RANGKUMAN PRESTASI GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2007-2012
I. UPAYA MENGATASI MASALAH
A. TRANSPORTASI 1. MASALAH : Pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan. Jumlah kendaraan meningkat 9,5% pertahun sedangkan ruas jalan tumbuh hanya 0,01% pertahun. Karenanya rata - rata kecepatan kendaraan relatif rendah yaitu sekitar 15-20 km/jam. UPAYA: 1. Menambah panjang jalan dengan membangun jalan bertingkat ruas Antasari-Blok M dan Tanah Abang-Kp. Melayu, 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota, jalan tembus/missing link di 5 lokasi serta mendukung pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) dan Akses Tanjung Priok 2. Menguraikan simpul-simpul kemacetan melalui pelebaran jalan dan perbaikan mulut simpang serta membangun simpang tak sebidang sebanyak 6 flyover, 2 underpass serta menambah 11 jembatan.
2. MASALAH: Tingginya penambahan kendaraan bermotor yang mencapai 2.150 perhari, terdiri dari 550 kendaraan roda empat dan 1600 kendaraan roda dua (data tahun 2011) ditambah lagi dengan adanya 1,3 juta kendaraan komuter dari luar Jakarta. Disisi lain pertambahan angkutan umum masih terbatas. Bila keadaan ini terus berlanjut, pada tahun 2014 dikhawatirkan Jakarta akan mengalami macet total. UPAYA: 1. Menambah jalur busway menjadi 11 koridor, yang didukung oleh pengoperasian 7 rute Feeder Busway dalam kota, dan pengoperasian angkutan perbatasan yang menghubungkan Pulogadung-Bekasi serta penyediaan fasilitas parkir kendaraan (park and ride) di 5 halte busway. Ædari tahun 2002-2007 saat zaman Sutiyoso, sudah ada 10 koridor. Jadi FAKTANYA, FOKE hanya MENAMBAH 1 koridor saja,
2. Memulai pembangunan angkutan rel massal MRT Lebak Bulus – Dukuh Atas yang didukung oleh pembangunan kawasan terpadu di sekitar stasiun/halte. 3. Meningkatkan pengoperasian kereta api Jabotabek dan jalur lingkar serta menyediakan fasilitas angkutan penghubung di stasiun. 4. Mengoperasikan 48 bus sekolah yang melayani 9 rute
3. MASALAH:
1
Adanya parkir liar di sepanjang jalan raya, bus yang berhenti tidak pada halte/terminal dan joki pada kawasan three in one yang menandakan rendahnya disiplin masyarakat. UPAYA: 1. Membangun gedung-gedung parkir dan Kawasan Parkir Terpadu. 2. Berkerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan penertiban lalulintas untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin pengguna lalulintas. 3. Mempersiapkan penerapan Electronic Road Pricing System (ERP) pada kawasan three in one sebagai kawasan percontohan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.
4. MASALAH: Tingginya tingkat polusi udara akibat kemacetan dan meningkatnya jumlah kendaraan. UPAYA: 1. Menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car-Free Day) yang dilakukan setiap minggu di jalan Sudirman-Thamrin, dan jalan-jalan utama di lima wilayah kota. 2. Memperluas fasilitas jalur khusus untuk pejalan kaki yang menghubungkan antara halte dengan tempat beraktifitas masyarakat 3. Membangun jalur sepeda yang saat ini telah diterapkan di rute Taman Ayodya – Melawai sepanjang 1,5 km. 4. Menerapkan kewajiban uji emisi bagi kendaraan bermotor. Sudah dimulai sejak Sutiyoso, diatur dalam Perda 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Polusi Udara.
5. Menambah luasan RTH sebesar ±103 Ha, penghijauan kembali 24 lokasi eks-SPBU, penanaman sejuta pohon, dan perluasan hutan mangrove yang ada dari semula 70 Ha menjadi 380 Ha. Masalah Transportasi, pendekatan Foke adalah dgn membuat jalan & busway. Pendekatan yg salah total. Pertumbuhan kendaraan yg pesat disebabkan krn Pemda DKI tak bisa memberikan layanan angkutan publik yg tepat waktu, daya angkut tinggi, nyaman dan aman. Masyarakat dipaksa membeli kendaraan pribadi utk menunjang kegiatan sehari2. Layanan busway jg makin buruk bukannya makin baik, panjang jalur busway ditambah tanpa penambahan armada yg memadai, akhirnya, antrian luar biasa panjang, jalur khusus busway tak terpakai maksimal krn armada terbatas.Busway di Jakarta hanya dapat mengangkut 360 ribu orang per hari, bandingkan dgn busway di Bogota yg bisa mengangkut penumpang 1,2 Juta perhari. Pola Transportasi Makro harus dijalankan total dan konsisten didalamnya menyangkut pembangunan MRT, Monorail, revitalisasi KRL Jabodetabek, dan pembangunan 15 koridor busway. MRT dan KRL Jabodetabek difokuskan utk melayani penduduk disekitar DKI yg akan masuk DKI utk beraktivitas. Monorail dan busway fokus utk melayani mobilitas di pusat kegiatan masyarakat di DKI (mal, pusat perkantoran dll) dan pinggiran DKI. Masalah polusi udara jg tidak bisa diselesaikan secara adhoc dgn mengadakan car free day sekali seminggu. Inti masalah transportasi dan polusi adalah terlalu banyak nya kendaraan pribadi yg beredar di jalan karena tiadanya transportasi publik yg layak.
