Rakor Pelaku Dan Pendamping Kecamatan Program Keluarga Harapan (Pkh) Kabupaten Tasikmalaya Tasikmalaya, 30 Juni 2015
Dalam rangka optimalisasi koordinasi lintas sektor demi keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tasikmalaya TA 2015, telah diselenggrakan Rapat Koordinasi dengan Pendamping PKH Kecamatan, Kasi Kesra, Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan Kepala UPTD Kesehatan se wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 di Aula Wiradadaha Bappeda Kabupaten Tasikmalaya. Acara ini di buka oleh Kabid Sosial Pemerintahan Ir. Joelistyana Widjayanti, MM yang mewakili Kepala Bappeda Kabupaten Tasikmlaya, sekaligus menyampaiakn arahan kepada para peserta Rapat koordinasi dengan uraian sebagai berikut: 1. DASAR HUKUM
:
Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 460/Kep.295-Dinsosnaker/2011 tentang pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Kabupaten Tasikmalaya (yang mengamanatkan bahwa Kepala Bappeda sebagai Ketua Tim Koordinasi PKH dengan memiliki Tugas Memonitor dan memastikan pelaksanaan PKH ditingkat Kabupaten berjalan sesuai dengan ketentuan) 2.
TUJUAN RAKOR
:
Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Keluaraga Harapan (PKH) lintas sektor terutama dalam hal: a. Pelaksanaan koordinasi antara Pendamping PKH Kecamatan dengan UPTD Pendidkan dan Puskesmas, b. Memfasilitasi koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Kabupaten Tasikmalaya antar SKPD Dinas Sosial, UPPKH, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. c. Mensinergikan
Program
Keluaraga Harapan (PKH) dengan Perencanaan
Program dan Kegiatan bidang kesehatan dan bidang pendidikan. 3. REALISASI BANTUAN PKH TAHAP I UNTUK 38 KECAMATAN: a. Realisasi Anggaran Rp. 6.443.757.500 b. Jumlah RTSM sebanyak 20.617 RTSM 4. CAPAIAN
INDIKATOR
KINERJA
BIDANG
KESEHATAN
DAN
PENDIDIKAN NO
Indikator Kinerja
1
Kematian Ibu non pesrta PKH
2
Kematian
Ibu
peserta
PKH
Jumlah
Keterangan
19 Jiwa
Tersebar di 39 Kec
0
Tersebar di 38 Kec
238 Jiwa
Tersebar di 39 Kec
0
Tersebar di 38 Kec Tersebar di 38 Kec
(Tahap I) 3
Kematian Bayi non pesrta PKH
4
Kematian Bayi peserta PKH
5
Anak Putus sekolah non Peserta
Tidak
PKH
terdata
Anak putus sekolah peserta PKH
4 orang
Utk jenjang SMP di
Kecamatan
Jamanis (Data sampai dengan bulan Mei 2015)
Dalam kesempatan ini mengahdirkan la beberapa Narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. I.
KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI PROPINSI JAWA BARAT oleh KEPALA DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA BARAT. Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan social melalui
pemberian uang tunai kepada keluarga miskin, selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya. Program Keluarga Harapan di Jawa Barat tidak terlepas dari siklus penanggulangan kemiskinan, yang mana Program Keluaraga Harapan merupakan salah satu Program Penanggulangan Kemiskinan unggulan yang di danai dari anggaran Pemerintah Pusat. Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan bersyarat yang perencanaan, penganggaran, dan rekruitmen pendamping dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Tujuan dari Program keluarga
harapan adalah membantu keluarga sangant
miskin untuk memastikan generasi berikutnya sehat dan menyelesaikan pendidikannya, sehingga outcome Program Keluarga Harapan ini dapat dilihat pada bidang Kesehatan dengan indicator penurunan jumlah kematian ibu melahirkan dan bayi, serta pada Bidang Pendidikan melalui indicator penurun jumlah siswa putus sekolah pada semua jenjang pendidikan. Untuk mencapai semua itu perlu didukung dengan peningkatan peran para pelaku program Keluaraga Harapan melalui kerangka koordinasi dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan . Sinergitas Program Keluarga Harapan dengan Program Penanggulangan kemiskinan lainya tetap harus terjaga kontinyuitasnya, satu orang peserta Program Keluarga Harapan harus didukung oleh Program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti peserta PKH secara otomatis menerima atau sebagai peserta Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta Kartu Keluarga Sejahtera. Peran Pemerintah Daerah dalam Program penanggulangan kemiskinan dapat diwujudkan melalui Satuan perangkat Kerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengn uraian sebagai berikut: a. Dinas Pendidikan: memastikan guru memantau kehadiran peserta PKH, Memfasilitasi pendamping untuk mendapatkan bukti kehadiran. b. Dinas Kesehatan: Memastikan petugas kesehatan memantau peserta PKH dalam
memeriksakaan
kesehatan,
Memfasilitasi
pendamping
untuk
mendapatkan bukti pemeriksaan. c. Bappeda: Mengkoordinasikan Dinas terkait dalam pelaksanaan PKH, Memastikan
komplemantaritas
dan
sinergitas
bagi
peserta
PKH,
Merealisasikan Dana Sharing bagi pelaksanaan PKH d. Dinas Soaial: Memantai pelaksnaan PKH, Memantau kinerja pendamping PKH
II.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA
oleh
KADIS
SOSNAKER
KABUPATEN
TASIKMALAYA. 1. Historis Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tasikmalaya dimulai sejak Tahun 2007 sampai dengan sekarang dengan uraian sebagai berikut: a. Tahun 2007 yang meliputi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sukaraja, Rajapolah dan Ciawi. b. Tahun 2008 meliputi Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Sukahening, Kecamatan Singaparna dan Kecamatan Sariwangi c. Tahun 2010 meliputi Kecamatan Salopa dan Kecamatan Sukaresik d. Tahun 2011meliputi kecamatan Jamanis, Kadipaten, Padakembang, Cigalontang, Bojonggambir, Pancatengah, Cikalong dan Cipatujah
e. Tahun 2012 meliputi Kecamatan Jatiwaras, Sodonghilir, Tanjungjaya f. Tahun 2013 meliputi Kecamatan Salawu, Sukarame, Cisayong g. Pada Tahun 2014 meliputi
Kecamatan Culamega, Bantarkalong,
Karangnunggal, Cibalong, Parungpanteng, Bojongasih, Manonjaya, Gunungtanjung, Cineam, Cikatomas, Taraju, Puspahiang, Mangunreja dan Pagerageung. 2. Besaran bantuan Program Keluarga Harapan a. Bantuan Tetap
Rp. 500.000,-
b. Anak usia dibawah 6 tahun/Ibu hamil dan menyusui
Rp. 1.000.000,-
c. Anak usia SD/MI
Rp. 450.000,-
d. Anak Usia SMP/MTS
Rp. 750.000,-
e. Anak SMA/Aliyah
Rp. 1.000.000,-
f. Bantuan Maksimum per tahun
Rp. 3.700.000,-
III.
KONTRIBUSI
PROGRAM
KELUARGA
HARAPAN
TEHADAP
PENURUNAN JUMLAH KEMATIAN IBU DAN BAYI oleh KADIS KESEHATAN Dinas Kesehatan menghimbau untuk pendamping PKH agar berperan aktif dalam penurunan AKI AKB di wilayah kecamatan dampinganya masing-masing. Kegiatan Unggulan di Dinas Kesehatan untuk Penurunan AKI AKB tahun 2015-2019; 1. Penundaan usia perkawinan (remaja), 2. Konseling pra nikah (dewasa muda), 3. Jaminan mutu anc terpadu (hamil janin), 4.
