ep
.g m
ku
m
ha
PERSETUJUAN ASEAN-KOREA MENGENAI PERDAGANGAN JASA LAMPIRAN/SC1 _________________________________________________________________________
REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT (RDR) LAOS Komitmen Jadwal Spesifik (Untuk Paket Komitmen Pertama)
1
AK-ATS/SC1/LAO www.djpp.depkumham.go.id
h um Moda Pemasokan Sektor atau subsektor
pk
LAOS- Jadwal Komitmen Spesifik
1) Perdagangan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Perpindahan Orang per seorangan Pembatasan pada Akses Pasar Pembatasan pada Perlakuan Komitmen Tambahan Nasional
pp
.d e
I. BAGIAN HORISONTAL SEMUA SEKTOR TERMASUK DALAM JADWAL INI Kepemilikan Lahan
dj
Subsidi dan insentif penanaman modal
Kehadiran komersial
3) Individu atau entitas asing yang sah wajib mendaftarkan usaha mereka berkaitan dengan UndangUndang mengenai Promosi Penanaman modal Asing, UndangUndang Perusahaan dan Hukum dan Pengaturan lainnya. 3) Tidak terikat untuk kebijakan yang terkait dengan jasa yang didanai masyarakat berkaitan dengan perlakuan nasional.
3), 4) Badan hukum atau orang perseorangan yang bukan penduduk Laos tidak diijinkan untuk memiliki tanah tapi dapat memiliki bangunan dan sewa tanah sampai dengan 75 tahun. 1), 2), 3), 4) Tidak terikat berkaitan dengan subsidi, insentif penanaman modal dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemerintah lainnya, halhal yang memenuhi syarat lainnya yang mungkin terbatas pada wilayahwilayah tertentu, kategori-kategori individu, atau perusahaan. 3) Penanam modal asing memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan, meningkatkan keahlian professional dan transfer teknologi, juga memajukan warga Negara Laos ke posisi yang lebih terlatih dan terampil, termasuk manajerial. 3) Kebijakan pajak, secara umum berhubungan dengan perusahaan kecil dan menengah yang bisa menghasilkan perlakuan yang berbeda berkaitan dengan jasa dan pemasok jasa Laos.
3)NGOs tidak tercakup dalam jadwal ini
2
AK-ATS/SC1/LAO www.djpp.depkumham.go.id
h um
1) Perdagangan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Perpindahan Orang per seorangan Pembatasan pada Akses Pasar Pembatasan pada Perlakuan Komitmen Tambahan Nasional 4) Tidak terikat, kecuali untuk Perpindahan orang perseorangan 4) Tidak terikat, kecuali untuk kebijakan yang berkaitan dengan yang menyediakan jasa kebijakan yang mempengaruhi ketentuan orang perseorangan yang ijin masuk dan ijin tinggal mengacu pada kolom akses pasar. sementara dari orang Tidak terikat untuk semua kebijakan perseorangan yang memenuhi yang berkaitan dengan skema syarat salah satu dari kategori berikut, dan dalam semua kasus, asuransi sosial termasuk antara lain jumlah total orang perseorangan pengangguran dan keuntungan pensiun. asing, termasuk manajemen yang lebih tinggi, dari setiap pendirian wajib tidak melebihi 10% dari total staf:
dj
pp
.d e
pk
Moda Pemasokan Sektor atau subsektor
A.
Orang-orang dari jasa penjualan
Orang perseorangan yang: - Memasuki RDR Laos untuk dilibatkan dalam kegiatankegiatan yang berkaitan dengan perwakilan suatu pemasok jasa untuk tujuan berunding untuk penjualan jasa dari pemasok tersebut; dan - Tinggal di RDR Laos tanpa menerima upah dari sumbersumber di dalam RDR Laos; dan - Tidak terlibat dalam pembuatan penjualan langsung kepada masyarakat umum atau pemasokan jasa. Ijin tinggal sementara dari orang-orang dari jasa penjualan berdasar pada ijin tinggal dengan jangka waktu maksimal 30 hari.
