklim, dan Tata Pengelolaan Air.
2.
Para Penandatanganakan bekerja sama sebagai berikut guna mencapai tujuan ini: a. Pertukaran tingkat tinggi berbasis tahunan tentang isu-isu strategis yang diarahkan pada tantangan terkait bidang keairan dan bermanfaat bagi kedua negara; b. Proyek-proyek percontohan yang sejalan dengan tantangan strategis; c. Semua kegiatan harus mempertimbangkan seluruh keputusan penanaman modal pembangunan jangka panjang.
BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA
1.
Ruang lingkup kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan berbasis pada pembangunan berkelanjutan meliputi, namun tidak terbatas pada: a.
Pengelolaan Sumber Daya Air yang Terpadu, Keamanan, Pengamanan dan Kualitas Air, Pengelolaan Banjir dan Drainase Perkotaan, Perairan Darat, Pengembangan Pelabuhan dan Pesisir, Pengelolaan Air Tanah.
b.
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi;
c.
Air untuk Pangan dan Ekosistem termasuk perlindungan dan revitalisasi pesisir;
d.
Air dan lklim;
e.
Tata Pengelolaan Air dan Peningkatan Kapasitas;
f.
Ruang lingkup lainnya dalam konteks ini yang disepakati bersama oleh Para Penandatangan.
2.
Lampiran I berisi uraian indikasi-indikasi ruang lingkup kerja sama. Ruang lingkup kerja sama ini dapat dispesifikasikan lebih lanjut oleh Tim Pengarah Bersama;
3.
Para Penandatangan dapat meminta pihak lain dari masing-masing negara untuk berkontribusi dalam kapasitas pemberian saran yang bersifat sementara.
BAB Ill BENTUK KERJASAMA
Bentuk kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan meliputi, namun tidak terbatas pada: 1.
Pertukaran informasi dan keterampilan teknis;
2.
Pengembangan riset, teknis, dan kapasitas;
3.
Pertukaran tenaga ahli/personil;
4.
Pengorganisasian beberapa pertemuan, simposium, konferensi, dan lokakarya;
5.
Pelaksan_aan program pelatihan dan pendidikan;
6.
Pengenalan inovasi teknologi dan metodologi;
7.
Proyek-proyek percontohan;
8.
Riset dan pengembangan teknologi yang tepat dan murah;
9.
Kerja sama para operator;
10. Bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh para Penandatangan.
BAB IV BADAN PELAKSANA
1.
Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia di The Hague dan, apabila memungkinkan, masing-masing konsulat dan perwakilan akan diikutsertakan dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini;
2.
Partisipasi dari lembaga pemerintahan lainnya, pemerintah daerah, pihak akademisi, dan sektor swasta, serta lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kerja sama ini diharapkan;
3.
Sejalan dengan pendekatan menyeluruh dan kesepakatan untuk mengupayakan pemecahan masalah yang terpadu, beberapa Kementerian/Lembaga Pemerintah Indonesia dan Belanda berikut ini memainkan peran yang hakiki dan dapat dilibatkan secara erat dalam Memorandum Saling Pengertian ini:
Pihak Indonesia: a.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
b.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
c.
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas); d.
Kementerian Pertanian;
e.
Kementerian Bidang Kelautan dan Perikanan;
f.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pihak Belanda: a.
Kementerian Luar Negeri;
b.
Kementerian Perekonomian;
c.
Kota Rotterdam.
BABV
PENGORGANISASIAN KERJA
1.
Guna melaksanakan kesepakatan/pengaturan sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini, Para Penandatangan akan meneruskan Tim Pengarah Bersama dan Kelompok Kerja sebagaimana yang diperlukan;
2.
Tim Pengarah Bersama akan diketuai oleh perwakilan Para Penandatangan setingkat dengan Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal. Para Penandatangan
akan menugaskan seorang pejabat tinggi sebagai anggota tetap dalam Tim Pengarah Bersama;
3.
Tugas-tugas Tim Pengarah Bersama akan mencakup: a.
Memberikan panduan untuk penyusunan strategi dan pelaksanaan kerja sama;
b.
Menentukan Program Kerja yang secara jelas menyatakan rincian kegiatan kerja sama;
c.
