RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN GIGIDANMULUT TAHUN 2015 - 2019 DEWASA
LANSIA
UKGS SMP/A & Remaja
UKGS tingkat dasar
Pelayanan gigi di PAUD/ Posyandu Pelayanan gigi bagi batita
Pemeriksaan kehamilan
Pelayanan gigi bagi bayi
KATA PENGANTAR Pembangunan
kesehatan
diarahkan
untuk
meningkatkan akses dan mutu masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Data menunjukan masih tingginya angka kesakitan gigi dan mulut di masyarakat, disisi lain adanya kesenjangan status kesehatan antar sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar wilayah di Indonesia.
Oleh karena itu perlu disusun program
yang jelas dan dapat diimplementasikan melalui koordinasi yang terarah dan terpadu antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut tahun 2015 – 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Jalan Pelayanan kesehatan Gigi 2015 – 2030, merupakan panduan yang disusun untuk memberikan arahan
yang
jelas,
sistematis
dan
terpadu
bagi
segenap
pemangku kebijakan di pusat dan daerah untuk langkah aksi pelayanan kesehatan gigi dan mulut Akhir
kata
kami
mengucapkan
terimakasih
semua pihak yang telah berkontribusi memberikan
untuk
saran dan
masukan. Jakarta,
April 2016
Penyusun 1
PENYUSUN dr. Gita Maya Koemara Sakti, MPH drg. Kartini Rustandi, M.Kes dr. Novana Perdana Putri drg. Saraswati, MPH drg. Dewi Kartini Sari, M.Kes dr. Laode M.Hajar Dony dr. Upik Rukmini, MKM drg. Renta Yulfa Zaini;
KONTRIBUTOR Dr. drg. R. Dharmawan Setijanto, M.Kes; dr. KM Taufik, M.Kes; Prof. drg. Armasastra Bahar, PhD; Dr.dr. Adang Bachtiar, MPH, DSc; Prof. Dr. H. Eky S.Soeria S., drg. Sp.Ort (K); Epi Nopiah S.Pd., M.AP; drg. Farichah Hanum, M.Kes; Dr. drg. Sri Susilawati, M.Kes; Prof. Dr. drg. Suhardjo, Sitam, MS, SpRKG (K); drg. Haslinda, M.Kes; Dr. drg. Laksmi Dwiati, MM, MHA; drg. Nyiayu H.A. Sonia, M.Kes; Dr. Corputty Johan E.M. drg, SpBM; Suroto, AMTG Spd. M.Kes; C Sri Astari; drg. Luh Ike Kristiani, SpKG; dr. Yeni Hasrita Ekasari; dr. Maria Siska Mudina; Gusti bagus Kertayasa, SKM. MARS; drg. Astiti Handayani, GDFO; drg. Naniek Isnaini, M.Kes; dr. Bertha Pasaribu, MARS; drg. RR. Nurindah, M.Kes; drg. Idawatylina, M.Kes; drg. Bulan Rachmadi, M.Kes; Meily Arovi Qulsum, SKM; drg. Yan Yan Susilawati; drg. Inna Hertyasanti; drg. Rima Kuraisina; Yeni Arsika Wati, SKM; Susanti Djalilu, SKM; drg. Diah Handaryati; drg. Indra R. Dharmawan; Sri Sumariyah; Emma Ningrum, SH; Berlin Silalahi, SE
2
DAFTAR ISI SK MENTERI KESEHATAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG
B.
TUJUAN
C.
DASAR HUKUM
D.
SASARAN
E.
RUANG LINGKUP
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT A.
KONDISI SAAT INI
B.
PERMASALAHAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
BAB III ANALISA SITUASI DAN PETA JALAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT A.
ANALISA SITUASI (SWOT)
B.
ANALISA POSISI BERSAING
3
C.
PETA JALAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
BAB IV KEBIJAKAN, STRATEGI DAN SASARAN RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT A.
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
B.
STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
C.
SASARAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
BAB V RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 2015-2020 BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT BAB VII PENUTUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
4
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL GAMBAR 1.
GAMBARAN DMF-T DI INDONESIA
2.
GAMBARAN PREVALENSI KARIES DI INDONESIA
3.
DATA PUSKESMAS DENGAN DOKTER GIGI DAN TERAPIS GIGI DAN MULUT
4.
DATA TENAGA DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT
5.
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DI PUSKESMAS
6.
PETA JALAN INDONESIA BEBAS KARIES 2030
7.
RAN PELAYANAN MULUT 2015-2019
KESEHATAN
GIGI
DAN
TABEL 1.
FORMULASI STRATEGI SWOT
2.
ALUR PEMIKIRAN RAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
PELAYANAN
5
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan bagian Pembangunan
Nasional.
Perencanaan
integral
pembangunan
nasional dituangkan dalam Undang-Undang R.I. Nomor 17 tahun 2007 dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, yang dilaksanakan secara bertahap. Tahun 2015 – 2019
kita memasuki Rencana Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke 3, RPJMN 2015-2019 bidang kesehatan dituangkan Kementerian Kesehatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 dengan Visi
“Masyarakat Sehat yang Mandiri
dan Berkeadilan “ Arah kebijakan
dan strategi Kementerian Kesehatan
Tahun 2015 – 2019 antara lain : 1. Penguatan pelayanan kesehatan primer (Primary Health Care).
