Relawan Irwandi Serukan Pilkada Halal
Relawan Irwandi Serukan Pilkada Halal FOTO : ROBY
tegas.co., ACEH LANGSA – Tim relawan rakan setia Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah yang maju Sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh pada Pilkada 2017, menyerukan kepada seluruh anggota dan simpatisan untuk melakukan upaya pemenangan pasangan itu dengan cara halal. “Tim Rakan setia Irwandi-Nova harus sabar, tidak arogan serta bekerja mematuhi aturan kampanye sesuai arahan Irwandi Yusuf agar tercipta Pilkada Halal,” ujar Ketua Tim Rakan Setia Irwandi-Nova Kota Langsa, H Hasbullah di Langsa, Kamis. (24/11/2016). Menurutnya, Pilkada Halal adalah pelaksanaan pesta demokrasi yang elegan, tanpa kecurangan, penindasan, teror, intimidasi dan aksi kekerasan fisik maupun bersenjata api. Bila Pilkada 2017, bisa berlangsung dengan aman dan damai maka sebenarnya
semua pihak sudah memahami demokrasi dengan baik. “Kita himbau kepada semua relawan Irwandi-Nova untuk tidak terpancing dengan gesekan sosial di tengah masyarakat seperti yang terjadi di luar Kota Langsa,” imbah H Hasbullah. Hasbullah menegaskan, tim pemenangan Irwandi-Nova tidak akan melakukan perlawanan bila ada pihak kandidat lain yang melakukan manuver kekerasan, fitnah dan aksi teror terhadap pasangan ini. Pihaknya, lanjut Hasbullah, akan terus patuh pada aturan main Pilkada. Terkait fitnah dan ancaman, dirinya mengaku menyerahkan semua itu pada pengawas Pilkada dan aparat hukum. “Kita tidak berpolitik dengan ancaman dan fitnah. Jika itu terjadi pada pasangan yang kita usung, maka rakyat akan menilai sendiri karena masyarakat kita sudah sangat paham terhadap politik dan mana pemimpin yang akan membawa kesejahteraan nantinya,” sebut dia. Menurutnya, Irwandi Yusuf adalah pilihan tepat jika masyarakat ingin menuju kesejahteraan. Program jaminan kesehatan yang dilaksanakan pada tahun 2006-2011, terbukti membawa kebaikan di tengah masyarakat. Kemudian, anak yatim yang berbakat perlu diperhatikan dengan baik karena Aceh ke depan butuh generasi pintar untuk menjadi pemimpin masa depan. “Untuk sejahterah masyarakat harus sehat. Karena jika sehat bisa bekerja dan insya Allah sejahtera,” ujar Hasbullah. Tambahnya, anak Aceh juga nanti akan disekolahkan ke luar negeri agar bisa belajar ilmu pengetahuan yang nantinya diaplikasikan di Aceh. Karena daerah ini memiliki sumber daya alam melimpah dan anak Aceh masa depan dapat mengelola ini dengan baik nantinya. “Selama ini potensi kekayaan alam kita dikelola pihak asing. Ke depan harus putra-putri Aceh yang kelola agar dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Aceh,”tandas Hasbullah. ROBY SINAGA/MAS’UD
Dewan Hentikan Operasi Pt Baula Putra Buana
Dewan Hentikan Operasi PT Baula Putra Buana FOTO : MAS’UD
tegas.co, KENDARI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menduga PT Baula Putra Buana di Kecamatan Tinanggea Konawe Selatan (Konsel) tak memiliki izin pengapalan. Seperti yang dibeberkan oleh Anggkota Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara, Sarlinda Mokke bahwa PT Baula Putra Buana tidak mengantongi izin pengapalan dan juga diduga tak memiliki (IUP) perusahaan. “Banyak masalah yang dimiliki oleh Perusahaan tersebut, tidak memiliki izin pengapalan dan juga kami duga tidak memiliki IUP. Sehingga operasinya harus dihentikan sementara,” kata Linda sapaan Sarlinda Mokke. Ia melanjutkan, selama perusahaan tambang yang bergerak dibidang nikel tersebut melakukan pengapalan pihak Dinas ESDM tidak mengetahui operasi pengangkutan barang dan jasa tersebut.
