ANALISIS PERAN PENDAMPING DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA SUKU DINAS SOSIAL JAKARTA UTARA

ANALISIS PERAN PENDAMPING DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA SUKU DINAS SOSIAL JAKARTA UTARA SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial Islam

Oleh Ahmad Rokhoul Alamin 106054002030

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H / 2010 M

PERAN PENDAMPING DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA SUKU DINAS SOSIAL JAKARTA UTARA

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I) Pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Oleh: Ahmad Rokhoul Alamin 106054002030

Di bawah bimbingan

Dr. Suparto,M.Ed.,MA NIP. 150288052

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYAHTULLAH JAKARTA 2010 M / 1431 H 

ABSTRAK

Ahmad Rokhoul Alamin ANALISIS PERAN PENDAMPING DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA SUKU DINAS SOSIAL JAKARTA UTARA Kemiskinan dan kebodohan menjadikan Indonesia negara yang sedang mencari berbagai solusi bagi gerbang pencerahan. Karena kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan, dan juga papan tak lepas dari kewajiban negara untuk memenuhinya. Untuk hal ini, negara harus bersedia membuka berbagai peluang (kerja, program pengetasan kemiskinan, dll). Jika tidak terpenuhi, maka Indonesia menyimpan berbagai potensi penyakit sosial (patologi sosial) yang akan berdampak pada negara anarksis (colapse). Dengan demikian, kehadiran pihak ketiga menjadi sangat penting untuk menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan komunikasi yang berimbang dalam kaitannya terhadap pengembangan negara bangsa dan masyarakat. Penting artinya pemerintah menyiapkan pendamping bagi masyarakat (miskin) yang berperan dalam membangun kemakmuran masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui peran pendamping dalam program pengembangan dan pengentasan kemiskinan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Mendapatkan satu pola pemberdayaan masyarakat yang tepat melalui pendampingan. Tujuan lain adalah untuk mengetahui harapan pendamping dan masyarakat pada pemerintah dalam program perlindungan sosial. Selain itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan atau sikap masyarakat dalam menerima indikator kerja pendamping PKH. Metodologi penelitian karya ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif menurut Taylor yang dikutip oleh Lexsi J. Moleong, adalah “prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang dan prilaku yang dapat diamati.” 1 Hasil penelitian yang penulis temukan terkait dengan Peran pendamping masyarakat melalui program PKH adalah peran seseorang yang menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, pemungkin, sekaligus sebagai perwakilan bagi masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat sebagai anggota/peserta PKH berdaya dalam membangun hidup mereka (problem) secara mandiri. Selain menjadi “agen perubahan” yang mengorganisasi kelompok masyarakat, pendamping harus pula melaksanakan tugas teknis, seperti; melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok (masyarakat), menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana. Dengan demikian, Analisis Peran Pendamping (Masyarakat) Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengupayakan agar masyarakat memiliki keberdayaan diri dalam mambangun, mengembangkan, dan membina kehidupannya secara responsif (tanggung jawab) terhadap problem sosial apa pun yang tengah mereka hadapi. 1

Lexsi.J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya 2001) Cet. Ke-15 h.3 

KATA PENGANTAR Alhamdulillahirobbil’aalamiin, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara” Kelancaran pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr.Arief Subhan, MA 2. Bapak Dr Suparto,M.ED.,MA dosen Pembimbing

yang selalu bersedia

meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan kepada penulis. 3. Ibu Wati Nilam Sari, M.Si serta Bpk Hudri,MA

selaku Ketua Jurusan

Pengembangan masyarakat Islam dan Sekretaris Jurusan, yang senantiasa mendoa’kan dan selalu memotivasi penulis. 4. Dan kepada seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta Staf Administrasi yang telah membantu dan memberikan masukan kepada penulis. 5. Rasa terima kasih yang sangat besar penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta ayahanda H. Muhamad Toha dan ibunda Hj.Cicih beserta kakanda Abdul Kholil dan ketiga adik tersayang saya Badru tamam, Fitriyatullailah, dan Mar’atusholihah. Terima kasih atas do’a yang tulus dan motivasinya yang

 

i

tak pernah berhenti mengalir yang penulis dapatkan setiap harinya. Semoga berkah dan karunia Allah senantiasa melimpahi kita, Amien. 6. Kakanda Apen Makese, kawan-kawan La-Hila dan Fera yang senantiasa memberikan bantuan secara moril maupun materil. 7. Kepada Mas Krisno Sutanto selaku pendamping Kelurahan Koja, Bang Abdurrahman, Bapak Agus dan Staff UPPKH yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Terimakasih atas dukungan semangatnya dan berterima kasih sudah banyak meluangkan banyak waktu untuk memberikan penjelasan mengenai judul skripsi ini. 8. Ibu-ibu peserta PKH yang senantiasa diberiakan ketabahan dan kesabaran dalam menjalankan kehidupan, penulis sangat berterimakasih atas waktu ibuibu berikan, yang sudah mengambil waktu masak dan waktu tidurnya. Semoga ibu-ibu sekalian selalu dalam lindungan Allah SWT amien... 9. Sahabat-sahabatku Ari Kurniawan, Hidmatullah, Siti Rohmah, Nurul Hikmah, Ida, Fy, Ika, Roy, M. Kahfi dan kawan-kawan PMI angkatan 2005, 20062007 dan angkatan selanjutnya, yang tidak dapat disebutkan satu persatunya yang selalu mewarnai hari-hari sepanjang perkuliahan berlagsung, terimakasih yah semuanya. 10. Terima kasih kepada pegawai Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pegawai Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan perpustakaan Kakanda Apen makese.

 

ii

11. Last but not least, terima kasih untuk diriku yang berhasil mengalahkan bagian diriku yang lain, melawan kemalasan serta teman-temannya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana layaknya, baik dari segi bahasa maupun materi yang tertuang di dalamnya. Besar harapan penulis skripsi ini dapat berguna untuk menambah wawasan baru dan membuka cakrawala yang lebih luas bagi pembaca sekalian. Amien...

Jakarta, 28 September 2010 M

Penulis

 

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah............................................................. 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah......................................... 10 1. Perumusan Masalah ............................................................ 10 2. Pembatasan Masalah ............................................................ 10 C. Tujuan dan Manfaat/Kegunaan Penelitian ................................. 11 D. Tinjauan Pustaka ........................................................................ 12 E. Metodologi Penelitian ................................................................ 16 1. Bentuk dan Jenis Penelitian ................................................. 17 2. Jenis dan Sumber Data ......................................................... 17 3. Teknik Pemilihan Subjek dan Objek Penelitian ................. 17 4. Teknik Pengumpulan Data ................................................... 18 5. Lokasi Penelitian .................................................................. 20 6. Teknik Analisa Data............................................................. 21 7. Teknik Keabsahan Data ....................................................... 22 8. Penulisan Laporan ................................................................ 23 F. Sistematika Penulisan ................................................................ 23

 

iv

BAB II

LANDASAN TEORI A. Peran........................................................................................... 25 1. Pengertian Peran .................................................................. 25 2. Tinjauan Sosiologis tentang Peranan ................................... 26 B. Pengertian Pekerja Sosial (Pendamping) .................................. 31 C. Pekerja Sosial dalam Pendampingan ......................................... 36 D. Sekilas Tentang Prorgram Keluarga Harapan (PKH) ................ 43 E. Tujuan PKH .............................................................................. 47 F. Komponen PKH ......................................................................... 49 G. Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) .. 51

BAB III

GAMBARAN UMUM A. Profil........................................................................................... 54 B. Tujuan PKH ............................................................................... 58 C. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) ............................... 58 D. Kerangka Kelembagaan Tingkat Pusat dan Fungsinya .............. 61 E. Unit Pelaksana Program Keluargga Harapan (UUPKH) Pada Tingkat Kabupaten Kota Jakarta Utara ...................................... 68

BAB IV

ANALISIS

TENTANG

PERAN

PENDAMPING

DALAM

PROGRAM KELUARGA HARAPAN A. Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Di Kecamatan Koja, Kelurahan Koja ......................................................................... 71

 

v

1. Tahapan persiapan pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH)..................................................................... 71 2. Tugas Rutin ...........................................................................  72  B. Harapan Pendamping dan Harapan Peserta (RTSM) dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ....................... 79 C. Kesesuaian antara Harapan Pendamping dan Harapan Peserta (RTSM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Koja, Kelurahan Koja Jakarta Utara ....................... 84 D. Kendala atau Hambatan Pendamping dalam Program PKH ...... 89 E. Solusi Dari Kendala Pendamping Program PKH ...................... 91 BAB V

KESIMPULAN dan SARAN A. Kesimpulan ................................................................................ 95 B. Saran-Saran ................................................................................ 97

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 98 LAMPIRAN

 

vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang di antara negara-negara Asia lain pada umumnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang telah lebih dulu menggapai kemajuan (modern), maka negara-negara Asia adalah negara yang bagian lain yang identik dengan kemiskinan. Berbagai krisis yang melanda negara Asia Tenggara sejak tahun 1990-an hingga tahun 2000-an kawasan negara Asia Tenggara (Malaysia, Indonesia, Singgapura, Vietnam, Thailand) mengalami krisis yang multidimensional. Sebagai negara besar, Indonesia tidak terlepas dengan berbagai krisis yang melanda di hampir seluruh Asia, Khususnya Asia Tenggara. Menjadi sulit bagi Indonesia untuk bergerak ke peradaban yang lebih maju (modern), dalam arti mampu mensejahterakan negara-bangsa dan rakyatnya, kalau tidak dikatakan terperosok tak sanggup bersaing dan bersanding dengan negara-negara setingkat Asia (Jepang, Iran, India), atau salah satu dari mereka. Krisis multidimensi menjadikan Indonesia berpotensi menetaskan bencana (patologi sosial), dinamika dan problem sosial (gesekan antar etnis), kemiskinan, kebodohan (pendidikan), kejahatan, kelaparan, dan tidak sehatnya dinamika kepemimpinan Indonesia (politik) Dengan berbagai problem dan konflik sosial tersebut, Indonesia seakan sulit melepaskan diri dari lobang hitam tiada celah tanpa solusi untuk perbaikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Wajah Indonesia rusak, sebagian daerah

1

2

 

ingin memisahkan diri mencari bentuk muka yang baru, koordinasi pusat dan daerah stagnan, kabupaten bermunculan untuk menjadi provinsi tersendiri. Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, seakan hanya ada dalam mimpi dan ilusi, negara kesejahteraan hanya wacana utopis yang enak didiskusikan. Kepemimpinan Indonesia menjadi pertanyaan mendasar bagi rakyat yang apatis dan semakin anarkis. Ekonomi negara menjadi lika-liku tak berwujud pada hal-hal yang kongkrit dan spesifik, hingga akhirnya, sosial dan agama akan menjadi arena pembenaran dalam melakukan kerusakan oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan kebodohan menjadikan Indonesia satu negara yang hendak mencari berbagai solusi yang pasti bagi gerbang pencerahan bangsa dan negara. Menjadi negara nomor satu dalam soal korupsi dan kemiskinan, bukanlah sebuah kebanggaan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan, dan juga papan menjadi keharusan negara dan pemerintah untuk memenuhinya. Untuk hal ini, negara harus bersedia membuka berbagai peluang (lapangan kerja, program pengetasan kemiskinan, buta aksara) untuk menyediakan kebutuhan rakyat Indonesia dalam satu lapangan yang dapat terjangkau (rakyat Indonesia memenuhi kriteria pasar kerja) oleh masyarakat Indonesia. Kalau tidak, maka, negara Indonesia akan menyimpan berbagai potensi penyakit sosial (patologi sosial), jika demikian, Indonesia akan memiliki kemungkinan-kemungkinan menjadi negara anarksis, atau colapse. Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya karena permasalahan ekonomi belaka, tetapi kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan, dan perlu dicarikan perspektif yang baru atau yang berbeda untuk melihat, menafsirkan, dan memaknai

3

 

kemiskinan Indonesia. Kemiskinan yang multidimensional ini mencakup kemiskinan dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dalam dimensi sosial, politik, dan budaya, kemiskinan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, sejarah, kemiskinan dalam dimensi sosio-politik (wacana), kemiskinan yang berdimensi pendidikan, agama, budi pekerti, serta kemiskinan dalam dimensi perdamaian dunia (hubungan bilateral atau diplomasi). 1 Isbandi Rukminto Adi dalam bukunya yang berjudul “Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas...” mengatakan bahwa dalam proses pembangunan yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu yang pertama dimensi makro yang menggambarkan bagaimana institusi negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya mempengaruhi proses perubahan suatu masyarakat, sedangkan dimensi yang kedua adalah dimensi mikro yaitu individu dan kelompok masyarakat mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri. 2 Sedangkan menurut Syaiful Arif, kemiskinan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural 3 . Kemiskinan kultural dipahami sebagai akibat dari adanya karakter budaya masyarakat dan etos kerja yang lemah, sedangkan kemiskinan struktural bisa terjadi karena adanya

                                                             1

Kemisikinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan lainnya, contohnya, seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kematian dini. Problema buta hurup, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia (human trafficking) tidak bisa dipisahkan dari masalah kemiskinan. Juga misalnya, Seseorang dikatakan miskin, misalnya, kalau memiliki pendapatan rendah, rumah tidak layak huni, atau buta hurup.  2 Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2003), Cet 1, h.1  3 Misalnya, pada konsep mengenai kemiskinan kebudayaan dan kemiskinan struktural. Yang pertama melihat budaya kemiskinan seperti malas, apatis, kurang berjiwa wiraswasta sebagai penyebab seseorang miskin. Yang kedua menilai bahwa struktur sosial yang tidak adil, korup, merasa rendah diri yang sudah mengakar sebagai penyebab kemiskinan. 

4

 

struktur dan kebijakan pemerintah yang timpang, sebagai akibat dari terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. 4 Dari dua pendapat di atas, antara Adi Isbandi Rukminto dan Syaiful Arif dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam membangun masyarakat Indonesia agar mampu menggapai kesejahteraan dan pemberdayaan adalah dengan melibatkan semua unsur yang ada dalam sebuah negara, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah turut serta mempengaruhi perubahan sosial masyarakat dengan landasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (struktural-mikro). Sedangkan disisi lain, masyarakat sebagai individu atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi perubahan itu sendiri memerlukan keterbukaan budaya maupun peningkatan etos kerja yang selaras dan terarah (mikro-kultural). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Indoensia sebesar 37,7 juta atau 16,58% dari total penduduk Indonesia yang tersebar diberbagai provinsi yang ada di Indonesia. Diharapkan angka kemiskinan pada akhir 2009 dapat diturunkan menjadi 18,8 juta atau 8,2% dari total penduduk. Dari data tersebut. Indonesia telah menelurkan berbagai program untuk memberantas kemiskinan yang telah berurat-berakar di Indonesia. Di anatarnya, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pengentasan Kemiskinan (Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dll) telah menjadi momok yang seakan tidak tepat sasaran bagi rakyat. Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jakarta, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di DKI Jakarta pada bulan Maret 2009 sebesar 323,17 ribu (3,62 persen). Dibandingkan                                                              4

h. 289 

Syaiful Arif, Menolak Pembangunanisme, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), Cet. 1,

5

 

dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2008 yang berjumlah 379.6 ribu (4,29 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 56,45 ribu. Hal ini disebabkan antara lain oleh; (a) Pada bulan Januari – Maret 2009 terjadi deflasi sebesar 0,13 persen; (b) UMP di DKI Jakarta terjadi peningkatan dari 972.645 rupiah pada tahun 2008 menjadi 1.069.865 rupiah pada 2009; dan (c) Tingkat ketepatan pembagian raskin kepada rumah tangga sasaran meningkat. 5 Garis Kemisknan (GK) tahun 2009 sebesar Rp. 316.936,- per kapita per bulan lebih tinggi dibanding GK tahun 2008 yang sebesar Rp. 290.268,- per kapita per bulan. Komposisi Garis Kemiskinan menunjukkan bahwa Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 204.248 (64,44 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp. 112.688 (35,56 persen). 6 Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 akan melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH dikenal di negara lain dengan istilah Conditional Cash Transfers 7 (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka

                                                             5

Komodisi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, telur dan mie instan. Komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan dan angkutan. (Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 26/07/31/TH XI , 1 Juli 2009, http://jakarta.bps.go.id/BRS/Sosial/Miskin09.pdf. diakses pada tanggal 6 agustus 2010).  6 Keadaan tahun 2009 dibanding dengan keadaan tahun 2008; a) Angka kemiskinan (P0) turun 0,67 poin dari 4,29 persen menjadi 3,62 persen; b) Rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P1) menurun dari 0,72 menjadi 0,57; c) Ketimpangan pengeluaran penduduk miskin (P2) semakin menyempit yaitu dari 0,19 menjadi 0,14. (Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 26/07/31/TH XI , 1 Juli 2009, http://jakarta.bps.go.id/BRS/Sosial/Miskin09.pdf. diakses pada tanggal 6 agustus 2010).  7 Pembayaran tunai yang bersifat kondisional (sesuai keadaan masyarakat) 

6

 

membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. 8 PKH lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan 9 ) sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia diharapakan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan PKH secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium 10 . Program PKH sebagai program uji coba di tahun 2007 mempunyai sasaran mencakup 500.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang tersebar di 7 provinsi (DKI Jakarta (Jakarta Utara): Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat). Di dalam program PKH, ada kewajiban (conditionalities) yang harus dilaksanakan oleh rumah tangga sangat miskin peserta PKH terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Kewajiban berkaitan dengan upaya peningkatan status kesehatan Ibu hamil dan anak, serta tingkat pendidikan anak dari keluarga rumah tangga sangat miskin. Kewajiban yang harus dilaksanakan adalah: 1. Bagi ibu rumah tangga sangat miskin yang dalam keadaan hamil pada waktu pendaftaran, diwajibkan untuk datang ke puskesmas dan mengikuti pelayanan

