RELEVANSI PERLAKUAN SURPLUS UNDERWRITING TERHADAP FATWA DSN NO. 53 TAHUN 2006 PADA UNIT SYARIAH PT TUGU PRATAMA INDONESIA. Skripsi

RELEVANSI PERLAKUAN SURPLUS UNDERWRITING TERHADAP FATWA DSN NO. 53 TAHUN 2006 PADA UNIT SYARIAH PT TUGU PRATAMA INDONESIA Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh: FIRMAN FUDHOLI NIM. 1111046200009 KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M

ii

iii

ABSTRAK Firman

Fudholi

:

1111046200009.

Relevansi

Perlakuan

Surplus

Underwriting Terhadap Fatwa DSN No. 53 Tahun 2006 Pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia. Skripsi. Konsentrasi Asuransi Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah: a). Bagaimana perlakuan surplus underwriting pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia periode 2013-2014? b). Bagaimana relevansi pembagian surplus underwriting terhadap fatwa DSN no 53 tahun 2006? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni penelitian yang mengumpulkan data-data peraturan yang berkaitan dengan surplus Underwriting dan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia. Untuk mengumpulkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh terdapat dua sumber yaitu sumber data primer (secara langsung) hasil dari wawancara dengan pihak perusahaan terkait dan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan, dan sebagainya. Setelah datadata terkumpul, maka penulis akan menganalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpukan bahwa Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia mengalami defisit underwriting dana tabarru’ pada tahun 2013 dan

iv

pada tahun 2014 mengalami surplus underwriting. kemudian PT Tugu Pratama Indonesia dalam perjanjiannya dengan peserta yang dituangkan ke dalam polis apabila terdapat surplus maka perusahaan akan memperoleh 50% sebagai insetif atas pengelolaan sedangkan sisanya 50% akan didistribusikan secara proporsional sebagai bagian dari kontribusi periode perpanjangan dari tiap peserta. Hal ini berarti dalam pembagian surplus underwriting tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No53 tahun 2006. Kata kunci

: RELEVANSI SURPLUS UNDERWRITING, FATWA DSN NO. 53 TAHUN 2006, UNIT SYARIAH PT TUGU PRATAMA INDONESIA

Pembimbing : M. Mujiburrohman, MA

v

vi

KATA PENGANTAR Segala puji serta syukur kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya hingga akhir zaman. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Namun, penulis berharap bahwa skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Tak lupa ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan tanpa pamrih baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, ucapan terima kasih ingin penulis sampaikan kepada: 1.

Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA.,. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2.

Bapak AM. Hasan Ali, MA. Ketua Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3.

Bapak H. Abdurrauf, Lc., MA. Sekretaris Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4.

Bapak M. Mujiburrahman, MA selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih tak terhingga atas keikhlasan hati dan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini terima kasih atas kritik dan saran yang memotivasi penulis.

5.

Bapak Ahaddin Noekman SE., MM., AAAIK QIP)., AIIS, AAAK. Pihak PT Tugu Pratama Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan segala ilmu pengetahuan, arahan sarannya, serta bersedia memberikan segala data-data yang penulis perlukan, sehingga penelitian ini terselesaikan.

6.

Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.

7.

Seluruh staff dan karyawan Perustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum. Terima kasih atas

vii

kesediaan referensi yang lengkap sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8.

Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak H. Supiani dan Hj. Siti Farida, terima kasih atas doa dan kasih sayang, serta mendidik penulis dengan segala upaya dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai terselesaikannya skripsi ini.

9.

KH. Nurul Anwar Lc. Beserta guru-guru Pondok Pesantren Attaqwa yang tidak bosan memberikan pelajaran, motivasi dan mendoakan. Semoga keberkahan selalu menyertai penulis.

10. Saudara-saudara penulis (kakak) Khoirunnisa, Achmad Turmudzi, Achmad Wahyuddin Hamim, (adik) Ibrahim Aziz, Siti Arofatinnajah, Alm. Abdul Rosyid, Azkia Nuriah Ulfah, Achmad Haitami yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 11. Muhammad Zubair, Tiara Fitriyanti dan Teman-teman seperjuangan Asuransi Syariah 2011 lainnya, Forum Komunikasi Mahasiswa Attaqwa (FKMA) yang telah memberikan motivasi dan mewarnai kehidupan penulis. 12. Semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Semoga hasil karya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan Ekonomi Islam dan berguna untuk masyarakat luas.

Jakarta, 17Agustus 2015

Penulis

viii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL……………………………………………………….... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………… ii LEMBAR PENGESAHAN…………………………………………………. iii ABSTRAK…………………………………………………………………… iv LEMBAR PERNYATAAN……………………………………………….... vi KATA PENGANTAR………………………………………………………. vii DAFTAR ISI………………………………………………………………… ix BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah……………………………….. 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah………………….. 4 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………………. 4 D. Review Studi Terdahulu………………………………… 5 E. Kerangka Pemikiran…………………………………….. 9 F. Metode Penelitian……………………………………….. 10 G. Pedoman Penulisan Skripsi…………………………….. 12 H. Sistematika Penulisan…………………………………… 13

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG ASURANSI SYARIAH A. Asuransi Syariah………………………………………… 15 B. Fatwa DSN……………………………………………… 26 C. Surplus Underwriting..………………………………….. 31

BAB III

GAMBARAN UMUM PT TUGU PRATAMA INDONESIA UNIT SYARIAH A. Sejarah Singkat………………………………………….. 35

ix

B. Visi Misi…………………………………………………. 37 C. Struktur Organisasi……………………………………… 39 D. Produk-Produk………………………………………….. 41 BAB IV

RELEVANSI PERLAKUAN SURPLUS UNDERWRITING TERHADAP FATWA DSN NO. 53 TAHUN 2006 A. Perlakuan Surplus Underwriting………………………. 47 B. Relevansi Pembagian Surplus Underwriting………….. 54

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan…………………………………………….. 62 B. Saran……………………………………………………. 63

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………… 64 LAMPIRAN-LAMPIRAN………………………………………………… 66

x

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan risiko merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat perpecahan (reinaissance). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang (kini).1 Industri asuransi di Indonesia mengalami perkembangan yang baik seiring dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berasuransi. Selain asuransi konvensional, kini hadir asuransi syariah yang sistem dan operasionalnya tentu berbeda dengan asuransi konvensional pada umumnya. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memformulasikannya demikian: “Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful, atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”.2

1

AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 55. 2 Muhammad Amin Suma, Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional, (Tangerang: Kholam Publishing, 2006), h. 41.

1

2

Pertumbuhan Industri Asuransi Syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan salah satu faktornya yaitu semakin sadarnya masyarakat Indonesia akan konsep yang mengutamakan prinsip-prinsip islam karena lebih menjanjikan keamanan dan lebih terbuka pengelolaan dana kontribusi/premi yang dibayarkan. Konsep ta’awun atau sharing of risk pengelola (perusahaan asuransi syariah) bukan sebagai penanggung tetapi berfungsi sebagai pemegang amanah, sedangkan nasabah sebagai peserta memberikan dana kepesertaan/donasi yang dikenal dengan nama dana kontribusi. Dana kontribusi itu diniatkan untuk kegiatan tolong menolong sesama peserta bila terjadi musibah. Pengelola hanya sebagai pengumpul dana atau poolig of fund.3 Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.4 Akad yang digunakan antara peserta dengan pengelola dalam asuransi syariah adalah akad wakalah bil ujrah.5 Perusahaan asuransi syariah mengenakan biaya pada setiap kontribusi yang diterima, yaitu biaya-biaya yang dikenakan kepada peserta untuk biaya administrasi operasional.6. Dana tabaruu’ yang terhimpun dari para peserta akan diinvestasikan pada bidang-bidang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi yang diperoleh akan dibagihasilkan sesuai dengan nisbah yang

3

Abdullah Amrin, Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hal. 161. 4 Fatwa DSN No:21/DSN-MUI/X/2001 5 Novi Puspitasari “Model Proporsi Tabarru’ dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia” Jurnal: Akuntansi dan Keuangan Indonesia, (1 Juni 2012) 6 Khoiril Anwar, Asuransi Syariah. Halal & Maslahat (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hal. 35.

3

telah ditentukan.7 Kemudian ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana apa pun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabungan peserta (tabarru’).8 Dana tabarru’ terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi dan hasil investasi, sedangkan apabila klaim yang dibayarkan kepada peserta lebih sedikit dari jumlah dana tabarru’

maka

menghasilkan

surplus

underwriting.

Pembagian

surplus

underwriting telah diatur dalam fatwa DSN no. 53 tahun 2006. Surplus Underwriting yang didapat oleh perusahaan setiap tahunnya akan besar jika beban klaim lebih sedikit dari kontribusi yang dibayarkan peserta. Seperti Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia pada tahun 2014 mengalami Surplus Underwriting sebesar (±) Rp 3.966.000.000,9 kemudian Unit Syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 pada tahun 2014 mengalami Surplus Underwriting sebesar (±) Rp 5.237.560.00010 dan PT Asuransi Ramayana tbk dan Entitas Anak pada tahun 2014 mengalami Surplus Underwriting sebesar (±) Rp 960.072.405.11 Kemudian apakah perusahaan dalam pembagian surplus underwriting sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN no 53 tahun 2006? dan Bagaimana perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan?

7

Ibid, hal. 34. 8 Ah. Azharuddin Lathif, Kompilasi Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Asuransi Syariah (Jakarta: FSH, 2012), hal. 40. 9 Laporan Keuangan Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia tahun 2014 10 Laporan Keuangan Unit Syariah PT Bumiputera Muda 1967 tahun 2014 11 Laporan keuangan PT Asuransi Ramayana tbk dan Entitas Anak tahun 2014

4

Melihat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam skripsi yang berjudu: “RELEVANSI PERLAKUAN SURPLUS UNDERWRITING TERHADAP FATWA DSN NO. 53 TAHUN 2006 PADA PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA UNIT SYARIAH” B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Penelitian skripsi ini tentu dibutuhkan pembatasan masalah agar tidak meluas dan menjaga kemungkinan penyimpangan, maka dalam penulisan ini penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan pada halhal berikut : Perlakuan surplus underwriting dan relevansi pembagian surplus underwriting terhadap fatwa DSN no 53 tahun 2006 pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia, data yang diteliti dibatasi hanya 2013-2014. 2. Perumusan masalah Perumusan masalahnya sebagai berikut: a. Bagaimana perlakuan surplus underwriting pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia periode 2013-2014? b. Bagaimana relevansi pembagian surplus underwriting terhadap fatwa DSN no 53 tahun 2006? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Mengacu pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah :

5

1.

Mengkaji perlakuan surplus underwriting pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia periode 2013-2014.

2.

Mengidentifikasi relevansi pembagian surplus underwriting terhadap fatwa DSN no 53 tahun 2006. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Bagi Penulis a. Menambah khasanah keilmuan dan meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual. b. Sebagai pengaplikasian teori-teori yang telah diperoleh selama studi di Perguruan Tinggi dengan aplikasi dan praktik yang nyata. 2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan mendorong dan meningkatkan

pendapatan

pada

asuransi

kerugian syariah

untuk

mendapatkan surplus underwriting yang optimal dan pembagian Surplus underwriting yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no 53 tahun 2006. 3. Bagi Jurusan Asuransi Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan akademisi sehingga dapat menambah keilmuan tentang teknik perhitungan Surplus (Defisit) Underwriting Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia. D. Review Studi Terdahulu 1. Khoiro Indana Fahma, Konsentrasi Asuransi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi tahun 2013.

6

Judul

Teknik Perhitungan Surplus underwriting Produk Asuransi

Kebakaran

dan

Asuransi

Kendaraan

Bermotor pada PT Asuransi Ramayana Tbk. Unit Syariah. Fokus Penelitian Perhitungan Surplus underwriting yang dilakukan Asuransi Kebakaran data pada tahun 2010-2011 Obyek

PT Asuransi Ramayana Tbk. Unit Syariah.

Penelitian Metode

Penelitian

Deskriptif.

Penulis

mengumpulkan,

Penelitian

menyusun dan ,mendeskripsikan berbagai dokumen, data dan informasi actual.

Hasil Penelitian

Produk Asuransi Kebarkaran PT Asuransi Ramayana Tbk. Unit syariah mengalami kenaikan sebesar 32% dari

757,388,541.75

pada

tahun

2010

menjadi

1,141,934,609.10 pada tahun 2011, dan pada 2012 sebesar 1,001,604,770.70. Produk Asuransi Kendaraan Bermotor keniakannya sebesar 55,82% dari 22,283,581.33 pada tahun 2010 menjadi 305,748,440.98 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 sebesar 1,266,182,959.27.

2. Euis Lia Karwati, Konsentrasi Asuransi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi tahun 2011.

7

Judul

Metode alokasi Surplus underwriting Dana Tabarru’ pada Asuransi Kerugian Syariah (Study Pada Unit syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)

Fokus Penelitian Metode perhitungan yang dilakukan dalam alokasi surplus dana tabrru’ Seberapa besar peran surplus dana tabarru’ dalam menunjang profit perusahaan. Objek Penelitian PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 divisi Syariah. Metode

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif,

Penelitian

dengan

menggunakan

pendekatan

kualitatif

dan

kuantitatif. Penulis menyimpulkan data yang berupa angka dan informasi yang berhubungan dengan metode alokasi surplus dana tabarru’ di asuransi kerugian syariah PT Bumida 1967 Hasil Penelitian

PT Asuransi Umum BUMIDA 1967 mengalami kenaikan surplus yang sangat signifikan sebesar 88,45% dari 1,511,057,782.99 surplus pada tahun 2009 menjadi 2,847,654,548.28 di tahun 2010. Peserta mendapatkan surplus dana tabarru’ memiliki ketentuan khusus yaitu: polis tidak mengalami klaim baik yang berstatus dalam proses maupun yang sudah pasti, polis yang tidak dibatalkan pada saat tahun

8

berjalan, polis jangka waktu panjang & polis yang berdasarkan izin akseptasi kantor pusat diterbitkan insentif surplusnya.

3. Dwi Fidhayanti, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurnal tahun 2012. Judul

Pelaksanaan Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)

Fokus Penelitian

Kesesuaian Pelaksanaan akad tabarru terhadap fatwa DSN No. 53 tahun 2006

Objek Penelitian

Takaful Indonesia Cabang Malang

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif

Penelitian

dan data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Namun terdapat kesenjangan akad tabarru’ antara teori dengan realita yang terdapat pada Takaful Indonesia yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana tabarru’ dan ujrah) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis, seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Akad Tabarru’

9

sama dengan hibah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai perlakuan surplus underwriting pada asuransi syariah umum yaitu di Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia. Penulis akan membahas perlakuan surplus underwriting dan relevansi pembagian surplus underwriting terhadap fatwa DSN no 53 tahun 2006 pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan berikut:

seperti

Aliran Dana pada Asuransi Kerugian Syariah Gambar 1.1 Bagian Pendapatan Operator (Perusahaan)

Deposit Ujrah

Investasi

Hasil Investasi

Reksadana

Kontribusi/ Premi Peserta

Dana Tabarr u’

Beban Tabarr u’

Cadangan Dana Tabarru

Surplus Tabarru ’ Bagian Peserta

Dana kontribusi peserta ketika masuk ke perusahaan asuransi syariah terbagi menjadi dua bagian yaitu dana tabarru’ dan ujrah. Kegiatan operasional perusahaan asuransi syariah dibiayai dari hasil perolehan ujrah atas besaran ujrah

10

yang diperoleh perusahaan untuk menutup seluruh biaya operasional yang telah dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu.12 Dana tabarru’ digunakan ketika peserta asuransi mengajukan klaim yang telah disepakati. Ketika selilih antara total kumpulan dana tabarru’ dan hasil investasi dikurangi dengan beban klaim, beban reasuransi, biaya-biaya lain terkait dengan penyelesaiain klaim, masih tersisa dalam jangka waktu yang ditentukan maka sudah sepatutnya perusahaan menghasilkan surplus underwriting. Surplus underwriting dalam fatwa DSN NO. 53 tahun 2006 telah diatur pembagiannya. F. Metode Penelitian 1. Pendekatan penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis pendekatan yang berdasarkan kata-kata atau berdasarkan tata cara penelitian yang menghasilkan atas apa yang dinyatakan oleh narasumber secara lisan pada kondisi objek yang alamiah.13 2. Objek Penelitian Dalam

penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Unit

Syariah PT Tugu Pratama Indonesia yang berlokasi di Wisma Tugu I, Jl. H. R. Rasuna Said, kav C 8-9, Jakarta. Penulis memilih PT Tugu Pratama Indonesia Unit Syariah karena berdasarkan hasil pengamatan terhadap laporan keuangan perusahaan ini dari tahun ke tahun cendrung fluktuatif. 12

Sugeng Soedibjo & Rachmafitriati “Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah Untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Medel Profit Testing” (Jurnal: Bisnis & Birokrasi, Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei –Agustus 2009 13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta CV, 2008. Hal. 9

11

3. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini dirancang untuk mengumpulkan informasi, tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Tujuannya adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen, data dan informasi yang aktual, agar dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang dibahas. 4. Jenis Data dan Sumber Data Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data yang bersifat kualitatif dengan sumber data14 : a. Data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama

dengan

melakukan

wawancara

tentang

perlakuan

pembagian surplus underwriting, guna memberikan informasi untuk penelitian. Data primer ini diperoleh dari Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia. b. Data skunder, yaitu data bersumber dari buku-buku, Koran, majalah, website, penelitian terdahulu dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 14

Soeranto dan Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2003), Edisi Revisi, h.96.

12

a. Penelitian kepustakaan yaitu penulis mengadakan penelitian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, berupa skripsi terdahulu, buku-buku, majalah, surat kabar, artikel, bulletin, brosur, internet dan sebagainya. b. Penulis melakukan peninjauan langsung ke lokasi, yaitu Unit Syariah PT Tugu Pratam Indonesia, sehingga dapat mengamati langsung kegiatan-kegiatan yng terjadi. Penulis juga menggunakan teknik wawancara atau interview dengan narasumber yang cakap dan berkompeten pada bidangnya untuk memberikan keterangan dari masalah yang sedang dibahas. 6. Teknik Pengolahan Data Setelah data-data terkumpul, maka penulis akan menganalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana relevansi perlakuan surplus underwriting terhadap fatwa DSN no. 53 tahun 2006 pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia dan mengambil suatu kesimpulan. G. Pedoman Penulisan Skripsi Adapun teknik penulisan yang digunakan adalah menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012”.

13

H. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini akan disusun menjadi lima bab, masingmasing bab terdiri dari beberapa sub bab yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu. Adapun penyusunannya adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penulis mengangkat tema yang akan dibahas dalam skripsi, perumusan masalah dan pembahasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu, kerangka pemikiran,

metodologi

penelitian, pedoman penulisan skripsi dan sistematika penulisan. BAB II

LANDASAN TEORI Pada bab ini, penulis memuat tinjauan pustaka dengan membahas teori-teori yang terkait dengan pengertian asuransi

syariah,

landasan

hukum

asuransi

syariah,

mekanisme operasional dana asuransi syariah, serta underwriting dan surplus underwriting.

