www.hukumonline.com
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR ..... TAHUN .... TENTANG KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Ketenagalistrikan. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3950); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN BAB I KETENTUAN UMUM
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. 2. Instalasi tenaga listrik selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi dan pemanfaat tenaga listrik. 3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan. 4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri yang merupakan perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota). 6. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika dan isyarat. 7. Keselamatan ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik, peralatan dan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman bagi manusia, baik pekerja maupun masyarakat umum, serta kondisi akrab lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik. 8. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga/institusi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu. 9. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang, jasa, proses, sistem atau tenaga teknik. 10. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/institusi yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau tenaga teknik telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. 11. Institusi Akreditasi adalah institusi yang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk memberikan akreditasi kepada lembaga/institusi/ perusahaan/asosiasi sebagai lembaga sertifikasi dalam bidang kegiatan tertentu. 12. Lembaga Sertifikasi adalah institusi/perusahaan/asosiasi yang telah diakreditasi oleh Institusi Akreditasi untuk memberikan sertifikasi atas barang, jasa, proses, sistem atau tenaga teknik dalam bidang kegiatan tertentu. 13. Saluran transmisi adalah saluran tenaga listrik dengan tegangan tinggi atau ekstra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik. 14. Saluran distribusi adalah saluran tenaga listrik dengan tegangan menengah atau tegangan rendah untuk menyalurkan tenaga listrik. 15. Saluran udara adalah saluran transmisi atau distribusi dengan kabel atau konduktor telanjang termasuk penunjangnya yang berada di atas permukaan tanah dan di udara terbuka. 16. Saluran bawah tanah adalah saluran kabel transmisi atau distribusi termasuk penunjangnya yang dipasang di dalam tanah. 17. Saluran bawah air adalah saluran kabel transmisi atau distribusi termasuk penunjangnya yang berada di bawah permukaan (dasar) sungai atau laut. 18. Tegangan ekstra tinggi, tegangan tinggi, tegangan menengah dan tegangan rendah adalah tingkat tegangan listrik sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
19.
20. 21.
22. 23.
24.
Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyedian tenaga listrik. Peralatan Tenaga Listrik adalah semua alat dan sarana listrik yang dipergunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Pemeriksaan adalah segala kegiatan untuk mengadakan penilaian terhadap suatu instalasi dengan cara mencocokan terhadap persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditentukan. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah seseorang yang berpendidikan di bidang teknik dan atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan. Tanda Keselamatan adalah suatu tanda tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang menyatakan bahwa suatu produk yang telah dibubuhi Tanda Keselamatan tersebut diakui telah memenuhi persyaratan keselamatan. Inspektur Ketenagalistrikan adalah pegawai negeri yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan. BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2 Ruang lingkup ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi: a. kesesuaian standar; b. kelaikan instalasi tenaga listrik; c. pengamanan peralatan dan pemanfaat listrik; d. tenaga teknik; e. lindungan lingkungan; f. pelaksanaan inspeksi. BAB III INSTALASI TENAGA LISTRIK Bagian Pertama Konsultansi, Pembangunan dan Pemasangan, Pengujian, Pengoperasian dan Pemeliharaan
(1) (2)
Pasal 3 Rancangan instalasi harus dibuat sesuai persyaratan dan Standar Nasional Indonesia bidang ketenagalistrikan. Rancangan instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat oleh pelaku usaha di bidang konsultansi perancangan instalasi yang telah memiliki Sertifikat.
Pasal 4 Pembangunan dan pemasangan instalasi dilakukan oleh pelaku usaha di bidang pembangunan dan pemasangan instalasi yang telah memiliki Sertifikat.
(1)
Pasal 5 Instalasi hanya dapat dioperasikan setelah mendapatkan sertifikat laik operasi.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(2)
(3)
(1) (2) (3)
Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi, setiap instalasi harus melalui pengujian yang dilakukan oleh Lembaga pengujian instalasi tenaga listrik yang terakreditasi dan memiliki izin usaha. Pedoman pemeriksaan, dan pengujian instalasi diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 6 Instalasi harus dioperasikan dan dipelihara sesuai dengan persyaratan Keselamatan Ketenagalistrikan. Pengoperasian dapat dilakukan oleh pelaku usaha di bidang pengoperasian yang telah memiliki Sertifikat. Pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelaku usaha di bidang pemeliharaan yang telah memiliki Sertifikat. Bagian Kedua Pengamanan Instalasi
(1) (2)
Pasal 7 Instalasi harus dilengkapi dengan peralatan dan tanda pengaman sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku. Instalasi yang berpotensi menimbulkan bahaya harus dilengkapi dengan tanda bahaya.
