RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2015-2019. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan ( vrovost) Mahkamah Agung yang berada
di propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2015-2019 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar tercipta keseragaman pengertian/persepsi tentang Visi, Misi sasaran dan arah kebijakan sehingga terwujud kesatuan langkah, gerak dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka mendukung Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia “Pembaruan Pengadilan 2010-2035. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Jakarta 9 , Januari KETUA Ttd
HENDRO PUSPITO, SH.,MHum. NIP. 19610514 198612 1 001 i
DAFTAR ISI
Hal KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Kondisi Umum
1
1.2.
Potensi dan Permasalahan
2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1.
Visi
4
2.2.
Misi
5
2.3.
Tujuan dan Sasaran Strategis
6
2.4.
Program dan Kegiatan
7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta BAB IV PENUTUP
8 9
LAMPIRAN Matrik RENSTRA Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
ii
BAB I – PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 5. Undang-Undang No. 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan PT.TUN Jakarta, Medan dan Ujung Pandang; 6. Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang; 7. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1991 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara; 8. Peraturan Pemerintah RI. No. 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdiri, bersamaan dengan berdirinya PTUN Surabaya, PTUN Medan, PTUN Palembang dan PTUN Ujung Pandang ( sekarang PTUN Makassar ) yaitu dibentuk berdasarkan Keppres No.52 Tahun 1990. Mula-mula berdiri, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bertempat/ berkantor di Gedung PT.TUN Jakarta di Jalan Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat hingga tahun 1991, sehingga pada saat itu didalam satu kantor ada dua 2 (dua) Pengadilan yang masing-masing beroperasi yaitu PT.TUN Jakarta diruang depan dan PTUN Jakarta diruang belakang. Pada bulan April Tahun 1991 pindah ke jalan Angkasa I No. 24 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur hingga Tahun 1999 dan pada bulan Januari tahun 1999 pindah di kantor sendiri di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur sampai sekarang. PTUN Jakarta termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta, yang seluruhnya terdiri dari 6 (enam) PTUN yaitu : 1.
PTUN Jakarta
2.
PTUN Bandung
3.
PTUN Banjarmasin
4.
PTUN Pontianak
5.
PTUN Samarinda
6.
PTUN Palangkaraya
1
Sedangkan wilayah hukum operasional PTUN Jakarta pada saat ini adalah meliputi wilayah hukum Propinsi DKI Jakarta, yaitu mencakup 6 (enam) wilayah Kota yaitu : 1.
Kota Jakarta Utara
2.
Kota Jakarta Pusat
3.
Kota Jakarta Timur
4.
Kota Jakarta Barat
5.
Kota Jakarta Selatan
6.
Kepulauan Seribu
Jumlah Pegawai dan hakim saat ini berjumlah 94 orang yang terdiri dari : 1.
Ketua
2.
Wakil Ketua
:
1 orang
3.
Hakim
:
11 orang
4.
Panitera/Sekrateris
:
1 orang
5.
Wakil Panitera
:
1 orang
6.
Wakil Sekretaris
:
1 orang
7.
Panitera Muda
:
2 orang
8.
Kepala Sub Bagian
:
3 orang
9.
Panitera Pengganti
:
25 orang
10. Juru Sita Pengganti
:
4 orang
11. Calon Hakim
:
10 orang
12. Staf
:
34 orang
13. Tenaga Honorer
:
9 orang
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada pada lingkungan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program 2
yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis Pengadilan Tata Usaha Neagara Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN A.
Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1.
Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.
Pengadilan Tata Usaha Negara Mempunyai Visi dan Misi yang sudah jelas yang mengacu pada visi misi Mahkamah agung .
3.
Adanya undang undang yang mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
4. B.
Adanya dukungan dana APBN.
Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dirinci dalam beberpa aspek: 1.
Aspek Proses Peradilan •
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum seluruhnya dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
•
Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2.
Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 3
•
Pengadilan Tata Usaha Negara belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Internal Pengadilan
•
Belum mencukupinya kapasitas sumber daya manusia yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kerja .
3.
Aspek Pengawasan dan Pembinaan •
Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
•
Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4.
Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan •
5.
Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
Aspek Sarana dan Prasarana •
Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
C.
Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1.
Aspek Proses Peradilan •
Adanya Aplikasi yang mempermudah dalam pengelolaan administrasi perkara peradilan tun (SIAD TUN) .
2.
Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan •
Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
•
Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3.
Aspek Pengawasan dan Pembinaan •
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal
4.
Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan •
Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan se Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5.
Aspek Sarana dan Prasarana
4
•
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupa internet, website Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan •
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan •
Personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum seluruhnya menguasai dan memahami visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan •
Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan • Belum adanya manajemen perkara yang seragam dan terintegrasi dalam satu wilayah peradilan tata usaha negara diseluruh indonesia 5. Aspek Sarana dan Prasarana • Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan terutama dalam hal jumlah
BAB III – VISI, MISI, TUJUAN Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di selaraskan dengan arah kebijakan dan 5
program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG” 2.1. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 2. Terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan 6
3. Publik percaya bahwa Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di bawahnya dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan tertib administrasi perkara 3. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :
NO 1.
KINERJA UTAMA Peningkatan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA a. Jumlah Perkara yang di terima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan (maksimal 6 bulan) b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan
2.
