KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dr. Anshayari Arsyad, M.Kes Palu, 11 September 2015 1
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1
MENGAPA PERLU MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN (JKN) ? Pelayanan Jasa tdk selalu berlaku hukum pasar Uncertain / Ketidak pastian tdk pernah terjangkau membayar Eksternalitas tidak adil membayar
Informasi asimetri terpaksa membayar Biaya kesehatan mahal tidak dapat ditanggung
sendiri oleh individu atau keluarga. Dominasi profesional biaya tdk dapat diduga 2
2
SOLUSI : Bergotong-royong agar dapat membiayai pelayanan kesehatan bersama, sehingga ada kepastian biaya. Agar terjadi subsidi antara yang sehat dengan yg sakit, antara yg muda dg yg tua, antar individu, dan antar daerah
BPJS Kesehatan
Regulator
Kendali Biaya & kualitas Yankes
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Pemerintah Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan
Memberi Pelayanan
Peserta Jaminan Kes
Mencari Pelayanan
Sistem Rujukan
Fasilitas Kesehatan 4
PELAYANAN KESEHATAN:HAK RAKYAT-‐KEWAJIBAN NEGARA UUD 1945 Psl 28H(1): Setiap Penduduk Berhak Atas Pelayanan Kesehatan UU No 40/2004 (SJSN)
Yang mampu mengiur Yang tidak mampu dibayarkan Pemerintah
1. UUD 1945: Pasal 34 :
2.
(1) Fakir miskin & anak terlantar dipelihara negara
(2) Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial utk seluruh rakyat
Pelayanan Kesehatan:
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan faskes dan fasum yg layak
1.
Pemerintah & Pemda menyediakan Faskes
2.
5
Peran serta Swasta
KEPESERTAAN DAN PEMBIAYAAN DALAM JKN IURAN
WAJIB
PESERTA
6
Penerima Bantuan Iuran (PBI)
PEMERINTAH
Pekerja Penerima Upah (PPU)
Pemberi Kerja dan Pekerja Prosentase Gaji
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
Kelompok / Keluarga / Individu (Nilai Nominal)
CAKUAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DI 13 KAB/KOTA • Per Agustus 2015 total Peserta JKN di 13 Kab/kota sebanyak 1.579.438 jiwa atau 54,90% dari total jumlah penduduk di Sulawesi Tengah 2.876.827 jiwa • Peserta PBI Pusat 1.130.458 jiwa dan PBI Daerah 28.374 jiwa
• Peserta N. PBI 420.606 jiwa • Jamkesda yg belum terintegrasi sejumlah 359.973 jiwa • Yang belum memiliki jaminan 901.416 jiwa • Terdapat 3 Kabupaten yang telah mengintegrasikan Jamkesdanya dalam JKN (Kota Palu, Kab Banggai laut, Kab. Banggai Kepulauan) 7
Sumber : Dinkes Propinsi & BPJS Kesehata Cab. Palu Agustus 2015
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUKSESKAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
I. PERAN PEMDA: PENCAPAIAN KEPESERTAAN SEMESTA
PESERTA
Penerima Bantuan Iuran (PBI)
PEMERINTAH (APBN)
JAMKESDA
PEMERINTAH (APBD)
Pekerja Penerima Upah (PPU)
• PNS Pemda • Pekerja Formal BUMD • Pekerja Formal Swasta
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
TIM SOSIALISASI PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK
Kelompok / Keluarga / Individu (Nilai Nominal)
BEBERAPA PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI PROGRAM JAMKESDA YANG TELAH DIINTEGRASIKAN KE JKN KOTA PALU
Tujuan Program
10
KAB. BANGKEP
KAB. BALUT
• Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan • Memberikan kontribusi bersama dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Kepesertaan
• Me ja i asyarakat iski da tdk a pu diluar PBI Pusat Kota Palu : 24.185 jiwa Kab. Banggai Kepulauan : 2.314 jiwa thn 2015, (sasaran 9.000 jiwa secara brtahap akan diintegrasikan) Kab. Banggai Laut : 1.873 jiwa
Pembiayaan
• Sumber dana : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Bangkep Anggaran Pendapatan Kab. Balut :
II. PERAN PEMDA: KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN TERUTAMA DOKTER UMUM DI PUSKESMAS & SPESIALIS Menurut standar WHO, idealnya 1 dokter memiliki cakupan peserta sebanyak 2.500 orang. 4 (empat) Puskesmas yang sudah memiliki rasio dokter 1:2.500 Peran PEMDA untuk aktif meningkatkan jumlah dokter di Puskesmas dan spesialis di RS : a)
Penempatan Dokter (dr & drg) PTT ke Kab/Kota sesuai usulan Dinkes Kab/Kota.
b)
Penugasan khusus : •
Jangka Pendek melalui Penugasan Resident Senior (Dokter Spesialis) dan Tenaga Kesehatan lainnya (Tenaga Gizi dan Analisis Kesehatan).
