RAMUAN JITU MENGGIRING PASAR

Edisi

58 Tahun VI 2016

www.bi.go.id

LENSA

MENGGALI PESONA NTT SOROT

’RAMUAN’ JITU MENGGIRING PASAR Gerai Info 58-Cover.indd A

08/12/2016 17:04:10

DAFTAR ISI 03

PEDOMAN

04

EDITORIAL AL

Penanggung Jawab: Tirta Segara

06

SOROT

”Ramuan” uan” Jitu Menggiring enggiring Pasar Integrasi dan globalisasi perekonomian berdampak pada perubahan yang cepat. Terkait dengan itu, strategi kebijakan dan operasi moneter harus diperkuat.

Pemimpin Redaksi: Arbonas Hutabarat Redaksi Pelaksana: Edhie Haryanto Wahyu Indra Sukma Ernawati Jatiningrum Surya Nanggala Any Ramadhaningsih Yadi Yuhardinata T. Rafael Lardhana Kontributor: Dedy Irianto Irfan Hendrayadi Shintawati Elizabeth Angiola Harry

OPINI

Solikin M. Juhro

Josua Pardede

Kepala Grup Kebijakan Moneter Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

Ekonom PermataBank

Hal. 30

Alamat Redaksi: Departemen Komunikasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Telp. Contact Center BICARA: (021) 131 e-mail: [email protected]

Hal. 8

website: www.bi.go.id @bank_indonesia

16

PERSPEKTIF

fl ip.it/7A9uk

DEMI STABILITAS YANG KUAT

bankindonesia

Keberadaan UU PPKSK bagi Indonesia sangatlah penting. Karena itu, BI turut serta mempersiapkannya secara matang sejak awal penyusunan hingga pembahasan.

18

MONETARIA

24

AKTIVITAS

20

LENSA

26

DINAMIKA

22

POTRET

28

EKSPOSE

Gerai Info 58-Cover.indd B

BankIndonesiaChannel

Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan. Naskah dikirim ke [email protected]

08/12/2016 17:04:16

PEDOMAN

z

TAHUN TAH UN 6 z

EDISI 58

P

3 GERAI INFO z BANK INDONESIA

erekonomian Indonesia yang terbuka tidak terlepas dari pengaruh perekonomian global. Malah, belakangan ini perubahan bergerak lebih cepat. Sektor keuangan berkembang ke arah mekanisme pasar secara cepat, termasuk aliran modal. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral selalu mengupayakan strategi dan kebijakan moneter sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada dalam rangka menjaga stabilitas dan kemajuan perekonomian Indonesia. Melalui kajian yang matang dan mendalam, BI menilai perlu penguatan transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga kebijakan atau acuan. Adapun penguatan yang dilakukan melalui penyesuaian suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi BI 7 Day Repo Rate. Keduanya merupakan suku bunga yang menjadi acuan di pasar, bedanya BI Rate tercermin dalam suku bunga bertenor 12 bulan, sedangkan BI 7 Day Repo Rate tercermin dalam suku bunga bertenor 7 hari. Sejatinya, ada tiga tujuan utama dari penguatan ini. Pertama, memperkuat sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (Reverse) Repo Rate 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB). Agar penguatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, diperlukan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait, serta komunikasi yang baik dengan masyarakat. Keterlibatan seluruh pihak, termasuk BI di dalamnya, tentunya untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. Mari, satukan langkah!

2 16 20

MENGUATKAN KERANGKA OPERASI MONETER

Salam,

Agus D. W. Martowardojo Gubernur Bank Indonesia

GeraiInfo58,rev.indd 3

08/12/2016 17:10:43

EDITORIAL

Langkah Penguatan BI Seiring dengan berbagai perubahan dan kondisi yang terjadi, BI melakukan upaya penguatan kerangka operasi moneter, namun tidak mengubah stance kebijakan moneter.

GERAI INFO z BANK INDONESIA

Tirta Segara Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia

4 EDISI 58 z

TAHUN 6 z

2016 GeraiInfo58,rev.indd 4

alam rangka penguatan kerangka operasi moneter, Bank Indonesia memilih suku bunga kebijakan (acuan) ke depannya, tepatnya berlaku efektif pada 19 Agustus 2016, adalah BI 7 Day Repo Rate, dari sebelumnya BI Rate. Dalam masa transisi sampai dengan sebelum 19 Agustus 2016 saat kebijakan tersebut berlaku, BI akan tetap menggunakan BI Rate sebagai suku bunga kebijakan. Pemilihan suku bunga kebijakan yang baru tidak mengubah stance kebijakan yang ditempuh BI. Stance kebijakan moneter yang ditempu BI tetap memiliki sasaran utama menjaga dan mencapai sasaran inflasi. Langkah penguatan kerangka operasi moneter yang ditempuh BI memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, memperkuat sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga BI 7 Day Repo Rate sebagai acuan utama di pasar keuangan, serta pendalaman pasar keuangan. Tentu saja langkah tersebut memiliki tujuan dan sasaran yang tepat dalam rangka memajukan industri keuangan di Tanah Air khususnya, dan umumnya memajukan perekonomian bangsa. Namun demikian, jangan sampai apa yang menjadi tujuan tidak bisa direspons dengan baik oleh segenap stakeholders lainnya, termasuk pemangku kebijakan yang terkait. Agar tujuan yang diinginkan bisa dicapai, tentu saja harus ada persepsi dan langkah yang sama. Karena itu, agar semuanya bisa sebangun dan sejalan harus dilakukan koordinasi dengan lembaga atau pemangku kebijakan terkait, serta membangun komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha. Hal inilah yang dilakukan BI selama masa transisi hingga Agustus mendatang. Harapannya, semua harus bisa berjalan dengan baik dan lancar! z

D

08/12/2016 17:10:52

Q: Hi, I was wondering if you could provide me with a historical data series for the BI 7-Day (Reverse) Repo rate? I would really appreciate it. Thanks.

you for your email addressed to Bank Indonesia. Related to your e-mail about BI 7-day Repo Rate, we kindly inform you that BI 7-Day (Reverse) Repo Rate is a new policy rate that was introducing by Bank Indonesia in order to strengthened monetary operations, effective from 19th August 2016. In addition to the existing BI Rate, the new policy rate does not represent a change of monetary policy stance. During the transition period, the BI Rate will still be announced as the reference rate alongside the BI 7-Day (Reverse) Repo Rate. For the detail about it, you may find it in our website, www.bi.go.id on menu Monetary > BI 7-day (Reverse) Repo Rate > BI 7-Day Repo Rate Data or you may click this link http://www. bi.go.id/en/moneter/bi-7day-RR/ data/Contents/Default.aspx. For more information, you may please contact BICARA Contact Center at +6221 1500 131. Sincerely yours, BICARA 131 Bank Indonesia CAll & InteRAction


z

TAHUN 6

A: Dear Mrs. Angela Bouzanis, Thank

z

rate 6.5 % dan BI-7 Day RR 5.25 %. BI-7 day RR mulai berlaku per tanggal 19 Agustus 2016. Untuk tingkat suku bunga perbankan bisa koordinasikan langsung dengan masing-masing bank atau melalui OJK di nomor 021 1500655.

EDISI 58

A: Disampaikan bahwa untuk saat ini BI

Angela Angela Bouzanis Senior Economist FOCUSECONOMICS Economic Forecasts from the World's Leading Economists Gran Via 657 | 08010 Barcelona | Spain +34 93 265 10 40 [email protected] www.focus-economics.com.

5 GERAI INFO z BANK INDONESIA A

dan BI 7 day repo rate. Lalu bagaimana dengan tingkat suku bunga perbankan?

2016

Q: Menanyakan suku bunga acuan BI rate

08/12/2016 17:10:53

SOROT

“Ramuan” Jitu Menggiring Pasar GERAI INFO z BANK INDONESIA

6

Integrasi dan globalisasi perekonomian berdampak pada perubahan yang cepat. Terkait dengan itu, strategi kebijakan dan operasi moneter harus diperkuat.

EDISI 58 z

TAHUN 6 z

2016

esuai dengan amanat undang-undang (UU), Bank Indonesia (BI) bertugas untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditunaikan melalui serangkaian kebijakan moneter yang bertujuan untuk mencapai sasaran inflasi. Sejak 2005, BI menerapkan Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai panduan dalam melakukan kebijakan moneter tersebut. BI Rate pun ditetapkan sebagai suku bunga kebijakan (policy rate). Studi menunjukkan bahwa implementasi ITF telah mencatat sejumlah keberhasilan, seperti kebijakan moneter yang semakin tertata dan tingkat inflasi yang semakin turun. BI Rate juga berhasil menjadi instrumen untuk mengendalikan inflasi. Kendati demikian, seiring dengan dinamika perekonomian, terjadi perubahan-perubahan fundamental yang menimbulkan tantangan bagi transmisi kebijakan moneter pada perekonomian. Di satu sisi, BI Rate berada pada level yang cukup tinggi sebagai respons terhadap tekanan inflasi yang masih tinggi. Di lain sisi, suku bunga Pasar Uang Antarbank tenor overnight, atau dikenal dengan PUAB O/N, yang menjadi sasaran

S


operasional kebijakan moneter (operational target) menurun signifikan akibat besarnya aliran masuk modal asing pascakrisis finansial global 2009. Lantaran suku bunga kebijakan (BI Rate) terdeviasi dari suku bunga sasaran operasional, yakni PUAB O/N. Ditambah lagi, pasar keuangan yang belum dalam juga turut menyebabkan transmisi suku bunga menjadi kurang optimal. Karena itu, diperlukan penguatan transmisi suku bunga. Pada praktiknya, perlu dilakukan penguatan kerangka operasi moneter yang juga didukung oleh upaya pendalaman pasar keuangan. Tujuannya tentu saja agar kebijakan moneter lebih efektif ditransmisikan ke suku bunga dan harga-harga aset di pasar keuangan. Alhasil, ini diharapkan berdampak pada kinerja sektor riil, dan berkontribusi positif pada upaya pencapaian sasaran inflasi. Langkah penguatan yang ditempuh BI ialah dengan mengubah suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi BI 7-Day Repo Rate. Namun, tentu saja penguatan yang ditempuh ini tidak mengubah stance kebijakan moneter yang sedang diterapkan. BI 7-Day Repo Rate dipilih sebagai suku bunga kebijakan yang baru karena memiliki sejumlah keunggulan. Suku bunga kebijakan yang

08/12/2016 17:11:07

SOROT

REFORMULASI KERANGKA OPERASIONAL KEBIJAKAN MONETER ILUSTRASI KERANGKA OPERASIONAL BARU

IMPLEMENTASI

SEBELUM IMPLEMENTASI

PASCA IMPLEMENTASI

LF Rate BI Rate Tidak ada Perubahan stance PUAB O/N Rate tetap

LF Rate

New Policy Rate : PUAB O/N Rate

DF Rate

DF Rate

...