Menetapkan alokasi staf dan anggaran untuk disepakati oleh para perwakilan yang berwenang dari Para Penandatangan;
d.
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama melalui pertemuan tahunan;
e.
Memberi saran kepada kedua Pemerintah tentang progres dari kerja sama dan merekomendasikan perubahan-perubahan dalam komponen kerja sama dan arahan mendatang melalui Laporan Progres Tahunan;
f.
Melaporkan hasil evaluasi bersama kepada kedua Pemerintah;
g.
Memutuskan keputusan-keputusan strategis lainnya terkait dengan kerja sama ini.
4.
Guna memampukan Tim Pengarah Bersama memenuhi fungsi manajemen taktisnya, pertemuan Tim Pengarah Bersama dapat juga dihadiri oleh: a.
Kedua Kedutaan Besar sebagaimana yang disebutkan dalam Bab IV ayat 1;
b.
Para Direktur yang bertanggung jawab atas proyek-proyek yang ditentukan berdasarkan kerja sama ini;
c.
Pejabat tinggi perwakilan dari berbagai pihak, sebagaimana dimaksud dalam Bab IV ayat 3.
d.
Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam bab 2, ayat 3 atas kesepakatan Para Penandatangan.
5.
Untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini, dapat dibentuk Kelompok-Kelompok Kerja (ad-hoc)
untuk
mengelola ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.
Tugas dan kewenangan serta Kerangka Acuan mereka akan diputuskan oleh Tim Pengarah Bersama. Sekretariat Bersama dapat ditugaskan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan Kelompok-kelompok Kerja tersebut.
6.
Tim Pengarah Bersama dan Kelompok-kelompok Kerja akan didukung oleh masingmasing Sekretariat Nasional, yang secara bersama bertanggung jawab atas tugastugas berikut ini: a. Penyiapan Program Kerja Tahunan; b. Penyiapan Pertemuan Tim Pengarah Bersama; c. Dukungan praktis dan administrasi terhadap pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian; d. Penyiapan Laporan Progres Tahunan untuk Tim Pengarah Bersama; e. Penyiapan Laporan Progres Semester untuk Tim Pengarah Nasional;
f. Penyiapan Evaluasi.
7.
Tim Pengarah Bersama akan melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada Komisi Gabungan dari Republik Indonesia dan Belanda,
BABVI PENGATURAN PENDANAAN
Disepakati bahwa sebelum setiap pelaksanaan spesifik proyek dibawah Memorandum
Saling Pengertian ini dimulai, pengaturan pendanaan akan disepakati bersama antara Para Penandatangan. Biaya Sekretariat Nasional pada prinsipnya akan ditanggung oleh masing-masing Penandatangan berdasarkan pembagian dan kesamaan yang seadiladilnya, kecuali terdapat pengaturan lain yang disepakati oleh Para Penandatangan.
BAB VII KOORDINASI
Para Penandatangan akan berupaya untuk menjamin, sejauh yang dapat diharapkan secara wajar dan sesuai dengan hukum, bahwa pelaksanaan kerja samadari
Memorandum Saling Pengertian ini dilaksanakan secara adil dan cepat, serta untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan badan terkait untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dari kerja sama ini.
BAB VIII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KERAHASIAAN
1.
Para
Penandatangan
akan
melindungi
hak
kekayaan
intelektual
dari
Penandatangan lainnya sesuai dengan peraturan dan perundangan dalam negeri yang berlaku di masing-masing negara.
2.
Dalam hal terjadi pengaturan, program, atau proyek khusus yang menghasilkan kekayaan intelektual, kekayaan intelektual tersebut akan dimiliki secara bersamasama dan Para Penandatangan akan membuat pengaturan terpisah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di masing-masing negara.
3.
Setiap Penandatangan harus mematuhi kerahasiaan dan rahasia dokumen, informasi, dan data lainnya yang diterima atau diberikan oleh Penandatangan yang lain_demi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
4.
Apabila salah satu Penandatangan berkeinginan untuk memberikan data dan/ atau informasi
rahasia
Memorandum
yang
Saling
berasal
Pengertian
dari ini
kegiatan kepada
kerja
pihak
sama ketiga,
berdasarkan maka
pihak
Penandatangan tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak Penandatangan lainnya sebelum melakukan kegiatan dimaksud.
