RENDRA SETYADIHARJA, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah

ISSN : 2503-4685

RENDRA SETYADIHARJA,

Problematika bauksit di tanah

[email protected]

gurindam (analisis proses legislasi

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan

kebijakan tambang bauksit di kota

STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

tanjungpinang)

ABSTRAK Persoalan tambang bauksit telah menjadi sebuah masalah yang berkepanjangan. Mulai dari periode kepemimpinan Suryatati A.Manan-Edward Mushalli sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang kurung waktu 2008-2012 hingga sekarang telah terpilih Lis Darmansyah-Syahrul sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2013-2018 masih saja santer terdengar berita miring terkait penambangan bauksit di Kota Tanjungpinang. Makalah ini akan menganalisis fenomena tersebut dan akan mencoba mencari jawaban, mengapa masalah tambang bauksit ini masih saja menjadi masalah di Kota Gurindam tersebut. Dengan menggunakan analisis tinjauan literatur dan mengkombinasikannya dengan data sekunder, maka akan dihasilkan sebuah analisis bagaimana proses legislasi yang berkembang terkait regulasi sebagai sebuah jalan menyelesaikan masalah tambang bauksit di Kota Tanjungpinang. Selain itu juga akan dilihat siapa dan bagaimana kekuatan aktor-aktor yang mengambil peran dalam proses legislasi terkait masalah tambang bauksit di Kota Tanjungpinang. Kata Kunci: Proses Legislasi, Regulasi. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang

Indonesia merupakan negara yang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun

kaya akan bahan tambang, diantaranya

1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)

emas, perak, tembaga, minyak dan gas

menyatakan bahwa "bumi, air, dan kek-

bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan tam-

ayaan alam yang terkandung di dalam-nya

bang itu dikuasai oleh negara, hak

dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar

penguasaan negara berisi wewenang un-

kemakmuran rakyat". Prinsip yang ter-

tuk mengatur, mengurus dan mengawasi

kandung dalam ketentuan UUD 1945 ini

pengelolaan atau pengusahaan bahan

mengandung makna kewajiban pemerin-

galian, serta berisi kewajiban untuk meng-

tah sebagai pelaksana kebijakan negara

gunakannya sebesar-besarnya bagi ke-

untuk melakukan pengelolaan dan pe-

makmuran rakyat, sehingga penguasaan

manfaatan sumber daya alam sebesar-

oleh negara terhadap sumber daya alam

besar untuk kemakmuran rakyat.

tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.

Prinsip ini dalam pengusahaan potensi sumber daya alam harus dilaksanakan Vol. 1 No. 1 April 2016

21


ISSN : 2503-4685

secara berkelanjutan dan pemanfaatannya

manusia, namun disisi yang lain tidak me-

seoptimal mungkin bagi kepentingan rak-

lupakan pengelolaan dan perlindungan

yat. Hal ini “menuntut” pemerintah berpe-

terhadap lingkungan hidup, serta pe-

ran untuk mengoptimalisasi pengusahaan

menuhan corporate social responsibility.

potensi sumber daya alam, di mana dalam

Dalam negara dengan sistem negara

pelaksanaannya diterapkan dengan mem-

kesatuan,

kegiatan

pemerintah

tidak

pertimbangkan beberapa aspek diantara-

hanya dilakukan di tingkat pusat, namun

nya aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan

juga tercermin di tingkat daerah, sebagai

dan sebagainya.

konsekuensi dari konsep desentralisasi

Pemanfaatan secara berkelanjutan ini,

yang menjadi landasan bagi pembentukan

bermakna bahwa prinsip pemanfataan po-

pemerintah daerah. Implikasi dari penera-

tensi sumber daya alam yang bersifat

pan konsep desentralisasi ini menjadikan

tidak terbarukan melalui nilai tambah

pemerintah daerah selain memiliki ke-

yang dapat dimaksimalkan untuk menjadi

wenangan untuk menyelenggarakan be-

kegiatan ekonomi atau industri non tam-

berapa urusan pemerintahan secara man-

bang yang tanpa henti meskipun kegiatan

diri (otonom) sebagai konsekuensi atas

tambang telah selesai. Hal ini sejalan

penyerahan urusan pemerintahan oleh

dengan amanat UUD 1945, di mana agar

pemerintah pusat, juga memiliki yuridiksi

pemanfaatan sumber daya alam sebagai

untuk membedakan dengan pemerintah

kekayaan alam yang menjadi komoditas

daerah lainnya.

bagi bangsa yang berguna untuk men-

Oleh karena itu, untuk mencapai salah

sejahterakan rakyat melalui kebijakan-

satu tujuan bangsa Indonesia untuk men-

kebijakan pemenuhan kebutuhan dalam

sejahterakan kehidupan bangsa dengan

negeri, perluasan kesempatan berusaha,

memanfaatkan kekayaan alam Indonesia

penyediaan lapangan kerja, peningkatan

diperlukan sumber daya manusia yang

ekspor, penerimaan devisa negara dapat

berkualitas dan juga regulasi yang dapat

terwujud.

mengontrol pengelolaan akan sumber

Mengingat pentingnya pengusahaan

daya alam tersebut, dapat dirasakan dan

sumber daya alam, di mana di satu sisi

mencapai sasaran yang tepat sesuai apa

akan menjadi kekuatan ekonomi riil se-

yang dicita-citakan dalam Pancasila dan

cara berkelanjutan, diantaranya berupa

UUD 1945.

penerimaan negara, pengembangan wila-

Seperti sudah diungkapkan sebelum-

yah dan pengembangan sumber daya

nya bahwa bahan tambang itu dikuasai Vol. 1 No. 1 April 2016

22


ISSN : 2503-4685

oleh negara, yang pengembangan serta

daerah guna mewujudkan kesejahtaraan

pendayagunaannya

umum.

dilaksanakan

oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah ber-

Usaha pertambangan harus dapat

sama dengan pelaku usaha. Implementasi-

mempercepat pengembangan wilayah dan

nya, pemerintah memberikan kesempat-

mendorong kegiatan ekonomi masyara-

an para stake holder setempat untuk me-

kat/pengusaha kecil dan menengah serta

lakukan pengusahaan bahan tambang ini

mendorong tumbuhnya industri penun-

berdasarkan izin, yang sejalan dengan

jang pertambangan. Seiring dengan itu

otonomi daerah, yang diderivatifkan oleh

juga demi terciptanya pembangunan ber-

pemerintah dan/atau pemerintah daerah

kelanjutan, kegiatan usaha pertambangan

sesuai dengan kewenangannya masing-

tersebut harus dilakukan dengan mem-

masing.

perhatikan prinsip lingkungan hidup,

Dalam rangka penyelenggaraan desen-

transparansi, dan partisipasi masyarakat.

tralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan

Regulasi-regulasi sangat dibutuhkan

bahan pertambangan ini dilaksanakan

untuk menjadi dasar bagi pelaku usaha

berdarkan prinsip eksternalitas, akunta-

pertambangan untuk mendapatkan kepas-

bilitas, dan efisiensi yang melibatkan

tian (hukum) dalam berinvestasi. Kepasti-

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah,

an (hukum) dalam berinvestasi membu-

agar usaha pertambangan memberi man-

tuhkan memerlukan komitmen kebersa-

faat ekonomi dan sosial yang sebesar-

maan Pemerintah, Pemerintah Daerah,

besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indo-

dan investor untuk dapat merealisasikan

nesia.

hubungan binis yang harmonis antara

Pelaksanaan otonomi daerah berdam-

negara (investor, sehingga keharmonisan

pak penting bagi pergeseran paradigma

tersebut dapat mewujudkan iklim inves-

regulasi di bidang pertambangan, yang

tasi yang sehat.

mengatur secara rinci terkait kewenang-

Pemerintah sebagai penyelenggara in-

an-kewenangan yang dimiliki Pemerintah

vestasi sesuai dengan kapasitasnya adalah

maupun Pemerintah Provinsi dan Peme-

membuat regulasi yang mendukung ter-

rintah Kabupaten/Kota, sehingga pening-

wujudnya hubungan yang sinergi antara

katan peran Pemerintah Daerah (baik

pemerintah, investor dan masyarakat. In-

Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah

vesor sebagai pelaksana kegiatan eksplo-

Kabupaten/Kota) diharapkan akan men-

rasi berkewajiban mentaati aturan main

jadi potensi bagi peningkatan pendapatan

yang menjadi dasar hukum terlaksananya Vol. 1 No. 1 April 2016

23


ISSN : 2503-4685

kegiatan eksplorasi tersebut dalam imple-

dan KP diganti menjadi Izin Usaha Per-

mentasinya dengan mematuhi setiap ke-

tambangan (selanjutnya disebut IUP).

tentuan hukum yang berlaku umum dan/

Dalam rezim perizinan atau IUP ini, nega-

atau perjanjian kontrak yang telah disepa-

ra berada dalam posisi yang superior di-

kati antara Pemerintah dengan investor,

bandingkan dengan perusahaan tambang.

serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya

Negara

yang hidup di dalam wilayah adat budaya

administratif

setempat.

sementara kegiatan tambang hingga pen-

Namun, hingga kini, pengelolaan sek-

berwenang menerapkan sanksi mulai

dari

penghentian

cabutan IUP.

tor pertambangan tidak memberi keun-

Namun, masalah mengenai perizinan

tungan maksimal bagi pendapatan negara.

ini muncul, di mana saat ini pelimpahan

Usaha pertambangan di Indonesia sampai

kewenangan penerbitan IUP diberikan

saat ini memicu beragam masalah, dari

kepada

pelanggaran hukum, konflik sosial, keru-

banyak IUP bermasalah, diantaranya ada-

sakan lingkungan, hingga tindak kekeras-

nya tumpang tindih perizinan dan pen-

an. Usaha pertambangan itu pun belum

caplokan

banyak memberi kesejahteraan nyata bagi

negara.

masyarakat.

