PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA JL. A. SENTRA PRIMER BARU TIMUR PULO GEBANG JAKARTA TIMUR 13950

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA JL. A. SENTRA PRIMER BARU TIMUR PULO GEBANG JAKARTA TIMUR 13950

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN – 2013 18

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA JL. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 4805256 Fax. (021) 4803856 Website : www.ptun-jakarta.go.id Email : [email protected]

Jakarta, Nomor Lamp. Perihal

: W2.TUN1. /KU.01/I/2014 Yth. : 1 (satu) berkas : Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 _________________________

Januari 2014

Kepada KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Gedung Sekretariat MARI Lt. 1112, Jl. Jenderal A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat

Di – JAKART A ______________

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 503/SEK/KU.01/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, beserta lampiran berupa hard copy maupun soft copy. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

KET UA,

HE NDRO PUSP IT O, SH., M. Hu m NIP.196105141986121001

T embus an dis ampaikan kep ada Yt h : 1. 2.

K e p a l a B i r o P e r e n c a n a a n d a n O r g a n i s as i M a h k a m a h A g u n g R e p u b l i k I n d o n es i a Di – J akar t a ; Arsip

KATA PENGANTAR

Sehubungan

dengan

usaha

penguatan

akuntabilitas

kinerja

sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,

maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2013 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan

Pemerintah

Pusat),

yang

berisi

tentang

informasi

pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2013 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2013. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, serta berguna bagi semua pihak terkait. Jakarta,

Januari 2014

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,

HENDRO PUSPITO, SH.M.Hum NIP.196105141986121002

i

EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman

sudah

tidak dapat

diragukan

keberadaannya

sebagaimana

tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya

akuntabilitas

(pertanggungjawaban).

Melalui

keterbukaan

(transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Seluruh Program Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara

umum,

tingkat

realisasi

terhadap

target

kinerja

padaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

ii

INDIKATOR KINERJA NO

SASARAN STRATEGIS URAIAN

.1.

2.

Peningkatan Penyelesaian Perkara

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

%

TARGET

REALISASI

100%

76,8%

76,8

100%

100%

100

a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

100%

100%

100

b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap c. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Pemang gilan Sidang Tepat Waktu

100%

61,7%

61,7

100%

100%

100

d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

100%

100%

100

e. Jumlah eksekus itepat waktu

100%

100%

100

a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan (maksimal 4 bulan) b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

3.

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)

Jumlah penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

100%

82,4%

82,4

4.

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Tersajinya kualitas Laporan keuangan yang sesuai dengan system akuntasi pemerintah

100%

90%

90

b. Optimalnya penyerapan anggaran

100%

94%

94

sarana dan aparatur

100%

96%

96

Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan Peradilan TUN Pemberkasan / ATK perkara in aktif Pengamanan Sidang

3 Perkara

1 Perkara

33

260 Perkara

250 Perkara

96

25 Perkara

25 Perkara

100

5.

Program Peningkatan Sarana Dan PraSaranaAparatur

Tersedianya Prasarana pengadilan

6.

Program Peningkatan ManagemanPeradilanMilite r Dan TUN

-

-

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

ii-iii

DAFTAR ISI

iv

BAB I

PENDAHULUAN

1

A.

LATAR BELAKANG

1

B.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

C.

STRUKTUR ORGANISASI

5

D

SUMBER DAYA MANUSIA

6

E.

VISI DAN MISI

8

F.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

9

G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

10

H.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I I

BAB III

BAB IV

2-5

13-14

PENETAPAN DAN RENCANA KINERJA

15

A.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

15

B.

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

16-18

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

19

A.

PENGUKURAN KINERJA

19

B.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

20-27

PENUTUP

28

A.

KESIMPULAN

28

B.

SARAN-SARAN

30

C.

PENUTUP

31

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3. RENCANA KINERJA 2014 4. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2014 5. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ).

iv

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pentingnya dukungan tata kelola lembaga peradilan yang baik dalam rangka turut menjaga dan mengawal independensi lembaga peradilan yang disertai dengan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntablilitas menjadi sangat penting di era sekarang yang ditandai oleh demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu keharusan bagi lembaga peradilan untuk menjaga wibawa, kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sebab tanpa transparansi dan akuntabilitas akan berdampak terhadap adanya ketidakpercayaan masyarakan terhadap peradilan. Selain diarahkan agar lembaga peradilan dapat dengan baik menjalankan tugas-tugas pokok sebagai lembaga peradilan yaitu Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara, juga diperlukan adanya dukungan tata kelola lembaga peradilan yang baik yang memungkinkan masyarakat secara mudah menjangkau lembaga peradilan, termasuk membuat masyarakat mengerti dan memahami arti keberadaan lembaga peradilan. Untuk itulah layanan-layanan prima yang diberikan dalam kerangka tata kelola lembaga peradilan yang baik mutlak dilakukan oleh lembaga peradilan Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun

1945

yang

telah

diamandemen

dinyatakan

bahwa

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Pengadilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Pengadilan Umum,Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, Lingkungan Pengadilan Militer, Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

1

Dengan dicantumkannya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Pengadilan Tata Usaha Negara berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis Pengadilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh Mahkamah Agung. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem Pengadilan di dunia.Keterbukaan merupakan kunci lahirnya

akuntabilitas

(pertanggung

jawaban).

Melalui

keterbukaan

(transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 1. KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

2

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara . Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 2. TUGAS POKOK Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan

tata

usaha

negara,

termasuk

sengketa

kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama. b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi Pengadilan lainnya. c.