5.
Dalam hal kekayaan intelektual digunakan oleh Penandatangan dan/atau lembaga didalamnya
atas
nama
Pemerintah
untuk
kepentingan
komersil,
pihak
Penandatangan lainnya berhak untuk memperoleh bagian royalti yang adil.
6.
Apabila salah satu pihak Penandatangan memerlukan kerja sama dari pihak lain di luar Republik Indonesia atau Belanda untuk keperluan komersil yang dihasilkan
dari kekayaan intelektual yang tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian ini, pihak Penandatangan dimaksud akan menyampaikan terlebih dahulu usulan kerja sama ini kepada pihak Penandatangan lainnya dari Memorandum Saling Pengertian ini.
BAB IX PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Setiap
personil
yang terlibat
dalam
kegiatan-kegiatan
yang terkait
dengan
Memorandum Saling Pengertian ini akan menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan keutuhan wilayah dari negara tuan rumah, dan akan menghindari setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan obyektif dari Memorandum Saling Pengertian ini.
BABX PENVELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan yang muncul sehubungan dengan penafsiran Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Penandatangan.
BABXI PERUBAHAN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan tertulis dari Para Penandatangan. Perubahan tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Para Penandatangan.
BAB XII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1.
Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada tanggal terakhir penandatanganan dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal tersebut, termasuk perubahan-perubahan yang disetujui;
2.
Perpanjangan jangka waktu dari Memorandum Saling Pengertian ini akan disetujui bersama oleh Para Penandatangan setelah evaluasi sebagaimana dimaksud pada Bab XIII;
3.
Setiap Penandatangan diperkenankan untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian
ini dengan pemberitahuan kepada pihak Penandatangan lainnya
secara tertulis 60 (enam puluh) hari sebelumnya.
4.
Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian dari aktivitas-aktivitas kerja sama yang sedang berjalan;
5.
Memorandum Saling Pengertianini menggantikan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia serta Kementerian lnfrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengelolaan Air, tertanggal Juli 2012;
6.
Memorandum Saling Pengertian ini tidak menciptakan hak dan kewajiban dalam hukum internasional.
BAB XIII EVALUASI
1.
Memorandum Saling Pengertian ini akan dievaluasi bersama, tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak dimulai;
2.
Para Penandatangan secara tegas berkeinginan untuk membuat perjanjian kerja sama yang lebih luas dalam bidang pengelolaan air dan isu-isu terkait dalam masa laku pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. Perjanjian ini akan diputuskan bersama antara kedua Pemerintah dan akan mencakup keikutsertaan lembaga pemerintahan lainnya.
Dibuat pada tahun 2015, di Gyeongju, Korea Selatan, dalam Bahasa lnggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa lnggris akan berlaku.
Kementerian lingkungan
Kementerian Pekerjaan
Kementerian lnfrastruktur
Hidup dan Kehutanan
Umum dan Perumahan
dan lingkungan Hidup
Republik Indonesia
Rakyat Republik Indonesia
Siti Nurbaya Bakar
Bel an
M. Basuki Hadimuljono
Melanie Schultz van
Menteri
Haegen
Menteri
Menteri Tanggal :
g MG! .:to I~
Tanggal :
ILi
fJrfrtl 'rotc1
Tanggal :
14
Ar; I~ 0 J-5°
LAMPIRAN I
INDIKASI RUANG LINGKUP KERJA SAMA Lampiran ini berisi indikasi ruang lingkup kerja sama dan akan merupakan dokumen yang dinamis. Ruang lingkup kerja samadimaksud difokuskan pada program jangka panjang khusus yang memenuhi prioritas baik dari Pemerintah Republik Indonesia maupun Belanda.
Untuk setiap tema, terdapat maksimum
2 program yang
direncanakan. Dalam masing-masing program, dapat dilaksanakan proyek dan kegiatan sebagaimana yang disebutkan dalam Bab Ill. Ruang lingkup kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini - dengan dasar pembangunan berkelanjutan - mencakup, namun tidak terbatas pada:
1.
2.
