PROFIL ORGANISASI Nama Organisasi
Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat – Solo (PPRBM Solo)
Jenis Organisasi
Lembaga Swadaya Masyarakat
Alamat Organisasi
Mendungan RT 001 RW 005 No. 29 Pabelan , Kartosuro Sukoharjo – Solo 57162
Telepon/ faksimil
(0271) 7653029
Email/ fanspage/ website
[email protected] www.pprbmsolo.org
Contact person
Sunarman Sukamto HP. : 081329203898 Email :
[email protected]
Sejarah organisasi Sejarah Singkat PPRBM Solo PPRBM Solo didirikan pada tahun 1978 oleh Dr. Handojo Tjandrakusuma, salah satu dari pengurus YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat). PPRBM didirikan oleh YPAC dengan status sebagai badan khusus YPAC setelah YPAC menyadari bahwa pelayanan berbasis institusi tidak bisa menjangkau mayoritas anak-anak cacat, terutama yang tinggal di desa-desa. PPRBM mulai mengembangkan konsep RBM untuk melayani anak-anak cacat yang tinggal di desa-desa, yang jauh dari jangkauan pelayanan institusi yang biasanya ada di kota. Pendekatan RBM terbukti sukses untuk menjangkau dan melayani para penyandang cacat, terutama anak-anak cacat. Sejak saat itu berbagai program dan kegiatan dengan pendekatan RBM yang dilakukan oleh PPRBM semakin berkembang. Untuk menyikapi perkembangan tersebut maka dibangun gedung dan fasilitas sebagai pusat pengembangan dan pelatihan RBM dan diresmikan pada tahun 1987; dan PPRBM memiliki otonomi dalam pengelolaan organisasi. Setelah terjadi dinamika internal dan external di PPRBM Solo, maka pada Februari 2013 PPRBM Solo menjadi mandiri
sepenuhnya lepas dari YPAC. Yang paling penting, status mandiri penuh dari YPAC tersebut dibutuhkan oleh PPRBM Solo sebagai bagian dari pengembangan organisasi agar mampu berbuat lebih luas dalam rangka advokasi hak-hak difabel secara lebih efektif, sesuai dengan UNCRPD (Konvensi Hak-Hak Difabel) tahun 2006, dan panduan RBM tahun 2010. Status badan hukum PPRBM Solo terbaru adalah SK (Surat Keputusan) dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, NO.:AHU.0000412.AH.01.07.TAHUN 2015. Visi Organisasi Visi PPRBM Solo adalah Kesetaraan hak dan kesempatan di segala aspek kehidupan bagi difabel dalam rangka mewujudkan masyarakat inklusi dan aksesibel bagi semua. Misi Organisasi Misi PPRBM Solo adalah : Meningkatkan kualitas hidup difabel di semua aspek kehidupan melalui rehabilitasi bersumberdaya masyarakat (RBM) dan pembangunan inklusi. Pengarusutamaan hak-hak difabel dan isu-isu difabilitas ke dalam kebijakan dan agenda pembangunan dan didasarkan pada kesetaraan hak-hak difabel di segala bidang pembangunan. Bidang Kegiatan Utama
1. Pelatihan tentang RBM dan pembangunan inklusi dalam kerangka hak asasi manusia ( HAM), dalam hal ini hak asasi difabel dan orang yang pernah mengalami kusta. 2. Pendidikan dan penyadaran masyarakat untuk mengurangi stigma sosial dan diskriminasi terhadap difabel dan orang yang pernah mengalami kusta. 3. Pemberdayaan dan pendampingan difabel dan orang yang pernah mengalami kusta melalui kelompok (terorganisasi) agar mampu berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam proses-proses perencanaan pembangunan di berberbagai tingkatan (desa, kecamatan, dan kabupaten). Pemberdayaan sosial ekonomi menjadi kegiatan stimulus (driven entry) bagi kelompok difabel dan orang yang pernah mengalami kusta. 4. Pembentukan FPD (Forum Peduli Difabel dan Kusta) dan tim Advokasi Difabel (TAD), yang terdiri dari sektor pemerintah (Dinas-Dinas / SKPD), Pengusaha, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan organisasi Difabel dan Orang yang pernah menalami Kusta. Peran dan fungsi dari FPD / TAD adalah sebagai mekanisme (sistem) koordinasi dan sinergi para anggota FPD / TAD untuk memasukkan (mainstreaming) hak-hak difabel dan orang yang pernah
5. 6. 7.