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan TUN (umum, kepegawaian dan

keuangan

kecuali biaya perkara). Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam

3

melaksanakan

tugasnya

berpedoman

pada

Standart

Operasional

Prosedur(SOP), yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja . 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi . 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan . 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya . 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi . 6. Profesionalisme personel Pengadilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistemsistem yang dibangun . Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : 1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama . 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS . 3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) . 4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli . 5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli,. 6. Tata persidangan . 7. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim . 8. Penyampaian Salinan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum

4

tetap. 9. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan oleh pihak yang berperkara. 10. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara . 11. Proses pemberkasan perkara dan minutasi . 12. Publikasi putusan (Direktori Putusan). 13. Pengarsipan berkas perkara . 14. Pengawasan Eksekusi. 15. Permohonan Banding . 16. Permohonan Perkara Kasasi . 17. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali . 18. Penanganan Pengaduan Masyarakat.

C. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan

tata

usaha

negara,

termasuk

sengketa

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Organisasi /Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara

terdiri atas

Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. 1. Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim Anggota adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada

setiap

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

ditetapkan

adanya

Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 2 (orang) Panitera Muda yaitu

5

Panitera Muda Hukum, dan Panitera Muda Perkara. Disamping itu Panitera dibantu oleh bebrapa orang Panitera Pengganti dan Beberapa orang Juru Sita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag. Keuangan, dan Kasubag. Umum. 7. Jabatan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara dirangkap oleh Panitera.

D. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia adalah sumber daya terpenting dalam organisasi karena manusialah yang mampu menggerakan sumber daya lainnya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan

yang

yang

baik.Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Jakarta

membutuhkan sumber daya manusia yang handal.Dalam hal ini, sebagai lembaga pemerintahan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta didukung oleh sumber daya manusia dari Unsur Pegawai Negeri Sipil dan Honorer. Sampai dengan 31 Desember 2013, jumlah pegawai sebanyak 94 orang dan tenaga honorer sebanyak 9 orang yang terdiri dari 4 orang pramu caraka, 5orang satpam. Dari keseluruhan jumlah pegawai tersebut, dapat dilihat berdasarkan golongan / ruang, eselonisasi, dan jenjang pendidikan. Berdasarkan komposisi golongan, pegawai sebanyak 94orang terdiri dari atas golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 12 orang, golongan III sebanyak 72orang, dan golongn IV sebanyak 9 orang.

6

Grafik 1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

Sebaran pegawai berdasarkan eselonisasi ialah pejabat eselon III sebanyak 3 Orang yaitu Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris, Wakil Panitera,eselon IV sebanyak 5 orang, setingkat eselon IV 2 orang, Fungsional 25 Orang,

Juru

Sita Pengganti 4 orang . Grafik 2

Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 21 orang, yang berpendidikan strata I (SI) berjumlah 54 orang, berpendidikan D3 sebanyak4 Orang, berpendidikan sekolah menengah atas14orang, dan yang berpendidikan Sekolah Dasar 1 orang.

7

E. VISI DAN MISI Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung ”. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar Cetak Biru Pe mbaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035 dan Refor masi Birokrasiyang dicanangkan Mahka mah Agung RI,

8

maka ada 10 Karakter untuk menca pai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1.

Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.

2.

Didukung

pengelolaan

anggaran

berbasis

kinerja

secara

mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3.

Me miliki

struktur

organisasi

yang

tepat

dan

mana je men

organisasi yang jelas dan terukur. 4.

Melaksanakan mana je men dan ad ministrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.

5.

Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan

kerja

yang

aman,

nya man,

dan

kondusif

bagi

penyelenggaraan peradilan. 6.

Mengelola dan me mbina su mber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

7.

Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.

8.

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9.

Me miliki mana je men infor masi yang men ja min a kuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk me wu judkan peradilan yang modern. Memang disadari bahwa untuk pencapaian Visi dan Misi tersebut tidaklah mudah tanpa ada kemauan dan kerja keras dari para aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta ridho dari yang Maha Kuasa.

F. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

9

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, specifik dan terukur. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Bahwa Sasaran (target) Strategis yang dinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu kegiatan (Program) yang telah ditetapkan tersebut yaitu : 1. Peningkatan penyelesaian perkara ; 2. Peningkatan tertib administrasi perkara ; 3. Peningkatan Kualitas SDM ; 4. Peningkatan Kualitas pengawasan ; 5. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap putusan ; 6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ; 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ; 8. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN ;

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA Bahwa kedelapan Sasaran strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diatas sudah dapat digambarkan Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta itu sendiri, dan dapat pula dibuat suatu perkiraan seberapa besar target yang akan dicapai dengan penjelasan program sebagai berikut ; 1. Peningkatan penyelesaian perkara :

10

Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta setiap tahun mengalami pasang surut, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besar pun perkara yang masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka institusi ini solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.Dalam peningkatan penyelasaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 2 (dua) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu : a. Jumlah perkara yang diterima dengan target 100 % ; dan b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan target 100 % ; 2. Peningkatan tertib administrasi perkara Indikator

bahwa

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Jakarta

telah

melaksanakan tugasnya adalah dengan melihat : a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan sidang tepat waktu c.

Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

d. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Jumlah penyampaian salinan putusan / salinan penetapan kepada para pihak f.