Pengelolaan Sumber Daya Air yang Terpadu, dll. 1.1
Pengembangan Terpadu Pesisir lbukota Negara
1.2
Akan ditentukan oleh Kelompok Kerja
Air Untuk Pangan dan Ekosistem, dll. 2.1
Pendekatan Terpadu terhadap Perencanaan Ruang, Air, Produksi Makanan & Perlindungan dan Revitalisasi Pembangunan Pesisir
2.2
3.
Penyediaan Air dan Sanitasi; 3.1
4.
Akan ditentukan oleh Kelompok Kerja
Akan ditentukan oleh Kelompok Kerja
Air dan lklim; 4.1
Ruang lingkup kerja sama ini akan merupakan bagian terpadu dari tema 1, tema 2, dan tema 3.
4.2
5.
Akan ditentukan oleh Kelompok Kerja
Tata Pengelolaan Air dan Peningkatan Kapasitas; 5.1
Ruang lingkup kerja sama ini akan merupakan bagian terpadu dari tema 1, tema 2, dan tema 3.
5.2
Akan ditentukan oleh Kelompok Ke rja
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND FORESTRY & THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND THE ENVIRONMENT OF THE NETHERLANDS, CONCERNING THE COOPERATION IN THE FIELD OF WATER
The Ministry of the Environment and Forestry and the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia, and The Ministry of Infrastructure and the Environment of the Netherlands, Hereinafter individually referred as 'Signatory' and collectively referred to as the 'Signatories';
Expressing the desire to extend the existing cooperation between the two count ries based on the principle of equity, reciprocity and mutual benefit for both Governments and people; Wishing to continue the existing cooperation and to review the Memorandum of Understanding between the Ministry of Environment and the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia and the Ministry of Infrastructure and Environment of the Netherlands concerning The Cooperation in the Field of Water Management, dated July 2012; Desiring to develop an effective and holistic approach for the cooperation between the Netherlands and the Republic of Indonesia in the field of water and related issues in an integrated way; Pursuant to the Signatories' respective laws, regulations and procedures concerning international technical cooperation.
HAVE COME TO THE FOLLOWING UNDERSTANDING:
PARAGRAPH I OBJECTIVES
1.
The objective of this Memorandum of Understanding is to continue and intensify the cooperation in the field of water in an integrated way, addressing the areas of Water Management, Water for Food and Ecosystems, Water Supply and Sanitation, Water and Climate, and Water Governance.
2.
The Signatories will cooperate as follows to realize this objective: a. High level exchange on multi-annual basis on strategic issues that address water related challenges and are of mutual benefit to both countries; b. Pilot projects consistent with the strategic challenges; c. All activities should take into account overall long term development investment decisions.
PARAGRAPH II AREAS OF COOPERATION
1.
The areas of cooperation under this Memorandum of Understanding will - on the basis of sustainable development include, but are not limited to: a.
Integrated Water Resources Management, Water Security, Safety and Quality, Flood and Urban Drainage Management, Inland Waterways, Ports and Coastal Development, Groundwater Management;
b.
Water Supply and Sanitation;
c.
Water for Food and Ecosystems including coastal protection and revitalization;
d.
Water and Climate;
e.
Water Governance and Capacity Building;
f.
Other areas within this context jointly consented upon by the Signatories.
2.
Appendix I contains a further indication of areas of cooperation. These areas of cooperation may be further specified by the Joint Steering Committee.
3.
The Signatories may call upon other parties in both countries to contribute in a temporary advisory capacity.
PARAGRAPH Ill FORMS OF COOPERATION
The forms of cooperation under this Memorandum of Understanding will include but are not limited to:
1.
Exchange of information and know how;
2.
Research, technical and capacity development;
3.
Exchange of experts I personnel I junior staff;
4.
Organization of meetings, symposia, conferences and workshops;
5.
Conducting training and education programs;
6.
Introduction of innovative technologies and methodologies;
7.
Pilot projects;
8.
Research and development on low cost, appropriate technology;
9.
Operator partnerships;
10. Other forms of cooperation as jointly consented upon by the Signatories.
PARAGRAPH IV IMPLEMENTING AGENCIES
1.
The Embassy of The Netherlands in Jakarta, the Embassy of Indonesia in The Hague and, where applicable, their respective consulates and representatives will be involved in the implementation of this Memorandum of Understanding.
2.