2
RTH memang sudah bertambah, tetapi tidak maksimal, dibandingkan dgn APBD DKI yg mencapai 138 Trilyun selama 5 tahun kepemimpinan Fauzi Bowo. Padahal dgn uang sebanyak itu, tidak sulit utk membeli lahan 1 Ha per kecamatan di DK utk dibuat taman kota, ada 42 kecamatan di DKI daratan (tidak termasuk Kep. Seribu), belum menghitung kewajiban penyerahan Fasos dan Fasum dari tiap developer di DKI. Harga tanah di DKI masih banyak yg 5 jt/m2. 42 Ha artinya 42 rb x 5 juta = 168 M saja, kemudian ongkos pembuatan taman per hektar cukup 10M, total dgn anggaran kurang dari 1 T sudah bisa dibuat taman baru sebanyak 42 buah di sebagian besar kecamatan di Jkt. Wilayah elit seperti Menteng, Kuningan, Kebayoran Baru sudah memiliki taman kota yg baik. Tp warga masyarakat miskin masih kurang ruang publik, justru didaerah seperti ini tanah bisa dibeli lbh murah utk dijadikan taman kota. Artinya dgn anggaran yg besar, memang pasti ada sesuatu yg sudah dibuat oleh pemerintahan Fauzi Bowo, tetapi apa yg sudah dibuat itu tidak ada artinya dibanding anggaran yg ada. Karena kebocoran & penyelewengan anggaran jg amat besar. 103 HA RTH yg diklaim adalah sebagian besar berasal dari RTH banjir kanal timur, sebagian kecil lainnnya dari penertiban SPBU yg memakai jalur hijau. Banjir Kanal Timur adalah proyek pemerintah pusat, DKI Jakarta hanya kebagian mengurusi pembebasan lahan. Pola seperti ini sejak era otonomi daerah jg berlaku utk proyek pusat dimanapun, daerah yg dibangun harus bertanggung jawab membebaskan lahan.
B. PENGELOLAAN AIR 1. MASALAH: 40% kawasan utara Jakarta merupakan daerah rendah yang dipengaruhi pasang air laut, dan Wilayah Jakarta dilalui oleh 13 sungai besar yang bermuara di Teluk Jakarta, terjadi pendangkalan serta penyempitan sungai, sehingga pada saat intensitas hujan tinggi mengakibatkan terjadinya banjir. UPAYA: 1. Membangun Kanal Banjir Timur (KBT) yang melindungi wilayah Jakarta Timur dan Utara seluas ± 15.400 Ha dengan jumlah penduduk ± 2,7 juta jiwa warga dari ancaman banjir. 2. Menambah dan merehabilitasi waduk sebagai parkir air di 15 lokasi, membangun rumah pompa dan mengadakan pompa pengendali banjir di 24 lokasi, serta memelihara dan mengoperasikan 32 sistem polder dengan 125 pompa pengendali banjir di 64 lokasi dengan kapasitas 302 m3/detik. 3. Melaksanakan pelebaran sungai dan pembangunan turap untuk menambah kapasitas sungai yang ada serta melakukan pengerukan lumpur di 64 ruas sungai dan akan melaksanakan pengerukan lumpur di 12 Sungai/Saluran dan 4 waduk melalui Program Bank Dunia. 4. Melakukan penertiban bangunan yang berada di atas saluran dan normalisasi saluran. 5. Membangun tambahan Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet. 6. Membangun Kanal Banjir Timur (KBT) yang melindungi wilayah Jakarta Timur dan Utara seluas ± 15.400 Ha dengan jumlah penduduk ± 2,7 juta jiwa warga dari ancaman banjir. Jakarta sudah menjadi kota yang selalu terancam banjir bukan hanya saat periode 1990-an saja, tapi sudah sejak tahun 1600-an. Namun, karena pembangunan yang tidak tertata rapi membuat banjir yang datang semakin besar. Menurut Jakarta.go.id pengagas dari Banjir Kanal ini adalah H Van Breen dari Burgelijke Openbare Werken (BOW). BOW ini pun kini menjadi cikal bakal dari