                                                             8

Tim Penyusun, Pedoman Umum PKH Lintas Kementrian dan Lembaga, Pedoman Umum PKH 2008, (Jakarta, Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI, 2008), h. 17.  9 Keberdayaan yang dimaksud di sini adalah, kekuatan masyarakat yang ditumbuhkan melalui kesadaran bahwa mereka memiliki pondasi dasar yang juga dapat mengubah hidup mereka agar menjadi layak. Kesadaran masyarakat yang mampu membangun hidup mereka secara mandiri tanpa meminta dan mengharapkan bantuan dari luar (orang lain).  10 Lih. Halaman dan footnote pada bab II (h. 41-42) 

7

 

pemeriksaan kesehatan ibu hamil sesuai dengan protokol Departemen Kesehatan; 2. Bagi rumah tangga sangat miskin yang mempunyai anak usia 0-6 tahun, wajib membawa anaknya ke puskesmas untuk mengikuti pelayanan kesehatan anak sesuai protokol Departemen Kesehatan; 3. Bagi mereka yang mempunyai anak usia sekolah 7-15 tahun, wajib mengikuti pendidikan dengan jumlah kehadiran minimal 85% serta memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan protokol Departemen Pendidikan Nasional. Program PKH, merupakan program yang berkesinambungan dengan pendapat Adi Isbandi dan Syaiful Arif, dalam tingkat makro/struktural pemerintah membangun

masyarakat

melalui

program

lintas

sektor,

yang

dalam

pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur Departemen Pemerintah (Menko Kesra, Bappenas, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen Komunikasi dan Informatika) serta partisipasi masyarakat. Pelaksanaan PKH juga didukung oleh BPS dalam penyediaan data penerima dan PT Pos Indonesia untuk sistem manajemen informasi pembayaran. 11 Namun demikian, menjadi sangat ironis bagi pemerintah apabila berbagai program yang diimplementasikan ke dalam masyarakat berubah fungsi menjadi sarana yang menjadikan masyarakat tambah terjebak ke jurang kemiskinan dan penyakit sosial. Padahal, Peran dan fungsi Program Keluarga Harapan menjadi sebuah jembatan bagi masyarakat yang mendapatkan dana anggaran (yang dikenai                                                              11

Pedoman Umum PKH, program keluarga harapan, (Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Soail, Departemen Sosial RI, 2008), h. 4 

8

 

program) sebagai sebuah gerbang besar yang terbuka bagi mereka untuk peningkatan taraf hidup yang layak. PKH merupakan Dana Anggaran Pemerintah 12 yang menjadi penopang, sarana, dan harapan bagi mereka untuk bertahan serta mengendalikan hidup. Namun, di sisinya yang lain, program pemerintah menjadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri dan lebih-lebih pemerintah, karena berpeluang melemahkan semangat hidup masyarakat (bergantung) serta dapat diselewengkan ke hal-hal yang negatif. Misalnya, perjudian, gadai kartu, utang-piutang, dan lain sebagainya. Dana Anggaran PKH disalah gunakan bukan menjadi harapan (tujuan) Program Keluarga Harapan. Dana bantuan PKH menjadi hak sepenuhnya bagi sasaran untuk merubah berbagai permasalahan hidup yang dialaminya, setelah beralih ke tangan, jika (modal) untuk bermain judi atau digadaikan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang tidak berfungsi, iuran sekolah anak terbengkalai, biaya makan sehari-hari dari hasil utang-piutang, menjadi sangat tidak potensial dan efektif. Jika demikian, Program Keluarga Harapan tidak cukup efektif apabila dijadikan sebagai sebuah solusi bagi masyarakat miskin perkotaan karena soal pemerataan Dana Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah (semisal PKH, Kartu GAKIN, RASKIN), tidak merata di semua lini dan lingkup masyarakat miskin. Dari berbagai hal tersebut, menarik untuk diselami, dan akan muncul berbagai pertanyaan, ada apa? Mengapa? Dan seterusnya. Berbagai problematika sosial ini akan berujung pada pertanyaan yang mendasar, bagaimana peran                                                              12

Anggaran PKH yang dikeluarkan oleh pemerintah berasal dari APBN yakni Rp1 triliun untuk setiap tahun, yang diperuntukkan bagi 500ribu ibu dari keluarga miskin, sedangkan sekitar 11,6 juta ibu keluarga miksin yang belum mendapat PKH, akan diupayakan pada tahun berikutnya. Pemberian bantuan PKH akan berlangsung selama enam tahun (2007-2012) agar si ibu dari RTSM mampu membiayai pemunuhan gizi balita atau menyekolahkan anak hingga lulus SD. 

9

 

pendamping dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin?. Jika dikerucutkan menjadi sebuah permasalahan sosial, maka kemiskinan 13 Indonesia akan bergantung pada peran dan fungsi pendamping dari berbagai program pemerintah yang diberikan pada masyarakat. Jika hal demikian tidak berfungsi, dan peran serta masyarakat tidak diindahkan, maka Indonesia akan sulit mendefinisikan standar kehidupan yang normal (layak) bagi keseharian masyarakat. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan nyawa dan harta masyarakat melalui program-programn kesejahteraannnya, namun banyak hal pula yang diabaikan oleh pemerintah jika masyarakat tak sepenuhnya mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Secara pelan atau pun tergesa-gesa program pemerintah membantu masyarakat tidak mampu (miskin) untuk dapat bertahan hidup, tetapi cepat atau lambat pula, masyarakat akan menemui kebuntuan hidup, yang berujung pada kematian apabila tidak dicarikan solusi kesejahteraan yang tepat dan berkelanjutan bagi mereka, sehingga masyarakat mampu memberdayakan diri mereka sendiri. Untuk itu, menjadi kewajiban bersama bagi setiap komponen pemerintah dan masyarakat dalam bernegara untuk bersama-sama menyelami kemiskinan, sehingga peran dan fungsi masing-masing (hak dan kewenangan) sebagai satu gerbang untuk keluar dari kebodohan dan kemiskinan. Dari berbagai permasalahan di atas, penulis ingin menuangkan problematika kehidupan sosial dalam bernegara dan berbangsa ke dalam satu

                                                             13

Selain masalah kemiskinan adalah juga terkait dengan permasalahan sumber daya alam dan manusia, kemiskinan struktural, budaya, kreatifitas, disfungsi dan lain sebagainnya. Peran pendamping menjadi penting adalah dikarenakan pendamping dapat menjadi penengah bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan komunikasi (keinginan keduanya) yang berimbang dalam membangun tujuan negara bangsa dan masyarakat. 

10

 

karya tulis yang berjudul: “Analisis Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan masalah Dalam pembahasan karya tulis ini, penulis ingin membatasi pembahasan agar lebih terarah dan tidak meluas pada interpretasi yang tumpang tindih, maka penulis hanya membatasinya pembahasan pada; “Analisis Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara”.

2. Perumusan masalah Agar penulisan karya tulis ini menjadi terarah dan tidak meluas kepada pembahasan lainnya, maka penulis merumuskan masalah ini sebagai berikut : a. Bagaimana peran pendamping masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)? b. Apakah harapan pendamping dan harapan peserta (RTSM) terhadap Program Keluarga Harapan (PKH)? c. Apakah kesesuaian antara harapan pendamping dengan harapan peserta melalui program keluarga harapan (PKH)? d. Apa kendala Pendamping yang muncul dalam Program PKH? e. Apa solusi dari kendala pendamping Program PKH?

11

 

C. Tujuan dan Manfaat/Kegunaan Penelitian 1. Tujuan dari penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui peran pendamping dalam program pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk (kesesuaian) program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pendamping PKH. c. Untuk mengetahui harapan-harapan para pendamping PKH dan harapan peserta PKH dalam program perlindungan sosial dengan adanya pendampingan masyarakat. d. Untuk mengetahui tindakan atau sikap masyarakat dalam menerima pendamping program keluarga harapan (PKH). e. Sebagai acuan pemerintah dalam membuat program-program pelayanan masyarakat miskin. 2. Manfaat Penelitian Hasil studi ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis studi ini dapat menambah cakrawala pengetahuan bahwasanya permasalahan masyarakat miskin tidak akan pernah berbeda dari zaman ke zaman, karena kehidupan sersifat dinamis. Secara praktis kita dapat mengetahui dan merasakan akan segala permasalahan masyarakat miskin selama ini, dengan adanya penelitian ini sematamata menjadikan tugas bagi para pengembang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat miskin, sebagai fasilitator dan mediator bagi harapan akan keberdayaan masyarakat miskin, dan diharapkan mampu memberikan masukan bagi Instansi-Instansi lain mengenai potensi-potensi dan masalah-masalah yang

12

 

ada dalam pemberdayaan masyarkat miskin. Khususnya lembaga-lembaga (seperti; DEPSOS, UPPKH pusat dan UPPKH kabupaten kota) yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat miskin.

D. Tinjauan Pustaka Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail, penulis berusaha melakukan kajian terhadap beberapa pustaka ataupun karya yang relevan dengan topik penulisan karya ilmiah ini. Buku-buku dan karya ilmiah yang sebelumnya pernah ditulis dan ditelusuri sebagai bahan perbandingan maupun rujukan dalam penulisan karya ilmiah ini, yakni: Sebuah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Panji jurusan Kesejahteraan Sosial (UI), dengan judul, Program Keluarga Harapan sebagai Pilihan Kebijakan dalam Mengatasi Hambatan Akses Terhadap Pendidikan Dasar. Study Kasus Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cilincing Pada Tahun Pelaksanaan 2007-2009. Panji mengatakan, PKH dapat berjalan sebagaimana mestinya, harus lebih banyak pendamping yang diterjunkan, agar program berjalan seimbang dengan keinginan pendamping dan masyarakat. Pada 2007-2008 terdapat 41 pendamping dan pada 2009 dibutuhkan 47 pendamping pada masing-masing kelurahan. Posisi pendamping ini di mata Panji, sangat vital untuk keberhasilan pelaksanaan PKH. Panji menambahkan, bahwa fakta membuktikan program intervensi yang menggelontorkan uang tunai kepada masyarakat berpotensi tidak efektif jika tidak dibarengi pengawasan ketat.

13

 

Menurutnya, karena bertugas mengawal program di lapangan, pendamping harus benar-benar kapabel dan berintegritas moral tinggi. Terlebih dalam menjalankan tugasnya mereka digaji oleh negara dengan besaran yang relatif memadai. Pendamping yang direkrut dari masyarakat harus menjadi pengaman aliran dana insentif sekaligus seorang kreator dan inovator untuk kemajuan RTSM peserta PKH. Dalam PKH ini, menurut Panji, bersifat multi sektoral. Bappeda, Dinas STKT, Dinas Kesehatan, Disdik, Infokom, hingga Polres terlibat di dalamnya. Bahkan untuk menyukseskan PKH dibangun pola kontrol berupa Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) yang di Cilincing disebut UPPKH. UPPKH ini berfungsi mengakomodir segala jenis pengaduan maupun penyelesaiannya yang terkait dengan pelaksanaan KPH. Kemudian artikel yang ditulis oleh Edi Suharto dengan judul; Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi Dan Strategi. 14 Edi Suharto menjelaskan bahwa Pemberdayaan Masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka.                                                              14

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Juli, jam 01.44. 2010). 

14

 

Pendampingan sosial diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti; (a) merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, (b) memobilisasi sumber daya setempat (c) memecahkan masalah sosial, (d) menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan (e) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Di dalam

artikel yang berjudul; Pendampingan Sosial Dalam

Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi Dan Strategi 15 , Edi Suharto mengacu pada Ife (1995), mengatakan bahwa peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya. Tulisan yang kedua adalah Mengugat Peran Pendamping PNPM Mandiri, sebuah artikel yang ditulis oleh Marjono (staf Bapermades Provinsi Jawa Tengah) 16 . Ia mengatakan bahwa pemberdayaan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat dan desa. Upaya pemberdayaan masyarakat wajib dipahami sebagai transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian. Kemandirian masyarakat bukan diindikasikan meningkatnya pendapatan saja, tetapi seberapa jauh mereka mampu menguasai sumber-sumber ekonomi baru. Sehingga tidak kesementaraan pendapatan meningkat, tetapi kepercayaan hidup selanjutnya didapatkan kemandirian sosial ekonomi tersebut wajib dipahami. Di sinilah, peran pendamping/fasilitator menyelenggarakan dialog dengan masyarakat untuk menggali kebutuhan-kebutuhan nyata, menggali                                                              15

Ibid.   http://www.kmwjateng.net/pemberdayaan/menggugat-peran-pendamping-pnpm-mp. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Juli, jam 01.44. 2010).  16

15

 

sumber-sumber potensi yang tersedia, mendorong masyarakat untuk menemukan spesifikasi masalah yang harus dipecahkan dan mengorganisir mereka untuk mengambil tindakan yang tepat (Belle, 1976). Marjono mengatakan lebih lanjut bahwa dengan metode pendampingan masyarakat melalui program sarjana masuk desa (seperti PNPM-MP dan atau P2KP), patut digerakkan kembali. Walaupun bukan program baru, karena sebelumnya kita pernah mengenal BUTSI, SP3 (Depdikbud), SP2W (Bappenas), TKPMP

(Depnaker),

FK

(Depdagri),

yang

bertugas

sebagai

enabler

pembangunan, khususnya pengentasan kemiskinan yang selalu mengedepankan pada

kematangan

semestinya

sosial

dipahami

kultural

sebagai

Upaya-upaya

transformasi

dari

pengentasan

kemiskinan

ketergantungan

menuju

kemandirian. Wujud kemandirian tercermin dari tingkat kepedulian dan partisipasi atau memudarnya ketergantungan kepada pemerintah. Berbeda dengan Edi Suharto dan Marjono, dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis melakukan penelitian dan pendekatan kualitatif yang ingin mengungkapkan “Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Suku Dinas Sosial Jakarta Utara”. Penulis menilai bahwa tidak maksimalnya proses pemberdayaan masyarakat diakibatkan oleh kurangnya peran dan fungsi pendamping masyarakat dalam memetakan masyarakat miskin yang memerlukan pemberdayaan, dan tumpang tindihnya program yang menjadi skala prioritas maupun alternatif. Penulis sependapat bila dikatakan Pendamping Sosial sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Pendampingan sosial dengan demikian diartikan sebagai

16

 

interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan yang ada di dalam masyarakat. Akan tetapi jika peran dan fungsi pendamping sosial tidak dapat memetakan atau mempermudah jalinan komunikasi yang dinamis tersebut dengan masyarakat. Program pengentasan kemiskinan akan tersendat, kalau tidak dikatakan sulit untuk dijalankan. Dan untuk itu penulis mencoba melihat kenyataan yang tengah dijalani oleh masyarakat (secara langsung) di lapangan. Penulis ingin mengkombinasikan antara teori (wacana yang dibicarakan maupun ditulis oleh beberapa pemerhati dan peneliti sebelumnya dan fakta (yang dirasakan oleh masyarakat) dari keadaan masyarakat yang sebenarnya. Di sinilah upaya penulis melihat bagaimana peran pendamping/fasilitator dalam menyelenggarakan dialog (mendekati) dengan masyarakat, karena untuk menggali kebutuhan-kebutuhan nyata, menggali sumber-sumber potensi yang tersedia, mendorong masyarakat untuk menemukan spesifikasi masalah dan mengorganisir mereka, harus diupayakan sebuah kumunikasi interaktif yang mudah diterima dan dipahami secara bersama-sama, sehingga program pemberdayaan dalam tingkat apapun, dapat mudah dijalankan.

E. Metodologi Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif menurut Taylor yang dikutip oleh Lexsi J. Moleong, adalah “prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriftip berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang dan prilaku yang dapat diamati.” 17                                                              17

Lexsi.J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya 2001) Cet. Ke-15 h.3 

17

 

Dengan demikian, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berupaya menghimpun data, mengolah data dan menganalisa data secara kualitatif dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang program yang menjadi penelitian. 1. Bentuk dan Jenis Penelitian Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang didukung oleh observasi dan wawancara sebagai pelengkap. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian terhadap obyek penelitian yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini.

2. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.  pendekatan kualitatif menurut Taylor yang dikutip oleh Lexsi J. Moleong, adalah “prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang dan prilaku yang dapat diamati”. 18 Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. pertama, data primer yang didapatkan dari kegiatan pendamping PKH. Wawancara pribadi terhadap pihak yang berkepentingan sebanyak tiga (3) orang, seperti tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, pemuda, dan mahasiswa yang konsen terhadap persoalan kemiskinan dan pemberdayaan. Kedua, data sekunder yang bersumber dari buku pedoman PKH, makalah, artikel, paper, media massa (seperti surat kabar, majalah, jurnal) dan media elektronik, seperti internet.

                                                             18

Lexsi.J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya 2001) Cet. Ke-15 h.3 

18

 

3. Teknik Pemilihan Subjek dan Objek Penelitian Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, dalam memilih responden ini dipilih secara sengaja, setelah membuat tipologi (ideal) individu dalam masyarakat, yang penting disini bukan jumlah responden kasusunya, melainkan potensi tiap kasus untuk memberi pemahaman teoritis yang lebih baik mengenai aspek yang telah dipelajari. Pilihan informan tergantung pada jenis informasi yang hendak dikumpulkan, cara termudah mendapatkan informan adalah teknik “bola salju”. Dalam teknik ini peneliti harus mengenal beberapa informan kunci dan meminta memperkenalkannya kepada informan lain. 19 Berdasarkan konteks tersebut, maka penulis memilih responden sebagai berikut: Suku Dinas sosial Jakarta Utara, koodinator UUPKH kabupaten kota, Pendamping kelurahan Koja, Ketua Rt,Rw ataupun Lurah dan peserta program keluarga harapan yang terdaftar sebagai peserta atau Rumah Tangga sangat Miskin (RTSM). Sedangkan yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah proses tejadinya kinerja pendamping terhadap indikator kerja ketika melakukan pendampingan di masyarakat. Dan melihat respon masyarakat dengan adanya pendampingan masyarakat dalam sebuah program perlindungan sosial yaitu PKH.

4. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dari penelitian lapangan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa:

                                                             19

MT. Felix Sitorus, Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan,(Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial, 1998,h. 50) 

19

 

a. Observasi Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 20 Yang diteliti adalah pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh peserta PKH, baik dalam rumah ataupun di luar rumah. 21 Serta mengikuti kegiatan pendamping dalam melakukan pendampingan atau pertemuan kelompok pada jadwal dan waktu yang telah ditentukan oleh pendamping. Dalam observasi ini penulis langsung mendatangi Kelurahan Tugu Utara, guna memperoleh data yang konkrit tentang hal-hal yang menjadi obyek penelitian ini, bahkan peneliti hingga mengikuti kegiatan responden dalam melakukan kegiatan pertemuan kelompok dengan pendamping dan mengikuti kegiatan pembayaran di kantor pos Koja, penulis ditemani pendamping mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut hingga selesai, mulai jam 10 hingga jam 17.00. Yang diobservasi adalah kondisi sosial ekonomi RTSM, taraf pendidikan anak-anak RTSM, status kesehatan dan gizi, akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM dan lain sebagainya. 22

                                                             20

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),

h.70  21

Misalnya, pendamping melakukan pemantauan terhadap keseharian (pekerjaan) yang dilakukan oleh peserta/anggota baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) atau pun yang tidak terkait secara langsung langsung. Kebiasaan-kebiasaan peserta/anggota dalam membina rumah tangga (keluarga), bertetangga (bersosialisasi), pola hidup (mencari nafkah untuk kesejahteraan keluarga) dan lain-lain.   22 Keinginan peserta/anggota hidup layak atau perubahan yang langsung dapat mereka rasakan, keinginan ini diobservasi melalui pendekatan secara langsung, dialog (curhat) dari hati ke hati, sehingga perasaan kekeluargaan dapat dirasakan oleh anggota dan pendamping. Adapun keluhan, perasaan, dan keinginan peserta/anggota didiskusikan lebih lanjut oleh pendamping untuk satu solusi yang selaras dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kondisi peserta/anggota. 

20

 

b. Interview Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk mendapatkan data yang kongkrit dari hasil beberapa pertanyaan yang diajukan. Untuk mendapatkan data tersebut, pendamping dapat mewawancarai seluruh peserta/anggota, dapat juga secara random (acak). Namun demikian, peneliti mewawancarai tiga (3) orang peserta/anggota (atau dari masyarakat lain untuk keseimbangan data/informasi) yang telah ditentukan/dipilih berdasarkan kemampuan peserta/anggota dalam soal tanya jawab, sehingga data/informasi yang dibutuhkan dapat memenuhi kebutuhan interview. Wawancara dilakukan pada peserta/anggota di tempat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Wawancara dilakukan melalui dua pola. 1) dari pejabat Kelurahan, kemudian ke tingkat RT/RW, tokoh masyarakat dan agama, kemudian peserta/anggota (masyarakat) PKH; 2) dapat dimulai dari tingkat masyarakat bawah hingga Pemerintah Kelurahan. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan pendapat, persepsi, perasaan, pengetahuan dan pengalaman serta penginderaan seseorang (pendamping) dengan tujuan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya.

c. Dokumentasi Studi dokumentasi adalah data-data yang tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual. 23 Dalam dokumentasi, penulis mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai

                                                             23

Lexsi J. Moleong, Metodologi penelitian..., h.13 

21

 

macam bentuk data tertulis yang ada di lapangan, serta data-data lain di perpustakaan yang dapat dijadikan penguatan referensi data.

5. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Koja, Kelurahan Tugu Utara, Jakarta Utara. Dengan alasan bahwa di kecamatan Koja adalah tempat penulis melakukan praktikum, dengan demikian penulis telah mengetahui lokasi dan kondisi sosial masyarakat Kelurahan Tugu Utara. Selain itu, yang menjadi alasan lainnya adalah tingkat kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Koja yang semakin cepat mengalami pertumbuhan hingga kepadatan penduduk menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. 24 Kepadatan dan pertumbuhan penduduk tersebut meluas hingga ke Kelurahan Tugu Utara, akibatnya penyakit dan penyimpangan sosial kerap terjadi di dalam keseharian masyarakat Kecamatan Koja umumnya dan Kelurahan Tugu Utara pada khususnya.

6. Teknik Analisa Data Analisa data menurut Bogdan dan Biklen, yang dikutip oleh Lexy J. Meleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan.                                                              24

Dampak dari urbanisasi, akibatnya perpindahan masyarakat Desa ke Kota tidak mampu dihentikan dan percepatan pembangunan dengan alasan kemajuan serta modernisasi, sehingga lahan (tanah, sawah, tempat tinggal, dll.) semakin menyempit. Akibat lain yang lebih besar adalah kemiskinan, kejahatan, kematian, dan segala penyakit sosial lainnya. (Wawancara pribadi dengan Bapak Krisno Sutanto, koordinator pendamping wilayah Kelurahan Tugu Utara). 

22

 

Di pihak lain, Analisis data kualitatif (Seiddel, 1998), Prosesnya berjalan sebagai berikut: a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistensiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. 25

7. Teknik Keabsahan Data Untuk memeriksa keabsahan data ada empat kriteria yang digunakan yaitu: Kriterium Keterlatihan, Kriterium kebergantungan, Kriterium kredibilitas / kepercayaan, Kriterium kepastian. Dalam hal ini peneliti menggunakan langkah-langkah kriteria sebagai berikut, yaitu; Kriterium Kredibilitas/Kepercayaan Fungsi kriterium kredibilitas adalah untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuaannya dapat dicapai, kemudian mempertunjukan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti, pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriterium ini menggunakan dua teknik pemeriksaan: Pertama, ketekunan pengamatan, dimaksudkan untuk menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu dalam penelitian ini dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Kedua, teknik triangulasi yang                                                              25

h. 248. 

W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002)

23

 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut, teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan terhadap sumber lainnya. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, misalnya untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan masyarakat melalui program keluarga harapan. 2) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, misalnya dalam hal ini peneliti membandingkan jawaban yang diberikan oleh narasumber (Staff UPPKH) dengan jawaban dari para peserta program keluarga harapan. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan

8. Penulisan Laporan Untuk penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan disertasi UIN Jakarta yang diterbitkan oleh CeQDA (Center for Quality Development and Assurance) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cetakan II Tahun 2007.

F. Sistematika Penulisan Di dalam penulisan karya ilmiah ini akan dibagi menjadi 5 (Lima) bab, dan masing-masing bab akan dibagi menjadi sub bab sebagai berikut:

24

 

BAB I:

Pendahuluan, dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II:

Tinjauan Teoritis, dalam bab ini akan membahas landasan teori yang berisikan tentang peraran (pengertian dan tinjauan sosiologi tentang peraran),

pengertian

pekerja

sosial,

pekerja

sosial

dalam

pendampingan, sekilas tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Komponen PKH, peran pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH). BAB III: Gambaran Umum, dalam bab ini akan digambarkan secara lengkap tentang profil, tujuan, sasaran, struktur

kelembagaan

Program

Keluarga Harapan (PKH) fungsi serta tugas dan fungsinya. BAB IV: Analisis Tentang Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan Oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Utara. Terdiri dari peran pendamping dan harapan peserta dalam program keluarga harapan, dan kesesuaian antara harapan pendamping dan peserta dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Koja, Kelurahan Koja. Jakarta utara. Kendala atau Hambatan Pendamping dalam Program PKH, Solusi Dari Kendala Pendamping Program PKH. BAB V:

Penutup, Terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran 1. Pengertian Peran Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. 1 Peranan mencakup 3 (tiga) hal: a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 2 Pengertian peranan (dalam KBBI, 1998) adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peranan menurut kamus besar bahasa Indonesia terbitan tahun 2002, adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimilki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. 3 Peranan menurut Enslikopedia ilmu-ilmu sosial adalah perilaku yang diharapkan dalam kerangka posisi sosial tertentu. 4 Peranan menurut Enslikopedi

1

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) Cet. Ke -35, h. 243. 2 Ibid, h 244 3 Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1998), h. 667. 4 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 854.

25

26 ilmu-ilmu sosial adalah perilaku yang diharapkan dalam kerangka posisi sosial tertentu. 5 Sedangkan Grass Massan dan A.W Eachern sebagaimana dikutip oleh David Barry mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. 6

2. Tinjauan Sosiologis tentang Peranan Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari polapola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang dibuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang dibicarakan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah, karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbutan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama wanita, harus berada dari sebelah luar. 7 Secara sosiologis peran pendamping adalah sebagai pembangun, yang dijalankan berdasarkan atas prinsip demokrasi, akan selalu berorientasi kepada proses (proses oriented) di mana semua lapisan masyarakat akan turut serta dalam

5

Adam Kuper, Jessika Kuper, Enslikopedia Ilmu-ilmu social, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada ), h. 935 6 N.Grass W.S Massan dan A.W MC Eachern, Exploration Role Analiysis dalam David Berry, Pokok-pokok Pikiran dalam sosiologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995), Cet ke-3, h. 99 7 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar..., h. 243.

27 pembangunan, baik dalam kepeloporan, maupun pada keprakarsaan, sehingga kebutuhan terasa (the felt-needs) maupun kebutuhan nyata (the real needs) masyarakat terakomodasi dalam pembangunan. Berbicara masalah pembangunan adalah berbicara suatu pandangan yang lebih minoritas 8 yang berangkat dari asumsi bahwa kata ‘pembangunan’ itu sendiri adalah sebuah discourse, suatu pendirian, atau suatu paham, bahkan merupakan suatu ideology dan teori tertentu tentang perubahan sosial. Dalam pandangan ini, konsep pembangunan sendiri bukanlah kata yang bersifat netral, melainkan suatu “aliran” keyakinan ideologis dan teoretis serta praktik mengenai perubahan sosial (Fakih, 2001). 9 Dengan demikian, pembangunan tidak diartikan sebagai kata benda belaka, tetapi sebagai aliran dari suatu teori perubahan sosial. Bersamaan dengan teori pembangunan terdapat juga teori-teori perubahan sosial lainnya seperti sosalisme, dependendsi, ataupun teori lainnya. David McClelland sering dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam teori modernisasi. Jika teori pertumbuhan Rostow lebih merupakan teori ekonomi, teori modernisasi McClelland berangkat dari perspektif psikologi sosial . Dalam bukunya, The Achievement Motif in Ekonomic Growth, McClelland (1984) memberikan dasar-dasar tentang psikologi dan sikap manusia, kaitannya dengan

8

Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian, pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata ‘perubahan sosial’. Bagi penganut pandangan ini, konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti, pembangunan model kapitalisme, pembangunan model, sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia, dan seterusnya. Dalam pengertian seperti ini teori pembangunan berarti teori social ekonomi yang sangat umum. Pandangan ini menguasai hampir setiap diskursus mengenai perubahan sosial. 9 Sumber;http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/08/18/need-for-achievement-dankemandirian-bangsa/; Need For Achievement Dan Kemandirian Bangsa, (diambil pada hari Minggu tanggal 20 2010).

28 bagaimana perubahan sosial terjadi. Menceritakan sejarah manusia sejak awal selalui ditandai dengan jatuh bangunnya suatu kebudayaan. Pendekatan ini mencurahkan perhatiannya pada faktor-faktor nilai dan norma yang berlaku dan dianut oleh masyarakat tradisional dan modern. Mazhab ini berpendapat bahwa perubahan sosial pada tingkat Makro (masyarakat ditentukan oleh adanya perubahan pada tingkat individu (mikro), seperti perubahan dalam cara berfikir dan bersikap, norma dan sistem nilai (Tikson, 2005). Dalam teori yang dikembangkan McClelland 10

tentang motivasi

berprestasi, pertanyaan yang ingin dijawabnya adalah bagaimana beberapa bangsa tumbuh sangat pesat di bidang ekonomi sementara bangsa yang lain tidak. Umumnya pertumbuhan ekonomi selalu dijelaskan karena faktor ‘ekternal’, tetapi bagi McClelland lebih merupakan faktor ‘internal’ yakni nilai-nilai dan motivasi yang mendorong untuk mengeksploitasi peluang, untuk meraih kesempatan. Pendeknya dorongan internal untuk membentuk dan merubah nasib sendiri. Pandangan lain didasarkan pada studi McClelland, Inkeles dan Smith (1961) 11 terhadap tesis Weber mengenai Etika Protestan dan pertumbuhan kapitalisme 12 .

10

Murodi dan Wati Nilamsari, Buku ajar, Sosiologi Pembangunan, (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. 34. 11 Ibid, h. 35-36. 12 Selain dari tesis Weber teori McClelland didasarkan juga pada studinya yang dilandaskan pada teori psikoanalisis Freued tentang mimpi. McClelland melakukan studi di Amerika yang memfokuskan pada studi tentang motivasi dengan mencatat khayalan orang melalui pengumpulan bentuk cerita dari sebuah gambar. Kesimpulannya bahwa khayalan ada kaitannya dengan dorongan dan perilaku dalam kehidupan mereka, yang dinamakan the need for achievement (N’ach) yakni nafsu untuk bekerja secara baik, bekerja tidak demi pengakuan sosial atau gengsi, tetapi dorongan kerja demi memuaskan batin dari dalam. Bagi mereka yang mempunyai dorongan N’ach yang tinggi akan bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan sebagainya. Perhaian ditujukan pada oran yang mempunyai N’ach tinggi dan pengarunya dalam masyarakat. Sumber; http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/08/18/need-for-achievement-dankemandirian-bangsa/.

29 Dalam teori yang dikembangkan McClelland tentang motivasi berprestasi, pertanyaan yang ingin dijawabnya adalah bagaimana beberapa bangsa tumbuh sangat pesat di bidang ekonomi sementara bangsa yang lain tidak. Umumnya pertumbuhan ekonomi selalu dijelaskan karena faktor ‘ekternal’, tetapi bagi McClelland lebih merupakan faktor ‘internal’ yakni nilai-nilai dan motivasi yang mendorong untuk mengeksploitasi peluang, untuk meraih kesempatan. Pendeknya dorongan internal untuk membentuk dan merubah nasib sendiri. Pandangan lain didasarkan pada studi McClelland, Inkeles dan Smith (1961) terhadap tesis Weber mengenai Etika Protestan dan pertumbuhan kapitalisme. Berdasarkan tafsiran McClelland atas tesis Max Weber, jika etika protestan menjadi pendorong pertumbuhan kapitalisme di Barat, analog yang sama juga bisa untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Apa rahasia pikiran Weber atas Etika Protestan menurutnya adalah the need for achievement (N’ach). Alasan mengapa dunia ketiga terkebelakang menurutnya karena rendahnya need for achevement tersebut. Sikap dan budaya manusia yang dianggap sebagai sumber masalah, yang pada dasarnya adalah ciri-ciri watak dan motivasi masyarakat kapitalis. 13

13

McClelland tertarik pada analisis Max Weber tentang hubungan antara Protestanisme dan Kapitalisme. Weber berpendapat bahwa ciri wiraswastawan protestan, Calvinisme tentang takdir mendorong mereka untuk merasionalkan kehidupan yang ditujukan oleh Tuhan. Mereka memiliki N’ach yang tinggi. Yang dimaksud Weber dengan semangat kapitalisme itu adalah dorongan need for achievement yang tinggi. Jadi, N’ach sesungguhnya penyebab pertumbuhan ekonomi di Barat, yang umumnya lahir dari keluarga yang dalam pendidikannya menekankan pentingnya kemandirian. McClelland berpendapt bahwa N’ach selalu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Dari studi itu, dia berpendapat adanya pengaruh dan akaitan antara pertumbuhan ekonomi dan tinggi rendahnya motive yang lain yakni need for power (N’power) dan need for affiliation (N’affiliation). McClelland menolak pandangan bahwa dorongan utama wirasawatawan adalah profit motive. Baginya perilaku wiraswasta tidak semata sekedar cari uang, melainkan dorongan achivement tadi. Satu yang paling penting adalah bahwa N’ach tidak diturunkan. Namun ada bukti bahwa N’ach dibentuk pada awal pertumbuhan anak, yakni tumbuhnya N’ach bergantung pada tingkat bagaimana kedua orang tua mengasuh anaknya. Sumber; http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/08/18/need-for-achievement-dan-kemandirianbangsa/.

30 Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan masyarakat Indonesia (pemerintah masa lalu) dapat dikatakan masih mengacu pada pembangunan yang menitikberatkan pada Pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal ini pembangunan industri padat modal (capital intensive) yang diharapkan menjadi jalan pintas untuk mencapai kemakmuran dan mengantarkan masyarakat memasuki

era

modernisasi.