6
2. Penerapan
pelayanan
berkelanjutan
kesehatan
mengikuti
dengan
siklus
pendekatan
hidup
manusia
(continuum of care). 3. Intervensi berbasis risiko kesehatan (health risk). Undang Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 93 ayat 1 menyatakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan penyakit
gigi, gigi,
pencegahan dan
penyakit
pemulihan
gigi,
kesehatan
pengobatan gigi
oleh
pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat yang dilakukan
secara
terpadu,
terintegrasi
dan
(RISKESDAS)
2013
berkesinambungan. Hasil
Riset
Kesehatan
Dasar
diperoleh hasil prevalensi karies penduduk di Indonesia sebesar 72,6%, penduduk bermasalah gigi dan mulut yang menerima perawatan dan pengobatan sebesar 31,1% serta kecenderungan indeks DMF-T 4,5.
Data Riskesdas 2013
menunjukkan pula DMF-T pada anak usia 12 tahun sebesar 1,38, sedangkan WHO mengharapkan Global Goals for Oral Health 2020, target Decay, Missing, Filled–Teeth (DMF-T) pada anak usia 12 tahun < 1.
Data di atas menunjukan
masih tingginya masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam Upaya menurunkan angka kesakitan kesehatan gigi dan mulut. 7
Pertimbangan risiko dan dampak kesehatan gigi dan mulut menjadi perhatian pemerintah sehingga dibuat peta jalan (roadmap) pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk jangka panjang (2015-2030) yang akan diterjemahkan dalam rencana aksi yang menjadi prioritas nasional setiap lima tahun ke depan. Peta jalan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut disusun untuk menjadi acuan bagi pemangku kepentingan/stake holder dalam perencanaan maupun pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, sehingga dapat mendukung terwujudnya Indonesia Sehat Bebas Karies 2030. Peta
jalan
Pelayanan
Kesehatan
Gigi
dan
Mulut
diterjemahkan dalam bentuk RAN 2015 – 2019 sebagai rencana aksi yang bersifat terintegrasi, konkrit, terukur dan dapat diimplementasikan.
B. Tujuan Tujuan Umum Rencana aksi nasional pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2015 – 2019 untuk memperkuat pelayanan kesehatan gigi dan mulut guna mendukung tercapainya Indonesia Sehat Bebas Karies 2030. Tujuan Khusus 1. Tersedianya
acuan
untuk
mengembangkan
dan
melaksanakan berbagai kegiatan untuk mempercepat pencapaian target pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 8
2. Tersedianya
bahan
advokasi
untuk
memperoleh
dukungan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dalam perencanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 3. Terjadinya
sinergi
dilaksanakan
oleh
atas
kegiatan
berbagai
–
kegiatan
pemangku
yang
kepentingan
dalam memperkuat pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
C. Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI No 24 tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional; 2. Undang-Undang RI No 29 tahun 2004
tentang Praktik
kedokteran; 3. Undang-Undang RI No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 4. Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang -Undang No 36
tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan; 6. Peraturan Pemerintah
No 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah
Daerah
Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Presiden No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 8. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional; 9. Peraturan
Presiden
No 111 Tahun 2013
perubahan Peraturan Presiden
tentang
No 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan Nasional; 9
10. Keputusan
Menteri
Kesehatan
No
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014; 11. Peraturan
Menteri
Kesehatan
1144/Menkes/Per/VII/2010
tentang
Nomor
Organisasi
dan
Tatalaksana Kementerian Kesehatan; 12. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
71/Menkes/Per/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan No 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 14. Peraturan Menteri Kesehatan No 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional;
D. Sasaran Rencana aksi nasional pelayanan kesehatan gigi dan mulut ini diharapkan menjadi acuan dalam mendukung dan mengembangkan
pelayanan
kesehatan
gigi
dan
mulut
menuju Indonesia Sehat Bebas Karies 2030 oleh : 1. Kementerian Kesehatan 2. Lintas Sektor terkait 3. Dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota 4. Fasilitas pelayanan kesehatan primer dan sekunder 5. Dunia pendidikan 6. NGO, Swasta dan Masyarakat Madani 7. Pemangku kepentingan/Stake holders yang terkait dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut
10
E. Ruang Lingkup Ruang lingkup rencana aksi nasional pelayanan kesehatan gigi dan mulut ini adalah sebagai berikut : 1. Kondisi dan permasalahan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 2. Analisa situasi dan peta jalan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 3. Kebijakan, sasaran dan tahapan pelaksanaan rencana aksi nasional pelayanan kesehatan gigi dan mulut 4. Rencana aksi nasional pelayanan kesehatan gigi dan mulut 5. Peran
pemerintah
dalam
monitoring
dan
evaluasi
pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
BAB II 11
KONDISI DAN PERMASALAHAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT A. KONDISI SAAT INI 1. Status Kesehatan Gigi dan Mulut Berdasarkan hasil Riskesdas 2013 prevalensi karies di Indonesia sebesar 76,2% dan DMF-T 4,5 Gambar 1 Gambaran DMF-T di Indonesia (Riskesdas 2013)
0.8 – 1,1 (sangat rendah) 2 – 2,6 (rendah)
2,7 – 4,4 (sedang) > 4,5 (tinggi)
Berdasarkan gambar 1 diatas kondisi DMF-T Indonesia masih tinggi, terlihat dari sebagian besar provinsi untuk indeks DMF-T masih berada dalam kondisi tinggi (merah) dan sedang (kuning).
