RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) PENERAPAN SPIP 2016 DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) PENERAPAN SPIP 2016 DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor

:

Tanggal

:

Nopember 2016

PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN UNTUK MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swr, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi. Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur. Kepada semua pihak yang terah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tlndak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Kepala,

Ir. H. Dadang Sudarya, MMT Pembina Utama Muda NIP 19601004 198703 1 009

1

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PETERNAKAN Jl. Bhayangkara. No. 54 Telp. (0541) 743921-741642, Fax. 736228

Samarinda 75121

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) PENERAPAN SPIP TAHUN 2016 DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. PENDAHULUAN Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 89 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015. Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 89 Tahun 2009 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan terbitnya UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk menciptakan Good Governance sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

2

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pasal 12 disebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (action plan) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur sehingga diharapkan dapat mendukung atas pencapaian tujuan, visi dan misi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur.

B. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 6. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi. 7. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 89 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 8. Peraturan Gubernur 60 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3

C. TUJUAN Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (action plan) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian, melakukan Implementasi atas Infrastruktur kebijakan pengendalian yang telah dibangun dan atau telah ada serta melakukan pemantauan secara berkala yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur.

D. MANFAAT Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut: 1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur. 2. Menjadi dasar dalam membangun dan mengimplementasi infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP. 3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP, serta dasar pemantauan yang berkelanjutan.

E. RUANG LINGKUP Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 meliputi tujuan pada tingkat instansi yaitu: TUJUAN Penyebaran Ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur Tujuan tersebut dikaitkan dengan Visi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yaitu: VISI Terwujudnya Agribisnis Peternakan yang Berdaya Saing Menuju Dua Juta Ekor Sapi

4

Serta Misi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yaitu: MISI 1. Meningkatkan masyarakat

Produksi

Daging

untuk

memenuhi

konsumsi

2. Meningkatkan Kawasan Usaha Peternakan 3. Meningkatkan usaha pengolahan hasil dalam rangka penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) Tujuan tersebut mendukung seluruh tahapan proses manajemen yaitu perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pemantauan dalam rangka pengelolaan keuangan dan penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan daerah. Dari sisi tingkatan manajemen, Rencana Tindak Pengendalian Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 akan menjadi tanggung jawab tingkatan manajemen atas, manajemen menengah, dan manajemen bawah pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur.

F. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (STATEMENT OF RESPONSIBILITIES) Dalam UU nomor 1 tahun 2004 (Pasal 55 ayat (4): Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang sudah diselenggarakan. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. Rencana Tindak dalam penyelenggaraan SPIP tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

G. GAMBARAN SPIP Dalam Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 5

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) wajib diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah. 1. Tujuan SPIP Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang mencakup: a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara negara. b. Keandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal Instansi Pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan. c. Pengamanan aset negara yang dikelola Instansi Pemerintah dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan instansi tersebut. d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara. 2. Unsur-Unsur SPIP SPIP wajib diselenggarakan untuk memberi keyakinan memadai bagi tercapainya empat tujuan yang merupakan pilar-pilar penopang dari perwujudan tujuan bernegara dan berbangsa. Pilar-pilar penyangga tersebut harus dibangun di atas fondasi unsur-unsur SPIP yang terdiri dari: a. Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang kuat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 s.d. 12 PP Nomor 60 Tahun 2008. b. Penilaian Risiko sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 s.d. 17 PP Nomor 60 Tahun 2008 untuk dapat mengantisipasi atau mengelola risiko yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan. c. Perancangan Kegiatan Pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 s.d. 40 PP 60 Tahun 2008 untuk mengamankan tiap proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. d. Penetapan mekanisme informasi dan Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41 s.d. 42 PP Nomor 60 Tahun 2008 sehingga dapat mengetahui dan mendeteksi secara dini setiap permasalahan yang dihadapi di dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan. e. Pemantauan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 s.d. 46 PP Nomor 60 Tahun 2008. Kegiatan penerapan unsur SPIP adalah kegiatan dimana infrastruktur yang telah ada diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan para pejabat dan aparatur Dinas Perkebunan Provinsi 6

Kalimantan Timur, paling tidak meliputi langkah-langkah berikut: a. Mengintegrasikan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok. b. Melaksanakan penerapan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses yang melekat dalam kegiatan pelaksanaan tugas pokok. c. Menerapkan unsur-unsur SPIP secara dinamis yaitu dilakukan penyempurnaan apabila terdapat risiko atau masalah yang diperkirakan akan menghambat pencapaian tujuan.

H. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN 1. Rencana Tindak Lingkungan Pengendalian Unsur Lingkungan Pengendalian adalah pondasi dalam pelaksanaan SPIP antara lain dalam bentuk penegakan integritas, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen pimpinan. Terkait dengan tujuan "Penyebaran Ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur", hasil analisis risiko menyimpulkan terdapat 7 risiko atas pengembangan perbibitan dan budidaya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, pertanggungjawaban, pelaporan serta pemantauan/evaluasi, yang selanjutnya akan menjadi prioritas dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2016, sebagai berikut:

No

Risiko

Uraian RTP

1

Kemungkinan tim yang ditunjuk belum memahami tujuan kegiatan

Penetapan Tim Teknis, Tim Penyusun HPS, Tim Verifikasi kelompok dan tim penyebaran ternak dipilih sesuai dengan kompetensi

2

Kemungkinan terjadi gagal tender/lelang

Tender/lelang ulang dengan mempelajari penyebab kegagalan.

3

Kemungkinan kelompok yang terpilih tidak sesuai dengan kriteria

Harus sesuai dengan SOP verifikasi kelompok.

4

Kemungkinan kelompok yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil verifikasi

Penetapan kelompok harus sesuai dengan hasil verifikasi

7

I.

No

Risiko

Uraian RTP

5

Kemungkinan ternak sapi yang datang tidak sesuai spesifikasinya dengan dokumen kontrak

Pihak penyedia harus memahami spesifikasi teknis

6

Kemungkinan bibit HMT yang ditanam tidak tumbuh

Melakukan penanaman HMT pada saat musim penghujan

7

Kemungkinan terjadinya kematian ternak sapi saat didistribusikan

Meningkatkan manajemen transportasi pengangkutan ternak

INFORMASI DAN KOMUNIKASI Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan RTP ini adalah informasi yang dapat memberikan keyakinan kepada pemilik risiko bahwa pengendalian telah berjalan dengan efektif. Daftar informasi dan komunikasi sebagai pelaksanaan RTP dapat dilihat pada lampiran 1.

J. PEMANTAUAN/EVALUASI TERPISAH Pemantauan bertujuan untuk meyakinkan bahwa RTP serta informasi dan komunikasi dilaksanakan sesuai rencana, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan. Pemantauan dilakukan dalam bentuk: 1. On Going Monitoring yaitu pemantauan yang melekat dalam proses pelaksanaan tugas pokok dilakukan secara kontinu oleh atasan langsung. 2. Pemantauan melekat secara berkala/per triwulan, untuk triwulan pertama, kedua , ketiga, serta setiap bulan untuk triwulan terakhir akan dilakukan oleh pimpinan OPD/Kepala SKPD terkait. 3. Evalasi terpisah secara berkala/semester akan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Daftar pemantauan dapat dilihat pada lampiran 1.

K. PENUTUP 1. Dokumen RTP ini akan menjadi dokumen hidup yang senantiasa akan disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi untuk perbaikan SPIP secara 8

berkelanjutan di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur. 2. Dokumen RTP berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : S A M A R I N D A Pada Tanggal : Nopember 2016 KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ir. H. Dadang Sudarya, MMT Pembina Utama Muda NIP 19601004 198703 1 009

9

Lampiran I

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) PENERAPAN SPIP TAHUN 2016 DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Infokom No

Risiko

Rencana Tindak Pengendalian

Penanggung Jawab

Kebutuhan Informasi

Pemantauan Sarana Komunikasi

Pemantauan Melekat (Pimpinan OPD)

Target Waktu

Evaluasi Terpisah (Inspektorat)

2015

2016

RTP ATAS RISIKO PENCAPAIAN TUJUAN " Penyebaran Ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. " 1.