3
AK-ATS/SC1/LAO www.djpp.depkumham.go.id
h um
1) Perdagangan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Perpindahan Orang per seorangan Pembatasan pada Akses Pasar Pembatasan pada Perlakuan Komitmen Tambahan Nasional B. Perpindahan dalam-Perusahaan
dj
pp
.d e
pk
Moda Pemasokan Sektor atau subsektor
Orang Perseorangan yang telah dipekerjakan oleh suatu badan hukum dari Anggota lain di luar RDR Laos untuk satu periode tidak kurang dari satu tahun dengan segera sebelum permintaan untuk memindahkan ke RDR Laos, yang mencari ijin tinggal sementara untuk memberikan jasa melalui pendirian komersial atas badan hukum tersebut di RDR Laos, yang tidak bisa digantikan oleh warga Negara Laos, yang ada dalam salah satu ketentuan berikut: a) Eksekutif: orang perseorangan dalam suatu organisasi yang secara utama mengarahkan manajemen organisasi, menjalankan keleluasaan yang luas dalam pembuatan keputusan, dan hanya menerima pengawasan umum atau pengarahan dari eksekutif dengan tingkat lebih tinggi, dewan direktur, atau pemegang saham usaha. Eksekutif tidak akan secara langsung melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan pemasokan terkini dari suatu jasa atau jasa-jasa perusahaan. b) Manajer: Orang perseorangan yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi atau pengetahuan hak milik atas produk,
4
AK-ATS/SC1/LAO www.djpp.depkumham.go.id
h um
1) Perdagangan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Perpindahan Orang per seorangan Pembatasan pada Akses Pasar Pembatasan pada Perlakuan Komitmen Tambahan Nasional jasa, penelitian, peralatan, teknik, atau manajemen suatu badan hukum, dan yang secara utama mengarahkan perusahaan atau suatu bagian dari perusahaan; mengawasi dan mengendalikan pekerjaan pengawasan lainnya, pekerja professional atau manajerial; memiliki otoritas untuk menyewa dan memecat atau merekomendasikan penyewaan,pemecatan atau aksi pegawai lainnya; dan menjalankan otoritas penentuan operasional sehari-hari. Orang perseorangan tersebut tidak termasuk pengawas utama, paling tidak pekerja yang diawasi adalah profesional, juga tidak termasuk pekerja yang secara utama melaksanakan tugas-tugas yang penting untuk pemasokan jasa.
dj
pp
.d e
pk
Moda Pemasokan Sektor atau subsektor
c) Spesialis: orang perseorangan dalam suatu organisasi yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dan yang memiliki pengetahuan kepemilikan atas jasa, penelitian, peralatan, teknik, atau manajemen organisasi dan dimana kekurangan dari warga Laos dengan keahlian-keahlian yang dibutuhkan. Bagi orang perseorangan dalam kategori-kategori yang telah ditentukan berdasarkan pemindahan intra perusahaan, ijin tinggal dan
5
AK-ATS/SC1/LAO www.djpp.depkumham.go.id
h um
1) Perdagangan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Perpindahan Orang per seorangan Pembatasan pada Akses Pasar Pembatasan pada Perlakuan Komitmen Tambahan Nasional bekerja sementara akan dikeluarkan selama enam bulan yang dapat diperbarui untuk sampai dengan satu tahun selama kondisi yang ditunjukkan untuk masing-masing kategori tercapai.
.d e
pk
Moda Pemasokan Sektor atau subsektor
dj
pp
II. KOMITMEN SEKTOR SPESIFIK JASA USAHA A. Jasa Profesi (e) Jasa rekayasa (CPC 8672)
Jasa Perencanaan Arsitektur lahan (CPC 86741- 86742)
Urban
dan
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Suatu badan hukum harus didirikan melalui perusahaan patungan dengan suatu pemasok jasa dari Laos 4) Tidak terikat, kecuali untuk para eksekutif dan manajer sebagai mana tiap ketentuan dalam bagian horisontal
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak terikat, kecuali seperti diuraikan dalam bagian horisontal
(1) (2) (3)
(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak terikat, kecuali seperti diuraikan dalam bagian horisontal
Tidak terikat Tidak ada Pemasok jasa arsitektur dan rekayasa asing wajib didaftarkan dalam bentuk berikut ini: - suatu perusahaan patungan dengan mitra-mitra domestik - perusahaan yang secara penuh dimiliki asing - suatu cabang atau perwakilan
6
4) Tidak terikat, kecuali bagi para eksekutif dan manajer seperti pada tiap ketentuan dalam bagian horisontal.