3
Departemen Pekerjaan Umum (PU). Van Breen menggagas Banjir Kanal ini pada tahun 1920 setelah pada tahun 1918 Jakarta dilanda banjir yang cukup besar. Fungsi Banjir Kanal ini sendiri adalah pengendalian aliran air dan mengatur volume sungai CIliwung. Ketika Banjir Kanal gagasan Van Breen sudah tidak mampu mengendalikan aliran sungai Ciliwung dan banjir. Maka, pada tahun 1973 dicanangkan perluasan Banjir Kanal yang digagas Van Breen dengan masterplan mengikuti gagasan Van Breen saat itu. Namun, pembangunan Banjir Kanal yang baru ini (nantinya bernama Banjir Kanal Timur) sedikit tersendat. Tahun 1997 rancangan kembali di detailkan oleh desain Nippon Koei, kemudian pada tahun 2003 Banjir Kanal Timur ini mulai dibangun yang dicanangkan oleh presiden yang menjabat saat itu. Mimpi Breen tersebut lantas coba diwujudkan bekas Presiden Megawati Soekarnoputri dan Gubernur Sutiyoso pertengahan tahun 2003 silam. Saat itu Presiden meresmikan Proyek Banjir Kanal Timur senilai 4,9 triliun rupiah. Proyek yang rencananya selesai tahun 2010 ini diilhami rencana Van Breen, yaitu membuat kanal yang membentang sepanjang 23 kilometer, dengan lebar 100-300 meter dari Kali Cipinang di Jakarta Timur hingga Laut Jawa. Lalu, pada 2010 kemarin Banjir Kanal Timur ini selesai dibuat. Perlu dicatat juga, bahwa anggaran untuk BKT ini diambil dari departemen PU, bukan APBD. Masak engga tahu sejarah BKT ? Katanya orang Jakarta ?
2. MASALAH: Terjadinya genangan di Jalan-Jalan Utama/Arteri saat terjadi hujan. UPAYA: Melakukan peningkatan kapasitas saluran drainase di jalan-jalan arteri serta membangun dan menguras saluran tertutup yang memotong jalan utama/arteri sehingga dari total 123 titik genangan yang diidentifikasi, telah berhasil tertangani 110 titik genangan.
3. MASALAH : Terjadi penurunan muka tanah terutama di kawasan Utara Jakarta sebesar 6-10 cm per tahun akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, ditambah kenaikan muka laut akibat fenomena perubahan iklim sehingga kawasan utara Jakarta kian rawan terkena banjir laut pasang (Rob). UPAYA: 1. Membangun tanggul laut di garis pantai utara Jakarta sepanjang 32 km untuk mengantisipasi terjadinya air laut pasang. Untuk jangka panjang akan dibangun tanggul raksasa (Giant Sea Wall) di teluk Jakarta yang akan diintegrasikan dengan pembangunan reklamasi Pantai Utara. 2. Melakukan pengendalian pengambilan air tanah dalam melalui Peraturan Daerah Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. 3. Meningkatkan cakupan layanan perpipaan jaringan air bersih secara bertahap, menyediakan air bersih melalui perpipaan dari Waduk Jatiluhur serta pemanfaatan air permukaan sebagai sumber air baku 4. Membangun sumur resapan dan Lubang Resapan Biopori (LRB).
4. MASALAH: Cakupan layanan pengolahan air limbah perpipaan di Jakarta pada kawasan permukiman, apartemen, perkantoran maupun pertokoan baru mencapai 4%.