The
participation
of other
Government
institutions,
regional
and
local
governments, knowledge institutes, and of private sector, and non-governmental organizations in the implementation of this cooperation is encouraged.
3.
In line with the holistic approach and the consent to strive for integrated solutions, the following Indonesian and Dutch governmental parties play an essential role and may be involved closely in this Memorandum of Understanding:
Indonesian parties: a.
Coordinating Ministry of Economic Affairs;
b.
Coordinating Ministry of Maritime Affairs;
c.
National Development Planning Agency (Ministry of Planning);
d.
Ministry of Agriculture;
e.
Ministry of Marine Affairs and Fisheries;
f.
Provincial Government of DKI Jakarta.
Dutch parties: a.
Ministry of Foreign Affairs;
b.
Ministry of Economic Affairs;
c.
City of Rotterdam.
PARAGRAPH V JOINT WORKING ORGANIZATION
1.
In
order
to
implement
the
understandings/arrangements
under
this
Memorandum of Understanding the Signatories will continue the Joint Steering Committee and Working Groups as necessary.
2.
The Joint Steering Committee will be co-chaired by the Secretary General or Director General level representative of the Signatories. The Signatories will have one top-level representative as a permanent member of the Joint Steering Committee.
3.
The tasks of the Joint Steering Committee will include: a.
Giving
guidance
to
the
establishment
implementation of the cooperation;
of
the
strategy
and
the
b.
Deciding on a Work Program that clearly states the detailed subject of the joint activities.;
c.
Determining staff and budget allocation to be consented upon by authorized representatives of the Signatories;
d.
Monitoring and evaluating the implementation of the cooperation through annual meetings;
e.
Advising the two Governments on the progress of the cooperation and recommending to the Governments changes in the cooperation components and future direction by an Annual Progress Report;
4.
f.
Reporting to the two Governments on the results of the joint evaluation;
g.
Other strategic decisions regarding the cooperation.
To enable the Joint Steering Committee to fulfill a tactical management function, Joint Steering Committee meetings may also be attended by: a.
Both embassies, as mentioned in paragraph IV, article 1;
b.
Directors in charge of the projects defined under this cooperation;
c.
High-level representatives from the different parties, as mentioned
in
paragraph IV, article 3. d.
Parties as mentioned in paragraph II, article 3 upon mutual consent of the Signatories.
s.
In order to facilitate the activities under this Memorandum of Understanding, (ad hoc) Working Groups will be established to manage the areas of cooperation as mentioned in Appendix 1. Their Mandate and Terms of Reference will be decided upon by the Joint Steering Committee. The Joint Secretariat may be asked to facilitate the activities of Working Groups.
6.
The Joint Steering Committee and the Working Groups will be supported by National Secretariats, jointly responsible for the following tasks: a.
Preparation of the Annual Work Program;
b.
Preparation of the Joint Steering Committee Meetings;
c.
Practical
and
administrative support
of the
implementation
of the
Memorandum of Understanding; d.
Preparation of Annual Progress Reports to the Joint Steering Committee;
e.
Preparation of six-monthly progress reports to the National Steering Committees;
f.
7.
Preparation of evaluation.
The Joint Steering Committee will report its activities to the Mixed Commission of the Republic of Indonesia and the Netherlands.
PARAGRAPH VI
FUNDING ARRANGEMENTS
It is understood that before any specific cooperation project under this Memorandum of Understanding is commenced, the financing arrangements will be jointly consented upon between the Signatories. The costs of the National Secretariats will be covered in principle by the respective Signatories on a shared and as much as possible equal basis, unless otherwise consented upon between the Signatories.
PARAGRAPH VII COORDINATION
The Signatories will make every effort to ensure, as far as reasonably and lawfully expectable, that the implementation of the cooperation under this Memorandum of Understanding is executed fairly and expeditiously and to coordinate and to cooperate with related agencies in order to ensure the effective and efficient achievement of the objectives of the cooperation.
PARAGRAPH VIII INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND CONFIDENTIALITY
1.
The Signatories shall protect the intellectual property rights of other Signatories in accordance with the domestic law and regulations applicable in each country.
2.
In the case of special arrangements, programs or projects generating intelectual property, the intellectual property shall be jointly owned and the Signatories shall make separate arrangements in accordance with the laws and regulations applicable in each country.
