oleh: DR. IR. IRWANDI IDRIS, M.Si
Latar Belakang Mengapa perlu dilakukan Reformasi Birokrasi? Birokrasi dipandang sudah k kurang efektif f ktif sebagai b i instrumen penyelenggara pemerintahan.
Birokrasi saat ini
Reforms
Birokrasi yang Efektif
Good Governance
Tuntutan akibat perubahan lingkungan strategis 2
1
ARTI BIROKRASI • Banyak Pengertian dan Teori • Birokrasi adalah mesin sebuah negara dalam melaksanakan semua kebijakan dan keputusan politik (Ismail Muhamad, Dr) • Birokrasi terkait dgn pelaksanaan fungsi dasar pemerintahan seperti menyiapkan peraturan, mengelola ekonomi pembangunan, memeliharadan melindungi lingkungan (Bank Dunia) • Fungsi Birokrasi : melaksanakan administrasi menjaga stabilitas politik, menyiapkan pelayanan kebijakan. • Kegagalan pembangunan sering lemaknya birokrasi.
Pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan aspek : • Kelembagaan (organitation) • Ketatalaksanaan (busines process) • Sumberdaya manusia/aparatur
2
Mengapa diperlukan reformasi birokrasi ? 1. Ketidakpercayaan yang meluas pada kinerja pemerintah dan kebangkrutan birokrasi di Amerika telah melahirkan konsep Reinventing Government sebagai model manajemen publik baru yang dikembangkan oleh David Osborne & Ted Gaebler pada th.1992, dengan sepuluh prinsip penting: a Catalytic Government: Steering Rather Than a. Rowing b. Community-Owned Government: Empowering Rather Than Serving c. Competitive Government: Injecting Competition into Service Delivery d. Mission-Driven Government: Transforming RuleDriven Organizations e. Results – Oriented Government: Funding Outcomes, Not Inputs f. Customer-Driven Government: Meeting the Needs of Customers, Not the Bureaucracy g. Enterprising Government: Earning Rather Than Spending h. Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure i. Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork j. Market-Oriented Government: Leveraging Change Through the Market
Mengapa diperlukan reformasi birokrasi ? (lanjutan..) 2. Praktek KKN yang masih tinggi Corruption Perception Index Negara Singapore Malaysia Thailand Philippines Vietnam Indonesia
2001 9.2 5.0 3.2 29 2.9 2.6 1.9
2002 9.3 4.9 3.2 26 2.6 2.4 1.9
2003 9.4 5.3 3.3 25 2.5 2.4 1.9
2004 9.3 5 3.6 26 2.6 2.6 2
2005 9.4 5.1 3.8 25 2.5 2.6 2.2
2006 9.4 5 3.6 25 2.5 2.6 2.4
2007 9.3 5.1 3.3 25 2.5 2.6 2.3
2008 9.2 5.1 3.5 23 2.3 2.7 2.6
3
Mengapa diperlukan reformasi birokrasi ? (lanjutan..) 3. Tingkat kualitas pelayanan publik masih belum mampu memenuhi harapan masyarakat 4. Tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas birokrasi belum optimal 5. Transparansi dan akuntabilitas birokrasi masih rendah 6. Disiplin dan etos kerja masih rendah. 7. Perubahan lingkungan strategis, yang antara lain: kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, krisis ekonomi global, berkembangnya persaingan antar negara, dst
1. Persaingan global 2. Tuntutan pasar semakin tinggi, tetapi sumberdaya yang dimiliki terbatas 3. Ingin mencapai hasil lebih besar dengan sumberdaya yang seminimal mungkin 4. Perlu menerapkan strategi yang berbeda untuk mendapat hasil yang berbeda
4
•
Praktek Korupsi, Korupsi Kolusi dan Nepotisme masih berlansung.
•
Tingkat kualitas Pelayanan Publik belum mampu memenuhi harapan publik
•
Tingkat efisiensi, efektifitas dan produktifitas belum optimal
•
Tingkat transparansi dan akuntibilitas birokrasi masih rendah
•
Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai masih rendah
REFORMASI BIROKRASI UUD 1945 UU No.28/1999 UU No. No 17/2007 INPUT : SUMBERDAYA APARATUR
Sumberdaya Aparatur: 1) Man (manusia) 2) Money (uang) 3) Material (bahan) 4) Machine 5) Timed
PROSES TRANSFORMASI: 1. UNSUR MANUSIA/SDM (MIND SET & CULTURAL SET) 2. UNSUR SISTEM MANAGEMENT
LINGSTRA: GLOBALISASI POLEKSOSBUD TEKNOLOGI
OUTPUT: GOOD GOVERNANCE
Indikator output: Bebas dari KKN Pelayanan yg prima Peningkatan investasi Peningkatan APBN Tiada keluhan masy.