4
UPAYA: 1. Menyusun Master Plan Pengelolaan Air Limbah Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2050. 2. Merencanakan pembangunan IPAL Pejagalan, peningkatan teknologi IPAL Duri Kosambi serta meningkatkan cakupan pelayanan sistem air limbah perpipaan hingga sebesar 20%. Sekali lagi anggaran APBD DKI yg besar sekali itu tidak efisien. Berdasarkan riset DKI membutuhkan setidaknya 100 sistem polder komplit dgn rangkaian pompa utk mengendalikan banjir (http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/361443/ ). Tidak dibangun sistem polder baru selama kepemimpinan Fauzi Bowo, hanya mengoperasionalkan 32 yg sudah ada. Pdahal utk membangun 1 sistem polder hanya butuh uang 75M saja, di Semarang Polder Banger dibangun dgn biaya 72,5M (http://bebasbanjir2025.wordpress.com/teknologi-pengendalian-banjir/polder/) , utk kondisi DKI yg lebih kompleks tidak akan lebih dari 100M. Artinya utk melengkapi menjadi 100 polder pengendali banjir, tinggal butuh 68 X 100 M = 6,8 T. Anggaran tersedia, yg tidak tersedia adalah kesungguhan pemerintah daerah DKI utk bekerja dgn melakukan efisiensi anggaran. Tanggul di Jakarta Utara, tidak lolos AMDAL, merusak lingkungan. Akan diambil dari mana jutaan meter kubik tanah/pasir dan material lain utk menguruk laut. Ingat Indonesia bersitegang dgn Singapora, ketika Singapore menguruk wilayah pantainya dgn menggunakan pasir dari Prop Kep Riau, yang berakibat pulau Nipah hampir tenggelam. Perluasan daratan Singapore dgn pengurukan jg berpotensi menyebabkan krisis perbatasan krn dgn demikian Singapore dpt mengklaim batas lautnya bertambah luas, krn daratan nya makin menjorok ke laut. Kepentingan yg dibela adalah kepentingan developer. Rakyat DKI secara keseluruhan tidak akan diuntungkan. Reklamasi pantai utara Jakarta adalah omong kosong, uang rakyat puluhan trilyun akan dipakai utk keuntungan segelintir pengembang. PDAM adalah instansi korup yg parah, di buku Wagub Prijanto dijelaskan, bagaimana pejabat yg sudah pensiun tetap diperpanjang jabatannya sbg Dirut PDAM tanpa Skep yg definitif. Kemudian penggantinya jg adalah eks Kepala Dinas yg sudah pensiun. Bagaimana PDAM dapat memperbaiki kualitas layanan jika pucuk pimpinannya bukan orang yg berkualitas dan sekedar mengisi jabatan belaka. Penyusunan Master Plan apapun bukanlah prestasi, sekali lagi dgn uang APBD 138T rupiah, tidak sulit utk mengundang lembaga2 konsultan asing dan meminta mereka membuatkan MasterPlan apapun. Yg sulit adalah melaksanakan MasterPlan yg sudah dibuat.
C. PERMUKIMAN 1. MASALAH: Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). UPAYA: Membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di 13 lokasi yang terdiri dari 72 blok dengan jumlah 6.471 unit rusunawa di 4 wilayah, yaitu Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.
2. MASALAH: Masih adanya permukiman kumuh tersebar di seluruh wilayah Jakarta. UPAYA:
5
Melakukan peremajaan/penataan permukiman kumuh dan pemberdayaan masyarakat melalui program MHT Plus. Dari 416 RW Kumuh yang diidentifikasi BPS, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, telah ditangani 259 RW kumuh, dan akan terus diprogramkan hingga seluruh RW kumuh di Jakarta dapat dituntaskan. Masyarakat yg hidup di pemukiman kumuh, dikampung2, di gang2, tidak serta merta dpt dipindahkan ke rusunawa yg dibangun, apalagi mereka masih harus membayar. Pembangunan 6471 unit juga masih sedikit sekali dibanding anggaran yg ada. Sebagian Rusunawa yg diklaim dibangun Pemda DKI itu jg sebagian diantaranya dibangun dgn dana APBN, misalnya rusun Marunda (http://www1.pu.go.id/uploads/berita/ppw230207son%20E.htm) Padahal dana pembuatan rusun tidak besar, 1 twin blok dananya 10-12 M, jd utk 36 twin blok (72 blok) hanya butuh dana sekitar 360-400M (http://www.republika.co.id/berita/breakingnews/nusantara/10/11/26/148934-pemkot-cimahi-gencarkan-pembangunan-rusunawa) , apa artinya ini dibandingkan APBD 138 T selama 5 thn kepemimpinan Fauzi Bowo. Mestinya bisa dibangun jauh lebih banyak lagi, termasuk revitalisasi perkampungan kumuh yg hanya berhasil ditangani 259 RW. Sekali lagi klaim Pemda DKI tentang program ini salah kaprah, justru anggaran pusat lebih banyak. (http://suarajakarta.com/2011/10/13/mht-plus-rp-265-miliar-untuk-benahi-137-rw-kumuh/) Pusat menganggarkan 26,5 M sedangkan Pemda DKI 16,5 M utk 137 RW. Jelas sudah, APBD DKI yg besar itu tidak digunakan dgn sebagaimana mestinya. Program yg diklaim Foke sebagai keberhasilan itu nyata2nya sebagian besar justru hasil pemerintah pusat, program pusat, dana APBN. Bukan program DKI,dan bukan dana APBD.