Jumlah eksekusi tepat waktu

3. Peningkatan Kualitas SDM ; Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan dan memahami job masing-masing pegawai dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan SDM dan sebagai indikatornya adalah : a. Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan Tehnis b. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat non tehnis

11

4. Peningkatan Kualitas pengawasan ; Pengawasan pada prinsipnya bertujuan agar suatu organisasi selalu berjalan dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, namun sekalipun ketatnya pengawasan seringkali masih juga dijumpai adanya ketidak puasan atas pelayanan. Adapun indikator adanya peningkatan kualitas pengawasan untuk mengukur kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartaadalah : a. Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti 5. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap putusan ; Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1144/KMA/2010 tentang keterbukaan Informasi pada badan peradilan maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari setiap Pengadilan dan sebagai indicator pencapaian peningkatan aksebilitas tersebut

dapat

diukur

melalui

Prosentase

perkara

yang

dapat

dipublikasikan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ; Prosentase penyelenggaraan operasional perkantoran yang berbasis Teknologi Informasi. 6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ; Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara perlu adanya daya dukungan managemen peradilan yang tersedia melalui DIPA. Untuk mengetahui DIPA tersebut dialokasikan secara benar dan optimal maka indikator pengukurnya adalah Peningkatan Prosentase Penyerapan anggaran; Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN

12

Bahwa dengan adanya DIPA 05, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dipercayakan untuk mementuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan sebagai indicator kinerja bahwa DIPA 05 tersebut telah direalisasikan secara dioptimalkan maka dapat dilihat dari penyerapan dana yang tersedia

H. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam tahun 2013. Capaian kinerja 2013 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara jakarta disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok

dan

Fungsi,

dan

Struktur

Organsisasi,

keadaan sumber daya manusia, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, serta penjelasan Indikator Kinerja Utama. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2014, menjelaskan berbagai Program Prioritas Pengadilan Tata Usaha Negara untuk periode tahun 2010-2014 . Perencanaan Kinerja Tahun 2014dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Tahun 2014. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikaitkan

13

dengan

pertanggungjawaban

publik

terhadap

pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2013. Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2013, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

14

BAB II PENETAPAN DAN RENCANA KINERJA

Rencana

Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaTahun 2010-2014

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan

Jangka

Panjang

(2005-2025)

dan

Pembangunan

Jangka

menengah (PJM) tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014. A. PENETAPAN

KINERJA

TAHUNAN

PENGADILAN

TATA

USAHA

NEGARAJAKARTA TAHUN 2014 Adapun Penetapan kinerja tahun 2014Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai berikut:

NO

1.

SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Jumlah perkara yang diterima dan

100 %

diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

b. Jumlah sisa diselesaikan 2.

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

perkara

yang

a. Jumlah berkas yang diregister dan

100%

100 %

siap disidangkan ke Majelis b. Jumlah

berkas

15

yang

diajukan

100%

banding,

kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap c. Jumlah

Penyampaian

pemberi-

100 %

tahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

d. Jumlah

Penyampaian

tahuan

Relaas

Pemberi-

Putusan

100%

/

Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak 3.

Program Dukungan

Prosentase proses penyelesaian

Manajemen Dan Pelak-

perkara yang dapat dipublikasikan

100 %

sanaan Tugas Teknis Lainnya 4.

5.

Program Dukungan

a. Tersajinya

kualitas

Manajemen Dan

keuangan

yang

Pelaksanaan Tugas

system

akuntasi

Teknis Lainnya

(SAP)

laporan

100%

sesuai dengan pemerintah

Program Peningkatan

Tersedianya sarana dan prasarana

Sarana Dan Pra-

aparatur pengadilan

100%

Sarana Aparatur Mahkamah Agung 6.

Program Peningkatan

Pembebasan biaya perkara prodeo di

Manageman Peradilan

lingkungan peradilan TUN

100%

Militer Dan TUN

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Rencana kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

16

tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Rencana Kinerja Tahun 2015Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai berikut: NO

1.

SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Jumlah perkara yang diterima dan

100 %

diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

2.

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

100%

a. Jumlah berkas yang diregister dan

100 %

siap disidangkan ke Majelis b.Jumlah

berkas

banding,

yang

diajukan

kasasi dan PK

100%

yang

disampaikan secara lengkap c.Jumlah

Penyampaian

pemberi-

100 %

tahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

d. Jumlah Penyampaian Pemberi-

100%

tahuan Relaas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak 3.

Program Dukungan

Prosentase proses penyelesaian

Manajemen Dan Pelak-

perkara yang dapat dipublikasikan

100 %

sanaan Tugas Teknis Lainnya 4.

Program Dukungan

b. Tersajinya

kualitas

Manajemen Dan

keuangan

yang

Pelaksanaan Tugas

system

akuntasi

Teknis Lainnya

(SAP)

17

laporan

sesuai dengan pemerintah

100%

5.

Program Peningkatan

Tersedianya sarana dan prasarana

Sarana Dan Pra-

aparatur pengadilan

100%

Sarana Aparatur Mahkamah Agung 6.

Program Peningkatan

Pembebasan biaya perkara prodeo di

Manageman Peradilan

lingkungan peradilan TUN

Militer Dan TUN

18

100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masingmasing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2013 ini. Dari 6 (enam) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatelah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. A. PENGUKURAN KINERJA NO

.1.

SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

100%

76,8%

76,8

d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100

f. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

100%

100%

100

g. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

61,7%

61,7

c. Jumlah

perkara

yang

diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan (maksimal 4 bulan)

2.

