RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA NAMA MATA KULIAH HK Ketenagakerjaan VALIDASI Tanggal 9 Juli 2015

KODE Rumpun MK 134021 Dasar Ilmu Hukum Dosen Pengampu MK Dosen Pengajar Dr.Tanudjaja.,S.H.,M.H.,M.Kn

Capaian Pembelajaran (CP)

Bahan Kajian (BK)

BOBOT (sks) 3 (tiga) SKS

Dr.Tanudjaja.,S.H.,M.H.,M.Kn

Direvisi

Tahegga Primananda ALfath, SH., MH.

CP Program Studi Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum berdasakan prinsip kajian ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, atau kritik terhadap masalah hokum CP Mata Kuliah 1. Mampu menguasai konsep teoritis hukum ketenagakerjaan. 2. Mampu menguasai prosedur beracara di Pengadilan Hubungan Industrial. 3. Mampu menguasai prosedur perjanjian kerja serta perhitungan PHK dan upah lembur secara tepat dan benar. BK Program Studi Prosedur penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial, serta melalui konsiliasi,arbitrase,mediasi. BK Mata Kuliah 8. Perlindungan terhadap pekerja anak dan perempuan, 1. 2. 3. 4. 5.

Konsep dasar Hk ketenagakerjaan Pengujian diantara konsep Hk Ketenagakerjaan Sejarah terbentuknya Hk ketenagakerjaan di Indonesia Keterkaitan Hk ketenagakerjaan dengan Hk Perdata. Kedudukan pekerja dalam melakukan perjanjian kerja dengan majikan. 6. Prinsip hukum berlakunya perjanjian kerja. 7. Perbedaan serta materi dari PKWT dan PKWTT.

perhitungan upah lembur.

9. Kedudukan hukum outsaourcing (perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh).

10. Peraturan Perusahaan, PKB dan serikat pekerja. 11. Mogok kerja, PHK dan upaya instansi ketenagakerjaan 12. Jenis perselisihan, konsiliasi, arbitrase, mediasi serta Proses beracara persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial.

13. Proses beracara persidangan di proses kasasi 14. Proses eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Pustaka

SEMESTER 5 (lima) Ka PRODI

BUKU : 1. Burgerlijk Wetboek 2. HIR (Hkum Acara Perdata). 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.

5. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.. 6. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja Dan PTKA, 1999, Karya Puri Utomo, Jakarta.

7. Pelaksanaan,Peraturan&Perundang-Undangan Dibidang Ketenagakerjaan, 1996, Lembaga Informasi Dan Publikasi 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Media Pembelajaran

Indonesia, Jakarta. Hadi Setia Tunggal, 2010, Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Indonesia, Imam Soepomo, 1986, Hukum Perburuhan, Jakarta. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang serikat buruh. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta. Wirjono Projodikoro, Azaz-Azaz Hukum Perjanjian, Bandung Zainal Asikin dkk, 2002, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan,Jakarta

Djumadi,Hukum Perburuhan,Perjanjian Kerja, Jakarta. Koko Kosidin,Perjanjian Kerja, Perjanjian perburuhan dan Peraturan Perusahaan, Bandung. Fx.Djumialdji, Pemutusan Hubungan Kerja, Jakarta.

Teaching

Software : 1. E-Learning 2. PPT. Dr.Tanudjaja.,S.H.,M.H.,M.Kn

Hardware : PC & LCD Projector

Assessment Mata Kuliah Prasyarat

Tes Tulis,Tes Lisan, dan Presentasi. ----

Miggu Ke-

Capaian Pembelajaran

Bahan Kajian/ Pokok Bahasan

Strategi/Metode Pembelajaran

1

Konsep dasar Hk ketenagakerjaan

2

Pengujuan diantara konsep ceramah Hk Ketenagakerjaan Collaborative Learning

TM : 150 Menit TT : 150 Menit KM : 170 Menit TM : 150 Menit TT : 150 Menit KM : 170 Menit

Indikator Penilaian Mampu menjelaskan teori dan konsep dasar Hk Ketenagakerjaan Mampu menjelaskan pengujian beberapa konsep hk ketenagakerjaan Mampu menjelaskan sejarah terbentuknya Hk ketenagakerjaan di Indonesia Mampu membedakan model-model etika profesi hukum

ceramah Collaborative Learning

TM : 150 Menit TT : 150Menit KM : 170 Menit

Keterkaitan Hk Ketenagakerjaan dengan Hk perdata


TM : 150 Menit TT : 150 Menit KM : 170 Menit

5

Kedudukan pekerja dalam melakukan perjanjian kerja dengan majikan



Mampu membandingkan kedudukan pkerja dengan majikan dalam melakukan perjanjian kerja

6

Prinsip hukum berlakunya perjanjian kerja


7

Perbedaan serta materi dari PKWT dan PKWTT


TM : 150 Menit TT : 150 Menit KM : 170 Menit TM : 150 Menit TT : 150 Menit KM : 170 Menit

Mampu menjelaskan prinsip hukum berlakunya perjanjian kerja Mampu menjelaskan perbedaan serta materi dari PKWT dan PKWTT

3

4

Sejarah terbentuknya Hk ketenagakerjaan di 1. Mampu menguasai Indonesia


Waktu Pembelajaran

konsep teoritis hukum ketenagakerjaan.

