KEMENTERIAN PANRB PANRB DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR
INDIKATOR HASIL DAN INDIKATOR PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM Oleh: Drs. Rois Solihin, MAP Kabid Fasilitasi Pengembangan Program Anti Korupsi Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi
KOMITMEN untuk WEWUJUDKAN Komitmen Instansi
1
Komitmen Pimpinan (K/L dan Pemda) untuk mewujudkan WBK dan WBBM yang didukung oleh jajarannya yang ditandai dengan PI-LHKPN
Komitmen Unit Kerja
3 Komitmen Individu
2
Komitmen Unit Kerja dlm mendukung (Pimpinan K/L dan Pemda) dalam memenuhi 20 Indikator Proses dan 8 Indikator Hasil untuk meraih predikat WBK maupun WBBM ANALOG 1 = PARTAI 2 = DPD 3 = KADER
1
LHKPN
(SE Nomor 05 Tahun 2012) KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DAN SANGSI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
1.
MENINJAU KEMBALI 4 (EMPAT) SE YANG TELAH DITERBITKAN MENPAN;
2.
MENETAPKAN SK WAJIB LAPOR PEJABAT STRATEGIS/POTENSIAL RAWAN KKN;
3.
MEWAJIBKAN PENGELOLA ANGGARAN DAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.
MEMERINTAHKAN PEJABAT TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA 2 (DUA) BULAN SETELAH PENETAPAN DAN 2 (DUA) TAHUN DALAM JABATAN YANG SAMA, JIKA TIDAK PATUH AGAR DIBERIKAN SANGSI DAN HUKUMAN DISIPLIN;
5.
BAGI PEJABAT YAG TDK TAAT AGAR DITINJAU( (DITUNDA/DIBATALKAN) DAN TIDAK DIUSULKAN KE TPA
6.
MENUGASKAN APIP UNTUK, A. MONITOR KEPATUHAN DAN SE 01 TAHUN 2008 B. BERKOORDINASI DGN UNIT LAIN YG MENGELOLA LHKPN C. MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI KPK
SE LHKPN A. 03/2005 B. 05/2006 C. 16/2006 D. 01/2008
D. BERPERAN AKTIF DALAM MENDUKUNG KPK
SE 01/2013 TTG Pengintegrasian Inpres 5 Tahun 2004 Dgn Perpres 55 Tahun 2012 1.
PELAKSANAAN KORMONEV INPRES 5/2004 TERHITUNG TAHUN 2013 DI ALIHKAN DARI MENPAN-RB KE BAPPENAS
2.
INTI INPRES 5/2004 BERSIH DAN MELAYANI, MAKA MEPAN-RB bersama KPK DAN OMBUDSMAN RI MEMBUAT PROGRAM GERAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK YG DITUANGKAN DLM PERMENPAN 60/2012 TTG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM DI LINGKUNGAN K/L DAN PEMDA
3.
BAGI K/L/P YANG BELUM MENCANANGKAN ZI MENUJU WBK/WBBM DI TAHUN 2012 AGAR MELAKSANAKAN DI TAHUN 2013, Gubernur Mengkoordinasikan Pencanangan Kab/Kota di lingkungannya
4.
PIMPINAN K/L/P AGAR MENGINSTRUKSIKAN APIP SEBAGAI UPI (UNIT PENGGERAK INTEGRITAS) UNTUK MELAKUKAN PEMBINAAN PADA UNIT KERJA CALON WBK/WBBK SEHINGGA BERPREDIKAT WBK/WBBM DAN DAPAT DIJADIKAN GOOD PRACTICE
5.
SBLM DI USULKAN UNIT KERJA CALON WBK/WBBM, AGAR TPI MELAKUKAN SELFT ASSMENT DGN MENGGUNAKAN TEMPLATE KERTA KERJA EVALUASI
6.