...

...

bertenor satu minggu ini bersifat transaksional, yakni digunakan pada instrumen operasi moneter antara BI dengan bank menggunakan underlying Surat Berharga Negara (SBN). Serta, memiliki hubungan yang kuat dengan sasaran operasional kebijakan moneter, yaitu suku bunga PUAB O/N. Dalam penguatan ini, koridor suku bunga juga disesuaikan. Suku bunga Lending Facility (LF) dan Deposit Facility (DF) tetap menjalankan peranannya masing-masing sebagai batas atas dan batas bawah koridor. Kendati demikian, koridor suku bunga tersebut dibuat menjadi lebih sempit dan berjarak simetris terhadap suku bunga kebijakan. Pemilihan Waktu Penguatan yang dilakukan saat ini karena mempertimbangkan kondisi perekonomian yang kini dinilai kondusif. BI telah melakukan studi yang panjang terkait dengan rencana ini. Dalam beberapa tahun terakhir, perilaku inflasi indeks harga konsumen (IHK) dan inflasi


t

...

...

7

t+n

inti terbukti semakin konvergen. Selain itu, defisit transaksi berjalan telah menurun dan berada dalam level yang sehat. Persepsi terhadap prospek ekonomi domestik juga semakin baik. Terdapat jeda waktu antara pengumuman penguatan (15 April 2016) dan implementasi itu sendiri (19 Agustus 2016). Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk melakukan penyesuaian yang dibutuhkan, sebelum suku bunga kebijakan baru berlaku. Jeda waktu juga dimanfaatkan untuk mengomunikasikan perubahan ini kepada masyarakat luas agar dampak kebijakan tersebut lebih efektif. z


t-n

EDISI 58

z

Repo Rate 1 Minggu

TAHUN 6

z

2016

PUAB O/N Rate

Oleh: Nurkholisoh Ibnu Aman Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

08/12/2016 17:11:07

SOROT

Kuncinya, Persiapan yang Matang Solikin M. Juhro Kepala Grup Kebijakan Moneter Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter


8

B

Pergantian suku bunga kebijakan menjadi BI 7 Day (Reverse) Repo Rate tentu memiliki tantangan yang tidak ringan. Agar berjalan dengan baik, dibutuhkan persiapan yang matang, serta didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang intensif.

EDISI 58 z

TAHUN 6 z

2016

ank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dalam menjalankan fungsi dan tugasnya memiliki tujuan akhir, yakni menjaga kestabilan harga (inflasi). Karena itu, strategi dan langkah yang diterapkan harus bisa mencapai tujuan tersebut, dimana efektivitas pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh bekerjanya transmisi kebijakan moneter. Dalam prakteknya, suku bunga kebijakan (acuan) yang ditetapkan oleh BI harus bisa ditransmisikan pada kegiatan di pasar uang dan selanjutnya kegiatan ekonomi secara luas, dengan baik dan efektif. Secara konsep, suku bunga kebijakan tersebut diharapkan menjadi acuan oleh suku bunga pasar uang, yakni pasar uang antarbank (PUAB), khususnya yang bertenor pendek (misalnya satu hari/overnight). Mengapa bunga kebijakan diarahkan oleh BI untuk mempengaruhi suku bunga PUAB bertenor jangka pendek? Dipilihnya tenor berjangka pendek karena pada umumnya pasar uang domestik sangat didominasi (dari segi volume dan frekuensi transaksi) oleh transaksi jangka pendek, dalam hal ini overnight. Best practices di berbagai negara menunjukkan bahwa suku bunga PUAB O/N merupakan tenor terpendek yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh suku bunga kebijakan bank sentral. Perubahan suku bunga tenor jangka pendek akan mempengaruhi suku bunga dengan tenor jangka lebih panjang melalui perubahan ekspektasi di pasar uang dalam suatu struktur


suku bunga (term structure). Setelah itu, perubahan tersebut diharapkan akan berpengaruh pada suku bunga di pasar dana dan pasar kredit bagi masyarakat. Selanjutnya, akan berdampak pada penyaluran kredit, aktivitas di sektor riil dan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan. Jadi, suku bunga kebijakan itu harus kredibel dan reliable, supaya bisa jadi acuan untuk suku bunga di pasar uang. Gampangnya, perkembangan suku bunga kebijakan dan suku bunga pasar uang jangka pendek itu harus sejalan. Merujuk pada pengalaman di Indonesia, pada masa sebelum krisis keuangan global 2008/09, peran BI Rate sebagai suku bunga kebijakan BI dalam memengaruhi suku bunga PUAB O/N berjalan dengan baik. Dalam hal ini, perkembangan suku bunga PUAB O/N pada umumnya berada di sekitar BI Rate. Namun, pasca krisis keuangan global 2008/09, sebagai akibat dari kebijakan moneter sangat ekspansif di beberapa negara maju (Quantitative Easing/QE), terutama di Amerika Serikat, aliran modal asing banyak masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena likuiditasnya sangat banyak, maka harga uang di pasar uang domestik menjadi murah, yang selanjutnya mendorong perkembangan suku bunga PUAB O/N semakin rendah (ke bawah). Sementara itu, BI Rate cenderung stabil karena tekanan inflasi masih cukup tinggi pada periode tersebut. Walaupun BI Rate masih dapat menjangkar ekspektasi inflasi pada umumnya, terutama di

08/12/2016 17:11:08


z

TAHUN 6 z

EDISI 58


sosialisasi yang intensif kepada pelaku pasar sektor riil (pasar barang), perbedaan perilaku utama, meliputi analis dan investor pasar uang, antara BI Rate dengan suku bunga PUAB O/N baik dalam dan luar negeri, maupun pemilik dana tersebut berdampak pada kurang optimalnya (penabung) dan pelaku usaha. Sejauh ini transmisi kebijakan moneter. Inilah yang menjadi responsnya positif karena memang disadari perhatian BI, yakni bagaimana agar suku bunga bahwa penguatan operasi moneter ini sangat kebijakan terefleksi kuat pada perkembangan perlu dilakukan untuk mempercepat transmisi suku bunga di pasar uang. Oleh karena itu, BI kebijakan dan mendorong kegiatan ekonomi pada sejak 3 tahun lalu sudah melakukan kajian yang umumnya. mendalam untuk memperkuat transmisi Untuk menjaga agar kebijakan antar-otoritas kebijakan moneter. Idealnya, jika transmisi bisa berjalan selaras, BI juga terus melakukan kebijakan berjalan efektif, maka respons di pasar komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah, barang dan pasar uang akan sama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Dengan dukungan kajian yang mendalam, Penjamin Simpanan (LPS). Sosialisasi kepada momentum yang ada, serta persiapan yang pimpinan dan anggota DPR juga dilakukan. matang maka BI memutuskan untuk Menyadari bahwa transmisi moneter perlu memperkuat kerangka Operasi Moneter (OM) dengan mengganti suku bunga kebijakan, dari BI Rate menjadi Yang menjadi tantangan krusial BI 7 Day (Reverse) Repo Rate. dalam penerapan langkah ini ialah Pergantian ini pada dasarnya tidak mengubah stance kebijakan memperkuat strategi komunikasi agar moneter karena yang terjadi terbangun persepsi yang jelas dan adalah (hanya) pemilihan suku benar di kalangan masyarakat. bunga instrumen OM mana yang menjadi acuan, dari yang didukung oleh pasar keuangan yang berfungsi sebelumnya BI Rate (ekuivaken dengan tenor OM dengan baik, BI juga melakukan percepatan 12 bulan) menjadi BI 7 Day (Reverse) Repo Rate pendalaman pasar keuangan (financial deepening). yang bertenor 7 hari. Karena kedua tenor tersebut Dalam hal ini, BI mendorong bank untuk semakin berada dalam struktur suku bunga (term aktif bertransaksi di pasar repo. Saat ini, bank structure) yang sama, dan konsisten dengan yang ikut serta dalam Global Master Repurchase ekspektasi dan pencapaian sasaran inflasi, maka Agreement (GMRA) semakin bertambah. GMRA pemilihan tenor yang terpendek tidak mengubah memberikan landasan untuk bank dalam stance kebijakan moneter BI. bertransaksi di pasar repo. Yang menjadi tantangan krusial dalam Kemudian, ada Jakarta Interbank Offered Rate penerapan langkah ini ialah memperkuat strategi (JIBOR) yang sudah digarap agar menjadi komunikasi agar terbangun persepsi yang jelas referensi yang kredibel bagi pihak yang ingin dan benar di kalangan masyarakat. Jangan sampai bertransaksi di pasar keuangan. Serta, akses ada persepsi di masyarakat bahwa ada perubahan counterparty semakin terbuka dengan mengurangi stance kebijakan moneter yang ditempuh BI. Hal segmentasi dan kapasitas transaksi pasar. ini mengingat BI Rate saat ini setelah RDG Juni Selain itu, BI pun membentuk departemen 2016 berada pada level 6,50 persen, sementara BI baru yang khusus menangani pendalaman 7 Day (Reverse) Repo Rate 5,25 persen. keuangan (sebelumnya hanya task force). BI Sebagaimana dijelaskan di sebelumnya, berkomitmen untuk terus mengawal proses perbedaan tersebut semata-mata terkait dengan penguatan operasi moneter ini. Harapannya ke adanya perbedaan antar tenor dalam term depan, kerangka operasional yang baru bisa structure instrumen OM. berjalan dengan baik dan meningkatkan Untuk itu, sebelum kebijakan penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta kerangka operasi moneter tersebut diumumkan pencapaian tujuan akhir yaitu kestabilan harga (15 April 2016) dan diterapkan secara efektif (19 (inflasi). z Agustus 2016), BI melakukan komunikasi dan

2016

SOROT

08/12/2016 17:11:09

SOROT

Menilik Suku Bunga Kebijakan Negara Lain Berbagai bank sentral di sejumlah negara menempuh penguatan kerangka operasi moneter. Tujuannya relatif sama, yakni memperkuat transmisi kebijakan moneter.