Kadis/PA, KPA, PPTK, dan eselon III intern

1. Informasi diklat/ Pelatihan yang pernah diikuti 2. Informasi ketersediaan SDM

Sertifikat kompetensi.

Per triwulan

Per semester

2016

2017

2.


Tender ulang dengan mempelajari penyebab kegagalan

Pokja ULP

Informasi peserta pendaftaran lelang

Ceklist dokumen lelang

Per triwulan

Per semester

2016

2017

3.



KPA, PPTK, 1. Informasi Instansi kelompok terkait, yang sudah Eselon III dilakukan

1. Ceklist hasil penilaian verifikasi kelompok

Per triwulan

Per semester

2016

2017

i

Infokom No

Risiko


Penanggung Jawab

Kebutuhan Informasi


intern dan Tim verifikasi

CP/CL 2. Informasi kriteria kelompok yang layak mendapatkan bantuan ternak

2. SOP verifikasi kelompok

Target Waktu



2015

2016

4.



Kadis/PA, KPA dan PPTK

1. Informasi hasil penilaian verifikasi kelompok 2. Informasi ketersediaan kandang dan HMT

Hasil penilaian verifikasi kelompok

Per triwulan

Per semester

2016

2017

5.


Pihak penyedia harus memahami spesifikasi teknis


1. Informasi harga ternak 2. Informasi spesifikasi ternak sapi

1. Ceklist Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2. Dokumen kontrak

Per triwulan

Per semester

2016

2017

6.


Melakukan penanaman HMT pada saat musim hujan

KPA, PPTK, Instansi terkait dan

1. Informasi harga bibit HMT

Media elektronik

Per triwulan

Per semester

2016

2017

ii

Infokom No

7.

Risiko




Penanggung Jawab

Kebutuhan Informasi

tim teknis

2. Informasi ramalan cuaca

Instansi terkait dan tim penyebaran ternak

1. Informasi kelompok yang menerima bantuan ternak 2. Informasi spesifikasi dan jumlah sapi yang diterima kelompok.


1. Dokumen kontrak pengadaan ternak sapi 2. Berita Acara Pemeriksaan Ternak

Target Waktu



2015

2016

Per triwulan

Per semester

2016

2017

iii

Lampiran 11 Formulir Identifikasi Risiko Pemerintah Daerah/ SKPD Visi : Terwujudnya agribisnis peternakan yang berdaya saing menuju dua juta ekor sapi Misi : 1. Meningkatkan Produksi Daging untuk memenuhi konsumsi masyarakat 2. Meningkatkan Kawasan Usaha Peternakan 3. Meningkatkan usaha pengolahan hasil dalam rangka penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) Tujuan : Penyebaran Ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur No

Kegiatan

(1)

1

(2)

Perbibitan dan Budidaya

Risiko

Bisnis Proses (3)

Penyebab Pemilik

Uraian

Sumber

(4)

(5)

(6)

(7)

1) Penetapan Tim Kemungkinan tim yang ditunjuk Teknis, Tim belum memahami tujuan kegiatan Penyusun HPS dan Tim Verifikasi kelompok , tim penyebaran ternak

Kadis/PA, KPA, Tim Teknis, Tim Bidang dan PPTK, dan Penyusun HPS UPTD eselon III intern dan Tim Verifikasi kelompok , tim penyebaran ternak tidak kompeten

2) Pelaksanaan lelang pengadaan ternak


Pokja ULP

Tidak ada peserta lelang, tidak ada penawaran harga

3) Verifikasi calon kelompok sasaran


KPA, PPTK, Instansi terkait, Eselon III intern dan Tim verifikasi

Usulan kelompok dari kabupaten/kota tidak sesuai dengan kriteria

4) Penetapan kelompok sasaran



5) Pelaksanaan pengadaan ternak



6) Pengembangan HMT


KPA, PPTK, Instansi terkait dan tim teknis

7) Distribusi ternak


Instansi terkait dan tim penyebaran ternak

(8)