PENGAJUAN CALON/WBK/WBBM DISAMPAIKAN PALING LAMBAT TGL 30 AGUSTUS DGN LAMPIRAN BUKTI FISIK DAN HASIL SELF ESSESMENT OLEH TPI DALAM BENTUK CD ATAU FLASDISK
2
INDIKATOR HASIL WBK/WBBM NO
UNSUR INDIKATOR HASIL
WBK
1
Nilai indeks integritas *)
≥7,0
2
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
≥550
3
Persentase kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%)
0%
4
Persentase maksimum temuan in-efektif
3%
5
Persentase maksimum temuan in-efisien
5%
6
Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan keuangan
1%
7
Persentase pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti **)
5%
8
Persentase pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi
0%
WBBM
KETERANGAN
Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan penilaian APIP & BPK
Pengaduan yg telah >60 hari
*) Penerapan menunggu persetujuan dari KPK **) Khusus masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja
PEMENUHAN INDIKATOR PROSES ZI MENUJU WBK/WBBM NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
UNSUR INDIKATOR PROSES BOBOT (%) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas 5 6 Pemenuhan Kewajiban LHKPN Pemenuhan Akuntabilitas kinerja 6 5 Pemenuhan Kewajiban Laporan keuangan 5 Penerapan Kebijakan Disiplin PNS *) Penerapan Kode Etik Khusus 4 6 Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Penerapan whistle blower system Tindak Pidana Korupsi 6 Pengendalian gratifikasi 6 Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) 6 Kegiatan Pendidikan/ Pembinaan & Promosi Anti Korupsi 6 Pelaksanaan saran perbaikan yg diberikan o/ BPK/KPK/APIP 5 Kebijakan pembinaan purna tugas *) 4 Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK 6 Promosi jabatan secara terbuka *) 3 Rekruitment secara terbuka 3 Mekanisme pengaduan masyarakat 6 E-Procurement 6 Pengukuran kinerja individu *) 3 Keterbukaan informasi publik 3 100 %
3
INDIKATOR PROSES YANG DI NILAI
BBT
Pakta Integritas LHKPN Akuntabilitas kinerja Laporan keuangan Kode Etik Khusus whistle blower system
5 6 6 5 4 6
Pengendalian gratifikasi
6
Benturan kepentingan
6
DIKBIN & Promosi Anti Korupsi
6
Saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP
5
Transaksi keuangan yg tdk wajar o/ PPATK
6
Rekruitment secara terbuka
3
Mekanisme pengaduan masyarakat
6
E-Procurement
6
Keterbukaan informasi publik
3
INP YG DI TUNDA
BBT
Kebijakan Disiplin PNS *) Pembinaan purna tugas *) Promosi jabatan secara terbuka *) Pengukuran kinerja individu *)
5 4 3 3
6
Pelayanan Publik )
85
15
TEMPLATE LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) APLIKASI EXEL : 4 SHEET 1. LKE 1 2. LKE UNTUK NILAI PRESENTASE 3. PENJELASAN LKE UNTUK BUKTI FIISIK 4. PENJELASAN LKE SECARA UMUM
PENGISIAN 1. TYPE
Y ATAU T
selain huruf Y atau T akan eror
2. TYPE
abc
selain huruf a,b, atau c akan eror
3. TYPE
abcd
selain huruf a,b,c atau d akan eror
4. UNTUK PENGISIAN HANYA YG BERWARNA HIJAU 5. KOLOM PRESENTASI DALAM INDIKATOR HASIL PENGISIANNYA DILAKUKAN DALAM SHEET TERSENDIRI HASIL AKHIR EVALUASI AKAN KELIHATAN BERIKUT RINCIAN WBK/WBBM/TL
4
PENILAIAN (INDIKATOR PROSES) 1. TERDIRI 20 UNSUR, 2. ADA 4 UNSUR YG DITUNDA PELAKSANAANYA 3. MASING –MASING UNSUR TERDIRI DARI a. PEMENUHAN
DENGAN BOBOT 30 %
b. KUALITAS
DENGAN BOBOT 50 %
c. IMPLEMENTASI
DENGAN BOBOT 20 %
PENILAIAN INDIKATOR HASIL : 1. TERDIRI 8 UNSUR MASING2 UNTUK WBK DAN ATAU WBBM 2. TYPE PENGISIAN ADA DI KOLOM INDEKS DAN PRESENTASI 3. NILAI AKHIR DARI 8 UNSUR HARUS WBBM ATAU WBK 4. JIKA INGIN WWBM SELURUH NILAINYA HARUS WBBM 5. JIKA INGIN WBK SELURUH NILAINYA HARUS WBK 6. JANGAN ADA NILAI YG TIDAK LULUS INI AKAN MENGUGURKAN NILAI WBK MAUPUN WBBM
LKE UNTUK NILAI INDIKATOR HASIL NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TIPE
%
WBBM/WBK/ TIDAK LULUS
INDIKATOR HASIL
800
1
Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik
2
Kerugian Negara yang Belum Diselesaikan
%
3
temuan in-efektif
%
4
temuan in-efisien
%
3%
WBBM
5
Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
%
0%
WBBM
6
Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan
%
0%
WBBM
7
Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Karena KKN
%
0%
WBBM
INDEX
0% 2%
WBBM WBBM WBBM
5
Lembar PERHITUNGAN PRESENTASE KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TOTAL NILAI
BOBOT REAL
X
PENJELASAN
Y
Kerugian Negara yg Blm Diselesaikan
-
-
temuan in-efektif
-
-
#DIV/0!