Srikandi Partai Demokrat tersebut juga menambahkan, perusahaan Baula diduga ilegal dalam proses pengapalannya, sebab tidak memiliki verifikasi barang dan jasa dan mengangkut hasil tambang dalam hal ini Ori Nikel. Masalah lainnya yang menjadi temuan Dewan adalah tidak adanya pengalihan pemegang saham, dan tidak ada tebusan ke pihak Dinas ESDM Sultra. Untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut, Dewan akan mengambil langkah yakni akan ada hearing antara pihak perusahaan dan beberapa instansi terkait. “Langkah yang diambil DPRD Sultra pasti akan mengkonfirmasi dan menghearing PT Baula Putra Buana, mengenai masalah mereka sebab telah melakukan pengapalan tetapi tidak mengantongi izin dari Pemda Sultra,” tegas Wanita Alumni Sastra Perancis tersebut. MAS’UD
Ketua Pp Muhammadiyah: Jangan Manipulasi Kekuatan Rakyat
Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas sumber Int.
tegas.co., MALANG — Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas
menilai, demo lanjutan terkait aksi bela Islam oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI yang akan digelar pada 2 Desember nanti sudah melenceng dari niat awal. Menurut dia, demo itu bukan lagi soal mengawal kasus hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang telah menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama, melainkan sudah mengarah pada tindakan upaya menggulingkan pemerintahan yang ada saat ini. “Yang saya tahu rumornya (demo) ditujukan kepada Presiden Jokowi. Kalau itu betul, maka itu agendanya sudah terlepas dari agenda yang 4 November kemarin,” kata Busyro saat ditemui seusai mengisi diskusi di Omah Munir, Kota Batu, Jawa Timur, Selasa (22/11/2016). Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui aktor yang menggerakkan massa demonstrasi itu, termasuk konseptor dan pendanaannya. “Yang jelas saya tidak tahu demo itu aktornya siapa, konseptornya, pendanaannya siapa,” jelasnya. Ia sangat menyayangkan bahwa aksi massa yang begitu banyak itu ditumpangi oleh adanya agenda gelap. Jika itu terjadi, massa yang begitu banyak itu telah ditipu. Sebab, sejak awal demo dilakukan hanya untuk menuntut kasus hukum terhadap Ahok, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang ada. “Yang menarik justru tidak boleh ada sisi gelap. Demo melibatkan rakyat, rakyat yang datang diprovokasi, tahu-tahu agendanya yang bertentangan dengan isu-isu yang dimunculkan dalam demo itu. Ada agenda tersembunyi. Ini namanya manipulasi kekuatan rakyat yang diminta untuk demo itu,” paparnya. Ia mengakui bahwa ada pihak yang merasa terusik dengan kebijakankebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Namun demikian, mestinya pihak-pihak yang merasa dirugikan itu bisa menyampaikan kritiknya secara terbuka. “Mending kalau mereka tidak paham, sampaikan saja kritik terbuka kepada
Presiden Jokowi. Mengapa kebijakan-kebijakannya selalu dinilai menguntungkan kelompok-kelompok minoritas di bidang ekonomi,” jelasnya. Ia berharap supaya adanya kekecewaan dari pihak-pihak tertentu itu tidak sampai mengarah pada upaya pemakzulan. “Kalau itu yang terjadi, siapa nanti yang memegang, jangan-jangan hanya oportunis-oportunis yang bermodal saja, tapi mengorbankan simbol negara,” ungkapnya. Sumber dari Internet
Jika Paslon Halalkan Berbagai Cara, Aceh Terancam Hancur tegas.co., ACEH LANGSA– Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Suramoe
FOTO ITN : ILUSTRASI