Lima provinsi dengan DMF-T
tertinggi adalah sebagai berikut : Bangka Belitung (8,5), 12
Kalimatan Selatan (7,2), Kalimantan Barat (6,2), Sulawesi Selatan (6,6) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (5,9). Gambar 2 Gambaran Prevalensi Karies di Indonesia (Riskesdas 2013)
Berdasarkan gambar 2 diatas tampak prevalensi di Indonesia masih tinggi yaitu 72,6% jauh diatas target yang akan dicapaui tahun 2020 54,6%. Lima provinsi dengan prevalensi karies tertinggi adalah : Bangka Belitung (88,1), Kalimantan Selatan (86,9), Sulawesi Selatan (83,3), Kalimantan Barat 81,7) dan Sulawesi Barat (81,6).
13
2. Tenaga Kesehatan Gigi dan Mulut Gambar 3
Berdasarkan data diatas terlihat dari 9669 Puskesmas hanya 59% Puskesmas yang memiliki dokter gigi dan 63% hanya Puskesmas memiliki tenaga terapis gigi dan mulut. Provinsi dengan sebaran dokter gigi dan terapis gigi dan mulut terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
14
Gambar 4 DATA TENAGA DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT (BPPSDMK,2013)
Jumlah tenaga dokter gigi spesialis di rumah sakit sangat terbatas dari gambar 4 diatas rumah sakit di Pulau Jawa sebagian besar sudah ada dokter gigi spesialisnya, 3 provinsi dengan dokter gigi spesialis terbanyak adalah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur.
15
3. Program Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Gambar 5 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas (Rifaskes,2011)
Berdasarkan data Risfaskes 2011 dari 8981 Puskesmas hanya 4,8% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut UKP maupun UKM dengan baik. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas sampai saat ini lebih banyak mengarah pada kegiatan UKP.
16
B. PERMASALAHAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT Permasalahan
Pelayanan
Kesehatan
Gigi
dan
Mulut
dikelompokkan menjadi 4 (empat) aspek, yaitu : 1. Kebijakan Kesehatan gigi dan mulut masih belum cukup mendapat perhatian dari masyarakat, karena masyarakat belum memahami pentingnya kesehatan gigi dan mulut untuk mendukung fungsi pengunyahan, bicara dan estetik serta sangat besar pengaruhnya pada life cycle. Hal ini berakibat kesehatan gigi dan mulut tidak menjadi prioritas bagi sebagian besar masyarakat.
Untuk itu
pemerintah perlu menyusun kebijakan dan program kesehatan gigi dan mulut yang terintegrasi mengingat dampak penyakit gigi dan mulut pada kesehatan umum. 2. Tenaga Kesehatan Gigi dan Mulut Jumlah tenaga kesehatan gigi dan mulut dirasakan masih kurang, karena penyebaran tenaga yang ada belum merata. Sakit
belum
Masih banyak Puskesmas dan Rumah memiliki
tenaga
kesehatan
gigi
dan
mulutnya sesuai dengan standar yang berlaku. 3. Sarana, Prasarana dan Pembiayaan Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan gigi masih terbatas, baik pengadaan yang sumber dana APBN maupun
APBD.
Hal
ini
terbukti
masih
banyak
Puskesmas dan Rumah Sakit belum memiliki alat kesehatan gigi dan mulut yang memadai.
Kondisi ini 17
dipengaruhi pula harga alat dan bahan kesehatan gigi yang mahal, serta perencanaan pengajuan pengadaan alat kesehatan gigi yang masih kurang. Pola pembiayaan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit masih sangat kurang, terutama pembiayan UKM. 4. Kerjasama dari para pemangku kepentingan terkait. Perlunya
peningkatan
peran
serta
pemangku
kepentingan yang terkait dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
18
BAB III ANALISA SITUASI DAN PETA JALAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT A. Analisa Situasi (SWOT) Dalam menyusun rencana aksi pelayanan kesehatan gigi dan mulut perlu di analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dengan
menggunakan
analisis
SWOT
(Strength,
Weakness, Oppurtinties, Threats) akan terindentifikasi faktor kekuatan dan kelemahan relatif terhadap pencapaian tujuan. 1. Identifikasi Faktor Internal :
a. Strength/Kekuatan 1)
Tersedianya beberapa kebijakan sebagai pendukung pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
2)
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut di tingkat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
3)
Tersedianya tenaga kesehatan gigi dan mulut yang dihasilkan oleh institusi pendidikan.
4)
Telah berjalannya upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat.
19
b. Weakness/Kelemahan 1)
Belum
seluruh
fasilitas
pelayanan
kesehatan
mempunyai sumber daya pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 2)
Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan gigi mempunyai sarana, prasarana dan alat yang sesuai standar.
3)
Upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut kuratif lebih besar dari promotif dan preventif.
