RENDAHNYA SEBUAH NILAI ETIKA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA. Oleh: Saparuddin. Widyaisawara Madya LPMP Sulawesi Selatan

RENDAHNYA SEBUAH NILAI ETIKA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA Oleh: Saparuddin Widyaisawara Madya LPMP Sulawesi Selatan Memperhatikan pola hidup dunia politik di Indonesia, ada hal yang menarik untuk kita perhatikan. Apalagi dalam era reformasi sekarang ini masyarakat makin mengharapkan partai politik makin menampakkan jati diri yang kuat dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik diharapkan menjadi pintu untuk menata kembali kehidupan yang makin sejahtera, bermartabat. Dilihat dari segi jumlahnya bila dibandingkan dengan era pemerintahan orde baru yang sangat terbatas dapat kita lihat keberadaanya sangat besar. Peserata pemilihan umum tahun 1999 diikuti sebanyak 48 partai politik sedangkan tahun 2004 diikuti 24, tahun 2009 dikuti 34 dan muda-mudahan hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum yang di umumkan diakhir bulan Oktober kemarin bahwa partai politik yang memehuni syarat administarsi yang ikut pemilihan umum tahun 2014 hanya diikuti 16 partai politik, namun jumlah itu masih membutuhkan proses gugatan dari partai politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum. Apa keuntungan dan kelemahan dari partai yang besar jumlahnya dalam sebuah negara yang berkembang seperti Indonesia? Paling tidak, kita melihat bahwa jumlah partai politik yang banyak, memerikan bukti bahwa kebebasan berorganisasi, berkumpul dan sebuah demokrasi semakin terbuka ruang yang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara. Di samping itu ramainya setiap sudut kota, desa sampai ke perkampungan di hiasi oleh banyak

bendara/baliho yang terpasang. Di samping itu, dengan banyak partai politik yang ada, masyarakat makin terbuka ruang untuk mendapatkan pendidikan politik dari Negara dan khususnya dari partai politik itu. Itulah kelebihan yang penulis lihat selama era reformasi sekarang ini. Dilain sisi, jumlah partai politik yang besar akan berdampat negatif dalam kehhidupan berbangsa dan bernegara, misalnya konflik social yang semakin terbuka, pengeluaran dana yang sangat besar bagi setiap partai politik untuk melakukan kampanye dan memenangkan kekuasaan. Selain itu, masyarakat makin mengalami kesulitan untuk menentukan mana partai politik yang benar memperjuangkan aspirasi rakyat dan mana yang tidak, karena semuanya pada saat menghadapi pemilihan umum kampanyenya sangat menjanjikan tetapi kenyataannya setelah dipilih, tidak banyak yang tidak ingat dan konsisten terhadap janji yang disampaikan pada saat menghadapi pemilihan umum. Semua partai politik mengatakan arti korupsi, tetapi dalam kenyataannya hampir pula kita mengalami kesulitan untuk mencari partai politik yang tidak korupsi. Kata nenek saya yang sudah berumur kurang lebih 100 tahun, bahwa selama para pengurus partai kantongnya masih menghadap ke atas, maka dengan sendirinya sulit mencari partai politik yang tidak korupsi. Selama partai partai politik dan mereka yang bergabung di partai politik itu, masih mengharapkan sumber hidup politik, maka selama itu pula politik akan menjadi partai yang korup.

http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=197:etika-politik&catid=42:widyaiswara&Itemid=206