10 EDISI 58 z

TAHUN 6 z

2016

er 19 Agustus 2016 Bank Indonesia (BI) akan melakukan penguatan kerangka operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dan mendukung upaya pendalaman pasar keuangan. Kebijakan tersebut ditempuh setelah melalui kajian yang komprehensif selama beberapa tahun terakhir, termasuk mempelajari pengalaman implementasi di sejumlah negara. Penguatan kerangka operasi moneter pernah dilakukan sejumlah bank sentral, seperti Malaysia (2004), Thailand (2006), Korea Selatan (2008), dan baru-baru ini Filipina serta India. Beberapa bank sentral menempuh penguatan kerangka operasi moneter dengan tujuan relatif sama, yakni memperkuat transmisi kebijakan moneter. Dalam konteks penguatan tersebut, setiap bank

P

sentral memiliki strategi yang berbeda dalam penggunaan suku bunga kebijakan dan sasaran operasional (lihat tabel), yakni tergantung pada kondisi fundamental ekonomi dan karakteristik pasar keuangan domestik. Ada beberapa karakteristik yang membedakan strategi penguatan operasi moneter antarbank sentral. Umumnya, bank sentral cenderung menggunakan suku bunga kebijakan dengan kriteria bersifat transaksional. Dalam karakter itu, suku bunga kebijakan diterjemahkan langsung pada instrumen pasar. Sebagian bank sentral menggunakan suku bunga yang bersifat transaksional dalam jangka waktu (tenor) pendek. Dengan mempertimbangkan sifatnya yang transaksional dan memiliki hubungan yang kuat dengan sasaran operasional kebijakan moneter, maka BI menentukan suku bunga kebijakan, yakni suku bunga instrumen operasi moneter

Policy rate

Operational Target

Central Bank Policy Rate Bank Indonesia Bank Negara Malaysia Bank of Thailand Bank Sentral ng Pilipnas Reserve Bank of India Bank of Korea Bank of Japan Bank of England Reserve bank of Australia Reserve Bank of New Zealand Riksbank The Federal Reserve


BI 7-Day Repo Rate (per 19 Agustus 2016) Overnight Policy Rate (OPR) Policy Interest Rate Overnight Reverse Repurchase (RRP) Rate Repo Rate BoK Base Rate Overnight Call Rate Bank Rate official Cash Rate (OCR) Official Cash Rate (OCR) Repo Rate Fed Fund Rate

Tenor 7-Day O/N 1-Day O/N 2-day 7-day O/N O/N O/N O/N 7-Day O/N

Target O/N Interbank Avg O/N Interest Rate O/N Interbank O/N Interbank O/N Call Rate O/N Interbank O/N Call Rate O/N Interbank Cash Rate Cash Rate O/N Interbank Fed Fund Rate

Tenor O/N O/N O/N O/N O/N O/N O/N O/N O/N O/N O/N O/N

08/12/2016 17:11:09


z

TAHUN 6 z

EDISI 58


satu minggu yang nantinya disebut BI 7-Day Repo Rate. Suku bunga tenor satu minggu memiliki keterkaitan yang kuat dengan sasaran operasional suku bunga Pasar Uang Antarbank dengan tenor Overnight (PUAB O/N) yang digunakan BI saat ini. Untuk sasaran operasional kebijakan, pilihan BI selama ini telah sejalan dengan praktik di berbagai bank sentral. Hampir seluruh bank sentral menggunakan suku bunga dalam tenor O/N sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Suku bunga PUAB O/N memang banyak dijadikan acuan oleh pasar, yang tercermin dari volume transaksi dan jumlah pelaku yang bertransaksi pada tenor tersebut. Penguatan kerangka operasi moneter yang akan ditempuh BI juga bergerak ke arah best practices dengan membuat koridor suku bunga standing facilities menjadi simetris. Standing facilities merupakan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia (lending facility) kepada bank dan penempatan dana Rupiah (deposit facility) oleh bank di Bank Indonesia dalam rangka membentuk suku bunga koridor PUAB O/N. Lending facility (LF) akan berperan sebagai ceiling (batas atas suku bunga) dan deposit facility (DF) berperan sebagai floor (batas bawah suku bunga). Standing facilities tersebut membentuk koridor dalam rangka menjaga volatilitas suku bunga sasaran operasional bergerak dalam batas

yang dapat ditoleransi. Dalam implementasi kerangka kebijakan yang baru, koridor akan dinormalkan sehingga standing facilities berjarak simetris dari BI 7-Day Repo Rate. (pakai grafik) Momentum implementasi juga merupakan faktor krusial dalam implementasi kerangka operasi moneter yang baru. Berdasarkan pengalaman negara lain, perubahan kerangka kebijakan memerlukan waktu minimal tiga hingga sembilan bulan, dari tahap pengumuman hingga implementasi. Pada masa transisi tersebut, pelbagai upaya dilakukan, termasuk tahapan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Bank of Korea, misalnya, memperkenalkan suku bunga kebijakan baru dari semula Overnight Repo Rate menjadi 7-Day Repo Rate pada Januari 2008, untuk kemudian diimplementasikan pada Maret 2008. Sementara, Bangko Sentral ng Pilipinas mengumumkan rencana perubahan kerangka operasi moneter barunya menjadi Interest Rate Corridor (IRC) pada September 2015, untuk diimplementasikan pada Juni 2016. Jeda waktu tersebut memberi ruang yang cukup bagi pelaku ekonomi dan pemangku kebijakan untuk melakukan penyesuaian sebelum kerangka baru diimplementasikan. z

2016

SOROT

Oleh: Asrianti Mira Anggraeni Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

08/12/2016 17:11:10

SOROT

Apa kata mereka? Pada 19 Agustus 2016 nanti, Bank Indonesia (BI) mengubah suku bunga kebijakan atau acuan, yakni dari BI Rate menjadi BI Seven Day Repo Rate. Perubahan ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi perekonomian global dan dalam rangka memaksimalkan transmisi kebijakan moneter yang digelar BI. Tentu saja, langkah penguatan yang ditempuh ini akan berdampak pada pelaku usaha atau industri. Bagaimana tanggapan para bankir dan stakeholders terkait dengan kebijakan ini?

Kostaman Thayib, Direktur Utama Bank Mega GERAI INFO z BANK INDONESIA

12

Mendukung Suku Bunga Rendah

EDISI 58 z

TAHUN 6 z

2016

Kebijakan perubahan suku bunga acuan dari Rate ke BI 7 Day Reverse Repo Rate disambut baik oleh kalangan bankir bank sentral dan diyakini mendukung rezim suku bunga rendah. Hal ini dinyatakan oleh Kostaman Thayib, Direktur Utama Bank Mega. Menurutnya, suku bunga BI Seven Day Repo Rate saat ini lebih rendah daripada BI Rate. Dengan demikian, suku bunga simpanan bank akan mengikuti menjadi lebih rendah. “BI Rate 6,50%, sedangkan BI Seven Day Repo Rate sekarang 5,25%. Jadi, udah selisih 1,25%. Bagi bank, ini baik karena suku bunga referensi menurun, semacam BI Rate menurun. BI Rate menurun ini menunjang cost of fund (CoF) turun,” kata Kostaman, usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Jumat, 15 April 2016. Namun demikian, dia berharap, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga menurunkan suku bunganya. Pasalnya, LPS Rate masih jadi acuan sebagian pemilik dana dalam menempatkan dana depositonya di bank. “Seiring dengan imbauan pemerintah menurunkan bunga kredit, kami ingin (suku bunga) LPS juga turun. LPS ‘kan merasa saya ini referensi, saya lihat bank dulu, tapi kenyataan di lapangan nasabah melihat LPS. Ini kayak telur sama ayam, mana yang duluan,” tambah Kostaman. Sebenarnya, lanjut Kostaman, suku bunga di Bank Mega sudah turun, menyusul penurunan BI Rate dalam beberapa bulan terakhir. Mulai April Bank Mega sudah menurunkan suku bunga untuk kredit baru. Namun, untuk kredit lama, perseroan rencananya akan menurunkan bunga pada Juni dan Desember hingga 200 basis points (bps).