Instutitute, Mahdani Syahputra, Selasa (22/11/16), mengingatkan kepada para Pasangan Calon (Paslon) Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang maju Pilkada 2017 untuk tidak menghalalkan segala cara dalam meraih dukungan, bila itu terjadi dipastikan kehancuran Aceh telah diambang pintu. Dikatakan, jika melihat perkembangan situasi politik akhir-akhir ini cukup membuat masyarakat semakin tidak nyaman dan khawatir akan timbulnya kembali gejolak yang sangat menakutkan. Kekhawatiran itu dirasakan rakyat seiring dengan semakin ketatnya persaingan partai politik dalam mencari dukungan. “Ini hal wajar dalam era demokrasi, apalagi menjelang Pilkada yang semua partai politik bebas mencari dukungan. Tapi semua itu ada koridornya, ada regulasi dan etika politik di sana. Jangan lantas melakukan tindakan tercela untuk nafsu politik sesaat,”urai Mahdani lagi. Mencari dukungan dengan cara mengancam, menculik, teror, bahkan membunuh, menurut dia adalah hal tidak manusiawi dan melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku. Hal ini menimbulkan gejolak sosial dan rakyat menjadi resah bahkan dapat terpecah belah. Menurut Mahdani, kemenangan yang diraih dalam pemilihan kepala daerah dengan cara yang tidak demokratis hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki tujuan untuk memikirkan rakyatnya, tetapi lebih cenderung bertujuan untuk mementingkan diri sendiri maupun melanggengkan kekuasaannya semata. Sebagai contoh kata Mahdani lagi, rentetan teror penembakan yang baru baru ini terjadi di beberapa tempat ,mengisaratkan bahwa cara cara intimidasi model lama masih dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. “Bila ini masih terus terjadi maka dikuatirkan Aceh diambang kehancuran. Untuk itu, kita menyampaikan pesan moral kepada para calon kepala daerah agar berlaku fair play, demikian pula masyarakat harus pintar dengan tidak memilih calon yang menggunakan cara-cara busuk,” pungkas Mahdani. ROBY SINAGA/NAYEF
Isu Makar, Fahri Hamzah Siap Pasang Badan Bela Jokowi tegas.co., JAKARTA – Fahri Hamzah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan rakyat (DPR RI) menyatakan akan siap
Fahri Hamzah FOTO : RUL
pasang badan membela Presiden Joko Widodo jika benar adanya isu makar dalam demonstrasi 2 Desember 2016 nanti. Hal itu disampaikan Fahri menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang mendapat informasi bahwa ada upaya inkonstitusional, makar, dengan menduduki gedung MPR, DPR dan DPD. “Bila ada yang menjatuhkan Pak Jokowi secara ilegal, saya membela Pak Jokowi secara terbuka. Saya meminta kepada pihak kepolisian untuk menjaga saja setiap aksi demonstrasi agar berjalan secara damai,”kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/16).
Fahri pun menambahkan bahwa, sebelum reformasi belum ada prosedur legal menjatuhkan presiden karena konstitusi masa itu dibuat untuk kepentingan penguasa, rezim Orde Baru. Sehingga, rakyat ketika itu mencari cara dengan mengepung DPR. Tapi sekarang, konstitusi sudah mengatur cara yang konstitusional. Penggulingan presiden tak bisa sembarangan dilakukan. Seorang Presiden bisa digulingkan, apabila terjerat pasal pidana berat, seperti korupsi, berkhianat kepada bangsa negara, dan pidana berat lainnya. “Tidak perlu ada kecurigaan orang akan menjatuhkan presiden. Itu nggak mungkin. Hanya mungkin dijatuhkan kalau dia melakukan pasal-pasal yang menjatuhkan presiden. Seperti melakukan korupsi, berkhianat pada bangsa dan negara, melakukan tindakan pidana berat dan lain-lain. Saya mau imbau presiden Jokowi tenang saja. Kalau aksi itu hak rakyat, alasan aksinya ada,”ujarnya. Menurutnya Presiden Jokowi bersikap tenang menanggapi isu makar tersebut. Namun, ia juga menyarankan agar Jokowi tidak melarang masyarakat untuk turun ke jalan dalam rangka berunjuk rasa. Pasalnya demonstrasi adalah hak warga negara dan dijamin konstitusi. RUL/NAYEF
Kapolri, Antisipasi Adanya Gerakan Makar Yang Digelar 2 12 2016 tegas.co., JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, pihaknya melarang aksi ‘Bela Islam III’ pada Jumat 2 Desember 2016. Aksi tersebut diinisiasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Menurut Tito, untuk mengantisipasi adanya gerakan makar dari massa aksi yang bakal digelar pada Jumat 2 Desember mendatang. Pasalnya, aksi tersebut berpotensi akan menjadi gerakan makar mengingat tuntutan untuk segera memperoses kasus Ahok sudah dilakukan oleh Kepolisian. “Namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk dalam DPR, dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR.