D. PENDIDIKAN 1. MASALAH: Masih banyak warga jakarta yang belum menikmati wajib belajar 9 tahun dan masih banyaknya siswa yang putus sekolah. UPAYA: 1. Mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBD tahun 2012 sebesar 28,93% atau Rp 9,78 triliun. 2. Memberikan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Sekolah Negeri. Pada tahun 2011 telah diberikan dana BOP sebesar Rp 1,06 triliun kepada 1.156.803 siswa, dengan rincian No 1 2 3 4 5 6 7
Jenjang Sekolah SD SDLB SMP SMPLB SMA SMALB SMK
BOP persiswa pertahun (Rp) 720,000 2,676,000 1,320,000 2,676,000 900,000 2,676,000 1,800,000
3. Memberikan Bantuan Operasional Buku (BOB) dengan total anggaran tahun 2011 sebesar Rp 153.113.549.145, dengan rincian
6
No 1 2 3
Jenis Sekolah SMPN SMAN/SMKN SMA/SMK SWASTA
BOB per siswa per tahun (Rp) 260.000 300.000 600.000
4. Memberikan beasiswa rawan putus sekolah untuk 918 siswa sebesar Rp 31,4 miliar di Tahun 2011. 5. Menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat untuk Sekolah Negeri dan Swasta. No 1 2 3 4
Jenjang Sekolah SD SDLB SMP SMPLB
BOS persiswa pertahun (Rp) 580,000 580,000 710,000 710,000
6. Mencanangkan program wajib belajar 12 tahun (SD-SMA/SMK). 2. MASALAH: Masih terdapat gedung sekolah yang kondisinya kurang baik. UPAYA: Melakukan peningkatan dan perbaikan gedung sekolah melalui rehab total 91 gedung sekolah dan rehab berat sebanyak 780 gedung sekolah 3. MASALAH: Kualitas tenaga pengajar/pendidik masih kurang memadai. UPAYA: 1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi guru melalui program Sertifikasi bagi guru yang bersertifikat S-1, serta Kompetensi Ganda, dan Beasiswa untuk peningkatan kualifikasi. Mengenai program Sertifikasi Guru, ini bohong besar jika diklaim sebagai murni program Foke. Foke hanya meneruskan program sebelumnya (http://www.antaranews.com/view/?i=1191509399&c=NAS&s=). Program sertifikasi ini sudah ada sejak sebelum tahun 2007. Dan ini dicanangkan juga oleh pemerintah pusat (UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).
2. Meningkatkan kesejahteraan pendidik dengan memberikan Tunjangan Khusus, sehingga penghasilan perbulan menjadi antara Rp 1.900.000 s.d Rp 3.450.000 atau rata-rata sekitar Rp 2.675.000/bulan. Nah Lucunya, program tunjangan operasional bagi guru honorer sejumlah Rp400ribu, baru akan dimulai September 2012 ini (http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/beritapendidikan/12/07/03/m6lefq-pemprov-dki-beri-tunjangan-guru-honorer-400-ribu-per-bulan). Kebetulan ? Seperti yang diketahui, bahwa banyak program-program pemprov yang baru dikebut di tahun 2012. Kebetulan lagi ?
PRESTASI 1. Angka kelulusan siswa di Jakarta lebih tinggi dari standar nasional : SD 100%, SMP 99,99%, SMA 99,53%, SMK 99,82%. DKI Jakarta hanya menempati posisi ke-13 dalam persentase kelulusan siswa SMA tahun 2012, sedangkan nilai rata-rata ujian nasional SMA menempati urutan ke 15 dari seluruh
7
provinsi di Indonesia (kalah dengan Bali, dan Bengkulu). Untuk kelulusan SD, banyak juga daerah lain yang 100%, antara lain Semarang. Nothing special. http://www.tempo.co/read/news/2012/05/26/079406252/Rata-rata-Nilai-UN-SMA-DKI-JakartaKalah-Jauh-dari-Jatim. Harus diakui, memang pada tahun 2012 DKI Jakarta menyandang status sebagai provinsi dengan tingkat kelulusan tertinggi SMP. 1 poin tambahan untuk Foke Kalau mau bicara rata-rata dari standar nasional, Sutiyoso juga memperoleh hasil di atas rata-rata, bahkan lebih baik.
2. Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 11,16 di tahun 2007 menjadi 11,40 di tahun 2011. Pada tahun 2002-2007 (saat Sutiyoso memerintah periode kedua), angka ini naik dari 10,4 (2002) ke 11,16 (2007). Persentase kenaikannya 7,3%, sedangkan zamannya Foke, angka ini Cuma naik 2,15%. Masak ini dibangga2kan ? Wong turun gini kok persentasenya…http://www.bappedajakarta.go.id/download/rkpd2006/dokumen_narasi_rkpd 2006/narasi_rkpd_matrik_indikator.pdf
3. Angka melek huruf meningkat dari 98,83% di tahun 2007 menjadi 99,30% di tahun 2011. Ini juga biasa saja. Tahun 2006, angka melek huruf 98,8%, meningkat 1,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Berarti, persentase kenaikan di tahun 2006 lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 (1,22% vs 0,5%). Mau hitung prestasi ya harus dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Zaman Sutiyoso, Pemkot mampu meningkatkan 1,2% angka melek huruf, dibandingkan periode sebelumnya, sedangkan Foke Cuma bisa menaikkan 0,5%). Andaikata tahun 2006 uang Anda bertambah 100 M dari 500 M, lalu pada tahun 2011, uang Anda bertambah 120 M dari 200 M, mana yang lebih besar persentase pertambahannya ? Mana yang lebih bagus ?
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) di tahun 2011:, o APK SMA/SMK meningkat menjadi 89,59% o APK SD/MI meningkat menjadi 110,95% o APK SMP/MTS dipertahankan di atas 100%. Yang ini bukan prestasi lagi, bandingkan pada tahun 2006 saat Sutiyoso masih berkuasa. ATPK SD/MI meningkat 120,4%, APK SMP/MT’s 105,3%. Malah memburuk angka APKnya .(http://www.bappedajakarta.go.id/download/BAB%20IV%20Penyelenggaraan%20Pemerinta han%20Daerah%20-%20LKPJ%202006.pdf)
5. Angka Partisipasi Sekolah meningkat dari tahun 2007 hingga 2010: o 7 -12 tahun dari 98,73 menjadi 99,16 o 13-15 tahun dari 90,36 menjadi 91,45 o 15-18 tahun dari 61,05 menjadi 61,99
E. KESEHATAN MASALAH: Sangat terbatasnya kemampuan masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. UPAYA: 1. Memberikan pelayanan kesehatan melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin) kepada 2,7 juta penduduk miskin dan tidak mampu dengan cara memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi pemegang kartu Gakin dan keringanan pembayaran bagi pemegang 8
SKTM pada 85 Rumah Sakit di Jakarta dengan alokasi anggaran Gakin dan SKTM sebesar Rp 513 Miliar pada 2011. 2. Menyediakan fasilitas Puskesmas di seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan di Provinsi DKI Jakarta menjadi 339 yang terdiri dari 295 Puskesmas Kelurahan dan 44 Puskesmas Kecamatan. Pada tahun 2005 Puskesmas Jakarta : 337, pada tahun 2002, Puskesmas Jakarta masih 331 unit (nambah 6 unit dalam waktu 3 tahun). Foke ? Cuma nambah 2 unit sejak tahun 2005 !
3. Membangun RSUD Jakarta Selatan khusus untuk pelayanan Kelas III. RSUD JakSel sudah dimulai sejak tahun 2006, di manadibuktikan pada surat Gubernur DKI (Sutiyoso) ke Walikota Jaksel No. 2499 tggl 16 Oktober 2006, perihal penetapan lokasi RSUD di Kotamadya Jaksel (http://noeroel-hakim.blogspot.com/2009/07/ketika-rsud-bintarodikorupsi.html). Satu-satunya Foke adalah melanjutkan proses RSUD ini yang sudah dimulai sejak 2006, dan di tahun 2009 pun masih belum selesai karena terganjal korupsi mengenai pengadaan lahannya.
4. Melengkapi Puskesmas Kecamatan dengan layanan rawat inap, persalinan, pengobatan gigi dan operasi katarak. 5. Menekan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pengobatan umum menjadi Rp 2.000 dan pengobatan gigi hanya Rp 5.000 yang merupakan biaya pengobatan gigi termurah di Indonesia. 6. RSUD sudah mampu menyediakan pelayanan operasi Jantung. 7. Menurunkan angka kasus DBD dari 31.836 di tahun 2007 menjadi 18.006 di tahun 2011 melalui Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Ini bukan hal spesial juga, karena angka kasus DBD secara nasional juga ikut menurun (http://www.analisadaily.com/news/read/2012/06/16/57004/kasus_dbd_di_indonesia_turun_dr astis/#.UFbxZ7Libiw). Bahkan, angka kasus DBD di Jakarta pada tahun 2011 menyumbang sekitar 40% dari total kasus di seluruh Indonesia. DKI Jakarta juga termasuk dalam provinsi dengan kasus DBD tertinggi se-Indonesia (setelah Bali, Sulteng, KepRi)-juara 4 tertinggi !
8. Memberikan perawatan gratis bagi penderita demam berdarah di RSUD. Kalau DKI menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus DBD terbanyak, tidak heran kalau memang sudah seharusnya DKI Jakarta memberikan pelayanan ekstra.
