Rengkuh Target. Air Minum dan Sanitasi. Rangkum Solusi, Menteri PU Resmikan Infrastruktur Permukiman Jawa Timur 13

Menteri PU Resmikan Infrastruktur Permukiman Jawa Timur

13

Edisi 05/Tahun XII/Mei 2014

Filipina Pelajari REKOMPAK Tangani Pasca Topan Haiyan

27

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Rangkum Solusi,

Rengkuh Target

Air Minum dan Sanitasi

LENSA CK • Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen Cipta Karya, 9 Mei 2014

daftar isi

Edisi 054Tahun XII4Mei 2014

Berita Utama Solusi, 4 Rangkum Rengkuh Target Air

Minum dan Sanitasi

IT PDAM 8 Sistem Kota Malang Pukau

Stakeholders IIWW 2014

liputan khusus Para 10 Saat Champion

PNPM Mandiri Bertemu

4

info baru

17

Jambore Sanitasi 2014 “Sanitasi Mendukung Air dan Energi yang Berkelanjutan”

24

& Melinda Gates 19 Bill Foundation Susul ADB Benahi Sanitasi Asia

Arsitek 21 Profesionalisme dan Tantangan Pembangunan di NTT

25

SBY Apresiasi 24 Presiden Selesainya Balai Kirti Istana Bogor

PU 25 Kementerian Ajak Semua Elemen

Masyarakat Kelola Air dan Energi

Karya 29 Cipta Tingkatkan

Keterbukaan Informasi Publik

27 29

dari Dana CSR 30 IPA PT. Adaro Indonesia di Kabupaten HSU Diresmikan

inovasi PU 31 Kementerian Mulai Bangun SPAM Pasigala Sulteng 600 Liter/detik

Penataan 32 Sayembara Kawasan Gili Iyang

Madura Tetapkan Tiga Juara Sampah Regional Legok Nangka

2

30

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoDanny Sutjiono, Dadan Krisnandar, M. Maliki Moersid, Pemimpin RedaksiHadi Sucahyono, Adjar Prajudi, Tamin MZ. Amin, Dian Irawati, Sudarwanto Nugroho Tri Utomo Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Pemimpin Redaksi Bagian Produksi Sri Murni Edi K, Sudarwanto Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Redaksi Chandra RP. Situmorang, Penyunting Fajar Santoso, IlhamBuchori Muhargiady, Bhima Dhananjaya, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Bagian Produksi Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Pidekso Elkana Catur H.,Danang Dian Ariani, Djati Waluyo Widodo Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, Joni SantosoHadi Sucahyono, Dwityo A. Soeranto, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Kontributor RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dwityo Soeranto, R. MulanaSyamsul MP. Sibuea, Respati,A. Joerni Makmoerniati, Hadi, M. Sundoro, Dian Irawati, Nieke Nindyaputri, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Prasetyo, Oloan MS., Hosen Utama, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Aswin G. Sukahar, TM. Hasan, Kusumawardhani, RudiSyaiful A. Arifin, Endang Setyaningrum, Ade Rachman, Aryananda Sihombing, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Dian Suci Hastuti. Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, Alamat Redaksi M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Email Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, [email protected] Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi website http://ciptakarya.pu.go.id Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 twitter Email @ditjenck [email protected]

Cover : Menteri Pekerjaan Umum membuka Stakeholders Forum IIWW di Surabaya 21 Mei 2014 (Foto : Buchori) Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Forum Stakeholder Air Minum dan Sanitasi Simpulkan Optimisme Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan kementerian terkait telah sukses menyelenggarakan pertemuan awal untuk pelaku air minum dan penyehatan lingkungan yang disebut dengan Stakeholder’s Forum (SF) pada tanggal 21 - 23 Mei 2014 di Grand City Convex, Surabaya. Meskipun disebut langkah awal pemerintah untuk mempersiapkan pelaksanaan Indonesia International Water Week yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2015, namun terselip optimisme pencapaian di balik pembahasan berbagai isu dan solusi kreatif dalam menghadapi target post MDGs 2015 yang dihimpun dengan baik. Enam isu penting yang mengemuka dalam SF-IIWW, yaitu persoalan keterbatasan air baku, peningkatan kapasitas dan kompetensi, inovasi teknologi, komitmen para pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan pendanaan yang berkelanjutan. Semakin sulitnya memperoleh air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, forum tersebut masih menyuarakan tuntutan yang kuat agar Pemerintah melakukan intervensi, sehingga ada jaminan dan kepastian ketersediaan air baku dan air minum. Upaya pengamanan lingkungan secara terkendali harus diikuti oleh pemilihan strategi yang tepat dalam memelihara lingkungan hidup yang terintegrasi, sehingga dapat menjamin pemenuhan kebutuhan air yang berkelanjutan. Terkait dengan kapasitas dan kompetensi, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM lembaga operator layanan air minum. Dua hal itu amat menentukan dalam meningkatkan kualitas layanan air minum bagi masyarakat. Selama tiga dasawarsa terakhir, pembangunan air minum dan sanitasi terus dilaksanakan. Secara matematis, upaya pemenuhan target akses air minum dan sanitasi 100% pada tahun 2019 (lima tahun ke depan) adalah dua kali lipat capaian 10 tahun sebelumnya. Tercatat sejak 2004-2013, pemerintah telah meningkatkan pelayanan air minum layak dari 25,44% menjadi 67,73% (sasaran MDGs 2015 68,87%), dan akses sanitasi dari 21,58% menjadi 59,7% (sasaran MDGs 2015 62,41%). Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum dan sanitasi. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan, penguatan kelembagaan, keberlanjutan penyediaan air baku, peran serta swasta dan masyarakat, serta penerapan inovasi teknologi. Komitmen baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemda mutlak diperlukan. Disamping itu, keberhasilan pencapaian target memerlukan komunikasi dan kerjasama baik dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri. (Teks : Buchori)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id


3

berita utama

Rangkum Solusi, Rengkuh Target Air Minum dan Sanitasi Setelah hampir dipastikan akan meraih target pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) bidang air minum dan sanitasi pada tahun 2015, Indonesia pun tancap gas untuk meraih target lebih menantang, yaitu 100% perlayanan dua bidang tersebut pada tahun 2019. Langkah awal adalah mengumpulkan para stakeholder untuk menghimpun terobosan dalam menghadapi isu-isu strategisnya.

S

ejumlah kalangan memadati Grand Ball Room gedung Grand City Convex Kota Surabaya, 21 Mei 2014. Mereka terdiri dari para pakar, pemangku kebijakan, akademisi, pengamat, pegiat, dan praktisi air minum dan sanitasi. Mereka menyatu dalam semarak Stakeholder’s Forum of Indonesia International Water Week 2014 yang mengangkat tema Creative Solutions on Water and Sanitation Development towards Sustainable Human Settlements. Forum itu dihadiri para pemangku kepentingan di bidang air minum dan sanitasi dari berbagai negara di Asia, Eropa, Australia dan Amerika, sedangkan pameran Indowater dihadiri oleh 200 peserta dari 20 negara, di antaranya China, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Pada saat bersamaan digelar pula Seminar Pemanfaatan Teknologi Bidang Air Minum dan Sanitasi. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membuka forum tersebut dengan harapan besar suksesnya target forum ini. Penampilan kemilau dari tarian tradisional Jawa Timur “Sparkling” menambah kemeriahan pembukaan yang dihadiri lebih dari 500 orang undangan, peserta forum, pengamat dan panitia. Pada hari pertama Forum Stakeholder IIWW 2014, Rabu (21/5/2014) diisi dengan dua sesi diskusi panel dan satu Froum Group Discussion (FGD). Sesi pertama membahas topik tentang perubahan iklim dan keterkaitannya dengan ketersediaan sumber daya air baku dan keberlanjutannya, sedangkan sesi kedua berupa FGD mencoba menggali solusi kreatif untuk membangun konsep pelestarian sumber daya air. Sedangkan sesi ketiga yang berlangsung hingga petang hari, panel membahas mengenai perihal efisiensi yang berkaitan

4

dengan konsep manajemen penyediaan air minum serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan masih tingginya kehilangan air dan terjadinya pemborosan energi dalam pengelolaan dan tata kelola air minum oleh operator layanan air minum. Target Menantang Indonesia menargetkan 100 persen akses air minum dan sanitasi aman pada tahun 2019 meskipun untuk mencapai target itu membutuhkan pendanaan yang sangat besar dan dipastikan akan menghadapi tantangan sangat. Tatangan tersebut terkait jumlah penduduk yang sangat besar, persebaran penduduk yang tidak merata dan ada di pulau-pulau kecil dan terpencil, dan ketersediaan sumber air baku yang juga tidak merata di setiap wilayah. “Namun target itu harus dicapai karena merupakan amanat Undang Undang No 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025,” kata Djoko Kirmanto. Menteri PU menambahkan, tantangan berat lainnya yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan target 100 persen akses aman air minum dan sanitasi adalah adanya perubahan iklim, arus urbanisasi yang tinggi, dan perkembangan ekonomi yang menuntut meningkatnya kebutuhan akan air dan energi. “Bahkan di sisi lain, meningkatnya kebutuhan air dan energi menyebabkan meningkatnya limbah dan polusi yang semakin besar, dan hal itu mengakibatkan terjadinya pengambilan air tanah yang berlebihan, penurunan kualitas lingkungan, dan pencemaran sumber air baku,” kata Djoko Kirmanto. Dikemukakan, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu untuk mengatasi

Foto : Buchori

Foto : Buchori

berita utama

Menteri PU menjelaskan program dan capaian bidang air minum, sanitasi, dan penanganan kumuh kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

penurunan kualitas dan kuantitas sumber air tersebut. Sistem pengelolaan itu mampu mengatur pemanfaatan dan konservasi sumber daya air dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan untuk mengoptimalkan penggunaan air bagi kesejahteraan masyarakat. Djoko Kirmanto mengatakan bahwa Indonesia selama ini terus melakukan berbagai upaya besar untuk meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi bagi masyarakat. Hal itu, menurutnya, juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memenuhi target Millennium Development Goals (MDGs) 2015, yaitu mencapai akses aman air minum sebesar 68,87 persen dan sanitasi sebesar 62,41 persen di akhir tahun 2015.