Rencana pelaksanaan Shalat Jumat dengan cara menutup jalan sangat merugikan masyarakat dan hal tersebut juga melanggar undang-undang. Saya dengan tegas melarang kegiatan tersebut digelar pada 2 Desember mendatang,” kata Tito Karnavian selaku Kapolri di Komplek Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/16). Tito menambahkan, akan berbicara dan berkoordinasi dengan sejumlah tokoh agama di Jakarta. Diharapkan pembicaraan bermuara pada larangan para tokoh agar umatnya tidak ikut aksi turun ke jalan 2 Desember nanti. Apabila aksi tersebut mengarah kepada tindakan makar maka pihaknya bersama dengan TNI akan menindak tegas untuk melakukan upaya pembubaran karena dinilai sudah melanggar hukum. “Saya berharap kepada para tokoh agama supaya melarang umatnya untuk tidak ikut aksi Shalat Jumat di jalanan. Aksi ini bagi kami lembaga kepolisian, Panglima secara undang-undang sudah diatur pasal-pasal mulai 104 sampai dengan 107 dan lain-lain, itu adalah perbuatan kalau bermaksud untuk menguasai itu jelas melanggar hukum dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah termasuk pasal makar,” ujar Tito. Aksi lanjutan demonstrasi 4 November tersebut akan diikuti berbagai elemen organisasi Islam. Aksi akan dimulai dengan ibadah shalat Jumat berjamaah sepanjang Sudirman-Thamrin, dari Semanggi hingga Istana dengan khotib di (bundaran) Hotel Indonesia. GNPF MUI menyebut aksinya sebagai aksi gelar sajadah. RUL/MAS’UD
Ribuan Warga Dan Simpatisan Ikuti Jalan Sehat Hut Partai Nasdem Ke 5 tegas.co. KENDARI – Ribuan warga dan simpatisan partai Nasional Demokrat (Nasdem), memenuhi ruas jalan Kota Kendari mengikuti jalan sehat memperingati hari jadi ke 5 partai besutan Surya Paloh itu, Minggu (20/11/16).
Ketua DPW NasDen Sultra, Tony Herbiansyah FOTO : JUSRAN
Acara tersebut dihadiri Ketua DPW Nasdem Sulawesi Tenggara (Sultra) Tony Herbiansyah, Koorwil Partai Nasdem Sultra HM Malkan Amin, Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor urut 1 Rasak-Haris, Anggota DPRD Fraksi Restorasi Nurani dan seluruh Ketua DPD serta simpatisan partai Nasdem di 17 kabupaten Kota di Sultra. Ketua DPW Nasdem Sultra Tony Herbiansyah, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kendari dan simpatisan perwakilan DPD Nasdem di 17 kabupaten Kota yang sempat hadir, untuk mengikuti jalan sehat. “Selain Jalan sehat, kami juga memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa, serta melakukan kegiatan donor darah. Semoga semua peserta yang hadir selalu diberikan kesehatan,”ungkap Tony.
