RANCANGAN RPJP KABUPATEN BINTAN TAHUN

I-1

RANCANGAN RPJP KABUPATEN BINTAN TAHUN 2005-2025

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Riau telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di nusantara tetapi juga di mancanegara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan, karena itulah julukan Kepulauan “Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini. Berdasarkan surat Keputusan

delegasi Republik Indonesia, provinsi Sumatera

Tengah tanggal 18 Mei 1950 No.9/ Deprtmenggabungkan diri ke dalam

Republik

Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat kewedanan sebagai berikut: 1.

Kewedanan Tanjungpinang meliputi

wilayah

(termasuk kecamatan Bintan Timur, Galang,

kecamatan

Tanjungpinang

Bintan

Selatan

Barat

dan

Tanjungpinang Timur sekarang). 2.

Kewedanan Karimun meliputi wilayah kecamatan Karimun, Kundur dan Moro.

3.

Kewedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang.

4.

Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Midai,Serasan,

kecamatan

Jemaja,

Siantan,

Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan berpedoman pada Instruksi Gubernur Riau tanggal10Februari 1964No.524/A/1964 dan Instruksi No. 16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965, tanggal 15 Nopember 1965 No.UP/256/5/1965menetapkan bahwa terhitung mulai 1 Januari 1966 semua daerah Administratif kewedanaan dalam kabupaten Kepulauan Riau di hapuskan. Pada tahun 1983, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1983, telah dibentuk kota administratif Tanjungpinang yang membawahi 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Tanjungpinang Barat dan kecamatan Tanjungpinang Timur, dan pada tahun yang sama sesuai dengan peraturan pemerintah No. 34 tahun 1983 telah pula dibentuk

LAPORAN AKHIR


I-2

kotamadya Batam. Dengan adanya pengembangan wilayah tersebut, maka Batam tidak lagi menjadi bagian kabupaten Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dan UU No. 13 tahun 2000, kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari : Kabupaten Kepulauan Riau,Kabupaten

Karimun

Dan

Kabupaten Natuna. Wilayah

Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 Kecamatan, yaitu: Singkep,

Lingga,

Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur, Tambelan, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Kecamatan Teluk Bintan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Galang. Sebahagian wilayah Galang dicakup oleh kota Batam. Kecamatan Teluk Bintan terdiri dari 5 desa, yaitu: Pangkil, Pengujan, Penaga, Tembeling dan Bintan Buyu. Penerbitan Undang-Undang No. 5 tahun 2001, kota administratif Tanjungpinang berubah menjadi kota Tanjungpinang yang statusnya sama dengan kabupaten Sejalan denganperubahan administrasi wilayah pada akhir tahun 2003, maka dilakukan pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Utara menjadi Kecamatan Teluk Sebong dan Bintan Utara. Kecamatan Lingga menjadi Kecamatan Lingga Utara dan Lingga. Pada akhir tahun 2003 dibentuk Kabupaten Lingga sesuai

dengan UU No. 31/2003, maka

dengan demikian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau meliputi 6 kecamatan yaitu Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan,Gunung Kijang, Teluk Sebong danTambelan. Dan berdasarkan PP No. 5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006, Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi Kabupaten Bintan. Berdasarkan Perda No.11 Tahun 2007 dan Perda No.12 Tahun 2007 tentang pembentukan kelurahan/desa dan kecamatan baru maka pada tahun 2007 Kabupaten Bintan mempunyai 10 Kecamatan dan 51 Desa/Kelurahan. Sejarah pembentukan Kabupaten Bintan menggambarkan keberadaan Kabupaten Bintan yang strategis dan berpotensi menjadi daerah dengan daya saing yang kuat. Letak strategis secara geografis memungkinkan Kabupaten Bintan memiliki pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa dan industri. Potensi daerah dengan sumber daya alam yang cukup akan mampu memenuhi kebutuhan dalam daerah dan sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat.Pelayanan pemerintahan yang baik apabila diwujudkan akan mempercepat proses pembangunan dan kemajuan di kabupaten Bintan. Pembangunan

LAPORAN AKHIR


I-3

yang diselenggarakan harus mendasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah manajeman pembangunan yang baik. Perencanaan

pembangunan

daerah

dalam

manajemen

pembangunan

merupakan fungsi dan langkah pertama yang harus dilakukan. Sebagai fungsi yang pertama berarti memiliki peran fundamental, karena akan menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi berikutnya. Berhasil tidaknya proses pembangunan daerah akan sangat tergantung pada sejauh mana kualitas perencanaan dapat dijadikan sebagai dasar pijakan yang kuat dan berkualitas bagi tahap pelaksanaan. Hal ini bukan berarti bahwa fungsi-fungsi yang lainnya tidak penting, melainkan bahwa perencanaan yang baik akan menjadi fondasi yang kuat, dan akan mempengaruhi kekuatan dan kualitas pilar-pilar manajemen pembangunan lainnya, yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yangsaling terkait, saling mempengaruhi dan saling mendukung bagi terciptanya pembangunan yang efektif dan efisein (Riyadi dan Bratakusumah, 2004 : 322). Perencanaan