“Peningkatan akses aman air minum sebesar 25,44 persen dan sanitasi sebesar 21,58 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sejak tahun 2004 hingga tahun 2013 adalah bukti dan upaya nyata yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia, sehingga di akhir tahun 2013, kondisi akses aman air minum adalah 67,73 persen dan sanitasi sebesar 59,7 persen,” kata Menetri PU. Djoko Kirmanto menyambut baik penyelenggaraan Forum Stakeholder dan Pameran Indowater di Surabaya, sehingga setiap pemangku kepentingan di bidang air minum dan sanitasi di kawasan Asia Pasifik dapat bertukar informasi dan bertukar pikiran mencari solusi kreatif dan terbaik untuk memajukan pembangunan air minum dan sanitasi. Bukan hanya untuk Indonesia saja, tetapi juga untuk masyarakat di negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. “Air dan sanitasi merupakan hal yang mutlak dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Di kawasan Asia Pasifik, dalam 20 tahun terus mengalami peningkatan, yaitu meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum sebesar 18 persen dan lebih dari 12 persen rumah tangga memperoleh fasilitas sanitasi layak,” katanya. Namun demikian, menurut Djoko, saat ini di kawasan Asia Pasifik, lebih dari 400 juta orang (9,52 persen) masih belum mendapatkan akses terhadap air minum dan lebih dari 1,7 miliar (40,48 persen) orang belum menikmati fasilitas sanitasi yang layak, dan lebih dari 792 juta orang masih melakukan buang air besar sembarangan. Optimistis Tercapai Dirjen Cipta Karya, Kementerian Umum, Imam S. Ernawi optimistis target akses air minum aman (universal acces) sebesar 100 persen di akhir tahun 2019 akan tercapai. Kendati diakuinya membutuhkan


5

berita utama

para pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan pendanaan yang berkelanjutan. Danny menegaskan, semakin sulit memperoleh air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka ada tuntutan yang kuat agar Pemerintah melakukan intervensi, sehingga ada jaminan dan kepastian ketersediaan air baku dan air minum. Dikemukakan, upaya pengamanan lingkungan secara terkendali harus diikuti oleh pemilihan strategi yang tepat dalam memelihara lingkungan hidup yang terintegrasi, sehingga dapat menjamin pemenuhan kebutuhan air yang berkelanjutan. Pada bagian lain kesimpulannya, terkait dengan kapasitas dan kompetensi, menurut Danny, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM lembaga operator layanan air minum. Dua hal itu amat menentukan dalam meningkatkan kualitas layanan air minum bagi masyarakat. “Sehatnya tidaknya PDAM dan seberapa tinggi kualitas layanannya sangat ditentukan oleh kompetensi institusi dan SDM. Di Indonesia, sangat mungkin salah satu solusi yang harus diambil adalah dengan memberikan insentif atau penghargaan bagi para pengelola air minum. Kami meyakini, air bagus saja tidak cukup, karena sesungguhnya masyarakat sangat menuntut layanan yang prima,” katanya.

Intervensi Pada bagian lain Danny Sutjiono menyatakan, pada kondisi adanya permasalahan dalam penyediaan dan pembangunan sektor air minum untuk masyarakat, maka dibutuhkan intervensi yang lebih kuat dari Pemerintah untuk memastikan adanya ketersediaan air. “Bagaimanapun air minum merupakan hal yang mutlak dibutuhkan dan merupakan kebutuhan dasar manusia. Artinya, pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat menjadi sebuah keharusan,” kata Danny Sutjiono ketika menyampaikan rangkuman tujuh sesi panel (wrap up session). Berdasarkan rangkuman hasil diskusi panel pada tujuh sesi yang telah berlangsung, katanya, diperoleh enam isu penting yang mengemuka, yaitu persoalan keterbatasan air baku, peningkatan kapasitas dan kompetensi, inovasi teknologi, komitmen

Upaya Pemerintah Dalam dua dasawarsa terakhir ini (1993-2013), Indonesia terus melaksanakan program nasional yang meluas di bidang air minum dan sanitasi, mengingat begitu pentingnya air minum yang sehat dan kondisi sanitasi yang layak bagi kehidupan manusia. “Selain melaksanakan perluasan sistem yang ada, pembangunan sistem penyediaan air minum yang baru dan instalasi pengolahan air limbah juga terus dilakukan, diikuti berbagai program peningkatan kapasitas bagi lembaga operator pelayanan air minum dan air limbah,” kata Danny. Sedangkan untuk mengatasi pembiayaan yang terbatas, menurutnya, Kementerian PU telah berusaha untuk meningkatkan partisipasi dari sektor swasta melalui Program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam berbagai proyek air minum dan

6

Foto : Buchori

Foto : Dit. PAM

kerja keras seluruh pemangku kepentingan di sektor air minum, termasuk ketersediaan dana sangat besar, yaitu mencapai Rp 274,8 triliun. “Pendanaan sebesar itu tidak dapat ditanggung sendiri oleh Pemerintah, namun harus didukung oleh para pemangku kepentingan lain, yaitu pemerintah daerah, PDAM, pihak swasta dan masyarakat,” katanya. Kementerian PU akan terus mendorong partisipasi para pemangku kepentingan di sektor air minum, yaitu pemerintah daerah, pengelola air minum, pihak swasta, kalangan perbankan nasional, lembaga internasional dan negara donor, serta masyarakat. “Dari kebutuhan dana sebesar Rp 274,8 triliun, saya memperkirakan 45 persennya dari APBN, sedangkan sisanya akan diperoleh dari sumber lain. Tentu harus ada sumber pembiayaan dari luar APBN,” kata Dirjen Cipta Karya. Direktur Pengembangan Air Minum (PAM), Danny Sutjiono mengatakan, paling tidak ada tiga isu strategis dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di Indonesia, yaitu aspek kelembagaan operator layanan air minum, aspek pembiayaan, dan aspek ketersediaan air baku. Menurut Danny, pada aspek kelembagaan, peningkatan tata kelola dalam penguasaan air minum dan sanitasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dan efisiensi pengelolaan. “Angka kehilangan air masih tinggi, lebih dari 20 persen, bahkan di beberapa PDAM ada yang mencapai 40 persen, yang mengakibatkan terjadinya pemborosan energi dan kerugian yang tidak sedikit. Sementara itu, tarif air minum yang rendah juga mengakibatkan perusahaan operator layanan air minum terus mengalami kerugian, sehingga sulit bagi mereka untuk dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat,” katanya. Kemudian pada aspek pembiayaan, harus ditemukan solusi tepat untuk mencari alternatif pembiayaan, sehingga upaya untuk membangun sistem penyediaan air minum dan sanitasi layak, termasuk meningkatkan layanan dan pengelolaannya tidak hanya mengandalkan dana dari Pemerintah saja. Menurut Danny Sutjiono, dibutuhkan berbagai inovasi untuk mengembangkan pola pembiayaan melalui Public Private Partnership (PPP) dan pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih luas. Sedangkan dari aspek ketersediaan air baku, menurut Direktur PAM, dibutuhkan inovasi untuk penggunaan air baku yang lebih hemat dengan terbatasnya air baku yang tersedia, khususnya di pulau-pulau kecil. Di sisi lain, penurunan kualitas air baku juga menuntut inovasi teknologi yang efisien dan tidak menambah biaya pengolahan air.

Foto Atas : Instalasi Pengolahan Air (IPA) Aetra Tangerang hasil Kerjasama Pemerintah Swasta Foto Bawah : Duta Sanitasi Nasional 2013 Bella Puspita asal Kediri Jawa Timur berorasi singkat di depan Stakeholder’s Forum IIWW

berita utama sanitasi. Bahkan Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan beberapa peraturan dan keputusan yang membuka peluang besar bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, antara lain dengan memberikan dukungan garansi dari pemerintah. Berbagai program yang telah dilakukan itu, kata Imam, memberikan bukti nyata yang menggembirakan, misalnya meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang menjalankan praktik hidup sehat dan meningkatnya akses air minum aman bagi masyarakat dari 37 persen pada tahun 1993 menjadi 67,73 persen pada tahun 2013. Pada bagian lain, Imam juga mengemukan dua program program lain yang sangat penting dan telah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan akses air minum aman dan sanitasi yang layak, yaitu Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). “Melalui kedua program tersebut kami melaksanakan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi berbasiskan masyarakat. Kami percaya dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di dua sektor itu, maka akan ada jaminan keberlanjutan program karena masyarakat telah dilibatkan dan merasa memiliki program tersebut,” kata Imam.

Foto : Aji

Inovasi Teknologi Danny Sutjiono juga menggarisbawahi strategisnya inovasi teknologi sebagai alat penting untuk mencapai kualitas kinerja pengelolaan air minum yang lebih baik. Diakuinya penerapan teknologi dalam pengelolaan air minum di Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain, hal ini karena ada anggapan penerapan IT itu sesuatu yang mahal dan sulit dilaksanakan. Padahal menurutnya, berdasarkan pengalaman di negaranegara maju, pemanfaatan inovasi teknologi dapat menurunkan penggunaan energi dan tingkat kehilangan air. Menurut Danny,

pemborosan energi dan tingkat kehilangan air yang tinggi menjadi salah satu bukti tidak efisiennya lembaga operator layanan dalam mengelola air minum. Ia juga menyoroti komitmen para pemangku kepentingan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan air minum yang dinilainya masih belum optimal. Mutlak bagi Pemerintah untuk menempatkan program air minum dan sanitasi layak sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan nasional, kemudian sektor swasta harus mampu memberikan dukungan dalam penerapan teknologi baru, termasuk mengarahkan dana CSR untuk pembangunan air minum dan sanitasi. Pemerintah juga harus terus berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga ketersediaan air dan melakukan penghematan air. “Kesimpulan lain yang muncul ke permukaan adalah dibutuhkannya kepemimpinan yang kuat sehingga mampu mendorong peningkatan kompetensi para pengelola untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta dapat membangun kesadaran masyarakat dalam penghematan air dan praktik sanitasi yang lebih baik,” kata Danny Sutjiono. Isu terakhir yang mengemuka dalam panel-panel di setiap sesi, menurut Danny, adalah bagaimana caranya memperoleh dana yang berkelanjutan untuk penyediaan dan pengembangan air minum dan sanitasi. Menurutnya, ada beberapa alternatif pembiayaan yang dapat dipilih, di antaranya adalah mengoptimalkan secara efektif bantuan dari luar Indonesia (output based aid/OBA), menaikkan tarif air (full cost recovery), dana pinjaman dengan jaminan dari pemerintah daerah, dan regulasi yang kuat untuk Public Private Partnership (PPP). “Alternatif lain dalam pembiayaan adalah pemanfaatan Corporate Social Responsibility yang lebih luas dan membangun kerja sama yang kokoh antara PDAM dengan PDAM lainnya,” kata Danny Sutjiono. (Teks : bcr/Ditpam/yss) Direktur Pengembangan Air Minum (kanan) saat mendampingi Walikota Malang membuka keran air program Hibah Air Minum


7

berita utama

Penerapan teknologi informasi yang terintegrasi dengan SIG (Sistem Informasi Geografis) oleh PDAM Kota Malang berhasil memukau para peserta forum stakeholder Indonesia International Water Week (IIWW) 2014, saat berkunjung ke kantor PDAM Kota Malang, Jumat (23/5).