Ribuan Warga dan Simpatisan Ikuti Jalan Sehat HUT Partai Nasdem Ke 5 FOTO : JUSRAN
Tony Berharap, dengan adanya jalan sehat dan kegiatan sosial lainya, bisa kian medekatkan Nasdem dengan Masyarakat. Saat ini Nasdem sedang berbenah atau restorasi tanpa henti. “Nasdem akan memilih pemimpin yang terbaik dan selalu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan Partai Nasdem akan selalu di hati masyarakat,” bebernya. Sementara itu, Korwil Partai Nasdem Sultra HM Malkan Amin mengatakan, HUT Nasdem yang ke Lima merupakan gerakan perubahan atau restorasi, dari yang jelek menjadi lebih baik. “Tentunya Nasdem berusaha agar seluruh masyarakat Indonesia lebih baik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama Nasdem melakukan perubahan,” ajak Malkan Amin. JUSRAN/NAYEF
Hut Ke 5 Partai Nasdem Mtq Jadi Lautan Manusia Banjir Hadiah
Tiga peserta mendapatkan hadiah sepeda gunung saat HUT ke 5 partai NasDem ke 5 FOTO : JUSRAN
tegas.co. KENDARI – Perayaan HUT Ke lima Partai Nasional Demokrat
(NasDem) dipelataran MTQ jadi lautan manuasia dari berbagai kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu (20/11/2016). Para pengunjung tersebut diperkirakan sekitar 10 ribu menjadi peserta jalan santai. Mereka terdiri kader maupun simpatisan partai NasDem. Panitia pelaksana kegiatan jalan santai menyiapkan doorprize sebagai penutup kegiatan menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu oleh peserta. Ratusan hadiah yang disediakan oleh panitia mulai dari Puluhan setrika, Reskuker, Dispenser, Kipas angin, TV, Kulkas, Sepeda santai dan hadiah utama dua Unit sepeda motor. Pencabutan nomor undian peserta penerima hadiah yang dimulai oleh ketua DPD Nasdem Koltim, Andi Merya Nur yang juga Wakil Bupati di Daerah itu. “Semoga peserta yang mendapatkan hadiah dalam HUT ke-5 ini menjadi oleoleh terindah serta dapat menjadi kado untuk sanak keluarganya serta dapat bermanfaat nantinya.”kata Andi Merya Nur setelah menyerahkan hadiah kepada peserta. Lanjut ia menuturkan bahwa HUT kelima partai NasDem ini juga sebagai ajang silaturahim antar kader dan simpatisan. “Kegiatan jalan santai ini pula dijadikan sebagai momentum untuk mempererat serta memperkuat tali sillaturrahim antar kader dan simpatisan di wilayah Sultra khususnya.”tuturnya Sementara itu Tuti Maulia Firman pemenang Hadiah utama sepeda motor berasal dari kecamatan Lambandia kabupaten Kolaka Timur tidak menyangka jika dirinya yang mendapatkan hadiah tersebut. “Saya tidak sangka hadiah utama yang diperebutkan semua peserta ini akan jadi miliku”ungkap Tuti dengan isak tangis dan haru sambil memeluk bapaknya usai menerima motor seharga Rp45 juta. Dikatakan, dirinya sangat bersyukur dengan motor tersebut, ia akan gunakan untuk transportasi kuliah di salah satu Universitas yang ada di Sultra. “Bersyukur kepada Allah atas hadiah yang diberikan kepadaku, Motor ini akan saya gunakan sebagai transportasi ke tempat kuliah”. Tutup Tuti dengan mata berbinar-binar JUSRAN/MAS’UD
Untuk Aceh 1 Mayjen Tni (Purn) Balik Arah Dukung Irwandi-Nova tegas.co., ACEH.- Pada pilkada 2012 Mantan Pangdam Iskandar Muda Mayjend TNI (Purn) Soenarko menjadi ujung tombak politik di Aceh. Karena pada saat itu Soenarko berada di barisan utama relawan pendukung pasangan ZIKIR (Zaini-Muzakir) menuju Aceh 1, diusung Partai Aceh (Partai lokal). Namun di Pilkada Aceh 2017, mantan Jenderal bintang dua ini berbalik arah untuk mendukung pasangan Irwandi-Nova yang diusung koalisi partai Demokrat, PNA, PDA dan PKB serta PDIP.