pembangunan

daerah

dalam

perspektif

otonomi

daerah

diharapkan mampu mendorong dan menumbuhkan potensi suatu daerah dalam pembangunan skala nasional. Perencanaan itu perlu memiliki landasan yang kuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baikdengan memperhatikan karakteristik dan budaya masyarakat yang berlaku. Sebagai salah satu dokumen publik yang secara subtansial memuat kebijakan, program dan indikasi kegiatan adalahRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu sebagai satu kesatuan cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah, oleh karena itu dalam penyusunan dokumen rancangan RPJPD ini, memperhatikan pula arah dan prioritas pembangunan nasional maupun arah dan prioritas pembangunan propinsi. Kabupaten Bintan selama ini telah memiliki rancangan awal RPJPD Kabupaten Bintan tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang, yang disusun dengan mengacu dokumen RPJP Nasional. Sejalan dengan dinamika pembangunan, rancangan tersebut perlu diselaraskan dengan penyusunan

LAPORAN AKHIR


I-4

Dokumen Rancangan RPJPD Kabupaten Bintan. Dokumen ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dan ditetapkan menjadi RPJPD. RPJPD yang ditetapkan akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen RPJM Daerah setiap lima tahun. Visi dan misi dalam dokumen RPJM Daerah setiap lima tahun secara berurutan mengisi dan mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan Daerah RPJP Daerah yang berjangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJM Daerah yang disusun mengacu RPJP Daerah itu selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berjangka waktu satu tahun. RKPD inilah yang menjadi acuan bagi penyusunan APBD. RPJP Daerah juga menjadi pedoman bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjabarkan visi, misi, dan strategi kebijakannya ke dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Sehingga penyusunan Renstra SKPD selain mengacu pada dokumen RPJM Daerah, juga memperhatikan dokumen RPJP Daerah. Kepala SKPD menjabarkan Renstra-SKPD ke dalam rencana kerja tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sesuai dengan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) serta Tugas dan Fungsidari masing-masing SKPD. Dengan demikian penyusunan Renja SKPD selain menjabarkan Renstra-SKPD juga memperhatikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 1.2. DasarHukumPenyusunan 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

LAPORAN AKHIR

I-5


3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. 1.3. HubunganAntarDokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 (dua puluh) tahun dan memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap 5 (lima) tahun sekali. Hubungan dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya digambarkan sebagai berikut ;

LAPORAN AKHIR

I-6


Gambar 1.1 Hubungan antar dokumen Perencanaan

RENSTRA KL Pedoman RPJP NASIONAL diacu

Pedoman

Pedoman

Pedoman

RKA - KL

RINCIAN APBN

Pemerintah Pusat

diacu dijabarkan

RPJM NASIONAL

Pedoman

RKP

diperhatikan

RPJP DAERAH

Pedoman

RENJA KL

RAPBN

APBN

Diserasikan melalui MUSRENBANG-NAS/DA

dijabarkan RPJM DAERAH n

Pedoman

RKPD

Pedoman RAPBD

KUA

APBD

PPAS

Pemerintah Daerah

Pedoman RENSTRA Pedoman SKPD

RENJA SKPD

Pedoman

UU SPPN

RKA – SKPD

PENJABARAN APBD

UU KN

1.4. SistematikaPenulisan BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang 1.2. DasarHukumPenyusunan 1.3. HubunganAntarDokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya 1.4. SistematikaPenulisan 1.5. MaksuddanTujuan

BAB II.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. AspekGeografidanDemografi 2.2. AspekKesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

LAPORAN AKHIR

I-7


3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 3.2. IsuStrategis BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi 4.2. Misi BAB V.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 5.1. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi. 5.2. Tahapan dan Prioritas

BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN

1.5. MaksuddanTujuan 1. Maksud a.

Maksud dari kegiatan

ini adalah menyusun Rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan tahun 2005-2025. b.

RPJPD disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah kabupaten, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Seluruh upaya dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam sinergitas kegiatan pembangunan.

2. Tujuan a. menyajikan bahan Rancangan Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang Kabupaten Bintan sebagai salah satu tahapan dalam menyusun RPJP Daerah. b. Diharapkan dapat ditindak lanjuti menjadi rancangan akhir dan ditetapkan dalam suatu peraturan daerah yang dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum mengenai perencanaan pembangunan kurun 20 (dua puluh) tahun.

LAPORAN AKHIR

RANCANGAN RPJP KABUPATEN BINTAN TAHUN

Recommend Documents