4)
Masih
lemahnya
monitoring,
evaluasi
dan
pembinaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 5)
Sistem
informasi,
pencatatan,
dan
pelaporan
tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut belum optimal,
baik
di
tingkat
kab/kota,
provinsi,
maupun nasional. 2. Identifikasi Faktor eksternal a. Opportunity/Peluang 1)
Adanya
desentralisasi/otonomi
daerah
yang
memberikan kesempatan kepada setiap wilayah kabupaten/kota dalam mengembangkan program program
pembangunan
kesehatan
termasuk
kesehatan gigi dan mulut berdasarkan oral health need assesment. 2)
Adanya dukungan WHO untuk program kesehatan gigi dan mulut
3)
Adanya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 20
4)
Adanya
kebijakan
pelayanan
kesehatan
gigi
merupakan salah satu pelayanan yang dijamin dalam JKN Kesehatan 5)
Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut
b. Threath/ancaman 1)
Perilaku
dan
kesadaran
masyarakat
dalam
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya kesehatan gigi dan mulut dengan status sosial ekonomi menengah kebawah masih rendah. 2)
Pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat.
3)
Kemampuan ekonomi masyarakat.
B. ANALISIS POSISI BERSAING Setelah
mengetahui
situasi/kondisi
yang
dihadapi
Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, selanjutnya
dilakukan
Analisis
Posisi
Bersaing
untuk
mengetahui posisi Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi
dan
Mulut
kewenangannya.
dalam Analisis
melaksanakan posisi
bersaing
tugas
dan
terhadap
Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagai berikut:
21
Analisis Posisi Bersaing NO
STRENGTH (KEKUATAN)
BOBOT
NILAI
JUMLAH
1.
Tersedianya beberapa kebijakan sebagai pendukung pelayanan kesehatan gigi dan mulut
3
20%
0,6
2.
Tersedianya pelayanan kesehatan gigi dan mulut ditingkat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3
40%
1,2
3.
Tersedianya tenaga kesehatan gigi dan mulut yang dihasilkan oleh institusi pendidikan
4
30%
1,2
4.
Telah berjalannya UKP dan UKM pelayanan kesehatan gigi dan mulut
2
10%
0,2
100%
3,2
Jumlah
Analisis Posisi Bersaing NO
WEAKNESS (KELEMAHAN)
BOBOT
NILAI
JUMLAH
1.
Belum seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai sumber daya pelayanan kesehatan gigi dan mulut
-1
15%
-0,15
2.
Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan gigi mempunyai sarana, prasarana dan alat yang sesuai standar
-3
25%
-0,75
3.
Upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut kuratif lebih besar dari promotif dan preventif
-4
30%
-1,2
4.
Masih lemahnya monitoring, evaluasi dan pembinaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
-2
15%
-0,3
22
5.
Sistem informasi, pencatatan, dan pelaporan tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut belum optimal, baik di tingkat kab/kota, provinsi, maupun nasional
-2
Jumlah
15%
-0,3
100%
-2,7
Analisis Posisi Bersaing NO 1.
2. 3.
4.
5.
OPORTUNITY (PELUANG)
BOBOT
NILAI
JUMLAH
Adanya desentralisasi/otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada setiap wilayah kabupaten/kota dalam mengembangkan program program pembangunan kesehatan termasuk kesehatan gigi dan mulut berdasarkan oral health need assesment Adanya dukungan WHO untuk program kesehatan gigi dan mulut
4
20%
0,8
2
10%
0,2
Adanya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan gigi dan mulut Adanya kebijakan pelayanan kesehatan gigi merupakan salah satu pelayanan yang dijamin dalam JKN Kesehatan
3
30%
0,9
4
30%
1,2
Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut
1
10%
0,1
100%
3,2
Jumlah
23
Analisis Posisi Bersaing NO
THREATH (ANCAMAN)
BOBOT
NILAI
JUMLAH
1.
Perilaku dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya kesehatan gigi dan mulut dengan status sosial ekonomi menengah kebawah masih rendah
-4
50%
-2
2.
Pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat
-2
30%
-0,6
3.
Kemampuan ekonomi masyarakat
-1
20%
-0,2
100%
-2,8
Jumlah
Penetapan Kuadran
24
Dari penetapan kuadran di atas, Kesehatan Gigi dan Mulut berada di kuadran I yang mengindikasikan mempunyai posisi bersaing dengan situasi yang sangat baik karena ada kekuatan yang dimanfaatkan untuk meraih peluang yang menguntungkan
untuk
itu
dikembangkan
strategi
pengembangan (agresif).
25
Tabel 1 Formulasi Strategi SWOT Factor internal
STRENGTH
WEAKNESS
Fakt eksternal 1.
Tersedianya beberapa kebijakan sbg pendukung yankesgilut 2. Tersedianya saryankes gilut di tingkat yankes dasar dan rujukan 3. Tersedianya nakes gilut yang dihasilkan oleh institusi pendidikan 4. Telah berjalannya upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat
OPPORTUNITIES 1. 2. 3.
4.
Adanya desentralisasi /otonomi daerah Adanya dukungan WHO untuk program kes gilut Adanya kebutuhan masyarakat akan kesehatan gigi untuk estetika dan fungsi kunyah Adanya kebijakan pelayanan kesehatan gigi pelayanan yang dijamin dalam JKN Kesehatan THREATS
1)
2) 3)
Perilaku dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan PHBS khususnya kesehatan gigi dan mulut dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah masih rendah. Pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Kemampuan ekonomi masyarakat.
Strategi SO Meningkatkan serta kesehatan
peran pelayanan
gigi
2.
3.
4.