Kartiko Wirjoatmodjo, Direktur Utama Bank Mandiri

Efisiensi Perbankan Menurut Direktur Utama Bank Mandiri, Kartiko Wirjoatmodjo, kebijakan BI yang akan mengganti suku bunga acuannya menjadi reverse repo tujuh hari


08/12/2016 17:11:11

Hartadi A. Sarwono, Direktur Utama LPPI

Berharap Sinyal BI Diikuti Bank Hartadi A. Sarwono yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menyatakan bahwa kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menetapkan BI 7 Day Repo Rate sebagai suku bunga acuan baru merupakan kebijakan yang tepat. Dia pun berharap agar kebijakan ini dapat direspons dengan baik oleh perbankan, seperti menurunkan suku bunga simpanan maupun pinjaman. Memang, menurutnya, dampak kebijakan tersebut belum tentu langsung direspons oleh kalangan bankir. “Saya berharap signal dari BI ini dapat diikuti oleh kalangan perbankan, yaa tapi ini tergantung pada perbankannya itu sendiri,” ujarnya. Kebijakan baru BI tersebut bukanlah pemaksaan untuk menurunkan suku bunga kredit di perbankan. Namun demikian, kata dia, kebijakan baru ini untuk mendorong perbankan menurunkan suku bunga simpanan maupun pinjaman. “Dengan tenor yang lebih singkat yakni tujuh hari maka kendali terhadap suku bunga perbankan itu ada,” tukas Hartadi. Dengan demikian, perbankan nasional akan lebih cepat mengikuti suku bunga acuan yang dikeluarkan Bank Sentral. Selain itu, dia menilai, BI dalam menetapkan suku bunga acuan memiliki faktor-faktor yang harus di pertimbangkan. Alhasil, diharapkan kebijakan ini memiliki dampak positif bagi perekonomian nasional.


z

TAHUN 6 z

EDISI 58


diyakini akan mendorong bank memanfaatkan Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan fasilitas pinjaman (lending facility) BI. Hal itu dinilainya akan lebih bermanfaat ketimbang menggunakan sumber dana mahal mereka, yaitu deposito, untuk memenuhi likuiditas jangka pendek. Selain itu, dia mengatakan, dengan memanfaatkan sumber dana yang lebih murah daripada PUAB dan lending facility bank, maka bank bisa lebih efisien. “Selama ini ada perbedaan rate. Rate di PUAB bisa 4%-5%, tapi deposito 7%. Makanya, pendalaman di PUAB dan lending facility ini bisa mengarahkan bank yang tadinya memakai deposito masuk ke lending facility BI sama PUAB,” jelasnya. Sejauh ini bank-bank masih banyak yang belum memanfaatkan lending facility serta PUAB karena banyak bank yang belum memiliki instrumen yang bisa menjadi jaminan (underlying) transaksi serta memiliki perilaku itu karena trauma tertentu di PUAB. “Dulu, waktu krisis itu banyak bank kena karena bank lain. Jadi, mereka trauma atas krisis. Jadi, bagaimana caranya trauma krisis 1998 itu hilang,” tambahnya.

2016

SOROT

08/12/2016 17:11:12

SOROT

PENGUATAN KERANGKA OPERASI MONETER LATAR BELAKANG

BI RATE SEBAGAI ACUAN BI RATE

z

BI Rate adalah suku bunga yang mencerminkan stance kebijakan moneter yang diarahkan untuk merespon ekspektasi inflasi ke depan.

z

Secara operasional, BI Rate diarahkan untuk sebagai acuan suku bunga pasar uang yang selanjutnya mempengaruhi suku bunga perbankan.

z

BI Rate cukup efektif dalam mempengaruhi suku bunga perbankan.

TANTANGAN


z

Transmisi kebijakan moneter kurang berjalan efektif.

z

Pertama, ekses likuiditas sebagai akibat aliran masuk modal asing yang besar pascakrisis keuangan global 2008 mendorong suku bunga PUAB O/N turun di sekitar DF Rate. Sementara, BI Rate berada di sekitar tenor instrumen OM 12 bulan.

z

Kedua, pasar keuangan yang belum dalam juga menyebabkan transmisi kebijakan moneter tidak terlalu efektif.

TANTANGAN

PENGUATAN OPERASI MONETER PENGUATAN

14

Bank Indonesia akan menempuh penguatan kerangka operasi moneter yang didukung upaya pendalaman pasar keuangan guna memperkuat transmisi kebijakan moneter.

EDISI 58 z

TAHUN 6

PENGUATAN KERANGKA OPERASI MONETER TRANSMISI SUKU BUNGA

z

2016

Ekspektasi Inflasi

Stance Kebijakan Moneter BI Rate

PUAB O/N

Operasi Moneter


Inflasi

Implementasi Kebijakan Moneter

Suku Bunga Pasar Uang

Suku Bunga Jk. Panjang

Suku Bunga Pasar Dana & Kredit

Kegiatan Ekonomi Riil

08/12/2016 17:11:14

SOROT

PENGUATAN KERANGKA OPERASI MONETER SUKU BUNGA KEBIJAKAN BARU

BI RATE

BI 7-DAY REPO RATE TERM STRUCTURE DM

Ekuivalen

9-12 bulan

1 minggu SIFAT

NonTransaksional

Transaksional (dengan Bank Sentral)

Cost of being illiquid terlalu tinggi, kurang mendorong pendalaman pasar

Cost of being illiquid lebih rendah, lebih mendorong pendalaman pasar

z

TAHUN 6

PENDALAMAN PASAR

z

Hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang

EDISI 58

Belum tercermin optimal pada suku bunga pasar uang

2016

TRANSMISI

PENGUATAN KERANGKA OPERASI MONETER PROGRAM PENDALAMAN PASAR KEUANGAN

1

MEMPERKUAT PERAN SUKU BUNGA JIBOR SEBAGAI REFERENCE RATE


15

Menyempurnakan pengaturan yang dapat meningkatkan peran suku bunga JIBOR

2

MEMPERCEPAT KESIAPAN PASAR BERTRANSAKSI REPO Mendorong GMRA untuk memperluas transaksi Repo

3

MENGURANGI SEGMENTASI & MENINGKATKAN KAPASITAS TRANSAKSI PASAR Mendorong perbankan untuk membuka akses counterparty


08/12/2016 17:11:14

PERSPEKTIF

Demi Stabilitas yang Kuat Rosalia Suci Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia


16 EDISI 58 z

TAHUN 6 z


Keberadaan UU PPKSK bagi Indonesia sangatlah penting. Karena itu, BI turut serta mempersiapkannya secara matang sejak awal penyusunan hingga pembahasan.

AGI Bank Indonesia (BI), pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) sangat penting. BI menilai, aturan tersebut sangat mendesak diterapkan di Indonesia. Agar persiapan dan penyusunan RUU tersebut matang, BI pun terlibat sejak awal. Dari mulai penyusunan akademis dan draf awal hingga pembahasan di level pemerintah dan harmonisasinya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mengapa BI menilai RUU itu penting dan ikut aktif mempersiapkannya sejak awal? Jawabannya sederhana. BI menganggap regulasi tersebut sangat penting bagi Indonesia ke depan. BI juga memiliki poin-poin penting yang harus masuk dalam undang-undang (UU) tersebut. Salah satunya, terkait dengan penanganan bank bermasalah dengan konsep bail in. Saat ini bukan zamannya lagi penanganan bank bermasalah dengan mengandalkan uang negara—semaksimal mungkin menggunakan uang bank itu sendiri (uang pemilik bank). BI melihat,

B

dalam sistem perbankan ada yang namanya bank-bank sistemik dan bankbank biasa yang relatif kecil. Nah, dalam UU PPKSK dibangun suatu sistem, yakni jaring pengaman sistem keuangan atau stabilitas sistem keuangan yang difokuskan pada bank sistemik. Sehingga, UU tersebut juga mengatur tentang mekanisme penetapan kategori bank sistemik yang memerhatikan ukuran (size), keterhubungan (interconectedness), substitutability atau tak tergantikan, serta kompleksitas (complexity) transaksinya. Berdasarkan mekanisme dan identifikasi tersebut, barulah OJK melalui koordinasi dengan BI menetapkan bank mana yang tergolong sistemik. Sejatinya, bank-bank sistemik dalam stabilitas sistem keuangan (SSK) tidak boleh jatuh atau gagal. Yang urgen adalah apakah cara penyelamatannya seperti zaman dulu (bail out) atau tidak. Bank-bank yang ditetapkan tergolong sistemik seharusnya sudah mengikuti best practice pengelolaan bank yang sehat dan benar. Bank-bank tersebut harus bisa membangun dirinya sendiri agar menjadi bank yang kuat. Oleh karena itu, mereka wajib memupuk modal lebih tinggi lagi. Bank-bank tersebut juga harus mempersiapkan likuiditas yang lebih tinggi, mempunyai recovery plan, dan memiliki

08/12/2016 17:11:15

z

TAHUN 6

BI bersama anggota komite SSK lainnya bisa merekomendasikan status SSK, apakah masih normal atau mengarah pada krisis. Namun demikian, keputusan tertinggi ada di tangan presiden. Selanjutnya, BI menentukan kebijakan apa yang perlu diambil sesuai dengan kondisi yang ada. Terkait dengan peran dan fungsi tersebut, BI harus mempersiapkan diri. Di antaranya, mempersiapkan organisasi untuk mendukung fungsinya dalam Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) secara efektif. BI akan terlibat penuh dalam hal itu agar organisasi maupun governance-nya terjaga dengan baik. Dua, karena bertugas memberikan likuiditas jangka pendek, BI harus menyiapkan ketentuan tentang pemberian

mendapatkan pinjaman likuiditas dari BI. Berdasarkan UU, agunan yang diterima adalah agunan berupa surat berharga yang berkualitas tinggi. Kategori agunannya pun yang cepat dicairkan. Agunan kredit bisa diterima oleh BI asal kredit tersebut kategorinya lancar dibayarkan oleh nasabah. Sementara itu, terkait dengan fungsi dan peran BI, UU PPKSK mengatur beberapa hal berikut. Satu, BI berperan sebagai salah satu otoritas yang bertanggung jawab menangani stabilitas sistem keuangan. Jadi, BI bersama Kemenkeu, OJK, dan LPS berkoordinasi untuk menangani berbagai permasalahan dalam sistem keuangan agar tercapai stabilitas sistem keuangan. Gubernur BI duduk sebagai anggota komite SSK dengan fungsi melakukan monitoring, assesment, dan analisis terhadap kondisi. Kalau ada permasalahan,


PLJP tersebut. Tiga, terkait dengan transaksi, UU PPKSK mengatur bahwa jika LPS mengalami kekurangan likuiditas dalam melakukan penyelamatan bank bermasalah, LPS boleh menjual surat berharga yang dimiliki kepada BI. Empat, BI sebenarnya sudah memiliki protokol manajemen krisis sebelum UU PPKSK ada. Namun, UU ini memerlukan penyesuaian karena ada beberapa hal yang secara tata cara dan istilah berbeda. Dalam kondisi sekarang, OJK berkoordinasi dengan BI harus menetapkan daftar bank sistemik paling lambat tiga bulan sejak UU PPKSK berlaku. Berarti, kalau UU tersebut berlaku per 15 April, maka pada 15 Juli daftar bank sistemik sudah harus ditetapkan. Sejatinya, semua bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal, sebagai upaya membangun industri keuangan yang sehat dan kuat. z


DALAM KONDISI SEKARANG, OJK BERKOORDINASI DENGAN BI HARUS MENETAPKAN DAFTAR BANK SISTEMIK PALING LAMBAT TIGA BULAN SEJAK UU PPKSK BERLAKU.