S

istem tersebut telah digunakan dalam manajemen proses pemasangan pelanggan baru, billing system, Tutup Meter Sementara (TMS) maupun Tutup Tetap (TT), Sistem Pengaduan, mendeteksi kebocoran, rekondisi jalan, e-office dan lainnya. Dengan sistem ini banyak sekali peningkatan kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan kepada konsumen/masyarakat. PDAM Kota Malang dipilih sebagai lokasi tujuan kunjungan lapangan karena memiliki banyak keunggulan sehingga para peserta dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang berbagai hal dalam penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat. Saat ini, PDAM kota Malang telah mampu melayani 76% penduduk kota Malang dengan sistem perpipaan. Dalam melakukan pengelolaan untuk memberikan pelayanan yang menjamin K4 yaitu Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas dan Keter jangkauan SPAM. Direktur Teknik PDAM Kota Malang, Teguh Cahyono menjelaskan bahwa pengembangan sistem IT dan SIG mem butuhkan proses dan kerja keras selama kurang lebih 3 tahun dan membutuhkan SDM IT yang berkulitas. “Saat ini kami telah merasakan manfaat dari penerapan sistem IT dan SIG yang tentunya sangat menghemat waktu, tenaga, biaya dan keakuratan datanya sangat baik” jelas Teguh. Selain penerapan program Informasi teknologi yang terintegrasi dengan SIG, PDAM Kota Malang juga telah menerapkan sistem efisiensi energi yang mampu menghemat pengeluran untuk listrik sebesar Rp4,2 Miliar dari tahun 2006 – 2009, menerapkan NRW (non revenue Water) yang mampu menurunkan tingkat kehilangan air dari semula 41% pada tahun 2010 menjadi 26 % di tahun 2013 dan mewujudkan Zona Air Minum Prima (ZAMP) yang kualitas airnya adalah air siap minum. ZAMP saat ini telah diterapkan pada 60% area pelayanan PDAM Kota Malang. Para peserta forum stakeholder Indonesia International Water Week (IIWW) 2014 tampak terkesan dengan berbagai inovasi nyata yang diwujudkan dalam berbagai lini bisnis PDAM kota Malang. Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Air

8

Foto : Buchori

Sistem IT PDAM Kota Malang Pukau Stakeholders IIWW 2014

Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi mendapatkan penjelasan penerapan Sistem IT PDAM Kota Malang.

Minum, Oloan MS, saat mendampingi para peserta mengharapkan inovasi tersebut dapat dicontoh daerah lain di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya tentu akan terus mendukung dengan berbagai kebijakan dan program agar target pelayanan air minum 100% pada tahun 2019 dapat tercapai. (Eko Febrianto/Staf Satker Randal Jawa Timur) Stakeholders IIWW Kunjungi Infrastruktur Cipta Karya di Malang Dalam rangkaian acara Stakeholders Forum of Indonesia International Water Week (SF IIWW), peserta mengunjungi beberapa infrastruktur bidang Cipta Karya di Malang, Jumat (23/05). Field trip tersebut bertujuan mempelajari best practices pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yaitu TPST 3R, IPAL Komunal dan Badan Pengelola Sarana Air Bersih Sumber Maron. Kunjungan diawali ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). TPST 3R mampu menyisakan 16% sampah untuk dibuang ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah. TPST 3R tersebut merupakan wujud dukungan Ditjen Cipta Karya pada model pengelolaan sampah berbasis masyarakat. “Keberadaan TPST 3R di sini sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat dan mendukung tercapainya target pelayanan persampahan,” kata Supadi, Ketua KSM di TPST Desa Mulyo Agung. Menurut Supadi, kunci sukses dalam mengelola sampah pada TPST ini antara lain memiliki komitmen dan keteguhan, dan yang paling utama adalah mengutamakan kepentingan sosial bukan individu sehingga berorientasi pada prinsip social oriented bukan profit oriented. Setelah melihat proses pengelolaan sampah di TPST Desa Mulyo Agung, para peserta SF IIWW juga mengunjungi pengelolaan IPAL

Foto : Sumantri

berita utama berasal dari saluran irigasi yang sudah terkontaminasi dengan limbah pabrik tebu dan kotoran manusia serta hewan. Sementara sampai tahun 2014, pengelola sudah melakukan penyambungan sebanyak 1.530 SR, panjang jaringan pipa transmisi 4200 meter, jaringan pipa distribusi sepanjang 21.700 meter, pembangunan rumah panel dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Komunal dengan jaringan perpipaan di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Perwakilan peserta SF IIWW Darmanto mengungkapkan tujuan kunjungan ini guna mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan IPAL komunal beserta jaringan perpipaannya sampai pasca konstruksi. “Kami sangat senang dapat melihat langsung prosesnya dari awal sampai akhir dalam pengolahan limbah,”ungkap Darmanto. Perwakilan BKM IPAL Komunal Kelurahan Purwantoro Ali Muzayin menyambut kedatangan para peserta SF IIWW. Dia mengatakan dengan adanya IPAL Komunal dapat mengurangi indikasi adanya pencemaran lingkungan, menurunkan angka penderita penyakit yang berkaitan dengan sanitasi, dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap PHBS. “Kami hanya berharap masyarakat peduli akan sarana dan prasarana yang telah dibangun agar dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan,” tutur Ali. Masih dalam rangkaian kunjungan lapangan, peserta SF IIWW berkesempatan meninjau Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat Sumber Maron di Desa Karangsuko, Kabupaten Malang. Ketua Badan Pengelola Sarana Air Bersih Sumber Maron Sayyid Muhammad menjelaskan Sebelum tahun 2005, masyarakat Desa Karangsuko dan sekitarnya mengkonsumsi air minum yang

Foto : Manti

Direktur Teknik PDAM Kota Malang Teguh Cahyono memberikan penjelasan kepada peserta fieldtrip.

Peserta fieldtrip berkunjung ke TPST Mulyoagung Kabupaten Malang.

Pembangunan Sumber Maron ini berdampak positif dalam berbagai bidang, yaitu bidang kesehatan seperti menurunnya penyakit diare dan kulit, menurunnya buang air besar di sembarang tempat, dan meningkatnya cuci tangan menggunakan sabun. Bidang ekonomi seperti lahirnya 60 pengusaha batu bara, munculnya tempat parkir dan jualan, terbukanya lapangan pekerjaan di bidang air minum. Pada bidang sosial dan budaya yaitu tidak ada lagi perkelahian karena perebutan air, serta di bidang lingkungan yaitu terlindunginya mata air dan reboisasi. (bns)

Foto : Manti

Peserta fieldtrip melihat sumber air maron Kabupaten Malang.


9

liputan khusus

Saat Para Champion PNPM Mandiri Bertemu Para pegiat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri kembali menggelar perhelatan Temu Nasional (Temnas) di Jakarta, 8-10 Mei 2014. Temnas kali ini menghadirkan 100 tokoh penggerak perubahan dari pelosok nusantara untuk berbagi kisah inspiratif.

Foto-foto : Buchori

Para Duta PNPM berfoto bersama Sujana Royat pada Temu Nasional PNPM di Monas (10/5).

10

A

cara puncak Temnas diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas) pada Sabtu (10/05/2014). Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Adjar Prajudi, para tokoh pemberdayaan seperti Budiman Sudjatmiko, Erna Witoelar, Sujana Royat, Nani Zulmirnarni beserta 100 tokoh penggerak perubahan dari pelosok Nusantara untuk berbagi kisah inspiratif. Dalam Temnas ini, Kementerian PU memberikan informasi mengenai pembangunan lingkungan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Tidak saja pemenuhan prasarana dan sarana dasar seperti akses air minum dan sanitasi, namun juga tiga pilar yang dikenal dengan Tridaya yang mencakup ekonomi, lingkungan, dan sosial. Usaha mewujudkan lingkungan yang lestari atau berkelanjutan dimulai dari skala rumah tangga, lingkungan masyarakat, hingga kawasan.

liputan khusus Temnas 2014 juga berbeda karena dilaksanakan pada masa transisi pemerintahan. Sedikitnya 100 tokoh penggerak pemberdayaan diundang dari daerah untuk menyampaikan pengalaman dan aspirasi mereka pada Pemerintah. Pesan ini diharapkan dapat menjadi modal keberlanjutan PNPM Mandiri. “Mereka adalah champion PNPM Mandiri yang berhasil mewujudkan mimpi mereka. PNPM Mandiri bukan hanya infrastruktur, tapi juga menghasilkan individu juara yang mampu

PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling

PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998.

memberikan aspirasi,” ungkap Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri Sujana Royat. Ke-100 tokoh tersebut merupakan Duta PNPM yang merupakan warga penerima manfaat program dari daerah yang berada di pelosok negeri. Beberapa diantaranya adalah warga dari daerah terpencil dan terpinggirkan, namun berhasil berdaya berkat PNPM Mandiri. “Bukan hanya sekedar menyediakan pelayanan umum, PNPM Mandiri juga melatih kelompok miskin untuk aktif dan berdaya mengakses layanan kesehatan dasar bagi ibu hamil, balita dan anak-anak, serta pelayanan pendidikan, serta hukum,” ungkap Naomi Bole, salah satu Duta PNPM Mandiri Perdesaan dari Sumba Timur, NTT. Hal serupa juga diungkapkan Rahma penerima manfaat PNPM Generasi dari Kampung Gadok, Desa Cikadu, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Prov. Jawa Barat. Siswi kelas IV SD penyandang disabilitas tersebut kini berdaya setelah mendapat bantuan kaki palsu yang difasilistasi PNPM. PNPM telah membuat Rahma termotivasi untuk menyenyam pendidikan di sekolah umum. Rahma kini berprestasi di kelasnya dengan nilai rata-rata delapan. Semangatnya telah menginspirasi para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk tidak menyerah dan menyekolahkan anaknya. Selain PNPM Mandiri Perkotaan yang di bawah bendera Kementerian PU, ada juga PNPM Mandiri Perdesaan atau Rural PNPM yang merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang memiliki upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. (Teks : ari)


11

liputan khusus

Kata Mereka Rahma, Desa Cikadu, Bandung, Jawa Barat Rahma penerima manfaat PNPM Generasi dari Kampung Gadok, Desa Cikadu, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Siswi kelas IV SD penyandang disabilitas tersebut kini berdaya setelah mendapat bantuan kaki palsu yang difasilistasi PNPM. PNPM telah membuat dirinya termotivasi untuk mengenyam pendidikan di sekolah umum. Rahma kini berprestasi di kelasnya dengan nilai rata-rata delapan. Semangatnya telah menginspirasi para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk tidak menyerah dan menyekolahkan anaknya.