Kegiatan Pengendalian

Uraian

Pihak yang Terkena

(9)

(10)

(11)

C

Pelaksanaan Kadis/PA, KPA, PPTK, kegiatan tidak dan eselon III intern sesuai sasaran


Pihak penyedia

C

Terlambatnya pelaksanaan kegiatan

Tender ulang dengan mempelajari penyebab kegagalan

Tim verifikasi

C

Kelompok KPA, PPTK, Eselon III terpilih tidak intern sesuai dengan tujuan kegiatan


Conflic of Pihak yang interest baik dari berkepentingan dalam maupun luar

C

Penetapan Eselon III intern kelompok tidak sesuai sasaran


Kurangnya Penyedia pemahaman pihak penyedia terhadap spesifikasi teknis Gangguan Musim cuaca Kemarau menyebabkan gagal tumbuhnya HMT

C

Ternak sapi Kadis/PA, KPA dan PPTK Pihak penyedia harus yang datang memahami spesifikasi tidak memenuhi teknis syarat

C

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan

Transportasi pengangkutan ternak kurang memadai

C

Jumlah ternak Kadis/PA, KPA, PPTK, yang diterima eselon III intern dan Tim kelompok tidak penyebaran ternak sesuai dengan dokumen kontrak

Alat Transportasi

Disusun oleh : Direview oleh :

Petunjuk Pengisian: Tujuan kolom (1) kolom (2) kolom (3) kolom (4) kolom (5) kolom (6) kolom (7) kolom (8) kolom (9) kolom (10) kolom (11)

Dampak

C/UC

Uraian

Diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi Cukup jelas Diisi kegiatan terkait tujuan Uraikan Proses Bisnis dari kegiatan tersebut Uraikan peristiwa yang merupakan risiko Sebutkan pihak yang bertanggung jawab mengelola risiko Uraikan penyebab timbulnya risiko Sebutkan pihak/ unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko diisi dengan controlled(C) atau uncontrolled(UC) dari penyebab risiko bagi unit tersebut Uraikan akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi Sebutkan pihak/ unit yang menderita jika risiko benar-benar terjadi Uraikan kegiatan pengendalian yang harus ada

KPA, PPTK dan Pokja ULP

Kadis/PA, KPA dan PPTK Melakukan penanaman HMT pada saat musim penghujan


Formulir Analisis Risiko Pemerintah Daerah/ SKPD Tujuan No

Bisnis Proses

(1)

(2)

: Penyebaran Ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur Skor Skor Uraian Risiko Kemungkinan Dampak (3)

(4)

(5)

Skor Status (6)

1

1) Penetapan Tim Teknis, Tim Kemungkinan tim yang ditunjuk belum memahami Penyusun HPS dan Tim Verifikasi tujuan kegiatan kelompok , tim penyebaran ternak

1,43

1,86

2,65

2

2) Pelaksanaan lelang pengadaan Kemungkinan terjadi gagal tender/lelang ternak

2,14

2,14

4,59

3

3) Verifikasi calon kelompok sasaran


1,86

1,71

3,18

4

4) Penetapan kelompok sasaran

3,14

1,43

4,49

5


Kemungkinan kelompok yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil verifikasi Kemungkinan ternak sapi yang datang tidak sesuai spesifikasinya dengan dokumen kontrak

3,29

2,00

6,57

6

6) Pengembangan HMT

3,14

2,43

7,63

7


Kemungkinan bibit HMT yang ditanam tidak tumbuh Kemungkinan terjadinya kematian ternak sapi saat didistribusikan

3,14

2,43

7,63

Petunjuk Pengisian: Tujuan kolom (1) kolom (2) kolom (3) kolom (4) kolom (5) kolom (6)

diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi cukup jelas Uraikan Bisnis Proses dari kegiatan (copy dari kolom Bisnis Proses, Lampiran "1. Identifikasi Risiko") Uraikan peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi (copy dari kolom Uraian Risiko, Lampiran "1. Identifikasi Risiko") Diisi skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata Diisi skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata Diisi hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Kemungkinan Pemerintah Daerah/ SKPD Tujuan : Penyebaran Ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur Skor Skala Ratarata Total ∑/∑ peserta