Demikian

pentingnya

paradigma

tersebut,

menyebabkan pembangunan ekonomi seolah-olah menjadi lembaga otonom yang memiliki kekuatan untuk menyingkirkan faktor-faktor non ekonomi yang dianggap menjadi penghambat pembangunan. Dalam kenyataannya, pembangunan ekonomi yang diharapkan untuk menciptakan kesejahteraan melalui proses trickle down effect, justru tidak terjadi. Bahkan kesenjangan sosial ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin semakin melebar. 14 Sebagai akibatnya, masyarakat semakin terpuruk dalam situasi dan kondisi ketidakadilan. Hal ini kemudian memicu terjadinya konflik sosial. Pembangunan seharusnya merupakan suatu mobilitas sumberdaya manusia dan sosial secara internal memiliki dasar-dasar yang kuat, dijunjung tinggi dan telah memperoleh legitimasi dari masyarakat. Tanpa mengintegrasikan faktor-faktor non ekonomi dalam pembangunan, akan menyebabkan timbulnya berbagai

14

faktor pendorong perubahan sosial dan pembangunan bukan karakteristik masyarakat pada tingkat makro, tetapi karakterisitik masyarakat pada tingkat mikro. Dalam bukunya, The Achievement Motif in Ekonomic Growth, McClelland (1984) memberikan dasar-dasar tentang psikologi dan sikap manusia, kaitannya dengan bagaimana perubahan sosial terjadi. Menceritakan sejarah manusia sejak awal selalu ditandai dengan jatuh bangunnya suatu kebudayaan. Dalam perspektif sosial psikologis, perbedaan antara masyarakat tradisional dan modern ditentukan oleh perbedaan norma dan nilai yang hidup di dalamnya. Mazhab ini percaya bahwa transformasi sosial ekonomi dari struktur yang sederhana menjadi lebih kompleks, ditentukan oleh perubahan yang terjadi dalam nilai-nilai, norma-norma dan sikap yang dipraktekkan oleh setiap anggota masyarakat. Sumber; http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/08/18/need-forachievement-dan-kemandirian-bangsa/.

31 masalah, karena selayaknya pembangunan harus dilakukan dengan berbasis pada masyarakat atau suatu pembangunan yang dilakukan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Dari beberapa penjelasan diatas, pembangunan, perubahan sosial serta teori motivasi yang ditemui oleh McClelland adalah agar masyarakat memiliki kemandirian diri untuk mampu memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya, prestasi-diri, menolak ketertundukan atau bertekuk-lututan. Mandiri adalah tuntutan kesetaraan. Mandiri adalah harga-diri, merubah sikap menghamba (servile) dan rendah-diri. Ketika mandiri diangkat ke tingkat Bangsa dan Negara, maka kemandirian adalah doktrin nasional, doktrin untuk merdeka dan berdaulat, untuk mengutamakan kepentingan Nasional, yaitu kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara. Kemandirian adalah sikap dan perilaku-bebas aktif dan diharapakan mampu dilakukan oleh setiap masyarakat. 15

B. Pengertian Pekerja Sosial (Pendamping) Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan

15

Sumber; http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/08/18/need-for-achievement-dankemandirian-bangsa/; Need For Achievement Dan Kemandirian Bangsa, (diambil pada hari Minggu tanggal 20 2010).

32 dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Para pekerja sosial ini berperan sebagai pendamping sosial. 16 Unsur terpenting dalam meraih keberhasilan pengembangan masyarakat disamping unsur modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia adalah unsur modal sosial seperti saling percaya sesama anggota masyarakat, empati sosial, kohesi sosial, kepedulian sosial, dan kerjasama kolektif.. Karena itu diperlukan penguatan modal sosial dan modal manusia atau sumberdaya manusia. Saat ini di Indonesia telah berkembang satu sistem pemberdayaan masyarakat sebagai pelaksana (pelaku) dengan nama pendamping sosial untuk melengkapi pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada. Proses sejarah lahirnya dan perkembangan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bumi ini sebagaian besar inisiatornya adalah Pendamping dari luar komunitas dampingan yang bertugas dan berfungsi melakukan aksi kebudayaan dan upaya menemani rakyat atau komunitas melalui proses transformasi sosial (pembaharuan) menuju cita-cita yang diharapkan bersama (Visi). Dilihat dari susunan katanya bahwa istilah Pendamping terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu: Pen (pe) dan damping. Suku kata Pen (Pe) mengartikan Individu, orang yang sedang melakukan pekerjaan atau aktivitas tertentu. Suku kata Damping mempunyai arti Sisi atau Samping terdekat, Mitra, Setara, Teman. Maka dapat diterangkan bahwa makna Pendamping adalah 17 :

16

Sumber: http://fasilitator-masyarakat.org/index.php?pg=artikel_detail&id=190 (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Juli, jam 01.44. 2010). 17 Sumber; http://hanjuang-mahardika.blogspot.com/2009/03/peran-pendamping-lsm-dankomunitas.html, (diambil pada hari Senin, Tanggal 11 Februari 2010, jam 23:35).

33 “Individu atau seseorang yang melakukan aktivitas menemani secara dekat dan mempunyai kedudukan setara dengan yang ditemani.”

Prinsipnya antara yang ditemani dan yang menemani tak ada yang dirugikan atau pun ketergantungan, merasa paling pintar dan bodoh. Intinya bahwa harkat dan martabat setiap manusia adalah sama. Setiap manusia pasti punya kelemahan dan kelebihan, pernah berhasil dan gagal. Di dunia ke-LSM-an bahwa istilah Pendamping mulai dikenal sejak pertengahan 1980-an dari ‘penyempitan’ makna Community Organizer (CO). 18 Pergeseran istilah itu berawal dari istilah CO yang maknanya sulit dimengerti oleh kalangan masyarakat bawah. Juga situasi politik saat itu, dalam penggunaan istilah CO dirasa sangat tidak strategis karena dapat membuat ‘risi’ atau dianggap sebagai ‘gangguan’ pemerintah yang berkuasa. Meskipun tanpa persetujuan ternyata lambat laun istilah CO jarang terdengar lagi dan mulai dikenal dengan istilah populernya yaitu Pendamping.19 Pendamping dalam bahasa dalam bahasa Inggris berarti Colleague, juga bisa ditafsirkan rekan, kolega, sahabat, sehingga maknanya sangat longgar. Realita dalam masyarakat penggunaan istilah Pendamping lebih populer dan mudah dimengerti tetapi makna yang terkandung tidak – belum tentu dipahami oleh setiap orang. Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”, pemberdayaan 18 19

Ibid. Ibid.

masyarakat

sangat

memperhatikan

pentingnya

partisipasi

34 masyarakat yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung. 20 Metode pendampingan diterapkan dalam mayoritas program LSM sesuai dengan kondisi dan situasi kelompok sasaran yang dihadapi. Fungsi pendamping sangat penting, terutama dalam membina dan mengarahkan kegiatan kelompok sasaran.

Penamping

penyelenggaraan

bertugas

kelompok

mengarahkan

sebagai

fasilitator

proses

pembentukan

(pemandu),

dan

komunikator

(penghubung), maupun sebagai dinamisator (penggerak).21 Pekerjaan sosial (pendampingan) di dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan sebagai; 1) Seni, pekerjaan sosial sebagai seni memerlukan keterampilan dalam praktek untuk memahami manusia dan membenatu agar mempunyai kemampuan untuk menolong diri mereka sendiri. Yang diperlukan dalam hal ini adalah keterampilan dalam pemahaman dan identifikasi masalah, mengadakan dignosis, dan melakukan evaluasi, serta memberikan terapi-terapi tertentu. Untuk melakukan hal ini pendamping memerlukan ilmu pengetahuan yang memadai tentang pribadi, tingkah laku manusia, kondisi dan lingkungan sosial di mana manusia hidup. 2). Sebagai ilmu, pekerjaan sosial sebagai ilmu memerlukan seperangkat ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan lainnya yang relevan dalam upaya pemecahan masalah. Dalam hal ini pemahaman masalah dan penggunaan metode pemecahan masalah dilaksanakan secara objektif berdasarkan prinsip ilmu

20

Edi Suharto, Ph.D., Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), h. 93. 21 Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd., Wacana Pembangunan Alternatif; Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 79.

35 pengetahuan, sehingga mampu memahami fakta-fakta dari setiap permasalahan, dan dapat pula digunakan untuk mengembangkan prinsip maupun konsep dalam praktek pekerjaan sosial. Dengan demikian pekerja sosial (pendamping) menggunakan ilmu pengetahuan dan seni dalam arti ia menggunakan metodemetode ilmiah dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. 3) Sebagai profesi, pekerjaan sosial sebagai satu profesi harus memiliki nilai-nilai dan kode etik karena pekerjaan sosial bukan hanya perlu syarat-syarat profesi, akan tetapi yang lebih adalah pekerja sosial memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat, terutama untuk mencapai tujuan sosial. Sebagai satu profesi, pekerjaan sosial memiliki karakteristik tertentu, yang membedakan pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. Dunham menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik dari profesi pekerja sosial, yaitu22 : 1. Pekerjaan sosial merupakan kegiatan pemberian bantuan (helping profession). 2. Dalam ranah sosial, pekerjaan sosial memiliki makna bahwa kegiatan pekerjaan sosial adalah kegiatan nirbala (non profit) dalam artian bahwa profesi ini lebih mementingkan service (dalam arti yang luas) dibandingkan sekedar mencari keuntungan (profit) saja. 3. Kegiatan

perantara

(rujukan)

agar

warga

masyarakat

dapat

memanfaatkan semua sumber daya yang terdapat dalam masyarakat. Pekerjaan sosial atau pendampingan merupakan profesi pertolongan yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna mencapai tingkat kesejahteraan sosial, mental, dan psikis yang sebaik-baiknya. 22

Adi Isbandi Rukminto, Psikologi; Pekerjaan Sosial dan Ilmu kesejahteraan Sosial; Dasar-dasar Pemikiran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 14-15.

36 C. Pekerja Sosial dalam Pendampingan Penguatan modal sosial 23 dapat dilakukan melalui pendidikan agama, sosialisasi keluarga, teladan pemimpin, pemeliharaan dan pengembangan institusi sosial, sosialisasi dan internalisasi pentingnya modal sosial, pengembangan komunikasi informasi, dan mengakomodasi informasi melalui proses penyaringan kemanfaatannya. Dalam prakteknya, pengembangan masyarakat membutuhkan pendamping yang berfungsi sebagai seorang yang menganalisa permasalahan, pembimbing kelompok, pelatih, inovator, penggerak, dan penghubung. Prinsip bekerjanya adalah (1) kerja kelompok, (2) keberlanjutan, (3) keswadayaan, (4) kesatuan khalayak sasaran, (5) penumbuhan saling percaya, (6) prinsip pembelajaran bersinambung, dan (7) pertimbangan keragaman potensi khalayak sasaran. 24 Pada saat melakukan pendampingan sosial ada beberapa peran pekerjaan sosial (pendamping) dalam pembimbingan sosial. Mengacu pada Ife (1995), peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik,

23

Modal sosial adalah suatu konsep dengan berbagai definisi yang saling terkait, yang didasarkan pada nilai jaringan sosial. Sejak konsepnya dicetuskan, istilah "modal sosial" telah digambarkan sebagai "sesuatu yang sangat manjur" [Portes, 1998:1] bagi semua masalah yang menimpa komunitas dan masyarakat di masa kini (http://id.wikipedia.org/wiki/Modal_sosial, diambil pada hari Minggu, tanggal 20 2010). Modal sosial adalah keterkaitan sosial yang menjadikan seseorang mampu melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Putnam dalam Narayan & Cassidy, 2001) atau “… totalitas sumber daya, aktual maupun virtual, yang berkembang pada individu maupun satu kelompok karena memiliki jaringan dalam periode tertentu atau hubungan yang informal yang saling membutuhkan dan menghormati. Putnam (dalam Narayan & Cassidy, 2001) mendeskripsikan modal sosial sebagai keterkaitan sosial yang menjadikan seseorang mampu melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Putnam (Mohan & Mohan, 2002) juga menegaskan bahwa modal sosial adalah bagian dari kolektivitas, yaitu unsur-unsur dari kehidupan sosial: jejaring, norma, dan rasa percaya “trust”, (http://suryanto.blog.unair.ac.id/2010/02/02/sekilas-modal-sosial-social-capital-apa-itu/, diambil pada hari Minggu, tanggal 20 2010) 24 Sumber;http://ronawajah.wordpress.com/2009/12/01/pendampingan-dalampengembangan-masyarakat/ (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2010, jam 01.44).

37 perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya. 25 1. Fasilitator Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” sering disebut sebagai “pemungkin” (enabler). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain. Seperti dinyatakan Barker (1987) 26 memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatankekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987:49). 27 Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa “setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan

25

Sumber: http://sunandars.blogspot.com/2009/02/peranan-pekerja-sosial-dalam_20.html (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2010, jam 01.44). 26 Sumber: http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_31.htm. Pendampingan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Juli, jam 01.44. 2010). 27 Ibid.

38 peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama (Parsons, 1994). 28 Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:190-203) 29

memberikan

kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial, diantaranya; (1) Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan; (2) Mendefinisikan tujuan keterlibatan; (3) Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaanperbedaan; (4) Memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem: menemukan kesamaan dan perbedaan; (5) Memfasilitasi pendidikan: membangun pengetahuan dan keterampilan; (6) Memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama: mendorong kegiatan kolektif; (7) Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan; (8) Memfasilitasi penetapan tujuan; (9) Merancang solusi-solusi alternatif; (10) Mendorong pelaksanaan tugas; (11) Memelihara relasi sistem; dan (12) Memecahkan konflik. 30 2. Pendidik Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan

pengetahuan

dan

pengalaman

masyarakat

yang

didampinginya.

Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan

28

Ibid. Ibid. 30 Sumber: http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_31.htm. Pendampingan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010). 29

39 konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik. 3. Perwakilan masyarakat Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. 31 4. Mediator Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Lee dan Swenson (1986) 32 memberikan contoh bahwa pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (win-win solution). Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela dimana bantuan pekerja

31

Sumber: http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm., Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi Dan Strategi., (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010). 32 Sumber: http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_31.htm. Pendampingan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010).

40 sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri. Compton dan Galaway (1989: 511) 33 memberikan beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator anatar lain; (1) Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik; (2) Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain; (3) Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama; (4) Hindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah; (5) Berupaya untuk melokalisir konflik kedalam isu, waktu dan tempat yang spesifik; (6) Membagi konflik kedalam beberapa isu; (7) Membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki manfaat jika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang terlibat terus dalam konflik; (8) Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain; dan (9) Gunakan prosedur-prosedur persuasi. 34 5. Pembela Dalam praktek PM, seringkali pekerja sosial harus berhadapan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekeja sosial haru memainkan peranan sebagai pembela (advokat). Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. 35

33

Ibid. Ibid. 35 Ibid. 34

41 Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (case advocacy) dan advokasi kausal (cause advocacy) (DuBois dan Miley, 1992; Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994). 36 Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat. Rothblatt (1978) 37 memberikan beberapa model yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan peran pembela dalam PM adalah sebagai berikut; (1) Keterbukaan (membiarkan berbagai pandangan untuk didengar); (2) Perwakilan luas (mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan dalam pembuatan keputusan); (3) Keadilan (memiliki sesuah sistem kesetaraan atau kesamaan sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan); (4) Pengurangan permusuhan (mengembangkan sebuah keputusan yang mampu mengurangi permusuhan dan keterasingan); (5) Informasi (menyajikan masingmasing pandangan secara bersama dengan dukungan dokumen dan analisis); (6) Pendukungan (mendukung patisipasi secara luas); dan (7) Kepekaan (mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi orang lain). 38 6. Pelindung Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi

36

Ibid. Sumber: http://fasilitator-masyarakat.org/index.php?pg=artikel_detail&id=190; Peranan Pekerja Sosial Dalam Pendampingan. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010). 38 Sumber: http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_31.htm. Pendampingan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010). 37

42 pelindung (protector) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung (guardian role), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial. Adapun

demikian,

prinsip-prinsip

peran

pelindung

meliputi:

(1)

Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama; (2) Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan; dan (3) Berkomunikasi dengan

semua

pihak

yang

terpengaruh

oleh

tindakan

sesuai

dengan

tanggungjawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial. 39 Dalam

proses

pendampingan

sosial,

ada

dua

pengetahuan

dan

keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial: 1. Pengetahuan dan keterampilan melakukan asesmen kebutuhan masyarakat (community needs assessment), yang meliputi: (a) jenis dan tipe kebutuhan, (b) distribusi kebutuhan, (c) kebutuhan akan pelayanan, (d) pola-pola penggunaan pelayanan, dan (e) hambatan-hambatan dalam menjangkau pelayanan (lihat makalah penulis mengenai metode dan teknik pemetaan sosial untuk mengetahu cara-cara mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat). 40 2. Pengetahuan dan keterampilan membangun konsorsium dan jaringan antar organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk: 41 (a) memperjelas kebijakan-

39

Ibid. Sumber: http://fasilitator-masyarakat.org/index.php?pg=artikel_detail&id=190; Peranan Pekerja Sosial Dalam Pendampingan. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010). 41 Ibid. 40

43 kebijakan setiap lembaga, (b) mendefinisikan peranan lembaga-lembaga, (c) mendefinisikan potensi dan hambatan setiap lembaga, (d) memilih metode guna menentukan partisipasi setiap lembaga dalam memecahkan masalah sosial masyarakat, (e) mengembangkan prosedur guna menghindari duplikasi pelayanan, dan (f) mengembangkan prosedur guna mengidentifikasi dan memenuhi kekurangan pelayanan sosial. 42

D. Sekilas Tentang Prorgram Keluarga Harapan (PKH) Program

Keluarga

Harapan

(PKH) 43

merupakan

suatu

program

penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari programprogram penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. 44 Tahun 2010 Departemen Sosial menargetkan dapat memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 90.000 Rumah Tangga Sangat Miskin 42

Edi Suharto, Ph.D., Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), h. 103. 43 Program Keluarga Harapan adalah salah satu bentuk program yang dilakukan Depsos dalam menangani kemiskinan di Indonesia. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank. Dikemukakan, angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi, karena menurut data BPS pada tahun 2005, ada sekitar 19,1 juta rumah tangga sasaran (RTS) yang terdiri atas 3,9 juta sangat miskin, 8,2 juta miskin, dan tujuh juta hampir miskin. ''Fokus PKH adalah 3,9 juta keluarga yang sangat miskin. (Kominfo Newsroom). 44 Artikel dari Kementerian Sosial RI - Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Mawas, Kerja dan Selaras dan Kerja Tuntas. Lih. http://www.depsos.go.id http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=404, (diambil pada hari Senin, Tanggal 11 Februari 2010, jam 23:35).