Naomi Bole, Sumba Timur (NTT) Ketua Kelompok Simpan Pinjam PNPM, PNPM Perdesaan Dengan adanya PNPM Naomi merasa terbantu dalam bidang ekonomi khususnya pendapatan keluarganya meningkat. Naomi mendapat bantuan dari PNPM yaitu berupa bibit ikan, di desanya Naomi diberdayakan dalam bidang perikanan. Tetapi tidak hanya dalam bidang perikanan saja, di desa tempat Naomi tinggal PNPM juga memfasilitasi bidang pertanian. Menurut Naomi PNPM adalah lembaga yang tepat sasaran, transparasi dan bebas korupsi. Dari bantuan PNPM saat ini Naomi telah berhasil memberdayakan diri dan masyarakat disekitar tempat tinggalnya, Naomi juga bisa menyekolahkan anak serta memperbaiki tempat tinggalnya agar layak dihuni.

Suminto, Banjar Negara, PNPM Perdesaan Tahun 2010, Suminto diperkenalkan oleh PNPM. Saat itu usaha Suminto sedang mengalami kebangkrutan. Suminto diberi modal, bimbingan serta dilatih untuk menjadi seorang pengusaha yang benar. Menurut Suminto saat ini dirinya menjadi berdaya dan mandiri berkat PNPM. Suminto berharap PNPM bisa terus berlanjut.

Junaedi Pule, salah satu pengurus BKM dari Kota Ambon penerima manfaat PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM menurutnya berhasil memberdayakan masyarakat untuk membangun infrastruktur dasar permukiman seperti jalan lingkungan dan talud penahan sungai dengan kualitas yang mantap dibandingkan dengan pekerjaan sejenis yang dibangun kontraktor. Dengan membangun sendiri talud sepanjang 15 meter dan tinggi 4 meter, kami hanya mengeluarkan biaya Rp 12,5 juta. Sebelumnya pada saat ditawarkan kepada kontraktor harganya bisa mencapai Rp 15 juta untuk tenaga kerjanya saja, belum materialnya. Mewakili seluruh penerima PNPM mengharapkan keberlanjutan program pemberdayaan tersebut.

Andi Baso, Sulawesi Tengah Ibu rumah tangga ini mendapat modal serta bimbingan dari PNPM. Baso saat ini bekerja sebagai salah satu pengrajin kain tenun. Saat ini Baso bisa memiliki modal dan meneruskan usahanya secara madiri. Baso juga turut mengajak tetangga serta saudaranya untuk mengikuti jejaknya. Atas usahanya Baso dapat menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi.

12

Foto-foto : Buchori

info baru

Menteri PU Resmikan Infrastruktur Permukiman Jawa Timur Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto hari ini, Selasa (20/5), meresmikan infrastruktur permukiman yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya di Provinsi Jawa Timur senilai Rp323,4 miliar. Infrastruktur tersebut dibangun pada tahun 2010-2013 dengan sinergi pendanaan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Menteri PU menandatangani prasasti peresmian infrastruktur Cipta Karya di Jawa Timur didampingi Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi (kanan), Dirut PDAM Kota Malang Jemiyanto (kedua dar kanan), dan Walikota Malang M. Anton.

I

nfrastruktur yang diresmikan meliputi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kota Blitar 2 Twin Blok (TB), Kota Kediri 5 TB, Kabupaten Lumajang 2 TB, Kota Surabaya 1 TB, Kota Malang 2 TB, Kota Pasuruan 2 TB, Rusun Pondok Pesantren Bustanul Ulum Al-Ghozali Kabupaten Jember 0,5 TB, dan Rusun Asrama Mahasiswa Universitas Jemberi 1 TB. Dengan total 15,5 TB, Rusunawa yang dibangun tersebut menyediakan unit hunian yang layak untuk 1.534 Kepala Keluarga. Untuk menambah target pelayanan air minum, Menteri PU juga meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Lembeyan Kabupaten Magetan dengan kapasitas 50 liter/detik dan SPAM IKK Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo kapasitas 50 liter/detik. Kedua SPAM tersebut mampu memberikan akses air minum layak kepada sekitar 8.000 Kepala Keluarga. Selain SPAM, Kementerian PU juga memfasilitasi bantuan Pemerintah Australia melalui program Hibah Air Minum di Kota Malang dengan target sambungan rumah (SR) sebanyak 8.500 unit. Kementerian PU juga memberikan perhatian penuh pada penanganan drainase dan sanitasi dengan membangun Stasiun


13

info baru Pompa Banjir di Kawasan Balong Kota Surabaya yang menangani genangan air hujan di kawasan permukiman kumuh pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Balong seluas 14,9 Ha dengan tinggi genangan 30-70 cm. Begitu juga Stasiun Pompa Banjir Kawasan Greges Kota Surabaya yang mampu mengurangi genangan seluas 15 Ha. Infrastruktur bidang penyehatan lingkungan permukiman

yang lain adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan konsep Reduce, Reuse, Recycle (3 R) di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. TPST ini mampu mengurangi 16% atau 10,24 m3 sampah dari total produksi sampah 64 m3/ hari yang berasal dari sekitar 5.656 rumah. Sampah sisanya diolah menjadi bernilai jual lebih tinggi dan sampah organik diolah menjadi pupuk kompos.

Infrastruktur bidang penyehatan lingkungan permukiman yang lain adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan konsep Reduce, Reuse, Recycle (3 R) di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. TPST ini mampu mengurangi 16% atau 10,24 m3 sampah dari total produksi sampah 64 m3/hari yang berasal dari sekitar 5.656 rumah.

14

info baru

Menteri PU mendapatkan penjelasan mengenai Sanimas dan program SPBM oleh Essy Asiah.

Masih di bidang penyehatan lingkungan permukiman, Menteri PU juga meresmikan 24 fasilitas SANIMAS di Kabupaten Malang yang mampu melayani sekitar 4.000 KK. Fasilitas tersebut dibangun melalui program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI).

Masih di bidang penyehatan lingkungan permukiman, Menteri PU juga meresmikan 24 fasilitas SANIMAS di Kabupaten Malang yang mampu melayani sekitar 4.000 KK. Fasilitas tersebut dibangun melalui program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI). Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran sanitasi dan mempromosikan praktik hidup bersih dan sehat masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan sanitasi yang berkelanjutan, dan tersedianya sistem komunal yang berkualitas. Di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan telah

dilakukan penataan dan revitalisasi kawasan untuk meningkatkan nilai ekonomis suatu kawasan dan menghidupkan aktivitas pariwisata kawasan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Djoko Kirmanto meresmikan pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Masjid AnNur Kabupaten Kediri dan Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional Bersejarah Sanggar Seni Budaya Daerah di Kabupaten Tulungagung. “Selesainya pembangunan fisik bukan merupakan akhir dari proses membangun, tetapi masih ada tahap yang jauh lebih penting yaitu mengelola dan memanfaatkan secara optimal aset


15

info baru yang telah terbangun untuk pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan,” tutut Djoko Kirmanto. Menyinggung tujuan penyediaan infrastruktur tersebut, Djoko mengungkapkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan merupakan agenda penting yang harus diwujudkan bersama dan merupakan tuntutan dalam agenda Habitat. “Sebentar lagi, yaitu pada tahun 2016 akan dilakukan Konferensi Habitat III untuk membahas capaian dan strategi 20 tahun ke depan. Disamping itu komitmen MDGs 2015 harus diupayakan pencapaiannya,” ujar Djoko. Menurutnya, capaian kinerja pembangunan infrastruktur permukiman telah meningkat secara signifikan. Sampai dengan akhir tahun 2013, akses aman air minum telah mencapai 67,7% dan diikuti dengan meningkatnya prasarana sanitasi layak yang mencapai 59,7%. Demikian pula kawasan permukiman kumuh secara nasional telah menurun menjadi sekitar 12%. Dengan capaian tersebut, lanjut Djoko, target MDGs 2015 untuk akses air minum sebesar 68,87 % dan sanitasi sebesar

62,41%, optimis bisa dicapai. Dilandasi dengan semangat mensejahterakan masyarakat Indonesia secara adil dan merata, Pemerintah memiliki visi untuk meningkatkan capaian pelayanan infrastruktur permukiman, yaitu memberikan akses air minum layak 100%, mengurangi kawasan kumuh menjadi 0%, dan memberikan akses sanitasi layak 100 % pada tahun 2019. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan investasi yang besar, yaitu Rp274 Triliun untuk air minum dan Rp385 Triliun untuk sanitasi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. “Besarnya nilai investasi yang dibutuhkan menunjukkan besarnya tanggung jawab dan pentingnya meningkatkan komitmen kita bersama. Kerjasama yang sinergi antar elemen pemangku kepentingan baik di Pusat maupun Daerah perlu diperkuat dalam penyiapan program, mekanisme pelaksanaan maupun mobilisasi sumber-sumber pembiayaan,” tutupnya. (Teks : Buchori)

Menteri PU bersama Walikota Malang, Direktur PAM Danny Sutjiono dan rombongan meminum air di Zona Air Minum Prima (ZAMP) PDAM Kota Malang di kawasan penerima Program Hibah Air Minum.

16

info baru

Jambore Sanitasi 2014

“Sanitasi Mendukung Air dan Energi yang Berkelanjutan” Kementerian Pekerjaan Umum untuk kali keenam akan menggelar Jambore Sanitasi 2014, 15-24 Juni 2014 di Jakarta, untuk mencetak para agen perubahan perilaku bidang sanitasi yang dikenal dengan nama Duta Sanitasi.

K

egiatan ini merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan sanitasi melalui peningkatan peran serta masyarakat. Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu memenuhi 100% akses layanan air minum dan sanitasi pada tahun 2019. Sebelumnya komitmen internasional Indonesia tertuang dalam target MDGs untuk meningkatkan proporsi rumah tangga terhadap akses sanitasi yang berkelanjutan sebesar 62,41% pada tahun 2015. Selain peran serta masyarakat, upaya percepatan pembangunan sanitasi lainnya dilakukan melalui beberapa kebijakan peningkatan pembangunan prasarana sanitasi, pengembangan perangkat peraturan perundangan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan alternatif sumber pembiayaan. Pada upaya peningkatan pembangunan sanitasi, pada tahun

Gubernur Sumbar berikan apresiasi kepada para Duta Sanitasi Sumatera Barat 2014

Duta Sanitasi 2014 DIY

2014 telah dianggarkan Rp 708,68 Miliar untuk pembangunan infrastruktur Air Limbah Skala Rumah Tangga, baik dengan penanganan setempat (651 kawasan) maupun terpusat dengan jaringan perpipaan (6 Kota/Kabupaten), Rp1,002 Triliun untuk mengurangi luas kawasan tergenang di 76 Kota/Kab dan Rp613,6 Miliar untuk menangani persampahan (infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu 3R (TPST 3R) di 61 kawasan dan TPA Sampah di 75 Kota/Kab). Untuk mendorong percepatan peran serta masyarakat, diselenggarakan berbagai kegiatan community outreach khususnya untuk meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik. Community outreach tersebut menggunakan anak sebagai agen perubahan (agent of change), yaitu melalui Jambore Sanitasi yang telah diselenggarakan sejak tahun 2008 dan tahun ini akan diselenggarakan ke-6 kalinya oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Jambore Sanitasi 2014 mengambil tema “Sanitasi Mendukung Air dan Energi yang Berkelanjutan”. Tema ini dipilih untuk mendukung tema Hari Air Sedunia 2014 yang tahun ini memilih tema “Water & Energy”. Tema tersebut merupakan wujud ekspresi global, yaitu bentuk keprihatinan terhadap kondisi ketersediaan air dan energi yang semakin menipis dan langka. Jambore Sanitasi 2014 akan dilaksanakan di Hotel Mercure, Ancol – Jakarta Utara dan akan berlangsung tanggal 15 hingga 24 Juni 2014 dengan melibatkan 198 anak-anak SMP dari 33 provinsi


17

info baru

Harapan terbesar pastinya untuk programprogram pemerintah di bidang sanitasi dapat terpublikasi dengan baik, serta mensosialisasikan metode maupun teknologi sederhana di bidang sanitasi yang mudah diterapkan di lingkungan masyarakat.