AK-ATS/SC1/LAO www.djpp.depkumham.go.id
h um
1) Perdagangan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Perpindahan Orang per seorangan Pembatasan pada Akses Pasar Pembatasan pada Perlakuan Komitmen Tambahan Nasional a) saham asing tidak kurang dari 30% (untuk perusahaan patungan) b) tidak diberlakukan untuk dana masyarakat dan proyek yang didanai asing (4) Tidak terikat, kecuali seperti (4) Tidak terikat, kecuali seperti diuraikan dalam bagian horisontal diuraikan dalam bagian horisontal
.d e
pk
Moda Pemasokan Sektor atau subsektor
dj
pp
B. Jasa Usaha lainnya Jasa Periklanan (CPC 871)
Tidak terikat Tidak ada Wajib didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Peningkatan Penanaman modal dan Undang-Undang serta pengaturan terkait (4) Tidak terikat, kecuali seperti diuraikan dalam bagian horisontal
(1) (2) (3)
Tidak terikat Tidak ada Seperti diuraikan dalam bagian horisontal
(4)
Tidak terikat, kecuali seperti diuraikan dalam bagian horisontal
(1) Tidak terikat sehubungan dengan kekurangan kelayakan teknis (2) Tidak terikat (3) Wajib didaftarkan dalam bentuk: a) Perusahaan patungan, dengan saham asing minimal 30% saham asing b) 100% perusahaan yang dimiliki asing (4) Tidak terikat, kecuali seperti diuraikan dalam bagian horisontal
(1) Tidak terikat sehubungan dengan kekurangan kelayakan teknis (2) Tidak terikat (3) Tidak terikat, kecuali seperti diuraikan dalam bagian horisontal
1) (2) (3)
JASA LINGKUNGAN HIDUP Jasa Pembuangan Limbah (CPC 9401) Jasa Penolakan Limbah (CPC 9402) Sanitasi dan Jasa-Jasa Yang Serupa (CPC 9403) Jasa Perlindungan Alam dan Tanah (CPC 9406)
7
(4) Tidak terikat, kecuali seperti diuraikan dalam bagian horisontal
AK-ATS/SC1/LAO www.djpp.depkumham.go.id
h um
1) Perdagangan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Perpindahan Orang per seorangan Pembatasan pada Akses Pasar Pembatasan pada Perlakuan Komitmen Tambahan Nasional JASA KONSTRUKSI DAN REKAYASA TERKAIT (1) Tidak ada (1) Tidak ada Pekerjaan sebelum pemancangan pada lokasi konstruksi (2) Tidak ada (2) Tidak ada (CPC 511) (3) Tidak terikat, kecuali seperti (3) Suatu badan hukum harus Pekerjaan konstruksi untuk rekayasa diuraikan dalam bagian horisontal didirikan melalui perusahaan sipil patungan dengan pemasok jasa (CPC 513) dari Laos (4) Tidak terikat, kecuali untuk Pemasangan dan Pembangunan (4) Tidak terikat, kecuali untuk pemindahan intra-perusahaan Konstruksi prefabrikasi pemindahan intra-perusahaan seperti tiap ketentuan dalam (CPC 514) seperti tiap ketentuan dalam bagian horisontal bagian horisontal Pekerjaan pemasangan dan pembangunan (CPC 516) 1) Tidak terikat sehubungan dengan 1) Tidak terikat sehubungan dengan Pekerjaan konstruksi untuk gedung kekurangan kelayakan teknis (CPC 512) kekurangan kelayakan teknis 2) Tidak ada Konstruksi perdagangan istimewa 2) Tidak ada (CPC 515) 3) Suatu badan hukum harus 3) Tidak terikat, kecuali seperti didirikan melalui perusahaan Pekerjaan penyelesaian dan diuraikan dalam bagian horisontal penghalusan gedung (CPC 517) patungan dengan pemasok jasa dari Laos yang merupakan Jasa penyewaan terkait dengan anggota Asosiasi Arsitek dan peralatan untuk konstruksi atau Insinyur Sipil (Laos Association of pembongkaran pekerjaan bangunan Lao Architects and Civil/ ALACE). dengan operator (CPC 518) 4) Tidak terikat, kecuali untuk 4) Tidak terikat, kecuali untuk pemindahan intra-perusahaan pemindahan intra-perusahaan seperti tiap ketentuan dalam seperti tiap ketentuan dalam bagian horisontal bagian horisontal
dj
pp
.d e
pk
Moda Pemasokan Sektor atau subsektor
8
AK-ATS/SC1/LAO www.djpp.depkumham.go.id
h um
1) Perdagangan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Perpindahan Orang per seorangan Pembatasan pada Akses Pasar Pembatasan pada Perlakuan Komitmen Tambahan Nasional JASA-JASA PENDIDIKAN SWASTA (1) Tidak ada Jasa pendidikan sekunder teknis dan (1) Tidak ada kejuruan (2) Tidak ada (2) Tidak ada (CPC 9223) (3) Tidak terikat, kecuali seperti (3) a. Perusahaan patungan, diuraikan dalam bagian horisontal dengan minimal 30% saham asing b. 100% perusahaan yang dimiliki asing (4) Tidak terikat, kecuali seperti (4) Tidak terikat, kecuali seperti diuraikan dalam bagian horisontal diuraikan dalam bagian horisontal