Kurangnya pendanaan dlm yankesgilut Belum seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai sumber daya yankes gilut Masih lemahnya Monitoring, evalauasi dan pembinaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut Sistem informasi, pencatatan, dan pelaporan yankesgilut belum optimal, baik di tingkat Kab/Kota, Provinsi ,maupun Nasional Strategi WO
stakeholders
terkait
1.
dan
mulut
Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut guna mendukung program pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Strategi ST
Strategi WT
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Meningkatkan upaya promotif dan preventif pelayanan kesehatan gigi dan mulut
26
C. Peta Jalan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Peta
Jalan
Pelayanan
Kesehatan
Gigi
dan
Mulut
merupakan rencana besar/Grand design Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut 2015 - 2030 yang disusun dalam rangka mencapai Indonesia Sehat Bebas Karies 2030.
Peta jalan
tersebut akan dicapai melalui pentahapan setiap 5 tahun yang diharapkan menjadi satu rangkaian yang berkesimabungan. Gambar 6 Peta Jalan Keberhasilan Upaya Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
27
Dasar pemikiran pencapaian Indonesia Bebas Karies Tahun 2030 adalah memperkuat program UKGS dan UKGM serta peningkatan kemandiriam masyarakat. Peta Jalan Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut
2015 –
2030, dimulai : 1. Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2015-2020, fokus pada penguatan kebijakan, sumber daya dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam mencapai : a.
DMF-T anak kelompok umur 12 tahun mencapai 1,26
b.
50 % Puskesmas dengan standar Program Kesehatan Gigi dan Mulut yang baik
c.
50 % SD dengan UKGS tahap III
d.
25 % pelaksanaan UKGM di UKBM
2. Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2020-2025 fokus pada penguatan kebijakan, sumber daya dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam memcapai : a.
DMF-T anak kelompok umur 12 tahun mencapai 1,14
b.
75 % Puskesmas dengan standar Program Kesehatan Gigi dan Mulut yang baik
c.
75 % SD dengan UKGS tahap III
d.
50 % pelaksanaan UKGM di UKBM
28
3. Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2025-2030 fokus pada penguatan kebijakan, sumber daya dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam mencapai : a.
DMF-T anak kelompok umur 12 tahun mencapai 1
b.
75 % Puskesmas dengan standar Program Kesehatan Gigi dan Mulut yang baik
c.
75 % SD dengan UKGS tahap III
d.
50 % pelaksanaan UKGM di UKBM
29
BAB IV KEBIJAKAN, STRATEGI DAN SASARAN RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 2015 - 2019 A. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gigi Berdasarkan
kondisi
dan
dan Mulut
permasalahan
pelayanan
kesehatan gigi dan mulut tersebut diatas maka kebijakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi 2015 – 2019 adalah : 1. Terwujudnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu. 2. Terwujudnya
masyarakat
yang
peduli
pelayanan
kesehatan gigi dan mulut.
B. Strategi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Berdasarkan analisa SWOT pada Bab III maka strategi pelayanan kesehatan gigi yang terpilih adalah : 1. Meningkatkan upaya promotif dan preventif pelayanan kesehatan
gigi
dan
mulut
dengan
mendorong
terhadap
pelayanan
kemandirian masyarakat. 2. Meningkatkan
aksesibilitas
kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
30
4. Meningkatkan
peran
serta
pemangku
kepentingan
/stakeholders terkait pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
C. Sasaran Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Sasaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut dibagi menjadi dua sasaran, yaitu : 1. Sasaran kelompok : anak prasekolah, anak usia sekolah, dewasa, ibu hamil dan lanjut usia. 2. Sasaran fasilitas : sekolah, Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), Puskesmas, klinik dan rumah sakit.
31
BAB V RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 2015 - 2019 Dalam
mewujudkan
rencana
aksi
nasional
pelayanan
kesehatan gigi dan mulut perlu dilakukan strategi dan masing masing strategi tersebut diwujudkan dalam beberapa program dan untuk menilai keberhasilan dari program yang dilaksanakan tiap
program
memiliki
beberapa
indikator.
Indikator
ini
merupakan tolak ukur dalam pencapaian pelayanan kesehatan gigi dan mulut, adapun strategi tersebut antara lain :
A. Meningkatkan
upaya
promotif
dan
preventif
pelayanan kesehatan gigi dan mulut 1. Peningkatan kemandirian melalui peran serta masyarakat dalam pelihara diri terhadap kesehatan gigi dan mulut mulai dari janin sampai lansia (continuum of care) 2. Peningkatan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) 3. Peningkatan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat melalui Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
B. Meningkatkan
aksesibilitas
terhadap
pelayanan
kesehatan gigi dan mulut 1.
Tersedianya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2.
Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut 32
C. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut 1.
Tersedianya
sarana dan prasarana sesuai standar
pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2.
Tersedianya tenaga kesehatan gigi dan mulut yang berkompeten dan berbudaya kinerja
3.
Optimalisasi upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui program UKM dan UKP di fasilitas pelayanan kesehatan
D. Meningkatkan
peran
serta
stakeholders
terkait
pelayanan kesehatan gigi dan mulut 1.
Tersedianya dukungan dan regulasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
2.
Sistem
kolaborasi
peningkatan
kompetensi
tenaga
kesehatan gigi dan mulut 3.
Terwujudnya kemitraan yang berdaya guna tinggi
4.