Foto Atas : Duta Sanitasi 2014 Provinsi Bangka Belitung Foto Bawah : Pemilihan Duta Sanitasi Jawa Barat 2014

seluruh Indonesia yang merupakan pemenang 1, 2 dan 3 Lomba Poster dan Lomba Karya Tulis tingkat provinsi. Mengulang sukses di tahun-tahun sebelumnya, Jambore Sanitasi 2014 menyiapkan duta-duta yang menjadi ujung tombak kampanye kesadaran sanitasi sejak dini dengan serangkaian acara workshop pembekalan yang memuat materi bidang PLP (persampahan, air limbah dan drainase), materi tentang air dan energi, dan materi yang akan memberi bekal kepada para Duta Sanitasi dalam melakukan kampanye peduli sanitasi seperti teknik presentasi dan komunikasi serta pengembangan diri. Pada ajang Jambore Sanitasi ini para peserta juga akan melakukan kunjungan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melaksanakan Kunjungan Lapangan ke TPA Sumur Batu dan Kerja Lapangan di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. Masing-masing peserta juga akan menampilkan atraksi seni tari dan akan diajak berwisata ke Dunia Fantasi Ancol.

18

Pada kegiatan Jambore Sanitasi juga akan dilaksanakan pemilihan Duta Sanitasi Nasional. Sebagai puncak acara, para duta ini akan bersilahturahmi sekaligus dikukuhkan sebagai Duta Sanitasi Nasional oleh Ibu Negara RI di Istana Negara. Sebagai satu rangkaian kegiatan dengan Jambore Sanitasi 2014, juga diselenggarakan Gema Indonesia Peduli Sanitasi yang selain diikuti oleh peserta Jambore Sanitasi juga melibatkan 1.750 anak SD dari Jakarta dan sekitarnya. Dalam acara ini anak-anak akan melakukan konfigurasi gerakan, perkusi, dan angklung, serta disemarakkan oleh artis Nugie melalui lagu – lagu mengenai peduli sanitasi. Gema Indonesia Peduli Sanitasi 2014 juga akan meraih rekor MURI melalui pertunjukan tari dengan menggunakan payung dengan bahan daur ulang terbanyak. Dirjen Cipta Karya, Ir. Imam Santoso Ernawi, MCM, M.Si, menyatakan bahwa ”maksud diadakan Jambore Sanitasi 2014 ini untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (persampahan, air limbah dan drainase), khususnya melalui peran Duta Sanitasi dan peserta Gema Indonesia Peduli Sanitasi 2014”. Harapan terbesar pastinya untuk program-program pemerintah di bidang sanitasi dapat terpublikasi dengan baik, serta mensosialisasikan metode maupun teknologi sederhana di bidang sanitasi yang mudah diterapkan di lingkungan masyarakat. Mari bersama-sama kita mendukung terbentuknya opini dan pemahaman masyarakat yang lebih baik, khususnya yang mengarah pada perubahan perilaku sanitasi sejak dini. Hal ini sejalan dengan Masterplan Kampanye Publik Bidang PLP yang digunakan sebagai rujukan pelaksanaan kampanye dan edukasi bidang PLP pada tahun 2008-2019. ***

info baru

Bill & Melinda Gates Foundation Susul ADB Benahi Sanitasi Asia Dwityo A. Soeranto*)

Bill & Melinda Gates Foundation akan menginvestasikan dana sebesar USD 15 juta untuk memperluas jangkauan pengelolaan sanitasi dan lumpur tinja tanpa pipa saluran di Asia. Dana tersebut akan mendampingi investasi Asian Development Bank (ADB) senilai lebih dari USD 28 juta pada 2017 melalui Dana Perwalian untuk Pembiayaan Sanitasi (Sanitation Financing Partnership Trust Fund).

H

al itu terungkap dalam Dialog Sanitasi ke-3 di Manila 27-29 Mei 2014 yang dihadiri oleh anggota negara berkembang (Developing Member Countries/DMC) yang menjadi pusat perhatian ADB. Wakil Presiden ADB, Stephen P. Groff, menyampaikan tujuan dialog ini diantaranya adalah, pertama, meningkatkan kesadaran dan kapasitas DMC dalam mewujudkan sanitasi yang berkelanjutan melalui diskusi mengenai keberhasilan proyek melalui penetapan kebijakan yang praktis, penggunaan teknologi dan pembiayaan yang tepat guna, serta perencanaan dan persiapan proyek yang tepat. Kedua, meningkatkan kesiapan DMC untuk merencanakan dan melaksanakan strategi dan proyek sanitasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang memadai serta sistem pengelolaan air limbah dan lumpur tinja yang lebih efektif. Ketiga, menyediakan sarana untuk berbagi pengetahuan tentang praktik yang baik dan solusi inovatif, jaringan dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, LSM, akademisi dan masyarakat, untuk memastikan pelaksanaan layanan sanitasi yang terjangkau, baik secara teknis dan berwawasan lingkungan, layak secara finansial, dan berkelanjutan.


19

info baru

Lebih lanjut dilaporkan, Dialog Sanitasi ke-3 di Manila tersebut menekankan pendekatan sanitasi yang komprehensif (termasuk penggunaan teknologi tepat guna, kontrak inovatif dan insentif), menjembatani kesenjangan kebijakan, mengatasi masalah pembiayaan, kelangsungan hidup dan keterjangkauan, serta meningkatkan manfaat kesehatan, sosial ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat.

Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto, melaporkan Dana Perwalian adalah model pengelolaan investasi berdasarkan kepercayaan terhadap dana hibah dari berbagai sumber seperti pemerintah, institusi keuangan internasional, sektor swasta, dan organisasi non pemerintah. “Peluang Indonesia untuk mendapatkan trust fund (Dana Perwalian, red) tersebut sangat besar karena saat ini Indonesia tengah bekerjasama dengan ADB untuk dua program bidang Cipta Karya, yaitu Metropolitan Sanitation Management Investment Program (MSMIP) dan Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) - Phase II,” ujar Dwityo. Dijelaskan, dari Dialog Sanitasi tersebut juga terungkap kebutuhan investasi di Asia Pasifik sebesar USD 71 miliar untuk perbaikan sektor sanitasi bagi seluruh warganya. Menurutnya, sekitar 1,7 miliar penduduk di Asia dan Pasifik masih belum memiliki akses terhadap sanitasi yang aman, 780 juta penduduk masih buang air besar sembarangan, dan sekitar 80% air limbah dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Hal itu menimbulkan polusi dan menyebarnya penyakit diare yang merupakan penyakit kedua terbesar yang menyebabkan kematian bayi dan anak-anak di seluruh dunia. “Masalah sanitasi menjadi semakin akut di daerah perkotaan di mana puluhan juta penduduk pindah ke wilayah perkotaan. Ini adalah fenomena yang terjadi setiap tahunnya di negara-negara kawasan Asia. Kebanyakan dari mereka akhirnya hidup di daerah kumuh dengan fasilitas sanitasi yang buruk,” urai Dwityo. Lebih lanjut dilaporkan, Dialog Sanitasi ke-3 di Manila tersebut menekankan pendekatan sanitasi yang komprehensif (termasuk penggunaan teknologi tepat guna, kontrak inovatif dan insentif ), menjembatani kesenjangan kebijakan, mengatasi masalah pembiayaan, kelangsungan hidup dan keterjangkauan, serta meningkatkan manfaat kesehatan, sosial ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Saat bicara dalam “Round Table Discussion with the Decision Makers”, Dwityo menyampaikan tentang capaian, kebijakan, dan target Pemerintah Indonesia dalam pembangunan bidang

20

sanitasi. Disampaikan juga tentang pembelajaran terhadap peran Duta Sanitasi sebagai “champion” dalam meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku masyarakat dalam sanitasi. “Investasi di bidang sanitasi tidak akan berhasil, tanpa diikuti oleh peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku. Dan itu harus dimulai dari anak-anak, yang selama ini menjadi korban utama buruknya sanitasi di Indonesia”, tambah Dwityo. Dwityo juga menjelaskan bahwa pada sambutan penutupan dialog, Woochong Um, RSDD Officer in Charge, mewakili Presiden ADB, menyampaikan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah perlunya perubahan perilaku dalam pembangunan sanitasi di Negara-negara Asia dan Pasifik. Hal itu akan menjadi bagian dari “ADB Water Operational Framework 2020”, panduan ADB dalam meningkatkan perannya dalam mempromosikan inovasi pembangunan air minum dan sanitasi ke depan. *) Kasubdit Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

info baru

Profesionalisme Arsitek dan Tantangan Pembangunan di NTT Ir. Robertus M. Rayawulan, MT *)

Persaingan bebas yang menjadi tantangan dunia kerja dewasa ini telah mendorong berbagai asosiasi profesi di Indonesia untuk meningkatkan daya saing anggotanya, antara lain melalui Sertifikasi Keahlian (SKA). Untuk masyarakat jasa konstruksi, sertifikasi keahlian diatur melalui Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Foto-foto : Buchori

A

turan perundangan tersebut antara lain menegaskan bahwa perencana dan pengawas konstruksi orang perorangan, dan orang perorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi, pengawas konstruksi dan pelaksana konstruksi, harus memiliki sertifikat keahlian, pelaksanaan sertifikasi dilakukan oleh asosiasi profesi. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) sebagai salah satu asosiasi profesi tidak ketinggalan. Komitmennya untuk menyiapkan profesionalisme anggotanya dalam menghadapi persaingan bebas diwujudkan dengan memberlakukan SKA bagi arsitek profesional. Untuk jangka menengah bahkan telah disiapkan Rancangan Undang-Undang Arsitek yang pada intinya memberi bobot pada performens kemitraan (Profesionlisme) Asitek. Untuk koordinasi pelaksanaanya di NTT, sejak tangal 19 Oktober 2007 telah dideklarasikan pembentukan IAI daerah NTT yang beranggotakan lebih dari 200 sarjana arsitek dan 75 orang diantarnya telah memiliki setifikat keahlian sebagai Arsitek Pratama dan Madya. Menarik untuk didiskusikan, melalui sertifikasi keahlian pemerintah bermaksud memberikan validitas profesional atau licensing kepada orang-perorangan. Hal ini mengandung suatu penghormatan (karena memang seharusnya demikian) seperti juga kehormatan yang diperoleh profesi lain seperti dokter, pengacara, akuntan dan lain-lain. Hal ini sekaligus menuntut pertanggungjawaban pribadi (personal guareenty). Artinya, jika

Salah satu restoran di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat berarsitektur tradisional.