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

19

h. Jumlah Penyampaian

100%

100%

100

100%

100%

100

14 Perkara

14 Perkara

100

250 Perkara

206 Perkara

82,4

100%

90%

90

100%

94%

94

100%

96%

96

1 Perkara

33

260 Perkara

250 Perkara

96

25 Perkara

25 Perkara

100

PemberitahuanPemang gilan SidangTepat Waktu i. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan/ Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak j. Jumlah eksekusi tepat Waktu 3.

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)

Jumlah penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

4.

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

c. Tersajinya kualitasLaporan keuangan yang sesuai dengan system akuntasi pemerintah (SAP) d. Optimalnya penyerapan anggaran

5.

Program Peningkatan Sarana Dan PraSarana Aparatur

Tersedianya danPrasarana aparaturpengadilan

sarana

Mahkamah Agung 6.

Program Peningkatan Manageman Peradilan Militer Dan

-

-

Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkunganPeradilan TUN Pemberkasan/ATK perkara in aktif Pengamanan Sidang

3 Perkara

TUN

B. ANALISISAKUNTABILITAS KINERJA Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatelah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

20

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan suatu wujud Pelayanan perkara cepat yang menjadi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini para pencari keadilan mendapatkan access to justice yang baik. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja dengan target dan realisasi yang terlihat pada table di bawah ini :

No

Indikator Kinerja

a.

Jumlah Perkara yang diterima dan

b.

Target

Realisasi

%

diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional

100 %

76,8 %

76,8

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100

a. Sesuai dengan SOP, penyelesaian perkara yang masuk/diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus di selesaikan (putus) dalam waktu maksimal 4 bulan. Sisa perkara tahun 2012 sebanyak 91 perkara dan pada tahun 2013perkara yang masuk/diterima sebanyak 228perkara sedangkan perkara yang sudah diputus selama tahun 2013sebanyak 246 perkara, sehingga tahun 2013 sisa perkara sebanyak 73 perkara, yang mana dapat diselesaikan (diputus) tepat waktu sebesar 76,8 %.Tidak memenuhi target penyelesaian sebanyak 7 perkara atau 9,4 % terdiri dari: -

1 perkara yang didaftar bulan Juli 2013 belum di putus sampai dengan 31 Desember 2013.

-

6 Perkara yang didaftar bulan Agustus 2013 belum di putus sampai dengan 31 Desember 2013

b.

Tahun 2013Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai target penyelesaian sisa perkara tahun 2012sebanyak 92 perkara. Target tersebut dapat diselesaikan seluruhnya artinya telah sesuai dengan terget yang ingin dicapai yaitu 100 %.

21

Tabel penyelesaian Perkara

PERKARA SATKER PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

SISA

MASUK

PUTUS

SISA

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2013

TAHUN 2013

91

228

246

73

Sisa perkara berjumlah 73 terdiri dari : -

Perkara yang belum mencapai batas waktu yang ditetapkan SOP (4 bulan) karena perkara-perkara tersebut didaftar antara

bulan

September sampai dengan desember 2013 sebanyak 66 perkara. -

Perkara yang memang melebihi batas penyelesaian yang di tetapkan SOP (4 bulan), seperti yang telah di jelaskan sebelumnya sebanyak 7 Perkara.

2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

a

Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

100%

100%

100

b

Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang di sampai kan secara lengkap

100%

61,7%

61,7

22

c

Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan SidangTepat Waktu

100%

100%

100

d

Jumlah PenyampaianPemberitahuan Relaas Putusan/ PenetapanTepat waktu Tempatdan Para Pihak

100%

100%

100

e

Jumlah eksekusi tepat waktu

100 %

100 %

100

a. Perkara didaftar oleh pihak Penggugat selanjutnya

diregister pada

tahun 2013 yaitu sebanyak 228 perkara telah dapat disidangkan oleh majelis hakim seluruhnya artinya dari target yang ditetapkan sebesar 100 % seluruhnya dapat di penuhi dengan baik. b. Tahun 2013 Pengajuan perkara banding, kasasi, dan PK sebanyak 282 perkara telah diadministrasikan secara baik dan disampaikan ke pengadilan Tinggi (untuk banding) dan Mahkamah Agung (untuk Kasasi dan Peninjauan Kembali) sebanyak 174 perkara, terdapat sisa perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang belum di sampaikan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebanyak 82 perkara, atau target terpenuhi sebesar 61,7 % dari target yang diinginkan yaitu 100 %, maka target yang tidak terpenuhi sebesar 38,3 %, hal tersebut di karenakan masa tenggang waktu belum memenuhi syarat untuk pengiriman berkas menurut ketentuan Undang-Undang. c.

Perkara yang didaftarkan oleh Penggugat kemudian di register, selanjutnya setelah siap disidangkan maka dilakukan pemanggilan sidang melalui surat tercatat, target yang ingin dicapai dalam hal ini adalah terpenuhinya pemanggilan sidang terhadap perkara yang telah didaftarkan seluruhnya atau target 100 %, dari perkara yang didaftarkan sebanyak 228 perkara telah dilakukan pemanggilan sidang sebesar 100%, indikasinya adalah tidak adanya komplain dari pihak

23

Penggugat maupun Tergugat yang berpekara mengenai pemanggilan sidang dari awal sidang sampai putusan. d. Terhadap putusan maupun penetapan terhadap suatu perkara disampaikan kepada pihak penggugat maupun tergugat dapat dilaksanakan 100 % dari target yang ditetapkan. e. Permohonan eksekusi yang dilakukan pihak yang berperkara dapat selesaikan sebanyak 14 perkara yang mengajukan permohonan eksekusi dari 14 perkara yang diajukan artinya pencapaian kinerja adalah sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %.