Untuk Aceh 1 Mayjen TNI (Purn) Balik Arah Dukung Irwandi-Nova FOTO : ROBY
Mayjend TNI (Purn) Soenarko dihadapan seribuan pendukung Irwandi-Nova di Komplek Terminal Terpadu Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan Minggu (20/11/2016) mengungkabkan dukungannya. “Pada pilkada 2012 Pak Irwandi geraknya lambat maka saya pilih Zikir. Saya pikir, kandidat yang lama tinggal diluar negeri yang modern bisa cepat membangun Aceh. Ternyata program-program Pak Irwandi dulu lebih bagus. Walau lulusan lokal jauh lebih bagus,”ujar Soenarko disambut riuh tepuk tangan pendukung Irwandi-Nova. Kata dia, dirinya bersama masyarakat ingin melihat Aceh maju dari sekarang, sehingga dukungan diberikan kepada pasangan Irwandi-Nove,“Saya putuskan setelah saya bicarakan dan diskusikan dengan beberapa tokoh Aceh. Saya kenal keenam kandidat ini, tapi yang layak untuk memimpin Aceh, ya pasangan Irwandi-Nova,”bebernya. Masih kata dia, meskipun partainya mendukung kandidat lain, dirinya memutuskan jalan berbeda untuk mendukung Irwandi-Nova. “Menurut saya tidak logis dukung partai lain, tapi itu sudah jadi keputusan partai maka memutuskan dukungan berbeda,”imbuh Soenarko. Ditekankan kepada masyarakat agar tidak takut intimidasi.“Kalau ada intimidasi laporkan ke Polisi, kemudian kalau ada kecurangan jangan diam saja, Kita lawan, karena ada Panwaslih dan Polisi. Kita bersama sama mengawal Pilkada Halal,”tutup Sunarko. ROBY SINAGA/MAS’UD
Islah Sebagai Solusi Pasca Aksi 411 tegas.co., JAKARTA – Pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat bertemu masyarakat di Kepulauan Seribu pada 28 September 2016, lalu, menuai polemik. Dalam pidato itu, Ahok menyinggung surat Al Maidah ayat 51 dengan ucapan ‘dibohongin pakai Surat Al Maidah 51’, Ahok menyebut mereka yang tidak memilihnya pada Pilkada DKI, dibohongi menggunakan Surat Al Maidah ayat 51. Ayat itu dalam Alquran secara tekstual melarang umat Islam memilih pemimpin nonmuslim, meski ada pihak yang menafsirkan lain. Karuan saja ucapan Ahok itu dikecam banyak orang terutama kalangan umat Islam di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta saja, dan menganggap pernyataan Ahok sebagai penistaan agama Islam. Akibatnya umat Islam yang ada Indonesia, melakukan aksi unjuk rasa mengatasnamakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI), dengan tema Aksi Bela Islam II untuk menuntut Ahok diadili. Puncaknya dilakukan pada 4 Nopember 2016, di Jakarta dengan mendatangi Istana Negara, Pemprov. DKI dan Gedung DPR/MPR RI. Di dalam GNPF-MUI terdiri dari ormas FPI, HTI, FUI, HMI, DMI, sejumlah masjid taklim, beberapa pesantren, berbagai forum, ikatan, gerakan, aliansi dan lain-lainnya. Aksi unjuk rasa bela Islam ini yang di mulai setelah solat Jumat dengan titik kumpul diseputaran Istana Negara dengan mayoritas massa di Masjid Istiqal, sampai dengan pukul 18.00 wib atau sesuai dengan peraturan yang ada, dilakukan dengan damai. Banyak pendemo yang mulai membubarkan diri, walaupun masih ada yang ingin menyampaikan aspirasi di depan Istana, karena masih penasaran belum dapat menemui Presiden Jokowi. Namun aksi yang sebelumnya damai, apa yang ditakutkan semua orang akhirnya terjadi, ketika