Pada sisi lain, makin banyak partai politik yang ada, maka kost politik yang juga tidak kalah hebatnya di tanggung oleh rakyat dengan adanya jumlah politik yang banyak. Sebagai contoh masalah yang muncul adanya biaya kampanya yang sangat mahal, masyarakat justru mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan politiknya. Di sisi lain persaingan antara partai politik yang ada semakin berat kompetisinya untuk mendapatkan kursi di parlemen. Selain dari itu sulitnya partai politik untuk memdapatkan kesempatan memperoleh kursi mayoritas di parlemen dan mengharuskan harus melakukan koalisi dengan banyak partai untuk amannya roda pemerintahan yang berjalan dan semuanya itu membuat ada ruang untuk saling jual menjual kedaulatan rakyat. Sesuai dengan judul tulisan ini, Rendahnya Sebuah Nilai Etika Dalam Sistem Politik di Indonesia. Maka Yang Perlu dibahas dalam tulisan ini, adalah bagaimana kondisi etika berpolitik Yang terjadi dalam masyarakat selama ini: A. Penyelenggaraan Kampanye Tidak dapat disangkal lagi bahwa pelaksanaan kampanye di setiap helai perelatan pemilihan di negara ini, baik di tingkat pemilihan Walikota/Bupati, pemilihan Gubernur, pemilihan legislatif sampai pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, diwanai dengan adanya kampanye yang saling menghuyat antara satu dengan yang lain. Kondisi ini terjadi diakibatkan oleh rendahnya etika dari setiap konstentan peserta pemilihan. Di samping itu, yang tidak kalah hebohnya, ketika melibat orangorang preman yang lebih mengedepankan ototnya ketimbang

otaknya, dan semua itu membawa pengaruh negatif dalam membangun masyarakat yang beradap. Karena itu, perlu diatur pelaksanaan kampanye yang lebih mengedepankan pendidikan politik yang sehat dan mengarah pada pembangunan masyarakat yang lebih berkarakter dan bermartabat. Dalam melaksanakan kampanye terlalu banyak yang bertabur janji manis yang tidak pernah dipikirkan bahwa janji itu ditepati atau tidak. Dengan memperhatikan kondisi riil yang dimiliki oleh partai dan personal yang ada dalam keanggotaan partai itu. Banyak yang memberi janji berupa pekerja, bantuan keuangan dalam melalukan usaha bahkan member janji bahwa kalau saya atau kalu yang kita usung menang makan semua proyek yang menjadi pekerjaan kita. Di sisi lain dalam masa pelaksanaan kampanya atau pra pelaksanaan kampanya, tidak sedikit kita melihat pemasangan baiho dari partai politik pada tempat yang sama, yang sepertinya di negara ini terlalu sempit ruang untuk bias memasangan baliho, dan tidak hanya sampai di situ bahkan ada baliho yang dipasangan oleh partai lain diganti oleh partai lain atau ada pelaku pengrobekan baliho dan sebagainya. B. Maraknya Serangan Pajak/ Sarangan Surya Istilah serangan fajar adalah bagian dari mani politik berupa pemberian amplot kepada masyarakat pada subuh hari menjelang munculnya fajar di pagi hari. Bisa amplot berisi uang yang berkisar antara lima puluhan ribu sampai dengan seratus lima puluh ribu.


Besarnya ini sangat ditentukan dari kemampuan keuangan dari tim yang mau didukung atau ditentukan dari tingkat persqaingan yang dalam memperoleh kemenangan ini. Sedangkan istilah serangan surya diartikan sebagai pemberian rokok yang bermerek surya yang didalamnya juga diselipkan selembar uang duapuluh ribuan atau lima puluh ribuan, yang semua tujuannya sama yaitu untuk mendapat simpati/suara rakyat dalam pemilihan yang akan dilaksanakan. Di samping itu, ada yang terang-terang membuat paket sembako, berisi gula, terigu, indo Mei atau langsung berupa beras yang dibagi dari rumah-ke rumah, yang pembagiannya seperti membagi sakat fitrah diahir bulan ramadhan. C. Kualitas Anggoata Dewan dalam Persidangan dan menghasilkan produk Undang-Undang Banyaknya kursi yang kosong ketika sidang dewan berlangsung, ini menunjukkan bahwa anggota dewan yang terhormat banyak yang bolos sibuk mengurus kepentingan pribadinya diluar dan tidak terlibat dalam pembahasan rancangan peraturan. Ketika pengambilan putusan dari rapat paripurna, tidak sedikit sidang paripurna ditunda pelaksanaannya dan ini disebabkan oleh hal yang sama akan rendahkan kualitas etika dari para anggota dewan yang terhormat dalam mengembang amanah wakil rakyat. Di samping itu, dewan pada saat mengikuti persidangan atau dalam rapat paripurna, tidak sedikit yang memperlihatkan atau mempertontonkan perilaku yang tidak senonoh. Ada yang hanya datang, tidur, diam dan ada