Bobot Penilaian

Referensi

5%

Buku 14

5%

Buku 14

5%

Buku 14

5%

Buku 9,12,13

5%

Buku 15,16

5%

Buku 1,4

5%

Buku 4

15%

Buku 4,,6,7

Evaluasi Komprehensif CP 1 1. Mampu menghitung

8

2.Mampu menguasai prosedur beracara di Pengadilan Hubungan Industrial.

Perlindungan terhadap pekerja anak dan perempuan, perhitungan upah lembur

Case Study Small Group Discussion






Kedudukan Hk outsourcing

9

10

3.Mampu menguasai (perjanjian pemborongan prosedur perjanjian kerja atau penyedia jasa serta perhitungan PHK dan pekerja/buruh). upah lembur secara tepat Peraturan perusahaan, dan benar. PKB dan serikat pekerja

upah lembur serta perlindungan terhadap pekerja anak dan perempuan 1. Mampu menguasai prosedur perjanjian pemborongan atau penyedia jasa pekerja/buruh) 1. Mampu menguasai Peraturan Perusahaan, PKB dan Peran serikat

10%

10%

Buku 4,,8

Buku 4,11

pekerja

11

Mogok Kerja, PHK dan upaya instansi ketenagakerjaan



12

Jenis perselisihan, konsiliasi,arbitrase,medias i, serta proses beracara persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial



13

Proses beracara persidangan di proses kasasi





Proses eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

14

15

Evaluasi Komprehensif CP 2 dan 3

1. Mampu kenjelaskan mogok kerja, PHK dan upaya instansi ketenagakerjaan 2. Mampu menghitung besarnya pesangon PHK 1. Mampu menjelaskan jenis perselisihan,konsiliasi,ar bitrase,mediasi serta proses beracara persidangan di PHI 2. Mampu membuat gugatan untuk persidangan PHI 1. Mampu menjelaskan persidangan di proses kasasi 2. Mampu membuat permohonan kasasi 1. Mampu menjelaskan prosedur eksekusi 2. Mampu membuat permohonan eksekusi

10%

Buku 4,17,3

10%

Buku 4,5

5%

Buku 5

5%

Buku 5,2

RANCANGAN TUGAS TERSTRUKTUR (1) MATA KULIAH SEMESTER MINGGU KE

: Hk ketenagakerjaan : 5 (lima) :1–7

SKS TUGAS CP ke

: 3 (tiga) :1

1.

TUJUAN TUGAS : Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan, serta perbandingan antara Perjanjian Kerta Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

2.

RINCIAN TUGAS :

3.

a.

Menyebutkan asas hukum keterkaitan hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan

b.

Membandingkan hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan serta antara PKWT dan PKWTT.

c.

Menganalisis Kelebihan dan kelemahan dari PKWT dan PKWTT.

KRITERIA PENILAIAN : Orisinalitas Materi (20%) a. Sumber Literatur b. Kebaruan Literatur c. Kesesuaian literatur dengan materi tugas

Penguasaan Materi Kemampuan Menjawab (40) (40%) a. Ketepatan sumber hukum a. Ketepatan sumber hukum yang digunakan yang digunakan b. Ketepatan membandingkan b. Memampuan membangun kewenangan organisasi argumentasi hukum. profesi advokat dan notaris c. Ketepan jawaban atas c. Ketepatan analisis pertanyaan mengenai Kelebihan dan kelemahan dari masingmasing organisasi profesi hukum dalam penegakan etika profesi hukum

RANCANGAN TUGAS TERSTRUKTUR (2)

MATA KULIAH SEMESTER MINGGU KE 1.

: Hukum Ketenagakerjaan : 5 (lima) : 8 – 14

: 3 (tiga) :2

TUJUAN TUGAS : Mahasiswa mampu menghitung upah lembur, pesangon PHK, serta konsiliasi,mediasi, arbitrase

2.

SKS TUGAS CP ke

menjelaskan prosedur beracara di Pengadilan Hubungan Industrial,

RINCIAN TUGAS : a.

Menghitung upah lembur

b.

Menghitung besarnya pesangon pada PHK

c.

Menjelaskan prosedur konsiliasi, mediasi, arbitrase.

d.

Menjelaskan prosedur beracara di Pengadilan Hubungan Industrial.

e.

Menjelaskan prosedur eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

3.

KRITERIA PENILAIAN : Orisinalitas Materi (20%) a. Sumber Literatur b. Kebaruan Literatur c. Keseusian literatur dengan materi tugas

Penguasaan Materi (40) a. Ketepatan menjelaskan prosedur beracara di dewan kehormatan. b. Ketepatan menjelaskan perbenturan kewenangan peradilan umum dan dewan kehormatan. c. Ketepatan menjelaskan prosedur beracara prosedur eksekusi atas putusan dewan kehormatan yang telah berkekuatan hukum tetap. d. Ketepatan menjelaskan prosedur sanggahan atau upaya pengguhan eksekusi

Kemampuan Menjawab (40%) a. Ketepatan sumber hukum yang digunakan b. Memampuan membangun argumentasi hukum. c. Ketepan jawaban atas pertanyaan

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA

Recommend Documents