Tersedianya dana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang proporsional untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
33
Tabel 2 Alur Pemikiran RAN Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Arah Kebijakan
Strategi
Rencana Aksi
1. Terwujudnya masyarakat yang peduli pelayanan kesehatan gigi dan mulut
1. Meningkatkan upaya promotif dan preventif pelayanan kesehatan gigi dan mulut
1. Peningkatan kemandirian melalui peran serta masyarakat dalam pelihara diri terhadap kesehatan gigi dan mulut mulai dari janin sampai lansia (continuum of care) 2. Peningkatan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) 3. Peningkatan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat melalui Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang paripurna
2. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut
1. Tersedianya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama 2. Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut
1. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2. Tersedianya tenaga kesehatan gigi dan mulut yang berkompeten dan berbudaya kinerja 3. Optimalisasi upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui program UKM dan UKP di fasilitas pelayanan kesehatan
4. Meningkatkan peran serta stakeholders terkait pelayanan kesehatan gigi dan mulut
1. Tersedianya dukungan dan regulasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 2. Sistem kolaborasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan gigi dan mulut 3. Terwujudnya kemitraan yang berdaya guna tinggi 4. Tersedianya dana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang proporsional untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
34
Gambar 7 RAN Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 2015-2019 (KEPMENKES NO.9 Tahun 2015) 2019 2018
2017
2016
2015 1. 25% Puskesmas dgn pelayanan kesgilut sesuai standar 2. 60% Puskesmas dgn tenaga kesgilut 3. 25% Puskesmas dgn sarpras sesuai standar
1. 36% Puskesmas dgn pelayanan kesgilut sesuai standar 2. 65% Puskesmas dgn tenaga kesgilut 3. 36% Puskesmas dgn sarpras sesuai standar
1. 46% Puskesmas dgn pelayanan kesgilut sesuai standar 2. 70% Puskesmas dgn tenaga kesgilut 3. 46% Puskesmas dgn sarpras sesuai standar
1. 58% Puskesmas dgn pelayanan kesgilut sesuai standar 2. 75% Puskesmas dgn tenaga kesgilut 3. 58% Puskesmas dgn sarpras sesuai standar
1. 70 % Puskesmas dgn pelayanan kesgilut sesuai standar 2. 80% Puskesmas dgn tenaga kesgilut 3. 70% Puskesmas dgn sarpras sesuai standar
35
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT Di era desentralisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi indikator keberhasilan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam menuju Indonesia sehat bebas karies secara berjenjang dimulai dari di tingkat kabupaten/kota, Provinsi dan tingkat Pusat yang melibatkan peran dari stake holder yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing. 1.
Pemerintah Pusat a.
Mempersiapkan kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan program pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
b.
Melakukan
sosialisasi
dan
advokasi
kepada
para
pengambil keputusan dan Lintas Sektor di Pusat, Provinsi
dan
Kabupaten/kota,
untuk
mendukung
pengembangan program pelayanan kesehatan gigi dan mulut. c.
Melakukan bimbingan dan fasilitasi termasuk dukungan kepada Dinas Kesehatan Provinsi serta Kabupaten/kota, dalam pengembangan program pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
36
2.
Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Provinsi selaku perpanjangan tangan Kementerian
Kesehatan,
mengkoordinasikan
serta
bimbingan dan fasilitasi termasuk dukungan kepada Dinas Kesehatan
Provinsi
pengembangan
dan
serta
Kabupaten/kota,
pembiayaan
program
dalam
pelayanan
kesehatan gigi dan mulut. 3.
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota a.
Merupakan penanggung jawab pelaksanaan program pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
b.
Pemenuhan dan pendistribusian tenaga kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan ketentuan (1 Puskesmas = 1 dokter gigi + 1 Terapis Gigi dan Mulut).
c.
Mengkoordinasikan serta bimbingan, fasilitasi dan pola pembiayaan di
Puskesmas dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Interen Pemerintahan yang telah ditetapkan melalui PP 60 tahun 2008, dimana pemantauan tidak hanya pada
proses
pelaksanaan
tetapi
meliputi
juga
proses
perencanaan. Sistem pelaporan kegiatan program pelayanan kesehatan gigi dan mulut, tidak terpisah dari program lain yang telah
ada,
karena
pelayanan
merupakan
bagian
dari
kesehatan
pembangunan
gigi
dan
kesehatan
mulut dengan
pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah.
37
BAB VII PENUTUP Pada bagian penutup dari dokumen ini, diharapkan semua unsur yang terlibat dalam program pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat secara jelas merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan
mengacu
pada
Rencana
Aksi
Nasional
Kesehatan Gigi dan Mulut 2015-2019 yang pada akhirnya dapat mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu status kesehatan gigi masyarakat yang baik dan merata di seluruh Indonesia. Selain itu juga menjadi harapan bersama agar masyarakat Indonesia mempunyai kepedulian akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut sebagai bagian dari kesehatan secara utuh.
