RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL, GREEN ECONOMY DAN RAN GRK
Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Internal DNPI Jakarta, 13 Mei 2011
1
KERANGKA PAPARAN I. PENDAHULUAN: Mengapa PI penting bagi Indonesia II. RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL III.RAN GRK à MOMENTUM YANG TIDAK BOLEH TERLEWATKAN 2
I. PENDAHULUAN PERUBAHAN IKLIM 1. Indonesia dan masyarakatnya terkena dampak. 2. Indonesia dan masyarakatnya berperan besar dalam melakukan: a. Mitigasi – pencegahan; dan sekaligus b. Adaptasi – penyesuaian atas perubahan iklim. 3. Indonesia: a. Menyadari dan bertanggungjawab untuk membantu masyarakatnya merespon terhadap perubahan iklim serta b. Berkomitmen terhadap partisipasi masyarakat global untuk respon terhadap perubahan iklim. 3
Mengapa penting? 1. Indonesia sadar pentingnya pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. 2. Indonesia sadar bahwa masyarakat dunia bersama-sama secara internasional memiliki peran yang sangat besar untuk mewujudkan hal tersebut. 3. Indonesia ingin secara aktif dan sukarela berkontribusi dalam penurunan emisi GRK. 4. Langkah Indonesia diharapkan akan menjadi pendorong bagi negara maju untuk juga menurunkan emisinya. 4
Mengapa menurut Indonesia Penting? 1. Di dalam UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20052025, Indonesia memiliki visi “Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari”. 2. Tantangan terbesar dalam mewujudkan hal itu adalah: adanya perubahan iklim dan pemanasan global.
5
II. RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
I. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025 II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014LIM
6
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG UU No. 17/2007
7
VISI PEMBANGUNAN INDONESIA 2005-2025 INDONESIA MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR MANDIRI : mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajad dengan bangsa lain yang sudah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri MAJU: (i) sosial: bangsa dengan SDM yang memiliki pribadian bangsa, berakhlak mulia dan berpendidikan tinggi; (ii) ekonomi: tingginya tingkat pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian à mampu maju dan makmur; perekonomiannya stabil à memapu meredam gejolak dari dalam maupun luar (iii) sistem kelembagaan politik dan hukum yang melandasai kehidupan politik dan sosial secara mantap ADIL: semua rakyat mendapat kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan layanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. MAKMUR: bangsa yang terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberi makna dan arti penting bagi bangsa lain di dunia. 8
8 MISI PEMBANGUNAN 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasar falsafah Pancasila 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu 5. Mewujudkan permerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional 9
VISI
MISI
“Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari” 1. Mempertajam inventarisasi emisi CO2 dan target pengurangan emisi akan disesuaikan tahun 2015. 2. Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk antisipasi dampak dan mencapai tujuan dari climate-proofing national policies and regulations pada 2020 3. Menjadikan RAN-GRK sebagai panduan untuk penurunan emisi GRK, baik yang BAU maupun yang dengan kerjasama internasional. 4. Mewujudkan keberhasilan implementasi mitigasi dan adaptasi untuk mencapai tujuan pembangunan 2025. 5. Mengurangi resiko nyata atas dampak negatif PI terhadap pembangunan tahun 2030 dengan melakukan: (i) awareness; (ii) penguatan kapasitas masyarakat lokal; (iii) peningkatan manajemen pengetahuan; (iv) pemanfaatan teknologi yang adaptif. 6. Memastikan semua sektor menyumbangkan emisi GRK akan mengadopsi strategi pembangunan rendah emisi karbon dan menerapkannya dengan cara-cara sesuai pembangunan berkelanjutan. 10
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH RPJMN 2010-2014 1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
2
Pendidikan
10
3
Kesehatan
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
RKP 2010 PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • Inpres 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional • Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
11
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13
Bidang Perekonomian
14
Bidang Kesejahteraan Rakyat
RKP 2011
RKP 2012
RKP 2013
RKP 2014
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH
“PERLUASAN DAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT “
DITENTUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RKP 2013
DITENTUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RKP 2014
INISIATIF BARU 2012
Buku I: I: Prioritas Nasional (PN9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana) Buku II: II: Prioritas Bidang Buku III : Prioritas Wilayah 11
PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Sasaran:
Kriteria
Indikator
• Teradopsinya secara integral pertimbangan ekonomi, sosial, lingkungan, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dan daerah; • Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup dalam 5 tahun ke depan; dan • Disepakati, disusun, dan digunakannya indeks kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu alat untuk mengukur pembangunan yang berkelanjutan.