21

info baru

Galeri rumah tradisional NTT di kawasan pantai Labuan Bajo, NTT

sebuah badan usaha mempekerjakan seorang arsitek dalam proyek perencanaan konstruksi dan bermasalah, maka yang bertanggung jawab tidak hanya direktur badan usaha, melainkan juga tenaga ahli arsitek yang dipekerjakan. Artinya, profesionalisme arsitek dipertaruhkan di sini. Pertanyannya adalah, sudahkah arsitek anggota IAI NTT berkemampuan profesional? Sangat boleh jadi pertanyaan ini tidak penting bagi sebagian besar praktisi arstek, karena diskusi tentang pelelangan dan kesempatan mendapatkan job jauh lebih penting. Mungkin juga tidak menarik bagi pemerintah, dalam hal ini para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia seleksi pengguna jasa arsitek pada proyek konstruksi milik pemerintah. Bagi mereka, yang lebih menarik adalah seberapa besar fee yang didapatkan dari perusahan jasa Arsitektur ketimbang layanan jasa yang profesional. Tulisan singkat ini juga tidak dimaksudkan untuk menggugat atau menakar derajat baik-buruknya penyelenggaraan jasa konstruksi, tetapi hanya sebuah permenungan bagi masyarakat jasa konstruksi di NTT. Profesionalisme Melalui Sertifikasi Keahlian Profesionalisme menurut kamus Webster (Profesionalism) diartikan sebagai suatu tingkah laku, suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi (The Conduct, aims or qualities that characterize a profesion). Profesionalisme mengandung pengertian menjalankan sutu profesi untuk keuntungan atau untuk sumber kehidupan (the fllowing of aprofesion for gain livelihood).

22

Sekelompok praktisi dapat diberi lebel profesi bila memiliki karakteristik sebagai beikut: 1) Bekerja sepenuhnya (full timer); 2) memiliki keahlian tertentu; 3) memiliki lisensi, otoritas atau pengakuan umum; 4) berorientasi pelayanan dan berhubungan dengan klient atas dasar kepercayaan; 5) memiliki organisisi; 6) memiliki kode etik tata laku. Dengan kriteria tersebut dapat dirumuskan pengertian sederhana, bawa seorang praktisi dalam menjalankan pekerjaan, dikatakan profesional bila memiliki sikap mental, yaitu mempertaruhkan kehidupan, reputasi dan masa depannya secara penuh kepada praktik keahlian tertentu, sangat berkepentingan dengan mutu yang tinggi dari hasil keahliannya, kepercayaan dan kepuasan klien, serta menjunjung tinggi etika profesi. Profesi, dengan demikian, tidak hanya berarti pekerjaan atau job sehari-hari, tetapi mengandung pengertian suatu panggilan hidup. Karena itu, seorang profesional harus memadukan dalam dirinya kecakapan teknis (pengaruh akal) untuk mendapat otoritas dalam berpraktik, dan sekaligus kematangan etik (pengaruh mo ral) untuk mendapatkan legitimasi, kepercayaan dan pengakuan sosial. Terdapat dua pendekatan bagi praktisi arsitek untuk mendapatkan otoritas dan legitimasi sehingga memenuhi standarad profesionalisme untuk berpraktik. Pertama, profe sionalisme dengan pendekatan normatif, yakni profesionalisme yang didasari pada pemenuhan kriteria normatif yang mencirikan sikap profesional. Contohnya antara lain, teori yang sistematis, otoritas (pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi

info baru efektifitas pemecahan masalah), kepercayaan, kode etik dan sanksi masayarakat. Praktisi yang memiliki keahlian khusus – arsitek bila dibarengi dengan kode etik/tata laku maka sangat efektif untuk melayani masyarakat dan melahirkan sikap profesional. Kedua, profesionalisme melalui pendekatan politik, yakni usaha kelompok praktisi (asosiasi) meyakinkan penentu kebijakan untuk memberikan legitimasi dan otonomi bagi sebuah area praktek profesi. Legitimasi dan otonomi (licensing) dalam hal ini diperlukan sebagai perlindungan hukum atas praktik profesi sekaligus diharapkan sebagai alat kontrol untuk memberikan kepastian apakah seorang praktisi arsitek telah memenuhi standarad profesionalisme untuk berpraktik. Sertifikasi yang dilakukan oleh semua asosiasi profesi, termasuk oleh Ikatan Arsitek Indonesia, dapat dikatakan merupakan aplikasi model profesionalisme melalui pendekatan politik, yakni usaha IAI meyakinkan penentu kebijakan untuk memberikan legitimasi dan otonomi dalam area praktek profesi arsitek. Profesionalisme dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di NTT Siapapun pasti setuju bahwa sertifikasi ini penting bagi upaya standardisasi pelayanan jasa arsitek profesional. Pertanyaanya adalah apakah pengakuan politik melalui sertifikasi ini sungguh menjamin pelayanan jasa arsitek di NTT telah dilakukan secara professional? Terlepas dari sejauh mana proes pembinaan dan pengembangan yang telah dilakukan oleh IAI daerah NTT atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) provinsi NTT,

kenyataan menunjukan bahwa dari 75 Arsitek profesional yang telah mendapat sertifikat keahlian ternyata hanya 11 anggota yang aktif dan melakukan registrasi ulang. Artinya saat ini di NTT haya 11 orang arsitek yang memiliki keabsahan untuk berpraktek sebagai arsitek – perencana/pengawas konstruksi. Jika dibandingkan dengan jumlah perusahan jasa konstruksi yang ada di bawah payung Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO) dan Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO), serta dibandingkan dengan jumlah proyek perencanaan konstruksi milik pemerintah maupun swasta di NTT (sebagai media tempat arsitek berpaktek professional), maka dapat dipastikan bahwa sebagian besar perusahan jasa arsitek dan/atau proyek perencanan konstruksi di NTT mempekerjakan arsitek yang “tidak berkompeten” (paling tidak dalam ukuran profesional menurut pendekatan politik). Maka pertanyaan berikutnya adalah di mana peran LPJK, INKINDO, PERKINDO dan/atau pemerintah? Apa yang terjadi dalam proses seleksi pengadaan jasa konsultan untuk proyek konstruksi milik pemerintah? Apa yang terjadi dalam proses pengurusan Ijin Mendirikan Banguan (IMB) di NTT selama ini? Bukankah proses tersebut seharusnya mensyaratkan SKA bagi Arsitek dan berarti merupakan alat kendali sekaligus ‘pintu’ menuju pembinaan jasa konstruskisi – termasuk profesionalisme arsitek? Dengan tidak bermaksud menghakimi pihak manapun, hemat saya masih terdapat ketimpangan besar dalam hal penyelenggaraan proyek perencanaan konstruksi di NTT, di mana profesionlisme arsitek sungguh dipertaruhkan. Ketimpangan dimaksud hemat saya tidak terletak pada otoritas keilmuan arsitek tetapi lebih pada soal moralitas/etik dalam berpraktek. Yang terakhir ini memang sulit dikendalikan, karena seperti diketahui dalam banyak hal, posisi arsitek agak lemah - di bawah bayang-bayang pengguna jasa atau penentu kebijakan. Dan bicara kelamahan moralitas, ini bukan sepenuhnya milik konsultan atau arsitek, tatapi merupakan kondisi struktural yang melekat pada seluruh mata rantai dalam sistem penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Struktur ekonomi kita telah menempatkan pembangunan di atas segalanya, sehingga demi pembangunan seringkali segala hal yang menyimpang dari disiplin dan kode etik dimaafkan. Struktur sosial politik kita telah membentuk sikap toleransi dan pemaafan yang tinggi, di mana pada kondisi tertentu pejabat sangat sulit mengambil tindakan terhadap mitra kerja atau pejabat lain. Sementara struktur sosial kita telah menumbuhkan sikap KKN dan komersialisasi jabatan - termasuk ‘pelacuran profesi arsitek’ seakan menjadi sah-sah saja, di mana segala hal dapat diselesaikan dengan suap dan upeti. Dalam kultur yang demikian, bagaimana membina dan mengembangkan profesionalisme arsitek? Sesungguhnya tidak terlalu sulit. Bagaimanapun IAI daerah NTT telah memulai. Menyempurnakannya adalah tanggungjawab para profesional. Lebih dari itu, komitmen dan idealisme para arsitek professional harus dimengerti dan didukung oleh pemberi kerja dan penentu kebijakan di NTT. Semoga. *) Konsultan Individu Perencanaan, Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Nusa Tenggara Timur


23

info baru

Presiden SBY Apresiasi Selesainya Balai Kirti Istana Bogor Hery Wahdaniyat*)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengapresiasi hasil kerja pelaksanaan pembangunan Gedung Balai Kirti yang pekerjaan konstruksi fisiknya dimulai sejak Agustus 2013 oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. perjalanan bangsa Indonesia dari masing-masing era kepe mimpinan Presiden. Selesainya konstruksi Balau Kirti dilaporkan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang didampingi Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi di hadapan Presiden SBY dalam kunjungannya ke Gedung Balai Kirti di Istana Bogor, Senin (26/5). Ikut serta dalam kunjungan tersebut Ibu Any Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkokesra Agung Laksono, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mendikbud M. Nuh dan Wamendikbud Windu Nuryanti, Menparekraf Marie Elka Pangestu, Menseskab Dipo Alam, Staf Khusus Presiden, dan pejabat tinggi lainnya. “Kemendikbud akan mengisi interior di lantai 1, 2 dan 3 bangunan Gedung Balai Kirti dengan berbagai benda-benda kenangan seperti foto, buku, lukisan, benda seni, catatan dan benda kenangan lainnya,” ujar Djoko. Sementara Wamendikbud Windu Nuryanti menambahkan benda-benda tersebut sebagai bukti kebijakan para pemimpin bangsa dan sebagai display banyaknya warna-warni sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia dari masing-masing masa kepemimpinan Presiden RI. *) Staf Subdit Perencanaan Teknis, DIrektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya

“B

alai Kirti harus segera dilengkapi dengan souvenir shop dan kantin serta penataan lansekap di seke lilingnya, agar menambah antusiasme masyarakat mengunjungi Istana Bogor,” tutur SBY. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya merampungkan 100% pekerjaan konstruksi Gedung Balai Kirti Istana Bogor. Selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengisi interior bangunan sesuai arahan Presiden SBY agar menampilkan display sejarah

24

Foto-foto : Buchori

info baru

Kementerian PU Ajak Semua Elemen Masyarakat Kelola Air dan Energi Hari Air Dunia (HAD) merupakan upaya untuk menarik perhatian masyarakat dunia tentang pentingnya air bersih dan juga melakukan edukasi dalam hal mengelola Sumber Daya Air yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.