X
Y
JML Kerugian Negara
JML anggaran
JML temuan in efektif
JML anggaran
JML temuan in efisien
JML anggaran
JML pegawai yang dikenai hukuman
JML pegawai
JML Dumas yg belum diselesaikan
JML Dumas
JML pegawai yang dikenai hukuman KKN
JML pegawai
#DIV/0! temuan in-efisien
200,000
1,000,000,000 0.02%
Peg yg Dijatuhi Hukuman Disiplin
-
Dumas yang belum diselesaikan
-
Peg yg Dijatuhi Hukuman Karena KKN
-
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
LKE UNTUK NILAI INDIKATOR PROSES NO A
1 a
KOMPONEN/SUB KOMPONEN B INDIKATOR PROSES
TIPE C
Pilihan BOBOT BOBOT TOTAL BOBOT Jawaban SUB REAL NILAI D E F G H I J
100 30
Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Pemenuhan 1)Sosialisasi PI
y/t
y
1
2)Kesesuaian Dokumen dgn Permen PAN 49/2011
y/t
y
1
3)Telah membentuk Forum Pemantau Independen 4)Telah ada Kode Etik Pemantau Independen b Kualitas 5)Jumlah pegawai yang Pakta Integritas 6)Pegawai di Lantik telah PI secara tepat waktu 7)Kode Etik Sesuai Permen PAN 49/2012 8)FPI sesuai dgn Permen PAN 49/2011 c Implementasi 9)Monev Pakta Secara Berkala 10)Alokasi dana Anti Korupsi 11)Jumlah pegawai yang melanggar subtansi PI 12)Kerjasama dgn FPI dlm Monev PI
y/t
y
1
y/t
y
1
a/b/c/d/e y/t a/b/c y/t
a y a y
1 1 1 1
y/t y/t a/b/c/d/e y/t
y y a y
1 1 1 1
5 Y
5
50
20
HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS (100%)
6
BUKTI FISIK Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Pemenuhan Pegawai telah melakukan penandatanganan Dokumen Dokumen Pakta Integritas Pakta Integritas Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang penetapan wajib penandatanganan Dokumen Pakta SK Integritas di lingkungan instansi Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung penandatanganan Dokumen Pakta Integritas lainnya Kualitas Pegawai/pejabat yang mendapatkan promosi atau mutasi jabatan telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas Dokumen Pakta Integritas, SK Mutasi tepat waktu pada saat pelantikan jabatan Pelaksanaan penandatanganan dan penerapan Pakta Integritas telah mengacu kepada peraturan perundang- Dokumen Pakta Integritas, undangan yang berlaku Kesesuaian Dokumen Pakta Integritas dengan format dan substansi pada PerMenpan dan RB Nomor 49 Tahun Dokumen Pakta Integritas, 2011 Implementasi Unit kerja telah melakukan pengendalian atas Dokumen Pakta Integritas pemenuhan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Unit kerja telah melakukan pengawasan terhadap Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pelaksanaan Dokumen Pakta Integritas Pengawasan Dokumen Pakta Integritas yang disahkan Unit kerja telah melakukan kerjasama dengan unsurunsur masyarakat untuk membentuk Forum Pemantau Dokumen perjanjian/ MoU Independen Unit kerja telah melakukan tindak lanjut hasil pengendalian atas pemenuhan penandatanganan Berita Acara Atasan langsung dan atau UPI Dokumen Pakta Integritas
PENJELASAN UMUM Persentase Kerugian Negara yang Belum Diselesaikan
Nilai kerugian negara yang telah diselesaikan dibagi dengan nilai kerugian negara yang ditemukan
Persentase temuan in-efektif
Nilai temuan in efektif dibagi dengan jumlah anggaran unit kerja
Persentase temuan in-efisien
Nilai temuan in efisien dibagi dengan jumlah anggaran unit kerja
Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Persentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Karena KKN
Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di dalam unit kerja Jumlah pengaduan masyarakat yang belum diselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke unit kerja Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena KKN dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di dalam unit kerja