Maraknya

friksi

daerah

lahan

yang

mengakibatkan

pertambangan

milik

antara

Sementara itu sistem IUP juga tidak

masyarakat dan usaha pertambangan

menjamin terjaganya kedaulatan bangsa

yang semakin meluas akhir-akhir ini.

dihadapan perusahaan tambang. Disam-

Padahal, jika dikelola dengan baik, sesuai

ping itu, kewenangan negara (pemerintah

khitahnya, industri pertambangan bukan

pusat dan daerah) dalam memberikan

saja membawa kemajuan sosial ekonomi

perizinan kegiatan tambang sangat rentan

masyarakat lokal, tetapi juga penyumbang

diintervensi pihak pemilik modal. Hal itu

penerimaan negara.

sangat lumrah dalam sistem demokrasi

Di dalam Undang-Undang Nomor 4

liberal yang berlaku de facto di Indonesia

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mine-

kini, ketika lembaga-lembaga negara bera-

ral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU

da di bawah kendali ‘penguasa’ ekonomi.

Minerba) terjadi perubahan rezim dalam

Bahkan atas nama otonomi daerah,

tata kelola industri tambang nasional.

sejumlah pemilik modal asing bisa lang-

Perubahan itu terjadi dari rezim kontrak

sung ke daerah untuk mengeruk hasil

atau perjanjian kepada rezim perizinan.

tambang tanpa terdeteksi lagi oleh peme-

Sehingga istilah-istilah seperti KK , PKP2B

rintah pusat secara baik. Upaya memakVol. 1 No. 1 April 2016

24


ISSN : 2503-4685

simalkan keuntungan bagi negara masih

bangunan daerah maupun nasional. Pe-

sebatas wacana. Terbukti, keberadaan UU

manfaatan mineral yang ada sebagai

Minerba yang mengatur masalah renege-

kekayaan alam yang terkandung di dalam

siasi kontrak karya terhadap sejumlah

bumi merupakan sumberdaya alam yang

perusahaan pertambangan hanya jalan di

tak terbarukan, sehingga pengelolaannya

tempat.

perlu dilakukan seoptimal mungkin, efi-

Permasalahan-permasalahan tersebut

sien, transparan, berkelanjutan dan ber-

di atas menunjukkan bahwa implementasi

wawasan lingkungan, serta berkeadilan,

peraturan perundang-undangan terkait

agar memperoleh manfaat sebesar-besar-

dengan pengelolaan usaha pertambangan

nya bagi kemakmuran masyarakat secara

di tingkat pusat belum dapat menyelesai-

berkelanjutan.

kan persoalan di tingkat daerah. Apalagi

Namun bukan tidak menuai banyak

jika pemerintah daerah masih belum

masalah yang terkait dengan persoalan

mempunyai regulasi tentang pengelolaan

pertambangan ini. sebagaimana dijelaskan

usaha pertambangan.

di atas, potensi yang begitu besar ini, telah

Berbicara masalah potensi pertambangan di Kota Tanjungpinang,

membuat banyak pihak asing atau pihak

kondisi

yang berkepentingan melirik dan berupa-

sumber daya alam yang berada di Kota

ya untuk mengeksploitasi tambang yang

Tanjungpinang tentunya sudah tidak di-

ada di Kota Tanjungpinang. Bahan tam-

ragukan lagi potensinya. Berdasarkan data

bang atau bahan galian yang seksi menjadi

yang ada, sebagian besar atau lebih dari

perbincangan dan akar masalah ini adalah

90% wilayah Pulau Bintan memiliki keter-

bauksit. Pertambangan bauksit sudah

dapatan cadangan bahan galian bauksit

menjadi masalah yang cukup panjang di

yang terdapat pada lapisan atas yang

Kota Tanjungpinang, sejak periode kepe-

berbentuk bukit-bukit rendah dengan

mimpinan Suryatati A. Manan-Edward

ketebalan rata-rata 3 meter yang ditutupi

Mushalli sebagai Walikota dan Wakil

tanah penutup (topsoil) maksimun 30

Walikota Tanjungpinang periode 2008-

sentimeter.

2012, dan kini kepemimpinanan Walikota

Dengan melihat potensi pertambangan

dan Wakil Walikota Tanjungpinang telah

mineral di Kota Tanjungpinang yang besar

berpindah

kepada

Lis

Darmansyah-

tentunya mempunyai peranan yang sangat

Syahrul, namun persoalan tambang bauk-

penting dan perlu dimanfaatkan secara

sit juga menjadi perbincangan hangat di-

optimal dalam rangka menunjang pem-

tengah masyarakat. Di satu sisi mungkin Vol. 1 No. 1 April 2016

25


ISSN : 2503-4685

pertambangan menjadi salah satu pema-

rusakan jalan dan sarana umum serta

sukan pendapatan asli daerah bagi Kota

menyebabkan polusi udara, tanah dan

Tanjunpinang, namun tambang bauksit

juga air. Bahkan ada sebuah aktivitas per-

sebenarnya juga menuai banyak masalah.

tambangan bauksit yang hampir merusak

Permasalahan yang dapat diinventarisir

Benda Cagar Budaya Istana Kota Rebah di

seperti makin banyaknya pertambangan

Kota Tanjungpinang. Beberapa aktivitas

illegal yang kemudian meninggalkan begi-

pertambangan yang merusak lingkungan

tu saja aktivitas penambangan yang kemu-

ini dapat dilihat pada beberapa gambar

dian berimbas pada pengrusakan ling-

sebagai berikut.

kungan, pencemaran air laut dan pengGambar.1 Aktivitas Pertambangan di Sungai Carang Kota Tanjungpinang

Gambar.2 Aktivitas Pertambangan di Sungai Carang Kota Tanjungpinang

Vol. 1 No. 1 April 2016

26


ISSN : 2503-4685

Gambar.3 Aktivitas Pertambangan di Sungai Carang Kota Tanjungpinang

Namun persoalan pertambangan ini

2.711,07 hektar (1,61%), dari Dinas

seolah sangat sulit untuk dihilangkan.

Kelautan,

Perikanan,

Bahkan perusahan pertambagan bauksit

Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota

semakin banyak tumbuh di Kota Tanjung-

Tanjungpinang. Enam diantaranya yang

pinang baik itu yang memiliki izin dengan

dikeluarkan IUP dari KP2KE kota adalah

jelas atau tidak jelas. Pertumbungan peru-

PT. Antam Resourcindo, PT. Perjuangan,

sahaan tambang ini terkesan ada indikasi

PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa, PT.

kemudahan izin yang diberikan pemerin-

Syahnur, PT. Pippo Jaya dan PT. Alam

tah daerah yang dalam hal ini adalah Wali-

Indah Purnama Panjang. Lahan yang

kota mengeluarkan izin kepada perusaha-

terbesar

an tambang ini. Tercatatlah beberapa pe-

Resoucindo (ARI) 800 hektar dan luas

rusahaan yang menjalankan aktivitas per-

yang paling sedikit adalah PT. Kereta

tambangan bauksit di Kota Tanjungpinang

Kencana Bangun Perkasa (PT. KKBP)

yaitu Antam Resourcindo, Kreta Kencana

dengan luas 162 hektar.

dikuasai

oleh

Pertanian,

PT.