3. Peningkatan Aksesi bilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice) No a.

Indikator Kinerja Jumlah penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Target

Realisasi

%

250 Perkara

206 Perkara

82,4

Pada tahun 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai target penyelesaian publikasi perkara-perkara yang telah di putus baik melalu pemberitahuan melalui pos, maupun upload di internet www.ptunjakarta.go.id. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan untuk mengakses hasil putusan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 250 perkara yang dapat di realisasikan penyelesaiannya sebanyak 206 perkara artinya pencapaian kinerja sebesar 82,4 %. Grafik

5 : Peningkatan Tertib Administrasi Perkara dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

24

4. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis No

Indikator Kinerja

a.

Tersajinya kualitas Laporan keuangan

b.

Target

Realisasi

%

yang sesuai dengan system akuntasi pemerintah (SAP)

100 %

90 %

90

Optimalnya penyerapan anggaran

100%

94%

94

a. Laporan Keuangan selama ini dibuat dengan menggunakan Aplikasi yang disediakan oleh Departemen Keuangan yaitu program aplikasi SAKPA (Sistim Akuntansi Pengguna Anggaran). Selama tahun 2013 telah dibuat laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Triwulanan, Laporan Semester, terdapat beberapa koreksi kesalahan dari penerima laporan dalam hal ini KPPN sebagai kantor binaan dalam hal penyajian laporan keuangan tetapi koreksi kesalahan tersebut dapat di tindak lanjuti sampai tidak terdapat kesalahan. Sehingga apabila

diukur dengan persentase kinerja maka kira-kira

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menyelesaikan 90% dari target 100 % dalam hal penyajian laporan keuangan,10% tidak

25

terpenuhinya target dikarenakan koreksi/kesalahan, dan adanya keterlambatan pengiriman. b. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai target penyerapan anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp.

11.136.378.000,- dan

realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp. 10.515.892.162,- atau 94% . 5. Program Peningkatan Sarana Dan PraSarana Aparatur Mahkamah Agung No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

a

Tersedianya sarana dan Pra sarana

100%

96%

96

aparatur pengadilan

Tersedianya sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak terlepas dari anggaran yang dapat diserap, pada tahun 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapat anggaran pengadaan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 2.078.535.000,- dan dapat terserap sebesar Rp.1.989.241.120,- atau capaian realisasi penyediaan sarana dan prasarana aparatur pengadilan adalah sebesar 96%.

6. Program Peningkatan Manageman Peradilan Militer Dan TUN No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

a

Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan Peradilan TUN Pemberkasan / ATK perkara in aktif Pengamanan sidang

3 Perkara

1 Perkara

33

260 Perkara

250 Perkara

96

25 Perkara

25 Perkara

100

b c

Berdasarkan DIPA Tahun 2013Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapatkan dana prodeo sebesar Rp. 1.000.000 ,-. Anggaran ini baru terserap sebanyak 1perkara atau anggaran terserap Rp. 350.000,- kinerja yang telah di laksanakan sebesar 65 % dari target yang diinginkan 100 %.

26

Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target, apabila target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, tetapi

apabila

target

tersebut

didasarkan

pada

apakah

seluruh

permohonan perkara prodeo telah dilayani oleh Pengadilan Usaha Negara Jakarta, ternyata seluruh permohonan perkara prodeo telah dapat dilayani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

27

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPUL AN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Insta nsi Pe merintah (LAKI P) Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Jakarta

Tahun

2013

ini

menya jikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum men capai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Uta ma (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2. Secara

u mu m

me menuhi

hasil

target

capaian

dan

sesuai

kinerja dengan

sasaran rencana

telah yang

dapat telah

ditetapkan hanya ada beberapa yang belum men capai target dan dapat men jadi bahan perbaikan untuk tahun 20 13. 3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan

Keputusan

Ke tua

Mahka ma h

Agung

RI

no mor

:

KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun

ma sih ada

yang perlu diperbaiki /

disempurnakan, selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

dalam rangka

ingin

terwujudnya

pelayanan

prima

kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedo man pada Standar Oper asional Prosedur (S OP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dala m Surat Keputusan Ketua

28

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

sebagai imple mentasi

dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik ; 4. Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah me men uhi target dan berhasil dengan baik, dari ju mlah sisa perkara tahun 2012 sebanyak 9 1 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak 228 perkara sehingga perkara ya ng ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berju mlah 3 19 perkara, dari ju mlah sebanyak 319perkara tersebut

telah berhasil

diselesaikan sebanyak 246perkara se hingga sisa perkara pada akhir tahun 2013 sebanyak7 3 perkara Sisa perkara tersebut bukan berarti kinerja tidak terpenuhi mel ainkan karena perkara tersebut belum sa mpai batas maksi mal penyelesaian perkara sesuai SOP yaitu 4 bulan :

seperti perkara -perkara yang

didaftarkan pada bulan September, Oktober Nope mber dan Dese mber Tahun 2013,seperti dalam g rafik 4. 5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, secara u mu m tidak terdapat ha mbatan dan kendala, akan tetapi secara khusus ada sedikit kendala, yaitu mengenai pelaksanaan anggaran untuk operasional persidangan masih terdapat kendala belum adanya petunjuk pelaksanaan penggunaannya. 6. Secara umum tujuan, sasaran dan program kerja pelayanan peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian capaian yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan, guna merespon tuntutan pelayanan publik yang semakin meningkat. Sangat disadari bahwa peningkatan kualitas pelayanan peradilan belum mampu memenuhi semua tuntutan berbagai pihak.Namun setidaknya,

