RECANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGAKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2010-2015 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KATA PENGANTAR Kabupaten Musi Rawas dengan potensi lahan yang luas dengan keanekaragaman hayatinya merupakan modal utama dalam pengembangan sektor tanaman pangan dan Hortikultura, keanekaragaman lahan tersebut meliputi lahan irigasi, lebak, tadah hujan dan lahan kering. Kebijakan pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Musi Rawas mutlak dilakukan melalui program-program yang tepat, jelas dan terarah sesuai dengan potensi yang ada, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Program Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terencana dan terprogram secara baik dan berkelanjtan berdampak positif terhadap kebijakan dan komitmen bersama dalam mengangkat Sumatera Selatan pada umumnya dan Musi Rawas khususnya sebagai “lumbung pangan”. Keberpihakan kepada petani selalu pelaku utama dalam pembangunan pertanian dan dukungan pemerintah dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan bentuk simbiose yang diharapkan agar sasaran dan tujuan dapat tercapai. Dengan tersusunnya Renstra Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015 ini maka kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun secara tidak langsung diucapkan terima kasih. Akhirnya kepala Allah SWT mohon ridho, rahmat dan karunia-Nya.
Muarabeliti,
Oktober 2011
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. MUSI RAWAS
HENDY U. PURNOTO Pembina Tk.I NIP.19570323.198002.1.002
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………………………….. DAFTAR ISI ………………………………………………………………………. BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………………………… 1. Latar Belakang ………………………………………………………………... 2. Landasan Hukum ……………………………………………………………… 3. Maksud dan Tujuan…………………………………………………………… 4. Sistematika Penulisan .........................................................................................
i ii 1 1 5 7 9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD .................................................... 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ................................................... 2. Sumber Daya SKPD ........................................................................................... 3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran ............................................................
13 13 19 29
BAB III. 1. 2. 3. 4. 5.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD ............................................................................ Identifikasi Isu-Isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi SKPD ......... Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .................................................................................................. Tela’ah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten..................................................... Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .................................................................................................. Penentuan Isu-isu Strategis................................................................................
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............................................................................... 1. Visi dan Misi ...................................................................................................... 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ................................................... 3. Strategi dan Kebijakan…………………………………………………………
37 37 39 41 47 48
BAB IV.
BAB V.
50 50 50 53
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .........
55
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD .............................................................................. 1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD......
59 59
BAB VII.
61
BAB VI.
PENUTUP ............................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan
Rancangan akhir Renstra SKPD harus
sudah mendapatkan pengesahan dan Penetapannya paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Kepala daerah. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan dan Kabupaten Musi Rawas tahun 2010-2015 merupakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif berwawasan 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2010-2015 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 5 (lima) tahun. Selain itu RENSTRA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultuta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 juga merupakan penjabaran RENSTRA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2013 serta RENSTRA Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. RENSTRA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas tahun 2010-2015 merupakan tahapan tahun Pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010-2015,
yaitu
“Terwujudnya
Bumi
Agropolitan
dan
Kawasan
Pertambangan Menuju Musi Rawas Darussalam”. RENSTRA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas
tahun
pencapaian
2010-2015
pembangunan
berusaha yang
untuk
telah
senantiasa
dilaksanakan
meningkatkan pada
periode
sebelumnya. Dengan pemahaman seperti di atas untuk 5 (lima) tahun
1
kedepan tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Musi
Rawas dalam penyelenggaraan pembangunan terutama adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura. RENSTRA menjadi pemberi arah bagi semua lembaga pelaku pertanian tanaman pangan dan hortikultura (Petani, Kelompoktani, Stake Holder) pemerintah di daerah, lembaga non pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Oleh karena itulah, proses penyusunan RENSTRA perlu mencerminkan keterlibatan pihak-pihak tersebut. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas 2010-2015 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015. Setelah Renstra SKPD tersedia, maka akan diimplementasikan dalam Rencana Kerja SKPD dengan mempedomani tahapan-tahapan Pembangunan Pertanian pada Renstra. Setelah tersusun Rencana Kerja SKPD disusun pula skala prioritas Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggran (RKA) tahun berjalan yang pada akhirnya setelah dilakukan pembahasan di DPRD akan menjadi Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) SKPD.
2
Gambar 1.1 Skema hubungan Renstra dengan dokumen lainnya sperti pada bagan berikut :
Kedudukan Renja SKPD Kab/Kota dalam Mekanisme Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Keuangan Daerah. RPJP Nasional
RPJM Nasional
R P J PD Provinsi
RPJMD Provinsi
R P J PD Kab/Kota
RPJMD Kab/Kota
RKPD
Renstra SKPD
Renja – SKPD
KUA & PPAS
APBD
RKA – SKPD
Rincian APBD DPA SKPD
RPJP Nasional
RPJM Nasional
R P J PD Provinsi
RPJMD Provinsi
R P J PD Kab/Kota
RPJMD Kab/Kota
RKPD
KUA & PPAS
APBD
Input
Renstra SKPD
Renja – SKPD
Rincian APBD
RKA – SKPD
Dipedomani
DPA SKPD
3
Renstra SKPD Dipedomani
Dijabarkan
RKPD
KUAPBD
Bahan Masukan Diacu
Renja – SKPD Dipedomani
PPAS
Bahan Masukan
RKA SKPD
Diacu
Rincian APBD
Ranc. APBD
RPJM Nasional
R P J PD Provinsi
RPJMD Provinsi
R P J PD Kab/Kota
RPJMD Kab/Kota
RKPD
KUA & PPAS
APBD
Dipedomani
Input Ranc.Renstra SKPD
DPA SKPD
Ditetapkan
RPJP Nasional
Ditetapkan
Diacu
Renstra SKPD
Disempurnakan
Renja – SKPD
Rincian APBD
RKA – SKPD DPA SKPD
4
1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RENSTRA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas periode tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
No.