BAB III

GAMBARAN UMUM PT TUGU PRATAMA INDONESIA UNIT SYARIAH Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum perusahaan yang akan dijadikan penelitian bagi penulis

14

yaitu PT Tugu Pratama Indonesia Unit Syariah. Dalam gambaran umum ini penulis menggambarkan tinjauan umum perusahaan, sejarah singkat mengenai perusahaan, visi dan misi perusahaan, sturktur organisasi perusahaan, Struktur modal dan produk-produk yang dikelola oleh perusahaan. BAB IV

HASIL PENELITIAN Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang ada di perusahaan,

diantaranya;

perlakuan

dana

surplus

underwriting Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia dan relevansi pembagian surplus underwriting terhadap fatwa DSN no 53 tahun 2006. BAB V

PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II LANDASAN TEORI A. Asuransi Syariah 1. Pengertian Asuransi Kata asuransi berasal dari bahasa belanda, assurantie, yang dalam hukum belanda disebut Verzekering yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan assurantie kemudian muncul istilah assuradeur bagi penanggung, dan geasuradeur bagi tertanggung.15 Asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pertanggungan, perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.16 Pengertian Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang

15

KH Ali Yafie, Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqh Sosial, Penerbit Mizan Bandung, 1994, hal. 205-206. 16 Kamus Besar Bahasa Indonesia.

15

16

didasarkan

atas

meninggal

atau

hidupnya

seseorang

yang

dipertanggungkan.17 Menurut KUHD 246, yaitu asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.18 Sedangkan menurut Abdullah Amrin, Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.19 2. Pengertian Asuransi Syariah Asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta’min, penanggung disebut mu’ammin, sedangkan tertanggung disebut mu’amman lahu atau musta’min. At-ta’min diambil dari kata amana memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.20 Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta asuransi mendonasikan atau menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang

17

Undang-undang No. 2/1992, pasal 1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang, pasal 246. 19 Abdullah Amrin, Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011) h. 45. 20 M. Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Operasional (Jakarta: Gema Insani Press, 2004),hal.28 18

17

akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan disini sebatas pengelola operasional perusahaan serta investasi dari dana-dana yang diberikan kepada perusahaan.21 Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang asuransi syariah yang berarti kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.22 Dan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi syariah yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau Tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah).23 Asuransi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, yakni untuk memperoleh

21

Dian Astria,”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba (Studi PT Takaful Keluarga)”, (Skripsi S1 Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, 2009), hal. 24-25 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. 23 Fatwa Dewan Syariah Nasional no.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah.

18

keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Dalam hal ini perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak pengelola dana yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah (bagi hasil). Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.24 Asuransi syariah dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung dan tertanggung. Dengan demikian, gagasan mengenai Asuransi Syariah berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.25 Sedangkan perusahaan Asuransi Syariah hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung antara para peserta asuransi.26 Hal tersebutlah salah satu yang

membedakan

antara

Asuransi

Syariah

dengan

Asuransi

Konvensional, dimana dalam asuransi konvensional perusahaan sebagai penanggung risiko peserta asuransi.

24

Hendi Suhendi, Deni K. Yusup, Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), hal.9 25 Rahmat Husein, Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1997, hal. 234 26 Juhaya S. Praja, Asuransi Takaful, (artikel dikeluarkan oleh PT Syarikat takaful Indonesia)

19

Beberapa definisi asuransi di atas, baik dari segi bahasa maupun istilah, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian asuransi syariah peserta asuransi dengan peserta asuransi yang lainnya saling tolong menolong jika salah satu peserta mengalami musibah, sedangkan perusahaan hanya sebagai pengelola keikutsertaannya antar peserta tersebut dengan mendapatkan ujrah dari pengelolaannya. 3. Pengertian Usaha Asuransi Umum Syariah Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang pas karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.27 4. Pengertian Usaha Asuransi Jiwa Syariah Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.28

27 28

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

20

5. Landasan Hukum Asuransi Syariah Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum.29 1.

Al-Qur’an Ayat Al-Qur’an tidak menyebutkan secara tegas istilah asuransi seperti “al-ta’min” ataupun “at-takaful”. Namun terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan memiliki nilainilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. diantara ayat-ayat AlQur’an tesebut antara lain: 1) Perintah Allah mempersiapkan hari esok Q.S. Al-Hasyr (59): 18

ۚ ‫هلل‬ َ ‫ت لِغَ ٍد ۖ وَٱَّتقُىا۟ ٱ‬ ْ ‫هلل َولْتَنظُ ْر َن ْفسٌ مَا قَ َد َم‬ َ ‫ن ءَامَنُىا۟ ٱَّتقُىا۟ ٱ‬ َ ‫ٓيَٰأَُيهَا ٱلَذِي‬ ‫ّن‬ َ ‫خبِيرٌۢ ِبمَا َّتعْمَلُى‬ َ ‫هلل‬ َ ‫ّن ٱ‬ َ ‫ِإ‬ Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha megetahui apa yang kamu kerjakan. “

29

AM. Hasan Ali, MA, Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam Suatu Teori Analisis Historis Teoritis dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 104

21

2) Perintah Allah saling tolong menolong Q.S. Al-Maidah (5): 2

ۚ ‫ّن‬ ِ َٰ‫وَّتَعَاوَنُىا۟ عَلًَ ٱلْ ِب ِر وَٱلتَقْىَيٰ ۖ َولَا ّتَعَا َونُىا۟ عَلًَ ٱلْ ِإثْ ِم وَٱلْعُدْو‬ ِ ‫هلل دَدِي ُد ٱلْعِقَا‬ َ ‫ّن ٱ‬ َ ِ‫هلل ۖ إ‬ َ ‫وَٱ َّتقُىا۟ ٱ‬ Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” 3) Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah Q.S. Al-Quraisy (106): 4

‫ف‬ ٍۭ ْ‫خى‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ع وَءَا َمنَهُم ِم‬ ٍ ‫ي َأطْ َعمَهُم مِن جُى‬ ٓ ِ‫ٱلَذ‬ Artinya : “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

2. Sunnah Rasul Dalam praktek asuransi syariah baik yang bersifat mutual maupun bukan, pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Hal ini dapat kita lihat dalam hadits Nabi berikut.30 “Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dibawah tanggung jawab kamu.” (HR Bukhari dan Muslim)

30

M. Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Operasional (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), H.88-90

22

Kemudian hadist Nabi yang memerintahkan untuk saling melindungi sebagai berikut “Sesungguhnya orang yang beriman ialah barang siapa yang memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia.” (HR Ibnu Majah) 3. Pendapat Ulama yang Mengharamkan Asuransi Ibnu Abidin, Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa asuransi adalah haram, karena uang setoran peserta (premi) tersebut adalah iltizam ma lam yalzam (mewajibkan sesuatu yang tidak lazim/wajib). Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa asuransi adalah haram karena mengandung riba, beliau melihat riba terebut dalam pengelolaan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai bunga ketika waktu perjanjian telah habis.

31

Dan masih banyak lagi

ulama yang mengatakan bahwa asuransi tidak dibolehkan. 4. Pendapat Ulama yang Membolehkan Asuransi Syariah Syaikh Abdur Rohman Isa adalah salah seorang Guru Besar Universitas Al-Azhar. Dengan tegas ia menyatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imamimam terdahulu, dengan demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum

31

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Zikrul Hakim: Jakarta) 2008 hal. 100

23

syara’ patut diamalkan. Oleh karena asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut syara’.32 Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Universitas Kairo). Mengatakan bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat. Sepanjang dilakukan bersih dari riba, maka asuransi hukumnya boleh. Dengan pengertian, apabila nasabah masih hidup menurut jangka waktu yang ditentukan dalam polis, maka dia meminta pembayaran kembali hanya sebesar premi yang pernah dibayarkan, tanpa ada tambahan. Tetapi manakala sang nasabah meninggal sebelum batas akhir penyetoran premi, maka ahli warisnya berhak menerima nilai asuransi, sesuai yang tercantum dalam polis, dan ini halal menurut syara’.33 Syaikh Muhammad Ahmad, MA, LLB, Sarjana dan pakar ekonomi Pakistan. Memperbolehkan asuransi jiwa dan asuransi lainnya dengan alasan sebagai berikut, (1) persetujuan asuransi tidak menghilangkan arti tawakal kepada Allah, (2) di dalam asuransi tidak ada pihak yang dirugikan dan merugikan, (3) tujuan asuransi adalah kerja sama dan tolong-menolong.34

32

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General). Hal. 71 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General). Hal. 72 34 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General). Hal. 75 33

24

Asuransi syaiah dalam operasionalnya diatur oleh regulasi dalam bentuk keputusan menteri keuangan (KMK). Kerangka acuan asuransi syariah dalam operasionalnya antara lain.35: a. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah. b. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. c. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. d. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. e. Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. f. Keputusan

Mentri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. g. Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. h. Keputusan

direktur

jendral

lembaga

keuangan

nomor

kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian Dan Pembatasan 35

Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006)., cet.3 hal 142-143.

25

Investasi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan System Syariah. 6. Mekanisme Operasional Dana Asuransi Syariah Kedudukan perusahaan Asuransi Syariah dalam transaksi Asuransi Syariah, adalah sebagai mudharib (pemegang amanah). Asuransi syariah menginvestasikan dana tabarru’ yang terkumpul dari kontribusi peserta, kepada instrument investasi yang dibenarkan oleh syara’. Dalam mengelola dana peserta yang terkumpul pada kumpulan dana tabarru’, mudharib diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris dan secara syar’i diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.36 Dana kontribusi peserta ketika masuk ke perusahaan asuransi syariah terbagi menjadi dua bagian dana tabarru’ dan ujrah. Kegiatan operasional perusahaan asuransi syariah dibiayai dari hasil perolehan ujrah atas seberapa besar ujrah yang diperoleh perusahaan untuk menutup seluruh biaya operasional yang telah dikeluarkan dalam kurun wantu tertentu.37. Dana tabaruu’ yang terhimpun dari para peserta akan diinvestasikan pada bidang-bidang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi yang diperoleh akan dibagihasikan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan.38 Kemudian ketika terjadi klaim, perusahaan

36

M. Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Operasional (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), H.249 37 Sugeng Soedibjo & Rachmafitriati “Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah Untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Medel Profit Testing” (Jurnal: Bisnis & Birokrasi, Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei –Agustus 2009 hal. 33 38 Sugeng Soedibjo & Rachmafitriati “Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah Untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Medel Profit Testing” hal. 34.

26

tidak mengeluarkan dana apa pun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabungan peserta (tabarru’).39 Perusahaan asuransi syariah memiliki biaya-biaya opersional yang disebut sebagai “beban asuransi”. Beban yang ada pada perusahaan asuransi kerugian dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Beban klaim yang terdiri dari : klaim bruto, klaim reasuransi, estimasi kenaikan (penurunan) kalam retensi sendiri. b. Beban komisi, adalah pengeluaran untuk membayar komisi perantara baik itu agen ataupun broker asuransi. c. Beban

usaha

adalah

pengeluaran

perusahaan

dalam

menjalankan kegiatan operasionalnya. d. Beban lain-lain adalah keseluruhan beban yang digunakan untuk mengelola usaha diluar beban klaim, beban komisi, dan beban usaha. Kumpulan dana tabarru’ dan hasil investasi dikurangi dengan beban asuransi jika masih tersisa dalam jangka waktu yang ditentukan maka sudah sepatutnya perusahaan mengalami surplus underwriting. B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi

39

Ah. Azharuddin Lathif, Kompilasi Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Asuransi Syariah (Jakarta: FSH, 2012), hal. 40.

27

syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN-MUI dimaksud sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSNMUI juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran islam dalam kehidupa ekonomi. 40 1. Kedudukan Fatwa DSN Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa dikalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid. Kedudukan fatwa bagi kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.41 Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia, berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syariah Nasional melibatkan

40

RM Priyo Handoko. “Peran DSN” artikel diakses pada 13 Agustus 2015 pukul 11.00 WIB dari http://www.rmpriyohandoko.com/blog/2013/01/14/peran-dewan-syariah-nasionalmajelis-ulama-indonesia-dalam-perbankan-syariah/ 41 Agustianto sekjen DPP IAEI.”Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia” artikel diakses pada 13 Agustus 2015 pukul 11.10 WIB dari http://ekisopini.blogspot.com/2010/01/fatwaekonomi-syariah-di-indonesia.html

28

pula Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syariah dari Bank Indonesia.42 2. Tugas dan Wewenang43 a. Tugas 1) Tugas DSN yaitu menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonimian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana. 2) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. b. Wewenang 1) Mengeluarkan fatwa mengikat DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. 2) Mengeluarkan

fatwa

ketentuan/peraturan

yang

yang

menjadi

dikeluarkan

landasan

oleh

instansi

bagi yang

berwenang seperti Departemen Keuangan dan BI. 3) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi namanama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri. 42

Agustianto sekjen DPP IAEI.”Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia” artikel diakses pada 13 Agustus 2015 pukul 11.20 WIB dari http://ekisopini.blogspot.com/2010/01/fatwaekonomi-syariah-di-indonesia.html 43 DSN. “sekilas tentang DSN” artikel diakses pada 13 Agustus 2015 pukul 11.00 WIB dari http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas

29

5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak ditindakkan. c. Mekanisme Kerja 1) DSN mengesahkan rancangan fatwa yag diusulkan oleh badan pelaksana Harian DSN 2) DSN melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan 3) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan

tahunan

bahwa

lembaga

keuangan

syariah

yang

bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. d. Dewan Pengawas Syariah Berdasarkan surat keputusan DSN No. 3 tahun 2000, dijelaskan bahwa DPS adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN. e. Fungsi DPS 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya. 2) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

30

3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. 4) Merusmuskan

permasalahan-permasalahan

yang

memerlukan

pembahasan DSN. f. Struktur DPS 1) Kedudukan DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. 2) Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi system dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah islam. 3) Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan

system

pembinaan

ke-islaman

yang

telah

diprogramkan setiap tahunya. 4) Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam dilingkungan perusahaan tersebut. 5) Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah. g. Keanggotaan DPS 1) Setiap LKS harus memiliki setidaknya tiga orang anggota DPS. 2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.

31

3) Masa tugas keanggotaan DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meniggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN. h. Mekanisme Kerja DPS 1) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. 2) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. 3) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurangkurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. 4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. C. Surplus Underwriting Surplus dalam kamus asuransi adalah jumlah dimana aktiva melebihi pasiva.44 Dan dana tabarru’ adalah sebagian dana yang disisihkan dari premi asuransi dengan memperhatikan faktor-faktor risiko dari calon peserta asuransi, dimana tabarru’ tersebut digunakan untuk menolong sesama peserta yang terkena musibah.

44

Ali. A. hasyim, dkk., Kamus Asuransi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hal. 309

32

Sedangkan surplus dana tabarru’ itu sendiri adalah hasil pengurangan dari dana peserta tabarru’ dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi (beban tabarru’) apabila hasil dari pengurangan tersebut positif, maka perusahaan akan mengalami surplus, dan apabila hasil dari pengurangan surplus tersebut negatif, maka perusahaan akan mengalami defisit. Istilah underwriter digunakan untuk mengartikan proses seleksi yang dengan itu underwriter menentukan penawaran risiko mana yang harus diterima, dan jika diaksep, atas rate, syarat dan kondisi apa.45 Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Sebab, maksud underwriting adalah memaksimalkan

laba

melalui

penerimaan

distribusi

risiko

yang

diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa underwriting yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing.46 Agar bisa mendapatkan keuntungan, perusahaan harus mengadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap semua risiko yang hendak diasuransikan, keuntungan yang diperoleh dengan dijalankannya proses underwriting, jadi dengan pemilihan risiko-risiko itu, kita mengharapkan beberapa keuntungan yang diinginkan untuk perusahaan asuransi tersebut.47

45

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konseo dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 256 46 Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, BumiAksara, Jakarta, 2000, hal. 31-32 47 Abbas salim, asuransi dan manajemen risiko (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2005), hal. 117

33

Pada asuransi konvensional sebagimana lazimnya semua industri asuransi, keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi, dalam satu tahun (untuk asuransi kerugian) adalah keuntungan perusahaan. Dan jadi milik perusahaan yang kelak dalam RUPS akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan modal. Profit (laba) pada asuransi syariah untuk asuransi kerugian, yang diperoleh dari surplus underwiriting, komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan sebagimana mekanisme yang ada pada asuransi konvensional. Tetapi, dilakukan bagi hasil (almudharabah) antara perusahaan dengan peserta sebagimana yang telah diperjanjikan atau menjadi akad diawal ketika baru masuk asuransi syariah. Besarnya bagi hasil sangat tergantung kondisi perusahaan semakin sehat dan besar profit yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula bagi hasil yang dibagikan kepada peserta. Skim bagi hasil (50:50, 60:40, 70:30, 80,20, atau 90:10) biasanya dievaluasi setiap periode tertentu misalnya 2 atau 3 tahun sekali manakala perusahaan mengalami perubahan yang cukup signifikan (untung/rugi).48 Dalam sistem operasional yang berlandaskan syariah, perusahaan asuransi syariah melakukan kerja sama dengan peserta dengan prinsip almudharabah, yaitu membagi hasil keuntungan operasional kepada seluruh 48

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 319

34

peserta yang tidak mengajukan klaim atau membatalkan polis. Dengan mekanisme pengelolaan dana yang sesuai dengan syariah, dana peserta yang ada diinvestasikan. Hasil investasi dimasukkan kedalam total kumpulan dana tabarru’, kemudian dikurangi dengan beban asuransi. surplus dana tabarru’ peserta dibagikan sesuai dengan sistem bagi hasil (al-mudharabah). Dan mekanisme pendistribusian surplus underwriting ini sesuai dengan fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru’ pada asuransi dan reasuransi syariah. Dalam hal dana tabarru’ jika terjadi surplus disimpan sebagai (1) cadangan dana tabarru’ atau (2) sebagian disimpan sebagai cadangan dana tabarru’ dan sebagian dibagikan kepada peserta, atau (3) sebagian disimpan sebagi cadangan dana tabarru’ dan sebagian untuk peserta dan sebaian lainnya dibagikan untuk perusahaan, pilihan tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta asuransi.