29

dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan ini merupakan salah satu perwujudan nyata perbaikan kinerja dan pelayanan yang berkesinambungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

B. SARAN - SARAN 1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kelas I. 2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya. 3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan Jasa khusus untuk pembayaran tagihan Listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum. 4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan TUN yang berkesimbungan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi, diantaranya diklat bagi pengelola website pengadilan, diklat keterbukaan informasi publik bagi petugas dan penanggung jawab informasi publik, sosialisasi-sosialisasi kebijakan pelayanan publik bagi pimpinan dan unsur pembantu pimpinan pengadilan, serta diklat-diklat lainnya. 5. Dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dari aspek sarana dan prasarana dibutuhkan ketersidaan sarana dan prasarana, misalnya : mesin fotocopy, mesin scanner dokumen, penambahan jaringan internet, buku-buku register khusus untuk pelayanan informasi publik, pembangunan dan penataan ruang pendaftaran perkara berbasis one stop services, dan lain sebagainya. 6. Dalam menyongsong visi mewujudkan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta yang agung, diharapkan kedepan dapat dikembangkan program peradilan

30

berbasis teknologi informasi, misalnya dengan dimungkinkannya pendaftaran gugatan secara on line, digitalisasi register dan berkas perkara, yang semuanya bermuara pada system yang terintregrasi secara nasional.

C. PENUT UP Demikian

Laporan

Akuntabilitas

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Jakartasebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2013. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun; Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini. Jakarta,

Januari 2014

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

HENDRO PUSPITO, SH.M.Hum NIP.19610514 198612 1 002

31

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2010 - 2014

NO

1.

2.

SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Penyelesaian Perkara

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2010

2012

2012

2013

2014

a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

100 %

100%

100%

100%

100%

b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

100 %

100%

100%

100%

100%

a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

100 %

100%

100%

100%

100%

b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100 %

100%

100%

100%

100%

c. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

100 %

100%

100%

100%

100%

d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan system akuntasi pemerintah (SAP)

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

b. Optimalnya penyerapan anggaran

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

e. Jumlah eksekusi tepat waktu 3.

4.

5.

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Prosentase proses penyelesaian perkara yang Terhadap Peradilan (Acces To Justice) dapat dipublikasikan Program Dukungan ManajemenDan PelaksanaanTugasTeknisLainnya

Program Peningkatn Sarana Dan PraSarana Aparatur MahkamahAgung

6.

Program Peningkatan Managemen Peradilan Militer Dan TUN

5 5 5 5 5 Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara peradilan TUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA No.

1.

KINERJA UTAMA

Peningkatan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

a. Jumlah perkara yang Perbandingan antara perkara diterima dan diselesaikan yang diterima dan jumlah perkara

dengan diputus a. Jumlah Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

SUMBER DATA

Majelis Hakim

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Majelis Hakim

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

sesuai dengan SOP yang yang diputus ditetapkan b. Jumlah sisa perkara yang Perbandingan antara jumlah diselesaikan perkara Sisa tahun sebelumnya

2.

PENANGGUNG JAWAB

berkas

jumlah

yang Perbandingan

perkara

antara

yang

berkas Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan

deregister dan siap perkara yang diterima dengan disidangkan ke Majelis berkas perkara yang disidangkan

b. Jumlah

berkas

yang Perbandingan antara berkas yang Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan

diajukan banding, kasasi diajukan banding, kasasi dan PK dan PK yang disampaikan yang lengkap (terdiri dari Bundel secara lengkap

Tahunan.

A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan PT dan MARI

c. Jumlah Penyampaian Perbandingan antara persidangan pemberitahuan dengan pemanggilan

Jurusita Pengganti

Laporan Bulanan

Jurusita Pengganti

Laporan Bulanan

Ketua Pengadilan

Laporan Bulanan

Pemanggilan Sidang Tepat Waktu d. Jumlah

Penyampaian Perbandingan antara putusan dan

Pemberitahuan Relaas pemberitahuan putusan Putusan / Pene-tapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak e. Jumlah

eksekusi

waktu

tepat Perbandingan permohonan

Eksekusi

antara dengan

Eksekusi

3.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Prosentase proses Perbandingan prosentase proses Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan penyelesaian perkara yang putusan perkara yang sudah Tahunan

(acces to justice)

dapat dipublikasikan

diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama

4.

Program dukungan manajemendan Pelaksanaan tugas teknis lainnya

a. Tersajinya kualitas laporan Perbadingan

penyelesaian Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan

keuangan yang sesuai laporan pelaksanaan anggaran dengan system akuntasi sesuai standar. pemerintah ( SAP)

Tahunan.

b. Optimalisasi penyerapan anggaran 5.

Perbandingan

Prosentase Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan

Anggaran yang tersedia dengan Realisasi anggaran

Program Peningkatan Sarana

Tersedianya

sarana

dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

prasarana aparatur pengadilan

Tahunan.

dan Prosentase sarana dan prasarana Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan yang penyelenggaraan

mendukung peradilan

Tahunan.

berbasis teknologi 6.

