ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN APBD DAN MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2011-2015 Oleh : Sulis Rimawati (14115005) PENDAHULUAN Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.Target pertumbuhan perekonomian yang selama ini dicanangkan pemerintah memiliki ketergantungan yang besar terhadap tingkat konsumsi masyarakat, sehingga secara tidak langsung akan semakin menambah jumlah impor negara mengingat kemampuan produksi dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi publik. METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu memberikan deskripsi atau gambaran dan penjelasan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang penulis gunakan untuk pemecahan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 yang diperoleh dari kantor badan pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Mojokerto Jl. Ahmad Yani No.16, Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61311. HASIL PENELITIAN Hasil dari perhitungan rasio kinerja keuangan sebagai berikut : Rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah Rasio Kemandirian = x 100 Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman Tabel 1 Rasio Kemandirian APBD Kabupaten Mojokerto TAHUN Anggaran 2011-2015 Tahun Anggaran 2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi PAD
Bantuan Pemerintah dan Pinjaman
108.709.405.732,32 793.266.534.174,00 164.773.746.87,98 968.168.758.445,50 219.013.234.739,01 1.017.024.719.420,00 357.924.994.262,11 1.173.133.967.101,00 190.429.599.172,75 878.329.798.001,00 Rata-rata Rasio Kemandirian
Rasio Kemandirian
Pola Hubungan
13,70 % 17,02 % 21,53 % 30,51 % 21,68 % 20,89 %
Instruktif Instruktif Instruktif Konsultatif Instruktif Instruktif
1
Rasio Efektivitas Realisasi Penerimaan PAD Rasio Efektivitas =
x 100
Target Penerimaan PAD Tabel 2 Rasio Efektivitas APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2011-2015 Tahun Anggaran
Target Penerimaan PAD
2011
83.893.332.850,00
2012
122.210.757.150,00
2013
212.175.595.550,00
2014 2015
323.438.362.584,00 400.009.300.925,00
Realisasi Penerimaan PAD 108.709.405.732,32 164.773.746.87,98 219.013.234.739,01 357.924.994.262,11 190.429.599.172,75
Rata-rata Rasio Efektivitas
Rasio Efektivitas 129,58 % 134,83 % 103,22 % 110,66 % 47,61 % 105,18 %
Kriteria Rasio Efektivitas Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif Tidak Efektif Sangat Efektif
Rasio Efisiensi Biaya yg digunakan untuk memungut PAD Rasio Efisiensi =
Tahun Anggaran 2011 2012 2013 2014 2015
x 100
Realisasi Penerimaan PAD Tabel 3 Rasio Efisiensi APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2011-2015 Rasio Realisasi Penerimaan Biaya Pemungutan PAD Efisiensi PAD 108.709.405.732,32 3.321.746.576,00 3.06 % 164.773.746.87,98 6.765.058.829,00 4.11 % 219.013.234.739,01 10.420.116.205,00 4.76 % 357.924.994.262,11 14.294.755.924,00 3.99 % 190.429.599.172,75 6.899.149.186,00 3.62 % Rata-rata Rasio Efisiensi 3,91 %
Kriteria Rasio Efisiensi Sangat Efisien Sangat Efisien Sangat Efisien Sangat Efisien Sangat Efisien Sangat Efisien
Rasio Desentralisasi Fiskal Pendapatan Asli Daerah Rasio Desentralisasi Fiskal =
x 100 Total Penerimaan Daerah
2
Tabel 4 Rasio Desentralisasi Fiskal APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2011-2015 Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
Tahun Anggaran
Realisasi Penerimaan PAD
Total Pendapatan Daerah
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
2011
108.709.405.732,32
1.115.661.434.574,32
9,74 %
Sangat Kurang
1.332.583.229.049,48
12,36 %
Kurang
164.773.746.87,98
2012 2013
219.013.234.739,01
1.498.185.198.717,01
14,62 %
Kurang
2014
357.924.994.262,11
1.893.247.616.428,91
18,91 %
Kurang
2015
190.429.599.172,75 527.924.983.256,94 36,07 % Cukup Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal 18,34 % Kurang Rasio Pertumbuhan RpXn Xn 1 Rasio Pertumbuhan = X 100% RpXn 1 Keterangan : Rp Xn-Xn-1 = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya. Rp Xn-1 =Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumny. Tabel 5 Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Aanggaran 2011-2015
Tahun Anggaran
PAD t0
PAD t1
Rasio Pertumbuhan
2011-2012
108.709.405.732,32
164.773.746.87,98
51.57 %
2012-2013
164.773.746.87,98
219.013.234.739,01
32.92 %
