PILKADA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA. Oleh: SAPARUDDIN

PILKADA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA

Oleh: SAPARUDDIN Widyaiswara LPMP Prov. Sulawesi Selatan Jurusan Pendidikan Hukum dan Ketatanegaraan

Artikel EBuletin LPMP Sulsel . ISSN. 2355-3189. 20 September 2014 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=291:pilkada-dalamsistem-ketatanegaraan-indonesia-dan-permasalahannya&catid=42:ebuletin&Itemid=215

1

ABSTRAK Perlu rasanya kita sebagai bangsa yang sedang mendapat pujian atau pengakuan dari bangsa-bangsa lain didunia terhadapa pelaksanaan demokrasi di Negara ini, melihat kembali kebelakang tantang makna demokrasi yang telah diletakkan oleh para pemikir dan pendiri republik ini, yang ditempat dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sila keempat dari Pancasila, menempatkan kerangka dasar dalam berdemokrasi kita adalah sistem demokrasi perwakilan. Alinea Keempat berbunyi maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Bila kita

berdebat menganai pelaksanaan sistem pemilihan kepala daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah pilkada langsung atau tidak langsung tanpa melihat kembali akan nilai-nilai yang telah diletakkan seperti di atas maka sewajarnya penting kita memberikan pemaknaan lebih mendalam lagi, disamping itu kita perlu mendalami lebih dalam akan permasalahan yang diakibatkan dari dua istilah pilkada langsung atau tidak langsung, maka yang paling bermanfaat untuk membangun kualitas masyarakat bangsa ini pada masa-masa yang akan datang. Yang jelas demokrasi bukanlah tujuan akan tetapi hanya menjadi jalan untuk mencapai tujuan. Abstract Need I think we as a nation are being received praise or recognition from other nations in the world terhadapa implementation of democracy in this country, look to turn back to challenge the meaning of democracy that has been laid by the thinker and the founder of the republic, whose place in the fourth paragraph in the preamble of Law Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and the fourth principle of Pancasila, put the basic framework in our democracy is a system of representative democracy. Fourth paragraph reads then drafted the Indonesian national independence in a state constitution Indonesia formed in an arrangement of the Indonesian republic is based on the sovereignty of the people with one supreme divinity, just and civilized humanity, unity and democratic Indonesia led by wisdom discretion in consultative / representative, as well as by fostering a social justice for all Indonesian people. When we argue menganai implementation of the local election system, or better known as direct or indirect election without looking back to the values that have been placed as above then naturally important we give deeper meaning anymore, besides that we need to explore more deeply will the problems resulting from the two-term election, directly or indirectly, it is most beneficial to build quality people of this nation in times to come. Clearly democracy is not a goal but only a means to an end.


2

Kata Kunci: Pilkada dan Permasalahannya

A. Makna Demokrasi dalam sila ke-4 Pancasila Pancasila yang digali dari nilai-nilai dasar kehidupan bangsa, oleh para pendiri negara telah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketiga Bung Karno pada Tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan uraiannya tentang Pancasila, yang kemudian diterima dan disetujui para anggota Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).Menurut penyelasan Soekarno bahwa Pancasila bukan hanya sebagai penemuannya, tetapi telah digali dari akar-akar kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang digali dari nilai-nilai dasar kehidupan nenek moyang bangsa kita, tentu harus diselamatkan dan harus mendasari nilai-nilai seluruh aspek kehidupan bangsa kehidupan bangsa Indonesia dan jalannya Negara Republik Indonesia. Namun sejalan dengan perjalanan waktu, tanpa kita menyadari bahwa ternyata Pancasila sekarang telah bergeser fungsi dan kedudukannya pada zaman modern ini dan tidak sedikit kita sudah meninggalkan nilainilai Pancasila. Sebuah sila dari Pancasila yang hampir kita lupakan dan meninggalkan nilai-nilai dalam penerapannya dalam penerapan demokrasi di Indonesia yaitu Sila ke-4 Pancasila berbunyi ”kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwusyawaratan perwakilan”. Sila ke-4 merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak dari pada sifat demokrasi Negara Indonesia. Disebabkan mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi Negara Indonesia adalah mutlak pula, yaitu tidak dapat dirubah atau ditiadakan. Sila ke-4 pancasila yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan” memiliki makna : Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama, bermusyawarah sampai mencapai kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Sila ke-4 yang mana berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.Sebuah kalimat yang secara bahasa membahasakan bahwa Pancasila pada sila ke 4 adalah penjelasan Negara demokrasi. Dengan analisis ini diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis yang diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, sila ini menjadi banyak acuan dari setiap langkah pemerintah dalam