Skala Kemungkinan Menurut Peserta No

Bisnis Proses

Uraian Risiko 1

(1)

1

2 3 4

5 6 7


2) Pelaksanaan lelang pengadaan Kemungkinan terjadi gagal tender/lelang ternak 3) Verifikasi calon kelompok Kemungkinan kelompok yang terpilih sasaran tidak sesuai dengan kriteria 4) Penetapan kelompok sasaran


Kemungkinan ternak sapi yang datang 5) Pelaksanaan pengadaan ternak tidak sesuai spesifikasinya dengan dokumen kontrak Kemungkinan bibit HMT yang ditanam 6) Pengembangan HMT tidak tumbuh 7) Distribusi ternak

8 9 10 11

4


5

6

7

Total∑

(4)

Keterangan : 1 Jarang Sekali

2

2

1

2

1

1

10

1,43

2

3

3

2

1

2

2

15

2,14

1

2

2

2

2

2

2

13

1,86

3

3

3

4

3

3

3

22

3,14

3

4

3

3

3

3

4

23

3,29

3

3

3

3

4

3

3

22

3,14

3

3

3

4

3

3

3

22

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

(5) (lihat penjelasan)

1

Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun

2 Jarang

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi

Mungkin terjadisekali dalam 10 tahun

#REF! #REF! #REF! #REF!

Disusun oleh : Direview oleh :

Petunjuk Pengisian: Tujuan kolom (1) kolom (2) kolom (3) kolom (4) kolom (5)

3

(3)

(2)

1) Penetapan Tim Teknis, Tim Penyusun HPS dan Tim Verifikasi kelompok , tim penyebaran ternak

2

diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi cukup jelas diisi kegiatan terkait tujuan Uraikan peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi Diisi skala kemungkinan menurut peserta diskusi cukup jelas

3

Sering

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

3,14 Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun

-

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4

Sangat Sering

Kemungkinan terjadi > 50% Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Dampak Pemerintah Daerah/ SKPD Tujuan : Penyebaran Ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur Skala Dampak Menurut Peserta No Uraian Risiko Bisnis Proses 1 2 3 4 5 6 (1)

1

2 3

4

5 6

(2)

1) Penetapan Tim Teknis, Tim Penyusun HPS dan Tim Verifikasi kelompok , tim penyebaran ternak 2) Pelaksanaan lelang pengadaan ternak 3) Verifikasi calon kelompok sasaran

(3)



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

(5) (lihat penjelasan)

2

2

2

1

2

2

2

13

1,86

2

3

3

2

1

2

2

15

2,14

2

2

1

1

2

3

1

12

1,71

1

1

2

2

1

1

2

10

1,43

3

3

2

2

1

2

1

14

2,00

2

2

2

3

3

3

2

17

2,43

Kemungkinan terjadinya kematian ternak sapi saat didistribusikan #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2

2

3

3

2

2

3

17

2,43

1

Rendah Sekali

Cukup mengganggu jalannya pelayanan Menimbulkan kerusakan kecil

Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.50.000.000,-

Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-

Disusun oleh : Direview oleh : Petunjuk Pengisian: Tujuan kolom (1) kolom (2) kolom (3) kolom (4) kolom (5)

Total∑

(4)

Keterangan : Kemungkinan terjadi gagal tender/lelang Kemungkinan kelompok yang terpilih tidak sesuai dengan kriteria

Kemungkinan kelompok yang 4) Penetapan kelompok sasaran ditetapkan tidak sesuai dengan hasil verifikasi Kemungkinan ternak sapi yang datang 5) Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai spesifikasinya dengan ternak dokumen kontrak Kemungkinan bibit HMT yang ditanam 6) Pengembangan HMT tidak tumbuh

7

7

Skor Skala Ratarata Total ∑/∑ peserta

diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi cukup jelas diisi kegiatan terkait tujuan Uraikan peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi Diisi skala dampak menurut peserta diskusi cukup jelas