Antam

Bangun Perkasa, Alam Indah Purnama

Persoalan pertambangan bauksit

Panjang, Lobindo Nusa Persada dan Tela-

ini secara tidak langsung telah melibatkan

ga Bintan Jaya.

banyak pihak yang terlibat di dalamnya

Data terakhir yang muncul terkait

seperti Kepala Daerah tentunya, DPRD

eksplorasi pertambangan bauksit di Kota

Kota Tanjungpinang yang seolah telah

Tanjungpinang sejak 2002-2012 Kota

pecah pendapat mengenai hal pertam-

Tanjungpinang sudah menerbitkan 12 izin

bangan ini yang kemudian terbagi menjadi

usaha pertambangan (IUP) dengan luas

pihak yang apatis dan juga menjadi pihak Vol. 1 No. 1 April 2016

27


ISSN : 2503-4685

yang mendukung untuk penghentian akti-

pengambilan keputusan. Model Kelompok

vitas pertambangan ini, kemudian telah

ini dikenalkan oleh David B. Truman

juga melibatkan LSM dan termasuk Lem-

dalam bukunya The Governmental Process

baga Adat Melayu, Organisasi Kemahasis-

(Islamy: 2009) . Dimana Truman (Islamy:

waan dan juga masyarakat yang dirugikan

2009) menjelaskan bahwa model ini

tentunya. Selain itu pihak yang berkepen-

adalah model yang menyatakan bahwa

tingan yaitu pihak pengusaha bauksit juga

interaksi diantara kelompok-kelompok

terlibat dan tidak ingin kepentingannya

adalah

hilang dalam hal ini.

Individu-individu yang memiliki kepen-

merupakan

kenyataan

politik.

Dalam makalah ini akan mencoba

tingan yang sama terikat baik secara for-

menganalisis bagaimana proses penyele-

mal maupun informal ke dalam kelompok

saian secara legislasi persoalan pertam-

kepentingan (interest group) yang dapat

bangan di Kota Tanjungpinang ini. Papa-

mengajukan dan memaksakan kepen-

ran yang akan diberikan adalah sejauh-

tingan-kepentingan kepada pemerintah.

mana kekuatan politik masing-masing

Truman (Islamy: 2009) mengartikan

aktor yang terlibat dan bagaimana proses

kelompok kepentingan sebagai suatu ke-

legislasinya hingga menghasilkan regulasi

lompok yang memiliki sikap sama yang

yang mungkin akan mengatur persoalan

mengajukan tuntutan-tuntunan terhadap

pertambangan bauksit di Kota Tanjung-

kelompok yang lain dalam masyarakat,

pinang ini.

dan akan memiliki arti politis jika kelompok kepentingan itu mengajukan tun-

KERANGKA TEORITIS

tutan terhadap suatu lembaga pemerin-

Konsep Pengambilan Keputusan

tahan.

Dalam menganalisis proses legislasi terkait

permasalahan

Dalam Teori Kelompok keputusan

pertambangan

yang diambil oleh pemimpin merupakan

bauksit di Kota Tanjungpinang ini lebih

sebuah perimbangan yang dicapai sebagai

banyak

hasil

kepada

konsep

bagaimana

perjuangan

kelompok-kelompak

pengambilan keputusan yang akan dilaku-

yang ada. Untuk menjaga keseimbangan

kan oleh Kepala Daerah dan DPRD dalam

dibutuhkan suatu sistem politik yang

menyikapi persoalan ini.

mempunyai tugas menengahi konflik yang

Berdasarkan masalah yang telah kita

terjadi antara kelompok tersebut. Thomas

inventarisir, maka secara teoritis kita

Dye (Islamy: 2009) menjelaskan tugas dan

mengenal dengan Model Kelompok dalam

peranan suatu sistem politik adalah Vol. 1 No. 1 April 2016

28


menengahi konflik antara kelompok dapat dilakukan dengan cara:

3. Mewujudkan

kompromi-kompromi

tersebut dalam bentuk keputusan,

1. Membuat aturan permainan dalam percaturan antar kelompok, 2. Mengatur kompromi dan menciptakan

ISSN : 2503-4685

keseimbangan

kepentingan-

kepentingan yang berbeda,

4. Memaksakan berlakunya kompromikompromi bagi semua pihak. Proses pengambilan keputusan dalam model kelompok dapat digambarkan sebagai berikut,

Gambar.4 Model Kelompok

Kelompok Kepentingan A

Kelompok Kepentingan B

Kekuatan dan Keahlian Politik

Pembuat Keputusan Tekanan

Tekanan

Kekuatan dan Keahlian Politik

Dampak keputusan yang cocok untuk kelompok A

Dampak keputusan yang cocok untuk kelompok B Untuk menganalisis selanjutnya siapa saja

proses membuat keputusan dan juga

kelompok yang terlibat dalam pengam-

implementasinya serta dapat juga meng-

bilan keputusan dalam model kelompok

identifikasi hubungan diantara kelompok-

maka konsep ini harus kita kombinasikan

kelompok tersebut. Dalam Stakeholder

dengan konsep Stakeholder Analysis yang

Analysis ini kelompok-kelompok dapat

diperkenalkan oleh Start dan Hovland

dibagi menjadi beberapa kelompok seper-

(2004). Stakeholder Analysis adalah menu-

ti pihak sektor swasta, pihak organisasi

rut Start dan Hovland (2004) adalah sebu-

pemerintah, dan juga pihak organisasi

ah analisis untuk melihat mengidentifikasi

kemasyarakatan.

keterlibatan kelompok-kelompok dalam Vol. 1 No. 1 April 2016

29


Untuk

melihat

peran

ISSN : 2503-4685

kelompok-

aktor mana yang menjadi penasihat atau

kelompok kepentingan tersebut, maka

pembentuk opini sehingga mempengaruhi

untuk menganalisisnya kita membutuh-

pembuat kebijakan. Tentunya penasehat

kan konsep Influence Mapping atau di-

politik tersebut juga mendengar dan

kenal dengan Pemetaan Pengaruh. Dalam

mengakomodir beberapa kelompok ke-

Influence Mapping menurut Start dan

pentingan yang mempengaruhi suatu

Hovland (2004) menyatakan bahwa se-

fenomena tersebut. Secara singkat dapat

buah teknik analisis untuk mengetahui

digambarkan pada gambar berikut,

Gambar. 5 Influence Mapping Model Pembuat Keputusan

Penasehat (Opinion Leaders)

Kelembagaan Pemerintah

Kelompok Asosiasi

Lembaga Publik

Media

Kelompok Ideologis

Inilah tiga konsep yang akan kita

apakah menghasilkan sebuah regulasi

gunakan untuk menganalisis permasalah-

atau bagaimana tindak pemerintah selaku

an pertambangan bauksit di Kota Tan-

pembuat kebijakan atau keputusan dalam

jungpinang, yang hasilnya akan kita lihat

proses legislasi tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

pertama

Analisis Aktor dalam Proses Legislasi

kelompok-kelompok tersebut berdasar-

Untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam persoalan pertam-

sekali

harus diklasifikasikan

kan kelembagaannya. Sehingga dapat diidentifikasi sebagai berikut,

bangan di Kota Tanjungpinang ini, maka


30


ISSN : 2503-4685

Tabel. III.1 Stakeholder Analysis dalam Proses Legislasi Pertambangan Bauksit di Kota Tanjungpinang Kelompok Swasta Perusahaan Bauksit: 

PT.

 Antam

Resourcindo,



Kelompok Organisasi

Kelompok Organisasi

Pemerintah

Kemasyarakatan

Kepala Daerah Kota



Partai Politik

Tanjungpinang



LSM

Dinas Kelautan,



Forum Aliansi



PT. Perjuangan,

Perikanan, Pertanian,

Peduli Kepulauan



PT. Kereta Kencana

Kehutanan dan Energi

Riau

Bangun Perkasa,

(KPPKE) Kota



PT. Syahnur,

Tanjungpinang

Mahasiswa Islam



PT. Pippo Jaya

DPRD Kota

(HMI) Cabang Kota



PT.

Tanjungpinang

Tanjungpinang

Alam

 Indah

Purnama Panjang







Kepolisian Resort Kota

Himpunan

Gerakan Mahasiwa Nasional Indonesai

Tanjungpinang

(GMNI) Kota Tanjungpinang 

Kesatuan Aksi Mahasiswa Musliam Indonesia (KAMMI) Komsat Tanjungpinang



LSM Investigasi Coruption Transparant Independent (ICTI) Non Government



Media

Sumber: Data Olahan: 2013 Setelah

teridentifikasi

aktor-aktor

dianalisis

bagaimana

peran

masing-

yang terlibat dalam persoalan pertam-

masing aktor dalam proses legislasi ter-

bangan bauksit ini, maka selanjutnya akan

kait persoalan pertambangan bauksit ini.


31


Kelompok Swasta

ISSN : 2503-4685

peran yang cukup signifikan dalam peme-

Kelompok swasta dalam problematika

nangan Calon Walikota dan Wakil Wali-

tambang bauksit ini merupakan aktor

kota Tanjungpinang pada Pemilukada

eksekutor terhadap pertambangan bauk-

yang diselenggarakan pada tanggal 31

sit di Kota Tanjungpinang. Para pengusaha

Oktober 2012 silam. Beberapa sumber

pertambangan ini sejak kurun waktu

berita mengatakan bahwa dibalik pengu-

2002-2012 Kota Tanjungpinang sudah

saha bauksit ini ada tokoh partai politik

mendapatkan 12 izin usaha pertambangan

yang terlibat di dalamnya, dan secara ke-

(IUP)

hektar

betulan lagi partai politik itu adalah partai

(1,61%), dari Dinas Kelautan, Perikanan,

pendukung Walikota dan Wakil Walikota

Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE)

terpilih.