EDISI 58

z

rencana aksi bila terjadi permasalahan. Dengan begitu, jika ada gejolak di pasar keuangan, mereka tetap kuat dan mempunyai rasio kecukupan modal yang baik. Penetapan bank sistemik sangat penting dilakukan dalam kondisi normal atau kondisi sebelum krisis agar objektivitasnya terjaga, dan kriterianya sudah ditentukan sejak awal. Sementara itu, terkait kesulitan likuiditas, bank nantinya bisa mengajukan pinjaman kepada BI, yakni melalui Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP)— sebagai lender of the last resort, salah satunya ialah mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek. Artinya, hanya bank sehat, bermodal bagus, dan punya agunan yang berkualitas, yang bisa

2016

PERSPEKTIF

08/12/2016 17:11:17

MONETARIA

KEBIJAKAN MONETER

OPERASI MONETER STANDING FACILITIES Koridor Suku Bunga atau Standing Facilities (SF) adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (lending facility) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter. Penyediaan Standing Facilities berfungsi untuk membatasi volatilitas suku bunga PUAB O/N. Standing facilities terdiri dari 2 jenis, yaitu:

GERAI AI IN NFO O z BA BANK IND B DONESIA SIA A

18

1. Penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank (lending facility), yaitu fasilitas bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas dengan cara merepokan SBI/SDBI/SBN yang dimilikinya kepada Bank Indonesia; dan 2. Penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia (deposit facility), yaitu fasilitas bagi bank yang memiliki kelebihan likuiditas dengan cara menempatkan dana yang dimilikinya kepada Bank Indonesia. Penempatan Dana Instrumen dan Keterangan

Deposit Facility

Penyediaan Dana

Deposit Facility -FASBIS

Lending Facility

Financing Facility

ED E D ISI 58 z

TAHUN UN 6 z

2016

Dampak likuiditas

Mengurangi likuiditas

Mengurangi likuiditas

Menambah likuiditas

Menambah likuiditas

Frekuensi transaksi

Setiap hari kerja

Setiap hari kerja

Setiap hari kerja

Setiap hari kerja

Jangka waktu

overnight

overnight s/d 14 hari kalender

overnight

overnight

Rp1.000 juta

Rp1.000 juta

Rp1.000 juta

Rp1.000 juta

Nominal kelipatan

Rp100 juta

Rp100 juta

1 unit surat berharga

1 unit surat berharga

Mekanisme transaksi

Non Lelang

Aqad Wadiah

Repo surat berharga: metode non lelang

* Repo SBIS: akad qard diikuti rahn * Repo SBSN: akad bai' ma'al wa'ad (jual dengan janji membeli kembali)

Setelmen

T+0

T+0

T+0

T+0

Suku bunga

Tingkat diskonto sebesar BI-Rate dikurangi marjin tertentu

Tingkat imbalan FASBIS

Tingkat diskonto sebesar BI-Rate ditambah marjin tertentu

Tingkat biaya Repo SBIS/SBSN

Peserta

Bank Konvensional

Bank Syariah

Bank Konvensional

Bank Syariah

Surat Berharga yang Dapat Direpokan

-

-

SBI, SDBI dan SBN

SBIS dan SBSN

Nominal pengajuan minimal

Keterangan : * Sebelum 7 Juli 2010, Deposit Facility disebut FASBI * Sebelum 7 Juli 2010, Lending Facility disebut Repo O/N * FASBIS: Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah


08/12/2016 17:11:18

MONETARIA

PENGUATAN KERANGKA OPERASI MONETER TERM STRUCTURE INSTRUMEN OPERASI MONETER

LF RATE 7,25% BI RATE 6,75% 6,60%

Tidak ada perubahan stance, dan tetap konsisten dengan pengelolaan stabilitas makro

6,20% 5,80%

E DIS I 58 ED 8

DF RATE 4,75%

TAHU UN 6

z

5,60%

z

5,50%

2016 201

6,45%

1 Minggu

2 Minggu

1 Bulan

3 Bulan

6 Bulan

9 Bulan

12 Bulan

DF (DEPOSIT FACILITY)

PENEMPATAN DANA RUPIAH OLEH BANK DI BI.

ITF (INFLATION TARGETING FRAMEWORK)

KERANGKA KERJA KEBIJAKAN MONETER YANG SECARA TRANSPARAN DAN KONSISTEN DIARAHKAN UNTUK MENCAPAI SASARAN INFLASI BEBERAPA TAHUN KE DEPAN YANG SECARA EKSPLISIT DITETAPKAN DAN DIUMUMKAN.

LF (LENDING FACILITY)

PENYEDIAAN DANA RUPIAH DARI BI KEPADA BANK.

PUAB (PASAR UANG ANTAR-BANK)

KEGIATAN PINJAM MEMINJAM DANA ANTARA SATU BANK DENGAN BANK LAINNYA, DAPAT BERJANGKA WAKTU DARI 1 HARI KERJA (OVERNIGHT) SAMPAI DENGAN 12 BULAN.

SUKU BUNGA PUAB

HARGA YANG TERBENTUK DARI KESEPAKATAN PIHAK YANG MEMINJAM DAN MEMINJAMKAN DANA.


GERAI INFO G FO z BANK B IND NDONESIA IA A

19

08/12/2016 17:11:47

LENSA

GER GER ERA ERA RAI IN INFO FO z BANK INDONESIA

Menggali Pesona NTT NTT terkenal memiliki kekayaan alam yang memesona. Kekayaan alam provinsi ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat.

20 EDISI 58 z

TAHUN 6

K

z

2016

etika mendengar petikan dawai sasando yang mampu mengubah suasana hati menjadi lebih baik, sebagian orang mungkin bertanya, dentingan alat musik apakah itu. Begitu pun ketika melihat selembar foto danau tiga warna yang eksotis, sebagian orang mungkin penasaran dengan lokasi danau tersebut. Sasando dan danau tiga warna merupakan magnet bagi wisatawan di seluruh penjuru dunia. Karena, seni dan keindahan alam ibarat bisa menjadi umpan ampuh bagi para turis. Namun, sayang, masih banyak yang belum tahu dari mana kedua pesona pariwisata itu berasal. Bahkan, masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang belum tahu bahwa sasando dan danau tiga warna adalah pesona alam utama Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah provinsi yang terletak di bagian tenggara Indonesia. Melihat hal itu, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk turut berpartisipasi memaksimalkan potensi pariwisata di Tanah Air sebagai pendongkrak devisa negara. Bagi BI, beragam kekayaan budaya dan kesenian, kearifan lokal, serta kekayaan provinsi yang letaknya


bersebelahan dengan Timor Leste itu harus dimaksimalkan bagi kemajuan ekonomi. Danau tiga warna yang terletak di puncak Gunung Kelimutu, Ende, Pulau Flores, merupakan salah satu pesona alam yang sudah dikelola dengan baik. Pengelola kawasan wisata Gunung Kelimutu sangat tegas dalam menerapkan jam berkunjung. Karena, menurut kepercayaan mereka, menjelang matahari terbenam diyakini terjadi aktivitas mistis yang tidak bagus bagi manusia. Itu pula penyebab danau tersebut bisa berubah warna. Sementara, bagi mereka yang kurang percaya pada hal-hal berbau mistis, mereka menilai bahwa memang tak ada gunanya menikmati pemandangan danau di puncak gunung bila hari telah gelap. Keunikan-keunikan itu harus diketahui lebih banyak lagi oleh masyarakat seluruh dunia, bahwa masyarakat Indonesia memiliki tradisi dalam menjaga kelestarian budaya. Tim BI pun berkesempatan untuk mengunjungi Gunung Kelimutu yang legendaris itu. Tiga danau di Gunung Kelimutu yang berbeda warna itu masing-masing memiliki nama, yakni Tiwu Ata Mbupu, Tiwu Nuwa Muri Koo Fai, dan Tiwu Ata Polo. Masyarakat setempat percaya