OUTCOME: PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM
Indikator outcome : Angka kemiskinan dan pengangguran berkurang. Aparatur Negara yang profesional & bermoral
5
Heterogennya Penduduk (suku, (suku bangsa bangsa, budaya, dll) 70% proses managemen berkaitan dengan manusia dan emosinya. g sistem budaya y lama (kerajaan, ( j Pengaruh masa orde baru) terpusat dan otokratis (mengabdi pada kekuasaan)
Fokus reformasi birokrasi
Kelembagaan
Sumber Daya Manusia
Ketatalaksanaan
12
6
Dasar Hukum UU Dasar Negara RI Tahun 1945 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok--pokok Kepegawaian 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 17 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN /7/2009 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 13
Tujuan reformasi birokrasi Integritas Tinggi Perilaku aparatur negara yang dalam bekerja senantiasa menjaga sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas (kejujuran, kesetiaan, komitmen) serta menjaga keutuhan pribadi.
Kemampuan Memberikan Pelayanan yang Prima Kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional, berdedikasi dan memiliki standar nilai moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, utamanya dalam memberikan pelayanan prima kepada publik dengan sepenuh hati dan rasa tanggungjawab
Produktivitas Tinggi dan Bertanggungjawab Hasil optimal yang dicapai oleh aparatur negara dari serangkaian program kegiatan yang inovatif, i tif efektif f ktif d dan efisien fi i dalam d l mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh dedikasi dan etos kerja yang tinggi.
7
bersih
• Integritas Tinggi • Produktivitas Tinggi dan Bertanggungjawab B t j b • Kemampuan Memberikan Pelayanan yang Prima
Efs+ Efk + prod
Akunta bel
birokrasi
yan masy
Trans paran
Sasaran reformasi birokrasi Kelembagaan
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Budaya Organisasi
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Ketatalaksanaan
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Regulasi – Deregulasi Birokrasi
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
SDM
SDM yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
8
Membangun birokrasi bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas dalam melayani masyarakat/publik. Seperti : menyederhanakan sistem kerja, prosedur p dan mekanisme kerja. j Modernisasi birokrasi pemerintah menggambarkan budaya dan nilai kerja.
DIMENSI
MODEL LAMA BIROKRASI
MODEL BARU BIROKRASI
Kultur dan struktur kerja
Irasional-hirarkis
Rasional-egaliter
Hubungan kerja
Komando-intervensionis Komando intervensionis
Partisipan -outonomus outonomus
Tujuan kerja
Penguasaan, Pengendalian Publik
Pemberdayaan Publik, Demokratisasi
Sikap terhadap publik
Rent-seeking (ekonomi biaya tinggi).
Profesional pelayanan publik, transparansi biaya (public accountibility).
Pola Rekruitmen, pengawasan & Penghargaan
Spoil System (Nepotisme, diskriminasi, reward berdasarkan ikatan primordial –suku, ras, agama)
Merit System (pengangkatan karena keahlian, pengawasan kolektif, obyektif)
Model Pelayanan
Tidak Ada Kompetisi dalam Pelayanan
Kompetitif dalam Memberikan Pelayanan
Keterkaitan dengan Politik
Birokrasi Berpolitik
Netralitas Politik Birokrasi
Diolah oleh : Syafuan Rozi dari berbagai sumber th. 2000
9
MALAYSIA : Orientasi pada bisnis, fasilitator aktifitas sektor swasta THAILAND : Birokrasi publik utk memfasilitasi kebijakan pro pasar, seperti business licensing, perdagangan internasional, pengawasan fiskal FILIPINA : Perlu keterbukaan struktur memungkinkan pertukaran gagasan dan perubahan inovasi AUSTRALIA : Fokus F k pada d civil i il service i reform f seperti, ti managementt keuangan, kepegawaian, akuntabilitas, transparansi, sistem pengambilan keputusan JERMAN : Fokus pada civil service reform seperti, pemisahan kekuasaan, penguatan sistem pemerintahan federal, peningkatan kemampuan daerah
1. Peningkatan Kinerja PNS 2. Peningkatan Produktifitas Kerja PNS 3. Penyelenggaraan Pemerintahan yang digerakan oleh MISI
4 Red Tape dalam management keuangan 4.
10
UNTUK MEMPERCEPAT TERCAPAI RG (Reinventing Local Government),perlu dilakukan: Menjalankan kebijakan yang digerakaan pasar pasar. b. Menjadi pemerintah yang katalis dengan mengarahkan faktor endowment untuk peningkatan produksi c. Menyiasati hambatan lingkungan makro d. Infrastruktur (sharing) PEMDA e. Orientasi ke pelanggan f. Membangun keunggulan bersaing a a.
11
