Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Jl. Radin Intan II No. 3, Duren Sawit, Jakarta Timur Telp , Faks

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Jl. Radin Intan II No. 3, Duren Sawit, Jakarta Timur Telp. 021-86902313, Faks. 021-86902314

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim, Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2012 dalam rangka memenuhi surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5521/SEK/KU.01/11/2012 tanggal 13 Nopember 2012. Laporan tahunan ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2012. Selain itu laporan tahunan ini dapat juga dijadikan sebagai dokumentasi, informasi serta bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Laporan ini mendeskripsikan mengenai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, rencana strategis serta seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Agama. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk bahan koreksi dan kesempurnaan kegiatan mendatang. Demikian laporan ini kami buat semoga bermanfaat untuk semua pihak dan atas segala perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Jakarta, Januari 2013 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

KHALILURRAHMAN NIP. 19491220 197603 1 001

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ______________________________________________________ i DAFTAR ISI ______________________________________________________________ ii BAB I

PENDAHULUAN _______________________________________________ A. Kebijakan Umum Peradilan _________________________________ B. Visi dan Misi ________________________________________________ C. Rencana Strategis __________________________________________

1 2 6 7

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) _________________________ 20 A. Penyusunan Alur Tupoksi __________________________________ 20 B. Penyusunan Standard Operational Procsedures (SOP) ______ 27

BAB III KEADAAN PERKARA __________________________________________ 73 A. Keadaan Perkara____________________________________________ 73 B. Penyelesaian Perkara _______________________________________ 78 C. Mediasi _____________________________________________________ 85 D. Pemberitahuan Salinan Putusan ____________________________ 86 BAB IV PENGAWASAN INTERNAL ____________________________________ 87 BAB V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ___________________________ 93 A. Sumber Daya Manusia _____________________________________ 93 A.1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial _________________ 93 A.2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ____________ 93 A.3. Promosi dan Mutasi ___________________________________ 94 A.4. Pengisian Jabatan Struktural ___________________________ 96 B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana _________________________ 97 B.1. Sarana dan Prasarana Gedung dan Tanah _____________ 98 B.2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ________________ 99 B.3. Pengelolaan Teknologi Informasi _____________________ 103 C. Pengelolaan Keuangan ____________________________________ 108 C.1. Belanja Pegawai ______________________________________ 109 C.2. Belanja Barang ________________________________________ 110 C.3. Belanja Modal ________________________________________ 112 D. Pengelolaan Administrasi__________________________________ 114 G.1. Administrasi Perkara __________________________________ 114 G.2. Administrasi Umum __________________________________ 116

ii

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI _________________________ 128 A. Kesimpulan ________________________________________________ 128 B. Rekomendasi ______________________________________________ 128 LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Laporan Rekapitulasi Perkara Banding yang diterima PTA Jakarta 3. Laporan Rekapitulasi Perkara Banding yang dputus PTA Jakarta 4. Laporan Rekapitulasi Perkara yang diterima PA se DKI Jakarta 5. Laporan Rekapitulasi Perkara yang diputus PA se DKI Jakarta 6. Laporan Rekapitulasi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian PA se DKI Jakarta 7. Laporan Rekapitulasi Perkara Khusus PP.10/1983 Jo PP. 45/1990 PA se DKI Jakarta 8. Laporan Rekapitulasi Kegiatan Penyumpahan PTA dan PA se DKI Jakarta 9. Laporan Rekapitulasi Data Perkara PA se DKI Jakarta 10. Laporan Rekapitulasi Perkara Jinayat, PNBP, Laporan Keuangan, Minutasi dan Posbakum PA se DKI Jakarta 11. Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Sidang Keliling, Prodeo, dan Posbakum PA se DKI Jakarta 12. Grafik Data Perkara 13. Laporan Pengaduan

iii

BAB I PENDAHULUAN

Dalam amandemen ketiga UUD 1945 Bab X pasal 24 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman yang disahkan MPR pada tanggal 9 November 2001, disebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” pasal ini membawa pada sistem satu atap (one roof system) di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Dengan demikian seluruh

lembaga

peradilan

adalah

sederajat, setara dan sejajar dengan lingkungan

peradilan

lain

dalam

pembinaan organisasi, administrasi dan finansial serta pembinaan teknis yu stisial. Pokok tersebut tertuang dalam Bab III Bagian Kesatu, Pasal 18 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Implementasi one roof system ini juga tertuang dalam UU tersebut yaitu terdapat pada Pasal 21 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

1

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.

A. Kebijakan Umum Peradilan Sebagai kelanjutan program pembaharuan Mahkamah Agung, dalam rangka upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selama tahun 2012 telah melakukan beberapa kegiatan strategis

diantaranya

dengan

meningkatkan

transparansi

peradilan

sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung No.144 Tahun 2007. Transparansi yang dimaksud adalah transparansi dalam perkara serta non perkara. Bidang perkara mencakup informasi perkara dan keuangan perkara. Adapun

non

kesekretariatan

perkara dan

mencakup transparansi

anggaran DIPA. Informasi perkara ini dapat dilihat melalui website disemua Pengadilan

Agama

wilayah

DKI

Jakarta. Untuk PTA Jakarta, dapat dilihat semua transparansi tersebut melalui alamat : www.pta-jakarta.go.id. Untuk satker di bawahnya dapat diakses dengan mudah berbagai alamat website, yaitu www.pa-jakartapusat.go.id, www.pa-jakartabarat.go.id, www.paPengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

2

jakartatimur.go.id,

www.pa-jakartaselatan.go.id

dan

www.pa-

jakartautara.go.id. Selain itu terdapat menu informasi perkara secara khusus untuk PA di DKI Jakarta dengan alamat www.portal.pta-jakarta.go.id. Selanjutnya seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komitmen Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mewujudkan program

strategis

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

dalam

modernisasi peradilan adalah dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tingkat Banding serta Pengadilan di bawahnya. Dengan mengacu kepada Permenpan Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Qualitas

Penjamin (Quality

Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Pengadilan

Birokrasi, Tinggi

Agama

Jakarta telah merumuskan dan merealisasikan 8 area perubahan yang


3

mencakup Pola Pikir dan Budaya Kerja, Penataan Peraturan PerundangUndangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Angkutabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 2. Pembentukan Media Komunikasi dan Konsultasi Administrator Peradilan Agama DKI Jakarta (MEKKADILAGA) Proses manajemen

penguatan perubahan

dari

sebagaimana

tercantum dalam dokumen Reformasi Birokrasi, telah dibentuk suatu tim yang menjadi

garda

terdepan

dalam

pengembangan teknologi informasi sebagai basis pelayanan publiknya disemua satker PTA dan PA se DKI Jakarta. Tim yang bernama Media Komunikasi dan Konsultasi Administrator Peradilan Agama DKI Jakarta (MEKKADILAGA) tersebut Keputusan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

dibentuk berdasarkan Surat Agama

Jakarta

No.

W9-

A/2048/HM.02.3/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011. Tim MEKKADILAGA ini berfungsi sebagai supporting unit bagi pengadilan agama di DKI Jakarta dalam pengadaan maupun inovasi Teknologi Informasi sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

4

Salah satu program monumental MEKKADILAGA ini adalah dengan menghadirkan 16 item program layanan publik berbasis TI di seluruh PA se-DKI Jakarta, yaitu website domain go.id, sistem perkara online, information desk, sms center perkara, arsip perkara, touch screen perkara, barcode perkara, sms pengaduan, pengaduan online, konsultasi online, mesin penjawab telepon otomatis, mesin antrian sidang, tv media center, wifi, CCTV, dan telekonfren. Program pengembangan IT ini akan terus mengalami pemutakiran serta akan terus ditambahkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Salah satu program unggulan tambahan yang akan dikembangkan di tahun 2013

adalah

system

pelaporan

perkara

online/otomatis,

sistem

pendaftaran online, sistem informasi kepegawaian dan sistem informasi statistik perkara. Saat ini sudah dilakukan pengadaan TV berukuran 60” sebanyak 2 buah sebagai media penampil data dari sistem aplikasi yang akan dikembangkan tersebut. Selain itu, PTA Jakarta telah menerbitkan majalah yang berfungsi sebagai wadah kreatifitas serta sebaran informasi kepada


5

segenap

warga

PA

se

wilayah

PTA

Jakarta.

Majalah

bernama

MEKKADILAGA tersebut mendapatkan sambutan luar biasa dari pimpinan Mahkamah Agung RI sebagai salah satu instrumen dan nilai tambah program Reformasi Birokrasi. B. Visi dan Misi Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu institusi. Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu institusi sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan lembaga dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Visi dan misi Mahkamah Agung dan kebijakan pimpinan selalu menjadi landasan berpijak dan arah kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengacu kepada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang mandiri melalui Pengadilan Tinggi Agama yang Agung, dengan pelayanan yang beriman secara transparan, profesional, efektif, efisien, dan akuntabel serta meraih kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

6

hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat dan mampu menjawab panggilan pelayanan publik, modern dengan berbasis TI terpadu. Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Untuk mencapai visi tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki misi yang yang dijalankan yaitu: 1.

Mewujudkan keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

2.

Mewujudkan peradilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campur tangan pihak lain;

3.

Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat;

4.

Mewujudkan peradilan yang efktif, efisien dan bermartabat serta dihormati;

C. Rencana Strategis 1. Tujuan Strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memahami apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi yang telah ditetapkan untuk kurun waktu satu tahun sampai lima tahun kedepan, dengan diformulasikannya tujuan strategis dan mempertimbangkan sumberdaya serta kemampuan yang dimiliki. Dengan merumuskan tujuan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

7

strategis, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Agar dapat diukur keberhasilan oeganisasi dalam memcapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai berikut: 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta; 2. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan; 3. Memantapkan manajemen modern dalam rangka peningkatan kinerja; 4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi;

2. Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah: 1. Meningkatnya Profesionalisme aparatur 2. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel; 3. Terwujudnya tertib Administrasi perkara; 4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan; 5. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien;


8

3. Indikator Kinerja. Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menetapkan indikator kinerja sebagai berikut : NO. 1.

SASARAN Meningkatnya aparatur

INDIKATOR KINERJA

Profesionalisme

a. Jumlah pegawai teknis yang lulus diklat teknis yudisial; b. Jumlah pegawai non teknis yang lulus diklat non yudisial

2.

3.

Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

a.

Terwujudnya perkara.

a. Prosentase Minutasi Berkas Perkara’;

tertib

administrasi

Prosentase Jumlah Perkara yang diputus;

b. Prosentase perkara yang diputus kurang dari 6 bulan;

b. Prosentase penyampaian salinan putusan perkara.

4. 5.

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

Prosentase putusan perkara yang dipublikasikan. a.

Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti;

b. Prosentase laporan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti.

Diharapkan dengan adanya indikotor kinerja tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat mengukur prestasi kerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana strategis dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah : 1.

Menindaklanjuti rencana strategis Mahkamah Agung RI, yaitu mengenai keterbukaan (transparansi).


9

2.

Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama se-Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

3.

Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

4.

Peningkatan dan pengembangan teknologi informasi (TI) sebagai penunjang pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta membuat rencana strategis yang lebih rinci yang dituangkan dalam program kerja masing-masing sub. bagian. Program kerja sub-sub bagian pada Pengadilan Tinggi Agama adalah sebagai berikut: 1.

Program Kerja Sub Bag. Kepegawaian a. Peningkatan Kesejahteraan PNS, yaitu : 1. Memproses usulan Kenaikan Pangkat pegawai periode April dan Oktober Tahun 2013 sejumlah 81 orang. 2. Memproses KGB 3 (tiga) bulan sebelum waktunya sejumlah 40 Orang. 3. Memproses usulan pensiun minimal 18 bulan sebelum waktunya rencananya 6 orang. 4. Pembuatan KARIS/KARSU, KARPEG, TASPEN, Kartu Hunter, dan Pengusulan Satya Lencana PNS. b. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani pegawai yaitu : - Melaksanakan pembinaan rohani 2 x dalam seminggu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

10

- Mengadakan kegiatan jasmani 2 x dalam seminggu c. Pembinaan dan pengembangan pegawai dan SDM, yaitu dengan : 1. Mengusulkan calon peserta Ujian Dinas Tk. I dan ujian dinas Tk. II serta ujian penyesuaian ijazah. 2. Memproses

/

mengusulkan

permohonan

izin

belajar

dan

permohonan beasiswa sesuai permohonan. 3. Merekapitulasi pegawai yang telah menduduki jabatan selama 5 (lima) tahun. 4. Mutasi pegawai yang sudah 5 (lima) tahun menduduki jabatan. d. Pengisian jabatan Struktural yang kosong : 1. Pengisian Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. 2. Pengisian Jabatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah dilantik menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. 3. Pengisian Kepala Sub Bag. Kepegawaian Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah dilantik menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat. f. Peningkatan Tertib Administrasi Kepegawaian 1. Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) kepegawaian. 2. Memperbaharui file gantung kepegawaian. 3. Pemutakhiran data pegawai. 4. Melengkapi data pendukung file setiap pegawai. 5. Mengoptimalkan Kepegawaian

Aplikasi

Sistem

Informasi

dan

Manajemen

(SIMPEG) dan dokumen pendukungnya. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

11

6. Mengoptimalkan Aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). 7. Melaksanakan penertiban arsip-arsip kepegawaian. 8. Mengadakan lemari file pegawai. 9. Mengadakan Verifikasi data SIMPEG.

2. Program Kerja Sub Bag. Keuangan a. Menyusun jadwal pelaksanaan anggaran DIPA 2013 dan memonitor pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan ; b. Meningkatkan kualitas SDM dengan melaksanakan bimbingan teknik

untuk pengelola keuangan di lingkungan PTA Jakarta dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan PTA Jakarta baik Laporan Keuangan SATKER maupun Laporan Wilayah menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian. c. Melaksanakan Konsolidasi dan Asistensi penyusunan LAKIP 2012 untuk

PTA Jakarta dan PA Se-DKI Jakarta; d. Melakukan penyimpanan dan pengamanan arsip data keuangan seperti

bukti pembayaran, file gaji pegawai dan back up laporan keuangan dengan baik. 2.

Program Kerja Sub Bag.Umum Rencana pada Sub. Bagian Umum tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut: Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

12

1)

Pengelolaan Internet dan jaringan internet (Local Area Network);

2)

Penataan kearsipan;

3)

Mengoptimalkan aplikasi persediaan ATK;

4)

Mengoptimalkan aplikasi SIMAK-BMN UAKPB dan SIMAK-BMN UAPPB-W

5)

Komputerisasi aplikasi perpustakaan kantor;

6)

Memperbaharui Daftar Inventaris Ruangan (DIR) di setiap ruangan;

7)

Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN sekaligus mengawasi aset BMN agar aset yang kita miliki dapat dipantau dengan baik;

8)

Meningkatkan kualitas laporan SIMAK BMN Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan SIMAK BMN Wilayah melalui peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan aset/BMN;

9)

Melakukan penyimpanan dan pengamanan back-up data BMN/asset dengan penyimpanan melalui flash disk dan compact disk;

10) Menerima konsultasi administrator aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SIMANTAP serta aplikasi persediaan se-korwil DKI Jakarta; 11) Peningkatan kualitas

dan kuantitas penataan ruangan berupa

pemasangan pengharum ruangan serta penataan kursi dan meja di setiap ruangan dengan baik; 12) Pengadaan

Teknologi

Informasi

berupa

system

aplikasi

yang

mendukung kelancaran berperkara dan kepegawaian; Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

13

13) Pengecatan gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berupa pengecatan pada tembok bagian depan, tampak samping kiri dan kanan dan pagar depan; 14) Pengecatan canstin; 15) Pengadaan teknologi informasi berupa perangkat pengolah data dan komunikasi, computer sebanyak 4 buah serta printer sebanyak 6 buah; 16) Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 3 unit AC 3. NO. PROGRAM 1 1.

2 Peningkatan pengelolaan arsip perkara

Program Kerja Sub Kepaniteraan Hukum SASARAN 3 Tertibnya pengelolaan arsip perkara dari tahun ke tahun

KEGIATAN 1.

2. 3. 4.

5.

6. 7.

2.

Peningkatan pengelolaan Laporan perkara

Terlaksananya penerimaan dan pembuatan laporan perkara secara tepat waktu dan akurat

1.

2.

3.

4.

4 Melakukan pendataan semua arsip perkara, dengan membuat daftar isi lemari Mengatur suhu ruangan Membersihkan ruang arsip secara berkala Mengarsipkan salinan putusan dengan cara penjilidan Memelihara arsip dari hama rayap berkala 3 (tiga) bulan sekali. Memasukkan file-file putusan ke dalam compact disc (CD) Melengkapi dan menertibkan administrasi kegiatan

Merekap dan mengirimkan laporan perkara banding ke Mahkamah Merekap dan mengirimkan laporan 6 bulanan PTA Jakarta ke Mahkamah Agung dan Badilag Merekap dan mengirimkan laporan tahunan PTA Jakarta ke Mahkamah Agung dan Badilag. Menerima, memeriksa,

TARGET/CAPAIAN 5 Tersedianya daftar isi lemari pada Tiap lemari arsip perkara

Menambahkan 2 (dua) buah exhaust fan Melakukan penjilidan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap ± 150 salinan putusan Tersedianya alat penyemprot hama

Tersedianya kapur barus pada tiap lemari arsip perkara Tersedianya compact disc sebanyak ± 150 buah beserta mikanya Membuat buku kendali arsip perkara

Menyelesaikan laporan dan mengirimkannya sebelum tanggal 5 setiap bulannya Menyelesaikan laporan dan mengirimkannya sebelum tanggal 5 setiap bulan Juni dan Desember Menyelesaikan laporan dan mengirimkannya sebelum tanggal 5 setiap bulan Desember

Menyelesaikan laporan dan mengirimkannya


14

merekap dan mengirimkan laporan bulanan dari PA seDKI ke Badilag. 5. Menerima, memeriksa dan merekap laporan 4 Bulanan dari PA se-DKI 6. Menerima, memeriksa dan merekap laporan 6 Bulanan dari PA se-DKI 7. Merekap, membuat dan mengirim laporan perkara tahunan PA se-DKI ke Badilag. 8. Melakukan peneguran mengenai kekeliruan laporan dari PA se-DKI. 9. Meng-input data keuangan perkara, prodeo dan sidang keliling melalui sms gateway 10. Menjilid Laporan perkara banding 11. Menjilid Laporan perkara PA se-DKI 12. Mengadministrasi semua laporan dari PA se-DKI ke dalam buku kendali

sebelum tanggal 15 setiap bulannya

Membuat rekapannya selama setahun

Membuat rekapannya selama setahun

Menyelesaikan laporan dan mengirimkannya sebelum tanggal 15 setiap bulan Januari tahun depan Membuat surat peneguran

Tertata rapihnya laporan perkara banding

Tertata rapihnya laporan perkara PA se-DKI Membuat 2 (dua) buah buku kendali laporan perkara Menambah papan stastistik perkara per-PA

3.

Peningkatan Pengolahan data perkara

Terpenuhinya visualisasi perkara banding dan PA se-DKI

1. Membuat visualisasi perkara/statistik a. Perkara banding b. Perkara PA se-DKI perbulan c. Perkara PA se-DKI per-PA d. Statistik/grafik perkara banding & PA se-DKI 2. Melakukan anonimisasi terhadap setiap putusan banding

Menambah papan visualisasi grafik perkara

4.

Peningkatan Pelaksanaan Transparansi informasi perkara

Tercapainya kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan perkara

1. Menampilkan perkara yang diterima dan Badan diputus dari PA se-DKI dan PTA Jakarta ke dalam website 2. Menampilkan Laporan Kinerja Hakim dari PA se-DKI dan PTA Jakarta ke dalam website.

Melakukan anonimisasi sebanyak 100 putusan banding

5.

Peningkatan Pengelolaan Pengaduan

Terselesaikannya pengaduan secara cepat,

3. Merespon laproan/ pengaduan masyarakat a. Mengklasifikasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

15

tepat dan akurat

b. Menganalisa pengaduan dari masyarakat c. Memeriksa Pelapor dan Terlapor d. Membuat berita acara pemeriksaan e. Membuat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)

4. Program Kerja Sub Kepaniteraan Banding N O 1. 1.

PROGRAM KERJA 2. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perkara Banding

SASARAN

TARGET/ CAPAIAN

KEGIATAN

3. Tertibnya 1. Pengelolaan 2. Administrasi Perkara Banding 3.

4. Menerima berkas perkara banding. Meneliti persyaratan administrasi dan penyusunan surat-surat dalam bundel A dan bundel Apabila administrasi perkara banding tidak lengkap maka berkas perkara

5. Penyelesaian administrasi perkara yang cepat, tepat, efisien dan transfaran.

WAKTU 6. 2 bulan

langsung dikembalikan kepada Pengadilan Agama pengirim melalui petugas tersebut untuk melengkapi

4.

persyaratan administrasi perkara banding. Apabila Administrasi perkara banding lengkap maka berkas perkara banding selanjutnya didaftarakan dalam register induk keunagan perkara banding untuk dicatat yang lebih dahulu dicatat biaya bandingnya di dalam buku induk

5.

keuangan. Membuat chek list kelengkapan administrasi perkara banding bundel A dan bundel B Menulis nomor Pengadilan Tinggi

i.

Agama

Jakarta

dan

tanggal

pendaftaran beserta nomor Pegadilan Agama,

Nama

Pembanding/Terbanding dalam Map berkas perkara Banding. ii. 6.

Menginput

7.

banding ke dalam aplikasi SIADPTA Membuat surat pemberitahuan

data –

data

perkara


16

penerimaan berkas perkara banding yang ditandatangani oleh Panitera Sekretaris sebelumnya diparaf oleh wakil Panitera. 8.

Setelah

surat

pemberitahuan

penerimaan berkas perkara banding ditandatangani

oleh

Panitera

Sekretaris kemudian meminta nomor surat keluar ke bagian umum . 9.

Setelah semuanya selesai barulah surat

pemberitahuan

penerimaan

berkas perkara banding dikirmkan melalui via pos kepada Pengadilan Agama Pengirim yang tembusannya disampaikan

kepada

Pembanding/Terbanding atau kuasa hukumnya. 10.

Melaksanakan

pengetikan

Penetapan Majelis Hakim ditandatangani oleh

konsep yang ketua

sebelumnya diparaf oleh Panitera Sekretaris. 11.

Melaksanakan

pengetikan

konsep

Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Panitera Sekretaris sebelumnya diparaf oleh 12.

Wakil Panitera Melaksanakan

pengetikan

konsep

Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Panitera Sekretaris sebelum diparaf oleh Wakil 13.

Panitera. Menyerahkan surat penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera Pengganti dengan buku expedisi.

14.

Membuat chek list bundel A dan bundel B yang ditandatangani oleh Panitera Muda banding.

15.

Menyerahkan Berkas perkara banding ke

Majelis

Hakim

dengan

buku

expedisi.

2.