BAB III GAMBARAN UMUM PT TUGU PRATAMA INDONESIA UNIT SYARIAH Pada bagian ini akan disampaikan mengenai profil perusahaan PT Tugu Pratama Indonesia (TPI). Profil perusahaan akan meliputi sejarah pendirian perusahaan visi dan misi, struktur organisasi serta produk-produk yang dimiliki PT Tugu Pratama Indonesia. Dengang uraian-uraian tentang profil perusahaan ini, maka dapat diperoleh gambaran umum mengenai kondisi lingkungan internal PT Tugu Pratama Indonesia. A. Sejarah Singkat Perusahaan49 PT Tugu Pratama Indonesia (PT TPI) resmi didirikan pada 25 November 1981. Pada awal masa berdirinya, PT Tugu Pratama Indonesia memfokuskan bisnisnya pada pemberian pertanggungan resiko di industri minyak dan gas nasional, terutama perlindungan asuransi atas aset yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) selaku induk usaha dari PT TPI. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan dunia usaha, PT TPI melebarkan bisnis ke ranah asuransi non minyak dan gas, yaitu asuransi energi dan non energi, baik yang berbasis konvensional maupun syariah. Produk asuransi

49

PT Tugu Pratama Indonesia, Laporan Tahunan 2013 (Annual Report), 2013

35

36

umum dirancang PT TPI guna memenuhi kebutuhan pasar akan perlindungan asuransi yang menyeluruh, seperti asuransi penerbangan, asuransi kredit, asuransi kebakaran & properti, asuransi pengangkutan dan rangka kapal, asuransi kendaraaan, hingga asuransi kesehatan. PT Tugu Pratama Indonesia memilii 4 faktor utama yang menjadi kunci keberhasilan di industri asuransi umum, yaitu: 1. Financial Strength Dengan kekuatan permodalan yang soid dan strategi investasi yang komprehensif 2. First Security PT Tugu Pratama Indonesia memiliki dukungan retensi dan reasuransi dengan reputasi baik. 3. Reliable Dengan pengalaman selama lebih dari 32 tahun, PT Tugu Pratama Indonesia dapat menjadi perusahaan asuransi yang terpercaya dalam memberikan pertanggungan atas suatu resiko. 4. Expertise PT Tugu Pratama Indonesia memiliki tenaga ahli yang professional dan berpengalaman yang mendukung upaya perusahaan dalam menjadi perusahaan asuransi terdepan di Indonesia sekaligus mewujudkan misi perusahaan untuk diakui sebagai perusahaan asuransi dan manajemen risiko terkemuka berkelas dunia.

37

B. Visi dan Misi, Nilai perusahaan50 1. Visi Visi yang dimiliki PT Tugu Pratama Indonesia adalah menjadi perusahaan asuransi yang unggul, terpercaya dan menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh stakeholder. 2. Misi Misi yang dimiliki PT TPI terdiri dari 4 misi yaitu: a. Mengoptimalkan nilai perusahaan secara berkelanjutan b. Menciptakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan jasa asuransi yang prima c. Mengembangkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia menjadi insane yang professional, kompetitif dan peduli d. Memberdayakan perusahaan menuju perusahaan asuransi yang berkelas dunia dan menjadi kebanggan bangsa Indonesia. 3. Nilai Perusahaan PT Tugu Pratama Indonesai memiliki budaya kerja Clean, Competitive, Custumer Focused, Commercial, Commitment dan Care. Arti nilai-nilai tersebut yaitu: a. Clean Perusahaan dikelola secara professional menghindari benturan kepentingan,

50

tidak

menoleransi

suap,

menjunjung

PT Tugu Pratama Indonesia, Laporan Tahunan 2013 (Annual Report), 2013

tinggi

38

kepercayaan dan integritas serta berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik (GCG). b. Competitive Mampu berkompetisi, mendorong pertumbuhan, membangun individu yang kompetitif, efisien dan menghargai kinerja. c. Costumer Focused Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. d. Commercial Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. e. Commitment Melaksanakan tugas dan kewajiban secara professional dan sepenuh hati dengan mendayagunakan seluruh potensi serta kapabilitas yang dimiliki sehingga mendapatkan kepercayaan (trust) dari para stakeholders. f. Care Memiliki kepedulian yang tinggi kepada seluruh pemangku kepentingan dan lingkungannya, serta menjunjung kepentingan nasionanal.

39

C. Struktur Organisasi 51 Ilustrasi 3.1 Struktur Organisasi PT Tugu Pratama Indonesia PRESIDEN DIRECTOR

MARKETING DIRECTOR

SBU Executive Director 1 - Oil & Gas

SBU EXECUTIVE DIRECTOR 2 -NON OIL & GAS

SHARIA GROUP

TECHNICAL DIRECTOR

FINANCE & CORPORATE SERVICE DIRECTOR

UNDERWRITING GROUP

TREASURY GROUP

REINSURANCE GROUP

ACCOUNTING GROUP

CLAIM GROUP

INVESMENT GROUP

PORTOFOLIO GROUP

IT GROUP

INTERNAL AUDIT GROUP

STRATEGIC PLANING GROUP

CORPORATE SECRETARY GROUP

HRD & GA GROUP

Kantor pusat Jakarta Wisma Tugu I, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav C 8-9, Jakarta, Indonesia 12920, Telp

: +62 21 529 61 777 (Hunting)

Fax

: +62 21 529 61 555 / 529 62 555

Email

: [email protected] / [email protected]

Website : http://www.tugu.com Dewan Pengawas Syariah Ketua

: H. jafril khalil, Phd, MCL, DipLIF, FIIs, CFP

Anggota : Dr. H. Hasanudin, M. Ag.

51

PT Tugu Pratama Indonesia, Laporan Tahunan 2013 (Annual Report), 2013

40

D. Struktur Modal 52 Komposisi kepemilikan saham mayoritas dari PT Tugu Pratama Indonesia sebesar 65% dimiliki oleh PT Pertamina Persero yang merupakan perseroan penyelenggara utama usaha minyak dan gas bumi di Indonesia, dari sektor hulu hingga hilir. Pertamina Disusul oleh PT Sakti Laksana Prima dengan saham sebesar 17.60 %, lalu dimiliki oleh individu atas nama Siti Taskiyah dan Mohamad Satya Permadi masing-masing sebesar 12.15 % dan 5.25 %. Ilustrasi 3.2 Komposisi Pemegang Saham PT TPI

Pemegang Saham PT TPI 17.60% 5.25% 12.15% 65%

52

PT Pertamina(Persero)

Siti Taskiyah

Mohammad Satya Permadi

PT Sakti Laksana Prima

PT Tugu Pratama Indonesia, Laporan Tahunan 2013 (Annual Report), 2013

41

E. Produk-Produk, Teknologi Informasi dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) 1. Produk-Produk Pengelolaan produk syariah pada PT Tugu Pratama Indonesia didukung oleh teknologi informasi melalui aplikasi TPI We Access (TWA), yang dapat diakses langsung oleh nasabah dimanapun berada. Teknologi ini dapat menghemat waktu nasabah dalam berinteraksi dengan TPI, muali dari proses aplikasi, penerbitan dan pembaharuan polis, sampai pengajuan klaim. Berikut adalah produk-produk Asuransi Syariah PT TPI sebagai berikut: a. Asuransi (Ta’min) Property “All Risk” atau industrial “All Risk” b. Asuransi (Ta’min) Gangguan Usaha atau Business Interruption c. Asuransi (Ta’min) Kebongkaran atau Burglary d. Asuransi (Ta’min) Uang atau Money e. Asuransi

(Ta’min)

pengangkutan

atau

Marine

Cargo,

memberikan jaminan atas pengiriman barang melalui: 1) Pengangkutan via Laut 2) Pengangkutan via Udara 3) Pengangkutan via Darat f. Asuransi (Ta’min) Tanggung Gugat atau Liability g. Asuransi (Ta’min) Rekayasa, antara lain: 1) Asuransi (Ta’min) Kontruksi atau Contractor’s All Risks

yang

42

2) Asuransi (Ta’min) Pemasangan Mesin atau Erection All Risks h. Asuransi (Ta’min) Kerusakan Mesin atau Machinery Breakdown i. Asuransi (Ta’min) Peralatan Elektronik atau Electronic Equioment j. Asuransi (Ta’min) Alat Berat atau Contactor’s Plant and Machinery k. Asuransi (Ta’min) Lainnya Sesuai Kebutuhan atau Tailor Made Produk asuransi ini merupakan produk-produk Asuransi (Ta’min) lainnya, baik yang menggunakan sertifikat standar maupun modifikasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dari para peserta lain seperti: 1) Plat Glass, yang memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan terhadap kaca-kaca bangunan (gedung) 2) Travel Insurance 3) Burglary atau Thief 4) Hole in One 5) D&O (Director & Officers Liability) 6) Surety Bond 7) Customs Bond 2. Teknologi Informasi PT TPI yakin bahwa teknologi informasi merupakan infrastruktur strategis yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam proses bisnisnya secara cepat, akurat dan efisien. Penggunaan infrastruktur merupakan kunci yang memungkinkan implementasi dari sistem inovasi,

43

mengurangi biaya, meningkatkan posisi tawar (bargaining power), meningkatkan pelayanan dan memuaskan konsumen. Teknologi

informasi

mempunyai

peranan

penting

dalam

menjalankan operasional perusahaan, seperti meningkatkan pelayanan kepada para nasabah, mendukung pengembangan usaha, mempermudah dan mempercepat proses kerja serta memberikan informasi manajemen tepat waktu, akurat untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Dimulai pada tahun 2002, PT TPI mengembangkan sistem manajemen informasi Enterprise Resource Planning (ERP) yakni Tugu Insurance Solution (TIS). Fungsi utama keberadaan TIS ini adalah untuk mengintegrasikan seluruh aspek utama dan pendukung dalam perusahaan. TIS terbagi atas dua bagian utama yaitu TIS.Net dan TIS Finance. Secara fungsi, TIS.Net mengintegrasikan berbagai fungsi operasional perusahaan, seperti marketing, underwriting, reinsurance dan klaim. Sedangkan TIS Finance menyatukan fungsi-fungsi keuangan perusahaan yaitu treasury, investment, dan accounting. Dengan adanya TIS.Net dan TIS Finance sebagai infrastruktur TI terpadu menjadikan tiap elemen dalam perusahaan bisa saling terhubung. Hal ini jelas mendorong operasionalisasi bisnis dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, dengan adanya TIS.Net dan TIS Finance ini, setiap fungsi yang ada di TPI dapat melakukan pencatatan hasil produksi, hutang piutang, pengelolaan investasi, administrasi perpajakan,

44

pengelolaan aset tetap, perencanaan anggaran tahunan, dan proses akuntansi lainnya untuk menghasilkan laporan-laporan keuangan. PT TPI terus melakukan inovasi dalam bidang teknologi informasi. Setelah sukses dengan pengembangan TIS.Net dan TIS Finance, TPI menciptakan inovasi baru berupa pengembangan TIS Web Access (TWA). Inovasi ini merupakan sebuah aplikasi yang didesain khusus untuk pelanggan. Dengan memanfaatkan aplikasi ini, pelanggan dapat melakukan proses penutupan asuransi ke TPI setiap saat dan dimana saja melalui browser yang terkoneksi dengan internet. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan sistem yang memungkinkan adanya hubungan yang terintegrasi antara jaringan komputer pelanggan dengan jaringan yang dimiliki TPI. Untuk memperlancar proses penyebaran informasi diantara tiap elemen dalam perusahaan, TPI memiliki jaringan intranet yang diberi nama IntraAccess. Fungsi utama IntraAccess adalah mendistribusikan informasi

dari

pihak

manajemen,

sekretaris

perusahaan,

dan

organisasi/unit internal pendukung usaha perusahaan kepada seluruh pekerja. IntraAccess juga dapat digunakan untuk mendistribusikan aplikasi internal, baik aplikasi bisnis maupun aplikasi pendukung untuk pengguna (user). Selain itu, TPI juga melakukan konvergensi IFRS, pembuatan Strategic Information Technology Architecture Planning (SITAP) sebagai Master Plan IT untuk periode 2012-2016, serta

45

penerapan Kebijakan Tata Kelola IT (IT Policy) yang sesuai dengan best practice untuk mendukung Tata Kelola Perusahaan di lingkungan TPI. 3. Good Corporate Governance (Tata kelola perusahaan) PT TPI percaya bahwa tata kelola perusahaan (Good corporate governance / GCG) yang baik adalah unsur penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan menganggap bahwa dengan adanya GCG dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (stakeholders)

dan

meningkatkan

kepatuhan

terhadap

peraturan

perundang-undangan serta menjadi bagian penting dalam mencapai kesinambungan usaha (sustainability). PT TPI berupaya untuk terus meningkatkan fungsi tata kelola perusahaan dan selalu berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan dengan sebaik-baiknya. Sebagai perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah, perusahaan juga menerapkan kebijakan GCG yang berpedoman pada 4 Prinsip Tata Kelola Syariah, yaitu: a. Shiddiq, memiliki arti benar/jujur b. Tabligh, memiliki arti menyampaikan dengan benar c. Amanah, memilihi arti dapat dipercaya d. Fathonah, memiliki arti cerdas PT TPI melakukan menerapkan prinsip GCG dengan berbagai cara, yaitu: a. Menerbitkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk semua insan TPI dan anak perusahaan

46

b. Menyusun Pakta Integritas untuk mendukung pelaksanaan tata kelola di Perusahaan c. Memiliki Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Kode Etik) sebagai acuan Komisaris, Direksi dan semua insan TPI dalam mengelola Perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan d. Budaya Perusahaan Budaya “Berubah” dan bebas KKN e. Memiliki struktur GCG

BAB IV RELEVANSI PEMBAGIAN SURPLUS UNDERWRITING TERHADAP FATWA DSN NO. 53 TAHUN 2006 A. Perlakuan Surplus Underwriting 1. Perhitungan Surplus Underwriting PT Tugu Pratama Indonesia Unit Syariah Metode perhitungan yang digunakan yaitu mengumpulkan dana yang ada secara menyeluruh selama masa pertanggungan atau per tahun apabila pada tahun tersebut hasil yang di dapat oleh perusahaan positif maka perusahaan akan mengalami surplus underwriting begitupun sebaliknya, apabila perusahaan memperoleh hasil yang negative, maka perusahaan akan mengalami defisit underwriting. Berdasarkan PSAK No. 108 tentang penyajian laporan keuangan syariah Komponen-komponen yang digunakan dalam perhitungan surplus (defisit) underwriting dana tabarru’ antara lain: a. Pendapatan underwriting Pendapatan underwriting dapat dihitung melalui: a) Kontribusi Bruto a.1. Kontribusi Penutupan Langsung

xxxx

a.2. Kontribusi Penutupan tidak langsung

xxxx

a.3. Ujrah

xxxx

a.4. Jumlah Kontribusi Bruto (a+b+c)

xxxx

47

48

b) Premi Reasuransi b.1. Tabarru’ reasuransi

xxxx

b.2. Jumlah premi reasuransi

xxxx

b.3. Kontribusi neto (a.4-b.2)

xxxx

c) Penurunan/Kenaikan Cadangan Teknis c.1. Cadangan teknis tahun/triwulan lalu

xxxx

c.2. Cadangan teknis tahun/triwulan berjalan

xxxx

c.3. Penurunan/kenaikan cadangan teknis

xxxx

c.4. Jumlah pendapatan/kenaikan cadangan teknis (b.3+c.3) xxxx c.5. Jumlah pendapatan premi neto (b.3+c.3)

xxxx

c.6. Pendaptan underwriting lain neto

xxxx

c.7. Pendapatan Underwriting (c.5+c.6)

xxxx

b. Beban underwriting a. Klaim bruto

xxxx

b. Klaim reasuransi

xxxx

c. Kenaikan/penurunan Cadangan kliam d. d.1 Cadangan neto tahun/triwulan berjalan

xxxx

d.2 Cadangan neto tahun/triwulan lalu

xxxx

e. Jumlah beban underwriting (a-b+c.1-c.2)

xxxx

Surplus (defisit) underwriting (1c.7-2.e)

xxxx

c. Pendapatan Investasi a. Hasil investasi dana peserta

xxxx

b. Beban pengelolaan portofolio investasi

(xxxx)

49

c. Hasil investasi neto

xxxx

Artinya bahwa hasil surplus (defisit)underwriting dana peserta yaitu: Pendapatan underwriting – Beban Underwriting + Hasil Investasi Berikut adalah laporan perhitungan surplus underwriting dana tabarru’ Unit syariah PT Tugu Pratama Indonesia untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2014. Table 4.1

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Perhitungan Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia Tahun 2013 (dalam jutaan rupiah) URAIAN JUMLAH PENDAPATAN ASURANSI Kontribusi bruto 45.558 Ujrah pengelola (15.552) Bagian reasuransi (23.584) Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak 3.691 Pendapatan (beban) lain 2.482 Jumlah premi bruto 12.595 BEBAN ASURANSI Pembayaran klaim (26.843) Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain 11.257 Klaim yang masih harus dibayar Klaim yang masih harus dibayar ditanggung reasuransi dan pihak lain Penyisihan teknis (133) Beban pengelolaan reasuransi Jumlah beban asuransi (15.719) Surplus (defisit) neto asuransi (5.606) Pendapatan investasi Total pendaptan investasi 294 Dikurangi: Beban pengelolaan portofolio investasi Pendapatan investasi neto 294 Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru’ (2.830)

Sumber : Laporan perhitungan Surplus Defisit underwriting Dana tabarru' Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia Tahun 2013

50

Berdasarkan table 4.1 Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia mengalami defisit underwriting dana tabarru’ sebesar Rp (2,830,000,000) angka ini di dapat dari nilai pendapatan underwriting sebesar Rp 12,595,000,000 dikurangi jumlah beban underwriting sebesar Rp 15,719,000,000 ditambah hasil investasi neto sebesar Rp 294,000,000 dan dengan ditambah pendapatan (beban) lain sebesar Rp 2,482,000,000. Table 4.2

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Perhitungan Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia Tahun 2014 (dalam jutaan rupiah) URAIAN JUMLAH PENDAPATAN ASURANSI Kontribusi bruto 33.926 Ujrah pengelola (10.007) Bagian reasuransi (18.542) Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak (856) Pendapatan (beban) lain 675 5.196 Jumlah premi bruto BEBAN ASURANSI Pembayaran klaim (10.163) Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain 8.452 Klaim yang masih harus dibayar Klaim yang masih harus dibayar ditanggung reasuransi dan pihak lain Penyisihan teknis (90) Beban pengelolaan reasuransi Jumlah beban asuransi (1.801) Surplus (defisit) neto asuransi 2.720 Pendapatan investasi Total pendaptan invesasi 571 Dikurangi: Beban pengelolaan portofolio investasi Pendapatan investasi neto 571 Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru’ 3.966

Sumber : Laporan perhitungan Surplus Defisit underwriting Dana tabarru' Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia Tahun 2014