8.
mengalami kusta masuk ke dalam program (agenda) dan anggaran pembangunan di segala bidang, sehingga kebijakan publik, pelayanan publik, dan fasilitas publik aksesibel (ramah) bagi difabel dan orang yang pernah mengalami kusta. Penelitian dan pengembangan RBM dan pembangunan inklusi. Pengembangan data dan informasi tentang difabel dan difabilitas, termasuk orang yang pernah mengalami kusta. Promosi dan advokasi mandiri oleh difabel dan orang yang pernah mengalami kusta secara berkala dan berkelanjutan tentang isu-isu strategis yang terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel dan orang yang pernah mengalami kusta. PPRBM Solo juga memiliki pengalaman dan sumberdaya untuk memberikan pelatihan, evaluasi, konsultasi, dan analisis kebutuhan partisipatif (participatory needs analysis), khususnya tentang RBM dan Pembangunan Inklusi.
Wilayah Kerja
Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo, Kab.Grobogan, Kab. Tegal, Kab. Blora dan Kab. Brebes.
Jejaring
PPRBM memiliki jaringan kerjasama cukup kuat dan luas dengan organisasi difabel dan orang yang pernah mengalami kusta di tingkat akar rumput (grassroots), dengan pihak pemerintah, perguruan tinggi dan swasta (dunia usaha) di wilayah kerja dan di luar wilayah kerja, baik lokal, nasional dan internasional.
Boleh diceriterakan sedikit disinin terkait dengan Success story atas bantuan technis maupun financial dari NLR
PPRBM dengan dukungan dari NLR melaksanakan program pemberdayaan dan advokasi difabel inklusi kusta di Kab.Tegal sejak tahun 2010, dan berjalan sampai 2015 ini. Program tersebut sangat membantu difabel dan difabel karena kusta untuk berdaya. Kelompok difabel inklusi orang yang pernah mengalami kusta tingkat kabupaten telah terbentuk yaitu DSM (Difabel Slawi Mandiri). DSM saat ini sudah mampu melakukan advokasi hak-haknya dan menjadi mitra pemerintah dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak-hak difabel dan orang yang pernah mengalami kusta. Selain membentuk DSM, program di Kab. Tegal juga membentuk Forum Peduli Difabel dan Kusta (FPD) yang beranggotakan dinasdinas (SKPD), Universitas Pancasakti Tegal, Stikes BAMADA Slawi, Tim Penggerak PKK Kab. Tegal, Pengusaha, Polres Kab. Tegal dan tentu saja perwakilan DSM (Difabel Slawi Mandiri). FPD sangat mendukung pemberdayaan difabel dan kusta. Peran dan fungsi
dari FPD Kab. Tegal adalah sebagai mekanisme (sistem) koordinasi dan sinergi para anggota FPD untuk memasukkan (mainstreaming) hak-hak difabel dan orang yang pernah mengalami kusta masuk ke dalam program (agenda) dan anggaran pembangunan di segala bidang, sehingga kebijakan publik, pelayanan publik, dan fasilitas publik di Kabupaten Tegal aksesibel (ramah) bagi difabel dan orang yang pernah mengalami kusta. FPD Kab. Tegal yang diketuai oleh Bappeda Kab. Tegal telah merumuskan kebijakan berupa peta jalan (road map) menuju Kabupaten Tegal yang ramah difabel. Peta jalan tersebut antara lain berupa kebijakan (dokumen resmi) memasukkan hak-hak difabel/kusta sebagai salah satu indikator pendataan dan keberhasilan pembangunan di tingkat kabupaten (dinas/SKPD) sampai ke tingkat desa. Kabupaten Tegal juga meningkatkan program dan anggaran untuk memenuhi dan melindungi hak-hak difabel/kusta, antara lain untuk pelatihan ketrampilan kerja, modal usaha, peralatan/perlengkapan usaha, pendataan, dan pembangunan aksesibilitas pada kantor-kantor pemerintah dan fasilitas umum. Pemerintah Kabupaten Tegal juga memberikan hibah 16 motor ex dinas untuk mendukung mobilitas pengurus dan anggota kelompok DSM (Difabel Slawi Mandiri). Beberapa motor tersebut dimodifikasi menjadi motor roda 3 sesuai kebutuhan pengurus DSM. Beberapa difabel pengurus dan anggota DSM yang mengendarai motor juga sudah mendapatkan SIM D (SIM khusus untuk Difabel) yang difasilitasi oleh Polres Kab. Tegal. NLR juga mendukung dan membantu upaya pemenuhan kebutuhan difabel dalam penyediaan alat bantu gerak yaitu kaki palsu/protese. Anggota DSM dikirim kursus pembuatan prothese dan magang di Rumah Sakit di Kelet, Jepara. Selain itu NLR juga mengirim konsultan sekaligus pelatih dalam hal pembuatan prothese ke DSM untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota kelompok bengkel prothese DSM. Pemerintah Kabupaten Tegal juga memberi anggaran untuk mendirikan Bengkel Protese di Kab.Tegal. setelah itu konsultan NLR juga rutin memberikan bimbingan kepada anggota bengkel protese. Dalam 5 tahun ke depan, semoga peta jalan (road map) “Menuju Kabupaten Tegal yang Inklusi (Ramah Difabel)” yang disiapkan oleh Bappeda Kab. Tegal sebagai ketua FPD Kab. Tegal, bisa benar-benar terkawal dan terimplementasi dengan baik dengan indikator perkembangan yang jelas dan terukur.