ba’da Isya polisi memutuskan membubarkan massa, dengan menembakkan gas air mata. Akibatnya, ada pendemo yang menyelamatkan diri ada pula yang melawan, sehingga kerusuhanpun pecah. Ada sekitar 160 pendemo yang sempat dirawat di RS Budi Kemuliaan karena terkena gas air mata, sementara dari pihak polisi sekitar 79 orang mengalami luka ringan. Di RSPAD ada 2 polisi, 5 TNI, dan 1 orang petugas damkar yang dirawat. Tercatat, akibat kerusuhan aksi tersebut 21 kendaraan, baik milik TNI-Polri maupun sipil dirusak. Bahkan, tiga kendaraan di antaranya dibakar. Sementara itu, demonstran yang mengalami luka berjumlah 250 orang. Sebanyak 100 orang di luar demonstran juga mengalami luka. 100 orang itu terdiri dari 79 personel Polri (11 di antaranya dirawat inap), 15 masyarakat umum, 5 personel TNI dan 1 personel Pemadam Kebakaran.
Dalam konferensi pers seusai unjuk rasa 411, Presiden Joko Widodo menyatakan Pemerintah tidak menoleransi gerakan-gerakan yang berniat memecah belah dan mengadu domba bangsa. Jokowi merasa perlu menegaskan kembali pesan itu berulang-ulang. Hal tersebut untuk mengingatkan seluruh anak bangsa untuk tidak terpengaruh atau terprovokasi sehingga menjadi terpecah belah. Kita tahu negara Indonesia ini ada 17 ribu pulau. Sukunya berbeda-beda. Ras berbeda-beda. Agamanya juga beragam lebih dari satu. Pasca rusuh banyak kalangan menyesalkan, seandainya semua para pengunjuk rasa menghormati UU maka mereka harus menyudahinya pada pukul 18.00 wib sesuai aturan yang ada, maka keadaan yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Karena masih adanya aksi diatas pukul 18.00 secara fisik dan emosi baik dari kedua belah pihak dari para pengunjuk rasa maupun aparat keamanan telah lelah, dan sangat berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan yang menimbulkan kerusuhan, belum lagi ada provokasi dari ormas-ormas yang radikal dan aktor-aktor lainnya yang menginginkan keadaan politik menjadi memanas. Pasca Aksi bela Islam ini semua pihak harus mematuhi keputusan pemerintah yang menyerahkan kasus ini kepada aparat hukum untuk memproses Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Pemerintah telah memberikan jaminan akan memproses hukum Ahok secara cepat, tegas dan transparan serta minta waktu dua minggu untuk merealisasikannya. Kita harapkan setelah nantinya ada putusan dari proses hukum baik itu Ahok dinyatakan bersalah atau tidak, maka semua pihak harus mematuhinya jangan ada lagi aksi-aksi yang mengakibatkan seluruh energi dan biaya dihabiskan untuk permasalahan ini. Perlu dilakukan islah untuk menghindari kegaduhan dan kerusakan lebih besar bagi bangsa Indonesia. Berbagai elemen masyarakat yang selama ini terpisah antara dua kubu harus bersatu kembali membangun negara yang kita cintai ini. Marilah kita menatap kedepan jangan lagi mempermasalahkan keadaan yang masalahnya sudah diambil oleh aparat keamanan, sudah cukup demo yang kemarin dan disikapi dengan baik oleh pemerintah. Kasus dugaan penghinaan agama pun dijanjikan akan diselesaikan oleh aparat, dalam waktu yang telah disepakati bersama untuk menjaga keutuhan bangsa. Penulis adalah pemerhati masalah sosial keagamaan Ahmad Zarkasi S.Pd.I