51

Berdasarkan tabel 4.2 Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia mengalami surplus underwriting sebesar Rp 3,966,000,000 nilai tersebut diperoleh dari nilai pendapatan underwriting sebesar Rp 4,196,000,000 dengan dikurangi beban underwriting sebesar Rp 1,801,000,000 ditambah hasil investasi neto sebesar Rp 571,000,000 dan dengan ditambah pendapatan (beban) lain sebesar Rp 675,000,000. Perhitungan surplus (defisit) dana tabarru' pada tabel 4.1 dan 4.2 Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia kenaikan surplus yang baik, pada tahun 2013 Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia mengalami defisit. hal ini terjadi dikarenakan total premi lebih besar dari beban klaim ditambah dengan beban reasuransi.53 Dalam perhitungan Dana Tabarru’ apabila tidak mencukupi untuk menutup beban asuransi (terjadi defisit Dana Tabarru’), Pengelola akan memberikan pinjaman suka rela atas dasar Al-Qardh Al-Hasan guna menutup defisit Dana Tabarru’ dimaksud. Pinjaman suka rela dari Pengelola akan dikembalikan / diperhitungkan kembali dari Dana Tabarru’ yang terkumpul pada periode berikutnya.54 Defisit yang terjadi dikarenakan PT Tugu Pratama Indonesia mengalami kerugian (Asuransi Kesehatan) yang presentasi angka klaimnya jauh lebih besar dibandingkan kontribusi premi yang di dapat dan juga terdapat beberapa reasuransi yang masih menggunakan perusahaan reasuransi konvensional

53 54

Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015 Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015

52

dikarenakan keterbatasan limit perusahaan reasuransi syariah sehingga perlakuan yang diterapkan terhadap perusahaan konvensional tersebut menggunakan metode konvensional sehingga sewaktu diterapkan ke prinsip syariah hal tersebut dapat merugikan secara surplus underwriting. kemudian PT Tugu Pratama Indonesia menutup bisnis yang mengalami kerugian dalam hal surplus underwriting dan meminimalisir

penggunaan

perusahaan

reasuransi

konvensional

untuk

membackup risiko yang terjadi. Sehingga perusahaan dapat lebih efektif dan efisien dalam peritungan surplus underwriting dan mengubah dari defisit menjadi surplus pada tahun 2014.55 Pendeskripsian perhitungan surplus (defisit) dana tabarru' pada tabel 4.1 bahwa pada tahun 2013 PT Tugu Pratama Indonesia mengalami defisit sebesar Rp (2,830,000,000) kemudian pada tahun 2014 PT Tugu Pratama Indonesia mengalami peningkatan dari defisit menjadi surplus sebesar Rp 3,966,000,000. 2. Pengalokasian Surplus Underwriting Dana Tabarru' Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia Mekanisme alokasi surplus merupakan janji yang disepakati oleh peserta (pemegang polis) dan pengelola untuk membagi surplus Underwriting atas dana tabarru' apabila surplus tersebut ada. Selanjutnya PT Tugu Pratama Indonesia dalam perjanjiannya dengan peserta yang dituangkan ke dalam polis apabila terdapat surplus maka perusahaan akan memperoleh 50% sebagai intensip atas

55

Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015

53

pengelolaan sedangkan sisanya 50% akan didistribusikan secara proporsional sebagai bagian dari kontribusi periode perpanjangan dari tiap peserta.56 Pada akhir masa asuransi (Sertifikat sudah jatuh tempo), Peserta akan memperoleh pembagian Surplus Underwriting yang dihitung berdasarkan rumus:57 Prosentase Pembagian Surplus Underwriting 1) x Iuran Tabarru' Peserta x Jumlah Hari Lunas 2) 3653) atau Jangka Waktu Asuransi 4)

Dengan ketentuan: a.

Peserta

tidak

pernah

menerima

pembayaran

atau

sedang

mengajukan klaim atas Sertifikat. b.

Peserta tidak membatalkan perjanjian Sertifikat.

c.

Terdapat Surplus Underwriting

Keterangan: 1)

Prosentase pembagian surplus underwriting per tahun, dihitung dari total Surplus Underwriting yang menjadi hak seluruh peserta dibagi dengan Iuran Tabarru’ dari seluruh Peserta.

2)

Jumlah hari lunas dihitung mulai dari tanggal pelunasan Kontribusi oleh Peserta sampai dengan tanggal akhir periode asuransi.

3) 365 digunakan jika periode Sertifikat satu tahun atau kurang 4) Jangka waktu Manfaat digunakan jika periode Sertifikat lebih dari satu tahun.

56

Certifikat Of Ta'min For Fire PSKI Insurance, PT TPI (Jakarta) Periode 28 Mei 2013 Sampai 28 Mei 2014 57 Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015

54

Dalam hal pembagian surplus underwriting kepada Peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan kepada Peserta, maka disetujui bahwa bagian Surplus Underwriting yang menjadi hak Peserta dimaksud digunakan untuk: a. Menambah Dana Tabarru’; b. Mengurangi Kontribusi Peserta periode asuransi berikutnya, atau c. Dana sosial. Kemudian Surplus Underwriting tidak dapat dibagikan dalam hal: a. Masih terdapat Qardh di dalam kewajiban Dana Tabarru’, dan/ atau b. Pembagian Surplus Underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana Tabarru’ tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Surplus Underwriting akan ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’ seluruhnya. Besaran Prosentase Pembagian Surplus Underwriting dihitung pada akhir tahun pembukuan dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan dari manajemen Pengelola.58 B. Analisis Kesesuaian Pembagian Surplus Underwiritng terhadap Regulasi 1. Kesesuaian Pembagian surplus underwriting terhadap Fatwa DSN-MUI Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah non bank, hendaknya segala kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang ada, dalam hal ini Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

58

Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015

55

Ulama Indonesia (DSN-MUI). Begitupun dalam pembagian surplus underwritung, pembagian surplus underwrtiting haruslah sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan, draft pembagian haruslah dibuat dengan jelas dan juga tidak memberatkan salah satu pihak yang melakukan kontrak. Dari pembagian surplus underwriting pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia yang telah dikemukakan, penulis hendak melakukan analisis terhadap surplus underwriting tersebut terhadap fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah dalam hal pembagian surplus underwriting. apakah pembagian tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, dibuat secara jelas dan tidak memberatkan salah satu pihak yang berkontrak. Fatwa DSN-MUI No. 53 tahun 2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah pada bagian keenam tentang Surplus Underwriting sebagai berikut: a. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka boleh dilakukan beberapa alternative sebagai berikut59: 1) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru’. 2) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.

59

Fatwa DSN No: 53/DSN-MUI/III/2006

56

3) Disimpan sebagian sebagai cadangan dana dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia besaran prosentase pembagian surplus underwriting dihitung pada akhir tahun pembukuan dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan dari manajemen Pengelola60. Namun besaran pembagian surplus underwriting yang tertera dalam polis yaitu apabila terdapat surplus maka perusahaan akan memperoleh 50% sebagai intensip atas pengelolaan sedangkan sisanya 50% akan didistribusikan secara proporsional sebagai bagian dari kontribusi periode perpanjangan dari tiap peserta. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa dsn yang telah mengatur surplus underwriting. b. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad. Pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia apabila melihat sertifikat akad (polis) perusahaan tidak memilih alternatif yang sudah difatwakan oleh dsn. Namun dalam hal mencantumkan ke dalam polis Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia telah sesuai dengan fatwa dsn karena di dalam polis dituangkan prosentase pembagiannya.

60

Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015

57

Kemudian pada fatwa dsn no 53 bagian ketujuh tentang defisit underwriting: 1. Jika terdapat defisit underwriting atas dana tabarru’ (defisit tabarru’), maka perusahaan asurasi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman). Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia pernah mengalami defisit undwriting pada tahun 2011-2013. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia bahwa Apabila Dana Tabarru’ tidak mencukupi untuk menutup beban asuransi (terjadi defisit Dana Tabarru’), Pengelola akan memberikan pinjaman suka rela atas dasar Al-Qardh Al-Hasan guna menutup defisit Dana Tabarru’ dimaksud.61 Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional 2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disishkan dari dana tabarru’. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia bahwa Pinjaman suka rela dari Pengelola akan dikembalikan / diperhitungkan kembali dari Dana Tabarru’ yang terkumpul pada periode berikutnya karena pada dasarnya tidak mungkin perusahaan asuransi menolak suatu pembayaran klaim nasabah akibat premi yang diterima lebih kecil dari jumlah kliam yang terjadi.62 Begitupun dengan hal ini Unit Syariah PT

61 62

Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015 Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015

58

Tugu Pratama Indonesia telah sesuai dengan fatwa yang mengatur pengembalian dana qardh. 2. Kesesuaian dengan PMK No. 18 Tahun 2010 PMK No. 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah mengatur pengalokasian surplus underwriting dana tabarru'. Pasal 13 Ayat 1 sama halnya dengan fatwa DSN-MUI No. 53 tentang pembagian surplus underwriting dimana pembagian surplus underwriting yang dilakukan oleh Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia apabila terdapat surplus maka perusahaan akan memperoleh 50% sebagai intensip atas pengelolaan sedangkan sisanya 50% akan didistribusikan secara proporsional sebagai bagian dari kontribusi periode perpanjangan dari tiap peserta. Hal inilah yang belum disesuaikan oleh Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia dalam pembagian surplus underwriting. Kemudian pada ayat 2 pilihan pembagian surplus underwiritng wajib dimuat di dalam polis. Dalam setiap polis Unit Syariah PT Tugu Pramata Indonesia telah memuat pembagian surplus underwriting apabila terjadi. Hal tersebut telah sesuai dengan telah diatur didalam PMK. Kemudian pada ayat 3 pembagian surplus underwriting dan proporsi pembagian surplus underwriting tidak dapat diubah sampai dengan berakhirnya polis. Setiap polis yang dikeluarkan oleh Unit Syariah PT Tugu

Pratama

Indonesia

mencantumkan

pembagian

surplus

59

underwritingyang tentunya tidak akan berubah sampai berakhirnya polis. Hal ini sesuai dengan pmk. Kemudian pada ayat 4 surplus underwriting yang dapat dibagikan dihitung berdasarkan kekayaan/aktiva dalam bentuk kas. Perhitungan dalam laporan keuangan yang dihitung oleh PT Tugu Pratama Indonesia berdasarkan kekayaan dalam bentuk kas. Hal ini telah sesuai dengan aturan yang dimuat dalam pmk. Kemudian ayat 5 dalam hal pembagian surplus underwriting kepada peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar dari pada bagian yang akan dibagiakan, perusahaan tidak dapat mengambil bagian Peserta tersebut, dan dapat menambahkannya ke dalam Dana tabarru’, memperitungannya

untuk

mengurangi

kontribusi

Peserta

periode

berikutnya, atau memanfaatkannya untuk dana sosial. Berdasarkan wawancara dengan pihak Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia bahwa Dalam hal pembagian surplus underwriting kepada Peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan kepada Peserta, maka disetujui bahwa bagian Surplus Underwriting yang menjadi hak Peserta dimaksud digunakan untuk Menambah Dana Tabarru’ atau Mengurangi Kontribusi Peserta periode asuransi berikutnya, atau Dana sosial.63 Hal ini telah disesuaikan oleh Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia terhadap pmk.

63

Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015

60

Kemudian ayat 6 pemanfaatan bagian surplus underwriting peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diatur di dalam polis. Pemanfaatan bagian surplus underwriting dimaksud pada ayat 5 tidak diatur di dalam polis artinya pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia tidak menyesuaikan dengan pmk. Pasal 14 ayat 1 perusahaan dilarang melakukan pembagian surplus underwriting kepada peserta atau perusahan apabila masih terdapat Qardh di dalam kewajiban dana tabarru’ dan pembagian surplus underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas dana tabarru’ tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat 2 dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 surplus underwriting seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabarru’. Pada pasal ini Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia telah sesuai karena Hasil wawancara dengan pihak Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia bahwa Surplus Underwriting tidak dapat dibagikan dalam hal Masih terdapat Qardh di dalam kewajiban Dana Tabarru’, dan/ atau Pembagian Surplus Underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana Tabarru’ tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Surplus Underwriting akan ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’ seluruhnya64. Pembagian

surplus

underwriting

jika

dibandingkan

dengan

perusahaan asuransi syariah kerugian lainnya seperti Unit Syariah PT 64

Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015

61

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam pembagian surplus underwriting yang komposisinya sebesar 30% untuk peserta, 65,5% untuk pengelola dan 2,5% untuk cadangan dana tabarru’.65 Dimana Unit syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 telah sesuai dalam pembagiannya. Kemudian pada unit syariah PT Asuransi Ramayana dalam pembagian surplus underwriting ketentuan komposisinya sebesar 60% untuk pengelola, 30% diberikan kepada peserta dan 10% dikembalikan cadangan dana tabarru’.66 pembagaian ini pun telah sesuai dengan fatwa DSN no 53 tahun 2006. Namun bila melihat ketiga perusahaan ini dalam pembagian surplus underwriting besaran pembagian yang diberikan kepada perusahaan lebih besar dibanding pembagian kepada peserta ataupun ke cadangan dana tabarru’. Hal ini akan mangacu kepada praktik maisir, dimana perusahaan lebih banyak mengambil keuntungan dari suplus underwriting dengan persentase yang lebih besar dalam pembagiaannya.

65

Euis Lia Karwati, “Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru’ pada Asuransi Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967),” (skripsi S1 Fakultas Syariah dan Huku UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 78 66 Khoiro Indana Fahma, “Teknik Perhitungan Surplus underwriting Produk Asuransi Kebakaran dan Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Ramayana Tbk. Unit Syariah”, (skripsi S1 Fakultas Syariah dan Huku UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hal. 73

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Berdasarkan tabel 4.1 Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia mengalami defisit underwriting dana tabarru’ sebesar Rp (2,830,000,000) pada tahun 2013 dan berdasarkan tabel 4.2 Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia mengalami surplus underwriting sebesar Rp 3,966,000,000 pada tahun 2014. Selanjutnya PT Tugu Pratama Indonesia dalam perjanjiannya dengan peserta yang dituangkan ke dalam polis apabila terdapat surplus maka perusahaan akan memperoleh 50% sebagai insentif atas pengelolaan sedangkan sisanya 50% akan didistribusikan secara proporsional sebagai bagian dari kontribusi periode perpanjangan dari tiap peserta. 2. Terdapat ketidaksesuaian pada pembagian surplus underwriting yang dilakukan oleh Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia. Hal ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI no. 53 tahun 2006. Namun dalam hal penyediaan dana qardh ketika terjadi defisit dan pengembalian dana qardh telah sesuai. Kemudian penerapan PMK No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah bagian Surplus Underwriting pasal 13 ayat 2 sampai dengan ayat 5 PMK No. 18/PMK.010/2010 secara umum telah sesuai. Namun pada bagian Pemanfaatan bagian surplus underwriting yang dijelaskan pada pasal 13 ayat 5 PMK No.

62

63

18/PMK.010/2010 di dalam polis tidak dicantumkan. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 13 ayat 6 PMK No. 18/PMK.010/2010 yang mengharuskan untuk mencantumkan pemanfaatan surplus underwriting di dalam polis. B. Saran 1. Bagi perusahaan agar terus meningkatkan strategi bisnis untuk meningkatkan pendapatan premi tabarru dan menjaga

kualitas

layanan serta melakukan promosi untuk meningkatkan jumlah nasabah dan pendapatan premi tabarru. 2. Bagi tim underwriting harus lebih cermat dalam menyeleksi calon peserta asuransi agar tidak dapat memprediksi besar klaim yang dapat di tanggung ole perusahaan sendiri. 3. PT Tugu Pratama dapat meninjau kembali tentang pembagian surplus underwriting dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 53 tahun 2006 dan PMK No. 18/PMK.010/2010. 4. Dewan pengawas syariah harus lebih teliti dalam mengawasi dan mereview pembagian surplus underwriting agar apa yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN sesuai dengan penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA Ali, Hasan. Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam Suatu Teori Analisis Historis Teoritis dan Praktik Jakarta: Kencana, 2004. Amrin, Abdullah. Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011. Anwar, Khoiril. Asuransi Syariah. Halal & Maslahat Solo: Tiga Serangkai, 2007. Certifikat Of Ta'min For Fire PSKI Insurance, PT TPI (Jakarta) Periode 28 Mei 2013 Sampai 28 Mei 2014 Dian Astria,”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba (Studi PT Takaful Keluarga)”, Skripsi S1 Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, 2009. Darmawi, Herman. Manajemen Asuransi, BumiAksara, Jakarta, 2000. Dewi, Gemala. Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia Jakarta: Kencana, cet.3 2006. Fatwa Dewan Syariah Nasional no.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah. Jakarta : MUI, 2001. Fatwa DSN-MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Jakarta : MUI, 2006 Hasyim, Ali. A. dkk., Kamus Asuransi Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002. Husein, Rahmat Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1997. Indana Fahma, Khoiro “Teknik Perhitungan Surplus underwriting Produk Asuransi Kebakaran dan Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Ramayana Tbk. Unit Syariah”, (skripsi S1 Fakultas Syariah dan Huku UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013 Laporan Tahunan 2013 Annual Report, Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia. Laporan Tahunan 2014 Annual Report, Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia. Lathif, Ah. Azharuddin. Kompilasi Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Asuransi Syariah Jakarta: FSH, 2012. Lia Karwati, Euis “Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru’ pada

64

65

Asuransi Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967),” skripsi S1 Fakultas Syariah dan Huku UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011 Novi Puspitasari “Model Proporsi Tabarru’ dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia” Jurnal: Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1 Juni 2012 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010, Tentang Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Jakarta 2010 Praja, Juhaya S. Asuransi Takaful, artikel dikeluarkan oleh PT Syarikat takaful Indonesia. Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Zikrul Hakim: Jakarta) 2008 Salim, Abbas. asuransi dan manajemen risiko (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2005. Soeranto dan Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2003 Edisi Revisi. Sugeng dan Rachmafitriati “Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah Untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Medel Profit Testing” (Jurnal: Bisnis & Birokrasi, Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei –Agustus 2009 Suhendi, Hendi dan Deni K. Yusup, Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis, Bandung: Mimbar Pustaka, 2005 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta CV, 2009. Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life and General) Konseo dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani, 2004. Suma, Muhammad Amin. Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional, Tangerang: Kholam Publishing, 2006. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Yafie, Ali Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqh Sosial, Penerbit Mizan Bandung, 1994

66

Wawancara Pribadi dengan Ahaddin Noekman. Jakarta, 27 Mei 2015

Internet : DSN. “sekilas tentang DSN” artikel diakses pada 13 Agustus 2015 pukul 11.00 WIB dari http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas Agustianto,”Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia” artikel diakses pada 13 Agustus 2015 pukul 11.20 WIB http://ekisopini.blogspot.com/2010/01/fatwa-ekonomi-syariah-diindonesia.html

dari

Handoko, Priyo. “Peran DSN” artikel diakses pada 13 Agustus 2015 pukul 11.00 WIB dari http://www.rmpriyohandoko.com/blog/2013/01/14/perandewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-dalam-perbankansyariah/ Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://kbbi.web.id/asuransi

SURAT KETERANGAN Nomor:

048/SKT/HRG-RIRjTPIjVIII/2015

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa : Nama

FIRMAN FUDHOLI

N.I.M.