a, apabila ≥80% indikator tujuan dan sasaran dalam RPJM telah memenuhi kriteria SMART; b. apabila 60%≤ Indikator SMART< 80%; Tujuan/Sasaran tlh berorientasi hasil c. apabila 40%≤ Indikator SMART<60%; d. apabila 20%≤ Indikator SMART<40% e. apabila indikator yang SMART < 20% a, apabila ≥80% tujuan dan sasaran yg ditetapkan telah selaras; b, apabila 60%≤ tujuan dan sasaran selaras < 80%; c, apabila 40%≤ tujuan dan sasaran selaras <60%; Tujuan/Sasaran selaras d, apabila 20%≤ tujuan dan sasaran selaras < 40% e, apabila tujuan dan sasaran selaras < 20%
7
1
PEMENUHAN PAKTA INTEGRITAS
• PENANDATANGANAN DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS MERUPAKAN TITIK AWAL DIMULAINYA PEMBANGUNAN ZI M7 MBK/WBBM • DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DAN SELURUH PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN /LEMBAGA DAN PEMDA Mengacu pada: 1. INPRES NO. 9/2011 2. INPRES NO. 17/2011 3. PERMEN PAN DAN RB NOMOR 49 TAHUN 2011 TTG PEDUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN K/L DAN PEMDA.
2
PEMENUHAN LHKPN
PEMENUHAN KEWAJIBAN LHKPN MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA STRATEGIS PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENERAPAN AZAS TRANSPARANSI BAGI APARATUR NEGARA. MENGACU KEPADA : 1. Psl 2 dan Psl 5 ayat (2) dan (3) UU No. 28 Th 1999 ttg PNB&B - KKN; 2. Psl 13 hrf a UU No. 30 Th 2002 ttg KPK; 3. SE Men PAN No. 03/2005 ttg LHKPN; 4. SE Men PAN No. 05/2006 ttg LHKPN; 5. SE Men PAN No. SE. 16/2006 ttg TL Penyampaian LHKPN; 6. SE Men PAN No. SE. 01/2008 ttg Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan PNS Dlm Jabatan; 7. SE Men PAN No. SE. 05/2012 ttg Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
8
3
PEMENUHAN AKUNTABILITAS KINERJA
PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA, DAN EVALUASI KINERJA UNTUK PENGGUNAAN SUMBER DAYA ORGANISASI DLM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN, BAIK JANGKA MENENGAH MAUPUN JANGKA PENDEK.
Mengacu pada: 1. PP No. 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Inpres No.7/1999 ttg SAKIP; 3. Kepmen. PAN No. 135/2004 ttg Pedum Evaluasi LAKIP; 4. Permen PAN dan RB No.29/2010 ttg Ped Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP; 5. Permen PAN dan RB No.25/2012 ttg Juklak Evaluasi AKIP.
4
PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN KETENTUAN PELAPORAN KEUANGAN YANG SERAGAM MENJAMIN KETERTIBAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, SEHINGGA INFORMASI KEUANGAN INSTANSI DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT UNTUK MEMANTAU, MENGAWAL, DAN MENGAWASI TERJADINYA INDIKASI PENYIMPANGAN SECARA EFEKTIF. Mengacu pada: 1. UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara; 2. UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara; 3. PP No. 71/2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Permen Dagri No. 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dgn Permen Dagri No. 21/2011.
9
5
PENERAPAN DISIPLIN PNS
KESANGGUPAN PNS UNTUK MENAATI KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI LARANGAN YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN/ATAU PERATURAN KEDINASAN YANG APABILA TIDAK DIIKUTI ATAU DILANGGAR DIJATUHI HUKUMAN. Mengacu pada: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 2. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan perundang-undangan ini baru diundangkan dan pada saat ini masih dalam proses revisi. Oleh karena itu, dalam pedoman ini belum digunakan sebagai unsur program pembangunan ZI.