Kota Tanjungpinang. Enam diantaranya

bahwa dibalik pengusaha dan proses akti-

yang dikeluarkan IUP dari KP2KE kota

vitas dari salah satu perusahaan tambang

adalah

PT.

bauksit tersebut ada nama tokoh Andi

Perjuangan, PT. Kereta Kencana Bangun

Cori Fatahuddin yang juga fungsionaris

Perkasa, PT. Syahnur, PT. Pippo Jaya dan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

PT. Alam Indah Purnama Panjang. Lahan

(PDIP) Kota Tanjungpinang. Inilah salah

yang terbesar dikuasai oleh PT. Antam

satu indikasi bahwa aktivitas pertambang-

Resoucindo (ARI) 800 hektar dan luas

an bauksit telah masuk dalam ranah

yang paling sedikit adalah PT. Kereta

politis yang mempengaruhi kebijakan izin

Kencana Bangun Perkasa (PT. KKBP)

pertambangan terkait.

dengan

PT.

luas

Antam

2.711,07

Resourcindo,

Beberapa media mengatakan

dengan luas 162 hektar. Dari data di atas, dapat kita lihat bahwa aktivitas eksplorasi

Kelompok Organisasi Pemerintah

pertambangan bauksit di Kota Tanjung-

Kelompok Organisasi Pemerintah

pinang telah meluas di beberapa tempat.

sudah tentu di dalamnya adalah Kepala

Sampai sejauh ini, daerah yang telah men-

Daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota

jadi daerah pertambangan bauksit oleh

Tanjungpinang

perusahaan bauksit ini adalah di wilayah

adalah periodesasi kepemimpinan Lis

Sei Carang, Sei Timun dan Senggarang.

Darmansyah-Syahrul yang diusung oleh

dimana

sekarang

ini

Secara politis memang para pengu-

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

saha bauksit ini tidak terlibat secara

(PDIP). Segala keputusan memang berada

langsung. Namun dalam proses politik

di tangan kepala daerah namun persoalan

pengusaha bauksit ini memiliki sebuah

izin

pertambangan

telah

diserahkan


32


ISSN : 2503-4685

kepada Dinas Kelautan, Perikanan, Per-

mendapatkan tanggapan dari beberapa

tanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE)

anggota DPRD Kota Tanjungpinang lain-

Kota Tanjungpinang.

nya.

Persoalan bauksit ini merupakan hal

Persoalan lambatnya anggota DPRD

yang tidak mudah untuk diambil sebuah

Kota Tanjungpinang mengambil sikap se-

keputusan. Telah banyak izin pertam-

hingga eksplorasi tambang telah berjalan

bangan bauksit yang telah diterima oleh

di beberapa wilayah di Kota Tanjung-

pengusaha bauksit kemudian menuai

pinang karena persoalan politis yang me-

masalah yang cukup tajam dan mendapat

mang secara tidak langsung “menyedera”

benturan dari masyarakat. Hal ini meng-

proses legislasi terkait pertambangan

akibatkan seolah Kepala Daerah dan

bauksit ini. Sebagaimana dijelaskan di atas

jajarannya yaitu Dinas Kelautan, Perikan-

bahwa ada intervensi partai penguasa

an, Pertanian, Kehutanan dan Energi

dalam hal kebijakan pertambangan bauk-

(KPPKE) Kota Tanjungpinang tak berdaya

sit ini karena ada beberapa oknum yang

melakukan

notabenenya juga merupakan pengurus

penertiban

pertambangan

bauksit di Kota Tanjungpinang. Persoalan tambang bauksit padahal

dari partai penguasa

yang ikut dalam

“bisnis” bauksit ini.

telah menjadi salah satu janji politik

Hal ini juga yang mengakibatkan Ke-

pasangan Lis Darmansyah-Syahrul ketika

pala Daerah juga menjadi lambat bersikap

proses pemilukada tahun 2012 silam,

atas persoalan tambang bauksit ini. Per-

bahwa akan menyelesaikan masalah per-

nyataan seperti ini telah menjadi rahasia

tambangan, namun setelah terpilih juga

umum dan opini publik bahwa Walikota

tak kunjung mampu menyelesaikannya.

dinilai tak berdaya mengendalikan masa-

Tentunya hal ini menuai kritik dan

lah tambang bauksit ini DPRD Kota Tan-

masukan dari banyak masyarakat ter-

jungpinang pada awalnya hanya mem-

hadap pemerintah. Masukan dan kritik

berikan alasan klasik bahwa pertambang-

yang berasal dari masyarakat tersebut

an bauksit merupakan salah satu instru-

ditanggapi oleh sebagian anggota DPRD

men dalam rangka mengakomidir iklim in-

Kota Tanjungpinang, salah satunya bera-

vesttasi dan dalam rangka meningkatkan

sal dari Fraksi Partai Hanura yaitu Azhar

PAD Kota Tanjungpinang. Namun DPRD

yang mengatakan dan seolah khawatir

Kota Tanjungpinang juga tak bisa diam

terhadap persoalan pertambangan bauksit

akan hal ini. Ternyata pergerakan dan

di Kota Tanjungpinang yang kurang

tuntutan

masyarakat

walapun


kecil 33


namun intens baik lewat demontrasi dan

atau

juga pembentukan opini publik, membawa

bauksit ini secara keseluruhan harus ada

DPRD

regulasi yang jelas dari Kepala Daerah

Kota

Tanjungpinang

bersikap

dengan membentuk Panitia Khusus Per-

kebijakan

ISSN : 2503-4685

terkait

pertambangan

selaku pemimpin di Kota Tanjungpinang.

tambangan yang diketuai oleh Ginta

Dari penelurusan beberapa aktor

Asmara yang merupakan Anggota DPRD

yang terlibat dari unsur organisasi peme-

Kota Tanjungpinang dari Fraksi Demokrat.

rintah. DPRD Kota Tanjungpinang menjadi

DPRD Kota Tanjungpinang dalam hal ini

penentu atau pemegang pengaruh terha-

berperan menjadi penengah baik terhadap

dap apa yang harus diputuskan oleh Kepa-

kebijakan Kepala Daerah dan juga per-

la Daerah. Kedudukan Kepala Daerah me-

usahaan pertambangan. Harapannya ada-

lemah dalam persoalan ini karena “tersan-

lah pertambangan ini tidak ditutup akan

dera” secara politis dari beberapa oknum

tetapi memberikan solusi berupa regulasi

perusahaan bauksit yang notabenenya

yang akan mengatur bagaimana pertam-

juga dekat dengan masyarakat. DPRD Kota

bangan bauksit di Kota Tanjungpinang

Tanjungpinang pada awalnya juga meng-

dapat diselesaikan tanpa merugikan pihak

alami dilemma yang cukup signifikan. Ka-

manapun.

rena oknum perusahaan tambang bauksit

Persoalan pertambangan juga telah

ini bukan saja memiliki pengaruh terha-

membawa Kepolisian Resort Kota Tan-

dap Kepala Daerah namun juga memiliki

jungpinang ikut andil. Dimulai dari per-

pengaruh dan kedekatan secara emosional

mintaan Kapolda Provinsi Kepulauan Riau

dengan partai mayoritas di DPRD Kota

kepada Kapolres Kota Tanjungpinang

Tanjungpinang yaitu PDI-Perjuangan. Oleh

untuk melakukan penertiban terkait per-

karena itulah, persoalan ini menjadi cukup

tambangan yang tidak memiliki izin yang

lambat untuk diambil sebuah keputusan.

jelas. Kapolres Kota Tanjungpinang dimin-

Karena kekuatan perusahaan tambang

ta untuk berkoordinasi dengan pihak lain

telah masuk ke dalam ranah politis yang

yang terkait baik itu Dinas (KPPKE) Kota

menyebabkan perlu pertimbangan politis-

Tanjungpinang dan juga masyarakat da-

ekonomis dalam memperhitungkannya.

lam rangka penertiban pertambangan bauksit illegal di Kota Tanjungpinang.

Kelompok Organisasi Kemasyarakatan

Pihak Kepolisian Resort Kota Tanjung-

Kelompok Organisasi Kemasyarakatan

pinang juga sebenarnya tidak bisa banyak

adalah sekelompok organisasi yang ber-

berbuat dalam hal ini, karena keputusan

gerak di masyarakat yang selama ini Vol. 1 No. 1 April 2016

34


konsen

dan

tanggap

masalah

Sementara Partai Hanura lewat legis-

pertambangan bauksit yang cukup mere-

latornya Azhar juga telah lama menyuara-

sahkan masyarakat ini. kelompok organi-

kan ketidaksetujuannya terhadap tam-

sasi masyarakat yang turut bergerak juga

bang bauksit dan menyesalkan beberapa

termasuk unsur beberapa partai politik di

anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang

dalamnya. Namun partai politik ini hanya

seolah diam tanpa bertindak terkait hal

berbicara

tersebut.

atau

akan

ISSN : 2503-4685

memberikan

tuntutan

lewat legislatornya di DPRD Kota Tanjungpinang.