44 (RTSM), dengan adanya penambahan lokasi di lima provinsi, 18 kabupaten/kota dan 175 kecamatan. Lima provinsi tambahan itu di antaranya adalah Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan tahun 2011 target sasarannya adalah 190.000 RTSM dengan penambahan lokasi di lima provinsi dan 15 kabupaten/kota, yaitu di Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara. 45 Definisi (masyarakat) sangat miskin menurut PKH yang disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku adalah rumah tangga yang kondisi kehidupannya sangat kekurangan dan sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana, biasanya tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau fasilitas kesehatan yang di subsidi pemerinta, tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam setahun, biasannya tidak atau hanya mampu menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan SLTP. 46 Dengan demikian, secara konseptual pekerjaan sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan-persoalan multidimensional, yang bermatra ekonomi-sosial dan individual-struktural. Berdasarkan perspektif ini, ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu: 47 1. Kelompok

yang

paling

miskin

(destitute)

atau

yang

sering

didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan (umumnya tidak 45

Sumber; http://www.indonesia.com/mod.php?mod= publisher&op=viewarticle&cid =11&artid=4687, (diambil pada hari minggu tanggal 20 juni 2010). 46 Sesuai dengan konsepsi mengenai keberfungsian sosial, strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-wajah, maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. 47 http://buletinbisnis.wordpress.com/2007/07/02/juli-2007-pemerintah-luncurkan-programkeluarga-harapan/, (di akses pada tanggal 06 agustus 2010).

45 memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial. 2. Kelompok miskin (poor). Kelompok ini memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar (misalnya, masih memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta hurup). 3. Kelompok

rentan

(vulnerable

group).

Kelompok

ini

dapat

dikategorikan bebas dari kemesikinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok destitute maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut “near poor” (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi “miskin” dan bahkan “destitute” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial. PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank. Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional Cash Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini "bukan" dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin

46 mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. 48 Sebagai bagian dari pembangunan sistem perlindungan sosial, Pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) 49 yang melaksanakn kewajiban sesuai dengan ketentuan. Mislanya, Rumah Tangga Sangat Miskin diberikan uang tunai dan diwajibkan untuk memeriksakan anggota keluarganya ke PUSKESMAS dan atau menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan. Selain memperolah uang tunai, Rumah Tangga Sangat Miskin akan menerima fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan 50 . Pengertian lain yang terdapat dalam buku Pedoman Umum PKH 51 , yaitu: Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM. Sebagai imbalanya RTSM diwajibkan

48

Ibid. RTSM adalah singakatan dari Rumah Tangga Sangat Miskin. Definisinya adalah Rumah Tangga yang kondisi kehidupannya sangat kekurangan dan sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana, mengalami kesulitan berobat ke tenaga medis kecuali Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang disubsidi pemerintah, tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun, tidak atau hanya menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan SLTP, (dalam Sekilas Mengenai Program Keluarga Harapan [PKH], Keluarga Sehat Keluarga Berpendidikan). 50 Buku Kerja Pendamping, Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008), h. 1. 51 Pedoman Umum PKH, Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008), h. 25. 49

47 memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan lintas sektoral, lintas profesional dan lintas lembaga. Departemen Sosial merupakan salah satu lembaga pemerintah yang telah lama aktif dalam program pengentasan kemiskinan. Dalam strateginya Depsos berpijak pada teori dan pendekatan pekerjaan sosial. Strategi penanganan kemiskinan dalam persepektif pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan keberfungsian sosial si miskin (dalam arti individu dan kelompok) dalam kaitannya dengan konteks lingkungan dan sistuasi sosial.

E. Tujuan PKH Di dalam buku Pedoman Kerja Pendamping dijelaskan tentang tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Tujuan dalam jangka pendeknya bantuan ini adalah membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan tujuan untuk jangka panjang adalah dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, dengan harapan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sementara dijelaskan dalam buku Pedoman Umum PKH, tujuan yang ingin dicapai memiliki perbedaan redaksi, walaupun sacara substansial memiliki kesamaan dalam makna. Dikatakan bahwa tujuan utama dari PKH adalah untuk

48 mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs 52 . Ada delapan 53 yang menjadi target atau tujuan MDGs diantaranya, ialah; 1) penghapusan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim 54 ; 2) pecapaian pendidikan dasar bagi semua atau yang disebut dengan pendidikan universal 55 ; 3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 56 ; 4) mengurangi tingkat kematian anak 57 ; 5) meningkatkan kesehatan ibu 58 ; 6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya 59 ; 7) memastikan kelestarian lingkungan hidup 60 ; dan 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan 61 . Dijelaskan, bahwa secara khusus tujuan PKH terdiri atas: 52

MDGs adalah singkatan dari Millenium Development Goals. salah satu prasyarat kunci bagi tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium adalah penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yang antara lain mencakup partisipasi masyarakat luas, transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi dari penyelenggaraan pemerintah. 53 Ahmad. Miftah, et.al., Belajar dari 10 provinsi, Upaya Pencapaian MDGs Melalui Inisiatif Multi Pihak di Indonesia, (Jakarta: Kemitraan, 2009), h. 27-28. 54 Tujuan ini memiliki 2 (dua) target yaitu, (1) berupa penurunan proporsi penduduk dengan pendapatan di bawah satu (1) dolar per hari menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015, dan ke (2) menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan. 55 Pada tahun 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan tidak lebih lambat dari tahun 2015. 56 Menghilangkan ketimpangan gender dalam pendidikan di tingkat dasar dan menengah dan di semua jenjang pendidikan. 57 Targetnya menurunkan angka kematian balita sebesar dua-pertiganya antara tahun 1990 dan 2015. 58 Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya antara tahu 1990 dan 2 015. 59 Di dalamnya terdapat dua target, yakni, menghentikan persebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus HIV/AIDS pada tahun 2015, dan target lainnya adalah menghentikan persebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru penyakit malaria serta penyakit-penyakit menular lainnya pada tahun 2015. 60 Di dalamnya terdapat tiga target; 1) memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya yang hilang; 2) menurunkan hingga separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses air minum yang aman dan sanitasi dasar pada tahun 2015; 3) mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020. 61 Di dalamnya terdapat tujuh target; 1) mengembangkan perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berbasis hukum, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif; 2) membantu kebutuhankebituhan khusus negara-negara yang paling terbelakang. Dalam hal ini termasuk pembebasan tarif dan kuota untuk ekpor. Meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin, pembatalan hutang bilateral resmi, dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara-negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan, dan lain sebagainya.

49 1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM 2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM 3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah usia 6 tahun dari RTSM 4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

F. Komponen PKH Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan). Saat ini, komponen Program Keluarga Harapan (PKH) hanya difokuskan pada 2 (dua) sektor di atas, dengan alasan bahwa kedua sektor ini merupakan inti peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pertanyaannya adalah mengapa harus pendidikan dan kesehatan? 62 Jawaban dari alasan di atas adalah: karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin menyebabkan buruknya kualitas gizi dan kesehatan ibu dan anak balita. Selain itu juga menyebabkan munculnya anak-anak putus sekolah akibat tidak adanya biaya untuk pendidikan. Bahkan, sebagian dari mereka terpaksa harus bekerja keras membantu pendapatan ekonomi keluarga. Peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh

62

Buku, Sekilas Mengenai Program Keluarga Harapan [PKH], Keluarga Sehat Keluarga Berpendidikan, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2009), h. 12.

50 program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu. Karenanya, kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut. Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka. 63 Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH BUKANLAH pengganti programprogram lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan seorang kepala keluarga menyebabkan penghasilan yang diperoleh juga rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan kesahatan dan pendidikan anak-anaknya. Sementara jika kesehatan ibu hamil pada keluarga miskin tidak memadai maka kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan akan tidak memadai pula. Akibatnya pertumbuhan anak keluarga miskin tidak memadai dan berdampak pada rendahnya kapasitas belajar anak. Kondisi kemiskinan menyebabkan anak putus sekolah atau tidak mengenyam bangku sekolah sama sekali, bahkan ada yang harus membantu mencari nafkah. Akhirnya kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa

63

Artikel dari Kementerian Sosial RI - Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Mawas, Kerja dan Selaras dan Kerja Tuntas. (http://www.depsos.go.id http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=404). diambil pada hari Senin, Tanggal 11 Februari 2010, jam 23:35.

51 rendah dan terjerat pada lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu upaya menngkatkan kesehatan dan pendidikan rumah tangga sangat miskin harus terus dilakukan. Sehingga dalam jangka panjang diharapakan bisa memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

G. Peran Pendamping 64 dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Membangun dan memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Proses tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perpektif profesional. Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, 65 yakni: Pemungkinan (enabling) atau fasilitasi, dalam arti fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Tugas pekerja sosial atau pendamping sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsesnsus bersama, serta melakukan manajemen sumber 66 .

64

Jumlah pendamping PKH untuk seluruh Kecamatan Koja, adalah enam (6) orang, dengan masing-masing satu (1) orang untuk enam (6) kelurahan yang ada di Kecamatan Koja Jakarta Utara. 65 Edi Suharto, Ph.D., Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat..., h. 95. 66 Pengertian manajemen di sini mencakup pengkoordinasian, pensistematiasian, dan pengintegrasian bukan pengawasan (controlling) dan penunjukkan (directing), juga meliputi pembimbingan, kepemimpinan, dan kolaborasi dengan pengguna atau penerima program PM. Dengan demikian, tugas utama pekerja sosial dalam manajemen sumber adalah menghubungkan klien dengan sumber-sumber sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri klien maupun kapasitas pemecahan masalahanya, (Edi Suharto :2009:95).

52 Penguatan (empowering), Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan 67 dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (capacity building) 68 . Dalam pendampingan sosial, pendidikan beranjak dari kapasitas orang yang belajar (peserta didik). Pendidikan adalah bentuk kerja sama antara pekerja sosial (sebagai guru dan pendamping) dengan klien (sebagai murid dan peserta didik). Dan pengalam adalah inti “pelajaran pemberdayaan” 69 . Perlindungan (protecting), fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya 70 , Dan pendukungan (supporting) 71 . Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihakpihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya. Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang membantu kelancaran program di tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung. Selain tim 67

Menunjuk pada sebuah proses kegiatan, bukan hasil dari suatu kegiatan Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan. 69 Edi Suharto, Ph.D., Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat..., h. 96. 70 Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang biasa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah. 71 Hal ini mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer peubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula menjadi orang yang mampu melaksanakan tugas-tugas teknik sesuai dengan ketrampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana. 68

53 ini, juga terdapat lembaga lain di luar struktur yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH dilaksanakan. Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar di setiap kecamatan. Sebagai acuan, setiap pendamping mendampingi kurang lebih 375 RTSM peserta PKH. Selanjutnya tiap-tiap 3-4 orang pendamping akan dikelola oleh satu koordinator pendamping. Pendamping menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melakukan kegiatan di lapangan, yaitu mengadakan pertemuan dengan Ketua Kelompok, berkunjung dan berdiskusi dengan petugas pemberi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuka daerah maupun dengan peserta itu sendiri. Pendamping juga bisa ditemui di UPPKH Kabupaten/Kota, karena paling tidak sebulan sekali untuk menyampaikan pembaharuan dan perkembangan yang terjadi di tingkat kecamatan. 72 Lokasi kantor pendamping sendiri terletak di UPPKH Kecamatan yang berada di kantor camat, atau di kantor yang dekat dengan PT POS dan atau kantor kecamatan di wilayah yang memiliki peserta PKH. Di sini pendamping melakukan

berbagai

tugas

utama

lainnya,

seperti:

membuat

laporan,

memperbaharui dan menyimpan formulir serta kegiatan rutin administrasi lainnya. Secara kelembagaan, Pendamping melaporkan seluruh kegiatan dan permasalahannya ke UPPKH Kabupaten/Kota. Pendamping memiliki tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan program.

72

Sumber;http://pkh.depsos.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id =61&Itemid=79 (diambil pada hari senin tanggal 11 Februari 2010, jam 23:35).

BAB III GAMBARAN UMUM PKH

A. Profil Dalam

rangka

percepatan

penanggulangan

kemiskinan

sekaligus

pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa di negara lain dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini "bukan" dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. 1 PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank. Menurut Akifah Elan-sary 2 , Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosjal (Depsos), PKH merupakan program terobosan untuk

1

Pedoman Umum PKH 2008..., h. 17. Sumber;http://bataviase.co.id/content/program-keluarga-harapan-pkh-bantu-rtsm, Program Keluarga Harapan (PKH) Bantu RTSM, (diambil pada hari Minggu, tanggal 20 juni 2010) 2

54

55 mempercepat

pengurangan

angka

kemiskinan

sekaligus

sarana

untuk

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. PKH merupakan program baru dan untuk pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia yang dilakukan secara terintegrasi, dan implementasinya melalui beberapa sektor serta multi stakeholder. Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan Presiden SBY di Gorontalo Juli 2007 3 . Pada tahap awal dilaksanakan di tujuh provinsi melibatkan 500.000 kepada rumah tangga yang sangat miskin (RTSM) 4 dengan definisi rumah tangga yang kondisi kehidupannya sangat kekurangan dan sebagian pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana, biasannya tidak mampu untuk atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang disubsidi pemerintah, tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun, biasanya tidak atau hanya mampu menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan SLTP. 5 Pada tahap awal, ujicoba PKH dilaksanakan di tujuh provinsi, yaitu Sumbar, Jabar, DKI Jakarta, Jatim, Sulut, Gorontalo dan NTT serta di 48 kabupaten/kota dan 337 kecamatan. Kemudian pada tahun 2008 dilakukan pengembangan di enam provinsi, yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera 3

PKH sendiri pertama kali diujicobakan pada tahun 2007. Rencananya akan diujicobakan sampai tahun 2015. Namun ujicobanya bukan berupa ujicoba bantuan, tetapi ujicoba sistem 4 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM per tahun. 5 Sekilas Mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Sehat, Keluarga Keluarga Berpendidikan, (Program Keluarga Harapan, Meraih Keluarga Sejahtera, Unit Pelaksana PKH Pusat [UPPKH], 2008-2009), h. 14

56 Utara, DI Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan. Sasaran penerima bantuan pada tahun 2007 sebanyak 400.000 RTSM, tahun 2008 sebanyak 620.755 RTSM, tahun 2009 sebanyak 720.000 RTSM, dan tahun 2010 ditargetkan 810.000 RTSM. Besaran dana insentif bervariasi. Untuk satu RTSM yang memiliki satu anak untuk keperluan sekolah di SD Rp 400.000,00/tahun, sedangkan SMP Rp 800.000,00/tahun. Untuk keperluan ibu hamil atau balita Rp 800 ribu/tahun. Di samping itu pun terdapat dana pengurusan Rp 200.000,00/tahun yang diterima masing-masing RTSM sasaran."Paling kecil setiap RTSM mendapatkan Rp 600.000,00 terbesar Rp 2,2 juta dalam setahun dan disalurkan setiap tiga bulan. RTSM yang akan mendapatkan dana insentif harus memenuhi ketentuan saat registrasi, yakni memiliki anak usia 6-15 tahun atau kurang dari 18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar, memiliki anak usia 0-6 tahun, atau terdapat ibu yang sedang hamil. Untuk pemenuhan aspek pendidikan dan kesehtan inilah dana insentif dikucurkan pemerintah. 6 Tujuh Provinsi 7 adalah: Gorontalo, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2008, ditambah lagi menjadi 13 provinsi. Enam tambahan itu adalah: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. PKH sudah dilaksanakan di 72 kabupaten di 13 provinsi, dengan penerima 700 ribu RTSM pada tahun 2008.

6 7

Pikiran Rakyat, PKH untuk Kurangi Si Miskin, (Selasa, 26 Mei 2009, 02:00:00). Pedoman Umum PKH 2008..., h. 40.