1137), 5
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah;
6
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor
13 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2010-2015 1.3. Maksud dan Tujuan RENSTRA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas periode 2010-2015 disusun dengan maksud untuk dijadikan landasan atau pedoman umum bagi pelaku pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menyelenggarakan setiap tahap pembangunan selama 5 (lima) tahun, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan
pembangunan pertanian tanaman pangan dan
hortikultura di Kabupaten Musi Rawas. Disamping itu penyusunan RENSTRA juga dimaksudkan sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang memuat arah strategi pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, Rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Kemudian dokumen tersebut digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam penyusunan dokumen rencana Kerja (RENJA) setiap tahun. Maksud penyusunan RENSTRA adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana kerja tahunan dinas, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (RENJA). Secara rinci, maksud penyusunan RENSTRA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas periode Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :
7
1. Diperolehnya suatu dokumen perencanaan pembangunan pertanian selama 5(lima) tahun yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas. 2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkret untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pertanian Kabupaten Musi Rawas 5 (lima) tahun ke depan. 3. Terwujudnya program-program yang sinergis dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Musi Rawas sehingga dapat mempercepat kemajuan
dan
kesejahteraan
masyarakat
terutama
petani
dan
keluarganya di Kabupaten Musi Rawas. 4. Tersedianya instrumen pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan pertanian di Kabupaten Musi Rawas periode Tahun 2010-2015. Tujuan
Penyusunan
RENSTRA
Dinas
Tanaman
Pangan
dan
Hortikultura Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan dinas,
yang akan
digunakan sebagai acuan dalam: 1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), 2. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Musi Rawas selama lima tahun. 3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas selama lima tahun.
8
1.4. Sistematika Penulisan RENSTRA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas periode 2010-2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,
proses
penyusunan
Renstra
SKPD,
keterkaitan
Renstra SKPD dengan RPJM, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota dan dengan Renja SKPD 1.2. Landasan Hukum penyusunan Memuat
penjelasan
tentang
Undang-Undang,
Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat
penjelasan
tentang
maksud
dan
tujuan
dari
penyusunan Renstra SKPD 1.4. Sistematika penulisan. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas
apa saja sumber daya yang dimiliki
SKPD
dalam
penyelengaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian9
capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi SKPD Memuat
penjelasan
umum
tentang
dasar
hukum
pembentukan SKPD, struktur Organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala SKPD, jumlah personil dan tata laksana SKPD (proses, prosedur dan mekanisme) 2.2. Sumberdaya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional. 2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Bagian
ini
menunjukan
tingkat
capaian
kinerja
SKPD
berdasarkan sasaran/target renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau Indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
10
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya 3.2. Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD kabupaten. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang, Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Bagian ini mengemukakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis perlu memperhatikan kajian lingkungan hidup, dengan menimbang pengaruh positif dan negatif terhadap suatu kebijakan dan mencari alternatif mitigasi serta rekomendasi yang diambil. 3.5. Penentuan isu-isu srategis Bagian ini menampilkan isu-isu strategis yang berhubungan dengan tantangan yang akan ditangani dalam Renstra SKPD.
11
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Pada bagian ini mengemukakan rumusan visi dan misi SKPD yang telah ditentukan 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran SKPD 4.3. Strategi dan kebijakan Menampilkan dan mengemukakan strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran. BAB V
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
KINERJA,
KELOMPOK
SASARAN,
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan perencanaan indikatif. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
12
BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daeran (Renstra SKPD) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas , merupakan bentuk perencanaan teknis operasional dan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan permasalahan, visi, misi sasaran dan tujuan, serta kebijakan dan program
5 (lima) tahun mendatang 2010-2015 , telah
ditetapkan indikator sasaran yang akan dicapai serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan tersebut. Mudah-mudahan dengan disusunnya Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Musi Rawas 2010-2015 ini, dapat menjadi
pedoman dan dasar pelaksanaan program maupun kegiatan disetiap tahun. Dan mudah-mudahan mendapat respon dukungan dana melalui Anggaran APBD II Kabupaten Musi Rawas, sehingga pada akhirnya Visi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas yaitu : ”Terwujudnya Pertanian Pangan Ramah Lingkungan Berbasis Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan
Agribisnis
Untuk
Mencapai
Swasembada
Berkelanjutan”
benar-benar terwujud, Amiin.
61