Peningkatan Pengelolaan Keuangan

Terlaksananya sistem keuangan sesuai dengan pola

1. Menerima Bukti pembayaran Biaya Banding melalui resi BRI.

Penyelesaian administrasi perkara yang


17

Perkara Banding

bindalmin

2. Mencatat Keuangan biaya banding dalam Buku Induk keuangan perkara.

cepat, tepat, efisien dan transfaran.

3. Menginput keuangan biaya banding ke aplikasi SIADPTA KIPA 4. Mencatat biaya banding Ke dalam buku Jurnal keuangan perkara. 5. Mencatat biaya banding Ke dalam Buku Kas Umum (BKU ). 6. Mencatat perincian tiap pemasukan dan pengeluaran didalam buku kas umum. 7. Membuat penutupan buku induk keuangan perkara banding setiap akhir bulan dan akhir tahun. 8. Membuat penutupan buku kas umum setiap akhir bulan. 9. Membuat laporan keuangan perkara banding yang diputus pada setiap akhir bulan. 10. Menyerahkan laporan PNBP untuk disetorkan ke kas Negara. 11. Membuat rencana pembelanjaan ATK dari biaya proses perkara banding. 12. Melaksanakan pembelian Barang ATK yang sudah direncanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia. 13. Menyimpan barang-barang ATK yang sudah dibelanjanakan dalam filling Cabinet 3.

Peningkatan Pencatatan Administrasi Perkara Banding dalam buku Register Perkara banding

Terlaksananya pencatatan alur administrasi perkara banding dengan selengkaplengkapnya

1. Mencatat kedalam buku Register Perkara Banding. 2. Mencatat Amar putusan perkara banding ke dalam buku Register Perkara Banding dan menginput ke aplikasi SIADPTA Plus. 3. Mencatat tanggal dan nomor surat pengantar perkara banding kedalam buku register 4. Mengoreksi kelengkapan Amar Putusan kedalam buku register banding 5. Menutup buku register perkara banding setiap akhir bulan dan akhir tahun. 6. Menerima Amar Putusan perkara banding dari Panitera Pengganti kemudian dicacat dalam buku expedisi dan diparaf oleh Panitera Pengganti. 7. Mengoreksi kembali Amar Putusan perkara banding yang diserahkan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

18

oleh Panitera Pengganti. 8. Menyerahkan Amar Putusan perkara banding kewebsite. 9. Menerima berkas perkara banding yang telah Putus dari Panitera Pengganti dengan buku expedisi. 10. Membuat/mengetik surat Pemberitahuan Putusan perkara banding yang ditanda tangani oleh Panitera Sekretaris dan tembusan suratnya dikirim kepara pihak. 11. Mempersiapakan salinan putusan perkara banding untuk dimasukan kedalam amplop kemudian ditutup kembali, selanjutnya dicatat dalam buku expedisi sebagai bukti penyerahan pengiriman melalui Kasubag umum. 12. Menyerahkan berkas perkara banding bundel B ke bagianPanitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk diarsipkan dengan menggunakan buku expedisi

4.

Peningkatan Pengelolaan Pendapat Negara Bukan Pajak

Tercapainya Pencatatan Keuangan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) secara maksimal dan akuntable

1. Membuat laporan PNBP. 2. Menyetorkan uang PNBP setiap bulan. 3. Menyerahkan bukti setoran PNBP ke bagian keuangan.

Penyelesaian administrasi PNBP yang cepat, tepat, efisien dan transfaran.


1 Hari

19

BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

A. Penyusunan Alur Tupoksi Pada awalnya keberadaan Pengadilan Tingkat Banding untuk wilayah pulau Jawa dan Madura hanya ada satu yakni Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta. Pada tahun 1976 melalui surat keputusan menteri Agama RI Nomor 71 tahun 1976 dibentuklah 2 (dua) cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta yaitu cabang Mahkamah Agung Islam Tinggi Bandung dan cabang Surabaya. Kemudian keluar surat Keputusan Menteri

Agama

nomor 61 tahun 1985 bahwa Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta dipindahkan ke Jakarta sedangkan untuk Jawa Tengah dibentuklah Pengadilan Agama Semarang. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bertugas dan berwenang mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam yang menjadi kewenangannya dalam tingkat banding. Tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama Jakarta : menyelenggarakan peradilan pada tingkat banding sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dibawah Mahkamah Agung (ps. 24 UUD 1945).


20

Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta : 1.

Melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama yang dimohonkan banding.

2.

Bertugas dan berwenang mengadili dari tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

3.

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah DKI Jakarta apabila diminta.

4.

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera dan Sekretaris di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

5.

Melakukan pengawasan atas jalannya Peradilan ditingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

6.

Memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang dianggap perlu. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dapat dijelaskan dalam bagan berikut ini : NO

NAMA JABATAN

1 1.

URAIAN PEKERJAAN

2 3 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA Ketua

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ke Mahkamah Agung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

21

2.

Wakil Ketua

3.

Hakim

4.

Panitera/Sekretaris

5.

Wakil Panitera

6.

Ka Sub Bagian Kepegawaian

7.

Ka Sub Bagian Keuangan

8.

Ka Sub Bagian Umum

Membantu/mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan melaksanakan tugas fungsi Pengadilan Tinggi Agama serta mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai perundangundangan yang berlaku. Menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang ditugaskan kepadanya. Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi peradilan dan administraasi umum di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijksanaan teknis Pengadilan Tinggi Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mewakili Panitera dalam hal merencakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merencanakan dan melakukan pengurusan kepegawaian serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesusi dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merencanakan dan melakukan pengurusan keuangan kecuali mengenai pengolahan biaya perkara serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merencanakan dan melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


22

NO

NAMA JABATAN

1

2

1.

Ketua

2.

Wakil Ketua

3.

Hakim

4.

Panitera/Sekretaris

5.

Wakil Panitera

6.

Wakil Sekretaris

URAIAN PEKERJAAN

3 PENGADILAN AGAMA Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mewakili Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam hal : Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/ penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus sebagai Hakim Mediator dan Hakim Pengawas Bidang : Administrasi Perkara, Administrasi Umum, atau Managemen Peradilan, Tim RB, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama. Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, administrasi peradilan dan administrasi umum dilingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mewakili Panitera dalam hal : merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi peradilan dilingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Mewakili Sekretaris dalam hal : merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administarsi umum dilingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan mengkoordinir pelaksanaan tugas Kasubag sesuai dengan kebijaksanaaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,


23

sebagai penanggungjawab kegiatan serta pembuat komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitera/ Sekretaris . 7.

Panitera Muda : a. Panitera Muda Gugatan

b. Panitera Muda Permohonan

c. Panitera Muda Hukum

8.

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang ada hubungannya dengan gugatan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang ada hubungannya dengan perkara perdata serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan perundangundangan yang berlaku. Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan stasistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Sub Bagian : a. Kasubbag. Umum

Bertugas sebagai penyelenggara surat menyurat, bertanggung jawab atas pengadaan barang, kebersihan dan keindahan Gedung/Kantor serta lingkungannya, dan berwenang memberi penilaian terhadap bawahannya (DP.3) serta memberi tegoran kepada bawahannya, melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan


24

b. Kasubbag. Keuangan

c. Kasubbag. Kepegawaian

9.

Panitera Pengganti

10.

Juru Sita

11.

Juru Sita Pengganti

12.

Urusan-urusan Perkara : a. Pengadministrasi Perkara Gugatan

Agama dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merencanakan dan melakukan pengurusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertanggung jawab atas terselenggaranya SIMPEG, SIMKEP dan SIKEP dilingkungan Pengadilan Agama Jakarta Barat, merencanakan dan melaksanakan penyelesaian urusan administrasi kepegawaian, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membantu Hakim dalam hal : mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara, membuat PHS, membuat Berita Acara Persidangan, mengetik Putusan/ Penetapan, membuat laporan tentang penundaan hari sidang dan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya, meminutasi perkara yang sudah selesai, mengevaluasi dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Sebagai koordinator para Juru Sita Pengganti, membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan Pemberitahuan Isi Putusan, membuat berita iklan/ pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan/ pimpinan. Membantu Majelis Hakim dalam hal pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Mengadministrasi permohonan perkara gugatan yang masuk, mencatat tanggal Penunjukan Majelis Hakim, tanggal putusan, diktum amar putusan, perkara banding dan kasasi, hasil evaluasi, melaksanakan tugas


25

b. Pengadministrasi Keuangan Perkara

khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Kepaniteraan Gugatan. Mencatat, menerima, meneliti keuangan perkara, menyiapkan dan merekapitulasi datadata keuangan berdasarkan peraturan serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

B. Struktur Organisasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1996 tentang bagan Susunan Pengadilan, menunjukan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dipimpin oleh Ketua didampingi seorang Wakil Ketua yang merupakan Pimpinan Pengadilan serta Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris. Selanjutnya guna pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan secara tertib demi menunjang kelancaran penyelenggaraan peradilan, di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ditetapkan adanya Kepaniteraan yang menangani administrasi perkara dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretaris yang menangani administrasi umum dipimpin oleh seorang Sekretaris yang jabatannya dirangkap oleh seorang pejabat dengan sebutan Panitera/Sekretaris. Susunan organisasi, tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan telah

diatur

dengan

Surat

Keputusan

Mahkamah

Agung

Nomor


:

26

KMA/003/SK/II/1992,

Nomor

:

KMA/

004/SK/II/1992

dan

Nomor

:

KMA/012/SK/III/1993. Pada

dasarnya

kepaniteraan

Pengadilan

Tinggi

Agama

Jakarta

mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dipimpin oleh seorang Panitera dibantu oleh Wakil Panitera serta sub Kepaniteraan Banding, sub Kepaniteraan Hukum dan kelompok Tenaga Fungsional Kepaniteraan. Sedangkan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris

serta sub Bagian

Kepegawaian, sub Bagian Keuangan dan sub Bagian Umum yang tugasnya adalah memberikan pelayananan administrasi secara umum (baik dibidang kepegawaian, keuangan dan surat menyurat) kepada semua unsur di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

A. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) 1. SOP Bidang Perkara Rumusan Jadwal Penerimaan dan Penyelesaian Perkara Banding

pada

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai berikut :


27

NO

FASE

KEGIATAN

. 1

I.

2

Pendaftaran

Waktu Penyelesaian

3

‒ Panitera Muda Banding menerima berkas banding dari PA pengaju ‒ Pemeriksaan kelengkapan suratsurat dalam berkas perkara bundel A dan bundel B. ‒ Apabila masih terdapat kekurangan syarat-syarat administrasi dalam berkas banding, berkas tersebut dikembalikan ke PA pengirim untuk melengkapi kekurangannya ‒ Setelah berkas banding diterima kemudian dicatat dalam buku harian banding. ‒ Setelah dibayar biaya bandingnya kemudian Pemberian nomor perkara bagi berkas yang telah lengkap persyaratan bandingnya oleh meja II ‒ Pencatatan perkara banding ke dalam buku register banding oleh petugas meja II ‒ Membuat konsep surat pemberitahuan registrasi perkara banding kepada PA pengirim ‒ Konsep surat registrasi banding diparaf oleh wapan untuk ditanda tangani Panitera Sekretaris ‒ Setelah surat registrasi ditanda tangani oleh Panitera berkas dikembalikan ke panmud banding. ‒ Surat registrasi banding dimintakan nomor surat keluar dan tanggal oleh bagian umum, kemudian foto copy 5 rangkap 1 rangkap untuk arsip umum dan yang 4 dikembalikan kebagian banding. ‒ Setelah surat registrasi dikembalikan oleh bagian umum, kemudian surat dikirim ke para pihak dan PA pengirim melalui pos dengan buku espedisi

PETUGAS

KET

5

6

4

5 menit 10 menit

Meja I

1 hari

5 menit

Meja I

10 menit

Kasir

5 menit

Meja II

15 menit

Panitera Muda Banding Wakil Panitera

5 menit

15 menit

Panitera

15 menit

Panmud Banding

1 hari

Kasubag umum


28

2.

3.

PMH, PS, Penyerahan berkas ke Majelis Hakim

Pemeriksaan oleh Majelis Hakim

‒ Berkas diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama, melalui Panitera ‒ KPTA menunjuk Majelis Hakim. ‒ Setelah KPTA menunjuk Majelis Hakim berkas diserahkan ke Panmud banding untuk dibuatkan surat Penunjukan Majelis Hakim. ‒ Setelah surat Penunjukan Majelis Hakim dibuat lalu surat diserahkan ke Panitera untuk di paraf dan ditanda tangani oleh KPTA. ‒ Panitera menunjuk Panitera Sidang ‒ Setelah Panitera menunjuk Panitera Sidang lalu meja II membuat surat Penunjukan Panitera Sidang dengan diparaf oleh wapan dan ditanda tangani oleh Panitera. ‒ Pancatatan susunan majelis dan Panitera Sidang pada register dan buku harian banding. ‒ Berkas diterima oleh Ketua Majelis.

1 jam

5 menit 10 menit

Panitera Muda Banding KPTA Meja II

5 menit

Panitera

1 jam 10 menit

Panitera Wapan

5 menit

Meja II

1 hari

Hakim Ketua Panitera Sidang

‒ Pemeriksaankembali kelengkapan surat-surat dalam berkas perkara bundel A dan bundel B. ‒ Pembuatan resume berkas oleh Panitera Sidang, dilanjutkan dengan pembuatan kerangka dasar putusan terbatas pada identitas dan duduknya perkara (adapun tentang pertimbangan hukum sepenuhnya merupakan kewenangan hakim). ‒ Penelaahan serta memberikan catatan tentang hal-hal yang penting sebagai bahan musyawarah. ‒ Membuat pertimbangan dan pendapat hakim secara tertulis. ‒ Pembacaan berkas oleh hakim anggota yang dilanjutkan dengan catatan akhir sidang. ‒ Pembacaan berkas oleh hakim anggota yang dilanjutkan dengan catatan akhir sidang. ‒ Berkas dikembalikan kepada Ketua Majelis. ‒ Berkas diterima dan diteliti serta

1 hari

1 jam

Hakim Ketua

1 jam

Majelis

1 hari

Hakim Anggota Hakim Anggota

1 hari

1 hari

Hakim Ketua

1 hari

Hakim Ketua Majelis

1 hari


29

dibaca ulang. ‒ Sidang musyawarah masingmasing hakim meyerahkan pertimbangan dan pendapat tertulis. ‒ Perumusan hasil musyawarah disusun dalam bentuk konsep putusan. ‒ Pengetikan konsep putusan.

4.

Minutasi

1 hari

Hakim Ketua

1 minggu

Panitera Sidang

1 hari

Hakim Ketua Hakim Anggota Hakim Anggota Panitera Sidang

‒ Koreksi konsep putusan (Ketua Majelis). ‒ Koreksi konsep putusan (anggota 1).

1 hari

‒ Koreksi konsep putusan (anggota 2). ‒ Pengetikan putusan akhir. ‒ Penentuan hari sidang pembacaan putusan . ‒ Pembacaan putusan pada hari sidang. ‒ Melaporkan kepada kasir dan meja II melalui instrumen ‒ Jurnal ditutup

1 hari

‒ Penandatanganan amar putusan oleh Ketua Majelis, anggota dan Panitera Sidang. ‒ Diserahkan kepada Panmud Banding untuk dimasukan ke register dan website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. ‒ Wakil Panitera turut mengoreksi pengetikan amar putusan yang akan dimasukkan ke register / website, lalu menyerahkannya ke petugas register dan petugas IT. ‒ Penandatanganan putusan asli.

30 menit

Ketua Majelis

1 hari

Panmud Banding

1 hari

Majelis hakim dan Panitera sidang

30 menit

‒ Pembuatan salinan putusan. ‒ Pengetikan / pembuatan BAP.

1 jam 1 jam

‒ Penandatanganan BAP oleh Ketua Majelis dan Panitera Sidang. ‒ Pembundelan berkas banding PTA. ‒ Pengembalian berkas ke Panitera

10 menit

Panitera Sidang Ketua Majelis dan Panitera Sidang Panitera Sidang Panitera Sidang

1 hari

1 hari 30 menit

Ketua Mjl

1 hari 30 menit 30 menit

2 jam

Panitera sidang Kasir


30

Muda Banding.

5.

6

Penerbitan Salinan Putusan dan Penyelesaian Adm. Kepaniteraan banding

Arsip

1 hari

Meja II

‒ Panitera sidang melaporkan perkara yang telah putus ke Panmud banding, kemudian dicatat dalam buku harian banding, register dan buku expedisi majelis. ‒ Panitera sidang menyerahkan Amar Putusan ke meja II dan dicatat dalam register ‒ Menerima berkas yang telah putus dan dikoreksi oleh wapan. ‒ Pembuatan surat pengembalian berkas ke Pengadilan Agama pengaju, yang diparaf Panitera Muda Banding dan Wakil panitera. ‒ Penandatangan surat pengembalian berkas oleh Panitera. ‒ Pengembalian berkas dan salinan putusan banding ke Pengadilan Agama pengaju. ‒ Salinan putusan dan bundel A dikirim ke Pengadilan Agama, maka bundel B dan asli putusan diserahkan kepada Panitera Muda Hukum (Meja III) untuk keperluan arsip.

10 menit

Panitera Sidang

10 menit

Panmud Banding

1 hari

Panmud Banding Panmud Banding

1 hari

Panmud Hukum

‒ Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: a. Tahap pertama: Arsip berkas perkara dimasukkan dalam sampul / box dengan diberi catatan: 1. Nomor urut box 2. Tahun perkara 3. Jenis perkara 4. Nomor urut perkara b. Tahap kedua: 1. Membuat daftar isi box untuk ditempel pada box 2. Memisahkan arsip menurut jenis perkaranya 3. Menghimpun salinan putusan untuk dijilid dan disimpan di perpustakaan 4. Menyimpan berkas perkara

I hari

Panmud Hukum

1 jam

Panmud Hukum

10 menit

Panmud Hukum

10 menit

Panmud Hukum Panmud Hukum

1 jam

10 menit 1 hari

10 menit

5 menit

Panmud Hukum Panmud Hukum

Panmud


31

dalam box masing-masing Menyimpan box arsip dalam rak / almari 6. Membuat Daftar Isi Rak (DIR) atau Daftar Isi Almari (DIL) ‒ Penyimpanan dalam bentuk lain. Pengadilan juga dapat menyimpan berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada compact disc (cd).

Hukum

5.

5 menit 10 menit

Panmud Hukum

10 menit

Panmud Hukum

2. Standart Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Kepegawaian) : a. Pengelolaan Daftar Hadir Pegawai (Absen) Dasar Pelaksanaan : 1.

KMA No. 071 Tahun 2008 tentang Ketentuan penega

Kan didiplin

kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan PNS pada MA dan badan peradilan yang berada dibawahnya. 2.

KMA No. 069 Tahun 2009 tentang perubahan pertama atas KMA No. 071 Tahun 2008.

Prosedur Pelaksanaan : 1.

Menyiapkan blangko absen masuk dan mengecek pegawai yang belum hadir

2.

Menutup jam masuk sesuai aturan

3.

Menyiapkan blangko absen pulang

4.

Mengecek dan merekap kehadiran pegawai harian

5.

Mengecek dan merekap kehadiran pegawai selama sebulan

6.

Membuat rekap bulanan absen, rekap uang makan dan rekap remunerasi pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

32

7.

Menyampaikan draft rekapan tersebut ke atasan kemudian kepada pimpinan untuk diparaf dan di tandatangan

8.

Menggandakan rekapan tsb untuk bag. Keuangan kemudian mengarsipkan.

b. Penglolaan Kenaikan Pangkat Dasar Hukum : 1. Undang-undang

Nomor

8

Tahun

1974

tentang

Pokok-Pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan Hakim; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 5. Surat

Keputusan

125/KMA/SK/IX/2009

Ketua

Mahkamah

tanggal

2

Agung

September

RI

Nomor

2009

:

tentang

Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung.

1. PERIODE APRIL & OKTOBER Prosedur Pelaksanaan : a. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membuat rekapitulasi pegawai yang akan naik pangkat;


33

b. Pengadilan Tingkat Pertama mengirim usul kenaikan pangkat beserta berkas kenaikan pangkat bagi pegawai non teknis dari instansinya masing-masing,

sedangkan

bagi

tenaga

teknis

cukup

surat

pengusulannya saja dengan melengkapi data SIMPEG dan edokumennya kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk periode April dan oktober minimal 6 (enam) bulan sebelumnya; c. Persyaratan kenaikan pangkat antara lain : Persyaratan Teknis : 1.

Unsur penilaian DP.3 sekurang-kurangnya baik dalam 2 tahun terakhir;

2.

Masa kerja pangkat mencapai 4 tahun;

3.

Khusus untuk kenaikan pangkat pilihan, bagi yang memiliki jabatan sekurang-kurangnya 1 (satu tahun) dalam pangkat terakhir dan 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

4.

Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;

5.

Batas kenaikan pangkat diberikan sesuai dengan pendidikan terakhir yang diperoleh.

Persyaratan Administrasi : 1.

Fotocopy sah SK CPNS;

2.

Fotocopy sah SK PNS;

3.

Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;

4.

Fotocopy sah SK Jabatan terakhir;

5.

Fotocopy sah Surat Pernyataan Pelantikan (SPP);

6.

Fotocopy sah Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ);

7.

Fotocopy sah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);

8.

Daftar Riwayat Hidup (DRH)

9.

Fotocopy sah DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

34

10. Fotocopy sah KGB Terakhir; 11. Fotocopy sah Karpeg; 12. Untuk yang Penyesuaian Ijazah ditambah berkas : a.

Fotocopy sah Sertifikat Ujian Dinas/Penyesuaian Ijazah

b. Fotocopy yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Ijazah / Transkrip c.

Uraian Tugas/Job Description.

13. Bagi pegawai negeri sipil golongan I/d, II/d dan golongan III/d melampirkan fotocopy sah Sertifikat Ujian Dinas. a. Berkas yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada unit kerja yang bersangkutan atau berkas tidak lengkap dimintakan kelengkapan berkasnya; b. Berkas usulan kenaikan pangkat yang telah memenuhi syarat setelah di disposisi dimasukkan di surat masuk segera dibuatkan Nota Usul Kenaikan Pangkatnya. c. Pengadilan Tingkat Banding mengajukan usul kenaikan pangkat bagi pegawai teknis diinstansinya masing-masing kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum TMT kenikan pangkatnya; d. Berkas kenaikan pangkat bagi tenaga teknis golongan IV/b kebawah sebanyak 2 (dua) berkas, untuk tenaga teknis golongan IV/c keatas sebanyak 3 (tiga) berkas, untuk tenaga non teknis masing-masing 2 (dua) rangkap; e. Bagi pegawai non teknis golongan III/d ke bawah pengusulannya kepada Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian pada awal Februari; Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

35

f. Bagi pegawai non teknis golongan IV/a keatas pengusulannya kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI. g. Untuk Tenaga Non Teknis golongan III/d ke bawah setelah Nota Persetujuan Teknis terbit dari Kanreg V BKN, Pengadilan Tingkat Banding langsung membuatkan Surat Keputusan kenaikan pangkat maksimal 2 (dua) hari sejak nota usul diterima. h. Setelah Surat Keputusan selesai langsung di distribusikan sesuai unit kerja masing-masing.

c. Usul Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Dasar Hukum : 1. Undang-undang

Nomor

8

Tahun

1974

tentang

Pokok-Pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/duda pegawai; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 5. Surat

Keputusan

125/KMA/SK/IX/2009

Ketua

Mahkamah

tanggal

2

Agung

September

RI

Nomor

2009

:

tentang

Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

36

Prosedur Pelaksanaan : a. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membuat rekapitulasi pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun; b. Pengadilan Tingkat Pertama menyerahkan berkas Usul Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi pegawai teknis/non teknis diinstansinya masing-masing kepada Pengadilan Tingkat Banding minimal 18 bulan sebelum masa pensiun; c. Berkas Usul Pensiun antara lain : 1.