H

al tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak saat membuka Pameran Hari Air Dunia XXII tahun 2014 dengan tema Water and Energy, di Kementerian PU Jakarta, Kamis (8/5/2014). Hermanto mengungkapkan, air merupakan elemen yang sangat penting karena baik air dan energi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pemilihan tema tersebut merupakan wujud ekspresi global, bentuk keprihatinan kondisi air yang sudah mulai langka dewasa ini. Menurut Hermanto, PBB memproyeksikan tahun 2030 kebutuhan dunia akan air, energi dan pangan akan meningkat hingga 50 persen dari kondisi saat ini, sehingga butuh inovasi dalam mencari sumber-sumber air yang baru. “Yang tidak kalah penting adalah penciptaan iklim yang kondusif bagi terbentuknya kolaborasi stakeholder untuk mengatasi tantangan tersebut,” tutur Hermanto. Hermanto mengatakan saat ini dunia sedang dan akan semakin menghadapi tiga tantangan besar yaitu, masalah


25

info baru ketahanan air, pangan dan energi. Di Indonesia, masih belum dapat mengevaluasi permasalahan air secara komprehensif. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa indonesia memiliki potensi air yang berlimpah. Meskipun Indonesia berada pada posisi ke-5 negara kaya air di dunia setelah Brazil, Rusia, Tiongkok, Canada, namun tetap rentan terhadap krisis air. Berbagai upaya harus dilakukan dalam rangka mewujudkan ketahanan air, pameran ini diharapkan dapat mendorong upaya tersebut melalui ajakan penyelamatan sumber air, pencegahan pencemaran air serta kajian-kajian mengenai konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air. Pameran Hari Air Dunia XXII yang diadakan 8-10 Mei 2014 tersebut diikuti berbagai stakeholders bidang air, termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam booth Ditjen Cipta Karya diperlihatkan keberhasilan dan target pada tahun 2019. Sesuai dengan Rancangan RPJMN III bidang Cipta Karya yaitu pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar dan standar pelayanan minimum dengan indikator pencapaian yaitu meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 100%, berkurangnya proposi penduduk yang menempati hunian dan permukiman tidak layak menjadi 0%, , dan akses sanitasi layak menjadi 100%. Dalam penutupan HAD XXII, diadakan penandatanganan Deklarasi Mata Air guna Penyelamatan Mata Air dalam usaha penganggulangan bencana. Berdasar dari kesadaran pentingnya air bagi kehidupan dan sebagai upaya penanggulangan bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor di Indonesia, deklarasi mata air berisi meningkatkan upaya penyelamatan mata air dengan merawat dan melestarikannya, melakukan pencegahan kerusakan lingkungan di sekitar mata air, bekerja sama dengan sesama pencinta alam, pencinta lingkungan, lembaga, dan lainlain di dalam upaya pelestarian mata air, melakukan aksi nyata

26

perlindungan mata air dengan membentuk relawan-relawan dan komunitas penjaga mata air. Turut menandatangani Deklarasi Mata Air tersebut antara lain Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Dirjen SDA Mohamad Hasan, dari pihak swasta Paramitha Rusady, Elsa Sigar, dan dari LSM Erna Witoelar dari Gerakan Ciliwung Bersih. “Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengikuti dan berpartisipasi dalam rangka Hari Air Dunia. Kesadaran kita tentang pentingnya air sudah bagus, air harus kita pelihara dari sekarang. Bukan hanya seminar atau saran kepada pemerintah saja, tapi saya harap harus tindakan, berbuat untuk air,” kata Djoko saat menutup peringatan HAD XXII 2014. (bns) Foto Atas : Pameran Hari Air Dunia 2014. Foto Bawah : Wakil Menteri PU Hermanto Dardak didamping mantan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mendapatkan penjelasan kebijakan program Cipta Karya di pameran Hari Air Dunia.

Foto-foto : Meizar Mahyudin

info baru

Filipina Pelajari REKOMPAK Tangani Pasca Topan Haiyan Meizar Mahyudin*)

Delegasi Filipina yang dipimpin Deputy Minister of the Presidential Assistant on Recovery and Reconstruction (OPARR) Lesley Y. Cordero memuji kekompakan warga terdampak erupsi Merapi dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas.

A

presiasi tersebut disampaikan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya, Adjar Prajudi, dan Kepala Satker Rehabilitasi Pascagempa Bumi DIY & Jateng Eki Arsita Rizki saat audiensi di kantor Kementerian Pekerjaan Umum,

Kamis (8/5). Lesley didampingi Task Team Leader World Bank untuk REKOMPAK George Soraya dan 8 orang delegasi Pemerintah Filipina lainnya. Dua hari sebelumnya mereka melakukan kunjungan ke lokasi REKOMPAK di Kabupaten Sleman, dan lokasi gempa di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Audiensi delegasi Filipina tersebut bertujuan mempelajari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi


27

info baru

Audiensi delegasi Filipina tersebut bertujuan mempelajari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi 2010 dan gempa 2006. Pelejaran tersebut untuk memberi masukan pada pelaksanaan rehab rekon pascabencana topan Haiyan yang terjadi di Negara mereka pada November 2013 silam.

2010 dan gempa 2006. Pelejaran tersebut untuk memberi masukan pada pelaksanaan rehab rekon pascabencana topan Haiyan yang terjadi di Negara mereka pada November 2013 silam. “Pada dasarnya pelaku inti REKOMPAK adalah masyarakat, instansi pemerintah terkait dan pendamping lapangan. Tiga elemen tersebut duduk bersama untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang timbul, termasuk membangun komunikasi yang jelas dan transparan dengan seluruh pemangku kepentingan” jelas Adjar. Adjar menambahkan, delegasi ingin mendapatkan pengalaman dari REKOMPAK dalam melakukan pendampingan rehab-rekon berbasis masyarakat dari penanganan bencana tersebut. Mereka ingin mengetahui proses rehab-rekon berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan REKOMPAK.

28

Pada saat kunjungan lapangan, selain mendapat penjelasan dari pendamping REKOMPAK, delegasi yang berjumlah 21 orang tersebut juga bertemu dengan masyarakat selaku penerima manfaat. Warga menjelaskan proses awal sampai dengan selesainya pelaksanaan rehab-rekon, diawali dari rembug warga untuk mencapai kesepakatan, menentukan Hunian Tetap (Huntap) termasuk siteplan, dan melaksanakan proses pembangunan rumahnya. Pada hari kedua kunjungan di Yogyakarta, delegasi juga diterima oleh Sultan Hamengkubuwono X. Pada kesempatan delegasi mendapatkan penjelasan mengenai penanganan rehab rekon pascabencana di DIY. Kepala Satker Rehabilitasi Pascagempa Bumi DIY & Jateng Eki Arsita Rizki pada saat yang sama menjelaskan kepada delegasi bahwa Bantuan Dana Rumah (BDR) bukanlah kompensasi terhadap kerusakan akibat bencana, melainkan stimulan untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi permukiman masyarakat. Pada akhir perjumpaan, Lesley mengungkapkan apresiasanya kepada Ditjen Cipta Karya. “Kami terkesan dengan kesamaan visi, misi, komitmen dari tingkat masyarakat sampai dengan pemerintah pusat. Semoga dengan pembelajaran ini kami dapat membawa bekal untuk mendukung program rehab rekon pascabencana kami di Filipina,” tutup Lesley. *) Staf Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa Bumi DIY & Jateng, Ditjen Cipta Karya

info baru

Cipta Karya Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik Pengelolaan data dan pelayanan informasi publik serta penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin penting untuk peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik.

S

ebagai wujud komitmen untuk mewujudkan instansi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan Workshop Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi (TIK), di Surabaya (12/05/2014). Workshop ini diikuti oleh 121 peserta yang terdiri dari Asisten Perencanaan, Staf Perencanaan serta Petugas VPN dari seluruh Satker Randal Provinsi dan dihadiri oleh Direktur Bina Program, Kasubdit Data dan Informasi beserta jajarannya serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Direktur Bina Program Dirjen Cipta Karya Antonius Budiono menyampaikan, pentingnya perangkat yang baik dalam

pengelolaan informasi dan TIK di daerah. Data dan informasi harus dapat dipilah mana yang harus dipublikasikan (informasi setiap saat, serta merta, berkala) dan mana yang masuk ke dalam informasi yang dikecualikan yang didasarkan pada regulasi yang telah ada. Contonya UU KIP No 14 tahun 2008,Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Klasifikasi Informasi dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan regulasi lainnya. Antonius menjelaskan Undang-Undang KIP lahir dengan tujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses dasar pengambilan kebijakan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. “Selain itu juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat,” tegas Antonius. Antonius menambahkan penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi kebutuhan dan tuntutan setiap instansi penyelenggara pelayanan publik. Hal itu mengingat peran TIK yang semakin penting untuk peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance). “Unsur utama keamanan informasi adalah kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability) data dan informasi,” ujar Antonius. Hal serupa juga diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Gentur Prihantono, yang juga mengungkapkan dukungannya atas pelaksanaan wokshop ini. Menurut Gentur workshop ini sangat relevan dan memiliki peran strategis dalam mengenalkan hasilhasil pembangunan ke-Cipta Karya-an di daerah. “Saat ini kita harus terbuka kepada masyarakat, terutama terkait informasi hasil dan capain pembangunan infrastruktur yang dibangun. Oleh sebab itu, workshop ini dapat meningkatkan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan informasi,” ungkap Gentur. Harapannya dengan dilaksanakan workshop Keterbukaan Informasi Publik dan Pemanfaatan TIK, di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Selain itu mampu menyusun action plan dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pelayanan informasi publik kepada masyarakat di daerah serta meningkatkan pemahaman petugas VPN Satker Randal PIP Provinsi tentang Tata Kelola IT yang baik. (Teks : eko_febrianto/Randal Jatim /ari)


29

info baru

IPA dari Dana CSR PT. Adaro Indonesia di Kabupaten HSU Diresmikan Puncak Dirgahayu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Provinsi Kalimantan Selatan yang jatuh pada 1 Mei lalu, dimeriahkan dengan penyerahan bantuan CSR dari PT. Andaro Indonesia berupa satu unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) kepada Bupati HSU Abdul Wahid yang dilaksanakan pada Selasa (6/05/2014) di lapangan Pahlawan Amuntai.