08/12/2016 17:12:07


z

TAHUN 6 z

EDISI 58

MELESTARIKAN DAN MENINGKATKAN POTENSI Berbagai upaya pelestarian seni dan budaya terus dilakukan. Salah satunya, melalui sanggar kesenian Kota Waingapu yang diasuh Mama Yuli, yang secara terus-menerus mengenalkan kesenian asli NTT ke seluruh dunia. Perempuan bernama lengkap Julie Emu Lindijawa ini senantiasa berjuang melestarikan kesenian daerah masyarakat Sumba Timur lewat Sanggar Tari Ori Angu di tengah penetrasi budaya asing. Semua instrumen tari dan musik NTT dikolaborasikannya sehingga menghasilkan karya indah khas Sumba yang berkelas. Namun, dalam melestarikan kesenian budaya Sumba, Mama Yuli mengaku tak bisa berjuang sendiri. Demi menjaga eksistensi kebudayaan dan kesenian Sumba Timur, BI pun tergerak untuk membantu Mama Yuli. BI hadir melalui Program Revitalisasi Sanggar Kesenian. Dengan adanya dukungan tersebut, seni budaya Sumba

diharapkan tetap lestari dan lebih dikenal di nusantara maupun mancanegara. Di lain sisi, masyarakat NTT memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Masyarakat di Desa Fatu Kanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kupang, misalnya. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan adalah penopang utama kehidupan masyarakat Desa Fatu Kanutu. Itu berarti, konsistensi ketersediaan air begitu penting bagi desa yang dihuni 1.944 jiwa itu. Namun, sayang, masyarakat Desa Fatu Kanutu harus menempuh jarak dua kilometer untuk menggapai sumber air. Masyarakat di sana pun bahu-membahu menjaga ketersediaan air bersih untuk air minum dan sanitasi. Melihat kondisi itu, BI di daerah ini berinisiatif untuk menyediakan sarana air bersih melalui pipanisasi sepanjang empat kilometer. Beranjak ke wilayah barat Provinsi NTT, yakni Pulau Sumba. Kekayaan budaya Pulau Sumba bernilai tinggi sehingga menjadi magnet bagi wisatawan dunia. Di sana terdapat Kampung Raja Prailiu yang menyimpan kekayaan budaya yang patut dilestarikan. Sebagai etalase produk kesenian yang selama ini mungkin belum tertata rapi, BI ikut memberi perhatian dalam upaya pelestariannya. Potensi apa pun yang dimiliki daerah memang harus dijaga kelestariannya. Alam, budaya, dan tradisi jangan sampai tergerus dan hilang di tengah perkembangan zaman. Karena, itu adalah potensi Indonesia dan modal dasar yang sangat penting bagi negeri ini. z


bahwa Danau Tiwu Ata Mbupu dihuni roh atau jiwa orang tua yang telah meninggal. Sementara, Danau Tiwu Nuwa Muri Koo Fai dipercaya sebagai “rumah” bagi jiwa muda mudi dan Danau Tiwu Ata Polo konon dihuni arwah orang jahat. Kembali ke keindahan suara sasando, alat musik ini ternyata banyak digunakan sebagai salah satu instrumen lagu kelas dunia. Di antaranya, pada lagu Eric Clapton, Maroon 5, hingga Adele. Namun, sasando hanya menjadi penambah warna musik bagi penggemar para artis tersebut. Belum banyak yang tahu bahwa pelengkap komposisi irama itu adalah alat musik asli NTT.

2016

LENSA

08/12/2016 17:12:07

POTRET


22

Keuangan Inklusif Berkembang, UMKM Tumbuh

EDISII 58 z

UMKM merupakan sektor usaha yang dominan di negeri ini. Sebagai upaya meningkatkan perekonomian nasional, BI terus mendorong perkembangan UMKM dan aksesnya terhadap industri jasa keuangan.

TAHUN 6 z

2016

U

saha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang paling tahan terhadap krisis. UMKM juga memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengembangan perekonomian di Indonesia. Keberadaan UMKM dinilai mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mendorong perekonomian nasional dan membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Melihat peran UMKM yang begitu besar, Bank Indonesia (BI) terus berupaya mendorong dan merangsang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Berbagai kebijakan dan kegiatan pun ditempuh BI sebagai upaya mengembangkan sektor UMKM di Tanah Air. Misalnya saja, dengan menerbitkan berbagai aturan untuk menopang perkembangan UMKM di Indonesia, seperti meminta bank-bank nasional untuk dapat menyalurkan kredit UMKM


minimal 20% dari total kredit bank secara bertahap. Pada 2016 bank-bank diharapkan sudah dapat menyalurkan kredit UMKM minimal 10% dari total kredit. Dengan begitu, pelaku UMKM dapat lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dari bank sehingga UMKM dapat tumbuh lebih cepat dan mampu mendorong perekonomian nasional lebih baik lagi. Seiring dengan perkembangan saat ini dan sesuai dengan program yang tengah digalakkan, BI berkeinginan agar pelaku UMKM bisa menjadi salah satu penggerak program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Dengan begitu, ke depannya pelaku UMKM terbiasa menggunakan uang elektronik (electronic money atau e-money) dalam bertransaksi. Walau sebagai negara berkembang, Indonesia harus bisa mencontoh negara maju, yang masyarakatnya dalam kegiatan transaksi sehari-hari melakukannya dengan cara nontunai.

08/12/2016 17:12:09


EDISI 58

z

Adanya dorongan dari BI melalui kegiatan “Klinik Bisnis UMKM” ini diharapkan UMKM di Kediri bisa lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan bisnis dan usahanya. Menurut Djoko Raharto, Kepala KPw BI Kediri, sejauh ini pelaku UMKM di Kota Kediri masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan. Oleh sebab itu, adanya dorongan dari BI melalui kegiatan “Klinik Bisnis UMKM” ini diharapkan UMKM di Kediri bisa lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan bisnis dan usahanya. Upaya BI untuk mengembangkan UMKM, khususnya di Kota Kediri, mendapatkan respons positif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri. Pemkot setempat memberikan beragam program pendampingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM di Kota Kediri agar mereka juga bisa lebih berkembang. Selain itu, Pemkot Kediri memberikan akses kredit lunak berupa dana bergulir dengan bunga sekitar 4% per tahun. Pemkot Kediri memberikan kredit lunak bekerja sama dengan dua bank, yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri. Diharapkan, dengan berbagai dukungan tersebut, UMKM di Kota Kediri bisa menjadi lebih berkembang ke depannya. Tentu saja hal ini pada akhirnya akan menopang perekonomian Kota

z

TAH U N 6

Kediri dan secara tidak langsung bisa menekan jumlah pengangguran terbuka. Sementara itu, terkait dengan program GNNT, KPw BI Kediri juga sudah menggalakkan penggunaan instrumen pembayaran nontunai. Seiring dengan langkah tersebut, KPw BI Kediri mendorong program keuangan yang inklusif, dengan memberikan edukasi mengenai industri jasa keuangan dan pengenalan produk-produknya. Program GNNT yang sudah dicanangkan sejak 14 Agustus 2014 lalu bertujuan untuk mendorong masyarakat agar terbiasa menggunakan uang elektronik dalam bertransaksi. Di Kota Kediri program ini sudah dilaksanakan sejak Desember 2014 dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Salah satunya terlihat dari pembayaran gaji karyawan PT Gudang Garam,

23

yang sebanyak 25.000 karyawan, yang dilakukan secara nontunai, melalui kerja sama payroll dengan Bank Negara Indonesia (BNI). Sebelumnya pembayaran gaji dilakukan secara tunai. Program nontunai juga sudah dilakukan Hiswana Migas Kediri yang bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk penyelesaian transaksi antara pangkalan dan agen. Ke depan, KPw BI Kediri akan terus mendorong masyarakat Kediri untuk bertransaksi secara nontunai melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi lewat praktik-praktik penggunaan instrumen nontunai secara langsung. Dengan begitu, masyarakat menjadi lebih terbiasa. Dengan melakukan transaksi secara nontunai, penyelesaian transaksi akan lebih aman, cepat, dan tentu lebih efisien. Upaya BI mendorong masyarakat Kediri untuk bertransaksi secara nontunai dimaksudkan guna membantu Pemkot Kediri yang ingin menjadikan Kota Kediri lebih baik lagi ke depannya. Selain itu, BI berharap pelaku UMKM di Kota Kediri bisa mengaplikasikan program GNNT sehingga masyarakat terbiasa melakukan transaksi dengan menggunakan uang elektronik. z

GERAI INFO F z BANK INDON NESIA

BI sendiri sebagai bank sentral kerap kali mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM. Salah satunya “Klinik Bisnis UMKM dan Keuangan Inklusif”. Untuk kali ini, BI menyelenggarakan kegiatan tersebut di Kota Kediri, Jawa Timur, bertempat di Gedung Nasional Indonesia (GNI), pada 19 Mei 2016. Perhelatan yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan (KPw) BI Kediri itu bertujuan untuk mendorong UMKM di Kota Kediri agar makin tumbuh di tengah optimisme perkembangan ekonomi Kota Kediri. Selain itu, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dan mendekatkan akses pelaku UMKM terhadap jasa keuangan melalui pengenalan produk-produk pembiayaan perbankan, penjaminan kredit, serta layanan jasa perbankan lainnya.

2016

POTRET

08/12/2016 17:12:11

AKTIVITAS

BAWANG MERAH, DARI HULU KE HILIR INFO z BANK INDONESIA

Menjaga stabilitas harga dan inflasi merupakan tugas utama BI. Bersama dengan beberapa instansi lainnya, BI ikut serta menyukseskan program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat melalui skema bantek guna menstabilkan harga bawang merah dan cabai.