6
PENERAPAN KODE ETIK KHUSUS
1. PEDOMAN SIKAP, TINGKAH LAKU, DAN PERBUATAN PEGAWAI DI DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA DAN PERGAULAN HIDUP SEHARI-HARI. 2. TERMASUK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN ORGANISASINYA
Mengacu pada: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku khusus bagi pegawai pada instansi tertentu; 2. Peraturan tentang kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan instansi masing-masing yang ditetapkan oleh Pimpinan K/L dan Pemda dengan memperhatikan karakteristik masing-masing instansi.
10
7
PENERAPAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (PUBLIK) BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YG DISELENGGARAKAN SECARA PRIMA. Mengacu pada: 1. UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik; 2. PP No. 96/2012 ttg Pelaksanaan Pelayanan Publik 3. Per.MenPAN dan RB No. 36 Tahun 2012 ttg Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 4. Per.MenPAN dan RB No. 38 Tahun 2012 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. 5. Per.MenPAN dan
RB
No.
66
Tahun
2012
ttg
Pedoman
Penilaian
Kinerja/Penanggungjawab .
8
PENERAPAN WHISTLEBLOWER SYSTEM TIPIKOR
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI (WHISTLEBLOWER SYSTEM) UNTUK MENINDAKLANJUTI LAPORAN DAN MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN THP PELAPOR.
Mengacu pada: 1. UU No. 13 Tahun 2006 ttg Perlindungan Saksi dan Korban; 2. SE MA No. 4 Tahun 2011 ttg Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collabolator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu; 3. SE Menteri PAN dan RB No. 08 Tahun 2012 ttg Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan K/L dan Pemda.
11
9
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFIKASI ADALAH PEMBERIAN UANG, BARANG, RABAT (DISCOUNT), KOMISI, PINJAMAN TANPA BUNGA, TIKET PERJALANAN, FASILITAS PENGINAPAN, PERJALANAN WISATA, PENGOBATAN CUMA-CUMA, DAN FASILITAS LAINNYA, BAIK DITERIMA DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI DAN YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA ELEKTRONIK ATAU TANPA SARANA ELEKTRONIK. Mengacu pada: 1. Psl 12B dan 12C UU No. 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dgn UU No. 20 Tahun 2001; 2. Psl 13 huruf b UU No. 30 Tahun 2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. SE Menteri PAN dan RB No. 9 Tahun 2011 ttg Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI dalam Rangka Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 H.
10
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
MERUPAKAN UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA
KORUPSI,
HUBUNGAN
YANG
PRIBADI
DISEBABKAN
DLM
KEGIATAN
OLEH
KEDEKATAN
TERTENTU
YANG
BERKAITAN DGN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN/ATAU SUMBER DAYA ORGANISASI LAINNYA.
Mengacu pada: 1. Per.MenPAN dan RB No. 37 Tahun 2012 ttg Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
12
KEGIATAN PENDIDIKAN/PEMBINAAN DAN PROMOSI ANTI KORUPSI
11
MERUPAKAN RANGKAIAN KEGIATAN SOSIALISASI, PELATIHAN, DAN
AKSI/KAMPANYE
ANTI
KORUPSI
YG
BERTUJUAN
MENGGUGAH SEMANGAT ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEGAWAI.
Mengacu pada: 1. Instruksi Ke-10 Inpres No. 5 Tahun 2004 ttg Percepatan Pemberantasan Korupsi yg mewajibkan pimpinan K/L dan Pemda meningkatkan
pembinaan
dan
pengawasan
dlm
rangka
meniadakan perilaku koruptif di lingkungan instansi masingmasing.
12
PELAKSANAAN SARAN PERBAIKAN YANG DIBERIKAN OLEH BPK/KPK/APIP
KEGIATAN INI MERUPAKAN TINDAK LANJUT ATAS SARAN-SARAN PERBAIKAN DARI BPK/KPK/APIP.
Mengacu pada: 1. PP No. 60 Tahun 2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mewajibkan APIP memantau dan mendorong tindak lanjut hasil pengawasan ekstern dan intern Pemerintah; 2. Per.Men PAN No. 09 Tahun 2009 ttg Pedoman umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 3. SE No. 13 Tahun 2011 ttg Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti di Lingkungan Instansi Pemerintah.