• Merupakan upaya integral dalam kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan; • tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi) yang signifikan karena berasaskan koordinasi dan sinergi; • Mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan; • Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya; dan • Pengarusutamaan dilakukan di semua sektor dan wilayah/daerah, diprioritaskan pada kegiatan strategis pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keadilan dan keberlanjutan sosial.
• Tingkat pelestarian daya dukung lahan dan air dalam kegiatan pembangunannya à indeks kualitas lingkungan hidup • Tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat. • Tingkat pemanfaatan sumberdaya untuk pembangunan
12
LINTAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM GLOBAL KEGIATAN ADAPTASI
• Bidang Sosbud & Kehidupan Beragama: Pengendalian penyakit • Bidang Ekonomi Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan
• Bidang Sarana & Prasarana
Isu Pembangunan :
Pengelolaan air baku, konservasi bangunan penampung air, pengelolaan irigasi, rawa dan air tanah,pengendalian banjir, pengamanan pantai, dll
• Bidang Wilayah & Tata Ruang
• Sebagai negara kepulauan Indonesia sangat rentan thd dampak perubahan iklim global yang dapat mempengaruhi hasil-hasil pembangunan • Pola pembangunan yang belum rendah emisi
Kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana
• Bidang SDA dan LH Konservasi ekosistem pesisir dan laut,penelitian SD lahan pertanian, pengembangan IPTEK kewilayahan,penataan ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil,dll
KEGIATAN MITIGASI
• Bidang Ekonomi Koordinasi penyediaan dan pengembangan energi alternatif, pengembangan bahan bakar nabati, pengembangan desa mandiri energi
• Bidang Sarana & Prasarana pengembangan infrastruktur sanitasi dan persampahan, pengembangan sistem transportasi perkotaan
• Masih rendahnya kesadaran Masyarakat serta kapasitas sdm dan institusi pengelola dampak bencana alam dan perubahan iklim.
• Bidang Wilayah & Tata Ruang Pengembangan SDA tepat guna, pengembangan dan penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi, dll
• Bidang SDA dan LH Pengendalian pencemaran, pengendalian atmosfir dan dampak perubahan iklim, konservasi, rehabilitasi pengendalian kebakaran serta, reklamasi hutan di DAS prioritas, KPH, pengembangan usaha hulu dan hilir minyak bumi dan gas bumi, energi baru terbarukan dan konservasi energi, dll
KEGIATAN PENDUKUNG
• Bidang IPTEK • Bidang SDA dan LH: sistem peringatan dini iklim dan cuaca
13 13
13
LINTAS BIDANG PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN Isu pembangunan : 1.
2.
3. 4.
5.
Minimnya infrastruktur pendukung baik itu transportasi antar pulau maupun prasarana dasar Masih adanya kesenjangan antar pulau besar dengan pulau Kecil maupun antara wilayah barat dan tiimur Belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga. Masih lemahnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan Wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang, terutama di pulau kecil perbatasan Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak sehingga berkurangnya lasma nutfah dan meluasnya abrasi pantai Masih blm optimalnya pemanfaatan sd. Kelautan dibandingkan potensinya, dst
BIDANG SOSBUD& KEHIDUPAN BERAGAMA •Fasilitasi Pengembangan destinasi pariwisata unggulan berbasis bahari, budaya, dan alam BIDANG SARANA DAN PRASARANA •Pembangunan Sarana dan Prasaranan Permukiman di Pulau Kecil/Terpencil •Pengadaan kapal penyeberangan perintis •Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/ •Improvement of Indonesia Aids to Navigation •dst BIDANG HANKAM •Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pos-Pos Pertahanan • dan Keamanan di Wilayah Perbatasan Laut dan Darat •Operasi Bersama Keamanan Laut •Perkuatan Sistem Monitoring dan Surveillances Kelautan •dst BIDANG SDA dan LH •Peningkatan Operasional Pengawasan Perikanan •Penyelenggaraan Riset, Eksplorasi dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan, dst •Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis •Pendayagunaan Laut, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pulau-Pulau Terdepan , dst 14