pp
.d e
pk
Moda Pemasokan Sektor atau subsektor
dj
Jasa pendidikan tinggi (CPC 923)
(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Perusahaan patungan, dengan minimal 30% saham asing b. 100% perusahaan yang dimiliki asing c. Disetujui oleh Pemerintah (4) Tidak terikat, kecuali seperti diuraikan dalam bagian horisontal
(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat, kecuali seperti diuraikan dalam bagian horisontal
(4) Tidak terikat, kecuali seperti diuraikan dalam bagian horisontal
JASA KEUANGAN Jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya (tidak termasuk asuransi) Akses oleh pemasok jasa asing dan peraturan jasa keuangan bisa menjadi subyek untuk kebijakan yang diambil untuk alasan kehati-hatian. Penerimaan deposito dan dana yang (1) Tidak terikat (1) Tidak terikat dapat dibayarkan kembali lainnya dari (2) Tidak terikat (2) Tidak terikat masyarakat (3) Tidak terikat (3) Tidak terikat (CPC 81115-81119) (4) Tidak terikat, kecuali untuk para (4) Tidak terikat, kecuali untuk para eksekutif dan manajer seperti eksekutif dan manajer seperti setiap ketentuan dalam bagian setiap ketentuan dalam bagian horisontal horisontal
9
AK-ATS/SC1/LAO www.djpp.depkumham.go.id
h um
1) Perdagangan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Perpindahan Orang per seorangan Pembatasan pada Akses Pasar Pembatasan pada Perlakuan Komitmen Tambahan Nasional Segala macam pinjaman, termasuk (1) Tidak terikat (1) Tidak terikat kredit konsumen, kredit hipotek, anjak (2) Tidak terikat piutang dan pembayaran transaksi (2) Tidak terikat (3) Tidak ada, kecuali untuk anjak (3) Tidak terikat komersial piutang hipotek sampai peraturan (CPC 8113) kerangka kerja yang penting berlaku (4) Tidak terikat, kecuali untuk para (4) Tidak terikat, kecuali untuk para eksekutif dan manajer seperti eksekutif dan manajer seperti setiap ketentuan dalam bagian setiap ketentuan dalam bagian horisontal horisontal Jaminan dan Komitmen (1) Dana pinjaman dari luar negeri, yang (1) Dana pinjaman dari luar, yang (CPC 81199**) menerbitkan surat-surat jaminan menerbitkan surat-surat jaminan dan komitmen wajib disetujui oleh dan komitmen wajib disetujui oleh bank Laos bank Laos (2) Dana pinjaman dari luar negeri, (2) Dana pinjaman dari luar, yang yang menerbitkan surat-surat menerbitkan surat-surat jaminan jaminan dan komitmen wajib dan komitmen wajib disetujui oleh disetujui oleh bank Laos bank Laos (3) Tidak terikat (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat, kecuali untuk para (4) Tidak terikat, kecuali untuk para eksekutif dan manajer seperti eksekutif dan manajer seperti setiap ketentuan dalam bagian setiap ketentuan dalam bagian horisontal horisontal JASA YANG BERKAITAN DENGAN PARIWISATA DAN PERJALANAN Jasa memberikan penginapan hotel (1) Tidak ada (1) Tidak ada (CPC 641-643) (2) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat, kecuali seperti (3) Tidak terikat diuraikan dalam bagian Jasa pelayanan minuman tanpa horisontal, dan standar yang hiburan dibutuhkan untuk hotel yang akan (CPC 64310) dikembangkan adalah hotel berbintang 3 atau lebih tinggi (4) Tidak terikat, kecuali seperti (4) Tidak terikat, kecuali seperti diuraikan dalam bagian horisontal diuraikan dalam bagian horisontal
dj
pp
.d e
pk
Moda Pemasokan Sektor atau subsektor
10
AK-ATS/SC1/LAO www.djpp.depkumham.go.id
h um
1) Perdagangan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Perpindahan Orang per seorangan Pembatasan pada Akses Pasar Pembatasan pada Perlakuan Komitmen Tambahan Nasional Jasa Pelayanan Makanan dengan (1) Tidak ada (1) Tidak ada Pelayanan Restoran Penuh (CPC (2) Tidak ada (2) Tidak ada 64210) (3) Tidak terikat, kecuali seperti (3) Tidak terikat diuraikan dalam bagian horisontal. (4) Tidak terikat (4) Tidak terikat, kecuali seperti diuraikan dalam bagian horisontal.