13
13
PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PURNA TUGAS MENGATUR
KEGIATAN
DI
LINGKUNGAN
SUATU
INSTANSI
PEMERINTAH, YG BOLEH DAN YG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH MANTAN PERSONIL: •
BERSTATUS PENSIUN
•
AKTIF NAMUN TELAH BERALIH TUGAS KE INSTANSI LAINNYA, TUJUANNYA MENGHINDARI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI.
• Sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan. • Oleh karena itu, dalam Pedoman ini belum dapat dijadikan salah satu unsur pembangunan Zona Integritas.
14 PENERAPAN KEBIJAKAN PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROFIL OLEH PPATK PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MEMINTA KPD PPATK UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN YG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI DI LINGKUNGANNYA YG AKAN DIPROMOSIKAN SEBAGAI PEJABAT ESELON I DAN ESELON II. TUJUAN: MENGHINDARI ADANYA PEJABAT YG DIPROMOSIKAN TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Mengacu pada: 1. UU No. 8 Tahun 2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 2. SE Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 ttg Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan.
14
15
REKRUTMEN SECARA TERBUKA
DILAKUKAN SECARA JUJUR, OBJEKTIF, DAN TRANSPARAN TUJUAN: MENJARING SDM APARATUR YANG BERKUALITAS SEJAK AWAL KARIR PNS.
Mengacu pada: 1. PP No. 98 Tahun 2000 ttg Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; 2. Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 11 Tahun 2002 ttg Perubahan Atas PP No. 98 Tahun 2000.
16
PROMOSI JABATAN SECARA TERBUKA
TUJUAN : MENDAPATKAN SDM YANG BERKUALITAS YG BERASAL DR LINGKUNGAN INTERNAL ATAUPUN EKSTERNAL MELALUI KOMPETISI YANG SEHAT, TERUTAMA UNTUK JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II. PROMOSI JABATAN ESELON I & ESELON II YG BERASAL DARI EKSTERNAL DILAKSANAKAN APABILA DI LINGKUNGAN INTERNAL TDK TERDAPAT PNS YG MEMPUNYAI KOMPETENSI SESUAI DGN JABATAN YG AKAN DIISI. Mengacu pada: 1. UU No. 43 Tahun 1999 ttg Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974; 2. PP No. 100 Tahun 2000 ttg Pengangkatan PNS dlm Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; 3. Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 ttg Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000. • Sampai saat ini baru diterapkan sebagai uji coba pada Kementerian PAN dan RB serta beberapa LPNK yang berada di bawah koordinasi Kementerian PAN dan RB. • Oleh karena itu, dalam pedoman ini, belum dijadikan salah satu indikator proses pembangunan Zona Integritas.
15
17
MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT
DIKHUSUSKAN KEPADA MASALAH MALADMINSTRASI.
Mengacu pada: 1. UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik; 2. Per.MenPAN No. PER/05/M.PAN/4/2009 ttg Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 3. Peraturan perundang-undangan lainnya
yang sejalan dengan
ketentuan dalam item 1 dan item 2 tersebut di atas.
18
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)
TUJUAN : MENINGKATKAN TRANSPARANSI, EFISIENSI, KEHEMATAN, DAN EFEKTIFITAS PENGADAAN BARANG/ JASA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.
Mengacu pada: 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011.
16
19
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU SESUAI DGN KETENTUAN YANG BERLAKU.
TUJUAN: MENDORONG PENINGKATAN PERAN, KOMPETISI, & KEMAMPUAN INDIVIDU DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI.
Mengacu pada: 1. PP No. 46 Tahun 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS. 2. Sesuai dgn Psl 33 dlm PP No. 46 Tahun 2011 disebutkan bahwa PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yg mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Oleh karena itu, dalam pedoman ini, belum menjadi salah satu indikator pembangunan Zona Integritas.
20
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TUJUAN:
MENINGKATKAN TRANSPARANSI DLM PENYELENGGARAAN NEGARA
TERMASUK
DLM
PENGELOLAAN
ANGGARAN
SEHINGGA DPT MENDORONG PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.
Mengacu pada: 1. UU No. 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik.
17
Terima Kasih
[email protected];
[email protected] O81288099195 ; 081806283555; 02171076555
18