Usul

Permohonan

Pensiun

dari

unit

organisasi

yang

bersangkutan; 2.

Usul Pensiun dari pegawai yang bersangkutan;

3.

Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);

4.

Surat Pernyataan Penyerahan barang-barang milik Negara;

5.

Fotocopy sah SK CPNS;

6.

Fotocopy sah SK PNS;

7.

Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;

8.

Fotocopy sah SK Jabatan terakhir;

9.

Fotocopy sah DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;

10.

Fotocopy sah Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;

11.

Fotocopy sah Surat Nikah dan Daftar Susunan Keluarga;

12.

Fotocopy Sah Akte Kelahiran Anak yang masuk tanggungan pensiun. ;

13.

Fotocopy sah Karpeg;

14.

Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 8 (delapan) lembar;

15.

Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;

16.

Fotocopy Sah Surat Kematian (bila pensiun janda/duda). Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

37

d. Berkas yang tidak lengkap dimintakan kelengkapan berkasnya; e. Berkas

usulan

pensiun

yang

telah

memenuhi

syarat

setelah

dimasukkan di surat masuk segera dibuat pengusulannya kepada Ketua Mahkamah Agung RI Up. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama bagi tenaga teknis, dan bagi tenaga non teknis kepada Ketua Mahkamah Agung Up. Sekretaris Mahkamah Agung RI; f. Berkas yang diusulkan sebanyak 2 (dua) rangkap.

d. Penerimaan Calon Hakim, Calon Pegawai Negeri Sipil (Cakim dan PNS) Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2009; 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004.

Prosedur Pelaksanaan : 1. Mahkamah Agung mengumumkan mengenai Penerimaan Calon Hakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui website dan surat; Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

38

2. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Menginformasikan mengenai persyaratan penerimaan Calon Hakim (Cakim) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui papan pengumuman; 3. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membentuk Tim Panitia Penerimaan Calon Hakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya; 4. Membentuk Tim Penguji Pengukuran Tinggi Badan, Tes Komputer, dan Tim Penyeleksi Kelengkapan berkas Cakim dan CPNS; 5. Menerima pendaftaran berkas lamaran Calon Hakim (Cakim) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai jam 08.00 s/d 14.00 waktu setempat; 6. Persayaratan pendafataran Calon Hakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Cakim & CPNS) : a. Surat Permohonan Lamaran ditulis tangan dengan tinta warna hitam di kertas double folio dan ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara no. 9-13 Jakarta Pusat. b. Daftar Riwayat Hidup ditulis tangan dengan huruf balok dengan tinta warna hitam. c. Foto copy ijazah terakhir + transkrip nilai yang telah dicap stempel Universitas dan dilegalisir oleh Rektor atau Dekan dan Terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi. d. Pas photo hitam putih 3 x 4 (2 lembar) terbaru. e. Foto copy KTP wilayah DKI JAKARTA yg masih berlaku dan usia maksimal 35 th pd tgl 1 Desember 2010 bagi Widyaiswara, Calon Hakim, Calon Panitera Pengganti, dan bagi pelamar S1 Administrasi. Sedangkan untuk pelamar DIII Administrasi usia maksimal 33 th pd tgl 1 Desember 2010; f. Foto copy surat keterangan Dokter minimal dari Puskesmas.


39

g. Tinggi badan :

Laki-laki = 160 cm Perempuan = 152 cm Untuk

Calon Hakim dan Widyaiswara, Laki-laki

= 155 cm Perempuan = 145

cm Untuk

S1

Calon Panitera Pengganti,

Administrasi

dan DIII

Administrasi; h. IPK min 3,00 untuk Calon Widyaiswara, IPK min 2,75 untuk Calon Hakim, dan IPK min 2.60 untuk Calon Panitera Pengganti, S1 Administrasi, DIII Administrasi; i.

Memiliki sertifikat Komputer dan Bahasa Inggris dan harus mengikuti ujian Komputer yang diadakan oleh Panitia.

j.

Tidak mempunyai cacat fisik dan mental.

k. Foto copy legalisir SKCK yang masih berlaku. l.

Surat pernyataan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia.

m. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS. 7. Membagikan kartu ujian bagi peserta yang lulus persyaratan administrasi; 8. Merekapitulasi jumlah pendaftar dari Calon Hakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); 9. Melaporkan ke Panitia Pusat Mahkamah Agung RI jumlah peserta yang telah mendaftar berikut rincian berdasarkan klasifikasi pendidikan dan jabatan yang dilamar maksiml 2 (dua) hari setelah waktu pendaftaran; 10. Melaksanakan Ujian Seleksi Penerimaan Calon Hakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Panitia Pusat; 11. Mengumumkan Hasil Ujian Seleksi Penerimaan Calon Hakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui papan pengumuman dan menghubungi peserta yang lulus. 12. Peserta yang lulus ujian tertulis mengirimkan kelengkapan berkas ke Mahkamah Agung RI.


40

e. Pelaksanaan Ujian CPNS Mahkamah Agung RI Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang

Kepegawaian diubah

Pokok-Pokok

sebagaimana

dengan

telah

Undang-undang

Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2009; 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Prosedur Pelaksanaan : 1. Menerima surat pemberitahuan pelaksanaan ujian tertulis CPNS dari MA. 2. Menginformasikan pelaksanaan ujian tertulis CPNS. 3. Membuat konsep SK panitia pelaksana ujian tertulis CPNS MA. 4. Menyampaikan Konsep SK Panitia pelaksana ujian tertulis CPNS MA. 5. Menggandakan dan membagikan SK kepada ybs. 6. Membuat nomor bangku peserta ujian CPNS. 7. Membuat daftar hadir peserta ujian tertulis CPNS MA.


41

f.

Pengusulan Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2009; 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Prosedur Pelaksanaan : 1. Merekap CPNS yang akan diusulkan menjadi PNS. 2. Menerima usul pengangkatan PNS dari satker masing-masing CPNS. 3. Memeriksa kelengkapan berkas CPNS dan menyusun berkas CPNS. 4. Memberitahukan jika ada kekurangan berkas kepada Satker ybs. 5. Membuat surat pengusulan pengangkatan CPNS menjadi PNS jika berkas sudah lengkap. 6. Menyampaikan surat pengusulan pengangkatan CPNS menjadi PNS kepada atasan. g. Pengangkatan/Pemindahan Pegawai Ke PTA Jakarta Dasar Hukum :


42

1. Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-undang Nomor Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2009; 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 4. Peraturan

Pemerintah

Nomor

9

Tahun

2003

tentang

Wewenang,

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegaai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 6. Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatangan Keputusan di bidang Kepegawaian.

Prosedur Pelaksanaan : 1. Surat Keputusan Pengangkatan/Pemindahan Pegawai Negeri Sipil diterima oleh PTA Jakarta, SK tersebut di disposisi kemudian ditindak lanjuti; 2. Membuat

Undangan

Panggilan

Pelantikan

bagi

pejabat

yang

diangkat/dipindahkan ke PTA Jakarta; 3. Mengadakan Pelantikan Pejabat tersebut; 4. Membuat Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SMPT); Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

43

5. Meminta File Kepegawaian dan segera mengisi data SIMPEG + Foto pegawai atau pejabat yang baru pindah/ baru dilantik kepada Unit Kerja Asalnya; 6. Mengarsipkan file kepegawaian tersebut di lemari file dan melengkapi data SIMPEG + Foto ke SIMPEG PTA Jakarta;

h. Pengusulan Cuti Tahunan Pegawai Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999; 2. Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatangan Keputusan di bidang Kepegawaian.; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Prosedur Pelaksanaan : 1. Menyerahkan blangko cuti kepada pegawai yang mengajukan cuti dan menrima kembali blangko yang telah diiisi; 2. Meneliti sisa cuti pegawai yang mengajukan cuti dan mengoreksi lama cuti yang diambil; 3. Yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti 6 (enam) hari sebelumnya.


44

4. Permohonan langsungnya,

cuti

yang

dapat

bersangkutan

diterbitkan

setelah

surat

izin

di

cuti

Acc

oleh

tahunannya

atasan yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti; 5. Surat izin cuti tahunan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan paling lambat tiga hari sebelum waktu cuti yang bersangkutan.

i.

Pengelolaan Daftar Hadir Hakim Pegawai

Dasar Hukum : 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 71 Tahun 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Prosedur Pelaksanaan : 1. Petugas daftar hadir menarik data kehadiran pegawai dari mesin finger hand; 2. Melakukan rekapitulasi daftar hadir bulanan; 3. Sinkronisasi data pendukung kehadiran pegawai; 4. Mengevaluasi kehadiran pegawai; 5. Menyampaikan rekapitukasi daftar hadir untuk uang makan kepada bagian keuangan; 6. Merekapitulasi daftar hadir untuk pembayaran tunjangan remunerasi kemudian disampaikan kepada bagian keuangan.


45

j.

Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen dan Askes

Prosedur Pelaksanaan : 1. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi untuk pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen dan Askes; 2. Bahan kelengkapan administrasinya sebagai berikut : Karpeg : a. Foto kopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang dilegalisir pejabat berwenang; b. Foto kopi Surat Keputusan PNS yang dilegalisir pejabat berwenang; c. Pas photo ukuran 2x3 cm masimg-masing 2 (dua) lembar; d. Foto kopi SK Konversi Nip Baru; e. Surat Pengantar dari Unit Kerja yang bersangkutan. Karis/Karsu : a. Mengisi Blanko Laporan Perkawinan Pertama; b. Foto kopi surat nikah yang disahkan; c. Pas photo suami/isteri ukuran 2 x 3 (hitam putih) sebanyak 2 (dua) lembar. Taspen : a. Fotocopy SK CPNS yang dilegalisir pejabat berwenang; b. Fotocopy SK PNS yang dilegalisir pejabat berwenang; c. Fotocopy SPMT yang dilegalisir pejabat berwenang; d. Fotocopy SK Konversi Nip Baru yang dilegalisir pejabat berwenang Askes : a. Mengisi Formulir permohonan pembuatan kartu Askes; b. Foto kopi SK terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang; Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

46

c. Daftar gaji; d. Foto copi KTP; e. Pas photo ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; f. Melampirkan surat keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi (bagi anak yang berusia 21-25 tahun). 3. Meneliti kelengkapan berkas; 4. Membuat surat pengantar ke BKN/TASPEN/ASKES;

k. Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala Dasar Pelaksanaan : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Prosedur Pelaksanaan : 1. Merekap pegawai yang akan KGB tahun 2013. 2. Mengcopy data pendukung pembuatan KGB. 3. Membuat konsep KGB 3 (bulan) sebelum TMT KGB. 4. Menyampaikan konsep KGB kepada atasan. 5. Menggandakan KGB untuk disampaikan kepada ybs dan tembusannya. 6. Mengentri dalam aplikasi SIMPEG dan mengarsipkannya. .

. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

47

l. Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) Dasar Pelaksanaan : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Prosedur Pelaksanaan : 1. Mengcopy DP3 tahun sebelumnya untuk seluruh pegawai dan blangko konsep DP3. 2. Membuat surat permintaan konsep DP3 pegawai baru ke satker asalnya. 3. Mengcopy dan mengirim via fax surat tersebut. 4. Menyiapkan dan membagikan lembar konsep DP3 ke masing-masing bagian. 5. Membuat draft DP3 sesuai konsep DP3 yang sudah masuk. 6. Menyampaikan draft DP3 kepada atasan 7. Membuat surat pengantar bagi DP3 yang pejabat penilai dan atasan pejabat penilainya dari eselon 1. 8. Menyampaikan draft surat pengantar DP3. 9. Mengcopy surat pengantar dan mengirimnya. 10. Menggandakan DP3 yang sudah jadi untuk dibagikan kepada ybs dan file. 11. Menginput data DP3 ke aplikasi SIMPEG dan mengarsipkan DP3.


48

m. Pembuatan Surat Dinas (Surat Tugas dan Surat Lainnya) Prosedur Pelaksanaan : 1. Menerima surat masuk dan membaca lembar disposisinya. 2. Membuat konsep surat sesuai disposisi sebagai tindaklanjut surat masuk. 3. Menyampaikan konsep surat kepada atasan. 4. Menggandakan dan merapikan surat untuk dikirim. 5. Mengarsipkan surat keluar dan surat masuk.

1. Standart Operasional Prosedur (SOP) Sub. Bagian Keuangan a. SOP Kegiatan Pembayaran Belanja Pegawai a). Tujuan SOP Kegiatan Pembayaran Belanja Pegawai bertujuan agar prosedur pembayaran gaji pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat terbayar tepat waktu. b). Pengertian Yang dimaksud dengan pembayaran belanja pegawai adalah semua pembayaran gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji yang menjadi hak pegawai. c). Dasar Hukum 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;


49

3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. UU Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan APBN; 5. Keppres Nomor 42 tahun 2002; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2011; 7. Permenkeu No:170/PMK.05/2010; 8. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Per37/PB/2009; d). Prosedur 1.

PPABP Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat kepada PPABP.

2.

PPABP Menerima, mengecek, dan memasukkan SK CPNS, PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat sesuai ketentuan penggajian.

3.

Menerima transfer masuk data GPP bagi pegawai baru masuk ke wilayah PTA Jakarta.

4.

Membuat

konsep gaji melalui sistem penggajian GPP, mengecek

daftar gaji dan mencetak daftar gaji. 5.

PPABP mengajukan daftar gaji ke Bendahara Pengeluaran dan P2K untuk diverifikasi dan ditandatangani.


50

6.

SPP-LS pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh P2K dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 4 (empat) hari setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPABP.

7.

SPM-LS belanja pegawai diterbitkan oleh PP-SPM paling lambat 2 (dua) hari setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar.

8.

Petugas pengantar SPM Belanja Gaji Induk mengajukan SPM ke KPPN paling lambat tanggal 10 tiap bulannya.

9.

KPPN menerbitkan SP2D dan membayarkan gaji ke masing-masing rekening pegawai.

b. SOP Kegiatan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga a). Tujuan SOP kegiatan pembayaran Kepada pihak ketiga bertujuan agar prosedur dan tata cara pembayaran kepada pihak ketiga yang dibiayai oleh APBN di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat terbayar tepat waktu. b). Pengertian Yang dimaksud dengan pembayaran kepada pihak ketiga adalah kegiatan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga (rekanan) dengan kontrak pengadaan barang/jasa.


51

c). Dasar Hukum 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. UU Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan APBN; 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6. Permenkeu No:170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN.

d). Prosedur 1. Rekanan

mengajukan

berkas

permintaan

pembayaran

serta

kelengkapan data pendukung ke Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran untuk diverifikasi data pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara; 2. Kelengkapan data dukung adalah: Kontrak/SPK/Surat Perjanjian, Berita Acara Kemajuan Kontrak, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang dan Bukti penyelesaian lainnya sesuai ketentuan;


52

3. SPP-LS diterbitkan oleh P2K dan disampaikan kepada Pejabat Penguji SPP paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung SPP-LS diterima secara lengkap dan benar dari penerima hak; 4.

SPM-LS diterbitkan oleh PP-SPM diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPP-LS beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari P2K;

5.

Petugas pengantar SPM mengajukan ke KPPN kemudian KPPN menerbitkan SP2D ke rekening Perusahaan yang ditunjuk dalam dokumen sesuai dengan data SPP dan SPM.

c. SOP Kegiatan Pembayaran Belanja Rutin a). Tujuan SOP kegiatan pembayaran Belanja Rutin bertujuan agar prosedur dan tata cara Pembayaran rutin/Operasional perkantoran yang bersumber dari APBN DIPA dapat berjalan sesuai peraturan.

b). Pengertian Yang dimaksud dengan pembayaran belanja rutin adalah kegiatan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran terhadap beban APBN dengan uang persediaan (UP).


53

c). Dasar Hukum. 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. UU Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan APBN; 5. Permenkeu No:170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN; 6. Per-11/PB/2011

tentang

Perbendaharaan

Nomor

Perubahan

atas

Per-66/PB/2005

Peraturan tentang

Dirjen

mekanisme

pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d). Prosedur 1.

Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran atas belanja yang dilakukan oleh pejabat pengadaan, belanja perjalanan dinas, belanja honor yang menjadi beban APBN setelah meneliti kebenaran semua bukti pembayaran, kwitansi yang bisa

dibayar dengan uang

persediaan diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja; 2.

Menyetor pajak yang dipungut yaitu PPN, PPh 21, PPh22, PPh23 atas pembayaran yang kena pajak;


54

3.

Bendahara Pengeluaran merekap seluruh pengeluaran rutin dalam SPTB dan mengajukan ke P2K apabila uang persediaan telah terserap minimal 75% diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari;

4.

SPP GUP diterbitkan oleh P2K dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar;

5.

Pengujian SPP-GUP sampai dengan penerbitan SPM-GUP oleh PPSPM diselesaikan palaing lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SPP-GUP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari P2K;

6.

Petugas pengantar SPM

mengajukan SPM GUP ke KPPN paling

lambat 1 (satu) hari setelah SPM ditandatangani. d. SOP Laporan Keuangan (Rekonsiliasi Satker) a). Tujuan SOP Laporan Keuangan ini bertujuan agar rekonsiliasi yang dilakukan ke KPPN dapat akurat dan tepat waktu. b). Pengertian Yang dimaksud dengan Laporan Keuangan adalah semua pelaporan keuangan meliputi Pelaporan tahunan, semester, Triwulan dan bulanan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan melalui dana yang bersumber dari APBN DIPA. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

55

c). Dasar Hukum 1.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4.

UU Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan APBN;

5.

Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor: 73/PMK.05/2008 tentang penatausahaan kas;

6.

Perdirjen Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.

d). Prosedur 1. Menginput dokumen sumber berupa DIPA, SSBP, SSPB, SPM dan SP2D yang sudah terbit kedalam aplikasi SAKPA paling lambat 1 (satu) hari setelah data lengkap; 2. Melakukan rekonsiliasi internal dengan SIMAK-BMN paling lambat 1 (satu) jam; 3. Mencetak

dan mengoreksi Laporan Keuangan berupa Neraca,

Laporan Realisasi Anggaran setiap awal bulan paling lambat 1 (satu) hari;


56

4. Kuasa

Pengguna

Anggaran

melakukan

verifikasi

dan

menandatangani Laopran Keuangan setiap bulan paling lambat 1 (satu) jam; 5. Operator SAKPA Satker melakukan Rekonsialiasi dengan membawa ADK SAKPA bulan pelaporan dan Laporan Keuangan dengan KPPN paling lambat 1 (satu) hari; 6. Bagian Verifikasi KPPN melakukan penyamaan data SAI dengan SAU serta mencetak BAR bulan pelaporan paling lambat 1 (satu) hari.

e. SOP Laporan Keuangan Wilayah (Rekonsiliasi SAPPA-W) a). Tujuan SOP ini bertujuan agar rekonsiliasi

laporan keuangan tingkat korwil

yang dilakukan ke Kanwil DJPBN dapat akurat dan tepat waktu. b). Pengertian Yang dimaksud dengan Laporan Keuangan Wilayah adalah semua pelaporan keuangan meliputi Pelaporan tahunan, semester, Triwulan dan

bulanan

yang

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran wilayah DKI Jakarta yang dilaksanakan melalui dana yang bersumber dari APBN DIPA yang dilakukan oleh PTA Jakarta sebagai Koordinator wilayah DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

57

c). Dasar Hukum 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. UU Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan APBN; 5. Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor : 73/PMK.05/2008 tentang penatausahaan kas; 6. Perdirjen Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.

d). Prosedur 1. Menerima rekonsiliasi laporan keuangan 17 satker di wilayah DKI Jakarta yang telah direkonsiliasi dengan KPPN Jakarta IV; 2. Mengecek kebenaran data yang dibawa oleh satker yang melakukan rekonsiliasi yaitu: BAR rekonsiliasi dengan KPPN IV, LRA, Neraca SIMAK BMN, Neraca SAKPA, BAR Internal dan Back-Up (ADK) paling lama 1 Jam setelah data lengkap dan memberikan tanda terima jika data sudah benar (Rekonsiliasi Satker dengan UAPPA-W setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya); Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

58

3. Memasukkan data Satker yang sudah benar ke dalam aplikasi SAPPAW dan memasukkan data pendukung ke file satker masing-masing paling lama 1 jam setelah data lengkap; 4. Membuat surat teguran apabila pada waktu yang telah ditentukan satker belum melakukan rekonsiliasi ke koorwil; 5. Mencetak

dan mengoreksi Laporan Keuangan berupa Neraca

Wilayah, Laporan Realisasi Anggaran Wilayah setiap Triwulan paling lambat 1 (satu) hari setelah data semua satker diterima; 6. Kuasa

Pengguna

Anggaran

melakukan

verifikasi

dan

menandatangani Laporan Keuangan Wilayah setiap triwulan paling lambat 1 (satu) jam; 7. Operator SAPPA-W melakukan Rekonsialiasi dengan membawa ADK SAPPA-W triwulan pelaporan dan Laporan Keuangan wilayah dengan Kanwil Perbendaharan Jakarta paling lambat 1 (satu) hari setelah ditandatangani

KPA

(Rekonsiliasi

SAPPA-W

dengan

Kanwil

Perbendaharaan paling lambat 10 hari kerja waktu pelaporan; 8. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Kanwil Perbendaharaan melakukan penyamaan data SAPPA-W dengan data Kanwil dan mencetak BAR triwulanan pelaporan paling lambat 3 (tiga) hari; 9. Apabila masih ada data yang salah atau berbeda maka operator melakukan perbaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja; Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

59

10. Operator SAPPA-W mengambil BAR yang sudah benar dan meminta tanda tangan kepada Kuasa pengguna Anggaran paling lambat 1 (satu) hari; 11. Operator SAPPA-W mengirim kembali data BAR SAI/SAU untuk disahkan oleh KPPN yang membuktikan data tersebut sama/sinkron dan telah valid kebenarannya paling lambat 1 (satu) hari. f. SOP Kegiatan Pembayaran Remunerasi a). Tujuan SOP Kegiatan Pembayaran Remunerasi

bertujuan

agar prosedur

pembayaran remunerasi pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat terbayar tepat waktu. b). Pengertian Yang dimaksud dengan pembayaran remunerasi pegawai adalah pembayaran tunjangan kinerja menjadi hak pegawai. c). Dasar Hukum 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. UU Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan APBN;


60

5. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya; 6. Keppres Nomor 42 tahun 2002; 7. Permenkeu No:170/PMK.05/2010; 8. Surat

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor:

070/KMA/SK/V/2008; d). Prosedur 1. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membuat daftar absensi pegawai dan hakim yang sudah ditandatangani Ketua PTA Jakarta dan menyerahkan ke Sub Bagian Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja. 2. Bendahara

Pengeluaran

membuat

daftar

pengajuan

dan

pertanggungjawaban di muka untuk remunerasi PTA Jakarta lengkap dengan kwitansi dan SPTJM paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah daftar absensi diterima. 3. Bagian keuangan meminta tanda tangan kepada para hakim dan pegawai yang menerima remunerasi sebagai pertanggungjawaban di muka paling lama 2 (dua) hari setelah daftar penerima remunerasi dibuat.