Selain partai politik yang merupakan wadah bagi masyarakat menyuara aspi-

Partai politik yang intens memper-

rasinya, terdapat juga beberapa organisasi

tanyakan masalah pertambangan bauksit

kemasyarakatan yang telah menyuarakan

ini adalah Partai Demokrat, Partai Keadil-

dan menolak aktivitas tambang bauksit di

an Sejahtera (PKS) dan juga Partai

Kota Tanjungpinang. Seperti Forum Alian-

Hanura. Partai Demokrat lewat legislator-

si Peduli Kepulauan Riau yang langsung

nya Maskur Tilawahyu yang juga sebagai

turun ke jalan untuk menyuarakan agar

Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang

pemerintah dan termasuk kepolisian tegas

menyatakan kurang setuju pembukaan

menindaklanjuti persoalan tambang yang

lahan

kembali

dinilai banyak merugikan masyarakat dan

karena pertimbangan telah banyak meru-

justru malah menguntungkan segolongan

gikan potensi daerah dan dampak kerusa-

elit pengusaha dan elit politik. Forum ini

kan lingkungan.

telah melakukan unjuk rasa di depan

pertambangan bauksit

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota

Kantor Polresta Tanjungpinang pada tang-

Tanjungpinang juga sering bersuara lewat

gal 10 Agustus 2011 dan selain mengelar

legislatornya di DPRD Kota Tanjung-

unjuk rasa di Kantor Polresta Tanjung-

pinang terkait persoalan tambang ini, M.

pinang, Forum ini juga mengelar unjuk

Arif Anggota Komisi III DPRD Kota

rasa di Sungai Timun, tepatnya dilokasi

Tanjungpinang yang merupakan legislator

pertambangan bauksit.

dari PKS Kota Tanjungpinang menyuara-

Selain itu Himpunan Mahasiswa Islam

kan agar aktivitas penambangan cut and

(HMI) Cabang Tanjungpinang-Bintan telah

fill dihentikan, dan meminta agar Dinas

beberapa kali menyuarakan aspirasinya

KP2KE Kota Tanjungpinang memberhenti-

terkait persoalan tambang bauksit ini.

kan aktivitas pertambangan bauksit sam-

HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan akan

pai ada regulasi yang jelas.

melakukan mosi tidak percaya terhadap Vol. 1 No. 1 April 2016

35


ISSN : 2503-4685

Walikota Tanjungpinang yang baru yaitu

kepada pihak Pemerintah Provinsi Kepu-

Lis Darmansyah yang tidak komitmen

lauan Riau. Jika pemerintah bersikap

melakukan penutupan aktivitas pertam-

demikian, niscaya tambang bauksit akan

bangan bauksit di Kota Tanjunpinang. HMI

semakin banyak dan berjalan lancar tanpa

Cabang Tanjungpinang-Bintan bersama

pengaturan dan pengawasan yang jelas.

dengan

Sungai

Padahal aturan yang mengatur kewenang-

Carang melakukan unjuk rasa di Kantor

an ini jelas tertera pada Undang-Undang

Walikota Tanjungpinang dalam rangka

No.4

meminta ketegasan Walikota untuk me-

kewenangan pemerintah provinsi, kota/

nutup pertambangan bauksit yang lebih

kabupaten dalam melakukan pengawasan,

banyak merusak dan merugikan daerah.

pengaturan dan juga termasuk perizinan

beberapa

masyarakat

Selain itu aktivis mahasiswa dari

Tahun

2009

pertambangan.

yang

KAMMI

mengatur

Komsat

Kota

Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) Kota

Tanjungpinang mendesak agar Pemerin-

Tanjungpinang menutut agar aktivitas

tah Kota Tanjungpinang sigap persoalan

pertambangan ditutup karena tidak ber-

pertambangan bauksit ini. Sebelum semua

dampak langsung terhadap kesejahteraan

hasil bumi di Kota Tanjungpinang habis

masyarakat serta telah merusak lingkung-

dijual ke Cina oleh para pengusaha

an. Selain itu Rencana Tata Ruang dan

bauksit.

Tata Wilayah Senggarang adalah untuk

Selain para aktivis mahasiswa yang

kawasan pemerintahan dan bukan kawas-

lantang menyerukan permasalahan bauk-

an pertambangan. Untuk itu segara Wali-

sit ini, sebuah organisasi masyarakat yang

kota Tanjungpinang bersikap terhadap

intens juga menyoroti berbagai masalah di

aktivitas

Kota Tanjungpinang juga ikut member-

pertambangan

bauksit

yang

terjadi di Kota Tanjungpinang.

kan suara terkait persoalan tambang

Sorotan dan masukan juga muncul

bauksit ini yaitu lembaga Investigasi

dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim

Coruption

Indonesia (KAMMI) Komsat Kota Tanjung-

(ICTI) Non Government. Menurut lembaga

pinang yang mengatakan bahwa pemerin-

ini persoalan tambang bauksit ibarat

tah daerah sepertinya saling lempar

“durian runtuh” dimana banyak pihak

tangan terkait permasalahan tambang

yang menginginkannya. Namun jika demi-

bauksit

Kota

kian siapa lagi yang akan mengawasinya.

menutup KAMMI Komsat Kota Tanjung-

Legislatif dan eksekutif lah yang harus

pinang melemparkan tanggungjawab ini

berpikir bijak dalam hal pengaturan,

ini.

Pihak

Pemerintah

Transparant

Independent


36


perizinan dan juga pengawasan terkait pertambangan

ini.

persoalan

ISSN : 2503-4685

Analisis Proses Legislasi

regulasi

Untuk menganalisis proses legislasi

harusnya menjadi hal yang paling urgen,

terkait persoalan tambang bauksit di Kota

karena banyak pertambangan yang tidak

Tanjungpinang. Tak bisa terlepas dari per-

memiliki izin, salah satunya adalah di

jalanan bagaimana munculnya pertam-

Dompak.

bangan bauksit di Kota Tanjungpinang.

Seluruh masukan dan suara lantang

Awal mula pertambangan bauksit di Kota

dari organisasi masyarakat termasuk juga

Tanjungpinang adalah bermula dari alibi

partai politik ini juga tidak akan berperan

sejumlah perusahaan yang ingin merata-

jika tidak didukung oleh media baik media

kan tanah untuk pemukiman warga Kota

cetak ataupun media elektronik yang ber-

Tanjungpinang di wilayah Sungai Carang

basis website. Media menjadi salah satu

sekitar tahun 2002, tepatnya di wilayah

aktor yang cukup signifikan dalam pem-

Sungai Moncoh. Pemerataan ini awalnya

bentukan opini yang akhirnya mempenga-

bertujuan untuk pembangunan daerah

ruhi decision maker dalam membuat kepu-

atau kawasan pemerintah serta pemukim-

tusan terkait pertambangan bauksit ini.

an di wilayah Sungai Carang tersebut.

Media yang berperan seperti Harian

Namun pengerukan tanah yang terjadi

Haluan Kepri, Harian Batam Pos, Harian

justru menjadikan para perusahaan yang

Tanjungpinang Pos, dan juga Radar Kepri.

niat awalnya adalah pemerataan menjadi

Selain itu masih banyak media yang ber-

terlena karena daerah yang digali dan

basis website yang juga mempengaruhi

diratakan justru memiliki kandungan

pembentukan opini di tengah masyarakat

bauksit yang cukup potensial untuk

yang kemudian menjadi isu kebijakan bagi

diperdagangkan. Maka perusahaan terse-

pemerintah daerah untuk bersikap.

but segera membuatkan izin untuk mela-

Inilah serentetan aktor yang mem-

kukan pertambangan di daerah itu kepada

pengaruhi dalam proses pengambilan

Walikota Tanjungpinang yang pada saat

keputusan dalam proses legislasi terkait

itu masih dijabat oleh Suryatati A.Manan.

persoalan pertambangan bauksit di Kota

Izin pertambangan pun dikeluarkan oleh

Tanjungpinang. Dengan memiliki kekuat-

Walikota Tanjungpinang kepada Syahjoni

an politik yang cukup imbang, maka cukup

selaku milik Tambang Bauksit tersebut.

membuat masalah ini bagaikan bola yang

Aktivitas pertambangan berbendera

masih saja bergelinding, dan akan kemana

PT Syahnur segera dilaksanakan selama

arahnya nanti.

dua tahun di kawasan Tanjung Mocoh, Vol. 1 No. 1 April 2016

37


ISSN : 2503-4685

yang diklaim sebagai lokasi dan titik kor-

signifikan mempengaruhi kesejahteraan

dinat pertambangan.

rakyat. Justru dinilai keuntungan bagi se-

Pada tahun ke tiga, karena pelabuhan

gelintir elit dan pengusaha tambang bauk-

Tanjung Mocoh yang selama ini digunakan

sit tersebut. Banyak masyarakat Kota Tan-

Syahjoni untuk me-loading bahan galian

jungpinang menilai bahwa hasil dari per-

bakal dialihfungsikan menjadi pelabuhan

tambangan justru masuk ke kocek Wali-

bongkar muat, Syahjoni diminta meng-

kota Tanjungpinang yang pada waktu itu

hibahkan lahan tersebut kepada Pemko

dijabat oleh Suryatati A.Manan.