57 Anggarannya berasal dari APBN. Tahun 2007 dianggarkan Rp 1 triliun, 2008 meningkat menjadi Rp 1,1 triliun.8 RE K APITUL IS AS I DATA PE S E RTA PK H J AK ARTA UTARA Tahun 2007 NAMA WIL AYAH

NO

I

K E C . PE NJ ARINGAN  1 KE L. KAMAL MUAR A 2 KE L. KAPUK MUAR A  3 KE L. PE J AGALAN 4 KE L. PE NJ AR INGAN 5 KE L. PLUIT

II K E C . PADE MANGAN

1 2 3

KE L. PADE MANGAN BAR AT KE L. PADE MANGAN TIMUR KE L. ANC OL

III K E C . TANJ UNG PRIOK

1 2 3 4 5 6 7

KE L. S UNTE R  AGUNG KE L. S UNTE R  J AY A KE L. PAPANGGO KE L. WAR AKAS KE L. S UNGAI BAMBU KE L. KE BON BAWANG KE L. TANJ UNG PR IUK

IV K E C . K OJ A

1 2 3 4 5 6

KE L. R AWABADAK S E LATAN KE L. TUGU S E LATAN KE L. TUGU UTAR A KE L. LAGOA KE L. R AWABADAK UTAR A KE L. KOJ A

V K E C . K E L APA GADING

Tahun 2009

DATA  TAHAP  TAHAP  TAHAP  TAHAP  TAHAP  TAHAP  TAHAP  TAHAP  TAHAP  AWAL   I II III I II III I II III PE S E R TA

     700       184       181         80       228         27

Nov‐ Nov‐ Mar‐08 Mar‐08 Mei‐08 07 08

Des ‐ Maret‐ Okt  ‐  J uli‐09 08 09 09

   687     182     179       80     219       27

   662 171 173 78 213 27

   693     184     180       80     222       27

   693     184     180       80     222       27

   678     179     174       80     218       27

   669     178     175       78     213       25

   650     170     170       73     211       26

   640    620 168 161 165 161 74 71 207 203 26 24

      752       402       213       137

723 387 208 128

723 387 208 128

709 377 205 127

679 358 202 119

678 356 205 117

640 338 188 114

   1,942       336       200       320       221       311       298 256

1849 311 187 312 210 296 286 247

1847 311 187 312 210 296 284 247

1800 302 186 302 196 291 276 247

1753 293 184 283 193 286 268 246

1749 292 184 285 192 282 268 246

1673 279 179 273 184 271 257 230

  1,824         89       146       306       506       282       495

    1,771     1,796     1,796     1,752     1,698     1,682     1,616     1,612     1,542

      88     144     295     479     279     486

      89     142     300     493     279     493

      89     142     300     493     279     493

      438

      86     140     296     480     267     483 410 172 63 175

KE L. KE LAPA GADING BAR AT       189 KE L. KE LAPA GADING TIMUR         67 KE L. PE GANGS AAN DUA       182

1 2 3

Tahun 2008

      86     138     282     455     267     470 410 172 63 175

86 138 280 453 258 467 395 168 60 167

      85     136     275     420     250     450 371 153 59 159

85 136 275 416 250 450

83 131 270 394 231 433

368 153 59 156

325 126 54 145

  2,085       179       145       262       190       149       191       969

    2,051     2,067     2,067     2,024     2,009     1,999     1,958     1,958     1,926

TOTAL PE S E R TA PKH 2007

  4,609

    4,509     4,556     4,556     4,454     4,376     4,343     4,224     4,210     4,088

TOTAL PE S E R TA PKH 2008

   3,132

VI K E C . C IL INC ING

1 2 3 4 5 6 7

KE L. S UKAPUR A KE L. R OR OTAN KE L. MAR UNDA KE L. C ILINC ING KE L. S E MPE R  TIMUR KE L. S E MPE R  BAR AT KE L. KALIBAR U

TOTAL   PE S E R TA PK H J AK AR TA UTAR A

    175     142     260     187     148     187     952

    176     143     261     188     149     189     961

    176     143     261     188     149     189     961

    168     140     256     176     148     186     950

2982

    165     139     256     175     147     181     946

2980

165 156 136 134 253     251 176     172 147     146 179 177 943 922

2904

2803

157 134 251 172 146 177 921

2795

149 133 246 170 146 172 910

2638

   7,741 4,509   4,556   4,556   7,436   7,356   7,247   7,027   7,005   6,726  

Sumber: Data Pembayaran Peserta Pkh Jakarta Utara Tahap Iii Ta.2009 8

Artikel dari Kementerian Sosial RI, Mari Kita Mengenal Program PKH, http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=404, (diambil pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2010).

58 B. Tujuan PKH Tujuannya PKH adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok sangat miskin. Melalui pemberian insentif ini mereka mau melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan), bukan pengobatan (kuratif). PKH juga bertujuan mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan upaya mengurangi pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas 9 : 1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM; 2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM; 3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM; 4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

C. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) Sasaran program ini adalah ibu rumah tangga dari keluarga yang terpilih, mekanisme pemilihan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai kriteria

yang

ditetapkan, yakni Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) ibu hamil/nifas, memiliki bayi hingga berusia 6 (enam) tahun dan anak sekolah hingga 18 tahun, komponen ini berkaitan dengan pendidikan, namun belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta RTSM tersebut dapat menjadi peserta PKH apabila anak tersebut didaftarkan ke sekolah terdekat atau mengambil pendidikan

9

Ibid.

59 kesetaraan (Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, atau Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakan program Wajib Pendidikan Dasar 9 tahun) dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. 10 Anak di bawah satu tahun mendapat imunisasi lengkap gratis dan ditimbang secara rutin setiap bulan. Bayi usia 6-11 bulan berhak mendapatkan suplemen A dua kali setahun. Anak berusia 5-6 tahun berhak mendapatkan pemantauan tumbuh kembang. Anak usia 6-15 tahun yang terdaftar di SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB dengan kehadiran minimal 85% hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Anak usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar dapat menerima bantuan apabila anak tersebut bersekolah atau mengikuti pendidikan kesetaraan yang berlaku. 11 Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan (lihat Artikel dari Kementerian Sosial RI, Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Mawas, Kerja Selaras dan Kerja Tuntas, Mari Kita

Mengenal

Program

PKH,

http://www.depsos.go.id

atau

http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=404): 12 1. Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar; 2. Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak; dan

10

Pedoman Umum PKH 2008..., h. 32-33. Buku Kerja Pendamping PKH, (Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Soail, Departemen Sosial RI, 2008), h. 6. 12 Ibid, h. 3. 11

60 3. Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitats kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi lbu Hamil. Besar bantuan tergantung dari kondisi masing-masing keluarga, jumlahnya akan berubah dari waktu ke waktu, tergantung kepada kepatuhan keluarga memenuhi kewajiban. Besarnya bantuan berkisar antara Rp 600.000 hingga Rp. 2.200.000 (lihat Artikel dari Kementerian Sosial RI) yang terdiri dari: (1) Bantuan tetap sebesar Rp 200.000; (2) Bantuan pendidikan SD/MI Rp 400.000; (3) Bantuan pendidikan SMP/MTs Rp 800.000; dan (4) Bantuan kesehatan untuk ibu hamil/nifas, bayi dan atau balita sebesar Rp 800.000. 13 Bantuan di atas diberikan per tahun, kecuali bantuan tetap sebanyak 200.000 diberikan per 3 (tiga) bulan. Bantuan kesehatan dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM per tahun. 14 Bantuan tersebut akan dibayarkan empat kali dalam setahun 15 . Uang bantuan tersebut dapat diambil di kantor pos terdekat dengan membawa kartu anggota dan tidak dapat diwakilkan. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam

13

Ibid, h. 4. Ibid, h. 4-5. 15 Mekanisme pemilihan penerima bantuan adalah pendataan yang dilaksanakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), kemudian data tersebut diserahkan ke Depsos. Kemudian data itu disampaikan ke PT Pos Indonesia untuk dimasukkan dalam form validasi dan disampaikan ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota. Setelah itu disampaikan ke staf pendamping untuk dilaksanakan validasi melalui pertemuan awal antara pendamping dan RTSM. Hasil validasi tersebut dientry oleh tenaga operator di UPPKH Kabupaten/Kota secara on line ke UPPKH Pusat untuk ditentukan besaran jumlah bantuan yang harus dibayarkan. Setelah itu baru disampaikan ke PT Pos Indonesia untuk pencetakan Kartu RTSM PKH dan dilakukan pembayaran ke setiap RTSM. Satu bulan setelah pembayaran, akan dilakukan verifikasi. Bantuan diberikan dalam 4 (empat tahap) per tiga bulan, .....? (Buku Pedoman PKH, 2008). 14

61 program tersebut adalah sebagai berikut.: PKH dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH. Adapun ketentuan dalam program keluarga harapan ini yang berhak memerima uang bantuan ini dalam pengambilannya tersebut adalah wanita dewasa RTSM (rumah tangga sangat miskin). Dipilihnya ibu/ wanita dewasa yang RTSM yang mengasuh anak sebagai penerima bantuan dikarenakan wanitalah yang biasannyasehari-hari mengurusi keperluan gizi dan kesehatan anak-anak dan keluarga, serta mamastikan anak-anakke sekolah. Jadi dengan memberikan bantuan tunai kepada wanita dalam rumah tangga peserta PKH, diharapkan mereka bisa mengatur pemanfaatan dana dengan sebaik-baiknyauntuk memenuhi kebutuhannya. Meski begitu, peran peran kepala rumah tannga/ suami sangat penting dalam mendukung pengaturan pemanfaatan dana bantuan.

D. Kerangka Kelembagaan Tingkat Pusat dan Fungsinya Kelembagaan PKH terdiri dari lembaga terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, serta UPPKH yang dibentuk tingkat pusat, kabupaten kota/kecamatan. Susunan tim pengendali program keluarga harapan mempunyai tugas dan fungsi. Dasarnya adalah kerangka kelembagaan PKH dan struktur organisasi yang memiliki garis komando dan garis koordinasi yang seimbang (dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas).

62 1. Susunan Tim Pengendali 16 a. Pengarah, Ketua : Mentri Koordinator Bidang Kesejahteraan Raktyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan b. Pelaksana, Ketua : Deputi

Bidang

koordinasi

Penaggulangan

Kemiskinan

Kementrian Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Secretariat Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan c. Teknis Ketua : Direktur

Perlindungan

Dan

Kesejahteraan

Masyarakat

Kementrian Negara PPN/Bappenas 2. Tugas Dan Fungsi Tim Pengandali a. Pengarah Memberikan pengarahan kepada pelaksana baik materi yang bersifat subtanstif maupun teknis guna keberhasilan pengendalian program keluarga harapan. b. Pelaksana 1) Merumuskan konsep kebijakan opersaional Koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program keluarga harapan. 2) Menentukan kriteria dan daftar penerima program keluarga harapan 3) Melakukan sosialisasi program keluarga harapan keberbagai kalangan di pemerintah dan masyarakat.

16

Pedoman Umum PKH 2008..., h. 64-65.

63 4) Melakuakn pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program keluarga harapan serta melaporkan hasilnya kepada mentri koordinator bidang kesra. 5) Menilai hasil manfaat dan dampak dari pelaksanaan program keluarga harapan kepada terhadap pengurangan kemiskinan. 6) Mengusulkan pilihan-pilihan peningkatan efektifitas pelaksanaan program keluarga harapan kepada pengarah. 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh mentri koordinator bidang kesra c. Teknis Membantu tim pelaksana dalam melakukan tugas dan fungsinya terutama dalam merumuskna kebijakan, desain, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi program keluarga harapan. 3. Tim Pengarah Pusat Tim Teknis Pusat adalah Pejabat Esion I dari: a. Kementrian PPN / Bappenas b. Departemen Sosial c. Departemen Kesehatan d. Departemen Pendidikan e. Departemen Keuangan f. Departemen Agama g. Departemen Komunikasi dan Informatika h. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi i. Departemen Dalam Negeri

64 j. Badan Pusat Statistik 4. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Teknis Pusat adalah: 17 a. Memberikan pengarahan dan menyetujui desain dan rencana pelaksanaan program b. Memberikan pengarahan dan menyetujui mekenisme dan prosedur pelaksanaan PKH c. Mengkaji laporan perkembangan program setiap 6 bulan sekali d. Mengkaji dan memberikan arahan tindak lanjut laporan audit e. Mengkaji dan memberikan arahan tindak lanjut laporan evaluasi f. Mengkaji dan menyetujui perubahan yang kiranya diperlukan dalam pedoman umum PKH g. Memecahkan berbagai masalah lintas sector yang telah teridentifikasi oleh Tim Teknis Pusat h. Meningkatkan kolaborasi antsr departemen dalam mencapai tujua PKH i. Memberikan rekomendasi strategi pengembangan PKH baik kepada pemerintah maupun legislatif Tim Pengarah pusat mengadakan rapat koordinasi setidaknya 6 bulan sekali. Ketua tim teknis pusat (Pejabat Eslon I). bersama-sama dengan anggota tim pengarah pusat, berkewajiban memberikan laporan tertulis kepada Pemerintah atas tugas dan tanggung jawab seperti tertulis disetiap 6(enam) bulan sekali. 5. Tim Koordonasi Teknis Pusat Anggota Tim Teknis Pusat terdiri atas pejabat eselon 2 dan / atau eselon 3 yang ditunjuk dari kementrian dan diketuai oleh Direktur Jendral Bantuan dan

17

Ibid, h. 98.

65 Jaminan Sosial sekaligus sebagi Kuasa Pengguna Anggaran. Untuk pengelolaan keuangan program, Pejabat Pembuat Komitmen adalah Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial. 18 Tugas dan Tanggung jawab Tim Teknis Pusat adalah: a. Mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh UPPKH Pusat b. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan sektoral terkait agar tujauan dan fungsi program dapat berjalan baik c. Membentuk tim lintas sektor yang bertugas untuk menentukan peserta PKH d. Memonitor perkembangan [pelaksanaan program termasuk pengaduan masyarakat dan penanganannya, dan mengajukan perbaikan apabila diperlukan e. Mengkaji laporan evaluasi yang akan dipresentasikan kepada Tim Pengarah. 19 f. Mengkaji laporan audit yang akan dipresentasikan kepada Tim Pengarah Tim Koordinasi Teknis Pusat mengadakan rapat koordinasi setidaknya setiap 3 bulan sekali. Ketua Tim Teknis Pusat, bersama-sama dengan anggota tim teknis lainnya, berkewajiban memberikan laporan tertulis kepada tim Pengarah Pusat setiap 3 bulan sekali. Tim Koordinasi Teknis PKH pusat yang terdiri dari barbagai kementrian/lembaga terkait dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang 18 19

Ibid, h. 69. Ibid, h. 70.

66 tugasnya (Bappenas untuk perencanaan dan evaluasi program, Departemen Sosial untuk Pelaksanaan PKH,BPS untuk pendataan rumah tangga miskin, Depertemen Komunikasi dan Informatika untuk Sosialisasi, seta Depertemen Pendidikan Nasional dan Departemen kesehatan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan).

Dalam

rangka

koordinasi

PKH

dengan

program-program

penanggulangn kemiskinan lainnya, PKH berada dibawah koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan(TKPK), baik dipusat maupun didaerah. Untuk

itu.

TKPK

membentuk

tim

pengendali

PKH

yang

berfunfsi

mengkoordinasikan dan mensinergikan tujuan PKH dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan lainnya. Koordinasi PKH dengan TKPK daerah, apabila telah dibentuk, diharapkan dapat mengikuti pola koordinasi yang dilakukan di tinhkat Pusat. 6. Unit Pelaksanaan PKH Pusat (UPPKH-P) Unit Pelaksana PKH Pusat adalah pelaksana program yang berada di bawah kendali Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial. 7. Organisasi PKH Pusat (UPPKH-P) Personil UPPKH Pusat terdiri atas pegawai Departemen Sosial RI, Tim Assistensi, Tenaga Ahli, dan Praktisi/Narasumber yang ahli dibidangnya, serta tenaga pendukung berupa tenaga operator computer dan tehnical support. Tenaga Ahli PKH pada tahap awal membantu pembuatan desain PKH dan pada tahap selanjutnya turut mengelola dan menjalankan PKH agar tejaga kesinambungan program. Tenaga Ahli ini meliputi: a. Koordinator Wilayah

67 b. Ahli Pendidikan c. Ahli kesehatan d. System analyst e. Programmer f. Analisa Data g. Ahli Statistik h. Payment Officer i. Ahli Social Marketing j. Ahli Bidang Monitoring Tim Assistensi bertugas memback up kebutuahan tenaga ahli yang belum tercover pada

tahun berjalan. Praktisi/Nara Sunber

bertugas memberikan

masukan mengenai keberlangsungan Program, menjalankan fungsi pemantauan dan koordinasi dengan Tim UPPKH Pusat dan daerah. Tenaga Operator bertugas mendukung pelaksanaan PKH, meliputi entry data, menerima pengaduan, mengadakan pemuktahiran data dan hal lain yang mendukung PKH. Technical Suport bertugas membantu jalannya proses sirkilasi data (menjaga dan membantu memperbaiki jaringan listrik, telepon, internet apabila bermasalah) dan pelaksanaan kerja UPPKH Pusat. Kebutuhan Tim Assistensi, Tenaga Ahli, Praktisi/Narasumber, tenaga operator maupun technical support pada tiap tahunnya bervariasi, tergantung pada pelaksanaan program dan perkembangan besaran jumlah jangkauan wilayah pelayanan dan jumlah RTSM. Srtuktur Organisasi UPPKH Pusat, serta tugas dan tanggung jawabnya secara rinci terdapat dalam Pedoman Operasional Kelembagaan.

68 8. Kelembagaan PKH Daerah Tim Koordinasi PKH di tingkat daerah terdiri atas : (i) Tim Koordinasi PKH provinsi dan (ii) Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota. Pembahasan ini membahas tugas-tugas dan tanggung jawab serta proses pembentukan tim koordinasi PKH Daerah(provinsi dan kabupaten/kota). 9. Tim Koordinasi PKH Provinsi Tujuan pembentukan Tim Kordinasi PKH Provinsi adalah untuk memantua semua kegiatan PKH di tingkat Provinsi

serta untuk memastikan

komotmen daerah terkait dengan PKH terpenuhi. 10. Tugas dan Tanggung Jawab Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi PKH Provivsi secara umum terdiri atas tugas melakukan: a. Koordinasi persiapan provinsi untuk mendukung pelaksanaan PKH b. Koordinasi rutin terhadap partisipasi provinsi dan kabupaten/kota terkait dalam pelaksanaan PKH. Secara lebih rinci dijelaskan dalam Pedoman Operasional Kelembangaan PKH.

D. Unit Pelaksana Program Keluargga Harapan (UUPKH) Pada Tingkat Kabupaten Kota Jakarta Utara. 1. Tentang UPPKH Kecamatan/Kota Tim Koordinasi PKH tingkat Kabupaten/Kota dibentuk untuk memastikan persiapan dan pemenuhan tanggung jawab Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan PKH. UPPKH kecamatan merupakan kunci untuk mensuskseskan pelaksanaan

69 Program Keluarga Harapan dan akan menjadi saluran informasi terpenting antara UPPKH kecamatan dengan UPPKH Pusat serta Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten kota. UPPKH daerah di bentuk dan di tetapkan oleh direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I, melalui proses pendaftaran dan seleksi yang dilaksanakan di tingkat pusat. Clon personel UPPKH diusulkan oleh daerah Kabupaten/Kota penerima PKH. Kebutuhan personel UPPKH Kabupaten/Kota ditetapkan berdasrkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diemban oleh Unit ini. Susunan personel UPPKH Kabupaten Kota di tetapkan oleh Direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia. Wilayah kerja personel UPPKH Kabupaten/Kota meliputi seluruh Kecamatan PKH dalam satuan wilayah kerja di tingkat Kabupaten /Kota. Dalam pelaksanaan UPPKH Kabupaten/Kota ini tidak terlepas dari peran serta UPPKH secara keseluruhan, untuk itu perlu di buat acuan dan tanggung jawab dari masing masing petugas yang ada pada UPPKH Kabupaten/Kota yang meliputi: 1. Ketua UPPKH Kabupaten/Kota (salah satu dari tim sekretariat Koordinasi PKH Kabupaten/Kota). 2. Koordinator UPPKH Kabupaten/Kota (salah satu dari tenaga operator yang terpilih pada pelatihan) 3. Administrasi 4. Data entry/operator Komputer (SIM-PKH) 5. Sistem Pengaduan Masyarakat.