Selain di Kabupaten Tegal, NLR juga mendukung peran PPRBM Solo untuk memberdayakan kelompok difabel dan orang yang mangalami kusta di Kab. Blora dan memperkuat peran advokasi mereka di Kab. Blora. Agak berbeda dengan di Kab. Tegal, PPRBM Solo hanya sebagai pelatih dan konsultan untuk program di Kab. Blora. Saat ini di Kab. Blora sudah terbentuk Forum Komunikasi Penyandang Disabilitas – Blora Mustika (FKPD-BM). FKPD – BM juga sudah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan dan advokasi hak-hak difabel dan orang yang pernah mengalami kusta di Kab. Blora. Di Kab. Blora sudah terbentuk Tim Rehabilitasi Terpadu Bagi Orang yang Pernah Mengalami Kusta. Namun tim tersebut belum melakukan upaya konkret dan berkelanjutan dalam rangka menjalankan peran dan fungsinya. Dalam beberapa kesempatan audiensi dengan Bappeda Kab. Blora, pihak Bappeda Kab. Blora juga tertarik untuk membentuk Forum Peduli Difabel dan Kusta di Kab. Blora. Untuk mewujudkan forum tersebut, Bappeda Kab. Blora pernah mengundang PPRBM Solo dan FKPD-BM dalam sebuah forum besar yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, dinas-dinas (SKPD), dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kab. Blora. Dalam kesempatan tersebut PPRBM Solo dan FKPD-BM diminta untuk berbagi informasi terkait situasi dan kondisi kehidupan difabel dan orang yang pernah mengalami kusta, permasalahan, kebutuhan serta harapan kepada pemerintah dan masyarakat luas. Setelah acara tersebut, pihak Bappeda Kab. Blora kemudian menyelenggarakan pertemuan dengan mengundang semua dinas (SKPD) di Kab. Blora, Polres Kab. Blora, dan beberapa stakeholders dari unsur non-pemerintah. Tujuan pertemuan tersebut adalah menggagas terbentuknya Forum Peduli Difabel dan Kusta di Kab. Blora. Semua yang hadir waktu itu sangat mendukung terbentuknya forum tersebut karena secara fakta, selama ini difabel dan orang yang pernah menalami kusta di Kab. Blora belum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah dan masyarakat Kab. Blora. Meskipun forum tersebut belum terwujud sampai saat ini, namun beberapa program terobosan yang digagas oleh Bappeda melalui dinas / SKPD terkait, sudah berjalan, antara lain pendataan dan pelatihan ketrampilan kerja (kerjasama FKPD-BM dengan Dinas Sosial Kab. Blora), dan pelatihan gamelan (karawitan) bagi difabel dan orang yang pernah mengalami kusta (kerjasama FKPD-BM dengan dinas pariwisata dan kebudayaan Kab. Blora). Beberapa difabel (pengurus dan anggota FKPD-BM) yang memiliki motor juga sudah mendapatkan SIM D yang difasilitasi oleh Polres Kab. Blora. Semoga dalam waktu 5 tahun ke depan, Kab. Blora juga akan
memiliki peta jalan (road map) menuju Kab. Blora yang inklusi (ramah) bagi difabel dan orang yang pernah mengalami kusta. --(*)—