jaminan mutu KN lengkap (bayi & buteki),
5. revitalisasi posyandu (balita) dan revitalisasi UKS (anak). Hak dan Kewajiban Peserta PKH dibidang kesehatan adalah : a. Anak 0-6 Th :Bayi Baru Lahir harus mendapat IMD, Pemeriksaan segera saat lahir, Menjaga bayi tetap hangat, Vit. K, HBO, salep Mata, konseling Menyusui. b. Anakusia 0-28 hari (Neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali :pemeriksaan pertama pada usia 6-48 jam, kedua 3-7 hari ketiga 8-28 hari. c. Anak usia 0-6 bln harus diberikan ASI Ekslusif (ASI saja). d. Anak usia 0-11 bulan harus di Imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang beratbadannya secara rutin setiapbulan. e. Anakusia 6-11 bulanharusmendapatkanVit. A minimal sebanyak 2 kali dalamsetahun (Pebruaridanagustus) anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan. f. Anak usia 5-6 Tahun ditimbang berat badannya secara rutin tiap bulannya untuk dipantau tumbuh kembangnya mengikuti program Pendidikan Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) Ibu Hamil dan IbuNifas :
g. SelamaKehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 kali yaitu 1 kali pada usia 0-3bln, sekali padausia 4-6 bln dan dua kali padausia 7-9 bln dan mendapat Suplemen tablet Fe. h. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitaskesehatan. i. Ibu Nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 kali pada Mg. I, IV danke VI setelah melahirkan. Anak dengan Disabilitas : j. Anak penyandang disabilitas dapat memeriksa kesehatannya di dokter Specialist atau Psikologi sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan.
Peserta PKH juga harus memiliki
akses
terhadap pelayanan kesehatan
promotif/preventif seperti : (a) Penimbangan Balita di posyandu, (b) Imunisasi, (c) Pemeriksaan Kehamilan (K1 & K4), (d) Pemeriksaan Nifas (KF1-KF3), (e) Pemeriksaan Bayi Baru Lahir (KN1-KN3) dan (f). Minum Tablet Tambah Darah untuk Ibu Hamil dan Remaja Putri. Program Keluarga Harapan (PKH) seharusnya diintegrasikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta beras miskin (raskin) Bagi masyarakat yang belum mendapatkan KIS. IV. KONTRIBUSI
PROGRAM
KELUARGA
HARAPAN
TEHADAP
PENURUNAN JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH UNTUK SEMUA JENJANG PENDIDIKAN oleh KADIS PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, dengan adanya program Keluarga Harapan dikabupaten Tasikmalaya sangat berdampak baik bagi dunia pendidikan, dengan menurunnya angka putus sekolah pada jenjang SD, SMP di Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun anggaran 2015 ini Program Keluarga Harapan sudah masuk pada jenjang SMA artinya rogram tersebut merupakan program unggulan baik itu tingkat Nasional ataupun Daerah itu sendiri KIP merupakan program yang dulu disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM). Pada program KKS yang diperuntukan siswa berusia 7 - 18 tahun harus mendapatkan KIP. Dengan adanya kebijakan tersebut sudah seharusnya Kabupaten Tasikmalaya tidak ada lagi anak yang tidak sekolah pada anak usia sekolah. Peran pendamping Program Keluarga Harapan terhadap pembangunan bidang pendidikan: 1. Pendamping PKH harus bisa lebih meningkatkan pola pikir masyarakat di daerah binaannya masing-masing. 2. Disetiap pertemuan kelompok diharapkan pendamping lebih menekankan kepada peserta PKH agar bantuan tersebut tidak dibelanjakan untuk hal-hal diluar kewajiban peserta PKH
3. Komitmen dari tingkat bawah dibidang pendidikan dan Kesehatan yang memberi dukungan keberhasilan program PKH masih kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi program kepada para pelaku dilapangan seperti kepala sekolah ,guru-guru dan tenaga medis yang ada di wilayahnya
TKPK Kabupaten Tasikmalaya –SUBID SOSBUD