P

enyerahan bantuan tersebut disaksikan oleh Wagub Provinsi Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini, perwakilan dari Ditjen Cipta Karya dan unsur Pemerintah Kabupaten HSU. Pada kesempatan yang sama, Satker Randal Provinsi Kalsel mengadakan kunjungan lapangan ke lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PT. Adaro Indonesia di Desa Jarang Kuantan yang dibangun dengan total dana Rp 3,96 miliar. “Sebelumnya masyarakat di sini mengambil langsung air sungai Nagara yang keruh untuk keperluan sehari-hari,” tandas Syahron Kepala Desa Jarang Kuantan saat ditemui di lokasi IPA. IPA yang diserahkan oleh PT. Adaro Indonesia kepada Bupati HSU berkapasitas 25 l/detik yang dapat meningkatkan pelayanan

bagi 10.000 jiwa masyarakat di Kabupaten HSU. PPK Randal Kalsel Patmo Suryo berharap, agar IPA segera dilengkapi dengan sambungan ke rumah-rumah agar dapat segera dinikmati warga sekitar dan kerjasama bisa terus berlanjut. “Sehingga standard MDG’s terpenuhi dan target Kabupaten HSU untuk akses air minum pada tahun 2015 menjadi 80 % bisa tercapai,” harap Patmo Suryo. Dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi, Ditjen Cipta Karya terus mendorong dan memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang ingin menyalurkan dana CSR nya ke Kabupaten/Kota yang membutuhkannya. Pembangunan IPA ini merupakan realisasi dari kerjasama PT. Adaro Indonesia dan Pemerintah Kabupaten HSU yang difasilitasi oleh Ditjen Cipta Karya sesuai dengan MoA (Memorandum of Agreement) tanggal 10 Februari 2012. (Teks : eko_febrianto/Randal Jatim /ari)

30

inovasi

Kementerian PU Mulai Bangun SPAM Pasigala Sulteng 600 Liter/detik Laksminarastri Widyakristi*)

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum saat ini bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sedang menyiapkan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) SPAM Regional Pasigala berkapasitas 600 liter/detik.

I

nstalasi Pengolahan Air (IPA) sudah mulai dibangun secara tahun jamak (multiyears) pada tahun 2014-2015 dan nantinya akan melayani Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala (Pasigala). Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Danny Sutjiono, pekan lalu melakukan konsolidasi dengan Gubernur Sulteng Longki Djanggola. “Di tingkat Pusat, proses penyelesaian pembangunan sistem transmisi oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sulawesi III. Secara paralel sedang dibangun IPA oleh Ditjen Cipta Karya secara tahun jamak (multiyears) mulai tahun 2014-2015,” ungkap Danny. Kesepakatan Bersama (KSB) SPAM Regional Pasigala sudah ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Sigi, Pemerintah Kabupaten Donggala, Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Direktur Jenderal Cipta Karya pada 7 Juni 2012. Pada pertemuan tersebut, Gubernur Sulteng menyatakan pihaknya akan memenuhi tanggung jawab membentuk badan pengelola tingkat provinsi dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang saat ini masih dalam tahap penyiapan SK Pembentukan dan SK Penunjukan Personil. Selanjutnya, badan pengelola tersebut akan menjalankan pengelolaan IPA dan penjualan air curah ke tiga kabupaten/kota tersebut di atas. “Proses pembentukan dan penunjukan personil harus segera diselesaikan agar dapat segera dilakukan pelatihan, baik pada aspek teknis, keuangan, dan manajemen bagi personil badan pengelola. Sebagai bagian dari proses pelatihan, dapat dilakukan studi banding ke provinsi lain yang sudah melaksanakan SPAM Regional seperti Provinsi Bali. Tujuannya agar badan pengelola siap menjalankan fungsinya bila fisik selesai dibangun semua pada akhir tahun 2015,” kata Danny Sutjiono. Danny menambahkan, pembangunan IPA akan menggunakan konsep IPA “green”. Dengan konsep ini sebagian ruang di kompleks

Gubernur Sulteng menyatakan pihaknya akan memenuhi tanggung jawab membentuk badan pengelola tingkat provinsi dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang saat ini masih dalam tahap penyiapan SK Pembentukan dan SK Penunjukan Personil.

IPA bisa digunakan sebagai ruang publik bagi masyarakat. “Saya sangat setuju dengan konsep green karena selain untuk ruang rekreasi, masyarakat bisa diajak untuk menjaga IPA yang merupakan infrastruktur vital bagi pemenuhan kebutuhan air minum penduduk di tiga kabupaten/kota di Sulawesi Tengah,” jawab Longki. Danny berharap Gubernur dapat mendorong Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Donggala, dan Pemerintah Kabupaten Sigi agar segera mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) jaringan distribusi pelayanan di masing-masing kabupaten/kota pada TA 2014 ini. *) Staf Subdit Investasi Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya


31

inovasi

Sayembara Penataan Kawasan Gili Iyang Madura Tetapkan Tiga Juara Hery Wahdaniyat *)

Dewan Juri Sayembara Penataan Kawasan Pulau Gili Iyang Pulau Madura telah menetapkan tiga pemenang. Setelah perdebatan dan argumentasi yang cukup alot akhirnya terpilih tiga pemenang yang memenuhi kriteria. Juara Pertama dimenangkan Timmy Setiawan dengan mengusung tema “Gili Iyang Ec(02)Rism Island”.

J

uara Kedua dengan tema “Gili Iyang’s Sanctuary” karya Alexander Octa K.W dan Juara Ketiga bertemakan “East Madura Eco Healing Tourism” karya Rahardian P. Herwindo. Dalam sambutannya, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan yang diwakili Kasubdit Perencanaan Teknis, Dian Irawati, menegaskan salah satu kriteria dalam pemilihan karya yang dikirim peserta adalah dicari karya yang tidak terlalu banyak mengeksplorasi Gili Iyang. “Ini supaya menjaga keaslian alam dan budaya yang sudah ada, sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang optimal, bukan maksimal,” ujar Dian Irawati.

Penentuan pemenang dilakukan di Jakarta, Rabu (30/4/2014), oleh Dewan Juri yang berjumlah 7 orang yang terdiri dari akademisi yaitu Prof. Dr. Ir. Gunawan Tjahjono, Ir. Ikaputra., M.Eng, Ph.D dan Dr. Ing, Ir. Widjaja Martokusumo, dari praktisi yaitu Ir. Putu Rudy Setiawan, M.Sc dan perwakilan dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yaitu Timur DR. Ing, Ir. Bambang Soemardiono dan Ir. Sugeng Gunadi, MLA, serta perwakilan dari Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya yaitu Ir. Sumirat, MM. Dari 17 peserta sayembara yang mendaftarkan diri, hanya 15 peserta yang mengirimkan karyanya. Dari 15 karya yang dikirim dipilih menjadi 5 terbaik dan akhirnya ditentukan juara 1,2 dan 3. Juara Pertama akan mendapat hadiah sebesar Rp75 Juta dengan piagam dan plakat, Juara Kedua Rp50 Juta dengan piagam dan plakat, sementara Juara Ketiga mendapat hadiah Rp25 Juta beserta piagam dan plakat. Secara geografis Pulau Gili Iyang terletak di sebelah timur Pulau Madura, tepatnya di Selat Sapudi pada koordinat 6,96 ° LS -7,0°1 LS dan 144,15° BT- 114,19° BT. Jarak tempuh ke lokasi dari Pelabuhan Dungkek mencapai 2,41 mil laut dengan waktu tempuh 15 menit menggunakan perahu boat. Dengan luas 9,15 Km2, Pulau Gili Iyang memiliki kadar oksigen yang dapat mencapai 27% dengan titik rendah 20%- 23%. Kadar oksigen di Pulau Gili Iyang dikenal termasuk tertinggi di dunia selain kawasan laut Mati di Yordania. *) Staf Subdit Perencanaan Teknis, DIrektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya

32

lensa ck

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen Cipta Karya, 9 Mei 2014

Foto-foto : Manti dan Aji


33

seputar kita

Gubernur Jambi Resmikan 3 IPA di Kabupaten Tebo

BPPSPAM Dorong Kinerja PDAM dengan GCG

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meresmikan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) di desa Perintis Simpang Lopon Kabupaten Tebo, Jambi, Senin (12/05/2014). Acara dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Direktur PDAM seProvinsi Jambi dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya Gubernur Jambi mengatakan sangat mendukung sekali pembangunan IPA di desa Perintis Simpang Lopon. Desa ini termasuk desa tertua, maka dengan dibangunnya IPA diharapkan masyarakat dapat mendapatkan air bersih yang layak di konsumsi. “Ada tiga tempat pembangunan IPA yaitu di Desa Telik Rendah 10 liter/detik, desa Rimbo Ulu 10 liter/detik dan desa Perintis Simpang Lopon 50 liter/detik yang semuanya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Hasan.

Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum, Tamin MZ. Amin menghimbau agar pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang disusun oleh PDAM pada 2013 dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada para pelanggan. “Pelayanan PDAM harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan dilandasi integritas dan komitmen yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kinerja PDAM,” kata Tamin saat membuka Workshop Penerapan GCG oleh Penyelenggara SPAM, di Batam, Rabu (30/04/2014). Workshop dihadiri oleh Satker PKPAM Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Perpamsi dan 14 Direksi PDAM yang berkategori sehat di sebagain wilayah Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh beserta perwakilan Dewan Pengawas.

Cipta Karya Tingkatkan Kesehatan Masyarakat Melalui Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan

Pengelolaan limbah rumah tangga yang kurang memadai telah menjadi isu lingkungan yang berpotensi menimbulkan penyakit dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan serta pengolahan air bersih. Sanitasi yang buruk menjadi salah satu faktor penyebab penyakit yang akan berdampak terhadap penurunan produktifitas masyarakat. Penanganan isu lingkungan merupakan kebutuhan yang mendesak dan

34

pelaksanaannya harus dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Terkait isu tersebut, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerja sama dengan Water and Sanitation Program (WSP) The World Bank, Indonesia Urban Water And Sanitation And Hygiene (IUWASH) dan The Asian Development Bank, menyelenggarakan Workshop Peningkatan Pengelolaan Lumpur Tinja, Merangkai Layanan Lumpur Tinja Perkotaan yang diselenggarakan di Kota Surakarta, (28-30/04/2014). Acara yang dihadiri oleh 9 kota pilot project (Lampung, Bogor, DKI Jakarta, Tegal, Surakarta, Malang, Tabanan, Balikpapan, dan Makassar) tersebut akan didampingi oleh WSP dan IUWASH untuk melaksanakan penyedotan lumpur tinja secara berkala. Pendampingan penyiapan penyedotan berkala ini diharapkan dapat berlanjut dengan penerapan di kota-kota lainnya di Indonesia.

Rengkuh Target. Air Minum dan Sanitasi. Rangkum Solusi, Menteri PU Resmikan Infrastruktur Permukiman Jawa Timur 13

Recommend Documents