61

4. Pengadilan Agama Se-DKI Jakarta menyampaikan usulan remunerasi paling lambat tanggal 7 setiap bulannya. 5. Bendahara

Pengeluaran

memeriksa

dan

membuat

rekapitulasi

pengajuan remunerasi Pengadilan Agama Se-DKI Jakarta paling lambat 2 (dua) hari setelah daftar usulan remunerasi diterima. 6. Bendahara Pengeluaran mengirimkan usulan remunerasi ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI paling lambat 1 (satu) setelah daftar usulan lengkap atau paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. 7. Bendahara Pengeluaran mencairkan dana remunerasi dan mentransfer remunerasi ke rekening pegawai paling lambat 2 (dua) hari setelah dana remunerasi masuk rekening bendahara pengeluaran .

g. SOP Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) a). Tujuan SOP Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (LPJ) bertujuan agar prosedur laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang dapat berjalan sesuai peraturan.


62

b). Pengertian Yang dimaksud dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (LPJ) adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. c). Dasar Hukum. 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. UU Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan APBN; 5. Permenkeu No:170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN; 6. Perdirjen Perbendaharaan Per-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang mekanisme

pelaksanaan

pembayaran

atas

beban

Anggaran

tentang

Petunjuk

Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Perdirjen

Perbendaharaan

Pelaksanaan

Per-47/PB/2009

Penatausahaan

Pertanggungjawaban

dan Bendahara

Penyusunan

Laporan Kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/Satua Kerja.


63

d). Prosedur 1. Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan pada Buku Kas Umum atas penerimaan dan pembayaran yang menjadi beban APBN setelah meneliti kebenaran semua bukti pembayaran, kwitansi yang bisa dibayar dengan uang persediaan diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran diterima; 2. Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan pembukuan secara tertib buku pembantu sekurang-kurangnya Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu UP, Buku Pembantu LS bendahara, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank sesuai format Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-47/PB/2009 paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah transaksi dicatat pada Buku Kas Umum; 3. Bendahara Pengeluaran menutup Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Lainnya pada setiap akhir bulan; 4. Bendahara

Pengeluaran

meminta

pencetakan

rekening

koran

bendahara pengeluaran setiap akhir bulan; 5. Bendahara

Pengeluaran

membuat

penyusunan

LPJ

Bendahara

Pengeluaran paling lambat 6 (enam) hari kerja bulan berikutnya;


64

6. Bendahara Pengeluaran mengoreksi dan meminta tandatangan kuasa

pengguna anggaran paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah LPJ dibuat; 7. Petugas mengirim LPJ ke KPPN Jakarta IV palaing lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau 1 (satu) hari setelah LPJ ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran; 8. Bendahara Pengeluaran melakukan perbaikan LPJ paling lambat 1 (satu) hari apabila ada kesalahan

h. Standart Operasional Prosedur (SOP) Sub. Bagian Umum Adapun SOP bagian bagian umum dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini :


65

NO

1 1

KEGIATAN

2 Surat Masuk

URAIAN

3 a. Penerimaan surat masuk -

-

-

-

Menerima dan meneliti kebenaran alamat surat dan mengkonfirmasikan surat yang salah alamat atau salah tujuan kepada pengirim surat. Mencatat jam dan tanggal surat yang diterima pada lembar pengantar atau tanda terima yang ada dan membubuhkan paraf/tandatangan sebagai penerima surat Mensortir dan memisahkan surat ke dalam kelompok surat dinas dan surat pribadi apakah penting atau biasa (yang bersifat rahasia langsung ke Pimpinan) Mengatur/menyusun surat ke dalam setiap kelompok alamat/tujuan (berdasarkan penanganan masingmasing)

WAKTU PENYELESAIAN

PETUGAS

KET

4

5

6

5 menit

Petugas pengelola

5 menit

Petugas pengelola

10 menit

Petugas pengelola

10 menit

Petugas pengelola

5 menit

Petugaspeng elola Petugaspeng elola

b. Pencatatan surat masuk -

-

-

c.

Mencatat seluruh surat masuk dalam buku agenda surat masuk Meneruskan seluruh surat masuk kepada pendistribusi yang dilengkapi lembar disposisi Pendistribusi surat menerima, kemudian membaca dan meneliti kelengkapan surat-surat masuk yang diterimanya Pendistribusi memberikan disposisi kemana surat itu akan diarahkan dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi

5 menit

10 menit

Petugaspeng elola

5 menit

Petugaspeng elola

10 menit

Petugas pengelola

5 menit

Petugas pengelola

5 menit

Petugas pengelola

10 menit

Petugas

Pengelolaan surat masuk -

-

-

-

Setelah surat didisposisi oleh pendistribusi, selanjutnya disampaikan kepada masing-masing unit pengolah melalui petugas pencatatan surat masuk yang dilengkapi kartu kendali Jika surat biasa dengan menggunakan lembar surat biasa dan langsung distribusikan ke unit pengelolah Setelah Pengolah menerima surat, kemudian meneliti kelengkapan surat dengan apa yang tertulis dalam buku kendali dan membubuhkan paraf pada kartu kendali Melaksanakan pengolahan surat masuk


66

-

-

2

Surat Keluar

-

-

-

-

-

-

-

-

Sarana dan Prasarana Perkantoran

pengelola

10 menit

Petugas pengelola

5 menit

Petugas pengelola

15 menit

Petugas pengelola

5 menit

Petugas pengelola

5 menit

Petugas pengelola

5 menit

Petugas pengelola

5 menit

Petugaspeng elola

10 menit

Petugaspeng elola

5 menit

Petugas pengelola Petugas pengelola

Pengelolaan surat keluar -

3

berdasarkan isi disposisi/mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi Menyimpan (mengarsipkan) surat masuk yang telah selesai pemprosesnya menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh unit yang bersangkutan Lembar kartu kendali dan surat biasa yang berwarna putih diarsipkan di Subbagian Umum

Membuat konsep surat dan disampaikan kepada bagian pengetikan untuk diketik rapih Pelaksana menyampaikan konsep surat yang telah diketik rapih kepada Pimpinan berjenjang untuk mendapat paraf dantandatanganpersetujuan Setelah mendapat paraf persetujuan dari Pimpinan berjenjang, selanjutnya konsep surat disampaikan kepada bagian penomoran untuk mendapatkan tanggal dan nomor surat Jika ada perbaikan dari Pimpinan, maka surat itu diserahkan kembali kepada bagian pengetikan untuk diperbaiki Petugas penomoran mencatat tanggal dan nomor surat dalam buku agenda surat keluar Setelah petugas penomoran telah mencatat surat pada agenda surat keluar, petugas mencatat tanggal dan nomor surat pada agenda sura tkeluar Setelah surat diberi nomor surat, maka bagian Pengolah menyampaikan kepada bagian pengiriman untuk digandakan sebanyak alamat yang akan dituju Bagian pengiriman mencatat surat yang akan dikirim dalam buku expedisi surat keluar untuk selanjutnya disampaikan kepada alamat yang dituju Selanjutnya surat diarsipkan oleh bagian pengarsipan sesuai dengan kode dan klasifikasi surat

10 menit

5 menit

Petugas pengelola

20 menit

Petugas pengelola

20 menit

Petuga

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran -

-

Petugas pengelola menginventarisir dan mengumpulkan kebutuhan setiap sub unit kegiatan Petugas melakukan pencatatan seluruh


67

-

-

-

-

-

-

4

Gedung dan Bangunan Rumah Dinas

a.

20 menit

spengelola Petugas pengelola

10 menit

Petugas pengelola

60 menit

Petugas pengelola

60 menit

Petugas pengelola

1 hari

Petugas pengelola

15 menit

Petugas pengelola

1 hari

KasubbagU mum

1 hari


Gedung Dan Bangunan Kantor -

-

b.

kebutuhan sub unit kegiatan Petugas pengelola mengusulkan kepada Kasubbag Umum untuk pengadaan barang kebutuhan perkantoran seharihari (barang persediaan) Setelah dikoreksi oleh Kasubbag Umum, pengelola melakukan pemesanan barang sesuai dengan daftar kebutuhan seharihari perkantoran (barang persediaan) Barang diserahkan kepada petugas penerima barang dan melakukan pencatatan Petugas pengelola barang persediaan menginput data ke dalam aplikasi persediaan dan selanjutnya melakukan rekonsiliasi dengan pengelola aplikasi SIMAK-BMN minimal 2 (dua) kali setahun, Semester I periode Januari s.d Juni dan Semester II periode Juli s.d Desember Petugas pengelola barang persediaan menginput mendistribusikan kepada masing masing bagian atau pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan (permintaan) Petugas pengelola barang persedian melakukan opname fisik barang persediaan minimal 2 (dua) kali setahun, Semester I pada bulan Juni dan Semester II pada bulan Desember Petugas menyampaikan laporan hasil opname fisik barang persediaan

Mengajukan rancangan kegiatan pemeliharaan gedung kantor kepada pimpinan secara berjenjang Melakukan pemeliharaan gedung kantor Melakukan pencatatan tentang pekerjaan pemeliharaan gedung kantor dan material yang digunakan

1 hari

Gedung Dan Bangunan Rumah Dinas -

-

Mengajukan rancangan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan rumah dinas kepada pimpinan secara berjenjang Melakukan pemeliharaan gedung dan bangunan rumah dinas Melakukan pencatatan tentang pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan rumah dinas serta material yang

1 hari

Kasubbag Umum

1 hari

Petugaspeng elola Petugas pengelola

1 hari


68

digunakan 5

Pemeliharaan Kendaraan

a.

Perawatan Kendaraan Roda 4 (Empat) -

-

-

-

b.

-

-

-

Pemeliharaan Perawatandan Mesin

90 menit

Petugas pengelola

1 hari

Petugas pengelola

5menit


1 hari

30 menit 1 hari 10 menit

Petugas pengelola Petugas pengelola Petugas pengelola

Perawatan Kendaraan Roda 2 (dua) -

6

Melakukan perawatan kebersihan kendaraan roda-4 secara rutin (setiap hari) Mengganti oli kendaraan roda-4 secara berkala setelah mendapat persetujuan dari PPK Mencatat waktu penggantian oli untuk kontrol masa penggantian berikutnya Melakukan perbaikan kendaraan roda-4 jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK Mencatat waktu perbaikan dan rincian bagian -bagian yang diperbaiki Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan

Melakukan perawatan kebersihan kendaraan dinas roda-2 secara rutin Mengganti oli kendaraan roda-2 secara berkala setelah mendapat persetujuan dari PPK Mencatat waktu penggantian oli untuk kontrol masa penggantian berikutnya Melakukan perbaikan kendaraan roda-2 jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK Mencatat waktu perbaikan dan rincian bagian -bagian yang diperbaiki Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan

60 menit 1 hari

5menit 1 hari

30 menit 1 hari 10 menit

Petugas pengelola Petugas pengelola Petugas pengelola Petugas pengelola Petugas pengelola Petugas pengelola Petugas pengelola

a. Komputer/Laptop -

-

Mengontrol kondisi fisik komputer dan laptop Melakukan perbaikan jika kondisinya mengalami kerusakan, setelah mendapat persetujuan dari PPK Mencatat rincian komponen - komponen yang diperbaiki Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan

30 menit 1 hari

30 menit 10 menit

Petugas pengelola Petugas pengelola Petugas pengelola Petugas pengelola


69

b. Perawatan AC -

-

-

c.

Melakukan perawatan AC secara rutin dan berkala, untuk pencucian AC dilakukan 3 (tiga) bulan sekali Mencatat AC yang telah dilakukan perawatan Melakukan perbaikan AC yang mengalami kerusakan, setelah mendapat persetujuan dari PPK Mencatat rincian tentang bagian- bagian AC yang telah diperbaiki Melaporkan hasil perawatan/perbaikan kepada Pimpinan

1 hari

Petugas pengelola

30 menit


1 hari

30 menit 10 menit


Perawatan meubelair -

-

Menata meubelair pada masing- masing ruangan sesuai dengan tempatnya Segera melakukan perbaikan jika ada yang mengalami kerusakan, setelah mendapat persetujuan PPK Mencatat jenis- jenis meubelair yang telah diperbaiki Melaporkan hasil penataan dan perbaikan kepada pimpinan

30 menit 1 hari

30 menit 10 menit

Petugas pengelola Petugas pengelola Petugas pengelola Petugas pengelola

d. Mesin Foto Copy -

Menunjuk petugas (operator) mesin foto copy Petugas foto copy melayani setiap pegawai yang ingin memfoto copy Mencatat nama yang menfoto copy dan hal-hal yang difoto copy Mencatat berapa jumlah kertas yang digunakan untuk foto copy

setiaphari setiaphari setiaphari setiaphari

Kasubbag Umum Petugas pengelola Petugas pengelola Petugas pengelola

e. Pengelolaan perpustakaan kantor -

Menunjuk pengelola perpustakaan

10 menit

-

Pengelola perpustakaan mengisi buku induk perpustakaan Pengelola perpustakaan menata buku di rak sesuai dengan klasifikasinya Menyampaikan kepada pimpinan, jika ada buku yang dibutuhkan dan belum ada di perpustakaan Pengelola perpustakaan membuat daftar peminjaman Setiap pegawai yang meminjam buku supaya mengisi daftar peminjaman yang

30 menit

-

-

1 hari 60 menit

60 menit 10 menit

Kasubbag Umum Petugas pengelola Petugas pengelola Petugas pengelola Petugas pengelola Petugas pengelola


70

-

f.

-

-

-

Penerima Telephone

-

8

Pencatatan SIMAK BMN

10 menit

Petugas pengelola

Mengusulkan panitia penghapusan barang milik negara kepada pimpinan untuk dibuatkan SK kemudian panitia mengumpulkan dokumen barang-barang yang akan dihapus Panitia meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang-barang yang akan dihapus Panitia menghubungi Instansi terkait yang berhubungan dengan barangbarang yang akan dihapus (diusulkan ke KPKNL) Panitia melaporkan hasil penghapusan barang kepada pimpinan

20 menit

Kasubbag Umum

1 hari

Petugas pengelola

1 hari

Petugas pengelola

10 menit

Petugas pengelola

Menunjukpetugaspenerima telephone Petugas telephone melayanisetiap telephone masukdankeluar Mencatatnama, nomor telephone yang hendakdituju Mencatatnama, asal, pesandari telephone masuk

10 menit

Kasubbag Umum Petugas pengelola Petugas pengelola Petugas pengelola

Penghapusan Barang Milik Negara -

7

diketahui oleh pengelola perpustakaan Buku yang dipinjam dikembalikan sesuai dengan waktu yang tercantum pada daftar peminjaman atau diperpanjang

setiaphari setiaphari setiaphari

a. Pembelian -

-

-

Setelah prosespembelian/pengadaan Barang telah selesai maka operator SAKPA menyerahkan fotocopy SP2D dan SPM kepada operator SIMAK Operator SIMAK meminta lampiran SPK atau Ringkasan kontrak yang memuat jenis, jumlah dan spesifikasi barang kepada Pejabat pembuat Komitmen serta Berita Acara serah Terima yang telah selesai kepada ka sub bagian umum Setelah kelengkapannya diterima maka operator SIMAK BMN mencatat setiap barang sesuai kodefikasi jenis barang yang ada pada aplikasi SIMAK BMN

1 hari

Petugas pengelola

1 hari

Petugas pengelola

1 hari

Petugas pengelola

15 menit

Petugas pengelola

b. Tranfer Masuk/Hibah -

Operator SIMAK BMN meminta Berita Acara Serah Terima(BAST) kepada ka sub bagian umum


71

-

-

-

-

-

-

Setelah diterima BAST, operator SIMAK BMN meneliti bila tidak terdapat nilai/besaran harga barang tersebut maka operator SIMAK BMN berhak menanyakan kepada ka sub bagian umum Apabila setelah ditanyakan masih tidak berubah maka operator SIMAK BMN berhak mencatat nilai/besaran harga barang dengan taksiran Setelah proses pencatatan selesai maka data transaksi BMN tersebut disampaikan kepada petugas akuntansi (operator SAKPA) untuk Rekonsiliasi Internal setiap bulan dalam bentuk ADK dalam rangka penyusunan neraca Laporan BMN (Rekonsiliasi Internal) beserta ADK data transaksi BMN UAKPB (satker) disampaikan kepada KPKNL setiap semester Laporan BMN beserta ADK data transaksi BMN UAKPB (satker) disampaikan kepada UAPPB-W (Korwil) setiap semester Laporan BMN beserta ADK data transaksi BMN UAPPB-W(Korwil) disampaikan kepada UAPPB-E1 (Eselon) setiap semester

60 menit

Petugas pengelola

1 hari

Petugas pengelola

1 hari

Petugas pengelola

1 hari

Petugas pengelola

1 hari

Petugaspeng elola

1 hari

Petugas pengelola


72

BAB III KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2011 masih terdapat sisa perkara banding yang belum putus sebanyak 20 perkara, sedang perkara banding yang terdaftar pada tahun 2012 sebanyak 165 perkara. Selama setahun 2012 Pengadilan Tinggi Agama telah menerima perkara sejumlah 185 perkara. Dari jumlah perkara yang diterima tersebut dapat dilaporkan bahwa jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2012 ini sejumlah 147 perkara. Adapun sisa perkara tahun ini sebanyak 38 perkara. Angka penyelesaian perkara ini dapat dihitung prosentase produktifitas Majelis Hakim dalam memutus perkara sekitar 79,45 %. Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama se - wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2012 berjumlah 165 perkara, dengan perincian penerimaan sebagai berikut : 1). Pengadilan Agama Jakarta Selatan

= 69 perkara

2). Pengadilan Agama Jakarta Timur

= 51 perkara

3). Pengadilan Agama Jakarta Barat

= 13 perkara

4). Pengadilan Agama Jakarta Utara

= 13 perkara

5). Pengadilan Agama Jakarta Pusat Jumlah

= 19 perkara + = 165 perkara


73

Dari angka tersebut dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut : 69 70 60

51

50 40 30

19

20

13

13

10 0

PAJP

PAJB

PAJT

PAJS

PAJU

Dari grafik tersebut memperlihatkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan menempati urutan tertinggi dalam menerima perkara banding yaitu sejumlah 69 kasus. Urutan kedua PA Jakarta Timur dengan 51 perkara. Selanjutnya diurutan berikutnya PA Jakarta Barat sejumlah 19 kasus. Sedangkan PA Jakarta Barat dan Jakarta Pusat sama-sama menerima perkara banding paling sedikit yaitu 13 perkara. Selanjutnya perkara permohonan banding yang diterima tahun 2012 dengan jumlah 165 perkara tersebut diatas dapat diperinci menurut jenisnya sebagai berikut : 1.

Izin Poligami

:

1 perkara

2.

Pembatalan Perkawinan

:

2 perkara

3.

Cerai Talak

:

52 perkara

4.

Cerai Gugat

:

72 perkara


74

5.

Harta Bersama

:

15 perkara

6.

Hadhanah

:

5 perkara

7.

Pengesahan Anak

:

1 perkara

8.

Kewarisan

:

12 perkara

9.

Hibah

:

2 perkara

:

3 perkara

10. Lain-lain Jumlah

: 165 perkara

Kasus cerai gugat masih menempati urutan tertinggi dalam jenis perkara yang dimohonkan banding, disusul dengancerai talak berjumlah 52 perkara. Yang menarik, kasus gugatan harta bersama dan gugat kewarisan yang keduanya berdomain gugatan masalah harta, mempunyai angka cukup signifikan yaitu masing-masing 15 kasus dan 12 kasus. Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

Jenis Perkara 2

1

5

12 15

12

Izin Poligami Pembatalan Nikah

3 52

Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama

72

Hadhanah Pengesahan Anak Kewarisan Hibah Lain-lain

Gambar : grafik perkara banding dilihat dari jenis perkara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

75

Laporan perkara dari Pengadilan Agama se-DKI Jakarta pada tahun 2012 yang dilaporkan setiap bulan sebagai berikut : a.

Sisa perkara pada tahun 2011 sebanyak

2702 perkara

b.

Perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak

12417 perkara

c.

Jumlah perkara seluruhnya

15119 perkara

d.

Perkara yang dicabut sebanyak

e.

Perkara yang diputus dalam tahun 2012

823 perkara 11171 perkara

sebanyak dengan rincian sebagai berikut : -

Perkara Cerai Gugat sebanyak

6261 perkara

-

Perkara Cerai Talak sebanyak

2467 perkara

-

Izin Poligami sebanyak

-

Pembatalan Nikah sebanyak

-

Harta Bersama sebanyak

41 perkara

-

Penguasaan Anak sebanyak

22 perkara

-

Nafkah Anak sebanyak

0 perkara

-

Pengesahan Anak sebanyak

1 perkara

-

Perwalian sebanyak

-

Penunjukkan Wali sebanyak

0 perkara

-

Asal usul Anak sebanyak

0 perkara

-

Istbat Nikah sebanyak

-

Izin Kawin sebanyak

-

Pengesahan

Pencatatan


79 perkara

935 perkara 1 perkara Perkawinan

sebanyak

1 perkara

-

Ekonomi Syari’ah sebanyak

1 perkara

-

Dispensasi kawin sebanyak

33 perkara

-

Wali Adhol sebanyak

24 perkara

-

Pengangkatan Anak sebanyak

-

Kewarisan sebanyak



76

-

Wasiat sebanyak

0 perkara

-

Hibah sebanyak

2 perkara

-

Wakaf sebanyak

1 perkara

-

Shadaqah sebanyak

0 perkara

-

Lain-lain sebanyak

-

Gugur sebanyak

-

Penetapan Ahli Waris sebanyak

-

Ditolak sebanyak

-

Tidak diterima sebanyak

246 perkara

-

Dicoret dari register sebanyak

176 perkara

27 perkara 468 perkara 0 perkara 56 perkara

dengan prosentase penyelesaian perkara di Pengadilan Agama se-DKI Jakarta tahun 2012 sebesar 73,88 % pertahun.

f. Sisa akhir tahun 2012 sebanyak

3125

perkara

Laporan perkara Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2012 yang dilaporkan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut : a.