Tanjungpinang, namun pihak perusahaan

disatu sisi masyarakat juga melihat peru-

pertambangan tersebut menolak untuk

sahaan tambang beserta aktivitas pertam-

menghibahkan dan malah justru meminta

bangan yang dilakukan bertahan dan

untuk perpanjangan izin pertambangan.

berjalan lebih kurang 10 tahun di Kota

Izin pertambangan pun diperpanjang

Tanjungpinang. Belum lagi ada segelintir

kembali dengan disaksikan oleh Walikota

oknum politik yang notabenenya adalah

Tanjungpinang Suryatati A.Manan dan

kader partai penguasa juga ikut andil

ditandatangani

Sekretaris

dalam bermain tambang. Masalah yang

Daerah Kota Tanjungpinang yang kala itu

kemudian dilihat oleh pihak masyarakat

dijabat oleh Gatot Winoto.

beserta organisasi masyarakat selama ini

juga

oleh

Karena

Namun pertambangan ini dikemudian

juga terkait dengan penyalahgunaan per-

hari menuai masalah, seperti royalti per-

untukan wilayah yang telah tidak sesuai

tambangan tidak disetorkan oleh perusa-

dengan RTRW lagi, dimana wilayah Seng-

haan tambang kepada daerah. persoalan

garang termasuk Sungai Carang adalah

ini, bukan semakin menyurut akan tetapi

wilayah pemerintah serta masih terdapat

perusahaan tambang semakin banyak dan

peninggalan zaman kerajaan di daerah

tumbuh di Kota Tanjungpinang sejak ku-

tersebut. Namun daerah itu justru menjadi

run 2002-2012 kini telah ada 12 izin

wilayah pertambangan bauksit.

terhadap perusahaan pertambangan me-

Permasalahan

demi

permasalahan

lakukan pertambangan di Kota Tanjung-

berkembang seperti bola salju yang terus

pinang. Persoalan pertambangan ini mulai

membesar, tepatnya pada zaman kepe-

menjadi polemik ditengah masyarakat

mimpinan Suryatati A.Manan di periode

karena dinilai telah banyak merusak

yang kedua yaitu kurun tahun 2008-2012,

lingkungan masyarakat, sementara keun-

masyarakat mulai bertindak. Terlebih lagi

tungan dari pertambangan tersebut tidak

melihat Kota Tanjungpinang yang semakin Vol. 1 No. 1 April 2016

38


ISSN : 2503-4685

lama berubah menjadi tanah merah akibat

ini adalah penutupan aktivitas tambang

aktivitas pertambangan. Masyarakat me-

bauksit di Kota Tanjungpinang. Namun

nilai izin yang selama ini dikeluarkan oleh

setelah beberapa waktu menjadi Walikota

Walikota

A.

dan Wakil Walikota Tanjungpinang, pa-

Manan tidak tepat sesuai dengan aturan-

sangan ini juga tersandera oleh politik se-

nya.

hingga tak juga kunjung mampu menye-

Tanjungpinang

Suryatati

Reaksi pertama datang dari Forum

lesaikan masalah pertambangan bauksit

Aliansi Peduli Kepulauan Riau yang men-

ini. Lambat keputusan ini mengakibatkan

datangi Polresta Tanjungpinang pada 10

pertambangan bauksit tetap berjalan dan

Agustus 2011 yang menuntut agar pihak

semakin berkembang biak.

Kepolisan Resort Kota Tanjungpinang

Lambatnya tindakan Walikota Tan-

bertindak terhadap perusahaan pertam-

jungpinang menyelesaikan masalah ini

bangan yang tidak jelas izinnya tersebut

kemudian menimbulkan keresahan diber-

namun tetap melakukan aktivitas pertam-

bagai pihak, terutama warga di sekitar

bangan. Aksi yang dipimpin oleh Ketua

Sungai Carang yang mengaku bahwa be-

Forum Aliansi Peduli Kepulauan Riau H.

kas galian tambang bauksit yang menjadi

Hajarullah Aswad ini kemudian juga

genangan air dapat menyebabkan penya-

berunjuk rasa di areal pertambangan

kit seperti demam berdarah dan selain itu

bauksit di daerah Sungai Carang Kota

merusak kondisi udara disekitar areal

Tanjungpinang. Namun aksi ini seperti

pertambangan yang sarat akan debu yang

tidak mendapat tanggapan yang berarti

tidak sehat. Kondisi yang demikian telah

terhadap pengambil kebijakan pada saat

mencuri perhatian beberapa organisasi

itu sebagai Walikota Kota Tanjungpinang

masyarakat dan juga kemahasiswaan se-

masih dijabat oleh Suryatati A. Manan.

perti HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan

Masa jabatan Suryatati A. Manan pun

yang melakukan unjuk rasa yang juga

berakhir ketika hasil pemilukada Kota

bergabung dengan beberapa masyarakat

Tanjungpinang

diselenggarakan

di daerah Sungai Carang. Unjuk rasa ter-

pada tanggal 31 Oktober 2012 silam telah

sebut mengeluarkan pernyataan akan

memenangkan pasangan Lis Darmansyah-

membuat mosi tidak percaya terhadap

Syahrul sebagai Walikota dan Wakil Wali-

Walikota Tanjungpinang karena telah me-

kota Tanjungpinang periode 2013-2018.

langgar janji politik untuk dapat meng-

Pada saat kampanyenya, salah satu janji

hentikan aktivitas pertambangan bauksit,

politik yang disampaikan oleh pasangan

namun tak kunjung dilakukan. Selain itu

yang


39


ISSN : 2503-4685

opini lewat media yang diciptakan oleh

mengusung Walikota dan Wakil Walikota

beberapa organisasi kemahasiswaa lain-

Tanjungpinang juga terlibat dalam “bisnis”

nya seperti GMNI Kota Tanjungpinang dan

tambang bauksit ini. Oknum ini berada di

juga KAMMI Komsat Tanjungpinang telah

dalam perusahaan bauksit yang kini men-

membuat keadaan semakin memanas.

jadi eksekutor pertambangan bauksit di

Ditambahkan lagi oleh LSM Investigasi

Kota Tanjungpinang.

Coruption

Independent

politis inilah yang mempengaruhi peng-

(ICTI) Non Government yang juga menun-

ambil keputusan yang dalam hal ini Wali-

tut agar pihak eksekutif dan legislatif ber-

kota Tanjungpinang. Walikota Tanjung-

tindak dalam persoalan tambang bauksit

pinang berada dalam posisi yang cukup

ini.

dilematis dalam persoalan ini. Kondisi

Transparant

Intervensi secara

Dalam kondisi yang demikian, maka

kekuatan-kekuatan politik masing-masing

kekuatan politik diantara kelompok ke-

kelompok itu dalam mempengaruhi peng-

pentingan sudah memiliki kekuatan yang

ambil kebijakan dapat digambarkan seba-

seimbang. Belum lagi indikasi keterlibatan

gai berikut,

oknum partai politik penguasa yang


40


ISSN : 2503-4685

Gambar. 6 Peta Pengaruh Masing-Masing Kelompok Kepentingan dalam Persoalan Tambang Bauksit di Kota Tanjungpinang Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang

Walikota+Wakil Wakil Walikota Tanjungpinang

Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang

Media

DPRD Kota Tanjungpinang

Kelompok Organisasi Masyarakat Kelompok Pengusaha Tambang Baukisit  PT. Antam Resourcindo,  PT. Perjuangan,  PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa,  PT. Syahnur,  PT. Pippo Jaya  PT. Alam Indah Purnama Panjang

 

Partai Politik LSM  Forum Aliansi Peduli Kepulauan Riau  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Tanjungpinang  Gerakan Mahasiwa Nasional Indonesai (GMNI) Kota Tanjungpinang  Kesatuan Aksi Mahasiswa Musliam Indonesia (KAMMI) Komsat Tanjungpinang  LSM Investigasi Coruption Transparant Independent (ICTI) Non Government

Keterangan: *tanda panah adalah menunjukkan pengaruh entitas/kelompok yang memiliki pengaruh dan dapat mengaruhi siapa