dj
pp
.d e
pk
Moda Pemasokan Sektor atau subsektor
11
AK-ATS/SC1/LAO www.djpp.depkumham.go.id
h um
DAFTAR PENGECUALIAN MFN Negara atau Negara-negara yang memberlakukan kebijakan
Jangka waktu yang dimaksudkan
Kebijakan-kebijakan didasarkan pada persetujuan kerangka kerja antar pemerintah, dan persetujuan plurilateral, atas co-produksi dari karya audiovisual, yang menganugerahkan Perlakuan Nasional terhadap karya audiovisual yang tercakup dalam persetujuan-persetujuan tersebut, terutama dalam hubungannya dengan distribusi, akses kepada transmisi penyiaran, dan akses pada pendanaan.
Semua Negara yang menginginkan kerja sama kebudayaan.
Tidak terbatas
Program-program ini bertujuan untuk memelihara dan memajukan identitas kultural dari Negara-Negara yang memiliki suatu jaringan kultural yang baik dengan RDR Laos.
Jasa aliran air internal dan transportasi
Akses pilihan yang diberikan untuk jasa dan pemasok jasa yang berasal dari NegaraNegara yang berbagi akses pada kolam sungai wilayah Mekong.
Para Pihak Komite Kerangka Kerja Mekong Internasional
Tidak terbatas
Komitmen para pihak untuk mencapai navigasi bebas dan mengembangkan kolam sungai wilayah Mekong.
Angkutan darat
Fasilitasi persetujuan transportasi pengangkutan barang dan penumpang dan transportasi transit
Para pihak pada Persetujuan Sub-wilayah Mekong yang lebih Besar
Tidak terbatas
Untuk memfasilitasi pariwisata dan perdagangan, termasuk transportasi pengangkutan barang dan penumpang antara Negara-negara dalam wilayah dan memajukan transportasi multimodal.
Jasa hukum
Semua kebijakan yang berkenaan dengan ketentuan dari jasa hukum di RDR Laos
Setiap Negara
Tidak terbatas
Untuk menjaga pilihan yang telah ada.
Sistem Reservasi Komputer
Atas ketentuan Persetujuan Bilateral Jasa Udara
Semua Negara yang menandatangani persetujuan bilateral mengenai jasa udara dengan Laos, saat ini Negaranegara tersebut antara lain: - Indonesia
Tanggal berakhir atau berakhirnya persetujuan bilateral mengenai jasa udara. Akan ditinjau ulang untuk
dj
pp
.d e
Produksi jasa audiovisual, distribusi dan proyeksi pekerjaan sinematografi dan program televisi
Deskripsi kebijakan yang menunjukkan pertentangan dengan Pasal II
pk
Sektor atau subsektor
12
Ketentuan yang menciptakan kebutuhan untuk pengecualian
AK-ATS/SC1/LAO www.djpp.depkumham.go.id
h um
tujuan pembangunan lebih lanjut
pada
Semua Negara
Tidak terbatas
Kebijakan yang mempengaruhi pemasokan perbankan dan jasa keuangan lainnya akan diberikan atas dasar yang menguntungkan dengan Negara-negara yang memiliki persetujuan dengan Laos.
Semua Negara
Tidak terbatas
Jasa audit
.d e
pk
- Malaysia - Kamboja - Singapura - Myanmar - Vietnam - China - Thailand Negara-negara yang terkait jasa dapat dipasok oleh warga negara Laos.
Pemberian ijin harus persetujuan bilateral
pp
Penerbitan Koran
Berdasarkan persetujuan bilateral
dj
Perbankan dan jasa keuangan lainnya
didasarkan
13
Tidak terbatas
AK-ATS/SC1/LAO www.djpp.depkumham.go.id