yang lebih menyakitkan dari itu, seperti nonton film porno melalui laptop yang dibeli dari uang rakyat. Kalau wakil rakyat berperilaku seperti itu, apa yang diharapkan terhadap perjalanan bangsa ini melalui wakil rakyat. D. Rendah Kualitas Produk UndangUndang Tidak bisa disangkal bahwa hasil produk Undang-Undang dari anggota dewan selama ini, sungguh dirasakan oleh masyarakat kurang berkualitas, ini terbukti dari banyaknya undang-undang tersebut digugat oleh elemen masyarakat melalui jalur hukum dan putusan hukumnya dimenangkan oleh masyarakat melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di samping kualitas dari produk undang-undang, juga jumlah produk undang-undang yang di hasilkan selama ini, tidak sebanding dengan jumlah dana yang dikeluarkan oleh uang rakyat melalui pemberian berbagai bentuk kesejahteraan kepada anggota dewan. Banyak rancangan undang-undang di dewan yang diparkir bertahun-tahun. Di samping itu, belum dibuatnya undang-undang sistem pembuktian terbalik, yang dianggap oleh rakyat biasa melumpuhkan perkara korupsi di Indonesia, tidak kunjung dipikirkan oleh wakil rakyat. E. Partai politik dan mantan narapidana Ada satu hal yang membuat pusing rakyat terhadap partai politik yang ada. Kata orang, pada zaman revolusi para perjuang bangsa harus masuk keluar penjara mempertanggungjawabkan perjuangannya, untuk satu kata


Indonesia merdeka. Mereka rela keluar masuk penjara demi kemerdekaan yang dicita-citakan dan pada saat kemerdekaan tercapai mereka diangkat menduduki jabatan. Kata orang, ini adalah pejuang yang memiliki semangat nasionalisme pantang menjerah. Pada zaman kemerdekaan, khususnya pada era reformasi sekarang ini, tidak sedikit pejabat pemerintahan setelah menjalankan kekuasaannya harus masuk penjara setelah terbukti melalui pengadilan tipikor bahwa yang bersangkutan benar-benar terbukti melakukan kejahatan korupsi. Dan yang paling banyak membuat pusing rakyat, dengan banyaknya penjabat ex narapidana yang telah menjalani hukuman bertahun-tahun di penjara, setelah keluar penjara menjadi pengurus teras partai politik dan diusung lagi menjadi calon anggota dewan dan pejabat Negara. Di banyak Negara, seperti Jepang, tidak pernah ditemukan orang yang pernah dipenjara mau lagi menjadi pengurus partai politik ataukan mau mencalonkan diri menjadi wakil rakyat di dewan. Mengapa demikian, meraka adalah orang-orang yang memiliki etika dalam kehidupan berbangsa. Mereka sadar bahwa hanya orang yang berbudi, bermartabat yang diharapkan memimpin bangsa dan Negara dan mereka juga sadar bahwa dunia lain melihat bangsa sebagai bangsa yang beretika. Bangsa ini harus belajar pendidikan etika dari mereka. Salah satu hal yang sangat mengecewakan masyarakat terhadap adanya beberapa partai politik yang tidak mau kehilangan kader walaupun kader partai itu sudah dibuktikan dan