Sisa perkara tahun 2011 sebanyak

b.

Perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak Jumlah

c.

:


:

185 perkara

Perkara yang diputus pada tahun 2012 : sebanyak

147 perkara

dengan rincian sebagai berikut :

:



Perkara yang dikuatkan sebanyak



Perkara yang dibatalkan sebanyak

:

39 perkara



Perkara yang tidak diterima sebanyak

:

7 perkara



Perkara yang dicabut sebanyak

:

1 perkara

:

38 perkara

d. Sisa perkara akhir tahun sebanyak

100 perkara

Dengan prosentase penyelesaian sebesar 79,45 % pertahun. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

77

Jumlah Perkara 71

Dikuatkan

39

Dibatalkan

100

Tidak di terima

Gambar : Grafik perkara banding yang diputus

B. Penyelesaian Perkara Dengan penyelesaian perkara sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sisa perkara yang dimohonkan banding pada tahun 2011 sebanyak 20 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 berjumlah 165 perkara, dengan demikian jumlah keseluruhannya menjadi 185 perkara. Dari jumlah tersebut telah diputus sebanyak 147 perkara, sehingga sisa akhir pada tahun 2012 sebanyak 38 perkara. Laporan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dilaporkan setiap enam bulan sekali (enam bulanan) yaitu Laporan Kegiatan Hakim. Jumlah hakim Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 25 orang dengan jumlah majelis sebanyak 10 majelis, adapun rincian masing-masing majelis menerima dan memutus perkara sebagai berikut :


78

SISA

TERIMA

DIPUTUS

SISA

TAHUN

TAHUN

TAHUN

AKHIR

HAKIM

2011

2012

2012

2

3

4

5

6

0

5

3

2

0

4

4

0

MAJELIS NO

1 1 2

Khalilurrahman (A) Drs. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H. (B) *Mutasi ke PTA Lampung

TAHUN 2012

3

Drs. H. Ali Umar Surin, S.H. (C1)

5

34

35

4

4

Drs. H. Sjihabuddin Mu’ti, S.H. (C2)

5

25

27

3

5

18

23

0

0

12

6

6

0

7

6

1

5

35

37

3

0

6

3

3

0

7

3

4

0

7

0

7

147

38

5

Drs. H. Fakhrurrozi Harli, M. Hum. (C3) *Mutasi ke PTA Palembang Drs. H. Kuswandi, M.H. (C3)

6

*Majelis hakim periode Agustus – Desember 2012

7 8 9

10

11 12

Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H. (C5) *Majelis hakim periode Desember 2012 Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H (C6) Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. (C7) *Majelis hakim periode Desember 2012 Drs. H. Zein Ahsan, M.H. (C8) *Majelis hakim periode Desember 2012 Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag. (C10) *Majelis hakim periode Desember 2012 Belum dibagi

5

Jumlah

20

165

Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk tahun 2012, terdiri dari : I.

Periode Januari s/d Juli 2012 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

79

NO.

KODE MAJELIS

NAMA MAJELIS HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI

1

2

3

1.

2.

3.

4.

5.

A.

Khalilurrahman

C10.

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

C11.

Drs. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.

C13.

Drs. H. Agus Dimyati Hamid, S.H., M.H.

C16.

Drs. H. A. H. Chairuddin Ridwan, S.H., M.H.

D1.

Drs. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H.

D6.

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

D10.

Mahrum, S.H.

B.

Drs. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H.

C10.


C14.

Drs. H. Ruslan Harunarrasyid, S.H., M.H.

D2.

Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H.

D8.

Nastiti Dewi, S.H.

C1.

Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.

C4.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

C15.

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

D3.

H. Sajadi, S.H.

D5.

Ratu Dhiyafah, S.H.

D13.

Tohir, S.H.

C2.

Drs. H. Sjihabuddin Mu’ti, S.H.

C5.

Dra. Hj. Durrah Baraja, S.H., M.Hum.

C7.

Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.

D4.

Fahruddin, S.H.

D12.

M. Khotib, S.H., M.H.

C3.

Drs. H. Fakhrurrozi Harli, M.Hum. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

80

6.

C8.

Drs. H. M. Sidqi Ghozali, M.H.

C12.

Drs. H. Busri Harun, S.H., M. Ag.

D9.

Supandi, S.H

D11.

Abdullah, S.H., M.H.

C6.

Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H.

C9.

Drs. H. M. Djafar A. Rasyid, S.H., M.H.

C14.

Drs. H. Ruslan Harunarrasyid, S.H., M.H.

D7.

Akhmad Sahid, S.H.

D10.

Mahrum, S.H.

II.

Periode Agustus s/d Desember 2012

NO.

KODE MAJELIS


1

2

3

1.

2.

3.

A.

Khalilurrahman

C4.

Dra. Hj. Durrah Baraja, S.H., M.Hum.

C7.


C12.

H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.

C13.


D6.


D10.

Mahrum, S.H.

B.

Drs. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H.

C7.


C9.


D2.

Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H.

D8.

Nastiti Dewi, S.H.

C1.

Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.

C10.

Drs. H. Busri Harun, S.H., M. Ag. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

81

4.

5.

6.

C11.

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

D3.

H. Sajadi, S.H.

D5.

Ratu Dhiyafah, S.H.

D6.


C2.

Drs. H. Sjihabuddin Mu’ti, S.H.

C5.

Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H.

C8

Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.

D4.

Fahruddin, S.H.

D12.


D13.

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

C3.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

C12.

H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.

C14.


D8.

Nastiti Dewi, S.H.

D9.

Supandi, S.H

D11.


C6.

Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H.

C9.


C13.

Drs. H. Endang Ali Ma’sum, S.H., M.H.

D7.

Akhmad Sahid, S.H.

D10.

Mahrum, S.H.

D14.

Ali Mustofa, S.H.


82

III.

Periode Desember 2012 Dengan bertambahnya jumlah hakim pada bulan Nopember 2012

maka dibentuk Majelis Khusus di bulan Desember, yang susunan sebagai berikut : NO.

KODE MAJELIS


1

2

3

1.

2.

3.

4.

C5.

Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H.

C19.

Drs. H. Mohammad Shaleh, S.H., M.Hum

C20.

Drs. Pelmizar, M.HI.

D12.


D13.

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

C7.


C14.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

C21.

Drs. H. Moh. Munawar.

D5.

Ratu Dhiyafah, S.H.

D6.


D14.

Ali Mustofa, S.H.

C8.

Drs. Zein Ahsan, M.H.

C15.

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

C16.

H. Didin Fathuddin, S.H., M.H.

D8.

Nastiti Dewi, S.H.

D11.


C10.

Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.

C23.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

C25.

Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.

D7.

Akhmad Sahid, S.H.

D10.

Mahrum, S.H. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

83

Perkara dari Pengadilan Agama se-DKI Jakarta yang diterima pada tahun 2012 sebanyak 12.417 perkara dengan jumlah hakim sebanyak 80 orang dan terdiri atas 79 majelis. Dengan demikian rata-rata tiap majelis hakim Pengadilan Agama se - DKI Jakarta menyelesaikan sebanyak 157 perkara. Adapun jumlah majelis hakim pada masing-masing Pengadilan Agama se - DKI Jakarta adalah sebagai berikut : -

PA Jakarta Pusat sebanyak 16 Majelis.

-

PA Jakarta Barat sebanyak 15 Majelis.

-

PA Jakarta Selatan sebanyak 18 Majelis.

-

PA Jakarta Timur sebanyak 18 Majelis.

-

PA Jakarta Utara sebanyak 12 Majelis.

Laporan perkara yang dimohonkan kasasi dari Januari sampai Desember tahun 2012, yang diterima 63 perkara. Laporan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali dari Januari sampai Desember tahun 2012, yang diterima 5 perkara. Laporan perkara yang dimohonkan eksekusi dari Januari sampai Desember tahun 2012, yang diterima 28 perkara.


84

C. Mediasi Selanjutnya dapat pula dilaporkan tentang data mediasi selama kurun waktu 2012. Jumlah perkara yang dimediasi 5 PA se DKI Jakarta sejumlah 3.269. Dari jumlah tersebut yang berhasil dimediasi hanya sekitar 93 perkara. Sisanya yaitu sejumlah 3.053 dinyatakan gagal. Berikut data lengkap mediasi per wilayah DKI Jakarta beserta grafiknya sebagai berikut : No

Nama PA

Jumlah dimediasi

Gagal

Berhasil/Damai

1

PA Jakarta Pusat

346

218

7

2

PA Jakarta Utara

242

239

3

3

PA JakartaTimur

1067

1037

30

4

PA Jakarta Selatan

1116

1072

44

5

PA Jakarta Barat

498

487

9

Dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :

1200

1067

1116 1037

1072

1000 800 498

600

400

346

487

Damai

345

242

Gagal

239

200 1

Mediasi

3

30

44

9

0 PA.Jakarta Pusat

PA.Jakarta Utara

PA. Jakarta Timur

PA.Jakarta Selatan

PA.Jakarta Barat

Grafik data mediasi PA se DKI Jakarta


85

D. Pemberitahuan Salinan Putusan Bahwa setelah pelaksanaan minutasi sebagaimana tersebut diatas maka sesaat kemudian salinan putusan dan bundel A nya segera dikirimkan kembali kepada Pengadilan Agama pengirim melaui Kasubag Umum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang lebih dahulu di catat dalam expedisi sebagi bukti penerimaan berkas.


86

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan 1.

Mekanisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ( Tupoksi ) telah berjalan dengan baik.

2.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selaku koordinator wilayah ( korwil ) terus berusaha meningkatkan dan memperbaiki laporan keuangan semua satuan kerja di bawah korwil DKI Jakarta.

3.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI Jakarta senantiasa meningkatkan pemanfaatan Informasi Teknologi ( IT ) yang dilaksanakan dengan berbagai macam sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan transparansi peradilan.

4.

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

telah

berjalan

terutama

pada

peningkatan pelayanan publik dan transparansi akan tetapi masih perlu penyempurnaan melalui evaluasi dan monitoring. B. Rekomendasi 1.

Dipandang perlu penambahan pegawai untuk tenaga staf, agar pelayanan prima kepada masyarakat lebih maksimal lagi.


128

2.

Diharapkan untuk pengusulan pengangkatan/mutasi pejabat eselon IV agar

dilaksanakan

di

tingkat

banding

demi

kelancaran

dan

mempermudah proses pengusulan. 3.

Untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan perlu segera direalisasikan pembangunan gedung Pengadilan Agama Jakarta Barat dan pengadaan tanah untuk Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

4.

Pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang termarginalkan terutama kepulauan seribu yang selama ini dilayani melalui sidang keliling perlu ditingkatkan dengan pembentukan Pengadilan Agama Kepulauan Seribu.

5.

Untuk meningkatkan pelayanan publik baik internal maupun eksternal diperlukan suatu sistem informasi yang terpadu dengan dukungan penganggaran yang cukup.


129

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. SUMBER DAYA MANUSIA 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada Tahun 2012 yaitu : a. Tenaga

Hakim

Tinggi

secara

keseluruhan berjumlah 46 orang, yang diperbantukan sebanyak 21 orang. b. Wakil Panitera 1 Orang, Panitera Muda 2 orang dan Panitera Pengganti sebanyak 11 orang. c. Untuk kenaikan pangkat tahun 2012 khususnya tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama sudah menggunakan sistem paperless. 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis yudisial Sumber Daya Manusia Non Teknis pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta meliputi : a. Wakil Sekretaris sebanyak 1 orang. b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum masingmasing 1 orang. c. Staf seluruhnya berjumlah 19 orang.


93

KONDISI JUMLAH HAKIM DAN PEJABAT STRUKTURAL, KEPANITERAAN, PANITERA PENGGANTI, JURUSITA PENGGANTI DAN PEJABAT NON STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PER DESEMBER 2012

No

1

2

3

4

5

6

Unit Kerja

PTA Jakarta PA Jakarta Pusat PA Jakarta Utara PA Jakarta Timur PA Jakarta Selatan PA Jakarta Barat JUMLAH

Jumlah Hakim

Hakim Yg Diperba ntukan

Hakim Riil

Pejabat Kepanite raan

Pejaba t Struktu ral

Juru sita

JSP

Staf

Jml

Jumlah Riil Pegawai

46

21

25

3

10

4

0

0

19

82

61

20

4

16

5

11

3

1

11

6

57

53

16

5

11

5

11

4

1

11

9

57

52

20

2

18

5

20

4

5

11

12

77

75

18

1

17

5

18

4

3

20

6

74

73

16

4

12

5

11

4

1

9

10

56

52

136

37

99

28

81

23

11

62

62

403

366

PP

3. Promosi dan Mutasi Dalam rangka pembinaan profesi dan peningkatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil, secara berkala dilaksanakan promosi dan mutasi bagi seluruh Hakim dan Pejabat baik struktural maupun fungsional serta staf melalui mekanisme Badan Pertimbangan

Jabatan dan Kepangkatan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan promosi jabatan baik Struktural maupun Fungsional serta telah dilaksanakan mutasi baik yang ke luar (ekstern) maupun intern di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta bagi hakim Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

94

Jakarta. Promosi/mutasi jabatan Struktural pengusulannya ditujukan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI sedangkan untuk promosi/mutasi jabatan kepaniteraan ditujukan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dengan rincian sebagai berikut : PROMOSI/MUTASI NO

1

JABATAN LAMA

BARU

Mutasi/promosi (ke wil. PTA Jakarta): Hakim Tinggi PTA Luar Hakim Tinggi PTA Jakarta Jakarta Hakim Pengadilan Agama Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Hakim Pengadilan Agama Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Hakim Pengadilan Agama Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Hakim Pengadilan Agama Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Hakim Pengadilan Agama Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Ketua Pengadilan Agama Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Selatan, Barat Wakil Ketua Pengadilan Wakil Ketua Pengadilan Agama Agama Jakarta Pusat dan Timur Mutasi/promosi (keluar wil. PTA Jakarta) : Wakil Ketua PTA Jakarta Hakim Tinggi PTA Jakarta Hakim Tinggi PTA Jakarta Hakim Pengadilan Agama Hakim Pengadilan Agama

2

Kepaniteraan Mutasi/promosi (Intern) : Wakil Panitera PA Panmud PA Panitera Pengganti PA Panitera Pengganti PA Panitera Pengganti PA

JUMLAH KET

22 orang 3 orang 1 orang 3 orang 6 orang 8 orang 3 orang 2 orang

Ketua PTA Bandar Lampung Wakil Ketua PTA Luar Jakarta Hakim Tinggi PTA Luar Jakarta Hakim Tinggi PTA Luar Jakarta Wakil Ketua Pengadilan Agama Luar Jakarta

1 orang 7 orang 4 orang 2 orang 5 orang

Wakil Panitera PA Panmud PA Panmud PA Panitera Pengganti PTA Jakarta Panitera Pengganti PA



95

Mutasi/promosi (Ekstern) : Panitera/Sekretaris PTA Jakarta Panitera Pengganti PTA Jakarta Panitera Pengganti PA Jak-Ut

3

4

5

Ka. Biro Perencanaan dan Organisasi BUA MA RI Kasi Bimbingan II Subdit BinMon Badilag Panitera Pengganti PA Pasir Pangaraian

1 orang

Mutasi/promosi (Intern) : Jurusita Pengganti PA Pusat Jurusita Pengganti

Kasubag Umum PA Pusat Jurusita Pengganti

1 orang 1 orang

Mutasi (Ekstern) : Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur

Jurusita Pengadilan Agama Bekasi

1 orang

Mutasi/promosi (Intern) : Kasubag Kepegawaian PA Jakarta Selatan

Wakil Sekretaris PA Jakarta Timur

1 orang

Mutasi/promosi (ke wil. PTA Jakarta) Staf PTA Jakarta Staf Pengadilan Agama Staf PA Jakarta Barat Staf PTA Padang Staf PTA & PA luar Jakarta

Kasubag Kepegawaian PA Jurusita Pengganti PA Staf PTA Jakarta Staf PTA Jakarta Staf PA


Cakim Pengadilan Agama Luar Jakarta Staf PA Jakarta Pusat

4 orang

Mutasi (Ekstern) : Cakim Pengadilan Agama Staf PA Masohi

1 orang 1 orang

1 orang

1. Pengisian jabatan Struktural yang kosong : 1. Pengisian Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.


96

2. Pengisian Jabatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah dilantik menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. 3. Pengisian Kepala Sub Bag. Kepegawaian Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah dilantik menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

A. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dalam

rangka

mempercepat pengadaan di

lingkungan

Agama

baik

Peradilan di

PTA

maupun di PA se DKI Jakarta pejabat khusus

perlu yang dan

menunjuk bertugas harus

mempunyai sertifikasi untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa Pemerintah perlu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang sederhana dan komprehensip, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk Tahun Anggaran 2012, PTA dan PA se-DKI telah mengadakan mengadakan pengadaan sebagai berikut :


97

1. Sarana dan Prasarana Gedung dan Tanah a. Pengadaan Pengelolaan bangunan gedung lingkungan kantor dan rumah dinas berupa pengembangan nilai asset pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai berikut : No 1.

Nama Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Nilai Realisasi Nihil

2.

PA Jakarta Pusat

Rp. 9.424.437.000,-

3.

PA Jakarta Barat

Rp. 89.039.500,Rp. 1.460.000.000,-

4.

PA Jakarta Timur

Nihil

5.

PA Jakarta Selatan

Rp.192.014.790,-

6.

Rp.167.600.600,Rp 52.846.000,-

PA Jakarta Utara

Keterangan Gedung dan Tanah milik Pemda DKI Jakarta Gedung dan bangunan dalam pengerjaan (penyelesaian pembangunan gedung kantor tahap II)  Reinstalasi Jaringan Listrik  Sewa Gedung 1(satu) Tahun Gedung milik Pemda DKI , Tanah milik Mahkamah Agung RI  Pembangunan Sarana Parkir kendaraan roda dua karyawan dan tamu Pengadilan Agama  Renovasi Ruang Tunggu Pembuatan kanopi tempat parkir

b. Pemeliharaan No 1.

2.

Nama Satuan Kerja Pengadilan Jakarta

Tinggi

Nilai Realisasi

Agama

 Gedung Kantor  Rumah Negara

Rp. 46.858.900,Rp. 15.577.100,-

PA Jakarta Pusat

Rp. 27.923.000,-

Keterangan  Berupa pengecetan aula dan ruang resepsionis kantor PTA Jakarta  Berupa pengecetan pagar dan tembok luar serta garasi rumah dinas KPTA Jakarta.  Pemeliharaan gedung di Ruangan Pansek dan Wapan.  Penggantian kaca film di tiap tiap ruangan.  Penggantian karpet di Ruang Wapan, dan beberapa ruangan Hakim  Perawatan gedung kantor.


98

Rp. 16.390.000,3.

PA Jakarta Barat

Rp. 20.000.000,-

4. 5.

PA Jakarta Timur PA Jakarta Selatan

NIHIL Rp.64.000.000,-

6.

PA Jakarta Utara

Rp 42.699.870,-

 Perawatan sarana gedung. Perawatan Gedung Jalan Flamboyan II/2 Cengkareng Jakarta Barat Perawatan Gedung Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

c. Penghapusan No

Nama Satuan Kerja Tinggi

Agama

Nilai Realisasi

1.

Pengadilan Jakarta

Nihil

2.

PA Jakarta Pusat

Nihil

3.

PA Jakarta Barat

Nihil

4.

PA Jakarta Timur

Nihil

5.

PA Jakarta Selatan

Nihil

6.

PA Jakarta Utara

Nihil

Keterangan Tidak ada penghapusan gedung dan bangunan tahun 2012 Tidak ada penghapusan gedung dan bangunan tahun 2012 Tidak ada penghapusan gedung dan bangunan tahun 2012 Tidak ada penghapusan gedung dan bangunan tahun 2012 Tidak ada penghapusan gedung dan bangunan tahun 2012 Tidak ada penghapusan gedung dan bangunan tahun 2012

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a) Pengadaan No 1.


Tinggi

Agama

Nilai Realisasi

Keterangan

Rp. 71.445.000,-  Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan SPK nomor : W9A/1435/PL.04/VI/ 2012 tanggal 19 Juni 2012. Nomor SP2D 353054A. Rp. 22.000.000,-  Pengadaan Pengembangan Teknologi Informasi dengan SPK nomor : W9A/1497/PL.04/VI/ 2012 tanggal 26 Juni 2012. Nomor SP2D 351287A. Rp. 154.935.000,-  Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan


99

2.

PA Jakarta Pusat

Rp. 290.075.000,Rp. 38.665.000,-

Transfer masuk dari Bawas MA RI 19 buah meja kerja kayu

Rp. 87.239.900,-

Transfer masuk dari Bawas MA RI 87 buah kursi besi/metal.

Rp. 114.386.800,3.

PA Jakarta Barat Rp. 84.590.000,-

3.

PA Jakarta Timur

4.

PA Jakarta Selatan

Rp.300.000.000,-

Rp. 98.809.700,Rp.181.424.650,Rp. 10.000.000,Rp. 29.950.590,Rp.245.536.458,-

5.

PA Jakarta Utara

Komunikasi dengan SPK nomor : W9-A/2018/PL.04/IX/ 2012 tanggal 24 September 2012. Nomor SP2D 390429A. Pengadaan Pengolah data dan inventaris

Rp. 132.659.100,Rp 96.609.500,-

 Pengolah Data Dan Komunikasi  Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Pengadaan inventaris berupa pengadaan AC, mobil file, computer dan laptop serta rehab lap.  Pengadaan Inventaris Kantor  Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi  Pengadaan Pengembangan TI  Transfer dari Badilmiltun berupa 30 rak besi  Transfer dari BUA Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

b) Pemeliharaan No 1.


Tinggi

Agama

Nilai Realisasi Rp. 33.631.680,-

Keterangan  Berupa perbaikan PC Komputer, Laptop, UPS, Kran air, PCB listrik, ac, printer, pagar kantor PTA Jakarta, Kunci-kunci filing cabinet dan meja kerja serta lemari.  Perbaikan jet pam air rumah dinas KPTA dan WKPTA.  Pencucian hordeng rumah dinas KPTA Jakarta dan


100

WKPTA Jakarta, PAN/SEK , serta toga hakim.

2.

Rp. 53.826.800,-

PA Jakarta Pusat

Rp. 28.804.000,-

Rp. 32.372.997,3. 4.

PA Jakarta Barat PA Jakarta Timur

5.

PA Jakarta Selatan

6.