3

menjalankan setiap tindakannya. Kaitannya dengan arti dan makna sila ke 4 adalah sistem demokrasi itu sendiri. Maksudnya adalah bagaimana konsep demokrasi yang berarti setiap langkah yang diambil pemerintah harus ada kaitannya dengan unsur dari, oleh dan untuk rakyat. Disini, rakyat menjadi unsur utama dalam demokrasi. Itulah yang seharusnya menjadi realita yang membangun bangsa. B. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kata Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijasanaan dalam permusyawaratan perwakilan bisa dimaknai bahwa sesungguhnya dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, yang pasa saat amandemen Undang-Undang Dasar tersebut tidak mendapat tempat untuk diubah, dengan alas an bahwa mengubah Pembukaan UndangUndang dasar, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Tahun 2010 merupakan pembuka pesta demokrasi lokal atau yang dikenal selama ini sebagai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Yang spiritnya politiknya adalah masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pilgub/pilbup/pilwalkot C. Pilkada dan Permasalahanannya Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pilkada selama era reformasi, membawa pelibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya di daerah masing-masing. Pelibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan pilihannya dalam menentukan pimpinannya telah menghasilkan pengakuan dunia internasional menjadi Negara paling demokrasi ketika di dunia. Namun demikian Melihat fenomena sekarang ini sistem demokrasi di indonesia sangatlah transaksional dan memprihatinkan. Dari jumlah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia, maka bisa dipastikan bila pelaksanaan pilkada tidak laksanakan secara serentak, maka dipastikan bahwa pelaksanaan pilkada di republik ini, jelas setiap hari aakan berlangsung pilakada, karena itu, sudah dipastikan akan menyedot dana yang cukup besar.


4

Dari beberapa sumber yang ada, telah memperkirakan dana yang habis untuk pelaksanaan pilkada selama ini telah mencapai 60 trilium. Dari nada yang cukup besar tersebut, bila dilihat dari kebutuhan keuangan pembangunan lainnya, maka sangat penting untuk dipikirkan demi kesejahteraan masyarakat. Dan yang memprihatinkan hampir seluruh pemilukada daerah Gubernur, Walikota, dan Bupati yang dilaksanakan di Indonesia selalu berakhir ricuh dan syarat dengan kecurangan, pemilukada yang telah dilaksanakan didaearah provinsi dan kabupaten/kota semuanya bermuara ke Mahkamah Konstitusi, namun demikian perkara yang di putus oleh mahkamah konstitusi, amar putusan yang diambil juga beragam, ada pemenang pemilukada yang di diskualifikasi, ada yang melakukan pemungutan suara ulang,dan ada yang permohonannya di tolak atau tidak dapat diterima, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan, apakah kecurangan tersebut secara terstruktur,sistematis dan massiv, tentu dilain hal setelah terungkap kasus Akil Muhtar yang sedang bergulir di pegadilan tripikor menunjukkan bahwa amar putusan yang banyak kasus pilkada ke Mahkamah Konstitusi, banyak yang menghianati hati nurani rakyat. Namun demikian, Akar permasalahan munculnya berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam pemilukada pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama adalah independensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu yang tidak netral,dalam hal ini KPUD banyak melakukan pelanggaran dalam verifikasi bakal calon peserta pemilukada, pasangan

calon yang seharusnya tidak dapat lolos sebagai bakal calon itu di loloskan, kasus yang banyak terjadi adalah adanya peserta pemilu yang ditemukan menggunakan ijazah palsu,dan banyak juga mantan narapidana yang diloloskan sebagai peserta pemilukada,selain itu pasangan yang maju melalui jalur calon independen banyak yang tidak memenuhi syarat namun dipaksakan untuk lolos sebagai peserta pemilu dengan tujuan memecah perolehan suara pasangan calon tertentu. Hal-hal seperti yang tersebut diatas diharapkan kedepan dapat di atasi dengan melakukan rekrutmen anggota KPUD yang lebih akuntabel,transparan,dan tanpa intervensi dari kandidat atau pasangan calon peserta pemilukada tertentu. Sebagai kesimpulan menurut penulis pemilukada selama ini belum bisa mencerminkan suatu sistem demokrasi yang sesungguhnya, segala regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pemilukada pada dasarnya sudah baik, namun tentunya masih banyak kekurangan yang biasanya bisa menjadi celah bagi oknum tertentu untuk melakukan pelanggaran, sehingga dalam pelaksanaanya pemilih tidak dapat memilih pemimpin yang terbaik bagi mereka akibat sistem yang diterapkan terlalu prosedural, maka menurut hemat penulis pemerintah harus bekerja ekstra untuk mengawasi proses pelaksanaan pemilukada di setiap daerah untuk mencegah terjadinya sebuah disintegrasi bangsa. Karena itu, perlu memperhatikan baagaimana menyelamatkan bangsa ini, dari tinjauan pilkada dan tata nilai yang telah dibangun dalam Pancasila sebagai dasar Negara, sebagai sumber tata nilai, filsafat dalam kehidupan bangsa, dikaji


5

kembali untuk mengembalikan kejayaan bangsa pada masa yang akan datang. DAFTAR PUSTAKA ICW “Korupsi dalam Pemilihan Kepala Daerah”, data didapat dari www.antikorupsi.org hlm. 4 ICW, Riset Korupsi dalam Pemilihan Kepala Daerah; data didapat dari

http://antikorupsi.org/new/index.php?option =com_content&view=article&id=20479&Ite mid=123&lang=id; internet; diakses 1 Maret 2013. Ivar Kolstad & Arne Wiig. Does democracy reduce corruption? WP 2011: 4 CHR. MICHELSEN INSTITUTE (CMI) Working Paper. http://www.marzukialie.com/?show=tulisan &id=53#sthash.8PMcLzE4.dpuf


6

PILKADA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA. Oleh: SAPARUDDIN

Recommend Documents