1111046200009

Universitas

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Fakultas

Syariah dan Hukum

Jurusan

Muamalat / Asuransi Syariah

Telah melakukan permohonan

data dan wawancara dalam rangka penyelesaian tugas

akhir (skripsi) pada PT. Tugu Pratama Indonesia pada tanggal 27 Mei 2015 dengan judul skripsi:

"Relevansi

Perlakuan Surplus Underwriting Terhadap Fatwa DSN NO. 53

Tahun 2006 Pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Agustus 2015

PT. Tugu Pratama Indonesia

Budi P. Amir 'IoHRD & GA Group Head

PT TUGU PRATAMA INDONESIA

\i

1-

- General Insurance

(a Member of PERTAMINA)

HEAD 8F.FICE :Wisma Tugu 1, JI.H.R.RasunaSaid,Kav

C S-9, Jakarta,

Indonesia 1292P

I TI +6221 529 61777(~unting)

IE I [email protected]

I FJ

[email protected]

+6221 52961655/52962555 I [email protected] I WWW.tU9u.com

HASIL WAWANCARA RELEVANSI PERLAKUAN SURPUS UNDERWRITING TERHADAP FATWA DSN NO. 53 TAHUN 2006 PADA PT TUGU PRATAMA INDONESIA UNIT SYARIAH 1. Bagaimana tingkat surplus (defisit) underwriting pada tahun 2012-2014 pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia? Kondisi surplus (defisit) underwriting pada tahun 2012 dan 2013 mengalami defisit underwriting, tetapi tahun 2014 sudah mengalami beberapa perbaikan sehingga surplus underwriting mengalami posisi surplus. Pada tahun 2012 divisi syariah mengalami defisit sebesar Rp. (11.086.171.482) dan di tahun 2013 sebesar Rp. (5.605.918.085), sedangkan di tahun 2014 syariah mengalami surplus sebesar Rp. 2.720.485.962. 2. Bagaimana metode perhitungan yang digunakan dalam alokasi surplus (defisit) underwriting pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia? Apabila Dana Tabarru’ tidak mencukupi untuk menutup beban asuransi (terjadi defisit Dana Tabarru’), Pengelola akan memberikan pinjaman suka rela atas dasar Al-Qardh AlHasan guna menutup defisit Dana Tabarru’ dimaksud. Pinjaman suka rela dari Pengelola akan dikembalikan / diperhitungkan kembali dari Dana Tabarru’ yang terkumpul pada periode berikutnya. 3. Apakah pernah terjadi defisit underwriting? Apa penyebabnya? Apa yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi terjadinya defisit underwriting? Pernah, di karenakan terdapat bisnis yang mengalami kerugian (Asuransi Kesehatan) yang presentasi angka klaimnya jauh lebih besar di bandingkan kontribusi premi yang di dapat. Selain itu terdapat beberapa reasuransi yang masih menggunakan perusahaan reasuransi konvensional di karenakan keterbatasan limit perusahaan reasuransi syariah sehingga perlakuan yang di terapkan terhadap perusahaan konvensional tersebut menggunakan metode konvensional sehingga sewaktu di terapkan ke prinsip syariah hal tersebut dapat merugikan secara surplus underwriting. Hal yang di lakukan yaitu menutup bisnis yang mengalami kerugian dalam hal surplus underwriting dan meminimalisir penggunaan perusahaan reasuransi konvensional untuk membackup risiko yang terjadi. Sehingga perusahaan dapat lebih efektif dan efisien dalam peritungan surplus underwriting dan mengubah dari defisit menjadi surplus.

4. Apa saja faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya surplus underwriting? Total premi > beban klaim + beban reasuransi (total biaya klaim) 5. Bagaimanakah Dewan Pengawas Syariah mengawasi dalam hal pembagian surplus (defisit) Underwriting? DPS mengawasi dengan adanya meeting mingguan yang dilakukan dengan unit syariah dimana DPS akan memonitor untuk perkembangan dari proses tersebut. Penetapan pembagian surplus tersebut ditetapkan dalam fatwa DPS. 6. Bagaimana peserta mengetahui pembagian surplus underwriting? 1. Pada akhir masa asuransi (Sertifikat sudah jatuh tempo), Peserta akan memperoleh pembagian Surplus Underwriting yang dihitung berdasarkan rumus: 2.

Prosentase Pembagian Surplus Underwriting 1) x Iuran Tabarru' Peserta x Jumlah Hari Lunas 2) 3653) atau Jangka Waktu Asuransi 4)

Dengan ketentuan: a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim atas Sertifikat. b. Peserta tidak membatalkan perjanjian Sertifikat. c. Terdapat Surplus Underwriting Keterangan: 1) Prosentase pembagian surplus underwriting per tahun, dihitung dari total Surplus Underwriting yang menjadi hak seluruh peserta dibagi dengan Iuran Tabarru’ dari seluruh Peserta. 2) Jumlah hari lunas dihitung mulai dari tanggal pelunasan Kontribusi oleh Peserta sampai dengan tanggal akhir periode asuransi. 3) 365 digunakan jika periode Sertifikat satu tahun atau kurang 4) Jangka waktu Manfaat digunakan jika periode Sertifikat lebih dari satu tahun. 3. Dalam hal pembagian surplus underwriting kepada Peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan kepada Peserta, maka disetujui bahwa bagian Surplus Underwriting yang menjadi hak Peserta dimaksud digunakan untuk: a. Menambah Dana Tabarru’; b. Mengurangi Kontribusi Peserta periode asuransi berikutnya, atau c. Dana sosial.

4. Surplus Underwriting tidak dapat dibagikan dalam hal: a. Masih terdapat Qardh di dalam kewajiban Dana Tabarru’, dan/ atau b. Pembagian Surplus Underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana Tabarru’ tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Surplus Underwriting akan ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’ seluruhnya. 5. Besaran Prosentase Pembagian Surplus Underwriting dihitung pada akhir tahun pembukuan dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan dari manajemen Pengelola. 7. Bagaimana mekanisme pendistribusian surplus underwriting kepada peserta?* Mekanisme pendistribusian dengan melihat adanya kecukupan dana tabarru untuk dibagikan kepada peserta yang berhak dengan membagikan secara langsung. 8. Apakah ada syarat dan ketentuan khusus jika terjadi surplus underwriting dalam mendristribusikannya?* a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim atas Sertifikat. b. Peserta tidak membatalkan perjanjian Sertifikat. c. Terdapat Surplus Underwriting 9. Kapankah peserta asuransi menerima surplus underwriting?* *jika pembagian surplus underwriting ketiga bagian. Besaran Prosentase Pembagian Surplus Underwriting dihitung pada akhir tahun pembukuan dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan dari manajemen Pengelola.

DAFTAR PERTANYAAN RELEVANSI PERLAKUAN SURPUS UNDERWRITING TERHADAP FATWA DSN NO. 53 TAHUN 2006 PADA PT TUGU PRATAMA INDONESIA UNIT SYARIAH 1. Bagaimana tingkat surplus (defisit) underwriting pada tahun 2012-2014 pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia? 2. Bagaimana metode perhitungan yang digunakan dalam alokasi surplus (defisit) underwriting pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia? 3. Apakah pernah terjadi defisit underwriting? Apa penyebabnya? Apa yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi terjadinya defisit underwriting? 4. Apa saja faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya surplus underwriting? 5. Bagaimanakah Dewan Pengawas Syariah mengawasi dalam hal pembagian surplus (defisit) Underwriting? 6. Bagaimana peserta mengetahui pembagian surplus underwriting? 7. Bagaimana mekanisme pendistribusian surplus underwriting kepada peserta?* 8. Apakah ada syarat dan ketentuan khusus jika terjadi surplus underwriting dalam mendristribusikannya?* 9. Kapankah peserta asuransi menerima surplus underwriting?* *jika pembagian surplus underwriting ketiga bagian.

PT. TUGU PRATAMA INDONESIA

ASSET Ekuitas

Kantor Pusat Wisma Tugu I, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C 8-9, Jakarta 12920 Tel : +62 21-52961777 (hunting) | Fax : +62 21-52961555/52962555 Network Offices : Surabaya • Bandung • Medan • Balikpapan • Hongkong Email : [email protected] | [email protected] | [email protected] www.tugu.com

23%

Laba Bersih

Hasil Investasi

Hasil

( a Member of PERTAMINA )

UNDERWRITING

41

%

Premi Bruto

2013 : 6.432.172 2012 : 5.227.366

2013 : 2.281.852 2012 : 1.956.385

2013 : 349.033 2012 : 196.357

2013 : 210.843 2012 : 149.188

17%

42%

78%

17%

2013 : 265.189 2012 : 226.319

2013 : 2.030.625 2012 : 1.433.212

RBC (Risk Based Capital)

LAPORAN KEUANGAN

COR (Combined Operating Ratio)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan rupiah)



ASET

2013 2012

I. ASET 1. Kas dan Bank 2. Investasi - Deposito Berjangka - Efek-efek - Saham - Obligasi - Reksadana - Penyertaan Langsung - Investasi Saham pada Entitas Asosiasi Jumlah Investasi 3. Piutang Premi - Bersih 4. Piutang Reasuransi - Bersih 5. Piutang Lain-lain 6. Aset Lain-lain 7. Aset Tetap - Bersih 8. Aset Reasuransi 9. Aset Pajak Tangguhan



10. JUMLAH ASET ( 1 s.d. 9 )

37.663

19.912

408.927

477.889

25.289 954.345 301.899 5.108 1.002.089

25.680 658.108 297.238 5.100 803.786

2.697.657 2.267.801 828.499

528.098

101.660

150.479

28.371

30.619

32.680

17.694

8.446

8.039

2.639.777 2.144.240 57.419

60.484

6.432.172 5.227.366

b.

c.

2013

I. LIABILITAS 1. Utang Klaim 2. Utang Reasuransi 3. Utang Komisi 4. Utang Pajak 5. Utang Lain-lain 6. Pendapatan Premi Ditangguhkan 7. Estimasi Klaim 8. Premi Belum Merupakan Pendapatan 9. Pendapatan Komisi Ditangguhkan - Bersih 10. Liabilitas Imbalan Kerja 11. JUMLAH LIABILITAS (1 s.d. 10) 12. Akumulasi Cadangan Dana Tabarru' II. EKUITAS 13. Modal Saham 14. Tambahan Modal Disetor 15. Selisih Nilai Transaksi Entitas Sepengendali 16. Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan 17. Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual - bersih 18. Saldo Laba - Dicadangkan - Belum Dicadangkan 19. JUMLAH EKUITAS (13 s.d. 18) 20. JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (11+12+19)

Catatan : a.

2012

(dalam jutaan rupiah)

2.011

e.

Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report) Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US $ =Rp.12.189,Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US $ =Rp.9.670,

URAIAN

2013 2012)

4.841

18 PENDAPATAN UNDERWRITING (16+17) 160.000 160.000 (24.750 ) - (24.750 ) 274.524 177.053

(52.514 )

15.258

413.169 405.696 1.511.423 1.223.128 2.281.852 1.956.385

6.432.172 5.227.366

Nama Reasuradur Reasuradur Dalam Negeri : 1. PT. Reasuransi International Indonesia 2. PT. Reasuransi Nasional Indonesia 3. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk. 4. PT. Tugu Reasuransi Indonesia

Reasuradur Luar Negeri : 1. Munich Reinsurance Company 3. Asia Capital Reinsurance Group Pte. Ltd. 4. Scor Reinsurance Asia-Pacific Pte. Ltd. 5. Omnium Insurance & Reins. Company 6. Lloyd's Underwriters London

400.816

19 BEBAN UNDERWRITING 20 Beban Klaim 21 a. Klaim Bruto 22 b. Klaim Reasuransi 23 c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim 24 c.1. Cadangan Klaim tahun berjalan 25 c.2. Cadangan Klaim tahun lalu 26 Jumlah Beban Klaim (21-22+24-25) 27 Beban Underwriting Lain Neto 28 BEBAN UNDERWRITING (26+27)

439.101 332.039 - 157.483 128.918 135.627 - 135.627

686.930 567.010 120.223 157.483 82.660 82.660

265.189 226.319 29 HASIL UNDERWRITING (18-28) 30 Hasil Investasi 210.843 149.188 - 31 Bagi Hasil 32 Beban Usaha 12.157 10.684 33 a. Beban Pemasaran 34 b. Beban Umum dan Administrasi 180.642 175.371 35 Jumlah Beban Usaha (33+34) 192.799 186.055 36 LABA (RUGI) USAHA ASURANSI (29+30-31-35) 283.233 189.451 37 Hasil (Beban) Lain 136.565 38.689 38 LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT (36+37) 419.798 228.140 - 39 Zakat 40 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (38-39) 419.799 228.140 70.766 31.783 41 Pajak Penghasilan 42 LABA SETELAH PAJAK (40-41) 349.032 196.357 43 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK 44 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga (67.773 ) 13.312 45 Selisih Penilaian Aset Tetap 46 Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan 97.471 29.295 47 Bagian Pendapatan Komprehensif lain Entitas Asosiasi - (2.543 ) 48 Pendapatan Komprehensif Lain Untuk Tahun Berjalan - Setelah Pajak 29.698 40.064 49 TOTAL LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (42+48) 378.730 236.421

2) Tingkat kesehatan keuangan merupakan tingkat kesehatan keuangan dengan prinsip konvensional 3) MMBR = Modal Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas

S.E. & O Direksi PT TUGU PRATAMA INDONESIA

4) Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, target tingkat solvabilitas paling rendah 120% dari modal minimum berbasis risiko

LAPORAN KEUANGAN UNIT SYARIAH LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PERUSAHAAN / UNIT SYARIAH

LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU' UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(dalam jutaan rupiah)

(dalam jutaan rupiah)

NO

URAIAN

2013

I. ASET 1 Kas dan bank 16.470 2 Piutang kontribusi 19.633 3 Piutang reasuransi - 4 Piutang a. Mudharabah - b. Salam - c. Istishna' - 5 Deposito 39.361 6 Investasi pada surat berharga - 7 Pembiayaan a. Mudharabah - b. Musyarakah - 8 Investasi pada entitas lain - 9 Properti investasi - 10 Aset lain 4.336 11 Jumlah aset

79.800

II. KEWAJIBAN 1 Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak 714 2 Utang klaim 2.087 3 Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan 190 4 Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru' yang masih harus dibayar - 5 Utang reasuransi 20.219 6 Utang dividen - 7 Utang pajak - 8 Utang Lain 15.960 9 Jumlah kewajiban 39.170 III. DANA PESERTA 10 Dana syirkah temporer a. Mudharabah 11 Dana Tabarru' 2.011

12 Jumlah dana peserta

2.011

IV.

EKUITAS 13 Modal disetor 25.000 14 Tambahan modal disetor 15 Saldo laba 13.619



16 Jumlah ekuitas

38.619



16 Jumlah kewajiban. dana peserta dan ekuitas

79.800

2012

NO

4.336 66.267 4.406 4.588 56



14.044 5.358

17 18 19 20 21

4.841

URAIAN

2013

2012

1 2 3 4 5

URAIAN

2013

Pendapatan Pendapatan pengelolaan operasi asuransi 15.552 Pendapatan pengelolaan portfolio investasi dana peserta - Pendapatan pembagian surplus underwriting - Pendapatan investasi 1.116

Total pendapatan investasi Dikurangi : Beban pengelolaan portfolio investasi Pendapatan investasi neto Pendapatan (beban) lain Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru'

294 - 294 2.482 (2.830 )

6 Jumlah pendapatan 7 Beban 8 Beban komisi 9 Ujrah dibayar 10 Beban umum dan administrasi 11 Beban pemasaran 12 Beban pengembangan 13 Jumlah Beban 14 Laba usaha 15 Pendapatan (beban) non usaha neto 16 Laba sebelum pajak 17 Beban pajak 18 Zakat 19 Laba neto

URAIAN

2013

323 323 7.597 (1.183 )

2012

Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh

66.267



8 kolom x 540 mmk (Full Colour)

16.668

24.719

5.682 5.335 1.035 92 - 12.144

7.547 4.799 807 63 13.216

4.524 1.121 5.645 - - 5.645

11.503 (13.148 ) (1.645 ) (1.645 )

-

24.500

5.553

45.643

116.281

- 103.286 1.880

89.690 -

248.266

308.524

1.075.334

756.714

533% 345%

Informasi Lain a. Jumlah Dana Jaminan

20,000

15,000

b. Rasio Likuiditas (%)

228%

252%

c. Rasio Kecukupan Investasi (%)

658%

673%

d. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%)

53%

48%

e. Rasio Beban (Klaim, Usaha dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)

60%

62%

PEMILIK PERSEROAN

PT. Pertamina (Persero) : 65.00 % PT. Sakti Laksana Prima : 17.60 % Siti Taskiyah : 12.15 % Moh. Satya Permadi : 5.25 %



Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Luhur Budi Djatmiko 1) Komisaris : Mohammad Rudy Salahuddin Ramto Komisaris : Alexander Rusli 3) Komisaris : Eddy Porwanto Poo 2) Komisaris Independen : Hilda Rossieta

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Catatan : 1) Mulai aktif menjadi Preskom pada tanggal 11 Juli 2013 - sekarang 2) Mulai aktif menjadi komisaris pada tanggal 12 Juni 2013 - sekarang 3) Berakhir menjabat pada tanggal 26 Juni 2013

DIREKSI Presiden Direktur Direktur Keuangan & Jasa Corporate Direktur Pemasaran Direktur Teknik

: Yasril Y. Rasyid 1) : Hendroyono : Sigit Suciptoyono 1) : Choky L. Tobing 2)

Catatan : 1) 2)

Mulai aktif tanggal 15 Maret 2013 - sekarang Berakhir menjabat pada tanggal 30 Oktober 2013

URAIAN

2013 2012

C. Rasio Premi Retensi Sendiri terhadap Modal Sendiri (%)

5.090

2.800

1.411

240

527

3.192

3.152

A.

Tingkat Solvabilitas a. Kekayaan 61,983 b. Kewajiban 23,364 c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 38,619

45,320 12,346 32,974

B.

Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan****) a. Kekayaan yang tersedia untuk Qardh 3,040

C.

Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia Untuk qardh

1,938

25,000

25,000

25,000

25,000



13,619

7,974

Kelebihan (Kekurangan) Dana Solvabilitas Perusahaan

Catatan : a. Solvabilitas tahun 2013 dan 2012 disajikan sesuai dngan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha reasuransi dengan prinsip syariah, rasio pencapaian tingkat solvabilitas dana Tabarru' adalah sebesar 16% per tanggal 31 Desember 2012 dan 20% per tanggal 31 Desember 2013, dan peraturan Bapepam & LK No. PER-06/ BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah b. Laporan Keuangan ini disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah c. Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Dana Perusahaan, Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' diambil dari Laporan Keuangan Unit Syariah pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan(a member firm of PwC global network) dengan pendapat "Wajar Tanpa d. Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US $ =Rp.12.189,- Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US $ =Rp.9.670,- Jakarta, 30 April 2014 S.E. & O Direksi PT TUGU PRATAMA INDONESIA

921 5,644 (4,723 ) 16% 2012 5,000 5,000 158% 164%

0%

0%

E. Rasio Likuiditas (%)

105%

146%

F. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)

155%

110%

Dewan Pengawas Syariah

Reasuradur Dalam Negeri 1 PT. Reasuransi Internasional Indonesia 2 PT. Reasuransi Nasional Indonesia 3 PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk 4 PT. Asuransi Takaful Umum Reasuradur Luar Negeri 1 Labuan Reinsurance (L) Ltd 2 MNRB Retakaful Berhad

1. Ketua

: DR. H. Jafril Khalil, MCL, FIIS4)

2. Anggota

: Drs. Hasanudin, M.Ag.

Pemilik Perseroan PT. Pertamina (Persero)

: 65.00 %

PT. Sakti Laksana Prima

: 17.60 %

Siti Taskiyah

: 12.15 %

Moh. Satya Permadi

:

5.25 %

KOMISARIS DAN DIREKSI

b. Modal Sendiri atau Modal Kerja Minimum c. Jumlah Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan (Jumlah yang lebih besar antara a dan b) C.

39,793 38,872

503%

D. Rasio Jumlah Premi Penutupan Langsung terhadap Premi Penutupan Tidak Langsung (%)

Nama Reasuradur

32.974

23.719 1.000

-

D. Rasio Pencapaian Solvabilitas(%) 3)

Reasuradur Utama

6.232

2012

97.001

Tingkat Solvabilitas

Solvabilitas Dana Perusahaan

NO

C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas

72.958

(dalam jutaan rupiah)

A. Kekayaan tersedia untuk qardh B. Minimum Kekayaan yang wajib disediakan untuk qardh***) a. 25% x Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi b. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagalan proses produksi. ketidakmampuan SDM dan sistem untuk berkinerja baik. atau kejadian dari luar

(dalam jutaan rupiah)

Jumlah MMBR



31 DESEMBER 2013 DAN 2012

NO

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

1.323.601 1.065.238

B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) 2) a. Kegagalan Pengelolaan Aset (Schedule A) b. Ketidakseimbangan antara Proyeksi Arus Aset dan Liabilitas (Schedule B) c. Ketidakseimbangan antara Nilai Aset dan Liabilitas dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (Schedule C) d. Beban Klaim Yng Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule D) e. Risiko Tingkat Bunga (Schedule E) f. Risiko Reasuransi (Schedule F) g. Risiko Operasional (Schedule G)

31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(dalam jutaan rupiah)

LAPORAN LABA RUGI DANA PERUSAHAAN

Jumlah Tingkat Solvabilitas

KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU'

KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN

28.452

7.974

5.473.921 4.382.933 4.150.320 3.317.695

1 PENDAPATAN ASURANSI 2 Kontribusi bruto 45.558 58.602 3 Ujrah pengelola (15.552 ) (23.719 ) 4 Bagian reasuransi (atas resiko) (23.584 ) (23.870 ) c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 1,651 5 Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak 3.691 (3.096 ) B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' **) 7,483 6 Jumlah premi bruto 10.113 7.917 C. Kelebihan (Kekurangan) BTS (5,832 ) 7 BEBAN ASURANSI 8 Pembayaran Klaim (26.843 ) (25.834 ) D Rasio Pencapaian (%) **) 22% 9 Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain 11.257 7.598 10 Klaim yang masih harus dibayar - Indikator Keuangan Lainnya 2013 11 Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung - A. Dana Jaminan - reasuransi dan pihak lain a. Dana Jaminan dari kekayaan Dana Perusahaan 5,000 12 Penyisihan teknis (133 ) 1.216 b. Dana Jaminan dari Dana Tabarru' 13 Beban pengelolaan reasuransi - c. Dana Jaminan dari Dana Peserta 14 Jumlah beban asuransi (15.719 ) (17.020 ) Total Dana Jaminan 5,000 15 Surplus (Defisit) Neto Asuransi (5.606 ) (9.103 ) B. Rasio investasi (SAP) terhadap cad. Teknis dan utang klaim (%) 799% 16 Pendapatan Investasi

33.648 -

25.000

A. Tingkat Solvabilitas a. Aset Yang Diperkenankan b. Liabilitas

A. Tingkat Solvabilitas a. Kekayaan Yang Diperkenankan 56,761 b. Kewajiban 55,110

10.348 17.935 -

4.841

2013 2012)

Kantor Pusat Wisma Tugu I, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C 8-9, Jakarta 12920 Tel : +62 21-52961777 (hunting) | Fax : +62 21-52961555/52962555 Network Offices : Surabaya • Bandung • Medan • Balikpapan • Hongkong Email : [email protected] | [email protected] | [email protected] www.tugu.com

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

KETERANGAN

Pencapaian Tingkat Solvabilitas

308.979

Keterangan : 1) Penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif disesuaikan dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum

Jakarta, 30 April 2014



1 PENDAPATAN UNDERWRITING 2 Premi Bruto 3 a. Premi Penutupan Langsung 2.075.851 1.501.494 4 b. Premi Penutupan Tidak Langsung 63.589 36.222 108.815 104.504 5 c. Komisi Dibayar 6 Jumlah Premi Bruto (3+4-5) 2.030.625 1.433.212 7 Premi Reasuransi 8 a. Premi Reasuransi Dibayar 1.750.097 1.293.417 197.291 182.446 9 b. Komisi Reasuransi Diterima 10 Jumlah Premi Reasuransi (8-9) 1.552.805 1.110.971 11 Premi Neto (6-10) 477.819 322.242 12 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP 1) 13 a. CAPYBMP tahun lalu 80.707 67.444 14 b. CAPYBMP tahun berjalan 157.710 80.707 15 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP (13-14) (77.003 ) (13.263 ) 16 Jumlah Pendapatan Premi Neto (11+15) 400.816 308.979 17 Pendapatan Underwriting Lain Neto - -

4.148.309 3.266.140

2. Hannover Re. Cadangan Teknis dihitung oleh aktuaris "Padma Radya Aktuaria"



5.194 82.429 874.698 509.078 27.589 24.318 54.675 12.693 40.159 66.340 - 41.414 2.073.842 1.850.636 872.433 507.996 44.142 24.530 155.577 146.706

Reasuradur Utama

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang disajikan termasuk unit usaha syariah, Laporan Laba Rugi Komprehensif yang disajikan termasuk laporan laba rugi Pengelola unit usaha syariah dan tidak termasuk laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru'. Rincian untuk usaha sesuai asuransi atau reasuransi dengan prinsip syariah disajikan secara terpisah dengan format pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-06/BL/2011 tanggal 29 April 2011 Rasio pemenuhan tingkat solvabilitas dan informasi lain yang disajikan dalam pengumuman ini hanya untuk usahaasuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - firma anggota jaringan global PwC dengan pendapat " Wajar Tanpa Pengecualian"

d.

f.

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(dalam jutaan rupiah)

LIABILITAS DAN EKUITAS

228%

RASIO KESEHATAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

Per 31 Desember 2013 dan 2012

60%

Likuiditas

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

533%

Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Luhur Budi Djatmiko 1) Komisaris : Mohammad Rudy Salahuddin Ramto Komisaris : Alexander Rusli 3) Komisaris : Eddy Porwanto Poo 2) Komisaris Independen : Hilda Rossieta

DIREKSI Presiden Direktur Direktur Keuangan & Jasa Corporate Direktur Pemasaran Direktur Teknik

Catatan : 1) Mulai aktif menjadi Preskom pada tanggal 11 Juli 2013 - sekarang 2) Mulai aktif menjadi komisaris pada tanggal 12 Juni 2013 - sekarang 3) Berakhir menjabat pada tanggal 26 Juni 2013

Catatan : 1) Mulai aktif tanggal 15 Maret 2013 - sekarang 2) Berakhir menjabat pada tanggal 30 Oktober 2013

**)

: Yasril Y. Rasyid 1) : Hendroyono : Sigit Suciptoyono 1) : Choky L. Tobing 2)

Sesuai dengan PMK No 11/PMK.010/2011 rasio pencapaian tingkat solvabilitas adalah minimal sebesar 15 % dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bappepam dan LK Nomor : PER-06/BL/2011

***) Jumlah minimum yang dipersyaratkan dalam PMK No. 11/PMK.010/2011 Perhitungan sesuai dengan Peratutan Ketua Bappepam dan LK Nomor : PER-06/BL2011 ****) Tingkat solvabilitas minimum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 1-3) Idem dengan Catatan pada neraca perusahaan (tersebut di atas) 4) Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu Prof. Dr. Sofyan Syafri Harahap, hanya aktif menjabat hingga 2 Pebruari 2012, selanjutnya pejabat Ketua DPS digantikan oleh DR. H. Jafril Khalil, MCL, FIIS

PT. TUGU PRATAMA INDONESIA

Kantor Pusat Wisma Tugu I, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C 8-9, Jakarta 12920 Tel : +62 21-52961777 (hunting) | Fax : +62 21-52961555/52962555 Branches & Network Office : Surabaya • Bandung • Medan • Balikpapan • SEMARANG • PALEMBANG • Hongkong Email : [email protected] | [email protected] www.tugu.com

LAPORAN KEUANGAN

SEOJK Nomor: 2/SEOJK.05/2013 Tanggal: 27 Agustus 2013

PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

HASIL UNDERWRITING

PREMI BRUTO

EKUITAS

LABA KOMPREHENSIF

26,85%

60,26%

14,25%

18,97%

2014 : 2.575.816 2013 : 2.030.625

2014 : 425.000 2013 : 265.189

2014 : 444.784 2013 : 389.310

2014 : 2.668.853 2013 : 2.243.291

ASET

17,23% 2014 : 7.494.919 2013 : 6.393.610

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Per 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan rupiah)



ASET

2014 2013*

I. ASET 1. Kas dan Bank 2. Investasi - Deposito Berjangka - Efek-efek - Saham - Obligasi - Reksadana - Penyertaan Langsung - Investasi Saham pada Entitas Asosiasi Jumlah Investasi

3. Piutang Premi - Bersih



10. JUMLAH ASET ( 1 s.d. 9 )

4. Piutang Reasuransi - Bersih

5. Piutang Lain-lain 6. Aset Lain-lain 7. Aset Tetap - Bersih 8. Aset Reasuransi 9. Aset Pajak Tangguhan

37.663

923.770

408.927

65.690 953.129 119.149 5.135 1.041.342

25.289 954.345 301.899 5.108 963,528

3.108.215

2.659.096

1.053.810

828.499

145.398

101.660

36.093

28.370

45.704

32.680

7.378

8.446

LIABILITAS DAN EKUITAS

3.009.475

2.639.777

54.414

57.419

7.494.919

6.393.610

160.000

160.000



14. Tambahan Modal Disetor

(24.750 )

(24.750 )



15. Selisih Nilai Transaksi Entitas Sepengendali

-

-



16. Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan

323.230

274.524



17. Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas (20.868 )

(55.102 )



efek-efek yang tersedia untuk dijual - bersih

18. Saldo Laba

- Dicadangkan 413.169 413.169 - Belum Dicadangkan 1.818.072 1.475.450 19. JUMLAH EKUITAS (13 s.d. 18) 2.668.853 2.243.291 20. JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (11+12+19) 7.494.919 6.393.610

Rasio pemenuhan tingkat solvabilitas dan informasi lain yang disajikan dalam pengumuman ini hanya untuk usaha asuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif di atas disajikan dengan beberapa penyesuaian untuk memenuhi Ketentuan dan Peraturan yang berlaku tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Cadangan Teknis dihitung oleh aktuaris "Padma Radya Aktuaria"

e. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report) Kurs pada tanggal 31 Desember 2014, 1 US $ =Rp.12.440,- Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US $ =Rp.12.189,-

URAIAN

2014 2013*

Reasuradur Utama Nama Reasuradur Reasuradur Dalam Negeri : 1. PT. Reasuransi International Indonesia 2. PT. Reasuransi Nasional Indonesia 3. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk. 4. PT. Tugu Reasuransi Indonesia Reasuradur Luar Negeri : 1. Swiss Reinsurance Company 2. Munich Reinsurance Company 3. Hannover Re. 4. Asia Capital Reinsurance Group Pte. Ltd. 5. Scor Reinsurance Asia-Pacific Pte. Ltd. 6. Lloyd's Underwriters London

17 Pendapatan Underwriting Lain Neto

80.707 157.710 (77.003 ) 400.816

-

-

614.807

400.816

20 Beban Klaim 21 a. Klaim Bruto 561.578 439.101 452.564 332.039 22 b. Klaim Reasuransi 23 c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim 24 c.1. Cadangan Klaim tahun lalu 157.483 128.918 25 c.2. Cadangan Klaim tahun berjalan 238.277 157.483 Jumlah Beban Klaim (21-22+24-25) 189.807 135.627 27 Beban Underwriting Lain Neto - 28 BEBAN UNDERWRITING (26+27) 189.807 135.627 29 HASIL UNDERWRITING (18-28)

425.000

265.189

30 Hasil Investasi 31 Bagi Hasil 32 Beban Usaha 33 a. Beban Pemasaran 34 b. Beban Umum dan Administrasi 35 Jumlah Beban Usaha (33+34) 36 LABA (RUGI) USAHA ASURANSI (29+30-31-35) 37 Hasil (Beban) Lain 38 LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT (36+37) 39 Zakat 40 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (38-39) 41 Pajak Penghasilan 42 LABA SETELAH PAJAK (40-41)

159.370 -

224.829 -

13.884 218.333 232.217 352.153 92.938 445.091 - 445.091 83.247 361.844

12.157 180.642 192.799 297.219 136.565 433.784 433.784 70.766 363.018

43 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK 44 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga 34.234 (71.179 ) 45 Selisih Penilaian Aset Tetap - 46 Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan 48.706 97.471 47 Bagian Pendapatan Komprehensif lain Entitas Asosiasi - 48 Pendapatan Komprehensif Lain Untuk Tahun Berjalan - Setelah Pajak 82.940 26.292 49 TOTAL LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (42+48)

444.784

389.310

B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) 2) a. Kegagalan Pengelolaan Aset (Schedule A) b. Ketidakseimbangan antara Proyeksi Arus Aset dan Liabilitas (Schedule B) c. Ketidakseimbangan antara Nilai Aset dan Liabilitas dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (Schedule C) d. Beban Klaim Yng Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule D) e. Risiko Tingkat Bunga (Schedule E) f. Risiko Reasuransi (Schedule F) g. Risiko Operasional (Schedule G) Jumlah MMBR C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas D. Rasio Pencapaian Solvabilitas(%) 3)

6.295.164 5.473.592 4.794.175 4.150.320 1.500.989 1,323,272

114.153

72.958

-

-

39.057

24.500

105.437 - 121.474 741 380.863

45.643 103.286 1,882 248,269

1,120, 27 1,075,003 394,10% 533,00%

Informasi Lain 20.000 20.000 a. Jumlah Dana Jaminan b. Rasio Likuiditas (%) 226% 228% 522% 658% c. Rasio Kecukupan Investasi (%) d. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%) 26% 53% e. Rasio Beban (Klaim, Usaha dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%) 48% 60%

PEMILIK PERSEROAN PT. Pertamina (Persero) PT. Sakti Laksana Prima Siti Taskiyah Moh. Satya Permadi

: 65.00 % : 17.60 % : 12.15 % : 5.25 %

PEMILIK PERSEROAN Dewan Komisaris: Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen

: Luhur Budi Djatmiko : Eddy Porwanto Poo : Mohammad Rudy Salahudidin Ramto : Hilda Rossieta

DIREKSI Presiden Direktur Direktur Keuangan & JK Direktur Pemasaran

: Yasril Y. Rasyid : Hendroyono : Sigit Suciptoyono

= Modal Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas 3) Penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif disesuaikan dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum 4) Tingkat kesehatan keuangan merupakan tingkat kesehatan keuangan dengan prinsip konvensiomal

6) * Laporan Keuangan 31 Desember 2013 telah disajikan kembali dikarenakan perubahan kebijakan akuntansi pencatatan investasi pada entitas asosiasi dari metode biaya menjadi metode ekuitas sehubungan dengan penambahan kepemilikan pada entitas asosiasi Kantor Pusat Wisma Tugu I, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C 8-9, Jakarta 12920 Tel : +62 21-52961777 (hunting) | Fax : +62 21-52961555/52962555 Branches & Network Office: Surabaya • Bandung • Medan • Balikpapan• Semarang • PALEMBANG • Hongkong Email : [email protected] | [email protected] www.tugu.com

KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU'

LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU' UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam jutaan rupiah)

(dalam jutaan rupiah)

2014

I. ASET 1 Kas dan bank 17.586 2 Piutang kontribusi 22.179 3 Piutang reasuransi - 4 Piutang a. Mudharabah - b. Salam - c. Istishna' - 5 Deposito 39.662 6 Investasi pada surat berharga - 7 Pembiayaan - a. Mudharabah b. Musyarakah - 8 Investasi pada entitas lain - 9 Properti investasi - 10 Aset lain 4.336 11 Jumlah aset 83.763 LIABILITAS 1 Utang klaim 973 2 Utang reasuransi 8.846 3 Utang lain-lain 22.032 4 Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru' yang masih harus dibayar - 5 Utang dividen - 6 Utang pajak - 7 Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak 1.570 8 Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan 279 9 Jumlah liabilitas 33.700 DANA PESERTA Dana syirkah temporer a. Mudharabah Dana Tabarru' 3.801 Jumlah dana peserta 3.801

IV. EKUITAS 13 Modal disetor 25.000 14 Tambahan modal disetor 21.262 15 Saldo laba 16 Jumlah ekuitas 46.262 17 Jumlah liabilitas. dana peserta dan ekuitas 83.763

2013

NO

39.361 -



4.336 79.800

7 8 9 10 11 12 13

14 15

2.087 20.219 15.960 714 190 39.170

16 17 18 19 20 21

2014

2013

2.011 2.011 25.000 13.619 38.619 79.800

2013

1 2 3 4 5 6

Pendapatan Pendapatan pengelolaan operasi asuransi 10.007 Pendapatan pengelolaan portfolio investasi dana peserta - Pendapatan pembagian surplus underwriting - Pendapatan investasi 1.450 Jumlah pendapatan 11.457

7 8 9 10 11 12 13

Beban Beban komisi Ujrah dibayar Beban umum dan administrasi Beban pemasaran Beban pengembangan Jumlah Beban

2.422 2.720 151 179 - 5.472

5.682 5.335 1.035 92 12.144

4 Laba usaha 1 15 Pendapatan (beban) non usaha neto 16 Laba sebelum pajak 17 Beban pajak 18 Zakat 19 Laba neto

5.985 1.658 7.643 - - 7.643

4.524 1.121 5.645 5.645

15.552 1.116 16.668

2014 2013

Tingkat Solvabilitas

KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN

REASURADUR UTAMA

31 DESEMBER 2014 DAN 2013

Nama Reasuradur

URAIAN

2014

2013

Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh

A. Kekayaan tersedia untuk qardh 6.292 B. Minimum Kekayaan yang wajib disediakan untuk qardh*) a. 70% x Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi 5.597 b. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagalan proses produksi. ketidakmampuan SDM dan sistem untuk berkinerja baik. atau kejadian dari luar 124 C. Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia Untuk qardh 571

6.232

2.800

240 3.192

Solvabilitas Dana Perusahaan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN

A.