Peningkatan tertib administrasi perkara
a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan majelis b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi, PK yang dikirim secara lengkap c. Jumlah pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu d. Jumlah pemberitahuan putusan tepat waktu e. Jumlah eksekusi tepat waktu
3.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding)
4.
Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap
Persentase perkara yang dapat di publikasikan 7
peradilan (acces to justice) 5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan ditindaklanjuti
masyarakat
yang
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara adalah : 1. Penyelesaian Perkara masuk 2. Penyelesaian Sisa Perkara 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
8
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.
Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : •
Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
•
Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
•
Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
•
Menguasai Standar Pelayanan Peradilan (SPP)
•
Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2.
Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
9
•
Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
•
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
•
Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
BAB IV – PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat terwujud dengan baik.
10
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Tujuan 1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 2. Terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan 3. Publik percaya bahwa Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di bawahnya dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas TARGET KINERJA NO
1.
SASARAN STRATEGIS
Peningkatan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA 2015
2016
2017
2018
2019
100%
100%
100%
100%
100%
d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan
100%
100%
100%
100%
100%
a. Jumlah berkas yang diregister dan siap
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
pemanggilan
100%
100%
100%
100%
100%
d. Jumlah pemberitahuan putusan tepat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
c. Jumlah Perkara yang di terima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan (maksimal 6 bulan)
2.
Peningkatan tertib administrasi perkara
disidangkan majelis b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi, PK yang dikirim secara lengkap c. Jumlah
pemberitahuan
sidang tepat waktu waktu e. Jumlah eksekusi tepat waktu
3.
4.
Peningkatan aksepbilitas putusan
Persentase perkara yang tidak
Hakim.
mengajukan upaya hukum (Banding)
Peningkatan aksesbilitas
Persentase perkara yang dapat di
masyarakat terhadap peradilan
publikasikan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
(acces to justice) 5.
Meningkatnya kepatuhan
Persentase permohonan eksekusi atas
terhadap putusan pengadilan.
putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA JALAN SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR.13950 TELP. 4805256. FAX. 4803856. Website :http://www.ptun-jakarta.go.id
Jakarta, 9 Januari 2014 Nomor Lampiran Perihal
:W2.TUN1/ 31/OT.01.1/I/2014 :1 :Renstra Tahun 2015-2019
Kepada Yth. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta Pusat Di – Jakarta
Memenuhi surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 30 Desember 2013 Nomor : W2.TUN.5114/OT.01.1/XII/2013 perihal tersebut pad apokok surat, bersama ini dengan hormat disampaikan Draft Rencana Strategis (RENSTRA)Tahun
2015-2019 dari Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta. Demikiandisampaikanuntukdipergunakansebagaimanamestinya.
K e t u a,
Ttd
HENDRO PUSPITO, SH.,MHum. NIP. 19610514 198612 1 001
Tembusan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (sebagai laporan).
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950. TELP.(021) 4805256.FAX.(021) 4803856. website : www.ptun-jakarta.go.id
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR : W2.TUN.1/856/OT.01.1/XII/2013 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Menimbang
Mengingat
:
:
a.
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembuatan, penyusunan dan peyampaian informasi dalam Bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan, maka perlu di bentuk tim penyusunan RENSTRA di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
b.
Bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran-lampiran ini di pandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut ;
1.
Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2.
Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3.
InstruksiPresiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
6.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerjadan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intsatansi Pemerintah ;
7.
SK Ketua MARI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Pertama
:
Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 21052019 yangnamanyatercantumdalamlampirankeputusanini;
Kedua
:
Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab ; SALINAN
:
Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ; Ditetapkan di PadaTanggal
: Jakarta : 16 Desember 2013
K e t u a, Ttd
HENDRO PUSPITO, SH., M.Hum NIP. 19610514 198612 1 001 Tembusan diasampaikan kepada yth : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. 3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 4. Pertinggal.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950. TELP. 4805256. FAX. 4803856. website : www.ptun-jakarta.go.id
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR : W2.TUN.1/856 /OT.01.1/XI/2012 TANGGAL : 16 Desember 2013.
DAFTAR NAMA TIM NO
NAMA
JABATAN DINAS
TIM
1.
HENDRO PUSPITO, SH.Mhum.
Ketua
Pembina
2.
UJANG ABDULLAH, SH.Msi
Wakil
Penasehat
3.
WAHIDIN, SH., MM
Pansek
Penanggung Jawab
4.
ONO HARYONO, SE
Wasek
Ketua
5.
DIDI SUNARDI, SH.
Wapan
Wakil
6.
EMY KUSUMAWATI, SH.
Panmud Perkara
Sekretris I
7.
Dra. DIANA
PanmudHukum
Sekretaris II
8.
MURWANTI, SH
Ka.Sub.Bag.Keu
Anggota
9.
SUPARNO, SH
Ka.Sub.bag.um
Anggota
10.
MILATUL KHANIFAH, SH.
Ka.Sub.bag. Kepegawaian
Anggota
11.
SUMAJA, SH
Staf. Sub.Bag.Kepeg
Anggota
12.
BAGUS NURHADI WIDJOYO
Staf. Kepan. Hukum
Anggota
Ditetapkan di PadaTanggal
KETERANGAN
: Jakarta : 16 Desember 2013
K e t u a,
Ttd
HENDRO PUSPITO, SH.,MHum. NIP. 19610514 198612 1 001