Prioritas Nasional RPJM 2010 - 2014 BAPPENAS
11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 20092014
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana (*)
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Prioritas Lainnya
13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat 15
III. RAN GRK à MOMENTUM YANG TIDAK BOLEH TERLEWATKAN
16
17
RAN GRK: BAPPENAS
1. Komitmen Indonesia untuk menurunkan pemanasan global 2. Instrumen untuk ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan
Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020
26% Upaya sendiri
26+15=41% Upaya Sendiri dan Dukungan internasional
KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT
RAN GRK
KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT
Note: Rapat Menko Perekonomian 29 Des 2009 Bappenas ditugaskan sbg koordinator penyusunan RAN -GRK
17
II. RAN GRK: Apa yang harus dilakukan? 1. Menentukan tingkat emisi GRK Nasional tahun 2020 di masingmasing bidang
Sektor
Target Penurunan (Gton CO2e)
26%
41%
0,672
1,039
0,008
0,011
Energi dan Transportasi
0,036
0,056
Industri
0,001
0,005
Limbah
0,048
0,078
Total
0,767
1,189
Kehutanan dan Lahan Gambut Pertanian
18
Menentukan GRK Nasional 2. Menentukantingkat programemisi sektoral dan anggarantahun untuk mencapai2020 sasaran (BAU atau dengan diskenario masing-masing bidangkerjasama) Sektor
Kehutanan dan Lahan Gambut
Rencana Aksi
• • • • •
Pengendalian kebakaran hutan Rehabilitasi hutan dan lahan HTI, HR Pemberantasan illegal logging Pencegahan deforestasi Pemberdayaan masyarakat
Pengelolaan sistem jaringan dan tata air
K/L pelaksana
• Kementrian Kehutanan • Kementian Lingkungan Hidup • Kementrian Pekerjaan Umum • Kementrian Pertanian 19
2. Menentukan program sektoral dan anggaran untuk mencapai sasaran skenario (BAU atau dengan kerjasama) Sektor Pertanian
Energi dan Transportasi
Rencana Aksi
K/L pelaksana
• Introduksi varietas padi rendah emisi, • Efisiensi irigasi • Penggunaan pupuk organik
• Kementan • KLH • Kemen PU
• Penggunaan biofuel, mesin dengan standar efisiensi BBM lebih tinggi • Memperbaiki TDM, kualitas transportasi umum dan jalan • Demand side management • Efisiensi energi dan pengembangan renewable energy
• • • •
Kemenhub Kemen. ESDM KLH Kemen PU
20
2. Menentukan program sektoral dan anggaran untuk mencapai sasaran skenario (BAU atau dengan kerjasama) Sektor Industri
Limbah
Rencana Aksi • Efisiensi energi • Penggunaan renewable energy • dll • Pembangunan TPA • Pengelolaan sampah dengan 3R • Pengolahan air limbah terpadu di perkotaan.
K/L pelaksana • Kemenperin • KLH
• Kemen PU • KLH 21
RAN GRK à MENUJU EKONOMI RENDAH KARBON à GREEN ECONOMY à PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
RAN GRK MITIGASI
KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT
ADAPTASI
REDD+
PERTANIAN
Sustainable agriculture
ENERGI (LISTRIK DAN TRANSPORTASI)
REFF Burn
INDUSTRI LIMBAH
Green industry ……….. 22
KOORDINASI DAN SINERGI 1. a. b. c.
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS: Mainstreaming isu pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim ke dalam Rencana Pembangunan Nasional. Menyusun rancangan berkaitan dengan PI dan pembangunan berkelanjutan à koordinasi dengan stakeholders dan daerah à menyerahkan ke lembaga berwenang untuk direncanakan pelaksanaannya. Koordinasi dengan daerah (Bappeda) dalam hal serupa di atas.
2. a. b.
DNPI: Perumusan kebijakan à Advise dan koordinasi Focal point for international communication à means for internalization of international commitments and contribution into the nation, agar: i. Komitmen à realisasi. Link with K/L yang memegang mandat pada masingmasing bidang pembangunan. ii. Pelaporan – pertanggungjawaban sebagai bagian dari masyarakat global à komitmen à kontribusi global.
3.
K/L DAN DAERAH: Penanggung jawab pelaksanaan di bidang dan wilayah masing-masing. 23
TERIMA KASIH
24