38
Lampiran 1. STRATEGI : Meningkatkan Upaya Promotif dan Preventif dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut RENCANA AKSI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT TAHUN 2015 - 2019
No
Program
Kegiatan
Peningkatan kemandirian melalui peran serta masyarakat dalam pelihara diri terhadap kesehatan gigi dan mulut mulai dari janin sampai lansia (continuum of care)
Pembinaan dan pelatihan kader (UKGS dan UKGM) pelayanan kesehatan gigi dan mulut
% Puskesmas yang memiliki Kader kesehatan gigi dan mulut
2
Peningkatan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)
Pelaksanaan UKGS Tahap III di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
% SD/MI yang melaksanakan UKGS Tahap III
3
Peningkatan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM)
Pelaksanaan UKGM di UKBM
% UKBM yang melaksanakan UKGMI
1
Target Pencapaian
Indikator Keberhasilan 2015
2016
2017
2018
2019
5%
10%
15%
20%
25%
Penanggung Jawab
Dinkes Kab./Kota Puskesmas
10%
5%
20%
10%
30%
15%
40%
20%
50%
Puskesmas
25%
Puskesmas
39
Lampiran 2. STRATEGI : Meningkatkan Aksesibilitas terhadap Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut RENCANA AKSI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT TAHUN 2015 - 2019
No
Program
Kegiatan
Target Pencapaian
Indikator Keberhasilan 2015
2016
2017
2018
2019
Penanggung Jawab
1
Tersedianya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut UKM dan UKP di Puskesmas
% Puskesmas dengan standar pelayanan kesehatan gigi dan mulut
25%
36%
46%
58%
70%
Provinsi dan Kab./Kota
2
Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
% rumah sakit dengan standar pelayanan kesehatan gigi dan mulut
25%
31,3%
37,5%
43,8%
50%
Provinsi dan Kab./Kota
40
Lampiran 3. STRATEGI : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut RENCANA AKSI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT TAHUN 2015 - 2019
No
Program
Kegiatan
Target Pencapaian
Indikator Keberhasilan 2015
2016
2017
2018
2019
Penanggung Jawab
1
Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang sesuai standar
% Puskesmas dengan sarana dan prasana pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar
25%
36%
46%
58%
70%
Provinsi dan Kab./Kota
2
Tersedianya tenaga kesehatan gigi dan mulut yang berkompeten dan berbudaya kinerja
Menyiapkan dan mendistribusikan tenaga kesehatan gigi dan mulut
% Puskesmas dengan tenaga kesehatan gigi dan mulut sesuai standar
60%
65%
70%
75%
80%
Provinsi dan Kab./Kota
41
No
Program
Kegiatan
Target Pencapaian
Indikator Keberhasilan 2015
3
Optimalisasi upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar
% Puskesmas dan Rumah Sakit dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar
25%
2016
2017
2018
2019
33,6%
41,7%
50,9%
60%
Penanggung Jawab
Provinsi dan Kab./Kota
42
Lampiran 4. STRATEGI : Meningkatkan peran serta stakeholders terkait pelayanan kesehatan gigi dan mulut RENCANA AKSI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT TAHUN 2015 - 2019
No
Program
Kegiatan
Target Pencapaian
Indikator Keberhasilan 2015
1
Tersedianya dukungan dan regulasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut
2
Sistem kolaborasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan gigi dan mulut
2016
2017
2018
2019
Penanggung Jawab
Menyusun kebijakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Adanya kebijakan baik di pemerintah pusat maupun daerah dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Pusat, Provinsi dan Kab./Kota
Kerjasama dengan institusi pendidikan dan profesi dalam peningkatan komptensi tenaga kesehatan gigi dan mulut
Jumlah kerjasama dengan institusi pendidikan dan profesi dalam peningkatan komptensi tenaga kesehatan gigi dan mulut
Pusat Provinsi Kab./Kota Institusi Pendidikan Profesi
43
No
Program
Kegiatan
Target Pencapaian
Indikator Keberhasilan 2015
3
Terwujudnya
kemitraan
yang berdaya guna tinggi
4
Tersedianya dana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang proporsional untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
2016
2017
2018
2019
Penanggung Jawab
Kerjasama formal LP/LS dalam meningkatkan percepatan, efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Adanya kerjasama formal LP/LS dalam meningkatkan percepatan, efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Pusat, Provinsi dan Kab./Kota LP/LS
Penyusunan RUK dan RPK pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Adanya pembiayaan dari APBN dan APBD untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui program UKM dan UKP
Pusat Provinsi Kab./Kota
44
Lampiran 5.