•
Jangka Panjang melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS).
Kebijakan yang terkait dengan pemenuhan tenaga kesehatan adalah : •
Adanya Pergub Sulteng No.48 tahun 2015 terkait Tenaga Kesehatan (Nakes) : a)
Perencanaan Nakes
b)
Redistribusi Nakes
c)
Penugasan khusus Nakes Sumber : Bid.PSDMK Dinkesprov Sulteng, 2015. 10
III. PERAN PEMDA : PEMENUHAN FASILITAS KESEHATAN DALAM JKN No
Kab / Kota
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)
Teregistrasi
Belum Teregistrasi
Teregistrasi
Belum Teregistrasi
1
KOTA PALU
12
-
7
-
2
DONGGALA
15
-
1
-
3
SIGI
19
-
1
-
4
PARIGI MOUTONG
21
-
2
-
5
POSO
21
-
2
-
6
TOJO UNA-UNA
13
-
2
-
7
BANGGAI
24
-
1
-
8
BANGGAI KEPULAUAN
10
-
1
-
9
BANGGAI LAUT
5
-
1
-
10
MOROWALI
9
-
1
-
11
MOROWALI UTARA
10
-
1
-
12
BUOL
11
-
1
-
13
TOLITOLI
14
-
1
-
JUMLAH
187
-
22
-
Sumber data : SeksiYankes Bidang BUK – Dinkesprov Sulteng, 2015
10
III. PERAN PEMDA : PEMENUHAN FASILITAS KESEHATAN DALAM JKN KETERSEDIAAN FASKES Seluruh puskesmas teregistrasi (187 Pkm) Seluruh puskesmas telah melayani pasien JKN, namun dari aspek SDM serta ketersediaan alat dan
sarana prasarana kesehatan, belum lengkap. Rumah Sakit yang telah memiliki klasifikasi = 19 RS, sedangkan yang belum memiliki klasifikasi
= 5 RS, yakni RS Wakai Tojo Una Una, RS Siti Masyita Palu, RS Torabelo Sigi, RS Trikora Banggai Kepulauan dan RS Sis Aljufrie Palu. PEMENUHAN SARANA, PRASARA NA SESUAI STANDAR BAIK DI FKTP MAUPUN
FKTL MELALUI ALOKASI ANGGARAN - APBN (TP dan DAK) - APBD (provinsi, kab/kota) Sumber data : Seksi Yankes Bidang BUK-Dinkesprov Sulteng, 2015.
IV. PERAN PEMDA: MENINGKATKAN MUTU LAYANAN DAN AKSES LAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT Melakukan sosialisasi diberbagai level tingkatan terkait dengan regulasi/aturan dalam pelaksanaan program JKN kepada peserta agar peserta JKN terutama peserta PBI dan Jamkesda mengetahui hak dan kewajiban sebagai peserta. Melakukan advokasi, bimtek dan monev pelaksanaan program JKN di PPK dasar dan Rujukan Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait pelaksanaan JKN Melakukan kegiatan kendali mutu dan kendali biaya
14
V. PERAN PEMDA: MEMASTIKAN KECUKUPAN ANGGARAN UNTUK PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN • Dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional pelayanan kesehatan. Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. • Jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sekurang-‐kura g ya 60% dari total penerimaan dana kapitasi JKN,meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non-‐kesehata • Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. 15
VI. PERAN PEMDA: MEMASTIKAN KECUKUPAN ANGGARAN UNTUK PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
• JKN adalah upaya kesehatan perorangan yang mencakup
preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif • Peran Pemda untuk tetap memperhatikan dan mendanai upaya kesehatan yang berbasis masyarakat (UKM), yang memotivasi masyarakat untuk hidup lebih sehat melalui program a) Program Gizi b) Program P2PL c) Program Kesling d) Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat e) Program Obat & Perbekalan Kresehatan f) Program Penyediaa SDM & Capaciti Building 16
Sumber Data : UPT Promkes – Dinkesprov Sulteng, 2015.
TERIMAKASIH