24 EDISI 58 z

TAHUN 6

B

z

2016

agi masyarakat Indonesia, bawang merah merupakan salah satu komoditas primer. Di masyarakat Indonesia, komoditas primer kerap disebut “sembako” atau sembilan bahan pokok dan bawang merah ini merupakan salah satunya, selain beras, gula, sayuran, minyak goreng, dan lainnya. Sembako senantiasa mengalami fluktuasi pasokan. Ketika pasokan normal, permintaan stabil dan harga menjadi wajar. Sebaliknya, ketika pasokan tersendat, permintaan pun akan membludak dan harga melonjak. Turun-naiknya pasokan sembako hingga memengaruhi harga menyebabkan sembako disebut juga volatile food. Volatilitas (turun-naik) sembako cukup tinggi. Saat pasokan barang menipis, harga mencuat. Nilai uang menjadi lebih kecil daripada nilai barang (inflasi). Orang-orang pun berburu sembako karena pasokan sedang langka. Kembali ke bawang merah, bawang merah merupakan salah satu dari lima besar penyebab inflasi nasional. Karena itu, ketersediaannya masuk ke dalam Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat, sebuah program yang disusun


Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tujuan menstabilkan harga bawang dan cabai. Nah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bank Indonesia (BI) bersama dengan beberapa instansi lainnya ikut terlibat dalam program tersebut. BI turut serta menjaga stabilitas harga, khususnya bawang merah, melalui skema bantuan teknis (bantek) BI. Bantuan teknis atau bantek dapat diibaratkan dengan pancingan. Sedangkan bantuan uang atau yang masyarakat awam kenal sebagai bantuan langsung tunai ibarat ikan. Banyak yang sepakat, lebih baik mengajarkan orang cara memancing ketimbang memberi mereka ikannya langsung, karena manfaatnya akan lebih menyeluruh. Upaya menstabilkan harga bawang merah bisa dilakukan secara mikro-ekonomi maupun makro-ekonomi. Secara mikro-ekonomi yaitu melalui dukungan perbankan di Indonesia yang siap menggelontorkan uangnya kepada para petani, yang dikemas dalam bentuk kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sedangkan secara makro-ekonomi dilakukan mulai dari sisi hulu hingga hilir lewat skema bantek BI. Skema ini mengincar dari sisi suplai, yakni pengadaan benih dan pupuk bagi bawang

08/12/2016 17:12:12


z

“Kendala kami, para petani bawang merah, ialah ketika sedang melimpah produksi, kami sangat banyak menuai untung. Tapi, ketika sedang terkendala, produksi tak sesuai dengan harapan, efeknya hingga kami tak bisa membayar cicilan ke bank. Namun, dengan bantek, kendala produksi kami tak lagi sampai titik nadir. Kami masih bisa membayar cicilan ke bank, meski saat itu keuntungan untuk kami nyaris tak ada,” ungkap Salim, Ketua Kelompok Tani Bahagia IV Brebes. Pada umumnya para petani, Terkait masalah yang dihadapi para dalam hal ini petani bawang, berharap mereka tidak mengalami petani, BI melalui bantek yang kendala ketika membayar cicilan diselenggarakan dari hulu hingga hilir ke bank terkait dengan kendala berusaha mengatasi permasalahan produksi yang ekstrem. Perlu utama para petani itu. diketahui, bawang merah masuk dalam komoditas yang menjadi perhatian lantaran dianggap memiliki karakter Kunjungan kerja presiden tersebut merupakan unik. Saat panen, stok melimpah. Namun, setelah salah satu dari rangkaian program pemerintah panen berakhir mudah rusak dan tak terdistribusi. untuk mengoptimalkan produksi bahan pangan di Terkait dengan masalah yang dihadapi para Indonesia, khususnya produksi bawang merah petani, BI melalui bantek yang diselenggarakan dan cabai di Kabupaten Brebes. Bahkan, Presiden dari hulu hingga hilir berusaha mengatasi Joko Widodo memutuskan akan menjadikan permasalahan utama para petani itu. Berdasarkan Brebes sebagai “gudang” produksi bawang identifikasi di lapangan, masalah utama merah. pascapanen (sisi hilir) ialah terjadinya asimetri Hasil-hasil pertanian yang berkualitas, salah informasi harga bawang dari petani ke pedagang. satunya bawang merah, dari kelompok tani yang Alhasil, petani menjualnya ke pengepul dengan terbina tentunya akan berdampak pada pendaharga yang rendah. Bahkan, terkadang jauh lebih patan para petani. Pada gilirannya, hal itu bisa rendah daripada harga jual pengepul ke calon menjadi penopang kelangsungan pembayaran pembeli bawang merah. kredit usaha pertanian. Nah, BI mencoba mengatasi masalah itu Salah satu kelompok tani yang berhasil di bersama dengan Pemerintah Daerah Jawa Tengah Brebes itu ialah Kelompok Tani Bahagia IV. Ketua melalui program SiHati (Sistem Informasi Harga Kelompok Tani Bahagia IV, Salim, mengatakan, dan Produksi Komoditi). SiHati memaparkan hasil panen kelompoknya, yaitu bawang merah, informasi harga bawang merah di pasaran tingkat merupakan salah satu komoditas berkualitas di konsumen, langsung kepada petani. Dengan Brebes. begitu, petani bisa menetapkan harga jual ke Boleh dikatakan, Kelompok Tani Bahagia IV pedagang, langsung dari lokasi panen pedagang. adalah bintangnya di Brebes, sebagai sentra Ini diharapkan dapat memutus keterlibatan bawang merah. Keberhasilan Kelompok Tani pengepul bawang merah di rantai perniagaan. z Bahagia IV binaan BI itu dinilai pihak perbankan

TAHUN 6

KENDALA PETANI BAWANG

Terkait dengan keberhasilan skema bantek BI di Brebes, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Subterminal Agribisnis, Desa Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Presiden didampingi oleh Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo; Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; dan Kepala Kantor Staf Presiden, Teten Masduki.

z

KUNJUNGAN PRESIDEN

EDISI 58

sebagai kelompok tani yang layak mendapat sertifikat. Sehingga, bila mereka membutuhkan kredit modal perbankan di kemudian hari, pihak bank akan menggelontorkannya tanpa khawatir. Hal itu berkat sertifikat yang mereka genggam.


merah. Lalu, dari sisi pemeliharaan tanaman, dukungan BI melalui bantek yaitu lewat penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan. Bagi para petani, dukungan makro dari sisi hulu sangat membantu mereka di sisi hilir.

2016

AKTIVITAS

08/12/2016 17:12:14

DINAMIKA

BI GOES TO CAMPUS:

MENANAMKAN JIWA ENTREPRENEURSHIP SEJAK BELIA Menjadi seorang wirausahawan tidaklah mudah. Untuk itu, pengetahuan dan pengalaman dari para pelaku usaha yang telah sukses merintis usaha menjadi hal berharga bagi para mahasiswa. GERAI INFO z BANK INDONESIA

26 EDISI 58 z

TAHUN 6 z

ank Indonesia (BI) Goes to Campus kembali digelar. Kali ini menyapa masyarakat di kawasan Serambi Mekah, Aceh. Acara yang diselenggarakan pada Jumat, 18 Maret 2016, ini berlokasi di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). BI Goes to Campus mengajak generasi muda Aceh untuk berdiskusi secara interaktif dengan tema “Tantangan dan Peluang Dunia Usaha dalam Menghadapi Perekonomian Dunia”.

B

Acara yang dimeriahkan dengan pergelaran tarian tradisional dan pertunjukan stand up comedy ini didukung penuh oleh seluruh civitas academica Unsyiah. Acara ini menghadirkan para narasumber yang berkaitan langsung dengan bidangnya, yakni Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior BI; Prof. Samsul Rizal, Rektor Unsyiah; dan Hendy Setiono, pemilik usaha kebab franchise, Kebab Turki Baba Rafi. Pada kesempatan itu para mahasiswa diberi pemahaman tentang peranan penting dunia


08/12/2016 17:12:15

EDISI 58

z

TAHUN 6

z

2016

DINAMIKA

usaha serta tugas dan fungsi BI dalam menjaga kelancaran perputaran roda ekonomi Indonesia. Para mahasiswa juga diberi pemahaman tentang pentingnya memiliki jiwa wirausaha atau entrepreneurship sejak dini agar mereka nantinya mampu berperan serta dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerahnya. Menurut Mirza Adityaswara, perekonomian Indonesia saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara emerging market (negara berkembang) lainnya. Hal itu tampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5%—bandingkan dengan negara lain yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah, bahkan ada yang pertumbuhannya minus. Sementara itu, narasumber lainnya, Hendy Setiono, memberikan penjelasan tentang entrepreneurship. Hendy mengaku, dirinya


melakukan kegiatan perniagaan sejak usia 16 tahun. Bagi Hendy, menjadi wirausahawan tidaklah mudah. Butuh mental yang kuat dan strategi yang tepat. Melalui berbagai strategi yang diterapkan, Hendy pun akhirnya sukses membangun usaha. Saat ini usaha waralaba (franchise)-nya telah menggurita, outlet-nya tersebar di mana-mana, bahkan merambah luar negeri. Tentu saja, apa yang dilakukannya itu turut menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setelah para narasumber menyampaikan paparannya, para mahasiswa pun memberikan imbal balik positif. Mereka melontarkan berbagai pertanyaan terkait dengan paparan para narasumber. Sebagai penutup acara BI Goes to Campus, para peserta berkesempatan untuk mendapatkan doorprize yang disediakan untuk lima pemenang. Keceriaan pun mewarnai acara BI Goes to Campus hingga acara selesai menjelang salat Jumat. z


27

08/12/2016 17:12:19

EKSPOSE

JALAN PANJANG UU PPKSK Stabilitas sistem keuangan sangat penting bagi kemajuan perekonomian nasional. Setelah delapan tahun berada di dunia ‘ide’, akhirnya UU PPKSK bisa menjadi nyata.


28

K

EDISI 58 z

TAHUN 6 z

2016

risis terus berulang. Setelah diempaskan krisis ekonomi 1997/1998, dunia kembali diterpa krisis global 2008. Krisis yang terakhir disebut pun masih menyisakan dampaknya hingga saat ini. Tentu itu menjadi pelajaran berharga, termasuk bagi Indonesia. Agar penanganan krisis tepat dan bisa menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK) dengan baik dibutuhkan panduan dan acuan berupa undang-undang (UU). Karena itu, sejak delapan tahun lalu, disusunlah Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK). RUU JPSK terdiri dari delapan bab dan 55 pasal. Adapun ruang lingkup RUU ini mencakup tiga hal. Pertama, pemantauan dan pemeliharaan SSK. Kedua, penanganan krisis sistem keuangan. Ketiga, penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. RUU JPSK pada perjalanannya sempat terhenti pembahasannya pada 2014, dan masuk kembali pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 2015. Dan akhirnya, payung hukum SSK bisa terbit dan disahkan pada 15 April 2016 melalui UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Stabilitas Sistem Keuangan (UU PPKSK). Sebelum disahkan, DPR RI telah menyetujui RUU PPKSK yang diajukan pemerintah untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang III Tahun 2015-2016 tanggal 17 Maret 2016.