diputuskan oleh pengadilan bahwa mereka melalukan kejahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja semua ini terjadi, sebagai akibat rendahnya menempatkan persoalan kaarakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau wakil kita sebagai pengurus partai politik yang juga akan menjadi wakil Rakrat di parlemen di isi oleh mantan narapidana, lalu bagaimana nasip bangsa ini di bangun dari orang yang tidak mendapat berkah dari Allah SWT. Apakah tidak ada lagi orang lain yang bisa direkrut oleh partai politik tersebut yang memang masih bias dijadikan public figure yang menjadi teladan bagi masyarakat. Kalau Ariel diberbagai tempat banyak ditolak untuk manggung dengan grup bend barunya NOAH, dengan alas an Ariel sudah cacat moral, mengapa anggota partai politik atau partai politik berguru dari itu. Baca "Meski sudah diproses secara hukum, Ariel itu masih cacat moral, track record yang tidak bagus. Jadi tidak pantas untuk diidolakan, apalagi oleh generasi muda," ujar Rekapunnata, selaku koordinator aksi penolakan Ariel, saat dihubungi melalui sambungan telepon dengan KapanLagi.com®, Rabu (7/11). F. Partai politik bersimbol agama dan atas nama rakyat Tidak salah memang bila ada partai politik mengggunakan agama sebagai symbol perjuangan, tetapi yang tidak bermartabat ketika partai politik berlabel agama lalu banyak melalukan penyimpangan-penyimpangan agama. Kita lihat bagaimana anggota dewan ketika bersidang hanyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan


dengan perjuangan politiknya. Ada juga partai politik yang membuat tegline partai nya sebagai suara rakyat. Padahal tidak sedikat anggota partai itu melalukan kejahatan-kejahatan politik, seringkali tidak sejalan perbuatannya dan garis perjuangan politiknya bila dilihat dari perbuatannya sebagai anggota politik. Salah satu contoh menjadi orang yang sangat korup. Oleh karena itu, mohon dengan pertimbangan yang sedalam-dalam baru partai itu menjadikan sesuatu dijadikan jualan politiknya. Maksudnya, biar ada sifat konsisten dalam membentuk watak berpolitik di Negara ini. G. Maraknya korupsi di kalangan Politik Korupsi dan sistem politik Indonesia dapat dikatakan adalah suatu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Ketidak pedulian para koruptor terhadap nasib bangsa adalah salah satu penyebab utama mengapa korupsi di Indonesia sangat merajalela. Di saat sekarang ini saya sangat sering melihat di internet warga Indonesia mencaci maki Malaysia karena dianggap "maling" kebudayaan dan mengatakan bahwa Malaysia adalah negara yang tidak beradab, namun seharusnya kita "mengaca" apakah Indonesia adalah negara yang beradab? jika iya mengapa banyak koruptor? jika tidak mengapa mengurusi orang lain terlebih dahulu? Kapan korupsi berakhir adalah suatu pertanyaan yang sangat susah dijawab, karena korupsi di negara kita ini sudah dapat dianggap sebagai "kebudayaan". Palagi para koruptor tersebut mempunyai jabatan yang cukup tinggi.

Saya pikir korupsi di indonesia tidak bisa dihilangkan apabila moral masyarakat dan pejabat sendiri tidak benar. Apalagi ditambah dengan perbuatan licik para koruptor yang hanya akan menyelamatkan dirinya saja misalnya seperti mau membubarkan KPK, maupun mempersempit ruang gerak KPK. Hal ini sudah menunjukkan bahwa mereka yang tidak setuju dengan keberadaan KPK adalah koruptor sejati dan musuh bangsa Indonesia. Harapan saya semoga di tahun 2009 ini presiden yang baru dapat mempertegas hukum sehingga para koruptor tersebut setidaknya akan takut. Oleh karena itu, partai politik harus membenahi diri kearah tujuan dibentuklah partai politik sebagai wadah aspirasi dan partisipasi rakyat serta sebagai jembatan komunikasi antara rakyat dan pemimpin. Keberadaan partai politik menjadi sebuah ukuran terciptanya demokrasi pada negara modern. Hal ini tidak dapat disangkal, yakni keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi pada negaranegara modern sangat kentara yang dibuktikan oleh tidak ada negara yang tidak memiliki partai politik. Pada negara-negara, dikatakan demokratis partai politik menjadi ujung tombak dalam membangun demokrasi. Pembangunan demokrasi dalam suatu negara termasuk Indonesia tidak terlepas dari fungsi-tungsi partai politik, dan salah satu fungsi parpol menjadi bagian dalam upaya pemersatu bangsa, menciptakan kesejahteraan masyarakat dan penyerap, penyalur aspirasi rakyat.


RENDAHNYA SEBUAH NILAI ETIKA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA. Oleh: Saparuddin. Widyaisawara Madya LPMP Sulawesi Selatan

Recommend Documents