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM MENDUKUNG RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 2015-2019
NO
STRATEGI
KEGIATAN
SASARAN 2015
1
Meningkatkan upaya promotif dan preventif pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan mendorong kemandirian
1. Penyusunan NSPK
DKI Jakarta
2. Sosialisasi dan advokasi
Jabar
3. Monev
Jateng
Banten
2016 Jatim Lampung Sumut Sumsel Sulsel
2017 DKI Jakarta Jabar Banten Jateng
2018 Jatim
2019 DKI Jakarta
Lampung
Jabar, Banten
Sumut
Jateng, Jatim
Sumsel
Lampung, Sumut
Sulsel
Sumsel, Sulsel
masyarakat 2
Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas
1. Penyusunan NSPK
DKI Jakarta
2. Sosialisasi dan advokasi
Jabar
3. Monev
Jateng
Banten
Jatim Lampung Sumut Sumsel Sulsel
DKI Jakarta Jabar Banten Jateng
Jatim
DKI Jakarta
Lampung
Jabar, Banten
Sumut
Jateng, Jatim
Sumsel
Lampung, Sumut
Sulsel
Sumsel, Sulsel
45
NO
STRATEGI
KEGIATAN
SASARAN 2015
3
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut
1. Penyusunan NSPK 2. Sosialisasi dan advokasi 3. Peningkatan Kemampuan Teknis
DKI Jakarta Jabar Banten Jateng
2016 Jatim Lampung Sumut Sumsel Sulsel
2017 DKI Jakarta Jabar Banten Jateng
2018 Jatim
2019 DKI Jakarta
Lampung
Jabar, Banten
Sumut
Jateng, Jatim
Sumsel
Lampung, Sumut
Sulsel
Sumsel, Sulsel
4. Monev 4
Meningkatkan peran
1. Penyusunan NSPK
serta pemangku
2. Sosialisasi dan advokasi
kepentingan /stakeholders terkait pelayanan kesehatan
3. Monev
DKI Jakarta Jabar Banten Jateng
Jatim Lampung Sumut Sumsel Sulsel
DKI Jakarta Jabar Banten Jateng
Jatim
DKI Jakarta
Lampung
Jabar, Banten
Sumut
Jateng, Jatim
Sumsel
Lampung, Sumut
Sulsel
Sumsel, Sulsel
gigi dan mulut
46
Lampiran 6.
DASAR PEMIKIRAN PENCAPAIAN INDONESIA BEBAS KARIES 2015 - 2030 UKGS 1. ANAK YG DILAKUKAN PENJARINGAN 2. ANAK YG MENDAPAT PERAWATAN 3. PEMERIKSAAN ORAL HYGIENE (OHI-S)
UKGM 1.
4. 5.
PENYULUHAN PENJARINGAN KUMUR-KUMUR FLUOR SIKAT GIGI BERSAMA APLIKASI TOPIKAL
PROVINSI
UKGS % SD. UKGS THP. III
UKGS % Pusk yang melaksanakan UKGS THP. III
% PUSKESMAS layanan Kesgilut yang memenuhi standar
UKGM % Puskesmas yang membina UKGM (POSYANDU & PAUD)
%Klinik/DP layanan Kesgilut yang memenuhi standar
% PUSKESMAS layanan Kesgilut yang memenuhi standar
% RS yang melaksanakan layanan Kesgilut yang memenuhi standar
PELAYANAN KES. GILUT 1. PELAYANAN RUJUKAN DR UKGS & UKGM 2. PELAYANAN GIGI UMUM
KLINIK DOKTER PRAKTEK
KEGIATAN 1. 2. 3.
KAB./KOTA
UKGM % UKGM YG DIBINA (POSYANDU & PAUD)
ANAK YG DILAKUKAN PENJARINGAN PEMERIKSAAN ORAL HYGIENE (OHI-S)
2.
PUSKESMAS
PROGRAM 1. 2.
%Klinik/DP layanan Kesgilut yang memenuhi standar
Peran Provinsi : (Pembiayaan, Binwas)
% RS yang melaksanakan layanan Kesgilut yang memenuhi standar Peran Kab Kota : (Pembiayaan, Binwas)
UKGS TAHAP 1,2,3 UKGS INOVATIF a. DONUT IRENE b. FIT FOR SCHOOL c. SIGIBER UKGM
Keterangan : Keberhasilan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara nasional tergantung dari keberhasilan pencapaian indicator di tingkat UKBM,SD/MI, Puskesmas, Kab./Kota dan Provinsi. Kegiatan dan pendekatan program yang dilakukan diterapkan di masing-masing sasaran strategis
47
DAFTAR PUSTAKA 1.
Departemen Kesehatan, Dit Bina Pelayanan Medik Dasar 2005 . Kebijakan Pelayanan
2.
Kedokteran Gigi Keluarga. Jakarta:
Departemen Kesehatan Dit Bina Pelayanan Medik Dasar 2007. Pedoman Penyelenggaraan Kedokteran Gigi Keluarga. Jakarta
3.
Kementerian Kesehatan RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2013, Rencana Aksi Kegiatan Badan Litbangkes, Jakarta
4.
Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor 2004, Overview Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan ( Management Plan) dan Rencana Aksi ( Action Plan ), Bogor Didownload dari : http:/www. Komitmenku.file.wordpress.com/…/200051122 tanggal 11 Agustus 2014
5.
Rangkuti F, 2003. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi abad 21. PT Sun. Jakarta
6.
Departemen Kesehatan, 2009, Undang- Undang Kesehatan No. 36, Jakarta
7.
Departemen Kesehatan, 2008, Riset Kesehatan Dasar 2007, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta
8.
Kemenkes RI, 2011, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2010, Jakarta
9.
Kemenkes RI, 2012, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2011, Jakarta
10. Kemenkes RI, 2012, Laporan Akhir Riset Fasilitas Kesehatan di Puskesmas 2011, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta 11. Kemenkes RI, 2012, Laporan Akhir Riset Fasilitas Kesehatan di Rumah Sakit 2011, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta 12. Kemenkes RI, 2013, Riset Kesehatan Dasar 2013, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta 13. Kemenkes RI, 2012, Rencana Program Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Jakarta 14. Department of Health, Social Service and Public Safety, 2006, Primary Dental Care Strategy, Belfast Nort Ireland 15. World Health Organization, 2013, Strategy for Oral Health in South-East Asia, 2013-2020, New Delhi.
48
49