PA Jakarta Utara

Rp. 11.972.800,Rp. 54.000.000,Rp. 16.000.000,Rp. 2.600.000,Rp. 8.400.000,Rp. 5.640.000,Rp. 6.720.000,Rp. 34.200.000,Rp.168.600.000,-

Rp.33.852.000,-

Rp. 36.940.000,Rp. 19.799.800,Rp. 35.987.700,-

Perawatan 3 unit kendaraan dinas roda empat (Vios, Kijang, dan Timor). Perawatan 9 unit dinas roda dua.

kendaraan

Perawatan 2 unit kendaraan dinas roda empat yang baru (Avanza). Perawatan Sarana Gedung  Perawatan kendaraan Roda 4  Perawatan kendaraan Roda 2  Perawatan inventaris kantor  Perawatan PC  Perawatan Printer  Perawatan AC  Telpon /Internet  Listrik Perawatan Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pemeliharaan kendaraan roda empat Pemeliharaan kendaraan roda Perawatan sarana gedung

c) Penghapusan No

Nama Satuan Kerja

1.

Pengadilan Jakarta

Tinggi

2.

PA Jakarta Pusat PA Jakarta Barat

Agama

Nilai Realisasi

Keterangan

Rp. 150.000,-  Sudah masuk PNBP ( Daftar barang yang dihapus terlampir ) dan diaplikasi SIMAK BMN sudah dihapus datanya.  Tanggal 5 -12-2012 sudah diterima di Penerimaan Negara KPPN Jakarta IV. Tidak ada penghapusan sarana Nihil dan prasarana fasilitas gedung tahun 2012 Nihil Tidak ada penghapusan sarana


101

3.

PA Jakarta Timur

4.

PA Jakarta Selatan

5.

PA Jakarta Utara

Nihil

Rp. 7.212.000,Rp. 25.228.000,-

dan prasarana fasilitas gedung tahun 2012 Tidak ada penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung tahun 2012 Transfer ke Pengadilan Agama Serang berupa 1 rak kayu dan 3 buah meja kerja kayu Penghapusan barang inventaris terlaksana satu kali dan sampai saat ini masih proses menunggu surat keputusan dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI berupa surat rekomendasi persetujuan penghapusan barang milik Negara


102

3. Pengelolaan Teknologi Informasi a.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perangkat Keras

-

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis Barang Komputer Printer Handycam Kamera Digital Laptop Notebook Scanner Televisi Server Faxcimile Infocus Modem Wifi Hub Ipad

-

No 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah 44 unit 19 unit 1 unit 3 unit 12 unit 1 unit 1 unit 3 unit 4 unit 1 unit 2 unit 2 unit 3 unit 5 unit 1 unit

Baik 44 19 1 3 12 1 1 3 4 1 2 2 3 5 1

Rusak -

Keterangan -

Perangkat Lunak

Jenis Aplikasi

Jumlah

Aplikasi TV Media Center Aplikasi SIADPTA Aplikasi Perpustakaan/SENAYAN Aplikasi Simpeg Aplikasi SAPK Aplikasi SAKPA Aplikasi SIMARI Aplikasi RKAKL Aplikasi GPP Aplikasi SPM Aplikasi PP39 Aplikasi Monev

Baik

Rusak

Keterangan

1 1 1

1 1 1

-

Aktif Aktif

1 1 11 1 1 1 1 1 1

1 1 11 1 1 1 1 1 1

-

Aktif Aktif Aktif Belum aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif

Aktif


103

13 14 15 16 17 18 19 20

Aplikasi SIMAK BMN Aplikasi SIMANTAP Aplikasi Sidik Jari/Absensi Website PTA Jakarta Aplikasi CCTV Aplikasi Persediaan Aplikasi LIPA Portal Perkara PTA

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

-

Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Belum Aktif Aktif

b. Pengadilan Agama Jakarta Pusat

-

Perangkat Keras

No

Jenis Barang

Jumlah

Baik

Rusak

1 2 3 4 5 6 7 8

CCTV UPS Harddisk External SMS Gateway Mikrotik Mesin Absensi Modem GSM/CDMA Netbook

2 1 2 1 1 1 1 1

2 1 2 1 1 1 1 1

-

-

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keterangan

Perangkat Lunak

Jenis Aplikasi SIADPA SIMAK BMN SAKPA SPM RKA-KL/DIPA SIMKEP GPP PIN PPSPM AFS SENAYAN

Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Baik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rusak -

Keterangan Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif


104

c. Pengadilan Agama Jakarta Barat -

No

Jenis Barang

Jumlah

Baik

Rusak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faximile Personal Computer PC. Unit Laptop Server Mikrotik Wireles Switch Scanner Modem

1 6 47 14 1 1 4 12 2 3

1 6 29 9 1 1 4 12 2 3

18 5 -

-

No a). b). c). d).

Perangkat Keras

1 2 3 4 5

Keterangan

Perangkat Lunak

Jenis Aplikasi Aplikasi SIADPA Aplikasi SIMAK Aplikasi SAKPA Aplikasi SIMKEP Aplikasi LIPA Online

Jumlah 1 1 1 1 1

Baik 1 1 1 1 1

Rusak

Keterangan

-

Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif

c. Pengadilan Agama Jakarta Timur - Perangkat Keras No

Jenis Barang

Jumlah

Baik

Rusak

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

Pesawat telepon Sms gateway Proyektor CCTV PABX UPS/Server TV/LCD

16 1 1 4 1 1 1

16 1 1 4 1 1 1

-

-


105

- Perangkat Lunak

No e). f).

1 2 3

Jenis Aplikasi

Jumlah

Aplikasi SIADPA Aplikasi SIMAK Aplikasi SAKPA

1 1 1

Baik 1 1 1

Rusak -

Keterangan Aktif Aktif Aktif

d. Pengadilan Agama Jakarta Selatan - Perangkat Keras No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jenis Barang

Jumlah

Baik

Local Area Network (LAN) P.C. Unit Lap Top Note Book Personal Komputer Lainnya Serial Printer CPU (peralatan personal komputer) Printer (Peralatan Personal Komputer) Scanner (Peralatan Personal Komputer) Eksternal Cd / Dvd Drive (Rom) Eksternal Portable / Hardisk Server Router Hub Modem Wireless Access Point CctvCamera Control Television System Mesin Absensi Alat Pencetak Label Lcd Projector/Infocus Handy Cam Mesin Absensi Vidio Monitor Vidio Tape Recorder portable

5 Buah 68 Buah 4 Buah 12 Buah 2 Buah 2 Buah

5 68 4 12 2 2

1 Buah

1

56 Buah

56

5 Buah

5

1 Buah

1

1 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 2 Buah

1 2 1 1 1 2

4 Buah

4

1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1Buah 1Buah

1 1 1 1 1 1 1

Rusak

Keterangan

--


106

- Perangkat Lunak No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jenis Aplikasi

Jumlah

Aplikasi SIADPA Plus Aplikasi SIMAK BMN Aplikasi Persediaan Aplikasi SAKPA / SAI Aplikasi Simantap Aplikasi Simpeg Aplikasi Simkep Aplikasi RKA-KL Aplikasi GPP Aplikasi SAPK Aplikasi SIMARI Aplikasi SPM Aplikasi Surat Menyurat Aplikasi SMS gateway Aplikasi Arsip Perkara Aplikasi Panggilan Tabayun Online Aplikasi Absensi Aplikasi PP 39 Tahun 2009

Baik

Rusak

Keterangan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Tidak Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Tidak Aktif Aktif Belum Aktif Aktif Aktif

1 1

1 1

Aktif Aktif

Aktif

d. Pengadilan Agama Jakarta Utara

- Perangkat Keras No

Jenis Barang

Jumlah

Baik

1 2 2 3 4 5

Komputer lengkap Fingerprint Desktop Switch Kabel Jaringan LAN Server P.C Desktop

44 1 10 1300 M 2 57

42 1 10 1000 M 2 43

6 7 8 9

Wireless Rooter Wireless Printer Laptop/notebook

1 4 44 11

1 3 27 8

Rusak 1*

Keterangan Ruang sidang

300 M 14

6 dalam proses penghapusan

1 17 3


107

- Perangkat Lunak No

Jenis Barang

Jumlah

Baik

Rusak

1 2

Aplikasi SIADPA Plus Aplikasi Mesin Antrian

1 1

1 -

1

3 4

TV Media Touchscreen Informasi Perkara OS Windows Aplikasi SMS Informasi Perkara Aplikasi SIMAK Aplikasi GPP Aplikasi SPM Aplikasi SAKPA Aplikasi Persediaan Aplikasi Bappenas Aplikasi Verifikasi Pajak Aplikasi AFS Aplikasi RKAKL Aplikasi SPT Tahunan

1 1

1 1

-

9 1

9 1

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Keterangan *Kerusakan Hardware

B. Pengelolaan Keuangan Pada tahun 2012 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Se-DKI Jakarta mempunyai 2 DIPA yaitu : DIPA

yang pertama

berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diperuntukan untuk pembayaran gaji, operasional perkantoran

dan

peningkatan sarana dan prasarana. DIPA yang kedua berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang diperuntukan bimbingan teknis fungsional hakim, penyelesaian perkara tepat waktu, minutasi perkara, pelayanan bantuan hukum dan bantuan prodeo. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

108

DIPA Badan Urusan Administrasi 1. Belanja Pegawai REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK.BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2012

NO

SATKER

PAGU

1

2

3

1

PENGADILAN TINGGI AGAMA

2

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

3

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

4

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

5

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

6

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA JUMLAH

REALISASI 4

SISA %

5

%

6.536.423.000

6.501.960.896

99,47

34.462.104

0,53

3.353.290.000

3.561.998.254

106,22

(208.708.254)

(6,22)

3.420.011.000

2.896.976.244

84,71

523.034.756

15,29

4.410.715.000

4.501.733.915

102,06

(91.018.915)

(2,06)

4.736.641.000

4.477.145.324

94,52

259.495.676

5,48

3.092.615.000

3.016.256.059

97,53

76.358.941

2,47

25.549.695.000

24.956.070.692

97,68

593.624.308

- PAGU DIPA Belanja pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 25.549.695.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima rupiah). -

REALISASI Realisasi belanja pegawai

tahun anggaran

2012

sebesar Rp.

24.956.070.692,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

109

2,32

enam juta tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 97,68 % dari belanja pegawai. - SISA ANGGARAN. Sisa anggaran untuk belanja pegawai tahun 2012 sebesar Rp. 593.624.308,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah ) atau 2,32% dari belanja pegawai. 2. Belanja Barang REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK.BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2012

NO

SATKER

PAGU

1

2

3

1

PENGADILAN TINGGI AGAMA

2


3


4


5


6


REALISASI 4

SISA %

5

%

1.761.945.000

1.644.163.644

93,32

117.781.356

6,68

751.935.000

685.998.744

91,23

65.936.256

8,77

2.095.994.000

2.017.421.513

96,25

78.572.487

3,75

777.051.000

752.214.004

96,80

24.836.996

3,20

970.317.000

944.226.423

97,31

26.090.577

2,69

807.084.000

788.455.826

97,69

18.628.174

2,31

7.164.326.000

6.832.480.154

95,37

331.845.846


110

4,63

-

PAGU DIPA Belanja barang di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 7.164.326.000- (tujuh milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- REALISASI Realisasi

belanja

barang

tahun

anggaran

2012sebesar

Rp.

6.832.480.154,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah) atau sebesar 95,37 % dari total belanja barang. -

SISA ANGGARAN Sisa anggaran belanja barang tahun 2012 sebesar Rp. 331.845.846,(tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar 4.63% dari total belanja barang.


111

3. Belanja Modal REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK.BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2012

NO

SATKER

PAGU

1

2

3

1

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

2


3


4


5


6


-

REALISASI 4

SISA %

5

%

263.250.000

250.030.000

94,98

13.220.000

10.300.000.000

9.506.447.500

92,30

793.552.500

300.000.000

289.846.300

96,62

10.153.700

300.000.000

281.910.740

93,97

18.089.260

663.000.000

649.849.140

98,02

13.150.860

300.000.000

282.114.600

94,04

17.885.400

12.126.250.000

11.260.198.280

92,86

866.051.720

PAGU DIPA Belanja Modal di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 12.126.250.000,- (dua belas milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

-

REALISASI Realisasi

belanja

modal

tahun

anggaran

2012

sebesar

Rp.

11.260.198.280,- (sebelas milyar dua ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 92,86 % dari total belanja modal. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

112

5,02 7,70 3,38 6,03 1,98 5,96 7,14

-

SISA ANGGARAN Sisa anggaran belanja modal tahun 2012 sebesar Rp. 866.051.720,(delapan ratus enam puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 7.14 % dari total belanja modal.

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK.BANDING PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA TAHUN 2012

NO

SATKER

PAGU

1

2

3

1

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

2


3


4


5


6


REALISASI 4

SISA %

5

%

94.533.000

73.571.750

77,83

20.961.250

22,17

159.020.000

131.424.000

82,65

27.596.000

17,35

180.700.000

175.116.000

96,91

5.584.000

3,09

191.440.000

158.456.000

82,77

32.984.000

17,23

212.240.000

178.960.000

84,32

33.280.000

15,68

237.215.000

218.373.000

92,06

18.842.000

7,94

935.900.750

87,05

1.075.148.000

139.247.250

12,95

- PAGU DIPA Belanja barang DIPA Badilag di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 1.075.148.000- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah). -

REALISASI Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

113

Realisasi belanja barang DIPA Badilag tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 935.900.750,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar

87,05% dari total

belanja barang. - SISA ANGGARAN Sisa anggaran belanja barang DIPA Badilag tahun 2012 sebesar Rp. 139.247.250,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 12,95% dari total belanja barang.

D. Pengelolaan Administrasi 1. Pengelolaan Administrasi Perkara Hambatan dalam proses penyelesaian perkara banding dan Upaya Pemecahannya masalah di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta : a. Hambatan

dalam

proses penyelesaian

perkara

banding

di

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, bahwa indikator penghambat proses penyelesaian perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut : 1.

Sering

terdapatnya

ketidaklengkapan

administrasi

perkara

banding yang disusun pada bundel A dan bundel B hal tersebut


114

dapat ditemukan dalam seleksi berkas melalui chek list perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akibatnya berkas perkara tersebut dikembalikan kepada Pengadilan Agama pengirim untuk disempurnakan penyusunan bundel A dan bundel B nya dalam waktu tidak terlalu lama. 2.

Kurang cepatnya pengiriman kembali bundel A dan bundel B dari Pengadilan diperbaiki

Agama pengirim dengan berkas mana yang oleh

Pengadilan

mengakibatkan tertundanya

Agama pembuatan

pengirim

terasebut

Penetapan Majelis

Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 3.

Dengan akibat lambatnya / tertundanya pembuatan Penetapan Majelis Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti maka secara langsung menghambat pula penyerahan berkas perkara banding tersebut dari kepaniteraan kepada Majelis Sidang yang ditunjuk.

4.

Masih belum pahamnya petugas banding pada Pengadilan Agama tingkat pertama dalam melaksanakan ketentuan proses pemberkasan

dan

pengiriman

banding

yang

menurut

ketentuannya 30 hari sejak dibuatnya akta permohonan banding, hal ini mengakibatkan rata-rata pengiriman berkas perkara banding didapat dalam waktu antara 2 bulan sampai dengan 8 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

115

bulan bahkan ada berkas perkara banding yang dikirimkan dari Pengadilan Agama dalam waktu 11 bulan. b. Upaya Pemecahannya masalah. 1. Telah dilakukan pembinaan secara langsung oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan dibantu oleh pendamping yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 2. Kepada petugas bersangkutan juga secara langsung diberitahukan terhadap kekurangan syarat administrasi banding dalam berkas perkara bersangkutan agar supaya Ia memahami kekurangkekurangan tersebut, dengan harapan pada proses pembundelan berkas perkara berikutnya tidak terulang kembali. 3. Pada tiap-tiap penerimaan berkas perkara banding yang telah dikoreksi

dan

dinyatakan

kurang

persyaratan

administrasi

bandingnya dapat dilakukan pemberitahuan melalui surat kepada Pengadilan

Agama

pengirim

untuk

segera

dilakukan

penyempurnaan 2. Administrasi Umum 2.1. Administrasi Umum Kepegawaian a. Peningkatan kesejahteraan PNS 1) Kenaikan Pangkat – Kenaikan Pangkat Reguler Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

116

Periode April 2012

: 35 orang

Periode Oktober 2012

: 25 orang

Jumlah

: 60 orang

Realisasi

: 56 orang

– Kenaikan Pangkat Pilihan Periode April 2012

: 11 orang

Periode Oktober 2012

: 1 orang

Jumlah

: 15 orang

Realisasi

: 15 orang

– Kenaikan Pangkat Pengabdian Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian tahun 2012 sebanyak 9 orang dan 2 orang sudah terealisasi sedangkan 7 orang belum terealisasi.

2) Kenaikan Gaji Berkala Telah menerbitkan Kenaikan Gaji Berkala untuk Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2012 sebanyak 22 orang dengan rincian sebagai berikut : -

KGB Bulan Maret

: 16 orang

-

KGB Bulan April

: 2

orang

-

KGB Bulan Mei

: 3

orang

-

KGB Bulan Oktober

: 1

orang

Jumlah

: 22 orang

3) Pembuatan Karis, Karsu, Kartu Hunter, Pengusulan Konversi Nip Baru, dan Pengusulan Satya Lencana.


117

Pada tahun 2012 telah diusulkan pembuatan kartu isteri, kartu suami, dan Satya Lencana bagi karyawan/ti di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebanyak

44

orang

dengan rincian : - Karsu/Karis

= 5

- Satya Lencana

= 39 orang

Jumlah

orang

= 44 orang

4) Pembuatan surat cuti Pegawai di Pengadilan Tinggi Agama yang mengajukan cuti dan telah terbit surat cutinya pada tahun 2012 sebanyak 98 orang dengan rincian sebagai berikut :

c.

- Cuti tahunan sebanyak

=

78 orang

- Cuti sakit sebanyak

=

8 orang

- Cuti Bersalin sebanyak

=

3 orang

- Cuti alasan penting sebanyak

=

9 orang

Pembinaan dan Pengembangan Pegawai 1) Diklat Pegawai Dalam

rangka

meningkatkan

kemampuan

pegawai,

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2012 telah mengirimkan dan mengikutsertakan para pegawai dalam berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan dan penataran sebanyak 54 orang dengan rincian sebagai berikut :


118

No

Nama Pendidikan/Pelatihan

1

2 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2012 Workshop Advokasi Pengintegrasian UU PKDRT dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia Workshop tentang Integritas Peradilan di Asia Tenggara Sosialisai Aplikasi Aplikasi SPM 2012, Aplikasi Konfirmasi Surat Setoran, Penatausahaan Retur SP2D & Mekanisme Pengiriman & Koreksi Data pada KPPN

1 2 3

4

5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bintek Kompetensi Hakim Peradilan Agama Lokakarya tentang Pola Pemberdayaan Hakim Tinggi Agama sebagai Kawal Depan MARI Sosialisasi Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual dan SPAN, Bagan Akun Standar T.A. 2012 Serta Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian/ Lembaga RAKERDA PTA Jakarta 2012 Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim Peradilan Agama Bimbingan Teknis Hakim Agama di Lingkungan PTA Jakarta Tahun 2012 Konsolidasi dan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan I Tahun 2012 Bimbingan Teknis Pelayanan Mutasi dan Pensiun bagi Instansi Vertikal se Wilayah Kerja Kantor Regional V BKN Bimbingan Teknis Hukum Peradilan Agama (Angkatan III) Tahun 2012 Sosialisasi Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Secara Paperless Sosialisasi Aplikasi Forcasting Satker 2012 Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan PTA Jakarta Bimbinagn Teknis Kompetensi Hakim Peradilan Agama Trainers Convention III Program PPC Terpadu Diklat III Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan II

Waktu Pelaksanaan

Tempat

Jumlah Peserta

4

5

Bogor

2 Orang

25-26 Januari 2012

Jakarta

1 Orang

26-27 Januari 2012

Jakarta

1 Orang

28 Februari 2012

Jakarta

2 Orang

29 Feb s.d 3 Mar 2012

Bandung

3 Orang

28 - 29 Februari 2012

Jakarta

2 Orang

29 Februari 2012

Jakarta

2 Orang

7 - 9 Maret 2012

Bandung

30 Orang

13 - 16 Maret 2012

Bandung

2 Orang

14 - 16 Maret 2012

Tangerang

26 Orang

21 - 23 Maret 2012

Jakarta

9 Orang

27 - 31 Maret 2012

Bandung

1 Orang

29 - 31 Maret 2012

Jakarta

1 Orang

17-20 April 2012

Banda Aceh

1 Orang

30 April 2012

Jakarta

2 Orang

7 Mei 2012

Jakarta

1 Orang

9-10 Mei 2012

Jakarta

15 Orang

29 Mei - 1 Juni 2012

Bandung

1 Orang

31 Mei - 2 Juni 2012

Jakarta

2 Orang

11 - 15 Juni 2012

Bandung

2 Orang

3 25 Jan s.d 2 Feb 2012

21

Training of Trainer (TOT) SIMAK - BMN

12 - 14 Juni 2012

Bandung

2 Orang

22

Rapat Koordinasi Akuntansi

12 - 14 Juni 2012

Bandung

2 Orang

23

Loka Karya " Hak-hak dalam keluarga bagi hakim PTA se-jawa "

19 - 22 Juni 2012

Yogyakarta

2 Orang


119

24 25 26 27 28 29 30 31

Bimtek Kompetensi Panitera Pengganti Peradilan Agama Tingkat Pertama Tahun 2012 Penyusunan Program & Anggaran Tahun 2013 Kajian Hukum Tentang Kedudukan Itsbat Rukyat Hilal Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan III Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan III Pembahasan Draff Hukum Acara Ekonomi Syari'ah Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2012 Bimtek Kompetensi Panitera Pengganti Peradilan Agama Tahun 2012

19 - 22 Juni 2012

Batam

1 Orang

25 - 27 Juni 2012

Bekasi

6 Orang

27 - 29 Juni 2012

Jakarta

3 Orang

2 - 6 Juli 2012

Bandung

3 Orang

4 - 5 Juli 2012

Bandung

2 Orang

11 - 12 Juli 2012

Banten

2 Orang

11 - 14 Juli 2012

Jakarta

2 Orang

16 - 19 Juli 2012

Denpasar

1 Orang

Jakarta

1 Orang

Jakarta

1 Orang

Jakarta

1 Orang

Cisarua

2 Orang

Jakrta

1 Orang

18 Oktober 2012

Jakarta

7 Orang

15-17 Oktober 2012

Bogor

1 Orang

16-19 Oktober

Yogyakarta

4 Orang

23 Oktober 2012

Bandung

1 Orang

Manado

3 Orang

Manado

1 Orang

32

Lokakarya Pelaksanaan Sidang Keliling

17 - 19 Juli 2012

33

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Badilag 2013

34

Rapat Koordinasi

35

Sosialisasi Peraturan Presiden RI

36

Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan IV

17 - 19 September 2012 17 - 19 September 2012 17 - 19 September 2012 15 - 19 September 2012

37

Seminar Kemandirian Hakim

38

39 40

Penyusunan Revisi Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Lokakarya Tentang Hak-hak Dalam Keluarga Bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama seJawa Sosialisasi Penyusunan RKA-KL dilingkungan PTA jakarta Tahun 2012

28 - 1 November 2012 28-29 November 2012

41

RAKERNAS MA RI Tahun 2012

42

RAKERNAS IKAHI

43

Consultative Meeting Advisory Board dan Diskusi Terbatas

05 November 2012

Jakarta

1 Orang

44

Monitoring SIADPA

02 November 2012

Jakarta

2 Orang

45

Pembicara UPN Veteran Jakarta

20 November 2012

Jakarta

1 Orang

Depok

1 Orang

Bandung

1 Orang

19 November 2012

Bekasi

1 Orang

27 November 2012

Jakarta

1 Orang

21 November 2012

Jakarta

6 Orang

46 47 48 49 50

Workshop Sosialisasi Standarisasi Sidang Keliling Peradilan Agama Membuka Acara Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Pemaparan Hasil Telaahan Hak Kuasa Asuh Orang Tua Terhadap Anak Workshop " Need Assessment Perlindungan Perempuan dan Anak "

12-13 November 2012 19-21 November 2012


120

51 52 53 54 55

Diskusi Terkait Leadership and Change Management Pembinaan Supervisi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Forum SAM Workshop Analisis Hasil Assessment, dan Konsultatif Meeting Tim Ahli Lokakarya Prodeo Perkara Perdata di Pengadilan

04 Desember 2012

Jakarta

1 Orang

10 Desember 2012

Jakarta

1 Orang

10 Desember 2012

Semarang

1 Orang

12 Desember 2012

Bekasi

1 Orang

15 Desember 2012

Jakarta

1 Orang

56

Sosialisasi Pengesahan DIPA TA-2013

13 Desember 2012

Jakarta

1 Orang

57

Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang / Jasa

13 Desember 2012

Jakarta

1 Orang

2.2

Administrasi Umum Pada Sub Bagian Umum Pada Sub Bagian Umum pelaksanaan administrasi meliputi : pelaksanaan tata persuratan, pengelolaan barang inventaris kantor,

pengelolaan

alat

tulis

kantor

serta

pelaksanaan/

pengelolaan perpustakaan. Sub. bagian Umum merupakan pusat pelaksanaan tata persuratan, karena semua surat yang masuk ke kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan surat yang keluar dari kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus dicacat dalam agenda surat masuk. Oleh karena itu penatausahaan persuratan perlu mendapat perhatian khusus. Sebelum surat masuk didistribusikan pada unit pengolah, sub. bagian umum harus memilah berdasarkan sifat surat, mencatat dalam buku agenda

memberi nomor dan

mencantumkan kartu kendali. Begitu juga untuk surat keluar, dicacat dalam buku agenda surat keluar. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

121

Pada tahun 2012, telah

dilaksanakan

penataan surat -

surat yang masuk pada kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan klasifikasi surat yang akan mempermudah dalam pencarian arsip surat. Adapun surat yang masuk pada tahun 2012 adalah sebanyak 1788 surat, yang berasal dari : 1.

Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer sebanyak 86 surat

2.

Pengadilan Agama se-DKI Jakarta sebanyak 587 surat

3.

Pengadilan Agama Daerah sebanyak 216 surat

4.

Mahkamah Agung RI sebanyak 585 surat

5.

Instansi Lain sebanyak 155 surat

6.

Perorangan sebanyak 67 surat

7.

Organisasi, LSM dan Pengacara sebanyak 50 surat

8.

Perguruan Tinggi sebanyak 21 surat Sedangkan untuk surat keluar sebanyak 2.769 surat dengan

klasifikasi : 1.

OT (Organisasi dan Tata Laksana) sebanyak 28 buah

2.

HM ( Kehumasan ) sebanyak 507 buah

3.

KP ( Kepegawaian ) sebanyak 835 buah

4.

KU ( Keuangan ) sebanyak 697 buah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

122

5.

KS ( Kesekertariatan ) sebanyak 10 buah

6.

HK ( Hukum ) sebanyak 432 buah

7.

PP ( Pendidikan dan Pelatihan ) sebanyak 45 buah

8.

PS ( Pengawasan ) sebanyak 14 buah

9.

PL (Perlengkapan) sebanyak 201 buah Pengelolaan perpustakaan pada tahun 2012 dilaksanakan

dengan melakukan pencatatan terhadap buku - buku yang masuk, memberi kode sesuai dengan klasifikasi. Buku - buku yang masuk pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2012 sebanyak 234 buku yaitu sebagai berikut : - dari Mahkamah Agung RI sebanyak 173 buku - dari Badan Peradilan Agama sebanyak 161 buku - dari Instansi Lain sebanyak 16 buku Sehingga berdasarkan buku induk Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, jumlah koleksi buku perpustakaan sampai dengan tahun ini sebanyak 1645 buku.

2.3

Administrasi Umum Pada Sub Bagian Keuangan  Pelaksanaan DIPA dan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran belanja tahun 2012direkonsiliasi dengan

KPPN

Jakarta

IV

setiap

bulan

yang

bertujuan


123

mencocokan data realisasi anggaran satker dengan yang tercatat di Kementerian Keuangan. Untuk melaksanakan tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran tahun 2012 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1.

Membuat Laporan Keuangan yaitu : a.

Laporan

Realisasi

Anggaran

(LRA)

bulanan

dan

melakukan rekonsiliasi anggaran ke KPPN Jakarta IV setiap bulan. b. Laporan Realisasi Anggaran manual ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. c.

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan PTA Jakarta ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

2.

Melaksanakan pembukuan perbendaharaan serta buku pembantu seperti buku pembantu uang tunai, buku pembantu uang persediaan dan buku pembantu lainnya.

3.

Memungut dan menyetorkan pajak ke kas negara.

4.

Membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara setiap bulan.

 Mengajukan

usulan

dan

pertanggungjawaban

dimuka

tunjangan khusus remunerasi di lingkungan PTA Jakarta tepat pada waktunya ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

124

 Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan setiap triwulan dengan aplikasi PP. No.39 tahun 2006 di lingkungan PTA Jakarta dan kirim ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI.  Sesuai

SK

Sekretaris

Mahkamah

Agung

RI

Nomor:

MA/SEK/052/SK/10/2008 Tentang penunjukan satuan kerja unit pelaksana teknis sebagai koordinator wilayah, PTA Jakarta melaksanakan

tugas

sebagai

Unit

Akuntansi

Pembantu

Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-Wl)/ Koordinator Wilayah DKI Jakarta dan yang bertanggung jawab melakukan rekonsiliasi data ADK sistem akuntansi keuangan yang diterima dari satuan kerja di wilayah Jakarta dengan kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI setiap triwulan.  Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang keuangan Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun anggaran 2012 telah mengirimkan utusan keberbagai diklat yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI dan Instansi terkait. Di samping mengirimkan utusan keberbagai pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan untuk meningkatkan kemampuan pegawai, PTA Jakarta juga telah mengadakan pendidikan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Laporan Tahunan 2012

125

pelatihan di tempat bekerja, misalnya dengan belajar bersama tentang aplikasi-aplikasi keuangan seperti: aplikasi SPM, aplikasi SAI, aplikasi RKA-KL, aplikasi GPP, aplikasi PP.39 Bappenas, , membuat laporan keuangan yang baik dan benar, serta membina staf untuk selalu berlaku jujur dan bersih dalam melaksanakan tugas dan kepercayaan yang diberikan pimpinan.

Hambatan dan Pemecahan Hambatan Hambatan yang dialami oleh Sub Bagian Keuangan PTA Jakarta dalam melaksanakan program kerja adalah : 1. Kurangnya kemampuan SDM di PA se-DKI Jakarta dalam pengelolaan bidang keuangan terutama yang berkaitan dengan program aplikasi komputer seperti: program aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Aplikasi GPP 2011 dan aplikasi Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAKL). 2. Khusus untuk bendaharawan pengeluaran di PA se-DKI Jakarta masih kurang pemahaman dalam pelaksanaan tugas sebagai bendahara sehingga perlu diikutsertakan dalam pelatihan bendahara pengeluaran.


126

Pemecahan 1. Mengikut-sertakan staf-staf termasuk staf di PA se-DKI Jakarta dalam sosialisasi SAI dan RKA-KL yang diadakan Mahkamah Agung, selain itu juga mengajarkan langsung staf di PA se-DKI Jakarta tentang aplikasi-aplikasi baru tersebut dengan cara belajar bersama. 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan langsung baik kepada bendahara di PTA Jakarta maupun PA se-DKI Jakarta agar dapat melaksanakan tugas kebendaharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memberikan

arahan

dan

pembinaan

kepada

pengelola

keuangan dan ketua PA se-DKI Jakarta agar senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman dalam pengelolaan DIPA.


127

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan 1.

Mekanisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ( Tupoksi ) telah berjalan dengan baik.

2.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selaku koordinator wilayah ( korwil ) terus berusaha meningkatkan dan memperbaiki laporan keuangan semua satuan kerja di bawah korwil DKI Jakarta.

3.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI Jakarta senantiasa meningkatkan pemanfaatan Informasi Teknologi ( IT ) yang dilaksanakan dengan berbagai macam sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan transparansi peradilan.

4.

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

telah

berjalan

terutama

pada

peningkatan pelayanan publik dan transparansi akan tetapi masih perlu penyempurnaan melalui evaluasi dan monitoring. B. Rekomendasi 1.

Dipandang perlu penambahan pegawai untuk tenaga staf, agar pelayanan prima kepada masyarakat lebih maksimal lagi.


128

2.

Diharapkan untuk pengusulan pengangkatan/mutasi pejabat eselon IV agar

dilaksanakan

di

tingkat

banding

demi

kelancaran

dan

mempermudah proses pengusulan. 3.

Untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan perlu segera direalisasikan pembangunan gedung Pengadilan Agama Jakarta Barat dan pengadaan tanah untuk Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

4.

Pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang termarginalkan terutama kepulauan seribu yang selama ini dilayani melalui sidang keliling perlu ditingkatkan dengan pembentukan Pengadilan Agama Kepulauan Seribu.

5.

Untuk meningkatkan pelayanan publik baik internal maupun eksternal diperlukan suatu sistem informasi yang terpadu dengan dukungan penganggaran yang cukup.


129

BAGAN STRUKTUR PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA Ketua Drs. H. KHALILURRAHMAN, SH. MBA. MH Wakil Ketua -

Majelis Hakim

Panitera / Sekretaris

Majelis Hakim

-

1. Drs. H.M. Sidqi Ghozali, MH Wakil Panitera

Wakil Sekretaris

Drs. Ach. Jufri, SH. MH

Drs. H. Andi Kurniawan

2. Dra. Hj. Durah Baraja, SH. M. Hum 3. Drs. H. Ali Umar Surin, SH 4. Drs. H. Sjihabuddin Mu'ti, SH. 5. Drs. H. Kuswandi, M.H. 6. Drs. H. Busri Harun, SH., M.Ag. 7. Drs. H. Ohan Suherman, SH, MH. 8. Drs. H. Adam Murtaqi, MH. 9. Dra. Hj. A. Farida Kamil, MH 11. Drs. H. Mardiana Muzhaffar, SH. MH

1. Drs. H. Humaidi Husein, SH. MH

(Diperbantukan di MARI)

2. Drs. H. Maradaman Harahap, SH. MH 3. Drs. H. Purwosusilo, SH. MH 4. Drs. M. Abu Dawud, SH. MH 5. Drs. H. Sayed Usman, SH. MH 6. Drs H. Mawardy Amien, SH, M.HI 7. Drs. M. Taufiq HZ, M.HI 8. Drs. H. Ahmad Yunus, MH 9. Drs. Abd Manaf, MH 10. Drs. H. Sarif Usman, SH. MH

(Diperbantukan di MARI)

11. Dr. H. Komari, SH . M. Hum 12. Dr. H. Edi Riadi, SH. MH

12. Drs. H. Agus Dimyathi H, SH. M. Hum 13. Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH. MH

(Diperbantukan di MARI) (Diperbantukan di MARI) (Diperbantukan di MARI) (Diperbantukan di MARI) (Diperbantukan di MARI) (Diperbantukan di MARI) (Diperbantukan di MARI) (Diperbantukan di MARI) (Diperbantukan di MARI) (Diperbantukan di MARI)

14. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, SH. MH 15. H. Empud Mahpudin, SH. MH

Panitera Muda Banding H. Sajadi, SH Staf

Panitera Muda Hukum Fahruddin, SH

Kasubag Kepegawaian Animar

Staf

1. Rita Susanti, SH

1. Faizatur Rahmah, SH

2. Riyanco Sari, S. Pd

Staf

Kasubag Keuangan

Kasubag Umum

Rizal Mutaqin, SE. MM

Una Munasir Fatah, ST

Staf

Staf

1. Munasirah, A. Md

1. Rizcky Fallah Romadhon

1. Amiruddin

2. Elvira Amegia, S. Kom

2. Sabar Kuswanto

2. Restiana Irwanti, SE

3. F. P. Alfons Sopacua

3. Nengceu Siti Rohimah, SHI

3. Yulita Fitri Hartaty, SE

2. M. Lutfie Awal, A. Md 3. Ecep Agus Sani

4. Ade irma Suryani, A. Md Panitera Pengganti 1. Ratu Dhiyafah, SH 2. Sri Purwaning Rahayu, SH

3. Nastiti Dewi, SH 4. Akhmad Sahid, SH 5. Supandi, SH 6. Mohammad Khotib, S.H. 7. Mahrum, SH 8. Abdullah, SH. MH 9. Endang Purwihartati, SH. MH

10. Ali Mustofa, SH 11. Aday, S. Ag. MH

4. Surahmawati, SH 5. A.A.Hadi Eka P, S.Kom 6. Abdul Haris Rangkuty, SE 7. Rahmatul Hakim, A. Md

LAPORAN REKAPITULASI PERKARA BANDING YANG DITERIMA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2012 RK. 1 JENIS PERKARA A. PERKAWINAN

Cerai Gugat

Harta Bersama

Penguasaan Anak

Nafkah anak oleh Ibu

Hak-hak Bekas Isteri

Pengesahan anak

Pencab.Kek.Orang Tua

Perwalian

Penc.Kekuasaan Wali

Peninj.Org.lain sbg.wali

Ganti Rugi Terhdp. Wali

Asal Usul Anak

Pen.Kawin Campuran

Istbat Nikah

Izin Kawin

Dispensasi Kawin

Wali Adhal

KEWARISAN

WASIAT

HIBAH

WAKAF

SHADAQOH

P3HP

H. Lain-lain

JUMLAH

Keterangan

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1 JANUARI

0

0

0

0

0

4

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

9

2 FEBRUARI

0

0

0

0

0

5

8

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

16

3 MARET

0

0

0

0

0

2

8

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

17

4 APRIL

0

0

0

0

0

8

8

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

21

5 MEI

0

0

0

0

0

5

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

15

6 JUNI

0

0

0

0

0

4

6

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

7 JULI

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

10

8 AGUSTUS

0

0

0

0

0

5

7

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

15

9 SEPTEMBER

1

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

6

10 OKTOBER

0

0

0

1

0

3

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

9

11 NOPEMBER

0

0

0

0

0

6

10

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

19

12 DESEMBER

0

0

0

1

0

3

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

14

1

0

0

2

0

52

72

15

5

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

2

0

0

0

3

165

NOMOR

Cerai Talak

G

Kelalaian Atas Kewj.Sm\Is

F


E

Penolakan perk.oleh PPN

D

Pencegahan perkawinan

C

Izin Poligami

B

BULAN

1

2

JUMLAH

Mengetahui : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Jakarta, 02 Januari 2013 Plt. Panitera

KHALILURRAHMAN

Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H

LAPORAN REKAPITULASI PERKARA BANDING YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2012 RK. 2 PERKARA YANG DIKABULKAN Kelalaian Atas Kewj.Sm\Is

Cerai Talak

Cerai Gugat

Harta Bersama

Penguasaan Anak

Hadhanah



Pengesahan anak


Perwalian

Penc.Kekuasaan Wali



Asal Usul Anak

Pen.Kawin Campuran

Istbat Nikah

Izin Kawin

Dispensasi Kawin

Wali Adhal

KEWARISAN

WASIAT

HIBAH

WAKAF

SHADAQOH

P3HP

Lain-lain

Ditolak

Tidak diterima

Gugur

Dicoret dari register

JUMLAH

Sisa akhir bulan

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

1 JANUARI

20

9

29

0

0

0

0

0

0

3

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

7

22

2 FEBRUARI

22

16

38

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

34

3 MARET

34

17

51

0

0

0

0

0

0

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

8

43

4 APRIL

43

21

64

0

0

0

0

0

0

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

19

45

5 MEI

45

15

60

0

0

0

0

0

0

2

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

51

6 JUNI

51

14

65

0

0

0

0

0

0

5

9

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

49

7 JULI

49

10

59

0

0

0

0

0

0

5

2

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

46

8 AGUSTUS

46

15

61

0

0

0

0

0

0

1

2

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

55

9 SEPTEMBER

55

6

61

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

6

55

10 OKTOBER

55

9

64

0

0

0

0

0

0

7

10

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

41

11 NOPEMBER

41

19

60

1

1

0

0

0

0

6

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

11

49

12 DESEMBER

49

14

63

0

0

0

0

0

0

9

11

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

25

38

1

1

0

0

0

0

46

63 11 1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 10 0

1

0

0

0

1

0

7

0

0

147

NOMOR


H


G


F

Izin Poligami

E

Dicabut

D

Jumlah

C

Perkara yang diterima

B

Sisa bulan lalu

A. PERKAWINAN

BULAN

1

2

JUMLAH

165



KHALILURRAHMAN


LAPORAN REKAPITULASI PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PTA JAKARTA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2012

Izin Poligami





Cerai Talak

Cerai Gugat

Harta Bersama

Pengasuhan/Pemeliharaan Anak



Pengesahan anak


Perwalian

Penc.Kekuasaan Wali



Asal Usul Anak

Pen.Kawin Campuran

Istbat Nikah

Izin Kawin

Dispensasi Kawin

Wali Adhal

Pengesahan Penc. Perkawinan

B. EKONOMI SYAR'IYAH

C. KEWARISAN

D. WASIAT

E. HIBAH

F. WAKAF

G. SHADAQOH/ZAKAT/INFAQ

H. Pengangkatan Anak

I. P3HP / PENETAPAN AHLI WARIS

J. LAIN-LAIN

JUMLAH

Keterangan *)

Rk. 3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

6

0

0

0

0

0

14

0

3

5

0

0

42

0

0

0

0

2

3

1

981

NOMOR

A. PERKAWINAN

BULAN

1

2

1

JANUARI

5

0

0

3

0

267

622

2

6

0

0

0

0

2

FEBRUARI

1

0

0

1

0

274

629

4

3

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

8

0

3

3

0

0

28

0

0

0

0

0

0

6

964

3

MARET

2

1

0

1

0

259

585

5

3

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

154

0

6

5

0

0

32

0

0

0

0

1

0

3

1067

4

APRIL

2

0

0

0

0

251

590

5

5

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

13

0

4

1

0

1

32

0

0

0

0

0

0

5

916

5

MEI

1

0

0

2

0

270

683

5

4

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

11

0

4

3

0

0

45

0

0

0

0

2

0

5

1046

6

JUNI

1

0

0

1

0

256

600

1

6

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

13

0

3

1

1

0

33

0

0

0

0

0

0

2

933

7

JULI

6

0

0

0

0

216

479

3

3

0

0

1

0

10

0

0

0

0

0

49

0

2

2

0

1

52

0

0

0

0

0

0

2

826

8

AGUSTUS

3

0

0

2

0

168

379

3

3

0

0

1

0

7

0

0

0

0

0

93

0

0

2

0

1

26

0

0

0

0

0

0

4

692

9

SEPTEMBER

3

0

0

1

0

333

751

6

5

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

12

0

7

3

0

0

35

0

0

0

0

0

0

4

1170

10 OKTOBER

2

0

0

4

0

314

744

4

6

0

0

0

0

4

0

0

0

1

0

24

0

6

0

0

0

42

0

0

1

0

1

0

7

1160

11 NOPEMBER

1

0

0

1

0

270

663

4

6

0

0

1

0

4

0

0

0

1

0

318

0

3

4

0

1

43

1

0

0

0

0

0

6

1327

12 DESEMBER

2

1

0

2

0

239

523

4

3

1

0

0

0

9

0

0

0

0

0

516

0

2

2

0

0

27

0

0

0

0

3

0

1

1335

29

2

0

18

0

3117 7248

46

53

1

0

3

0

97

0

0

0

2

0

1225

0

43

31

1

4

437

1

0

1

0

9

3

46

12417

JUMLAH

11916 Mengetahui : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta


KHALILURRAHMAN


LAPORAN REKAPITULASI PERKARA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PTA JAKARTA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2012 RK. 4 PERKARA YANG DIKABULKAN