Pada Gambar. 6 tersebut dapat di-

pada Kepala Daerah sebagai penentu kebi-

jelaskan bahwa Walikota dan Wakil Wali-

jakan akhir. Sementara DPRD Kota Tan-

kota adalah penentu kebijakan dalam hal

jungpinang menjadi pihak yang harusnya

ini. Dimana semua kelompok bermuara

menengahi masalah ini, agar Kepala DaeVol. 1 No. 1 April 2016

41


ISSN : 2503-4685

rah mampu memberikan keputusan yang

KP2KE dalam mendapatkan izin pertam-

objektif dan juga memiliki legitimasi yang

bangan karena SKPD ini sudah tentu me-

cukup kuat karena juga didukung oleh

rupakan kepanjangan tangan dari Kepala

DPRD. Terlihat bahwa ada dua entitas

Daerah.

atau kelompok yang memiliki kepentingan

Kelompok

organisasi

masyarakat

yang saling bertentangan di bawah pada

yang memiliki kepentingan yang berbeda

gambar tersebut. Kelompok pengusaha

menuntut agar Kepala Daerah menutup

tambang bauksit kepentingan sudah jelas

habis pertambangan bauksit di Kota Tan-

bahwa pertambangan bauksit harus di-

jungpinang. Tuntutan itu telah dijelaskan

teruskan, salah satu hal yang dihembus-

pada bagian sebelumnya pada makalah/

kan adalah iklim inventasi dan mampu

tinjauan ini, ada yang berupa demontrasi

mendatangkan PAD yang signifikan bagi

dan ada juga yang menciptakan opini pu-

daerah. Untuk mengejar kepentingan ini,

blik yang kebetulan media juga cukup

maka berbagai hal dilakukan oleh kelom-

mengakomodir suara masyarakat luas.

pok perusahaan pertambangan yang telah

Selain itu masyarakat juga menuntut pi-

lama bercokol di Kota Tanjungpinang ini.

hak Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang

Mungkin juga bisa disalahkan karena

untuk melakukan penertiban usaha per-

proses sejarah Walikota pada periode

tambangan yang dinilai illegal, namun

sebelumnya yang begitu mudah memberi-

pihak Kepolisian juga hanya menunggu

kan izin pertambangan kepada salah satu

koordinasi dari Kepala Daerah dan juga

perusahaan tambang yang pada akhirnya

Dinas KP2KE terkait administrasi baik itu

perusahaan

dan

berupa regulasi dan surat-surat lainnya.

semakin menjamur. Belum lagi beberapa

Pada awalnya aspirasi masyarakat akhir-

waktu ini oknum politik partai penguasa

nya didengarkan juga oleh Walikota Tan-

juga ikut dalam bisnis pertambangan

jungpinang Lis Darmansyah, namun kepu-

bauksit ini. Dengan mendapatkan link

tusan yang dibuat hanya menutup semen-

“orang dalam” maka perusahaan tambang

tara usaha pertambangan bauksit di Kota

ini dengan mudah akan mempengaruhi

Tanjungpinang sambil menunggu inventa-

Kepala Daerah. Disinyalir oknum politisi

risir masalah tambang lebih lanjut. Penu-

yang ikut berada dibalik perusahaan tam-

tupan sementara ini dimulai sejak 5 April

bang ini adalah berasal dari partai pengu-

2013.

tambang

bertambah

sung Kepala Daerah terpilih. Dengan de-

Namun penetrasi secara politis dari

mikian juga mudah mempengaruhi Dinas

perusahaan pertambangan bauksit begitu Vol. 1 No. 1 April 2016

42


ISSN : 2503-4685

terbilang kuat. Hal ini dibuktikan dengan

tutup. Komisi I Anggota DPRD Kota Tan-

diberikannya kembali izin tiga perusahan

jungpinang kemudian memanggil Kepala

pertambangan untuk melakukan aktivitas

Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang mena-

pertambangan di Kota Tanjungpinang.

nyakan hal tersebut. DPRD Kota Tanjung-

Tiga perusahaan tambang bauksit yang

pinang dalam hal ini telah belajar dari apa

mengantongi Izin Usaha Pertambangan

yang telah disampaikan oleh masyarakat

(IUP) di Kota Tanjungpinang telah resmi

baik lewat media atau pun berujuk rasa

beroperasi sejak Senin 22 April 2013 lalu.

langsung di depan Kantor Walikota Tan-

Hal itu, sesuai dengan kebijakan dari Wali-

jungpinang.

kota Tanjungpinang Lis Darmansyah me-

Oleh karena itu, DPRD Kota Tanjung-

lalui surat resmi. Tiga perusahaan itu ada-

pinang merasa perlu melakukan langkah

lah PT Lobindo dengan luas lahan sekitar

yang lebih riil dalam menuntaskan perma-

600 hektar beroperasi di kawasan Kelura-

salahan pertambangan bauksit di Kota

han Batu 9 dan Keluarahan Dompak. Lalu,

Tanjungpinang ini. DPRD Kota Tanjung-

PT Kereta Kencana dengan luas lahan 180

pinang perlu memberikan sebuah advice

hektar beroperasi di kelurahan Air Raja

bagi Walikota Tanjungpinang terkait ma-

dan Dompak. Yang terakhir adalah PT

salah ini. langkah DPRD Kota Tanjung-

Alam Indah Purnama Panjang dengan luas

pinang adalah membentuk Panitia Khusus

lahan 200 hektar beroperasi di Kampung

Pertambangan yang diketuai oleh Ginta

Bugis serta Dompak. Penerbitan izin bagi

Asmara yang merupakan legislator dari

tiga perusahaan ini karena perusahaan ini

Partai Demokrat. Pansus ini akan mengka-

telah menandatangani pakta integritas un-

ji berbagai masalah yang terkait permasa-

tuk menaati aturan, dan jika memang ter-

lahan yang terjadi dan juga beberapa ma-

dapat sejumlah pelanggaran maka akan

sukan dari masyarakat, namun hasil akhir

diberi sanksi.

Pansus Pertambangan ini bukanlah menu-

Pemberian izin terhadap tiga perusa-

tup aktivitas pertambangan yang ada, na-

haan tambang ini menuai kritik dari be-

mun lebih kepada menciptakan regulasi

berapa partai politik lewat legislatornya.

terkait aktivitas pertambangan bauksit di

Seperti Partai Demokrat, Partai Keadilan

Kota Tanjungpinang, karena menurut Ke-

Sejahtera, dan Partai Hanura. Ketiga legis-

tua Pansus Pertambangan ini, bagaimana-

lator dari masing-masing partai tersebut

pun pertambangan bauksit memberikan

tidak menyetujui pembukaan kembali usa-

kontribusi kepada Pendapatan Asli Dae-

ha pertambangan yang tadinya telah di-

rah. Vol. 1 No. 1 April 2016

43


ISSN : 2503-4685

Berdasarkan apa yang telah dilakukan

tambangan yang sekarang masih digodok

oleh DPRD Kota Tanjungpinang ini tam-

oleh Pansus Pertambangan ini. Raperda

paklah bahwa DPRD Kota Tanjungpinang

ini harapannya adalah sebagai pedoman

mengambil jalan tengah, dimana DPRD

bagi Kepala Daerah dalam memutuskan

Kota Tanjungpinang berusaha mengako-

permasalahan

modir kepentingan dan aspirasi yang se-

bauksit di kemudian hari.

terkait

pertambangan

lama ini berkembang di masyarakat dan

Sebuah proses panjang yang berakhir

juga mengakomodir kepentingan perusa-

pada pembuatan regulasi untuk melaku-

haan pertambangan bauksit.

kan penertiban pertambangan bauksit di

Hasil kerja Pansus Pertambangan sam-

Kota Tanjungpinang ini dapat digambar-

pai saat ini telah sampai kepada perumu-

kan dengan analisis model kelompok

san Naskah Akademik dan Raperda Per-

berikut,

Gambar.7 Proses Legislasi Terkait Persoalan Pertambangan Bauksit di Kota Tanjungpinang Kelompok Kepentingan A

Kelompok Kepentingan B

Kekuatan Politik dari Perusahaan Bauksit

Kekuatan Politik dari Organisasi Kemasyarakatan dan parpol

DPRD Kota Tanjungpinang  Pansus Pertambangan

Pembentukan Raperda Pertambangan

Gambar. 7 memberikan penjelasan

besar dengan kekuatan politik yang sama.

bahwa dalam persoalan pertambangan

Aktor yang memiliki dominasi disini ada

bauksit di Kota Tanjungpinang ini terjadi

dua yaitu kelompok organisasi masyara-

tarik menarik kepentingan yang sangat

kat yang juga didukung oleh mayoritas Vol. 1 No. 1 April 2016

44


ISSN : 2503-4685

masyarakat dan juga media, dan kelompok

tuk mengakomodir perusahaan pertam-

perusahaan tambang yang memiliki pene-

bangan dan selain itu pertambangan

trasi politik terhadap elit politik. Jika ke-

bauksit juga mampu memberikan kontri-

dua kepentingan ini selalu dibenturkan

busi terhadap pendapatan asli daerah. Se-

tanpa sebuah hal yang mampu menenga-

lain itu penerbitan Raperda tentang per-

hinya maka yakin bahwa persoalan ini

tambangan ini dinilai oleh DPRD Kota

tidak akan dapat terselesaikan. Disatu sisi

Tanjungpinang sebagai jalan tengah untuk

Kepala Daerah Kota Tanjungpinang mung-

meminimalisir apa yang ditakutkan oleh

kin bisa dikatakan tersandera oleh pihak

masyarakat.