2013-2014
219.013.234.739,01
357.924.994.262,11
63.43 %
2014-2015
357.924.994.262,11
595.429.559.172,75
66,36 %
Rasio Keserasian Belanja : a) Rasio belanja rutin terhadap APBD Total Belanja Rutin Terhadap APBD X 100% Total APBD b) Rasio belanja pembangunan terhadap APBD Total Belanja Pembangunan Terhadap APBD X 100% Total APBD 3
a) Rasio Belanja Rutin Tabel 6 Rasio Belanja Rutin APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2011-2015 Tahun Anggaran
Total Belanja Rutin
Total APBD
1.115.661.434.574,32 713.283.887.862,78 1.332.583.229.049,48 817.173.387.523,98 1.498.185.198.717,01 858.705.666.224,72 1.894.423.212.191,11 1.025.940.815.053,35 1.275.195.098.120,75 148.262.614.234,00 Rata-rata Rasio Belanja Rutin
2011 2012 2013 2014 2015
Rasio Belanja Rutin 63,93% 61,32% 57,32% 54,16% 11,63% 49,67%
b) Rasio Belanja Pembangunan Tabel 7 Rasio Belanja Pembangunan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2011-2015 Total Belanja Pembangunan
Tahun Anggaran
Rasio Belanja Pembangunan
Total APBD
2011 2012 2013 2014
345.476.477.070,00 435.869.417.793,41 573.823.487.975,76 688.303.492.725,09
1.115.661.434.574,32 1.332.583.229.049,48 1.498.185.198.717,01 1.894.423.212.191,11
30,97 % 32,71 % 38,30 % 36,33 %
2015
17.317.880.820,00
1.275.195.098.120,75
1,36 %
Rata-rata Rasio Belanja Pembangunan
27,93 %
PEMBAHASAN Berdasarkan pada hasil analisis ,maka dapat disusun pembahasan sebagaimana terlihat pada gambar dan penjelasan berikut: Rasio Kemandirian:
Rasio Kemandirian 35.00 30.51%
30.00 25.00 21.53%
20.00
21.68%
17.02%
15.00
Rasio Kemandirian
13.70%
10.00 5.00 0.00 1
2 2011
3 2012
4 5 2013 2014
6 2015
Gambar 2 Rasio kemandirian APBD Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2011-2015 4
Pada grafik di atas, diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun terakhir (2011-2015) mengalami tiga kali kenaikan, yaitu pada tahun 2011-2012 sebesar 3,32% (13,70%-17,02%), 2012-2013 sebesar 4,51% (17,02%21,53%), (2013-2014) sebesar 8,98% dan mengalamai satu kali penurunan juga secara drastis yaitu (2014-2015) sebesar 0,38% (30,51%-21,68%), Jadi rata-rata Rasio Kemandirian Kabupaten Mojokerto selama periode 5 tahun sebesar 20.89%. Dengan jumlah tersebut, menurut Kategori Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah yang dituliskan oleh Halim (2012), Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dikatakan sangat rendah sekali, sehingga masuk ke dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu berkisar antara 0%-25%. Dalam pola hubungan Instruktif, peran Pemerintah Pusat lebih dominan terhadap kemandirian Pemerintah Daerah. Dari hasil perhitungan analisis rasio keuangan daerah yang telah dilakukan oleh penulis berpendapat bahwa rasio Kemandirian daerah Kabupaten Mojokerto sangat rendah ini dapat dibuktikan dari hasil realisasi dan target APBD dan pendapatan asli daerah tahun 2011-2015 Rasio Efektivitas
Rasio Efektivitas 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 -
134.83% 129.58% 103.22% 110.66% Rasio Efektivitas 47.61%
1 2011 22012 3 2013 4 2014 52015
6
Gambar 3 Rasio efektivitas APBD Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2011-2015 Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun (2011-2015) mengalami kenaikan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 20112012 sebesar 5,25% (129,58%-134,83%), 2013-2014 sebesar 7,44% (103,22%-110,66%). Kemudian mengalami dua kali penurunan, yaitu pada tahun 2012-2013 sebesar 31,61% (134,83%103,22%) dan pada tahun 2014-2015 sebesar 63,05% (110,66%-47,61%) secara drastis, Dari keseluruhan, hampir semua periode tingkat efektivitasnya dikatakan sangat efektif, kecuali tahun 2015 yang tingkat efektivitasnya hanya termasuk dalam kriteria tidak efektif. Rata-rata Rasio Efektivitas Kabupaten Mojokerto selama periode 5 tahun sebesar 105.18%. Dengan jumlah tersebut, menurut kriteria Rasio Efektivitas, tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dikatakan Sangat Efektif. Hal ini menggambarkan tingkat kemampuan daerah semakin baik. Dari hasil perhitungan analisis rasio keuangan daerah yang telah dilakukan oleh penulis berpendapat bahwa rasio Efektivitas daerah Kabupaten Mojokerto sangat baik ini dapat dibuktikan dari hasil realisasi dan target APBD dan pendapatan asli daerah tahun 2011-2015.