-

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Menggangu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal) Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan 2

Rendah

Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai Rp.500.000.000,Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,Menggangu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan

3

Tinggi

Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000,Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan

4

Tinggi Sekali

Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu Kerusakan Fatal Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak Terjadinya KKN dan diproses secara hukum

Bagan Peta Risiko Badan/Dinas ……. Provinsi Kalimantan Timur XYZ Peta risiko pada ………………….. sebagaimana telah dieksplorasi dalam FGD yang berlangsung tanggal .... s.d. …Oktober 2016…. secara keseluruhan adalah sebagai berikut: Keterangan: Tingkat I : Level risiko sangat rendah Tingkat II : Level risiko rendah Tingkat III : Level risiko tinggi Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi

Peta Risiko 4,00

3,50

Dampak

3,00

2,50

3,14 , 2,43 2,14 , 2,14

2,00

3,29 , 2,00 1,43 , 1,86 1,86 , 1,71

1,50

3,14 , 1,43

1,00

0,50

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Kemungkinan

Peta risiko ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan mengatasi risiko lebih lanjut. XYZ, ..... April 2015 Kepala Dinas /Badan ........,

.................................................................... NIP .......................................

BISNIS PROSES Nama Kegiatan Tujuan Anggaran Regulasi yang terkait

: : : :

PENGEMBANGAN PEBIBITAN DAN BUDIDAYA Penyebaran Ternak di Kab. Kutai Kartanegara dan Kutai Timur Rp. 8.561.619.500.000,1. Undang- undang no. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan 2. Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2016 tentang Pemasukan ternak dan atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan 3. Peraturan Menteri Pertanian no. 16/Permentan/PK.440/5/2016 tentang Pemasukan ternak ruminansia besar ke dalam wilayah negara RI 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur no. 06 tahun 2010 tentang Pemasukan dan Pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan di Provinsi Kalimantan Timur

NO

URAIAN

(1)

(2)

1

KADIS/PA

KPA

PPTK

Instansi Terkait

PPK SKPD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

V

V

V

V

V

V

V

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(12)

Ess III Intern

Bendahar a

Tim Verifikasi

Tim Teknis

Tim Penyebaran

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

AKTIVITAS PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA

(18)

E

BE

TE

Celah

(19)

(20)

(21)

(22)

AKTIVITAS PENGENDALIAN YANG SEHARUSNYA ADA

KETERANGAN

(23)

(24)

PERENCANAAN 1) Penyusunan RUP 2) Penetapan Tim Teknis, Tim Penyusun HPS dan Tim Verifikasi kelompok , tim penyebaran 3) Penyusunan Juklak

Rapat pemaketan pengadaan ternak dan sarana pendukung lainnya

V V

V

V

4) Penyusunan jadwal palang 2

PIHAK YANG TERKAIT (bisa ditambah/diganti sesuai keperluan) Kasubag POKJA PENYIMPAN. PPHP PENYEDIA PGR.BRG BRG ULP Program

V

V

V

5) Pelaksanaan lelang pengadaan ternak

V

V

Rapat melibatkan Biro Bangda/ULP

Monitoring ceklist jadwal pengadaan yang dibuat oleh penyedia

V

Permintaan laporan tertulis dari penyedia

Monitoring ceklist jadwal pengembangan HMT

V

Penetapan dengan SK kepala Dinas

V

Tanda tangan kepala Dinas

V

Tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

V

Laporan tertulis dari POKJA ULP

V

Membuat daftar kuesioner untuk calon penggaduh dan calon lokasi

V

Penetapan dengan SK kepala Dinas

V

PELAKSANAAN 1) Verifikasi calon kelompok sasaran 2) Penetapan kelompok sasaran

V

V

V

V

V

V

V


V

4) Pengembangan HMT

V

V


V

V

V

V

6) Penandatanganan BAST 3

V

V

V

Penugasan tim distribusi ternak ke lokasi penyebaran

V

Membuat data individu ternak yang akan diserahterimakan

V

dibentuk tim verifikasi dokumen pembayaran

V

dibuat daftar tanda terima

V

PEMBAYARAN 1) Menyiapkan dokumen pembayaran yang diperlukan 2). Pembayaran Honorarium Rapat Pokja dan PPHP 3) Verifikasi dokumen pembayaran 4