Tentu saja kelahiran UU ini disambut baik oleh otoritas terkait yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan demikian, lembagalembaga tersebut memiliki acuan dan payung hukum yang lebih kuat dan jelas, walau aturan turunannya belum dilansir. Setidaknya ada delapan poin penting dalam UU PPKSK. Pertama, pembuatan KKSK ditujukan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, BI, OJK, dan LPS. Kedua, adanya UU PPKSK akan memperkuat fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan, khususnya bank berdampak sistemik atau Domestic Systemically Important Bank (DSIB). Menurut UU PPKSK, yang disebut bank sistemik adalah (i) bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, (ii) luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta (iii) keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Ketiga, adanya penguatan prinsip bail in dalam menyelesaikan masalah bank berdampak sistemik. Keempat, penyediaan pinjaman likuiditas jangka pendek didukung agunan berkualitas tinggi bagi bank yang butuh likuiditas. Kelima, OJK dan LPS bisa melakukan penanganan sedini mungkin jika ada bank

08/12/2016 17:12:25

EKSPOSE


terkait membuat pedoman teknis atau petunjuk pelaksanaan dibicarakan bersama sehingga semuanya mempunyai pemahaman dan pengertian yang sama sesuai dengan amanat UU. Serta, melakukan sinkronisasi selama menunggu masa efektif berlakunya UU PPKSK dan peraturan turunannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya membangun kesamaan persepsi dan interpretasi. Dengan demikian, langkah yang diterapkan seiring dan sejalan untuk menjaga SSK, dan lebih jauh membangun Indonesia yang lebih maju. z

z

EDISI 58

UU PPKSK menjadi konsep dan mekanisme baru dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan di Tanah Air. Hal tersebut menyangkut penanganan bank sistemik yang gagal. Merujuk UU baru ini, mekanisme bail in menjadi pilihan dalam menangani bank sistemik yang gagal. Sejatinya, penggunaan konsep bail in ini sejalan dengan rekomendasi Financial Stability Board (FSB), dan menjadi praktik yang lazim diterapkan (common practices) di negara-negara G-20, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Tentu saja, mekanisme bail in ini berbeda dengan konsep bail out yang pada era krisis 1998. Dalam konsep bail out berarti mekanisme penyelamatan bank gagal lebih banyak menggunakan sumber daya dari luar bank, yang notabene lebih banyak bersumber dari anggaran negara. Sementara itu, dalam konsep bail in berarti mengatasi permasalahan solvabilitas bank gagal akan dilakukan dengan melibatkan sumber daya bank itu sendiri, tanpa melibatkan anggaran negara. Sumber daya bank yang dimaksud adalah penambahan modal oleh pemegang saham pengendali, konversi utang tertentu menjadi modal, hasil pengelolaan aset dan kewajiban bank, maupun kontribusi industri berupa iuran ke LPS. z

TAHUN 6

z

2016

Konsep Bail in


berdampak sistemik yang mengalami masalah solvabilitas. Di sini, penanganan permasalahan solvabilitas bank oleh LPS semakin jelas dan diperkuat. LPS dimungkinkan menerapkan konsep Bridge Bank (BB) dan Purchase and Assumption (P&A) untuk menangani permasalahan solvabilitas, sehingga penggunaan dana LPS dapat diminimalkan. Ketujuh, pemberian kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan kondisi krisis yang disarankan oleh KSSK dan pembentukan badan restrukturisasi bank. Terakhir, adanya perlindungan hukum yang memadai sepanjang tidak mencederai kewenangan yang diberikan. Pada intinya, ketentuan dan aturan yang termaktub dalam UU PPKSK memiliki esensi bahwa sudah ada sistem dan prosedur yang mengatur apabila terjadi segala sesuatu yang mengganggu stabilitas sistem keuangan. Selain itu, adanya perlindungan hukum yang jelas bagi para pemangku kebijakan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang terkait. Perlindungan yang tertera dalam UU tersebut tentunya bukan berarti para pemangku jabatan menjadi kebal hukum. Namun demikian, lebih pada adanya payung hukum bahwa tindakan yang dilakukan tidak melanggar rambu-rambu yang termasuk kategori penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Dengan demikian, tindakan dan segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan terbuka. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Terutama oleh otoritas terkait yang tergabung dalam KSSK. Pekerjaan lanjutan yang harus dikejar ialah peraturan turunannya, baik berkaitan dengan peraturan internal masingmasing lembaga maupun berupa peraturan presiden (PP), serta yang terkait lainnya sesuai yang diamanatkan dalam UU PPKSK. Kemudian, yang semestinya dilakukan otoritas terkait koordinasi antar-lembaga, agar semuanya bisa berjalan selaras dan sesuai amanat. Walau sudah ada UU PPKSK, namun masih ada permasalahan interpretasi yang bisa tidak sama. Koordinasi menjadi salah satu hal krusial. Pasalnya, penanganan krisis umumnya memerlukan kajian yang komprehensif dan proses pengambilan keputusan yang cepat. Jalan yang terbaik, masing-masing lembaga

08/12/2016 17:12:26

ETALASE

AGAR MUDAH DIRESPONS Josua Pardede Ekonom PermataBank

K GERAI INFO z BANK INDONESIA

30

Kebijakan yang dirilis BI terkait dengan pergantian suku bunga acuan menjadi BI 7-Day Repo Rate sudah semestinya dilakukan dan sesuai dengan best practice. Hal ini dilakukan agar suku bunga acuan lebih direspons pasar.

EDISI 58 z

TAHUN 6 z

2016

RISIS global yang terjadi sejak 2008 akibat subprime mortgage di Amerika Serikat (AS) dan berlanjut hingga beberapa tahun kemudian di kawasan Eropa karena utang, yang diawali di Yunani, berdampak pada perubahan perekonomian global. Salah satu penyebabnya ialah kebijakan yang ditempuh bank sentral AS (The Federal Reserve/The Fed) melalui quantitative easing. Menurut Josua Pardede, ekonom PermataBank, stimulus yang ditempuh The Fed dengan mengucurkan uang di pasar negara berkembang yang notabene secara ekonomi masih menjanjikan, termasuk Indonesia, sangat memengaruhi kondisi ekonomi dan pasar keuangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan imbal hasil yang menarik membuat modal asing masuk (capital inflow) secara besar-besaran. Akibatnya, hampir tak mungkin bagi otoritas moneter suatu negara untuk mengendalikan secara pasti perkembangan agregat-agregat moneter di dalam negeri. Sasaran agregat moneter yang diinginkan otoritas moneter sering tidak dapat dicapai karena arus modal internasional yang keluar maupun masuk dalam jumlah yang besar dan waktu yang singkat. Tentu saja, kebijakan The Fed tersebut juga direspons oleh berbagai bank sentral negara lainnya, seperti kawasan Eropa dan Jepang. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas bank sentral di Tanah Air menempuh berbagai kebijakan untuk merespons kondisi tersebut. Misalnya, melalui fleksibilitas dan reformulasi penerapan Inflation Targeting Framework (ITF), kebijakan makroprudensial, dan pendalaman pasar keuangan. Kebijakan moneter juga digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Intinya, bauran kebijakan yang ditempuh BI diupayakan agar kondisi pasar dalam negeri tak mudah bergejolak


dan ekonomi terus tumbuh positif. Namun, pada akhirnya, perubahan struktur perekonomian global dan domestik memengaruhi suku bunga kebijakan (acuan) yang ditempuh. BI Rate yang dilansir sebagai suku bunga acuan tidak mendapatkan respons atau memengaruhi suku bunga pasar. Ditambah lagi, akibat capital inflow, suku bunga pasar uang antarbank (PUAB) turun makin dalam, sedangkan BI Rate yang diarahkan untuk menjaga inflasi tidak bisa turun karena inflasinya masih cukup tinggi. Alhasil, jarak antara suku bunga kebijakan (BI Rate) dengan suku bunga PUAB makin melebar—ini juga membuat suku bunga pasar lebih dekat atau menyerupai gerakan dari deposit facility. Karena itu, dengan dilansirnya kebijakan suku bunga acuan yang baru, yakni BI 7-Day Repo Rate, kebijakan atau operasi moneter yang ditempuh BI diharapkan lebih direspons pasar. Sehingga, dengan suku bunga acuan yang baru, nantinya diharapkan transmisi kebijakan moneter lebih efektif lagi. Hal itu juga diharapkan berdampak pada cost of fund perbankan dengan adanya penurunan batas atas dan batas bawah deposit facility dan lending facility. Ke depan, penyesuaian yang dilakukan pasar atas respons suku bunga kebijakan bank sentral tidak lagi lama—tidak seperti saat ini yang bisa mencapai dua-tiga bulan. Selain itu, nantinya diharapkan suku bunga kebijakan ini bisa mencerminkan liquidity dan supply demand di pasar keuangan. Sejauh ini ada hal yang masih jadi pekerjaan rumah bagi perbankan, yakni menyangkut capping rate deposito, apakah akan mengacu pada tenor 12 bulan yang sebesar 6,5% atau tenor 7-Day yang 5,25%. Semoga langkah dan kebijakan yang ditempuh bisa memberikan hasil yang maksimal bagi perekonomian negeri ini. z

08/12/2016 17:12:26

GERAI INFO DIGITAL SEGERA DOWNLOAD APLIKASINYA GRATIS!

Gerai Info 58-Cover.indd C

08/12/2016 17:04:20

@bank_indonesia

flip.it/7A9uk

bankindonesia BankIndonesiaChannel

VISITOR CENTER Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Pusat 10350 email:

twitter:

flipboard:

flickr:

youtube:

[email protected]

@bank_indonesia

flip.it/7A9uk

bankindonesia

BankIndonesiaChannel

Gerai Info 58-Cover.indd D

08/12/2016 17:04:24

RAMUAN JITU MENGGIRING PASAR

Recommend Documents