Tingkat Solvabilitas a. Kekayaan 74.767 b. Kewajiban 28.505 c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 46.262

B. Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan***) a. Kekayaan yang tersedia untuk Qardh 5.722 b. Modal Sendiri atau Modal Kerja Minimum 25.000 c. Jumlah Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan (Jumlah yang lebih besar antara a dan b) 25.000 *)

**)

C.

56.761 55.110 1.651 7.483 (5.832 )

BEBAN ASURANSI D Rasio Pencapaian (%) **) 43% 22% Pembayaran Klaim (10.163 ) (26.843 ) (dalam jutaan rupiah) Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain 8.452 11.257 Indikator Keuangan Lainnya 2014 2013 Klaim yang masih harus dibayar - Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain - A. Dana Jaminan Penyisihan teknis (90 ) (133 ) a. Dana Jaminan dari kekayaan Dana Perusahaan 5.000 5.000 Beban pengelolaan reasuransi - b. Dana Jaminan dari Dana Tabarru' c. Dana Jaminan dari Dana Peserta Jumlah beban asuransi (1.801 ) (15.719 ) Total Dana Jaminan 5.000 5.000 Surplus (Defisit) Neto Asuransi 2.720 (5.606 ) B. Rasio investasi (SAP) terhadap cad. Teknis dan utang klaim (%) 888% 799% Pendapatan Investasi C. Rasio Premi Retensi Sendiri terhadap Modal Sendiri (%) 119% 503% Total pendapatan investasi 571 294 D. Rasio Jumlah Premi Penutupan Langsung terhadap Premi Dikurangi : Beban pengelolaan portfolio investasi - Penutupan Tidak Langsung (%) 0% 0% Pendapatan investasi neto 571 294 E. Rasio Likuiditas (%) 110% 105% Pendapatan (beban) lain 675 2.482 F. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru' 3.966 (2.830 ) Pendapatan Premi Neto (%) 39% 155%

(dalam jutaan rupiah)

NO

LAPORAN LABA RUGI DANA PERUSAHAAN 2014

URAIAN

(dalam jutaan rupiah)



A. Tingkat Solvabilitas 1 PENDAPATAN ASURANSI a. Kekayaan Yang Diperkenankan 62.912 2 Kontribusi bruto 33.926 45.558 59.471 3 Ujrah pengelola (10.007 ) (15.552 ) b. Kewajiban 3.441 4 Bagian reasuransi (atas resiko) (18.542 ) (23.584 ) c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 5 Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak (856 ) 3.691 B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' *) 7.996 6 Jumlah premi bruto 4.521 10.113 C. Kelebihan (Kekurangan) BTS (4.555 )

16.470 19.633 -

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 URAIAN

1.750.097 197.291 1.552.806 477.819

A. Tingkat Solvabilitas a. Aset Yang Diperkenankan b. Liabilitas Jumlah Tingkat Solvabilitas

2) MMBR

PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

NO

2014 2013*

Keterangan : 1) CAPYBMP = Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PERUSAHAAN / UNIT SYARIAH

III. 10 11 12

2.075.851 63.589 108.815 2.030.625

19 BEBAN UNDERWRITING

PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

II.

KETERANGAN

Pencapaian Tingkat Solvabilitas

2 Premi Bruto 3 a. Premi Penutupan Langsung 2.601.933 4 b. Premi Penutupan Tidak Langsung 128.683 5 c. Komisi Dibayar 154.797 6 Jumlah Premi Bruto (3+4-5) 2.575.816 7 Premi Reasuransi 2.203.988 8 a. Premi Reasuransi Dibayar 9 b. Komisi Reasuransi Diterima 282.374 10 Jumlah Premi Reasuransi (8-9) 1.921.614 11 Premi Neto (6-10) 654.202 12 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP1) 13 a. CAPYBMP tahun lalu 157.710 14 b. CAPYBMP tahun berjalan 197.105 (39.395 ) 15 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP (13-14) 16 Jumlah Pendapatan Premi Neto (11+15) 614.807

LAPORAN KEUANGAN UNIT SYARIAH

URAIAN



5) Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, target tingkat solvabilitas yang paling rendah 120% dari modal minimum berbasis risiko

Jakarta, 28 April 2015 S.E. & O Direksi PT TUGU PRATAMA INDONESIA

NO

(dalam jutaan rupiah)

PENDAPATAN UNDERWRITING

18 PENDAPATAN UNDERWRITING (16+17) 13. Modal Saham

c. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 diambil dari Laporan Keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC) sekarang bernama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,Wibisana, Rintis & Rekan yang laporannya tertanggal 27 Februari 2015 dengan menyatakan " Wajar Tanpa Pengecualian"

f.





a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang disajikan termasuk unit usaha syariah, Laporan Laba Rugi Komprehensif yang disajikan termasuk laporan laba rugi Pengelola unit usaha syariah dan tidak termasuk laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru'. Rincian untuk usaha sesuai asuransi atau reasuransi dengan prinsip syariah disajikan secara terpisah dengan format pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-06/BL/2011 tanggal 29 April 2011

d.

2013*

1

Catatan :

b.

2014

1. Utang Klaim 23.208 5.194 2. Utang Reasuransi 982.597 874.698 3. Utang Komisi 40.101 27.589 4. Utang Pajak 57.336 54.675 5. Utang Lain-lain 72.085 40.158 6. Pendapatan Premi Ditangguhkan - 7. Estimasi Klaim 2.420.866 2.073.842 8. Premi Belum Merupakan Pendapatan 1.015.297 872.433 9. Pendapatan Komisi Ditangguhkan - Bersih 41.791 44.142 10. Liabilitas Imbalan Kerja 168.984 155.577 4.822.265 4.148.308 11. JUMLAH LIABILITAS (1 s.d. 10) 12. Akumulasi Cadangan Dana Tabarru' 3.801 2.011 II. EKUITAS



PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam jutaan rupiah)

I. LIABILITAS 34.432

RASIO KESEHATAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

Kelebihan (Kekurangan) Dana Solvabilitas Perusahaan

21.262

61.983 23.364 38.619 3.040 25.000 25.000 13.619

Sesuai dengan Pasal 54 PMK No. 11/PMK.010/2011, Jumlah Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh paling rendah 45% untuk tahun 2013 dan paling lambat 31 Desember 2014 Jumlah Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh paling rendah 70% dari Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Resiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Akibat Deviasi Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban yang dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER 07/BL/2011. Sesuai dengan Pasal 52 PMK No. 11/PMK.010/2011, Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' paling rendah 15% untuk tahun 2013 dan paling lambat 31 Desember 2014 Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' paling rendah 30% dari Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Resiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Akibat Deviasi Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban yang dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER 07/BL/2011.

***) Jumlah minimum yang dipersyaratkan dalam pasal 31 PMK No. 11/PMK.010./2011.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Reasuradur Dalam Negeri 1 PT. Reasuransi Internasional Indonesia 2 PT. Reasuransi Nasional Indonesia 3 PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk Reasuradur Luar Negeri 1 Labuan Reinsurance (L) Ltd 2 MNRB Retakaful Berhad

1. Ketua : H. Jafril Khalil, PhD, MCL, Dipl.IF, FIIS, CFP 2. Anggota : Dr. H. Hasanudin, M. Ag. PEMILIK PERUSAHAAN PT. Pertamina (Persero) : 65.00 % PT. Sakti Laksana Prima : 17.60 % Siti Taskiyah : 12.15 % Moh. Satya Permadi : 5.25 %

KOMISARIS DAN DIREKSI Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Luhur Budi Djatmiko Komisaris : Mohammad Rudy Salahudidin Ramto Komisaris : Eddy Porwanto Poo Komisaris Independen : Hilda Rossieta

Direksi Presiden Direktur : Yasril Y. Rasyid Direktur Keuangan & JK : Hendroyono Direktur Pemasaran : Sigit Suciptoyono

Catatan : a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Dana Perusahaan dan Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 di atas, diambil dari Laporan Keuangan Unit Syariah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan global PwC) tertanggal 28 April 2015 dengan opini tanpa modifikasian. b. Angka (nilai) yang disajikan berdasarkan SAK (Audit Report) dengan beberapa penyesuaian untuk memenuhi Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No. PER-06/BL/2011 Tanggal 29 April 2011. c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2014, 1 US $ =Rp.12.440, Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US $ =Rp.12.189,Jakarta, 28 April 2015 S.E. & O Direksi PT TUGU PRATAMA INDONESIA

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI SYARI’AH

‫ﻴ ﹺﻢ‬‫ﺣ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻤ ﹺﻦ ﺍﻟ‬‫ﺮﺣ‬ ‫ﷲ ﺍﻟ‬ ِ ‫ﺴ ﹺﻢ ﺍ‬  ‫ﹺﺑ‬ Dewan Syari'ah Nasional setelah: Menimbang

: a. bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci; b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad Tabarru’ untuk asuransi; c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru’ untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﹶﻟ‬‫ﻣﻮ‬ ‫ﺗ ﹾﺄ ﹸﻛﻠﹸﻮﹾﺍ ﹶﺃ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ‫ﺐ‬ ‫ﻴ ﹺ‬‫ﺚ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﻄ‬ ‫ﺨﺒﹺﻴ ﹶ‬  ‫ﺪﻟﹸﻮﹾﺍ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺒ‬‫ﺘ‬‫ﺗ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﹶﻟ‬‫ﻣﻮ‬ ‫ﻰ ﹶﺃ‬‫ﺎﻣ‬‫ﻴﺘ‬‫ﻮﹾﺍ ﺍﹾﻟ‬‫ﺁﺗ‬‫( ﻭ‬1 .(2 :‫ﻮﺑﹰﺎ ﹶﻛﺒﹺﲑﹰﺍ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬‫ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺣ‬ ‫ﻧ‬‫ﻢ ﹺﺇ‬ ‫ﻟ ﹸﻜ‬‫ﺍ‬‫ﻣﻮ‬ ‫ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ‬ Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. al-Nisa’ [4]: 2).

‫ﺘﻘﹸﻮﺍ‬‫ﻴ‬‫ﻢ ﹶﻓ ﹾﻠ‬ ‫ﻴ ﹺﻬ‬‫ﻋﹶﻠ‬ ‫ﺍ‬‫ﺎﹸﻓﻮ‬‫ﻌﺎﻓﹰﺎ ﺧ‬ ‫ﺿ‬  ‫ ﹰﺔ‬‫ﺭﻳ‬ ‫ﻢ ﹸﺫ‬ ‫ﻔ ﹺﻬ‬ ‫ﺧ ﹾﻠ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺍ‬‫ﺮ ﹸﻛﻮ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻦ ﹶﻟ‬ ‫ﺬﻳ‬ ‫ﺶ ﺍﱠﻟ‬  ‫ﺨ‬  ‫ﻴ‬‫ﻭﹾﻟ‬ (2 .(9 :‫ﻳﺪﹰﺍ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬‫ﺳﺪ‬ ‫ﻮ ﹰﻻ‬ ‫ﺍ ﹶﻗ‬‫ﻴﻘﹸﻮﹸﻟﻮ‬‫ﻭﹾﻟ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺍﻟﹼﻠ‬ “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. al-Nisa’ [4]: 9).

Dewan Syari’ah Nasional MUI

Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 2

‫ ﹺﺇ ﱠﻥ‬،‫ﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﹼﻠﻪ‬‫ﺍ‬‫ ﻭ‬،‫ﻐﺪ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺖ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺎﹶﻗ‬‫ﺲ ﻣ‬  ‫ﻧ ﹾﻔ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻨ ﹸﻈ‬‫ﺘ‬‫ﻭﹾﻟ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﹼﻠ‬‫ﻮﺍ ﺍ‬ ‫ﻨ‬‫ﻣ‬ ‫ﻦ ﺁ‬ ‫ﺬﻳ‬ ‫ﺎ ﺍﱠﻟ‬‫ﻬ‬‫ﺂﹶﺃﻳ‬‫( ﻳ‬3 .(18 :‫ﻮ ﹶﻥ )ﺍﳊﺸﺮ‬ ‫ﻤﹸﻠ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺗ‬‫ﺎ‬‫ﺮ ﹺﺑﻤ‬ ‫ﻴ‬‫ﺧﹺﺒ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺍﻟﹼﻠ‬ “Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18). 2. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

‫ﺘﻠﹶﻰ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﺎ ﹺﻡ ﹺﺇ ﱠﻻ ﻣ‬‫ﻧﻌ‬‫ﻤ ﹸﺔ ﹾﺍ َﻷ‬ ‫ﻴ‬‫ﺑ ﹺﻬ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺖ ﹶﻟ ﹸﻜ‬  ‫ﺣﻠﱠ‬ ‫ﺩ ﹸﺃ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻌ ﹸﻘ‬ ‫ﺍ ﺑﹺﺎﹾﻟ‬‫ﻭﹸﻓﻮ‬ ‫ﺍ ﹶﺃ‬‫ﻨﻮ‬‫ﻣ‬ ‫ﻦ ﺁ‬ ‫ﺬﻳ‬ ‫ﺎ ﺍﱠﻟ‬‫ﻬ‬‫ﺂ ﹶﺃﻳ‬‫( ﻳ‬1 :‫ﺪ )ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬ ‫ ﹺﺮﻳ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﻢ ﻣ‬ ‫ﺤ ﹸﻜ‬  ‫ﷲ ﻳ‬ َ ‫ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍ‬،‫ﺮﻡ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺘ‬‫ﻧ‬‫ﻭﹶﺃ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺼ‬  ‫ﺤﻠﱢﻰ ﺍﻟ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻴ‬‫ﻢ ﹶﻏ‬ ‫ﻴ ﹸﻜ‬‫ﻋﹶﻠ‬ (1 “Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1).

‫ﺱ‬ ‫ﻨﺎ ﹺ‬‫ﻦ ﺍﻟ‬ ‫ﻴ‬‫ﺑ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺘ‬‫ﻤ‬ ‫ﺣ ﹶﻜ‬ ‫ﻭﹺﺇﺫﹶﺍ‬ ‫ﺎ‬‫ﻠﻬ‬‫ﻫ‬ ‫ﺕ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ‬  ‫ﺎ‬‫ﺎﻧ‬‫ﻭﺍ ﺍﹾﻟﹶﺄﻣ‬‫ﺆﺩ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ‬ ‫ﺮ ﹸﻛ‬ ‫ﻣ‬ ‫ ﹾﺄ‬‫ﻪ ﻳ‬ ‫( ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ‬2 ‫ﺍ‬‫ﻴﺮ‬‫ﺼ‬  ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻌ‬‫ﻤ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﷲ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬ َ ‫ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍ‬،‫ﻢ ﹺﺑﻪ‬ ‫ﻌ ﹸﻈ ﹸﻜ‬ ‫ﺎ ﻳ‬‫ﻌﻤ‬ ‫ﷲ ﹺﻧ‬ َ ‫ﺪ ﹺﻝ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻮﺍ ﺑﹺﺎﹾﻟ‬‫ﺤ ﹸﻜﻤ‬  ‫ﺗ‬ ‫ﹶﺃ ﹾﻥ‬ (58 :‫)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamiu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. alNisa’ [4]: 58).

‫ﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ‬ ‫ﻃ ﹺﻞ ﹺﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﹾﻥ‬ ‫ﺎ‬‫ﻢ ﺑﹺﺎﹾﻟﺒ‬ ‫ﻨ ﹸﻜ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺍﹶﻟ ﹸﻜ‬‫ﻣﻮ‬ ‫ﺍ ﹶﺃ‬‫ﺗ ﹾﺄ ﹸﻛﹸﻠﻮ‬ ‫ﺍ ﹶﻻ‬‫ﻨﻮ‬‫ﻣ‬ ‫ﻦ ﺀَﺍ‬ ‫ﺬﻳ‬ ‫ﺎ ﺍﱠﻟ‬‫ﻬ‬‫ﺎﹶﺃﻳ‬‫( ﻳ‬3 ‫ﺎ‬‫ﻴﻤ‬‫ﺭﺣ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹺﺑ ﹸﻜ‬ ‫ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ‬،‫ﺴ ﹸﻜﻢ‬  ‫ﻧ ﹸﻔ‬‫ﺍ ﹶﺃ‬‫ﺘﹸﻠﻮ‬‫ﺗ ﹾﻘ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻨ ﹸﻜ‬‫ﻣ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﺍ ﹴ‬‫ﺗﺮ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺭ ﹰﺓ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗﺠ‬ (29 :‫)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa’ [4]: 29). 3. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain : Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI

Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 3

‫ﻪ ﹺﺇ ﱠﻥ‬ ‫ﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﱠﻠ‬‫ﺍ‬‫ ﻭ‬،‫ﻥ‬ ‫ﺍ‬‫ﺪﻭ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﹾﻟ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹾﺍ ِﻹﹾﺛ ﹺﻢ ﻭ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﻭﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗﻌ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ،‫ﻯ‬‫ﺘ ﹾﻘﻮ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺮ ﻭ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﹺﺒ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﻭﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗﻌ‬‫ﻭ‬ .(2 :‫ﺏ )ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬ ‫ﻌﻘﹶﺎ ﹺ‬ ‫ﺪ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻳ‬‫ﺷﺪ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ‬ “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2). 4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain:

‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺑ ﹰﺔ‬‫ﺮ‬ ‫ﻪ ﹸﻛ‬ ‫ﻨ‬‫ﻋ‬ ‫ﷲ‬ ُ‫ﺝﺍ‬  ‫ﺮ‬ ‫ ﹶﻓ‬،‫ﺎ‬‫ﻧﻴ‬‫ﺪ‬ ‫ﺏ ﺍﻟ‬ ‫ﺮ ﹺ‬ ‫ﻦ ﹸﻛ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺑ ﹰﺔ‬‫ﺮ‬ ‫ﻠ ﹴﻢ ﹸﻛ‬‫ﺴ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺝ‬  ‫ﺮ‬ ‫ﻦ ﹶﻓ‬ ‫ﻣ‬ (1 ‫ﻪ )ﺭﻭﺍﻩ‬ ‫ﻴ‬‫ﺧ‬ ‫ﻥ ﹶﺃ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺒ‬‫ﻌ‬ ‫ﻡ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺍ‬‫ﺎﺩ‬‫ﺪ ﻣ‬ ‫ﺒ‬‫ﻌ‬ ‫ﻥ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﺍ‬‫ ﻭ‬،‫ﻣﺔ‬ ‫ﺎ‬‫ﻘﻴ‬ ‫ﻮ ﹺﻡ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺏ ﻳ‬ ‫ﺮ ﹺ‬ ‫ﹸﻛ‬ .(‫ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ‬ “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

‫ﺘﻜﹶﻰ‬‫ﺷ‬ ‫ﺪ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺠ‬  ‫ﻣﹾﺜ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻔ ﹺﻬ‬ ‫ﺎ ﹸﻃ‬‫ﺗﻌ‬‫ﻭ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻤ ﹺﻬ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺍ‬‫ﺗﺮ‬‫ﻭ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍ‬‫ﺗﻮ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻴ‬‫ﻣﹺﻨ‬ ‫ﺆ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻣﹶﺜ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ‬ (2 ‫ﻰ )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ‬‫ﺤﻤ‬  ‫ﺍﹾﻟ‬‫ﻬ ﹺﺮ ﻭ‬ ‫ﺴ‬  ‫ﺪ ﺑﹺﺎﻟ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺠ‬  ‫ﺮ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺋ‬‫ﺎ‬‫ﻪ ﺳ‬ ‫ﻰ ﹶﻟ‬‫ﺍﻋ‬‫ﺗﺪ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻀ‬  ‫ﻋ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻨ‬‫ﻣ‬ (‫ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﲑ‬ “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir).