perusahaan pertambangan bauksit yang

Langkah ini mungkin cukup dinilai te-

memang punya andil dan keterikatan da-

pat, namun DPRD Kota Tanjungpinang ha-

lam ranah politis, hal ini yang memberat-

ruslah konsisten dalam berusaha sehingga

kan Kepala Daerah untuk bertindak tegas

Raperda ini menjadi Perda dan selanjut-

dalam menutup secara total aktivitas per-

nya benar-benar konsisten dalam menga-

tambangan. Disatu sisi masyarakat juga

wasi pertambangan bauksit di Kota Tan-

sebenarnya mengetahui kondisi yang de-

jungpinang ini. Harapannya adalah bahwa

mikian dan mengetahui bahwa hasil dari

Kepala Daerah bersama DPRD Kota Tan-

pertambangan bauksit ini hanya dinikmati

jungpinang benar-benar menjalankan ke-

oleh segelintir elit politik dan juga meng-

bijakan ini dengan baik dan objektif. Se-

untungkan para pengusaha bauksit dan

hingga pihak manapun tidak menjadi kor-

bukan menguntungkan masyrakat. Oleh

ban yang dirugikan akibat kebijakan ini.

karena itu kelompok organisasi masyarakat menuntut lebih baik ditutup saja karena persentase menciptakan kerusakannya lebih besar dari pada keuntungannya.

Kesimpulan Persoalan pertambangan di Kota Tanjungpinang merupakan persoalan yang

DPRD Kota Tanjungpinang berusaha

panjang, mulai dari kepemimpinan Surya-

bersikap ini membela kedua belah kelom-

tati A. Manan-Edward Mushalli sebagai

pok tersebut, oleh karena itu Pansus Per-

Walikota dan Wakil Walikota Tanjung-

tambangan yang dibentuk setelah mempe-

pinang periode 2008-2012 hingga berlan-

lajari berbagai masalah, akhirnya hanya

jut kini pada masa kepemimpinan Lis

memberikan jalan dengan menerbitkan

Darmansyah-Syahrul

Rancangan Peraturan Daerah tentang Per-

Walikota dan Wakil Walikota Tanjung-

tambangan. Hal ini dilakukan adalah un-

pinang periode 2013-2018.

yang

merupakan


45


ISSN : 2503-4685

Persoalan pertambangan bauksit ini

lasi ini dalam rangka memecahkan per-

merupakan tarik menarik kepentingan

soalan pertambangan yang terjadi di Kota

antara kelompok perusahaan pertamba-

Tanjungpinang.

ngan bauksit dengan kelompok organisasi masyarakat yang kontra dengan akti-

Rekomendasi

vitas pertambangan ini. Kedua kelompok

Berdasarkan masalah yang telah dipa-

ini memiliki kekuatan politik yang sama

parkan dengan gamblang pada bagian se-

kuat dimana kelompok perusahaan bauk-

belumnya, maka makalah ini memberikan

sit didukung dengan sumber daya dan se-

rekomendasi sebagai berikut:

lain itu juga memiliki hubungan dengan

1. DPRD Kota Tanjungpinang haruslah

elit politik partai penguasa. Sementara ke-

konsisten memperjuangan langkah ini

lompok organisasi masyarakat didukung

sampai Raperda Pertambangan terse-

oleh mayoritas masyarakat dan juga me-

but menjadi sebuah Perda Pertam-

dia yang juga mendukung kepentingan

bangan,

kelompok ini. Dalam proses legislasinya, DPRD Kota

2. DPRD Kota Tanjungpinang hendaknya benar-benar intens dalam mengawasi

Tanjungpinang merasa perlu turun tangan

jalannya Perda tersebut nantinya,

agar kebijakan yang diputuskan oleh Wali-

3. Kepala Daerah setelah Perda Pertam-

kota Tanjungpinang tidak salah dan mam-

bangan ini diterbitkan, maka perlu

pu mengakomidir kepentingan kedua be-

juga sebuah konsisten dalam menja-

lah pihak atau kelompok. Dengan mempe-

lankan segala regulasi yang telah

lajari berbagai masalah yang terjadi DPRD

diatur di dalam perda tersebut,

Kota Tanjungpinang membentuk sebuah

4. Kepala Daerah hendaknya bersifat

Panitia Khusus Pertambangan dimana ha-

objektif, transparan dan adil dalam

sil rekomendasi dari Pansus ini adalah

menegakkan hukum terkait pelangga-

menelurkan Rancangan Peraturan Daerah

ran Perda tersebut,

tentang pertambangan. Hal ini dinilai se-

5. Masyarakat hendaknya terus menga-

bagai jalan tengah dalam menjawab per-

wasi perjalanan Raperda hingga men-

soalan yang dihadapi selama ini, serta di-

jadi Perda dan kemudian ketika Perda

nilai mampu mengakomodir kedua belah

Pertambangan tersebut diimplemen-

pihak. Dengan adanya Raperda yang ke-

tasikan.

mudian akan menjadi Perda diharapkan Kepala Daerah mampu menjalankan reguVol. 1 No. 1 April 2016

46


Daftar Pustaka Buku-Buku: Islamy, M.Irfan. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara: Jakarta Start, Daniel. Hovland, Ingie. 2004. Tools for Policy Impact A Handbook for Reseacrhers. Rapid: London Dokumen: Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dinas KP2KE. 2012. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertambangan. Pemerintahan Kota Tanjungpinang: Tanjungpinang Sumber Internet: www.bisnis-kepri.com. 2013. Tambang Bauksit Tanjungpinang: Aktivitas Penambangan distop Pemkot. Diakses dari www.bisnis-kepri.com edisi 23 Februari 2013 pada tanggal 25 Juni 2013 www.ciputranews.com. 2013. Kota Tanjungpinang dikoyak Penambangan Bauksit. Diakses dari http://www.ciputranews.com pada tanggal 25 Mei 2013 http://formatnews.com. 2013. DPRD Kota Tanjungpinang Bentuk Pansus Pertambangan. Diakses dari http://formatnews.com edisi 9 Mei 2013 pada tanggal 27 Mei 2013) http://haluankepri.com. 2013. Tambang Bauksit di Tanjungpinang Beroperasi Lagi. Diakses dari http://haluankepri.com edisi 24 April 2013 pada tanggal 27 Mei 2013 http://kammikepri.or.id. 2013. Bauksit dan Ragam Masalahnya. Diakses dari http://kammikepri.or.id/ pada tanggal 27 Mei 2013

ISSN : 2503-4685

http://kepri.antaranews.com. 2013. LSM Desak Pertambangan Bauksit Ilegal Ditutup. Diakses dari http://kepri.antaranews.com edisi 10 Agustus 2011 pada tanggal 28 Mei 2013 http://kepri.antaranews.com. 2013. DPRD Kurang Peduli Masalah Tambang. Diakses dari http://kepri.antaranews.com edisi 14 Maret 2013 pada tanggal 25 Mei 2013) http://kepri.antaranews.com. 2013. GMNI Desak Pemkot Tanjungpinang Hentikan Penambangan Bauksit. Diakses dari http://kepri.antaranews.com edisi 28 Maret 2013 pada tanggal 28 Mei 2013 http://www.kepribangkit.com. 2013. GMNI Minta Tambang Bauksit di Tanjungpinang Tutup. Diakses dari http://www.kepribangkit.com edisi 28 Maret 2013 pada tanggal 28 Mei 2013 http://www.kepri.info. 2013. Tambang Bauksit Ilegal Makin Menggila Walikota Tak Berdaya. Diakses dari http://www.kepri.info edisi 23 Mei 2013 tanggal 27 Mei 2013 www.lenteraindonesia.com. 2013. Hamalis dan Syahjoni Saling Bongkar. Diakses dari www.lenteraindonesia.com pada tanggal 27 Mei 2013 http://www.radarkepri.com. 2013. Tambang Bauksit Ilegal Makin Marak di Tanjungpinang. Diakses dari http://www.radarkepri.com edisi 12 Mei 2013 pada tanggal 25 Mei 2013 http://tanjungpinangpos.co.id. 2013. Kapolda: Terbitkan Tambang Bauksit. Diakses dari http://tanjungpinangpos.co.id edisi 19 Maret 2013 pada tanggal 28 Mei 2013 http://www.tanjungpinangpks.or.id. 2013. Stop Tambang Bauksit. Diakses dari http://www.tanjungpinangpks.or.id edisi 24 Mei 2013 pada tanggal 28 Mei 2013


47

RENDRA SETYADIHARJA, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Recommend Documents