70 2. Strtuktur UPPKH Kabupaten/Kota Strtuktur Organisasi UPPKH Kabupaten Jakarta Utara Ketua UPPKH Kab/Kota

: Drs. H. Akmal Towe M,Si

Koordinator UPPKH Kab/Kota

: Agus Cholida S,Komp

Petugas SPM

: M. Fakhrijal S, Kom

ADM

: Abd Rahman S,E

SIM PKH

: Fadli Yaswir S,Kom

Petugas Data Entri*

:----

Pendamping

: Krisno Sutanto,A.MD

Keterangan : 1. Ketua UPPKH Kab/Kota (salah satu Sekretariat Koordinasi PKH Kab/Kota). 2. Koordinatoor UPPKH Kab/Kota (salah satu tenaga operator yang terpilih pada saat pelatihan). 3. Adminisrtasi 4. Data Entry/Operator Komputer (SIM-PKH) 5. Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) 6. Pendampingan peserta oleh para masing-masing pendamping.

BAB IV ANALISIS TENTANG PERAN PENDAMPING DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN BAGI MASYARAKAT

A. Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Di Kecamatan Koja, Kelurahan Koja 1. Tahapan persiapan pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada akhir 1980-an, ada beberapa alasan pergeseran istilah Community Organizer (CO) menjadi Pendamping, antara lain: (1) Banyak anggota komunitas yang tak paham dengan istilah CO, sehingga dapat mempersulit diri dalam melakukan Aksi; (2) Dikesankan – terkesan bahwa CO merupakan orang yang dirasa lebih pandai dan serba tahu mengenai organisasi dari pada anggota komunitas; (3) Beberapa pandangan – anggapan bahwa CO lebih menekankan pada Visi; Misi; Tujuan dan Hasilnya (out put) yang sifatnya Politis. Padahal situasi saat itu (zaman rezim Soeharto) banyak rakyat yang ‘phobi’ mendengar dan melibatkan diri pada kegiatan yang berbau politik. 1 Dalam proses waktu ke waktu bahwa perubahan istilah itu juga turut menggeser makna istilah Community Organizer yang sebenarnya merupakan proses akhir Aksi yang dilakukan dengan penekanan pada Penguatan Rakyat, yaitu terbentuknya Organisasi Rakyat yang kuat dan dilakukan melalui proses Aksi sampai meningkat kesadarannya menjadi Pemberdayaan.

1

Peran; Pendamping, LSM, dan Komunitas, sumber; http://hanjuangmahardika.blogspot.com/2009/03/peran-pendamping-lsm-dan-komunitas.html, (diambil pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2010).

71

72 Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan tersebut Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) melakukan tugas dan persiapan program yang meliputi bidang pekerjaan yang sesuai dengan kerja dan kebutuhan Pendamping. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pembayaran pertama diberikan kepada penerima manfaat. Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh peserta PKH; Menginformasikan (sosialisasi) program kepada RTSM peserta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum; Mengelompkan peserta kedalam kelompok yang teridiri atas 20-25 peserta PKH untuk mempermudah tugas pendampingan. Memfasilitasi

pemilihan

Ketua

Kelompok

ibu-ibu

peserta

PKH

(selanjutnya disebut Ketua Kelompok saja); Membantu peserta PKH dalam mengisi Formulir Klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/Kota; Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke Puskesmas dan pendaftaran sekolah.

2. Tugas Rutin: Menerima pemutakhiran data peserta PKH dan mengirimkan formulir pemutakhiran data tersebut ke UPPKH Kabupaten/kota; Menerima pengaduan dari Ketua Kelompok dan/atau peserta PKH serta dibawah koordinasi UPPKH Kabupaten/Kota melakukan tindaklanjut atas pengaduan yang diterima (Lihat Pedoman Operasional Sistem Pengaduan Masyarakat); Melakukan kunjungan insidentil khususnya kepada peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen; Melakukan pertemuan dengan semua peserta setiap enam bulan untuk resosialisasi (program dan kemajuan/perubahan dalam program); Melakukan

73 koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan; Melakukan pertemuan bulanan dengan Ketua Kelompok; Melakukan pertemuan bulanan dengan Pelayan Kesehatan dan Pendidikan di lokasi pelayanan terkait; Melakukan pertemuan triwulan dan tiap semester dengan seluruh pelaksana kegiatan: UPPKH Daerah, Pendamping, Pelayan Kesehatan dan Pendidikan. Adapun beberapa kegiatan pokok yang harus dilakukan pendamping PKH, yaitu: a. Pertemuan Awal Pertemuan

awal

merupakan

kegiatan

pendamping

untuk

Menginformasikan (sosialisasi) program kepada RTSM peserta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum. Dalam pertemuan awal yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2007 ini, bertempat di kantor Kecamatan Koja, dalam rangka/kegiatan mengelompokan masing-masing peserta kedalam kelompok yang teridiri atas 20-25 peserta PKH untuk mempermudahkan tugas pendampingan. Dalam pemilihan kelompok peserta PKH pendampinglah yang berhak menentukan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang telah di tetapkan oleh pendamping, hal tersebut diperkuat oleh Mas Krisno (Pendamping Kelurahan Koja); 2

“Jadi untuk pemilihan ketua kelompok, saya sendiri aja mengelompokkan bukan dari pihak siapa-siapa...terus.. dipilih kelompoknya...kenapa dibuat perkelompok, karena biar gampang masalah pendampingan dan untuk memepermudah pada pembayaran di kantor pos...”.

2

yang ketua untuk saat

Wawancara pribadi yang dilakukan di Kantor UPPKH pada hari Senin, jam 13.30, tanggal 01 Februari 2010,

74 Selanjutnya dalam pertemuan awal ini, membantu peserta PKH dalam mengisi Formulir Klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/Kota. Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke Puskesmas dan pendaftaran sekolah. Dikarenakan pertemuan awal, maka pendamping harus mendampingi dalam proses pengisian data kepeserrtaan Program Keluarga Harapa, adapun formulir yang yang harus diisi adalah keterangan data anggota keluarga. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mas Krsino (Pendamping Kelurahan Koja); 3

“Wajar aja ya mas, kan gak semuanya ibu-ibu pada bisa baca semua...jadi saya ikut dampingin sambil nerangin buat ngisi formulirnya...padahal dah di ulang-ulang cara ngisi formulirnya...tapi masih aja ada yang salah...trus, buat masalah kunjungan ke sekolah dan puskesmas atau umah sakit, saya hanya mealporkan bahwa apabila ada ibu-ibu yang datang untuk berobat atau periksa, trus dia menunjukkan kartu PKH maka ibu tersebut tidak dipungut biaya sepeserpun....., karna pihak puskesmas dan rumah sakit sudah tau kalo di Jakarta Utara sedang mengadakan Program Keluarga Harapan, yaitu Program Perlindungan Sosial....cape sih mas muter-muter ngusrusin ini itu....tapi saya senang dengan pekerjaan ini....asik aja gak terlalu formal trus jadi banyak sodara juga...”

Dapat disimpulkan bahwa peran pendamping dalam tahap pertemuan awal ini sangat dibutuhkan, baik dalam penyampaian informasi dari dari Koordinator Program ataupun menyampaikan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan Program Keluarga Harapan. Karena segala program yang berkaitan dengan masyarakat, pendamping sangatlah dibutuhkan demi tercapainya visi dan misi program tersebut.

3

Ibid.

75 b. Mendampingi proses pembayaran Pada dasarnya pendamping tidak melakukan kegiatan apapun kecuali pengamatan dan pengawasan selama proses pembayaran berlangsung. Namun begitu, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh pendamping sebelum kegiatan berjalan agar proses pembayaran berlangsung aman dan terkendali, yaitu: a.

Pergi ke Kantor Pos untuk meminta jadwal pembayaran dan mendata penerima manfaat yang merupakan kelompok binaannya.

b. Menginformasikan Ketua Kelompok mengenai jadwal dan memastikan bahwa pembayaran diterima oleh orang yang tepat pada waktu yang telah ditentukan. c. Berdiskusi Dalam Kelompok Kegiatan yang tak kalah penting adalah menyusun agenda dan mengadakan pertemuan dengan ketua kelompok ibu penerima untuk berdiskusi dan menampung pengaduan, keluhan, perubahan status maupun menjawab pertanyaan seputar program. Pada pertemuan ini juga dilakukan sosialisasi informasi mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan ibu dan anak, tips praktis dan murah bagi kesehatan keluarga serta pentingnya sanitasi dan nutrisi untuk meningkatkan mutu keluarga. d. Pendampingan Rutin Selanjutnya, jadwal pendampingan dilakukan rutin dan ditetapkan selama 4 hari kerja (Senin sampai Kamis). Kegiatan yang dilakukan selama itu antara lain melakukan kunjungan ke unit pelayanan kesehatan dan pendidikan, mengunjungi keluarga untuk membantu mereka dalam proses mendaftarkan anak-anak ke sekolah, mengurus akta lahir maupun memeriksa rutin ke puskesmas.

76 e. Berkunjung Ke Rumah Penerima Bantuan Jika pada pertemuan ada peserta PKH yang tidak bisa datang karena alasan tertentu seperti: lokasi yang sangat jauh dari tempat pertemuan, sibuk mengurus anak, sakit, atau tidak mampu memenuhi komitmen dikarenakan alasan-alasan tertentu, maka perlu dilakukan kunjungan ke rumah peserta tersebut untuk memudahkan proses (lihat Buku Pedoman Pengaduan) f. Memfasilitasi Proses Pengaduan Pendamping menerima, menyelesaikan maupun meneruskan pengaduan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga dapat dicapai solusi yang mampu meningkatkan mutu program. g. Mengunjungi Penyedia Layanan Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan vital keberlangsungan maupun peningkatan mutu PKH. Pendamping memantau kelancaran dan kelayakan kegiatan pelayanan, mengantisipasi permasalahan yang ada dalam program sehingga bisa melakukan tindakan yang sifatnya mencegah kegagalan kelancaran program ketimbang memperbaikinya. h. Melakukan Konsolidasi Pada hari Jum'at, para pendamping melakukan koordinasi dengan sesama pendamping dan tim lain. Laporan dan tindak lanjut juga dianalisa dan ditindaklanjuti pada hari ini agar terjadi peningkatan mutu program. i. Meningkatkan Kapasitas Diri Untuk meningkatkan mutu program dan mutu pendamping itu sendiri, juga diadakan diskusi dan pertemuan rutin (minimal sebulan sekali) baik itu antarkecamatan maupun didalam kecamatan sendiri sebagai upaya menampung

77 pelajaran berarti (lesson learned & best practices) yang bisa digunakan oleh pendamping lain agar mempermudah pekerjaan dan menghadapi kasus-kasus harian di lapangan. j. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan pada anggota masyarakat pun dilakukan secara berkala. Dengan demikian pengembangan pelaksanaan PKH di daerah lain akan dilakukan jika hasil monitoring dan evaluasi mengindikasikan tanda-tanda positif terhadap pencapaian tujuan. Oleh karenannya, monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang penting yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan PKH. Monitoring PKH bertujuan untuk memantau pelaksanaan PKH pada sisi masukan (inputs) dan luaran (outputs). Program monitoring ini akan mengidentifikasi bebagai hal yang muncul dalam pelaksanaan PKH sehingga memberi kesempatan kepada pelaksana program untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat hasil dan dampak pelaksaan PKH. Kerangka fikir program monitoring dan evaluasi PKH adalah sebagaimana digambarkan dibawah ini. Bagan : Kerangka Pikir Program Monitoring dan Evaluasi PKH Inputs

Sumber daya (Fisik & Rp)

Outputs

Produk yang dihasilkan

Outcomes

Akses, penggunaan dan kepuuasan terhadap produk

Impacts

Dampak terhadap kesejahteraan

Monitoring

Evaluasi

Sumber; Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, 2009.

78 Adapun indikator monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut: 1. Indikator Monitoring a. Komponen kesehatan b. Komponen Pendidikan c. Aspek Pembayaran d. Aspek Administrasi 2. Indikator Evaluasi a. Indikator hasil PKH b. Indikator dampak PKH Dengan demikian, dari beberapa faktor yang disebutkan di atas, maka setiap individu yang melakukan usaha menuju perbaikan dan pengembangan memerlukan penghargaan untuk menunjukkan bahwa upaya yang dilakukannya dihargai. Penghargaan ini diharapkan dapat memicu kinerja yang lebih baik dan memotivasi lingkungannya menghasilkan produktivitas yang sekurang-kurangnya sama dengan yang telah diraihnya. Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan sengaja melanggar koridor aturan dan ketentuan yang telah dibuat dan disepakati dalam sebuah lembaga. Sanksi diberikan agar yang bersangkutan maupun orang yang mengetahuinya tidak mengulangi perbuatan yang merugikan lembaga, lingkungannya maupun dirinya sendiri. lni juga merupakan alat pembelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

79 B. Harapan Pendamping dan Harapan Peserta (RTSM) dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Hubungan Pendamping dan masyarakat dalam PKH merupakan sesuatu yang tak dapat dipisahkan satu sama yang lainnya dalam proses transformasi sosial. Keberadaan pendamping di dalam masyarakat selalu lahir untuk bersamasama mengarahkan situasi yang positif di saat masyarakat tertimpa masalahmasalah yang membuat mereka menderita hidupnya. Peran dan tugas pendamping, baik yang diterjunkan (dibentuk) langsung oleh pemerintah melalui Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) ataupun pendamping yang hadir dari tengah masyarakat itu sendiri, karena ingin menjawab problem-problem yang sedang muncul. Hal

ini

dilakukan

(maksudnya

pendamping)

sebagai

stimulus

(sahabat/alat) agar masyarakat mampu membangun kehidupannya, selayaknya manusia lain pada umumnya. Adapun kerja pendamping adalah sebagai individuindividu yang mengarahkan masyarakat untuk mencari (sama-sama) solusi yang tepat untuk keluar dari problem yang mereka hadapi. Sejalan dengan itu, Mas Krisno Sutanto mengatakan; “Bahwa masyarakat diharapkan merubah paradigma yang mereka miliki atau pola pikir yang terus menunggu diberikan oleh orang lain baik itu pemerintah atau orang-orang yang memang memiliki kebersihan hati nurani untuk membantu...”.

Terlihat bahwa pendamping masyarakat mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subyek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau,

80 memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Baker, Dubois dan Miley (1992) 4 menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pendekatan keberfungsian sosial dapat menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Ia dapat menjelaskan bagaimana keluarga miskin merespon dan mengatasi

permasalahan

sosial-ekonomi

yang

tekait

dengan

situasi

kemiskinannya. 5 Memang secara ideal hubungan antara Pendamping dan masyarakat di dalam program PKH, adalah inisiator yang datang dari atas (pemerintah itu sendiri) atas dasar tanggung jawab bersama dalam melakukan mensejahterakan seluruh komponen masyarakat tidak hanya di bidang pendidikan dan kesehatan. Nyatanya, kehidupan sehari-hari di Indonesia inisiator itu banyak datang dari pendamping dari luar komunitas (outsider) dan jarang datang dari anggota komunitas itu sendiri. Kecuali komunitas yang wilayahnya hidup terjadi kasus atau masalah yang sifatnya manifes (nampak) dan struktural. Misalnya, Penggusuran tanah, PHK buruh, Intimidasi massal, biasanya komunitas tersebut meminta fasilitasi dan advokasi pada pihak Perguruan Tinggi, Aktivis Mahasiswa, Lembaga Swadaya

4

Peranan Pekerja Sosial Dalam Pendampingan, sumber; http://fasilitatormasyarakat.org/index.php?pg=artikel_detail&id=190 dan di dalam Edi Suharto, pendampingan sosial dalam pengembangan masyarakat, http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_31.htm, (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010). 5 Edi Suharto, dalam sebuah artikel, Pekerjaan Sosial Dan Paradigma Baru Kemiskinan. Diambil dalam kumpulan data Tim Penelitian Kemiskinan Depsos RI.

81 Masyarakat atas dasar Kebutuhan bersama yang dirasa serta menimpa seluruh anggota komunitas. Dalam hal ini Mas Krisno Sutanto menambahkan harapannya kepada anggota Program Keluarga Harapan (PKH); “Kami sebagai pendamping, menginginkan masyarakat yang kami dampingi atau anggota yang dibina memiliki usaha kelompok... atau usaha bersamalah sebagai penopang lain, selain menunggu melulu bantuan dari luar, sehingga anggota PKH mampu terus melanjutkan hidup..., dan tidak menunggu harta karun yang didatangkan dari langit...”.