9. Meningkatkan cakupan dan efektivitas program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk seluruh warga DKI. Jamkesda pada awalnya akan diterapkan pada awal tahun 2011, program ini berkonsep asuransi (sama kayak programnya Ahok di Belitung Timur. Program ini juga sudah diterapkan di provinsi lain (Kalimantan Tengah, Kalbar, Sulawesi Tengah, DIY). Sialnya Jamkesda DKI Jakarta baru efektif di tahun 2012, berbeda dengan provinsi lain yang sudah mulai jauh sebelum itu. Jadi di mana prestasinya Foke ? Provinsi dengan jumlah peserta Jamkesda terbanyak salah satunya adalah Jawa Tengah, yang di dalamnya jelas ada Solo juga. Jakarta mana ??? Dan provinsi Babel (di mana ada Belitung Timur di dalamnya) menjadi salah satu provinsi dengan proporsi peserta Jamkesda thd jml penduduk yang tertinggi 9 http://www.jamsosindonesia.com/cstatistic/view/statistik-jamkesda-jaminankesehatan-daerah_7).
PRESTASI: 1. Indeks Pembangunan Manusia Jakarta (IPM) Provinsi DKI Jakarta yang pada tahun 2007 mencapai 76,6 (IPM Nasional 70,6), tahun 2011 mencapai 78,0 (IPM Nasional 72,6) merupakan yang tertinggi di Indonesia. 2. Mempertahankan prestasi tidak ada Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare selama
9
3 (tiga) tahun. 3. Angka kematian bayi turun dari 8,4/1000 penduduk di tahun 2007, menjadi 7,0/1000 penduduk di tahun 2011 4. Angka harapan hidup meningkat dari 75,8 di tahun 2007, menjadi 76,20 di tahun 2011. 5. Melalui program KB gratis, pada tahun 2011 telah dijaring peserta KB Baru sebanyak 545.181 akseptor atau (152,21%) dari target 358.182 Atas keberhasilan menurunkan angka kelahiran total rata-rata (Total Fertility Rate – TFR) tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya Bidang Keluarga Berencana.
F. PELAYANAN PUBLIK MASALAH : Masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik. UPAYA : 1. Gubernur memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan cara berkantor di Kelurahan secara bergilir. 2. Menerapkan e-KTP secara massal di Provinsi DKI Jakarta. 3. Meningkatkan pelayanan akta kelahiran secara elektronik (e-Akta) di puskesmas, hingga tahun 2011 telah berhasil menyelesaikan 2.117 akta dan melalui pelayanan jemput bola telah berhasil menyelesaikan 25.072 akta. 4. Memberikan dispensasi pembuatan akta kelahiran bagi anak yang lahir setelah UU No. 23 Tahun 2006, sampai tahun 2011 telah mencapai 70.123 akta. 5. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Malam Hari di tingkat Kelurahan pada wilayah Kota Administrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 5 wilayah Kota Administrasi serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 6. Meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-procurement. 7. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari Rembug RW, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Kota/kab dan Provinsi.
G. SOSIAL EKONOMI MASALAH : Masih adanya penduduk miskin dan pengangguran di DKI Jakarta UPAYA : 1. Menyediakan dana bergulir untuk usaha mikro, dana kegiatan fisik dan dana kegiatan sosial di tiap kelurahan dan RW. Hingga tahun 2010 jumlah penerima manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) mencapai 50.731 orang yang tersebar di 194 kelurahan. 2. Hingga tahun 2011, Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi
10
Masyarakat Kelurahan (UPDB PEMK) menyalurkan dana bergulir ke 250 Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dengan jumlah pemanfaat mencapai 89.999 orang. 3. Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar Rp 1.529.150, angka yang sangat layak untuk para buruh dan pekerja. 4. Sejak kepemimpinan Fauzi Bowo, APBD DKI Jakarta meningkat dua kali lipat dari Rp 20,00 Triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 36,02 triliun pada tahun 2012. Atau rata-rata meningkat sebesar 15,02% per tahun.