F. WAKAF

G. SHADAQOH/ZAKAT/INFAQ

H. P3HP/PENETAPAN AHLI WARIS

I. Pengangkatan Anak

J. LAIN-LAIN

DITOLAK

TIDAK DITERIMA

GUGUR

DICORET DARI REGISTER

JUMLAH

Sisa akhir bulan

18

E. HIBAH

17

D. WASIAT

16

C. KEWARISAN

15

B. EKONOMI SYAR'IYAH

14

Pengesahan Penc. Perkawinan

Pengesahan anak

13

Wali Adhal


12

Dispensasi Kawin


11

Izin Kawin

Pengasuhan/Pemeliharaan Anak

10

Istbat Nikah

Harta Bersama

9

Pen.Kawin Campuran

Cerai Gugat

8

Asal Usul Anak

Cerai Talak

7



6



5

Penc.Kekuasaan Wali


4

Perwalian


3


Dicabut

Izin Poligami

2

Jumlah

1

Perkara yang diterima

BULAN Sisa bulan lalu

NOMOR

A. PERKAWINAN

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1

JANUARI

2702

981

3683

65

0

0

0

0

0

187

480

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

10

0

3

4

0

0

31

0

0

0

0

0

0

2

2

17

18

9

765

2853

2

FEBRUARI

2853

964

3817

64

1

0

0

0

0

187

545

6

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

7

0

3

4

0

0

39

0

0

0

0

0

1

1

2

12

15

7

840

2913

3

MARET

2913

1067

3980

44

3

0

0

0

0

238

564

4

5

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

130

1

2

5

0

0

24

0

0

0

0

0

1

2

5

19

44

15

1068

2868

4

APRIL

2868

916

3784

75

3

0

0

0

0

234

577

9

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

8

0

4

1

0

0

42

0

0

0

0

0

0

2

4

26

25

18

960

2749

5

MEI

2749

1046

3795

77

2

0

0

0

0

213

586

0

4

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

8

0

3

0

0

0

34

0

0

0

0

0

3

4

10

14

21

35

946

2772

6

JUNI

2772

933

3705

76

2

0

0

3

0

220

520

2

1

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

6

0

4

2

0

0

36

0

0

0

0

0

1

2

1

26

39

12

883

2746

7

JULI

2746

826

3572

82

0

0

0

0

0

214

511

5

1

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

9

0

3

3

0

0

31

0

0

0

0

0

0

4

3

28

25

20

866

2624

8

AGUSTUS

2624

692

3316

51

1

0

0

0

0

122

348

3

3

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

39

0

0

1

1

0

31

0

1

0

0

0

0

0

3

18

19

15

611

2654

9

SEPTEMBER

87

0

1

0

0

0

29

0

0

0

0

0

0

4

5

17

18

9

805

2959

2654

1170

3824

60

5

0

0

1

0

174

445

2

2

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

10 OKTOBER

2959

1160

4119

89

3

0

0

1

0

233

593

2

2

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

6

0

2

2

0

0

39

0

0

0

0

0

0

2

6

21

27

10

958

3072

11 NOPEMBER

3072

1327

4399

81

1

0

0

1

0

251

585

4

1

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

12

0

6

0

0

0

30

0

1

0

0

0

0

2

4

24

13

17

956

3362

12 DESEMBER

3362

1335

4697

59

1

0

0

1

0

194

408

3

3

0

0

1

0

6

0

0

0

0

0

613

0

2

2

0

0

27

0

0

1

0

0

1

2

11

24

204

9

1513

3125

22

0

0

7

0

2467

0

0

1

0

79

0

0

0

0

0

935

1

0

393

0

2

1

0

0

7

JUMLAH

12417

823

6162 41 22

33 24

1

9795



KHALILURRAHMAN


27 56 246 468 176 11171

LAPORAN REKAPITULASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2012 RK. 5 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

Ekonomi

Tidak ada Tgg.Jawab

Kawin dibawah umur

Kekejaman Rohani

Kekejaman Mental

Dihukum

Cacat biologis

Politis

Gangguan pihak ketiga

Tdk ada keharmonisan

Lain-lain

Jumlah

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

1 JANUARI

23

7

31

1

120

172

1

33

0

1

1

0

91

186

0

667

2 FEBRUARI

30

5

36

0

133

175

1

49

0

1

1

0

99

202

0

732

3 MARET

35

10

43

0

153

200

1

52

0

0

1

0

98

198

0

791

4 APRIL

31

8

56

0

149

218

1

49

0

0

0

0

101

198

0

811

5 MEI

20

6

45

1

155

221

1

44

1

0

0

0

116

189

0

799

6 JUNI

14

4

41

0

152

181

1

48

0

0

0

0

102

196

0

740

7 JULI

13

8

33

0

148

190

1

38

1

0

1

0

97

195

0

725

8 AGUSTUS

5

4

25

0

90

135

0

24

0

0

0

0

65

122

0

470

9 SEPTEMBER

18

2

37

0

106

170

1

36

0

0

0

0

92

157

0

619

10 OKTOBER

23

3

43

0

152

219

1

43

0

0

0

0

119

223

0

826

11 NOPEMBER

21

3

39

0

155

225

0

39

0

0

1

0

110

243

0

836

12 DESEMBER

14

1

25

0

107

174

0

23

0

0

0

0

80

178

0

602

247

61

454

2

1620

2280

9

478

2

2

5

0

1170

2287

0

8618

NOMOR

Kawin paksa

Terus menerus berselisih

Cemburu

Menyakiti Jasmani

Krisis Akhlak

Meninggalkan kewajiban

Poligami tidak sehat

Moral

BULAN

1

2

JUMLAH



KHALILURRAHMAN


LAPORAN REKAPITULASI PERKARA KHUSUS PP. NO.10 TAHUN 1983 JO. PP. NO.45 TAHUN 1990 PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PTA JAKARTA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2012

Jumlah Perkara

Ada Perstj. Pejabat

Tdk ada perstj. Pejabat

Ada Perstj. Pejabat

Tdk ada perstj. Pejabat

Baru didaftar

Dalam proses

Telah diputus

Dicabut

Dicabut

Keterangan

2

Izin Poligami

1

RK. 6 POSISI PERKARA

TERGGT/TERMHN

Cerai Gugat

BULAN

PENGGT/PEMOHON

Cerai Talak

Nomor

JENIS PERKARA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

JANUARI

12

14

0

26

6

2

0

7

16

9

1

0

0

-

2

FEBRUARI

8

12

0

20

4

1

0

6

11

8

3

0

0

-

3

MARET

12

14

0

26

4

1

0

9

18

7

1

0

0

-

4

APRIL

9

7

0

16

2

2

0

9

16

11

3

0

0

-

5

MEI

7

20

0

27

7

1

0

8

16

9

2

0

0

-

6

JUNI

7

9

1

17

8

0

0

4

12

9

5

0

0

-

7

JULI

9

12

0

21

3

0

0

3

6

13

2

0

0

-

8

AGUSTUS

8

17

0

25

3

1

0

9

14

8

3

2

0

-

9

SEPTEMBER

7

20

0

27

4

1

0

8

19

8

0

0

0

-

10

OKTOBER

10

18

0

28

5

1

0

8

14

12

2

0

0

-

11

NOPEMBER

11

24

0

35

8

2

0

6

17

16

2

0

0

-

12

DESEMBER

11

21

1

33

3

1

0

7

15

17

1

0

0

-

111

188

2

301

57

13

0

84

174

127

25

2

0

JUMLAH



KHALILURRAHMAN


LAPORAN REKAPITULASI KEGIATAN PENYUMPAHAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2012 RK.7

NO

BULAN

SUMPAH JABATAN

SUMPAH PNS

KETERANGAN

1

2

3

4

5

1

JANUARI

0

0

2

FEBRUARI

2

0

3

MARET

0

0

4

APRIL

2

2

5

MEI

0

0

6

JUNI

0

0

7

JULI

2

0

8

AGUSTUS

0

0

9

SEPTEMBER

12

4

10

OKTOBER

0

0

11

NOPEMBER

13

0

12

DESEMBER

5

0

36

6

JUMLAH Mengetahui : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta


KHALILURRAHMAN


REKAPITULASI DATA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2012 Jumlah Perkara

No

BULAN

diputus yang kurang dari 6 bulan

diputus yang lebih dari 6 bulan

jumlah perkara yang di mediasi

mediasi yang berhasil

mediasi yang tidak berhasil

perkara prodeo

sidang keliling

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

JANUARI

798

52

253

1

252

43

0

2

FEBRUARI

825

62

280

3

277

43

0

3

MARET

1033

55

260

4

256

37

144

4

APRIL

804

80

276

4

272

29

0

5

MEI

890

112

321

7

314

36

0

6

JUNI

796

106

249

2

247

48

0

7

JULI

882

48

281

5

276

31

3

8

AGUSTUS

583

58

179

12

167

22

0

9

SEPTEMBER

755

82

237

13

224

58

6

10

OKTOBER

907

56

338

13

325

57

0

11

NOPEMBER

905

58

336

14

322

55

0

12

DESEMBER

1513

45

257

9

248

1

0

8273

711

2674

64

2610

404

153

JUMLAH



KHALILURRAHMAN


Rekap Perkara Jinayat, PNBP, Laporan Keuangan, Minutasi dan Posbakum PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2012

No

BULAN

Khalwat

Maisir

Khamar

Jumlah

Pengembalian Sisa Panjar

PNBP

Lap. Keuangan Perkara

Minutasi

Posbakum

Ket.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

JANUARI

-

-

-

-

Rp.

132057000

Rp.

48133838

Rp.

1319516500

656

239

2

FEBRUARI

-

-

-

-

Rp.

132.941.000

Rp.

50.760.038

Rp.

1.337.440.500

704

496

3

MARET

-

-

-

-

Rp.

116.645.000

Rp.

54.640.676

Rp.

1.368.470.500

881

602

4

APRIL

-

-

-

-

Rp.

117.976.000

Rp.

50.410.567

Rp.

1.320.332.500

735

670

5

MEI

-

-

-

-

Rp.

137.248.000

Rp.

54.118.730

Rp.

1.417.993.500

855

768

6

JUNI

-

-

-

-

Rp.

125.702.000

Rp.

48.418.216

Rp.

1.357.322.500

682

731

7

JULI

-

-

-

-

Rp.

129.755.000

Rp.

45.795.215

Rp.

1.256.579.500

788

585

8

AGUSTUS

-

-

-

-

Rp.

84.631.000

Rp.

38.299.382

Rp.

1.088.963.500

721

443

9

SEPTEMBER

-

-

-

-

Rp.

96.200.000

Rp.

54.506.504

Rp.

1.321.774.500

616

916

10 OKTOBER

-

-

-

-

Rp.

134.708.000

Rp.

56.176.576

Rp.

1.562.257.500

784

840

11 NOPEMBER

-

-

-

-

Rp.

130.416.000

Rp.

64.665.149

Rp.

1.565.786.500

795

759

12 DESEMBER

-

-

-

-

Rp.

125.859.000

Rp.

63.230.963

Rp.

1.418.798.500

1600

519

Rp.

571.814.000

Rp.

276.878.574

Rp.

6.957.580.500

4516

3477

JUMLAH



KHALILURRAHMAN


LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING, PRODEO, dan POSBAKUM TAHUN 2012 WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2012

SIDANG KELILING

No

BULAN

1

2

JUMLAH PERKARA YANG DISIDANGKAN

SERAPAN

3

4

PRODEO TEMPAT SIDANG KELILING

JUMLAH PERKARA MASUK

5

6

POSBAKUM

SERAPAN

JUMLAH ORANG YANG DILAYANI

SERAPAN

7

8

9

1

JANUARI

-

Rp.

-

-

43

Rp.

2.080.000

239

Rp.

12.600.000

2

FEBRUARI

-

Rp.

-

-

54

Rp.

3.744.000

110

Rp.

26.800.000

3

MARET

144

Rp.

-

Kuching, Malaysia

37

Rp.

3.328.000

602

Rp.

51.200.000

4

APRIL

-

Rp.

-

-

29

Rp.

3.744.000

670

Rp.

65.200.000

5

MEI

-

Rp.

-

-

36

Rp.

7.072.000

768

Rp.

64.900.000

6

JUNI

3

Rp.

17.250.000

Kepulauan Seribu

48

Rp.

5.408.000

731

Rp.

63.400.000

7

JULI

3

Rp.

8.450.000

Kepulauan Seribu

31

Rp.

16.556.000

585

Rp.

64.200.000

8

AGUSTUS

-

Rp.

-

-

22

Rp.

1.248.000

443

Rp.

60.000.000

9

SEPTEMBER

6

Rp.

8.450.000

Kepulauan Seribu

58

Rp.

16.140.000

916

Rp.

142.200.000

10 OKTOBER

-

Rp.

-

-

55

Rp.

22.796.000

838

Rp.

70.400.000

11 NOPEMBER

-

Rp.

-

-

46

Rp.

16.640.000

763

Rp.

60.600.000

12 DESEMBER

-

Rp.

-

-

48

Rp.

13.312.000

519

Rp.

59.300.000

156

Rp.

34.150.000

229

Rp.

70.136.000

3479

Rp.

392.500.000

JUMLAH



KHALILURRAHMAN


Tahun 2012

Izin Poligami 8000

Pencegahan Perkawinan 7248

7500

Pembatalan Perkawinan Cerai Talak

7000

Cerai Gugat

6500

Harta Bersama

6000

Pengasuhan/Pemlh Anak

5500

Nafkah Anak Oleh Ibu Pengesahan Anak

5000

Perwalian

4500

Asal Usul Anak

4000

Isbat Nikah

3500

Dispensasi Kawin

3117

Wali Adhal

3000

Penge. Penc. Perkawinan

2500

B. Ekonomi Syariah

2000

C. Kewarisan 1225

1500

D. Wasiat F. Wakaf

1000 500

435 29

2 18

46 53

1

3

96

2

46 30

0

1

4

H. Pengangkatan Anak 1

1

9

4

46

I.P3HP/Penetapan Ahli Waris J. Lain-lain

Tahun 2012

10225

Dikabulkan

8000 7500 7000

Dicabut

6500 6000 5500

Gugur

5000 4500 4000

Tidak Terima

3500 3000

Tolak

2500 2000 1500 1000

823

468

246

56

500 0

Tahun 2012

176

Coret

1904 (e)

Jakarta Pusat (a)

2223 (a)

Jakarta Utara (b)

1631(b) 3322 (d)

Jakarta Selatan ( c )

Jakarta Timur (d)

3337 (c) Jakarta Barat (e)

Tahun 2012

1785 (e)

Jakarta Pusat (a)

2122 (a)

Jakarta Utara (b)

1522 (b)

3350 (d)

3215 (c)

Jakarta Selatan ( c ) Jakarta Timur (d) Jakarta Barat (e)

Tahun 2012

Poligami tidak sehat

2280

2400

2234

Krisis Akhlak

2200

Cemburu 2000

Kawin Paksa 1800

1620

Ekonomi

1600

Tidak ada tanggung jawab

1400 1146

Kawin dibawah umur

1200

Kekejaman Jasmani

1000

Kekejaman Mental Penganiayaan

800 600 400 200

Dihukum

463

454

Cacat biologis 247

61

Gangguan pihak ketiga

95 2

9

0

2

0

Tahun 2012

5

Tidak ada keharmonisan

Sisa tahun lalu

180

Diterima

165

160

Izin Poligami


140

Cerai Talak

120

Cerai Gugat

100

Harta Bersama

72

80

Pengesahan Anak Pengusaan Anak

52

60

Hibah

40

Hadhanah

20 20

15 1

2

1

5

12 2

0 Tahun 2012

0

3

Kewarisan Lain-lain

19 (f)

38 (g)

Sisa akhir tahun lalu (a)

20 (a)

Diterima (b)

37 (e) Dicabut ( c )

165 (b) Dikuatkan (d)

90 (d) Dibatalkan (e) Tidak diterima (f) Sisa akhir tahun ini (g)

1 (c)

Tahun 2012

3322

3500

3350

3337

3215

Terima

3000

2500

2223

2122 1904

2000

1785 1631

1522

Putus

1500 936

899

1000 495 500

447

348

Sisa 0 Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Pengadilan Agama Jakarta Barat

Pengadilan Agama Jakarta Timur

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Tahun 2012

Pengadilan Agama Jakarta Utara

LAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA PERIODE JANUARI - DESEMBER 2012

No

1 1

Tgl. Terima Pengaduan

2 06/01/12

Tgl. Pemeriksaan

No. Register Pengaduan

Pelapor

3 01/PTA.JK/I/2012

Terlapor

4 Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA

Perihal

5 PA. Jakarta Selatan

6

Pelapor

Terkait

Terlapor

7

8

9

02/PTA.JK/I/2012

Abdul Muis & Partners

Tindak Lanjut

Ket

10

11

12

Sudah di putus

Permohonan Pembatalan putusan perkara No. 2113/Pdt.G/2010/PA.JS

2

Laporan

Menguatkan putusan PAJS

PA. Jakarta Selatan

Mohon perlindungan hukum

Selesai

PA. Jakarta Selatan

Permohonan Nafkah lahir

Masih kewenangan

Jl. Raya Pasar Minggu No. 23 Jakarta Selatan 12760 3

09/01/12

03/PTA.JK/I/2012

Ratna Wilis binti Ahmad St. Basa

4

12/01/12

04/PTA.JK/I/2012

Muchtar Tumin bin Tumin

PA tk. I PA. Jakarta Selatan

Penjelasan perkara nomor : 1991/

Selesai

Pdt.G/2010/PAJS 5

12/01/12

05/PTA.JK/I/2012

Doddy Djatmiko, S.H., M.M, Andi W. Kartoya, S.H., Hamzah, S.H Law Firm di Arthaloka Building

PA. Jakarta Pusat

Permohonan Penundaan Pelaksanaan

07/02/12

07/02/12

Selesai

Perkara Putusan PAJP No. 905/Pdt.G/ 2009/PAJP tanggal 15-02-2010

17th floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta 6

06/PTA.JK/II/2012

R. Rheza Pramaditya Soeryoputro

PA. Jakarta Pusat

Jl. Pela Raya No. 8 Kebayoran Baru

Adanya kejanggalan-kejanggalan dalam perkara Nomor 451/Pdt.G/2011/PAJP

Sudah ditindak lanjuti membatalkan putusan PAJP

Jakarta Selatan 7

09/03/12

07/PTA.JK/III/2012

Matt, Evert & Partners Law Office

PA. Jakarta Timur


Selesai

8

12/03/12

08/PTA.JK/III/2012

Abdul Muis & Partners

PA. Jakarta Selatan


Selesai

PutusanNo. 1694/Pdt.G/2010/PAJS 9

10

09/PTA.JK/IV/2012

04/04/12

10/PTA.JK/IV/2012

Wisnu

A. Mansur, S.H

Mulyono

Perilaku tidak sopan dalam mengirim

(security PA.JT)

relaas

PA. Jakarta Utara

Mohon diproses dugaan pelanggaran

12/06/12

Selesai

Selesai. Dijawab oleh

Jl. Bendungan Melayu No. 2

hukum yg dilakukan oleh KPAJU

Panitera MARI.

Permohonan pelaksanaan eksekusi

Selesai

Jakarta Utara 11

11/PTA.JK/IV/2012

DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H

PA. Jakarta Timur

harta gono gini atas putusan kasasi No. 92K/AG/2008 jo. 31/Pdt.G/2007/ PTA.JK jo. 1657/Pdt.G/2005/PAJT 12

13/04/12

12/PTA.JK/IV/2012

Prastopo, S.H., M.H & Djoko

PA. Jakarta Selatan

Permohonan salinan putusan perkara

Selesai. Salinan telah

no. 2561/Pdt.G/2010/PAJS

diserahkan.

Dugaan adanya pelanggaran pasal


Jl. Bendungan Melayu No. 2

berlapis oleh Ketua PAJU jo. Panitera/

Panitera MARI.

Jakarta Utara

Sekretaris, cs.

Sudirman, S.H; Trust Law Office 13

14

24/04/12

30/04/12

13/PTA.JK/IV/2012

14/PTA.JK/IV/2012

A. Mansur, S.H

Parasian Simbolon, SH.

PA. Jakarta Utara

PA. Jakarta Timur

Kantor Bantuan Hukum "Good

Dugaan adanya unsur kesengajaan dan

Selesai. Telah diberi-

manipulasi fakta

kan sanksi.

Permohonan sita marital dalam perkara

Selesai

Samaritan" 15

30/04/12

15/PTA.JK/IV/2012

Dr. Anita Kolopaking, S.H., M.H

(Tembusan)

Anita Kolopaking & Partners

PA. Jakarta Selatan

gatan/permohonan ikrar talak Reg. No. 0869/Pdt.G/2010/PAJS jo. 62/Pdt.G/ 2011/PTAJK jo. 123 K/AG/2012

16

01/05/12

16/PTA.JK/V/2012

Eddy Naibaho, S.H.,M.H dan Liston

PA. Jakarta Selatan

Silalahi, S.H; Kantor Law Firm Eddy 04/05/12

17/PTA.JK/V/2012

Lisdiarto bin Tjaslam

2011/PAJS PA. Jakarta Selatan

Mintodihardjo 18

23/05/12

18/PTA.JK/V/2012

Johnson Panjaitan & Partners

Selesai.

jelis Hakim perkara No. 1043/Pdt.G/

Naibaho, S.H., M.H 17

Pengaduan atas ketidak Objektifan Ma-

Peninjauan kembali putusan PAJS No

Selesai

440/Pdt.G/2011/PAJS PA. Jakarta Timur

Keberatan Penundaan Sidang

Selesai. Menerima alasan penundaan.

19

25/05/12

19/PTA.JK/V/2012

Law Office A. Mansur, S.H &

PA. Jakarta Utara

Associates 20

29/05/12

20/PTA.JK/V/2012

Mien Rochmiati binti M. Isman

PTA. Jakarta

Basari

Mohon proses dugaan pelanggaran


hukum yang dilakukan oleh KPA JU

Panitera MARI.

Permohonan penangguhan dalam putus-

Surat masuk, perkara

an banding perkara no 23/Pdt.G/2012/

sudah putus.

PTAJK 21

31/05/12

21/PTA.JK/V/2012

Daisy Djumadianty

PA. Jakarta Pusat

Pertanggung jawaban secara renteng

Selesai

terhadap para Penggugat 22

09/07/12

23/PTA.JK/VII/2012

Wahyu Haryadi bin Sukirno

PA. Jakarta Timur

Ketidak profesionalan dan kepatutan Majelis Hakim PAJT perkara No. 1976/

Selesai. Pelapor sudah paham.

Pdt.G/2011/PAJT 23

16/07/12

24/PTA.JK/VII/2012

Edy Sugiarto, S.H., M.H & Partners

Jurusita PAJS

24

19/07/12

25/PTA.JK/VII/2012

Haryadi Silalahi

PA. Jakarta Utara

Selesai

Perlakuan tidak adil dari majelis hakim perkara No. 882/Pdt.G/2010/PAJU

Selesai. Perkara sudah diputus, menguatkan putusan PAJU.

25

23/08/12

26/PTA.JK/VIII/2012

Taufik Ahmad Taudjidi

PA. Jakarta Selatan

Pengaduan atas perkara No. 2399/

Selesai

Pdt.G/2011/PAJS

26

10/09/12

27/PTA.JK/IX/2012

Azimar Nursu'ud, S.H & Rekan

PA. Jakarta Selatan

Adanya kejanggalan-kejanggalan dalam

Selesai

persidangan atas perkara no. 1766/ Pdt.G/2011/PAJS 27

08/08/12

28/PTA.JK/IX/2012

Adi Soecipto

PA. Jakarta Utara

Perbuatan yang tidak beretika baik

Selesai

dipublikasikan kedalam situs jejaring sosial 28

29

09/10/12

19/11/12

29/PTA.JK/X/2012

30/PTA.JK/XI/2012

MM & Rekan

DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H

PA. Jakarta Selatan

PA. Jakarta Timur

Advocates & Legal Consultans

Adanya 2 (dua) pokok perkara yang sa-

Sudah ada petunjuk

ma terdaftar di PAJS

dari Tuada MARI.

Permohonan terhadap eksekusi harta

Dalam proses

gono gini atas putusan MARI No. 92K/ AG/2008 jo. No. 31/Pdt.G/2007/PTAJK jo. No. 1657/Pdt.G/2005/PAJT

30

28/11/12

30/PTA.JK/XII/2012

Adnan Buyung Nasution & Partners

PA. Jakarta Pusat

Permohonan Pengawasan

Bgmn hasil musyawarah majelis dlm persidangan utk tindak lanjut berikutnya.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Jl. Radin Intan II No. 3, Duren Sawit, Jakarta Timur Telp , Faks

Recommend Documents