5
Rasio Efisiensi
Rasio Efisiensi 4.76%
5.00 4.00
3.99%
4.11%
3.62%
3.06%
3.00
Rasio Efisiensi
2.00 1.00 1
2 2011
20123
20134 2014 5 2015 6
Gambar 4 Rasio efisiensi APBD Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2011-2015 Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun terakhir (2011-2015) , pada awal periode hingga pertengahan periode, yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Rasio Efisiensi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2011-2012 sebesar 1,05% (3,06%-4,11%), dan 20122013 sebesar 0,65% (4,11%-4,76%), tetapi pada periode berikutnya mengalami penurunan pada tahun 2013-2014 sebesar 0,77% (4,76%-3,99%) dan 2014-2015 sebesar 0,37% (3,99%-3,62%), Dari hasil Rasio Efisiensi di atas menunjukkan bahwa menurut kriteria Rasio Efisiensi, tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dikatakan Sangat Efisien. Hal ini menggambarkan tingkat kemampuan daerah semakin baik. karena berada di bawah batas minimal, yaitu kurang dari 10% . Dari hasil perhitungan analisis rasio keuangan daerah yang telah dilakukan oleh penulis berpendapat bahwa rasio efisiensi daerah Kabupaten Mojokerto semakin baik dari perio ke periode berikutnya, ini dapat dibuktikan dari hasil realisasi dan target APBD dan pendapatan aslidaerahtahun2011-2015. Rasio Pertumbuhan
Rasio Pertumbuhan 80 70 60 50 40 30 20 10 0
4, 66.36
3, 63.43 1, 51.57 2, 32.92
0
1
2
3
4
5
Gambar 5 Rasio pertumbuhan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun anggaran 2011-2015 Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa di mana rasio petumbuhan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Naik, yaitu dari tahun 2012-2013 sebesar 32,92% naik sebesar 63,43% pada tahun 2013-2014 kemudian naik 66,36% pada tahun 2014-2015, sedangkan yang lainnya terus saja mengalami penurunan 2011-2012 sebesar 51,57% menjadi turun pada tahun 2012-2013 menjadi 32,92. Jadi bisa di katakan selama lima tahun ini terus terjadi peningkatan dan penurunan di rasio pertumbuhan tapi jika di bandingkan dengan tahun pertama rasio pertumbuhan jauh lebih baik. Dari 6
hasil perhitungan analisis rasio keuangan daerah yang telah dilakukan oleh penulis berpendapat bahwa rasio pertumbuhan daerah Kabupaten Mojokerto sudah baik ini dapat dibuktikan dari hasil realisasi dan target APBD dan pendapatan asli daerah tahun 2011-2015 Rasio Desentralisai Fiskal
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 40.00
36.07%
30.00 20.00 9.74%
10.00
12.36%
14.62%
18.91%
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
1 2011 2 2012 32013 2014 4 5 2015
6
Gambar 6 Rasio desentralisasi fiskal APBD Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2011-2015 Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel dan grafik, rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni pada tahun 2011-2012 terjadi peningkatan sebesar 2,62% (9,74%-12,36%), tahun 2012-2013 terjadi peningkatan sebesar 2,26% (12,36%-14,62%), tahun 2013-2014 terjadi peningkatan sebesar 4,29% (14,62%-18,91%) , kemudian yang terakhir pada tahun 2014-2015 terjadi peningkatan sebesar 17,16% ini jauh lebih meningkat sangat pesat dari periode sebelumsebelumnya. Dengan hasil dari data tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal selama lima tahun adalah 18,34%. Maka dapat di simpulkan bahwa tingkat derajat desentralisasi fiskal Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto dikatakan kurang. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung kecil. Peningkatan PAD setiap periodenya menunjukkan peningkatan kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Akan tetapi, ketergantungan Pemerintah daerah terhadap Pemerintah pusat tergolong besar. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi pendapatan asli daerah dalam menopang pendapatan daerah, serta peran pendapatan asli daerah atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri kurang dari 20%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemampuan Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi. Rasio Keserasian Belanja a) Rasio Belnja Rutin