PERTANGGUNGJAWABAN

V

V V

V

V

V V

V

V

V

V

Instruksi kepada operator SIMDA

V

Ketergantungan penanaman thd musim

BISNIS PROSES NO

URAIAN

(1)

(2)

5

KADIS/PA

KPA

PPTK

Instansi Terkait

PPK SKPD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1). Melakukan Pertanggung Jawaban Kepada Bendahara

V

PELAPORAN

V

1). Laporan PPTK kepada PA/KPA

V

V

V V

V

PIHAK YANG TERKAIT (bisa ditambah/diganti sesuai keperluan) Kasubag POKJA PENYIMPAN. PPHP PENYEDIA PGR.BRG BRG ULP Program (8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(12)

Ess III Intern

Bendahar a

Tim Verifikasi

Tim Teknis

Tim Penyebaran

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

V

V

6

V

V

(18)

Membuat NPD, Kuitansi, Surat Pesanan Barang , Berita Acara Penerimaan Barang, BKU

E

BE

TE

Celah

(19)

(20)

(21)

(22)

V Tanda Terima Laporan Kegiatan

V

AKTIVITAS PENGENDALIAN YANG SEHARUSNYA ADA

KETERANGAN

(23)

(24)

V

V

2). Laporan PA kepada Gubernur melalui Sekda 3) Laporan perkembangan ternak

V

AKTIVITAS PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA

Tanda Terima Laporan Kegiatan

V

Tanda Terima Laporan Kegiatan

V

V

V

Pembuatan buku induk ternak

Ada petugas khusus yang melakukan pencatatan buku induk di kelompok

V

PEMANTAUAN/ EVALUASI 1). Rekonsiliasi per triwulan

V

2). Scan Dokumen

V

3). Penyiapan Dokumen Fisik untuk pemeriksaan

V

KETERANGAN : E = EFEKTIF BE = BELUM EFEKTIF TE = TIDAK EFEKTIF

V

V

V

V V

V

V

V

Ceklist dokumen

v

Daftar hadir dan cek list di SIMDA Register yang telah di scan

Kegiatan Tujuan Pagu Anggaran NO

Uraian

1

Surat permohonan pembayaran ke PPTK/ PPK

2

Surat permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan ke PPHP

3

Penandatanganan Berita Acara

4

Penyerahan dokumen

: Pembuatan 2 gapura RSU Seberang : Terpenuhinya 2 Gapura RSU Seberang : Rp. 633.058.269,Penangung Jawab PPK/PPTK KPA,PPK,PPTK, PPHP

PENYEDIA

SUB VERIFIKASI

BEND. PEMBANTU

Output

Aktifitas Pengendalian

Dokumen

Produk konsultan, Profil Perusahaan,Dokumen perusahaan

Dokumen

Produk konsultan, Profil,Dokumen perusahaan, Berita acara pemeriksa pekerjaan,

3

Dokumen

Berita Acara perenc pekerjaan,berita acara serah terima hasil pekerjaan

4

Dokumen


Dokumen

Produk konsultan, Profil,Dokumen perusahaan, Surat Permohonan, Berita acara pemeriksa dan serah terima pekerjaan,

MULAI

2

5 5

Verifikasi

6

Penyerahan dokumen

6

Dokumen


7

Pembuatan SPM

7

Dokumen


8

Penandatanganan SPM/SPTJB/SSP

8

Dokumen

SPM,SPTJB,SSP,SPP

9

Pengarsipan

9

Dokumen

Penggandaan produk konsultan,profil,dokumen perusahaan

10

Pembayaran

Dokumen

SPP,SPM,SPTJB,SSP,Bend.20

11

Dokumentasi

10

SELESAI

Dokumen

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) PENERAPAN SPIP 2016 DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Recommend Documents