‫ﺎ )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﰊ‬‫ﻌﻀ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻀ‬  ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺸ‬  ‫ﻥ ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨﻴ‬‫ﺒ‬‫ﻣ ﹺﻦ ﻛﹶﺎﹾﻟ‬ ‫ﺆ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟ ﹾﻠ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺆ‬ ‫ﻤ‬ ‫( ﹶﺍﹾﻟ‬3 (‫ﻣﻮﺳﻰ‬ “Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari).

‫ﺪﹶﻗ ﹸﺔ )ﺭﻭﺍﻩ‬ ‫ﺼ‬  ‫ﻪ ﺍﻟ‬ ‫ﺗ ﹾﺄ ﹸﻛﹶﻠ‬ ‫ﺘﻰ‬‫ﺣ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺮ ﹾﻛ‬ ‫ﺘ‬‫ﻭ ﹶﻻ ﻳ‬ ،‫ﺮ ﹺﺑﻪ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﺘ ﹺ‬‫ﻴ‬‫ﺎ ﹲﻝ ﹶﻓ ﹾﻠ‬‫ﻪ ﻣ‬ ‫ﺎ ﹶﻟ‬‫ﻴﻤ‬‫ﺘ‬‫ﻲ ﻳ‬ ‫ﻟ‬‫ﻭ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ (4 ‫ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻄﲏ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ‬ (‫ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ‬ “Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya (tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sederkah (zakat dan nafakah)” (HR. Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin ‘Amr bin Ash). Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI

Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 4

.‫ﻣﺎ‬ ‫ﺍ‬‫ﺣﺮ‬ ‫ﺣ ﱠﻞ‬ ‫ﻭ ﹶﺃ‬ ‫ﻼ ﹰﻻ ﹶﺃ‬ ‫ﺣ ﹶ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺮﻃﹰﺎ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻢ ﹺﺇ ﱠﻻ‬ ‫ﻃ ﹺﻬ‬ ‫ﻭ‬‫ﺷﺮ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻮ ﹶﻥ‬‫ﻠﻤ‬‫ﺴ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﺍﹾﻟ‬‫( ﻭ‬5 (‫)ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ‬ “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

‫ ﻭﺃﲪﺪ ﻋﻦ‬،‫ﺭ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ‬ ‫ﺍ‬‫ﺿﺮ‬  ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺿ‬  ‫( ﹶﻻ‬6 (‫ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﳛﻲ‬،‫ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ‬ “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya). 5. Kaidah fiqh:

‫ﺎ‬‫ﻤﻬ‬ ‫ﺤ ﹺﺮﻳ‬  ‫ﺗ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻴ ﹲﻞ‬‫ﻟ‬‫ﺩ‬ ‫ﺪ ﱠﻝ‬ ‫ﺣ ﹸﺔ ﹺﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﺕ ﹾﺍ ِﻹﺑ‬  ‫ﻼ‬ ‫ﻣ ﹶ‬ ‫ﺎ‬‫ﻤﻌ‬ ‫ﻰ ﺍﹾﻟ‬‫ﺻ ﹸﻞ ﻓ‬  ‫ ﹾﺍ َﻷ‬-1 “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

.‫ﻥ‬ ‫ﻣﻜﹶﺎ‬ ‫ﺪ ﹺﺭ ﹾﺍ ِﻹ‬ ‫ﻊ ﹺﺑ ﹶﻘ‬ ‫ﺪﹶﻓ‬ ‫ﺭ ﻳ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻀ‬  ‫ ﺍﹶﻟ‬-2 “Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

.‫ﺍ ﹸﻝ‬‫ﺰ‬‫ﺭ ﻳ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻀ‬  ‫ ﺍﹶﻟ‬-3 “Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.” Memperhatikan

: 1. Pendapat ulama; antara lain:

‫ﻪ‬ ‫ﻨ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ ﹸﻥ‬‫ﻌ‬‫ ﻳ‬،‫ﺮ ﹶﻛﺔ‬ ‫ﺸ‬  ‫ﻠ‬‫ﻪ ﻟ‬ ‫ﻨ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺮﻋ‬ ‫ﺒ‬‫ﺗ‬ ‫ﻮ ﹸﻥ‬ ‫ ﹸﻜ‬‫ﻙ ﻳ‬ ‫ﺘ ﹺﺮ‬‫ﺸ‬  ‫ﻤ‬ ‫ ﺍﹾﻟ‬‫ﻌﻪ‬ ‫ﺪﹶﻓ‬ ‫ﻱ ﻳ‬  ‫ﺬ‬ ‫ﺒﹶﻠ ﹸﻎ ﺍﱠﻟ‬‫ﻤ‬ ‫( ﻓﹶﺎﹾﻟ‬1 ‫ﻭ‬ ‫ﻉ ﹶﺃ‬ ‫ﺮ ﹴ‬ ‫ﺒ‬‫ﺗ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺼ ﹶﻔ‬  ‫ﻪ ﹺﺑ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺗ ﹶﻘ‬ ‫ﺮ ﹶﻛ ﹸﺔ‬ ‫ﺸ‬  ‫ﺍﻟ‬‫ ﻭ‬،‫ﻴﻪ‬‫ﻋﹶﻠ‬ ‫ﻖ‬ ‫ﺘ ﹶﻔ‬‫ﻤ‬ ‫ﻨﻈﹶﺎ ﹺﻡ ﺍﹾﻟ‬‫ﺐ ﺍﻟ‬ ‫ﺴ ﹺ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﺝ ﹺﺑ‬  ‫ﺎ‬‫ﺤﺘ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﺍﹾﻟ‬ .‫ ﺹ‬،‫ )ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‬.‫ﺽ‬ ‫ﻮ ﹴ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﻘﹶﺎﹺﺑ ﹴﻞ ﹶﺃ‬ ‫ﻴ ﹺﺮ‬‫ﻦ ﹶﻏ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺒ‬‫ﻫ‬ (276 Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru’ (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai tabarru’ atau hibah murni tanpa imbalan. (Wahbah al-Zuhaili, alMu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah, [Dimasyq: Dar alFikr, 2002], h. 287).

‫ﻲ‬ ‫ﻭﹺﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺘﻌ‬‫ﻴ ﹺﻦ ﺍﻟ‬‫ﻣ‬ ‫ﺘ ﹾﺄ‬‫ﺪ ﺍﻟ‬ ‫ﻋ ﹾﻘ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻉ‬ ‫ﺮ ﹺ‬ ‫ﺒ‬‫ﺘ‬‫ﺍ ﹺﻡ ﺑﹺﺎﻟ‬‫ﺘﺰ‬‫ﻻﹾﻟ‬ ‫ﺩ ﹺﻝ ﹾﺍ‬ ‫ﺒﺎ‬‫ﻟﺘ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻔ ﹾﻘ ﹺﻬ‬ ‫ﺞ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺨ ﹺﺮﻳ‬  ‫ﺘ‬‫ﺍﻟ‬‫( ﻭ‬2 ‫ )ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﳌﺼﻄﻔﻰ‬.‫ﺔ‬ ‫ﻴ‬‫ﻜ‬ ‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ﺪ ﺍﹾﻟﻤ‬ ‫ﻨ‬‫ﻋ‬ ‫ﺕ‬  ‫ﺎ‬‫ﺮﻋ‬ ‫ﺒ‬‫ﺘ‬‫ﺍ ﹺﻡ ﺑﹺﺎﻟ‬‫ﺘﺰ‬‫ﻻﹾﻟ‬ ‫ﺪ ﹸﺓ ﹾﺍ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻪ ﹶﻗﺎ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﹶﺃﺳ‬ Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI

Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 5

‫ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻷﲪﺪ‬،59-58 .‫ ﺹ‬،‫ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ‬ ‫ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﲔ ﺍﳊﻈﺮ ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ‬،247-244.‫ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺹ‬ (53.‫ ﺹ‬،‫ﻟﺴﻌﺪﻱ ﺃﰊ ﺟﻴﺐ‬ Analisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan tabarru’ secara bergantian dalam akad asuransi ta’awuni adalah “kaidah tentang kewajiban untuk memberikan tabarru’” dalam mazhab Malik. (Mushthafa Zarqa’, Nizham al-Ta’min, h. 58-59; Ahmad Sa’id Syaraf al-Din, ‘Uqud al-Ta’min wa ‘Uqud Dhaman al-Istitsmar, h. 244-147; dan Sa’di Abu Jaib, al-Ta’min bain al-Hazhr wa al-Ibahah, h. 53).

‫ﻦ‬ ‫ﻴ‬‫ﻣ‬ ‫ﺘ ﹾﺄ‬‫ﺪ ﺍﻟ‬ ‫ﻋ ﹾﻘ‬ ‫ﺠ ﹶﺔ‬  ‫ﻴ‬‫ﺘ‬‫ﻧ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻴ‬‫ﻣﹺﻨ‬ ‫ﺘ ﹾﺄ‬‫ﺴ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﻦ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻴ‬‫ﺑ‬ ‫ﺸﹸﺄ‬  ‫ﻨ‬‫ﺗ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﺘ‬‫ﻴ ﹶﺔ ﺍﱠﻟ‬‫ﻮﹺﻧ‬ ‫ﻧ‬‫ﻼﹶﻗ ﹶﺔ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎ‬ ‫ﻌ ﹶ‬ ‫( ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﹾ‬3 ‫ﺎ‬‫ﻩ ﹺﺑﻤ‬ ‫ﻴ ﹺﺮ‬‫ﻐ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻉ‬  ‫ﺮ‬ ‫ﺒ‬‫ﺘ‬‫ﻣ‬ ‫ﻣ ﹴﻦ‬ ‫ﺘ ﹾﺄ‬‫ﺴ‬  ‫ﻣ‬ ‫؛ ﹶﻓ ﹸﻜ ﱡﻞ‬‫ﻋﻲ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺒ‬‫ﺘ‬‫ﻢ ﺑﹺﺎﻟﻄﱠﺎﹺﺑ ﹺﻊ ﺍﻟ‬ ‫ﺴ‬ ِ ‫ﺘ‬‫ﺗ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﺠﻤ‬  ‫ﺍﹾﻟ‬ ‫؛‬‫ﻴﻦ‬‫ﻣﹺﻨ‬ ‫ﺘ ﹾﺄ‬‫ﺴ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﻦ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺮ ﹺﺭﻳ‬ ‫ﻀ‬  ‫ﺘ‬‫ﻤ‬ ‫ﻟ ﹾﻠ‬ ‫ﻊ‬ ‫ﹶﻓ‬‫ﺗﺪ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﺘ‬‫ﺕ ﺍﱠﻟ‬  ‫ﺎ‬‫ﻀ‬‫ﻌ ﹺﻮﻳ‬ ‫ﺘ‬‫ﻦ ﺍﻟ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬‫ﻋﹶﻠ‬ ‫ﻖ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﺘ‬‫ﺴ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﺮ ﹺﺭ‬ ‫ﻀ‬  ‫ﺗ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻨ‬‫ﻋ‬ ‫ﺾ‬ ‫ ﹴ‬‫ﻌ ﹺﻮﻳ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺧ ﹸﺬ‬ ‫ ﹾﺄ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﻪ ﹺﺑﻤ‬ ‫ﻉ ﹶﻟ‬  ‫ﺮ‬ ‫ﺒ‬‫ﺘ‬‫ﻣ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺴ‬ ِ ‫ﻧ ﹾﻔ‬ ‫ﺖ‬  ‫ﻮ ﹾﻗ‬ ‫ﻲ ﺍﹾﻟ‬‫ﻭﻓ‬ (83 .‫ ﺹ‬،‫ﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷﲪﺪ ﺳﺎﱂ ﻣﻠﺤﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﻣ‬ ‫ﺘ ﹾﺄ‬‫)ﺍﻟ‬ Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad ta’min jama’i (asuransi kolektif) adalah akad tabarru’; setiap peserta adalah pemberi dana tabarru’ kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana tabarru’ ketika terkena musibah (Ahmad Salim Milhim, al-Ta’min al-Islami, h, 83). 2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI dengan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M. 2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427/23 Maret 2006. MEMUTUSKAN Menetapkan

: FATWA TENTANG AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI SYARI’AH

Pertama

: Ketentuan Umum Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan: a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah; b. peserta adalah peserta asuransi (pemegang perusahaan asuransi dalam reasuransi syari’ah.

Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI

polis)

atau

Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 6

Kedua

: Ketentuan Hukum 1. Akad Tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. 2. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

Ketiga

: Ketentuan Akad 1. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. 2. Dalam akad Tabarru’, harus disebutkan sekurang-kurangnya: a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu; b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok; c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Keempat

: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru’ 1. Dalam akad Tabarru’, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. 2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru’ (mu’amman/mutabarra’ lahu, ‫ﻉ ﻝﻪ‬‫ﻤﺘﺒﺭ‬/‫ﻥ‬‫ )ﻤﺅﻤ‬dan secara kolektif selaku penanggung (mu’ammin/mutabarri’‫ﺭﻉ‬ ‫ﻤﺘﺒ‬/‫ﻥ‬‫)ﻤﺅﻤ‬. 3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Kelima

: Pengelolaan 1. Pembukuan dana Tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya. 2. Hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru’. 3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.

Keenam

: Surplus Underwriting 1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut: a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru’.

Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI

Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 7

b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko. c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. 2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad. Ketujuh

: Defisit Underwriting 1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru’ (defisit tabarru’), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman). 2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru’.

Kedelapan

: Ketentuan Penutup 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 23 Maret 2006

DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Ketua,

Sekretaris,

Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Drs. H.M. Ichwan Sam

Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI

‫‪Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 8‬‬

‫ﻉ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ :‬ﹶﻓ ‪‬ﻌﹶﻠ ‪‬ﻪ ﹶﻏ‪‬ﻴ ‪‬ﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻮﺿ‪‬ﺎ‪ .‬ﻭﲨﻌﻪ ﺗﱪ‪‬ﻋﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﱪ‪‬ﻉ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ‪ :‬ﺍﻟﺘﻄﻮ‪‬ﻉ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﺮﻁ‪ .‬ﻭﺗ ‪‬ﱪ ‪‬‬ ‫ﺼ ‪‬ﺪ‬ ‫ﺽ ﹺﺑ ﹶﻘ ‪‬‬ ‫ﻼ ‪‬ﻋ ‪‬ﻮ ﹴ‬ ‫ﺴ‪‬ﺘ ﹾﻘ‪‬ﺒ ﹺﻞ ﹺﺑ ﹶ‬ ‫ﻒ ﻣ‪‬ﺎ ﹰﻻ ﹶﺃ ‪‬ﻭ ‪‬ﻣ‪‬ﻨ ﹶﻔ ‪‬ﻌ ﹰﺔ ‪‬ﻟ ‪‬ﻐ‪‬ﻴ ﹺﺮ ‪‬ﻩ ﻓ‪‬ﻲ ﺍﹾﻟﺤ‪‬ﺎ ﹺﻝ ﹶﺃ ﹺﻭ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻤ ‪‬‬ ‫ﺃﻣ‪‬ﺎ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬ ‪‬ﻲ ﻓﻬﻮ‪ :‬ﺑ ﹾﺬﻝﹸ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻤ ﹶﻜﱠﻠ ‪‬‬ ‫ﻚ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﻒ ﻭ‪‬ﺍﹾﻟﻌ‪‬ﺎ ﹺﺭﻳ‪ ‬ﹶﺔ ‪‬ﻭ ﹶﻏ‪‬ﻴ ‪‬ﺮ ﹶﺫ‪‬ﻟ ‪‬‬ ‫ﺻ‪‬ﻴ ﹶﺔ ﻭ‪‬ﺍﹾﻟ ‪‬ﻮ ﹾﻗ ‪‬‬ ‫ﺸ ‪‬ﻤ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ﹺﻬ‪‬ﺒ ﹶﺔ ﻭ‪‬ﺍﹾﻟ ‪‬ﻮ ‪‬‬ ‫ﻑ ﻏﹶﺎ‪‬ﻟﺒ‪‬ﺎ‪ .‬ﹶﻓ‪‬ﻴ ‪‬‬ ‫ﺍﹾﻟﹺﺒ ‪‬ﺮ ﻭ‪‬ﺍﹾﻟ ‪‬ﻤ ‪‬ﻌ ‪‬ﺮ ‪‬ﻭ ‪‬‬ ‫ﺽ‪.‬‬ ‫ﻚ ﻣ‪‬ﺎ ﹴﻝ ﹺﺑ ‪‬ﻐ‪‬ﻴ ﹺﺮ ‪‬ﻋ ‪‬ﻮ ﹴ‬ ‫ﻼ ‪‬ﻣ ﹸﺔ ‪‬ﻋ‪‬ﻠ ‪‬ﻲ ‪‬ﺣ‪‬ﻴ ‪‬ﺪ ‪‬ﺭ ﺑﻘﻮﻟﻪ‪ " :‬ﻫ ‪‬ﻮ ‪‬ﺗ ‪‬ﻤ‪‬ﻠ‪‬ﻴ ‪‬‬ ‫ﻋ ‪‬ﺮﹶﻓ ‪‬ﻪ ﺍﻟﹾﻌ ﱠ‬ ‫ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﺗﻌﺮ‪‬ﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺴﻤﺎ ﺃﺩﺭﺟﻮﺍ ﺍﻟﺘﱪ‪‬ﻋﺎﺕ ﲢﺖ ﺯﻣﺮﺓ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻜﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﻗﺴﻴﻤ‪‬ﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ )ﺩ‪ .‬ﻧﺰﻳﻪ ﲪﺎﺩ‪ ،‬ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪،‬‬ ‫]ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ‪ :‬ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،[1995 ،‬ﺹ‪(107 :‬‬

‫‪Dewan Syari’ah Nasional MUIDewan Syariah Nasional MUI‬‬