Program Peningkatan Manageman Peradilan Milite rdan TUN

Pembebasan biaya perkara Jumlah perkara prodeo yang Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan prodeo di lingkungan peradilan diterima berdasarkan jumlah dana Tahunan. TUN

yang tersedia

Lampiran IA1/2-2

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, danakuntabelsertaberorientasipadahasil, kami yang bertandatangandibawahini:

Nama Jabatan

transparan,

: WAHIDIN, SH.MM. : Panitera / Sekretaris

Selanjutnya di sebut pihak pertama Nama Jabatan

: HENDRO PUSPITO, SH.MH. : Ketua

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak Pertama Pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Januari 2014

KETUA,

PANITERA/SEKRETARIS,

HENDRO PUSPITO, SH,MH.

W A H I D I N, SH.MM.

Nip. 196105141986121002

NIP. 195808111983031005

DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUN 2014

NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

TARGET

a. Jumlahperkara yang diterima dan 1.

Peningkatan

diselesaikan sesuai dengan SOP

Penyelesaian Perkara

yang telah ditetapkan b.

2.

Peningkatan Tertib

100 %

Jumlah sisa diselesaikan

perkara

yang 100% 100 %

a. Jumlah berkas yang deregister dan

Administrasi Perkara

siap disidangkan ke Majelis b.

Jumlah

berkas

banding,

yang

kasasidan

diajukan

PK

yang

100%

disampaikan secara lengkap c. Jumlah

Penyampaian

pemberi-

tahuan Pemanggilan Sidang Tepat

100 %

Waktu d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan

Relaas

Putusan

/

100%

Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak 3.

Program Dukungan

Prosentase proses penyelesaian

Manajemen Dan Pelak-

perkara yang dapat dipublikasikan

100 %

Sanaan Tugas Teknis Lainnya 4.

Program Dukungan

c. Tersajinya

kualitas

laporan

Manajemen Dan

keuangan

PelaksanaanTugas

system akuntasi pemerintah ( SAP)

yang

sesuai

100%

dengan

Teknis Lainnya 5.

Program Peningkatan

Tersedianya sarana dan prasarana

Sarana Dan Pra-

aparatur pengadilan

100%

Sarana Aparatur Mahkamah Agung 6.

Program Peningkatan

Pembebasan biaya perkara prodeo di

Manageman Peradilan

lingkungan peradilan TUN

Militer Dan TUN

100%

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950. TELP.(021) 4805256.FAX.(021) 4803856. website : www.ptun-jakarta.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR : W2.TUN.1/ /PS.00/XII/2013 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHDI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Menimbang

Mengingat

:

:

a.

Bahwadalamrangkamengoptimalkanpembuatan, penyusunandanpeyampaianinformasidalamBentukLaporanAkuntabilitasKinerjaIn stansiPemerintah (LAKIP) tahun 2013, makaperlu di bentuktimpenyusunan LAKIP di PTUN Jakarta ;

b.

Bahwanama-nama yang tercantumdalamlampiran-lampiranini pandangmampuuntukmelaksanakantugastersebut ;

di

1. InstruksiPresiden No. 7 tahun 1999 tentangLaporan; 2. InstruksiPresiden No. 5 tahun 2004 tentangPercepatanPemberantasanKorupsi; 3. PeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara 09/M.PAN/05/2007 tentangPedomanPenyusunanIndikasiKinerjaUtama lingkunganInstansiPemerintah;

No. di

4. PeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara 20/M.PAN/II/2008 tentangPedomanPenyusuanIndikatorKinerjaUtama ;

No.

5. PeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara No. 29 tahun 2010 tentangPedomanPenyusunanPenetapanKinerjadanPelaporanAkuntabilitasKinerj aIntsatansiPemerintah ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : Pertama

:

Membentuk Tim PenyusunanLaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah (LAKIP) yang namanyatercantumdalamlampirankeputusanini;

Kedua

:

Melaksanakantugasinidenganpenuhtanggungjawab ; SALINAN

:

SalinanKeputusaninidiberikankepada yang bersangkutanuntukdiketahuidandilaksanakansebagaimanamestinya ; Ditetapkan di PadaTanggal

: Jakarta : Desember2013

K e t u a,

HENDRO PUSPITO, SH., M.Hum NIP. 19610514 198612 1 001 Tembusandiasmpaikankepadayth : 1. SekretarisMahkamahAgung RI. 2. DirekturJenderalBadanPeradilanMiliterdan Tata Usaha Negara. 3. KetuaPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 4. Pertinggal.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950. TELP. 4805256. FAX. 4803856. website : www.ptun-jakarta.go.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR : W2.TUN.1/ /PS.00/XII/2013 TANGGAL : Desember 2013.

DAFTAR NAMA TIM NO

NAMA

JABATAN DINAS

TIM

Ketua

Pembina

Wakil Ketua

Penasehat

1.

HENDRO PUSPITO, SH., MH

2.

H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si

3.

WAHIDIN, SH., MM

Pansek

Penanggung Jawab

4.

DIDI SUNARDI, SH., MH

Wapan

Ketua

5.

ONO HARYONO, SE

Wasek

Wk. Ketua

6.

Dra. DIANA

Panmud Hukum

Sekretaris I

7.

EMY KUSUMAWATI, SH

Panumud Perkara

Sekretaris II

8.

MURWANTI, SH

Ka.Sub.Bag.Keu

Anggota

9.

SUPARNO, SH

Ka.Sub.Bag.Um

Anggota

10.

MILATUL KHANIFAH, SH

Ka.Sub.Bag. Kepegawaian

Anggota

11.

HERI SUSANTO, SH

Staf Kepan. Perkara

Anggota

12.

SRI MUKAROMAH, SH

Juru Sita Pengganti

Anggota

13.