Rasio Belanja Rutin 80.00 60.00 40.00
63.93% 61.32%
57.32% 54.16% Rasio Belanja Rutin
20.00 11.63% -
2014 1 2011 2 2012 3 2013 4 5 6 2015 Gambar 7 Rasio belanja rutin APBD Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2011-2015 7
b) Rasio Belnja Pembangunan
Rasio Belanja Pembangunan 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 -
38.30% 30.97%
36.33%
32.71%
Rasio Belanja Pembangunan
1.36% 1 2011 2
2012 3
2013 4
2014 5
6
2015
Gambar 8 Rasio belanja pembangunan APBD Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2011-2015 Dari perhitungan rasio keserasian belanja diatas terlihat bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja rutin sehingga rasio pembangunan terhadap APBD masih sangat rendah. Rasio belanja rutin pada tahun 2011 adalah 63,93% dan rasio belanja pembangunan sebesar 30,97 %, pada tahun 2012 rasio belanja rutin turun menjadi 61,32% dan rasio belanja pembangunan naik menjadi 32,71 %, rasio belanja rutin pada tahun 2013 turun lagi menjadi 57,32% dan rasio pembangunan naik menjadi 38,30 %, rasio belanja rutin pada tahun 2014 turun lagi menjadi 54,16% dan rasio pembangunan juga ikut turun menjadi 36,33 %, kemudian yang terakhir pada tahun 2015 rasio belanja rutin lagi-lagi mengalami penurununan kali ini sangat drastis yakni 11,63%,dan rasio belanja pembangunan juga turun drastis menjadi 1,36 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan rasio aktifitas pemerintah Kabupaten Mojokerto lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja rutin dari pada belanja pembangunan. KESIMPULAN kinerja keuangan daerah Kabupaten Mojokerto selama periode tahun 2011 sampai dengan 2015 masih belum stabil karena hampir semua perhitungan rasio mengalami peningkatan dan penurunan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto lebih sering lagi melakukan evaluasi kinerja. SARAN Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Mojokerto, karena mempunyai dampak yang besar, tidak hanya bagi Pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat. Potensi tersebut antara lain di sector industry,bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, budaya, hingga perdagangan. Jika Pemerintah berhasil memaksimalkan pemanfaatan potensi tersebut secara maksimal, maka pajak yang merupakan penopang utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah hendaklah memberi informasi secara rinci kepada masyarakat tentang kewajiban mereka sebagai pembayar pajak dan retribusi, karena tidak semua masyarakat mengetahui rincian kewajiban jumlah pajak dan retribusi yang harus dibayarkan.
8
DAFTAR PUSTAKA Badan Pengelola Keuangan dan Aset, 2015, Pedoman Penulisan Laporan Penelitian, Mojokerto : Lembaga Pemerintahan Halim, A dan Muhammad Syam Kusufi.2012. Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Daerah Pasal 1 No. 14 Tahun 2012, Tentang Perubahan Ketiga atas peraturan daerah No.12 Tahun 2008. Mojokerto : Lembaga Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Mojokerto : Lembaga Pemerintahan. Permendagri Nomor 77 Tahun 2015, Tentang Pedoman Penyusunan APBD. Mojokerto : Lembaga Pemerintahan. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2015, Pedoman Penulisan Laporan Penelitian, Mojokerto : Lembaga Pemerintahan. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (2) Tentang Asas Otonomi. _____________ Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. ______________ Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Tugas Pemerintahan.
9