3.
Each Signatory shall observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied by the other Signatories for the implementation of this MOU.
4.
If either Signatory wishes to disclose confidential data and/or informatioan resulted from the cooperation activities under this MOU to any third party, the disclosing Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be made.
5.
In the event the intellectual property is used by the Signatory and/or institutions thereof on behalf of the Government for commercial purposes, the other
Signatory will be entitled to obtain an equitable portion of royalty.
6.
Whenever either Signatory requires the cooperation of another party outside the Republic of Indonesia and the Netherlands for any commercial undertaking resulted
from
intellectual
property
covered
by
this
Memorandum
of
Understanding, this Signatory will give first preference of the cooperation to the other Signatory under this Memorandum of Understanding.
PARAGRAPH IX LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
Any persons engaged in activities related to this Memorandum of Understanding will respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, and will avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.
PARAGRAPH X SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Differences arising in relation to the interpretation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably by mutual consu ltation or negotiation between the Signatories.
PARAGRAPH XI AMENDMENT
This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual consent in writing of the Signatories. The Amendment will come into effect on such date as will be determined by the Signatories.
PARAGRAPH XII COMMENCEMENT, DURATION AND TERMINATION
1.
This Memorandum of Understanding will come into effect on the last signing and is effective for a period of five (5) years from that date, including the approved amendments;
2.
Extension of the period of this Memorandum of Understanding will be jointly consented upon by the Signatories after evaluation as mentioned in paragraph XIII;
3.
Either Signatory is allowed to terminate this Memorandum of Understanding by giving sixty days prior notification to the other Signatory of its intention to do so;
4.
In case the Memorandum of Understanding ceases to have effect on account of termination thereof, such termination will not prejudice the completion of existing joint activities;
5.
This Memorandum of Understanding will supersede the
Memorandum of
Understanding between the Ministry of Environment and the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia and the Ministry of Infrastructure and Environment of the Netherlands concerning The Cooperation in the Field of Water Management, dated July 2012;
6.
This Memorandum of Understanding does not create any rights or obligations under international law.
PARAGRAPH XIII EVALUATION
1.
This Memorandum of Understanding will be subject to a joint evaluation not later than two (2) years after commencement of the Memorandum of Understanding;
2.
It is the explicit wish of both Signatories, to work towards broader arrangements on cooperation on water management and related issues within the period of implementation
of this
Memorandum
of Understanding. Such
broader
arrangements can be concluded between both governments and include other government agencies.
Signed in 2015, in Gyeongju, South Korea, in duplicate in the English and Indonesian languages. In case of any divergences of interpretation, the English text will prevail.
The Ministry of the
The Ministry of Public
The Ministry of
Environment and
Works and Housing of the
Infrastructure and the
Forestry of the Republic
Republic of Indonesia
Environment of the Netherlands
of Indonesia
~
Siti Nurbaya Bakar Minister Date:
ff
~M. Basuki Hadimuljono Minister
Haegen Minister "/
May '1.DIS'
Date:
l4
~rtl
IVt>
Date:
I u Apr,
~015
APPENDIX I INDICATIVE AREAS OF COOPERATION
This appendix contains an indication of the areas of cooperation and will be a dynamic document. The areas of cooperation should focus on dedicated long term programs meeting the priorities of both the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands. Per term a maximum of 2 programs are envisaged. Under each program projects and activities can be implemented as mentioned in paragraph Ill The areas of cooperation under this Memorandum of Understanding - on the basis of sustainable development - include, but are not limited to:
1.
2.
Integrated Water Resources Management, etc. 1.1
National Capital Integrated Coastal Development
1.2
To be identified by Working Group
Water for Food and Ecosystems, etc. 2.1
Integrated Approach to Spatial Planning, Water, Food Production & Coastal
2.2
3.
5.
To be identified by Working Group
Water Supply and Sanitation 3.1
4.
Development, Protection and Revitalization.
To be identified by Working Group
Water and Climate 4.1
This area of cooperation will be an integral part of th ems 1, 2 and 3
4.2
To be identified by Working Group
Water Governance and Capacity Building 5.1
This area of cooperation will be an integral part of thems l, 2 and 3
5.2
To be identified by Working Group.