TRI BHAKTI ADI, SH.

Juru Sita Pengganti

Anggota

14.

SUPRAPTI, SH

Staf. Kepan. Perkara

Anggota

15

SALOMO F. SIMANDJUNTAK, ST

Staf.Sub.Bag.Um

Anggota

16.

SUMAJA, SH

Staf. Sub.Bag.Kepeg

Anggota

17.

TRIE ENDAH DAHLIA, A.Md

Staf. Kepan. Hukum

Anggota

18.

BAGUS NURHADI WIDJOYO

Staf. Kepan. Hukum

Anggota

Ditetapkan di PadaTanggal

: :

KETERANGAN

Jakarta Desember2013.

K e t u a,

HENDRO PUSPITO, SH.,MHum. NIP. 19610514 198612 1 001

STRUKTUR - ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KETUA HENDRO PUSPIT O, SH.M.Hum.

CALON HAKIM 1. LUSI HARYMULIANTI, SH. 2. ANDHY MARTUARAJA, SH. 3. AVERROES, SH. 4. ICHSAN EKO WIBOWO, SH.

WAKIL KETUA H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si

HAKIM 1. INDARYADI, SH., MH

PANITERA / SEKRETARIS

2. NUR AKTI, SH, MH.

WAHIDIN, SH.MM.

5. MIFTAH SAAD CHANIAGO, SH. 6. LIZAMUL UMAM, SH. 7. PRASETYO WIBOWO, SH. 8. PUTRI PEBRIANTI, SH. 9. IVAN PAHLAVIA ISLAMY, SH. 10. SEPTIA PUTRI RIKO, SH.

3. I NYOMAN HARNANTA, SH, MH 4. AMIR FAUZI, SH.MH. 5. HUSBAN,SH, MH

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

DIDI SUNARDI, SH, MH

ONO HARYONO, SE.

6. ANDRY ASANI, SH.MH. 7. HARYATI, SH.MH. 8. ELISABETH I. E.H.L TOBIN G, SH.M.Hum 9. FEBRU WARTATI, SH.MH 10. TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH., MH 11. TEGUH SATYA BHAKTI, SH., MH

PANITERA MUDA HUKUM

PANITERA MUDA PERKARA

Dra. D I A N A

EMY KUSUMAWATI, SH.

STAF KEPANITERAAN HUKUM

STAF KEPANITERAAN PERKARA

KA.SUB.BAG.KEPEGAWAIAN MILATUL KHANIFAH, SH.

STAF SUB BAG KEPEGAWAIAN

KA.SUB.BAG.KEUANGAN

KA.SUB.BAG.UMUM.

MURWANTI, SH.

SUPARNO, SH.

STAF SUB BAG KEUANGAN

STAF SUB BAG UMUM

1. DIANA LAILA, SH.

1. HERI SUSANTO, SH.

1. SUMAJA, SH.

1. NURWITA, AMD.

1. SLAMET SUGIARTO.

2. TRIE ENDAH DAHLIA, A.Md.

2. MURTI HANDAYANI PRIBADI, A.Md.

2. METTI SUSANTI

2. DEWI PURYANIH.

2. HARRY MARANGKUP TUA, S.Sos.

3. SOLIHIN

3. SUWARNO.

3. DEWI AQUA K, SH.

3. SRIWIDATI, SH.

3. FRANZISKA JUNITA HARJIMAN

4. BAGUS NURHADI WIDJOYO

4. SUPRAPTI, SH.

4. M. AGAM ALJERNIH.

4. NANIK SETYORINI.

4. GENDRO WISNUBROTO.

5. EKO HERY SETIAWAN, SH.

5. AFIKRI, SE.

5. LUDDIMIN, SH.

6. JUNITA ANGELIA SIMANUNGKALIT, A.Md.

6. IKA SALAHUDDIN, SE.

6. M. SALOMO F SIMANJUNDTAK, ST.

7. RIEN RAY HANNAH NOOR, SH.

7. LIA UTAMI NAWANGSIH, SE.

7. MOLANA YUSUF. 8. MUSTOPA.

PANITERA PENGGANTI 1. Hj. YENI YEANIWILDA, SE.SH.MH.

9. YUSUF AMIN, SH.

18. YULIANTI, SH.

2. PARDOMUAN SILALAHI, SH.

10. ERINA SORAYA, SH.

19. ANITHA SYAHRINI, SH.

3. ROSMANI, SH

11. Hj. SRI SUHARTININGSIH, SH.MH.

20. M. IQBAL AROZA, SH.

4. Dra. ENI NURAENI

12. INDUN NAWANG WULANDARI, SH.

21. KISWONO, SH.

5. NINIK SULISTYANINGSIH, SH.

13. SRI HARTANTO, SH.

22. MUHAMAD SOLEH, SH.

6. AGUS WIDADA, SH.

14. NANANG DAMINI. SH.

23. SALAMUDIN, SH.

7. PERJON SIAHAAN, SH.

15. DIAH KUAMALA DEWI, SH.

24. MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, SH.

8. ROMLAH, SH.

16. JUMARTA, SH.

25. MULYATI, SH.

17. TIT IN RUSTINIH, SH.

JURU SITA PENGGANTI 1. TRI BHAKTI ADI, SH. 2. SRI MUKAROMAH, SH.

9. PURWOYO.

3. RISMA HUTAJULU, SH. 4. ARMENSIUS SIPAYUNG, SH.

12. ABDUL KODIR.

10. SUKARNADI. 11. SUGENG SISWOYO.