Pasal 8 Pembangkit, saluran udara, saluran bawah tanah dan saluran bawah air harus memperhatikan keselamatan, keamanan dan tata ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAB IV PERALATAN DAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK
(1) (2)
(1) (2) (3)
Pasal 9 Peralatan tenaga listrik yang akan dipasang pada instalasi harus dibubuhi tanda SNI atau memenuhi SNI. Untuk mendapatkan Tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi. Pasal 10 Pemanfaat tenaga listrik yang diperjualbelikan, harus memiliki Tanda Keselamatan. Untuk mendapatkan Tanda Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan pengujian oleh Lembaga Uji. Ketentuan pemberian Tanda Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. BAB V TENAGA TEKNIK BIDANG KETENAGALISTRIKAN
(1)
Pasal 11 Tenaga teknik ketenagalistrikan untuk usaha penyediaan dan usaha penunjang wajib memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(2) (3)
Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan diatur lebih lanjut oleh Menteri. BAB VI LINDUNGAN LINGKUNGAN
(1) (2)
Pasal 12 Setiap pengoperasian instalasi wajib memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pemilik instalasi wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1) (2)
Pasal 13 Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keselamatan ketenagalistrikan. Menteri menetapkan pedoman untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan ketenagalistrikan.
Pasal 14 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Inspektur Ketenagalistrikan. Pasal 15 Dalam hal terjadi keadaan yang membahayakan keselamatan umum dan lingkungan Pemerintah dan atau Pemda dapat memerintahkan tindakan penghentian operasi. BAB VIII SANKSI Pasal 16 Pelaku di sektor ketenagalistrikan yang tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai ketentuan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi kesesuaian standar, kelaikan instalasi tenaga listrik, pengamanan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, tenaga teknik, lindungan lingkungan, dan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan yang telah ditetapkan,
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ............... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ......... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN......NOMOR........
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR . ….. TAHUN ……. TENTANG KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN I.
UMUM Pembangunan Nasional bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi negara untuk meningkatkan pembangunan nasional dan kualitas kehidupan bangsa, ketersediaan listrik yang mencukupi dan harga yang terjangkau merupakan bagian yang terpenting untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk itu, pemerintah selalu memberikan prioritas utama pada pembangunan sektor ketenagalistrikan dalam rencana pembangunan nasional. Tenaga listrik disamping bermanfaat bagi pembangunan nasional, berpotensi juga menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin keselamatan ketenagalistrikan pada penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan Untuk melaksanakan keselamatan ketenagalistrikan diberlakukan standardisasi terhadap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, sertifikasi tenaga teknik ketenagalistrikan, sertifikasi kelaikan instalasi dan akreditasi lembaga sertifikasi serta memenuhi baku mutu lingkungan. Untuk mengawasi pelaksanaan keselamatan ketenagalistrikan, pemerintah menunjuk pegawai negeri pusat dan atau daerah sebagai inspektur ketenagalistrikan.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2 Ketentuan ini menetapkan ruang lingkup minimal untuk mencapai keselamatan ketenagalistrikan, berikut kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyediaan, penunjang dan pemanfaatan tenaga listrik. Ruang lingkup tersebut diperlukan agar pelaku usaha dapat benar-benar mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan di sektor ketenagalistrikan, sehingga masyarakat umum mendapatkan tenaga listrik yang andal, aman dan akrab lingkungan. Pasal 3 Ayat (1) Apabila SNI yang dimaksud belum ada, maka dapat menggunakan standar lain yaitu standar internasional, regional atau negara lain. Ayat (2)
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pemeriksaan dan pengujian meliputi aspek teknis dan lingkungan dari instalasi tenaga listrik untuk menjamin keamanan, keandalan dan akrab lingkungan yang dilakukan oleh Lembaga Pengujian Instalasi Tenaga Listrik yang telah terakreditasi dan memiliki izin usaha. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pengoperasian adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan dan atau mengkoordinasikan pembangkitan dan atau penyaluran tenaga listrik. Ayat (3) Pemeliharaan adalah segala kegiatan yang meliputi program pemeriksaan, perawatan, perbaikan dan uji ulang, agar instalasi selalu dalam keadaan baik dan bersih, penggunaannya aman, dan gangguan serta kerusakan mudah diketahui, dicegah, atau diperkecil. Pasal 7 Ayat (1) Peralatan pengaman antara lain relai listrik, relai mekanik, pengaman lebur, pemutus tenaga, penangkal petir dan pembumian. Ayat (2) Bahaya adalah bahaya listrik bagi keselamatan dan kesehatan manusia, termasuk bahaya terhadap harta benda, instalasi atau peralatan dan pemanfaat tenaga listrik serta lingkungan yang diakibatkan oleh tenaga listrik. Bahaya listrik yang dimaksud antara lain bahaya tegangan sentuh, tegangan lebih, arus kejut, arus lebih, dan kebakaran. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan memenuhi SNI adalah peralatan tenaga listrik yang terpasang pada instalasi tenaga listrik mempunyai sertifikat yang menyatakan peralatan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SNI yang berkaitan. www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Untuk peralatan impor harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi/lab uji di luar negeri yang yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau lembaga sertifikasi sejenis yang telah mengadakan saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement) di bidang pengujian. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas
www.hukumonline.com