PRESTASI : 1. Berdasarkan hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 20072010, presentase penduduk miskin DKI Jakarta menurun. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin mencapai 405.700 jiwa (4,48%), dan tahun 2010 menurun pada tahun 2011 menjadi 355.200 jiwa (3,64%). 2. Pembangunan di DKI Jakarta mampu menurunkan tingkat pengangguran dari 11,3% pada tahun 2010 menjadi 10,83% pada tahun 2011. 3. Pertumbuhan ekonomi Jakarta meningkat dari 6,44 (Nasional 6,28) di tahun 2007, menjadi 6,70 (Nasional 6,50) di tahun 2011. 4. Laju Inflasi turun dari 6,04 (Nasional 6,59) di tahun 2007, menjadi 3,97 (Nasional 3,79) di tahun 2011 5. Jakarta telah 2 tahun berturut-turut meraih rating internasional (survey doing business oleh World Bank dan International Finance Corporation) sebagai kota dengan iklim investasi yang sangat baik, dengan rating lebih tinggi dibanding rating pemerintah pusat. 6. Berdasarkan laporan Global Metro Monitor 2011, Jakarta menduduki peringkat 17 dari 200 kota metropolitan yang mempunyai kinerja ekonomi terbaik di dunia. 7. Hasil penelitian The Economist Intelligence Unit mengenai Asian Green City Index, Jakarta masuk ke dalam klasifikasi sejajar dengan kota Bangkok, Shanghai, Beijing dan Kuala Lumpur. Kriteria penduduk miskin yg dipake tidak masuk akal,kriteria miskin resmi dari BPS bisa dilihat di tabel berikut (per Prov, data per kab tidak diketahui). Ada 363 ribu penduduk miskin. (http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1) Utk DKI Jkt, per maret 2011 garis kemiskinan adalah IDR 355,480,- per kapita. Artinya seorang buruh dgn UMP 1,5 Juta rupiah tidak termasuk miskin apabila dia memiliki tanggungan sampai 3 org yg tidak bekerja (misal 1 istri, 2 anak). Karena penghasilannya masih diatas garis kemiskinan (355,480 x 4 = 1,42 Juta rupiah). Namun, dengan nurani anda, bagaimana mungkin seorang bapak rumah tangga di Jkt dpt menghidupi 3 orang lain dgn uang sebesar 1,5 Juta rupiah saja. Tidak masuk akal. Kontrak kos di gang kumuh termurah saja sudah 200 ribu, makan minum dan ongkos transport sudah berapa. Karena survey BPS berbasis rumah tangga, maka penduduk yang tinggal di bawah kolong tol atau yang sama sekali tidak memiliki tempat tinggal, yang jumlahnya cukup banyak, tidak terwakili dalam hasil survei. Garis kemiskinan di Surakarta di tahun 2010 adalah 306,584 (thn 2011 tidak tersedia). Supaya adil maka kita lihat garis kemiskinan DKI thn 2010 adalah 331,169. Masuk akal apa tidak garis kemiskinan DKI hanya beda 25 ribu rupiah per kapita. Sedangkan biaya hidup di DKI berlipat2 lebih tinggi dari pada Solo, mulai dari makan minum, transport dll.
11
Dengan analisa sudut pandang yg lain. Di website Depsos, ada data RT miskin dan hampir miskin yg berhak menerima bantuan langsung tunai. http://kfm.depsos.go.id/mod.php?mod=tabulasi&opsi=pilihprov Total RT di DKI adalah 160,477 keluarga. Artinya penduduk miskin (berhak menerima BLT) adalah 160,477 x 4 penduduk per kelg = 642 ribu orang. 2x lipat ! Total jumlah keluarga di DKI adalah 2,577,880 keluarga. Artinya 6,2% RT di DKI adalah penerima BLT. Ingat anggaran DKI adalah 138 T selama 5 thn kepemimpinan Fauzi, dgn jumlah penduduk 10 juta jiwa, anggaran DKI adalah 13,8 Juta rupiah per penduduk. Bandingkan dgn Solo yg anggarannya selama 5 thn terakhir adalah 3,5 T dgn jumlah penduduk 500 ribu orang, anggarannya 7 juta rupiah per penduduk. Dari web yg sama diperoleh jumlah penerima BLT utk Kota Surakarta hanyalah 806 RT. Total RT di Surakarta adalah 122 ribu, (http://surakartakota.bps.go.id/) Jadi persentase RT miskin penerima BLT 806/122 ribu = 0,6% Jadi RT miskin penerima BLT di DKI ada 6,2% sedangkan di Surakarta hanya 0,6%. Anggaran DKI per penduduk 2x Lipat dibandingkan Surakarta. Angka statistik BPS oleh pemda DKI digunakan sbg pembenaran dan pembodohan masyarakat. Tidak mencerminkan situasi kependudukan yg sesungguhnya.
*) Catatan prestasi gubernur ini kami dapatkan dari rekan seorang PNS. Lucunya, ini diklaim sebagai prestasi sang gubernur incumbent. Silakan Anda nilai sendiri bagaimana kebenarannya dengan melakukan cross‐check dengan data yang kami dapatkan. Gunakan hak pilih Anda dengan bijak, dengan hati nurani, dan akal budi.
Salam hangat,
Klentheng-Wijen (Masyarakat Jakarta rindu perubahan)
12