Ungkapan di atas selaras dengan adagium pekerjaan sosial, yakni ‘to help people to help themselves’, pendamping memandang orang miskin bukan sebagai objek pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan karakteristik kemiskinan. Melainkan orang yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang sering

digunakannya

dalam

mengatasi

berbagai

permasalahan

seputar

kemiskinannya. Sebagaimana harapan di atas, diungkapakan juga oleh Ibu Khanifah di kelurahan Koja, beliau mengatakan bahwa; ”Em...kalo ngerasa ada perbedaan, ya... ada banyak terbantu, mas... salah satunya sekolah anak saya jadi gak terlalu kefikiran masalah bayaran sekolahnya, karena ada usaha kelompok... trus buat beli sepatu, ya kalo ada lebihnya saya beliin seragam sekolah yang udah agak kucel mas...he..he.. trus anak juga tambah rajin aja sekolahnya... ya karna ada mas Krisno yang ngontrol absen kehadiran sekolah anak saya... ya anak juga takut kalo jarang masuk sekolah tar di putus lagi bantuannya... repot lagi sayanya. Trus pendamping juga mengecek timbangan anak balita... jadi ibu-ibu yang laen juga pada rajin periksa ke posyandu, puskesmas juga... kalo jarang nimbang ama periksa kan ketauan dari kartunya, tar di keluarin dari peserta PKH lagi...”

Inisiatif Pemerintah melahirkan Program Keluarga Harapan (PKH) serta membentuk para pendamping tidak bisa dikatakan adanya intervensi karena

82 memandang masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin (RTSM) adalah masyarakat yang memiliki mental ketergantungan, kebodohan ataupun sering melakukan kesalahan, berkaitan dengan kasus atau masalah yang manifes itu. Terpenting, tindakan itu dimusyawarahkan dan di putuskan seluruh anggota serta bukan inisiatif dari beberapa orang atau individu saja. Dengan demikian inisiatif pemerintah mendatangkan para pendamping adalah indikasi adanya kesadaran bahwa masyarakat dengan kemampuan diri mereka sendiri, dengan tetap melalui arahan, pengawasan, dan kerja sama antar masyarakat dan pendamping menandakan bahwa sudah ada dan berjalannya mekanisme kerja di masyarakat (terutama di Kelurahan Koja). Sering juga terjadi inisiatif datang dari pendamping ke dalam masyarakat saat di suatu wilayah terjadi kasus seperti adanya ketidakadilan dan kemiskinan. Misalnya,

pendamping

PKH

Koja,

membuat/mengumpulkan

uang

kas.

Diharapkan dengan inisiatif ini masyarakat menyadari bahwa mereka harus tidak selalu membentuk satu usaha yang berawal dari diri pribadi mereka sendiri. Pendamping sangat mengharapkan bahwa beban tersebut dapat dipikul bersama. Hal ini, menurut Mas Krisno Sutanto telah sering dikatakan dan dihimbau kepada masyarakat sebagai anggota Program Keluarga Harapan (PKH), dia mengatakan; “...Uang Kas itu diharapakan terkumpul untuk membantu keberlanjutan program anggota itu sendiri (mis. dalam hal pelaksanaan diskusi dan pertemuan), agar mereka dapat meringankan beban masing-masing yang lainnya..., juga tidak memberatkan Ketua Kelompok seorang diri dalam hal kegiatan semacam diskusi dan pertemuan yang dilakukan...”.

Dalam melakukan aksi-aksi menuju kehidupan yang lebih manusiawi. UPPKH menganggap bahwa program pemberdayaan tidak bisa dilakukan tanpa

83 adanya strategi dan perencanaan yang jelas, semisal kebersamaan seperti yang dijelaskan di atas. Manakala hasil perencanaan dapat terwujud menyangkut banyak orang, tentunya harus melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ingin diberdayakan. Pada saat masyarakat masih dalam tingkat kesadaran konformis (naif, pasrah, merasa dirinya tidak mampu, idiom banyak anak-banyak rejeki). Maka dibutuhkan orang (pendamping) yang dapat memfasilitasi dan memotivasi agar anggota masyarakat (secara individu) itu dapat meningkatkan kesadaranya. Proses untuk menuju masyarakat yang sejahtera tidak bisa hanya ditempuh 1 (satu) atau 2 (dua) tahun. Fakta yang sudah terjadi, bisa lebih dari 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun. Kondisi itupun masih sering di “kotori” dengan munculnya konflikkonflik yang sifatnya individual, atas dasar kecemburuan (jealous) antar anggota masyarakat. Kesabaran dan ketelatenan dalam pendampingan masyarakat sangat diperlukan, agar tercapainya masyarakat yang sadar diri, terpenuhinya kebutuhan, sehat mental dan fisik (baik sosial maupun individu). Untuk menumbuhkan rasa kebersamaan diantara pendamping dan anggota PKH. Maka pendamping pun melakukan kunjungan langsung ke rumah atau ke lokasi usaha anggota secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya apabila dalam

pembinaan

ternyata

anggota

menjalankan

ketentuan

(semisal

diskusi/pertemuan) UPPKH dengan baik, maka kunjungan akan dilakukan agak jarang. Akan tetapi apabila anggota menunjukan gejala tidak menjalankan kesepakatan ditingkatkan.

yang

ditetapkan,

maka

frekuensi

kunjungan

pendamping

84 Dalam rangka menjalin hubungan baik itu, pendamping minimal satu bulan setelah realisasi program harus mengunjungi 6 anggota PKH. Kunjungan selanjutnya tergantung pada kualitas partisipasi yang dilakukan oleh anggota. Apabila terdapat kecenderungan yang memburuk, maka petugas UPPKH harus sering mengunjungi anggota tersebut bersama pengurus dan anggota PKH lainnya sebagai perwujudan pelaksanaan tanggung renteng. Disamping kunjungan yang dilakukan sendiri. Pengawas maupun petugas UPPKH dapat melakukan kunjungan ke anggota bersama relawan, aparatur kelurahan atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya, kunjungan tersebut betujuan: a. Memberikan motivasi kepada anggota agar aktif dalam memanfaatkan bantuan berupa uang melalui Program Keluarga Harapan. b. Sebagai salah satu sarana monitoring partisipatif yang perlu ditumbuhkan kepada warga.

C. Kesesuaian antara Harapan Pendamping dan Harapan Peserta (RTSM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Koja, Kelurahan Koja Jakarta Utara Hubungan Pendamping dan masyarakat dalam PKH merupakan sesuatu yang tak dapat dipisahkan satu sama yang lainnya dalam proses transformasi sosial. Keberadaan pendamping di dalam masyarakat selalu lahir untuk bersamasama mengarahkan situasi yang positif di saat masyarakat tertimpa masalahmasalah yang membuat mereka menderita hidupnya. Peran dan tugas pendamping, baik yang diterjunkan (dibentuk) langsung oleh pemerintah melalui

6

Memantau para peserta PKH untuk mengetahui perkembangan peserta dalam Program Keluarga Harapan, dan dilakukan secara non-formal untuk mengali berbagai potensi, hambatan, ancaman, kelemahan, dan kekuatan masyarakat yang menjadi peserta.

85 Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) ataupun pendamping yang hadir dari tengah masyarakat itu sendiri, karena ingin menjawab problem-problem yang sedang muncul. Tabel: Pola hubungan pendamping UPPKH dan Peserta PKH Ketua UPPKH Kabupaten/kota

Koor. UPPKH Kabupaten/kota

Petugas SPM

Peserta PKH

Petugas Administrasi

Petugas SIM PKH

Petugas Data Entri

*Pedoman Umum Program Keluarga Harapan 2008

Secara ideal hubungan antara Pendamping dan masyarakat di dalam program PKH, adalah inisiator yang datang dari pemerintah itu sendiri (yang diwakili oleh Ketua dan koordinator UPPKH kabupaten/kota). Atas dasar tanggung jawab bersama (oleh Sistem Pengaduan Masyarakat {SPM}, Administrator, dan Data Entry/Operator Komputer PKH) dalam melakukan kegiatan untuk mensejahterakan seluruh komponen masyarakat. Pola hubungan ini tidak hanya di bidang pendidikan dan kesehatan melainkan bidang-bidang kehidupan masyarakat yang dapat terjangkau lainnya. Walau dalam kenyataannya, bahwa kehidupan sehari-hari di Indonesia, inisiator lebih banyak datang dari

86 pendamping dari luar komunitas (outsider) dan jarang datang dari anggota komunitas itu sendiri. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan semestinya dipahami sebagai transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian. Wujud kemandirian tercermin

dari

tingkat

kepedulian

dan

partisipasi

atau

memudarnya

ketergantungan kepada pemerintah. Pengertian ini bisa dipahami sebagai sikap mental dan perilaku rasional, kompetitif dan menolak ketergantungan. Gagalnya program pengentasan kemiskinan kita karena selama ini program lebih bersifat bantuan sosial. Apakah program pengentasan kemiskinan selama ini (hanya) sekadar “pelestari proyek” atau “pengamanan program”. Nuansa itu yang selama ini terjadi, baik di tingkat ide, maupun implementasi di lapangan. Sehingga tak mengherankan kerap timbul kecenderungan untuk sekadar program terlaksana, dana terbagi habis, dan dana yang terbagi habis dimakan masyarakat. Kemandirian masyarakat bukan diindikasikan meningkatnya pendapatan saja, tetapi seberapa jauh mereka mampu menguasai sumber-sumber ekonomi baru. Sehingga pendapatan dapat meningkat dan berkelanjutan, tetapi kepercayaan hidup selanjutnya didapatkan kemandirian sosial ekonomi tersebut wajib dipahami. Di sinilah, peran pendamping/fasilitator menyelenggarakan dialog dengan masyarakat untuk menggali kebutuhan-kebutuhan nyata, menggali sumber-sumber potensi yang tersedia, mendorong masyarakat untuk menemukan spesifikasi masalah yang harus dipecahkan dan mengorganisir mereka untuk mengambil tindakan yang tepat (Belle, 1976) 7 .

7

Dalam artikel tulisan Marjono, staf Bapermades Provinsi Jawa Tengah, http://www.kmwjateng.net/pemberdayaan/menggugat-peran-pendamping-pnpm-mp, (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010).

87 Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat makin menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi diupayakan melalui berbagai program tidak dengan sendirinya dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Kita memerlukan suatu strategi atau arah baru kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Strategi pada dasarnya mempunyai tiga arah. Pertama, pemihakan dan pemberdayaaan masyarakat. Kedua, pemantapan

otonomi

dan

pendelegasian

wewenang

dalam

pengelolaan

pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat. Ketiga, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal. 8 Pengembangan

masyarakat

local

(Locality

Sevelopment)

menurut

Rothman (sebagaimana diulas Suharto, 2005:42) adalah pengembangan masyarakat yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. 9 Setelah melihat dari keinginan anggota PKH, yaitu agar program Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) terus dilakukan dan harus mampu memberikan dampak bagi perbaikan maupun perubahan hidup yang lebih baik (layak) bagi anggota masyarakat lain (menyebar ke masyarakat sekitar). Adapun jika memperhatikan harapan anggota PKH dengan peranan yang dilakukan oleh Unit 8

Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat & Jaring Pengaman Sosial ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 130 9 Asep Usman Ismail (ed) dan Ismet Firdaus, Dkk. Pengamalan AlQur’an “Tentang Pemberdayaan Dhua’fa” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dakwah Press, 2008) Cet. 1, h. 73

88 Pelaksana (pendamping) Program Keluarga Harapan (UPPKH) sangat sesuai (dibutuhkan). Hal terkait dapat dibuktikan dengan peranan (tugas dan aktivitas) pendamping PKH dengan harapan anggota PKH, adapun peranan (tugas/aktivitas yang diharapkan anggota PKH) yang dilaksanakan oleh pendamping PKH melalui program RTSM di Kelurahan Koja Jakarta Utara tersebut sebagai berikut: a. Melakukan persiapan administrasi, yaitu dengan mempersiapkan; Pertama, melapor pemerintah setempat (Ketua RT); Kedua, mensosialisasikan kepada anggota masyarakat agar mereka tahu kegiatan yang akan dilaksanakan; Ketiga, pembuatan papan nama, papan struktur, data masyarakat yang menjadi anggota, data kepengurusan, buku absen anggota PKH, buku program kegiatan, buku tamu, dan keperluan lainnya. b. Edukasi – tekanan utama pada proses perubahan pola pikir (mind set) dan peilaku (behavior) dari penerima informasi yang terjadi melalui proses sosialisasi yang terus menerus dalam jangka waktu yang lebih panjang. c. Membentuk kelompok bagi masing-masing anggota PKH. d. Pembangunan

infrastruktur

dasar

dan

pemukiman

diarahkan

untuk

meningkatkan aksessibilitas masyarakat kepada pusat-pusat pelayanan, mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan dan jasa lainnya, serta mewujudkan tata lingkungan pemukiman yang asri, bersih dan sehat. Karena itu, RTSM yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu usaha berencana untuk memungkinkan partisipasi individual dari masyarakat miskin dalam memecahkan berbagai masalah serta adanya kesesuaian antara harapan UPPKH dan anggota masyarakat. Apa yang dilakukan harus merupakan kegiatan yang berupa keseimbangan atau kesesuaian,

89 dimana masyarakat disiapkan oleh pendamping untuk mewujudkan tujuan hidupnya agar lebih memiliki kemandirian. Dengan demikian para pendamping / fasilitator tersebut berperan sebagai agen untuk membentuk masyarakat yang didampingi agar menjadi pribadi yang dapat mencari solusinya sendiri-sendiri.

D. Kendala atau Hambatan Pendamping dalam Program PKH Kendala yang dihadapi oleh pendamping adalah sulitnya peserta untuk mengumpulkan data atau berkas formulir pemutakhiran 10 . Adapun kendala yang lain yang dihadapi pendamping adalah peserta yang sesekali masih ditemukan menggadaikan kartu PKH pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab (mis. Rentenir), atau tetangga yang di pinjamkan uangnnya oleh pemilik kartu PKH untuk dijadikan jaminan meminjam uang. Diakui oleh koordinator pendamping PKH, Mas Krisno Sutanto, dari sekian banyak RTSM peserta PKH selalu saja ada yang nakal. Dana PKH disalurkan untuk kepentingan di luar peruntukannya, seperti membayar utang. Terhadap kasus seperti ini pihaknya menegur agar mengganti atau mengadakan lagi dana tersebut untuk kemudian dimanfaatkan untuk pendidikan anak-anaknya atau pemeliharaan kesehatan ibu hamil. Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Mas Krisno Sutanto sebagai pendamping PKH Kelurahan Koja.

“Ya…gak menutup kemungkinan kalau ada yang melakukan kesalahan, ada juga yang nakal... karna hidup memiliki kekeliruan, dan untungnya kekeliruan itu masih bisa di tangani oleh saya…mulai dari masalah 10

Pemutakhiran adalah berkas data peserta yang berisi data peserta sebelum atau sesudah pembayaran uang PKH, dan data tersebut harus di kumpulkan oleh pendamping PKH pada pertemuan yang dilakukan di rumah peserta atau di tempat tang telah disepkati oleh peserta dan pendamping.

90 susahnya ngumpulin berkas formulir pemutakhiran data trus... ada aja peserta yang menyalahgunakan kartu PKH sebagai jaminan untuk meminjam uang dengan tetangga atau renteninir sekaipun, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ibu yang berinisial (SH) dengan alasan untuk ongkos anak sekolah dan untuk membeli buku SKS…Dan yang saya herankan ada laporan dan saya pernah memanggil ibu tersebut dikarenakan menggunakan kartu PKH dijadikan taruhan barmain jud oleh ibu-ibu peserta atau suami-suami mereka sendiri…tapi Al-hamdulillah kasus ini belum pernah terjadi di kelurahan ini...”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Hanifah salah satu peserta Program PKH dalam beberapa kali proses wawancara yang dilakukan oleh penulis; sebagai berikut; “Banyak mas... ibu-ibu peserta yang menjual kartu bantuan pemerintah... karena keadaan memaksa kali mas... ya, jika harus tunggu bantuan uang bulan berikutnya... mungkin kami gak bisa hidup kali mas... kami gadaikan dengan jaminan uang bantuan bulan depan bisa diganti lagi... pinjamnya ke orang yang berada dan mau minjamin uangnya mas... ya, kaya bos gitu mas yang banyak uang... ya, ren... rentenir mas...!” Kebanyakan peserta PKH beranggapan bahwa uang bantuan pemerintah sebagai bantuan yang memang berhak mereka gunakan untuk apapun sebagai tanggung jawab pemerintah yang mengolah negara dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Kartu bantuan pemerintah melalui Program PKH tersebut akan diambil (ditebus) kembali ketika pembayaran PKH dilaksanakan pada waktu yang telah di tentukan oleh UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan). Adapun kendala yang dihadapi oleh pendamping adalah: adanya keterlambatan konpensasi

uang yang

konpensasi

terhambat

(honor/tunjangan/pesangon/gaji).

tersebut

menjadikan

Dana

kekurangmaksimalan

pendamping dalam melakukan aktifitas dan kunjungan kerja ke lokasi-lokasi yang menjadi tempat konsentrasi kegiatan di masing-masing kelurahan. Dengan demikian, kendala ini menjadikan kinerja para pendamping berkurang (malas)

91 dalam hal mencari program kerja yang baru (yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta) bagi para peserta PKH. Berbagai alasan tentunnya didasar pada otonomi daerah, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya paling penting didahulukan sehingga PKH ini kurang disambut meriah oleh Pemerintah (di daerah-daerah tertentu). Persoalanya bagaimanapun gencarnya sosialisi oleh Pendamping, tetap tidak berpengaruh pada kebijakan pemerintah setempat. Dengan demikian, keberhasilan atau Ujung Tombak Program Keluarga Harapan ada dalam peranan pendamping dan Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugas tanpa pamrih mau berkorban demi masyarakat dan atas dasar Ikhlas, siap menghadapi situasi dan kondisi lingkungan serta pendekatan lebih intensif, akan memberikan Motivasi terhadap RTSM sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak bagi generasi selanjutnya.

E. Solusi Dari Kendala Pendamping Program PKH Dari hal diatas, salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia yang senantiasa menuntut keterlibatan pekerjaan sosial dalam penanganannya adalah masalah kemiskinan. Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus utamanya untuk membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Dalam proses pertolongannya, pekerjaan sosial berpijak pada nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional yang mengedepankan prinsip keberfungsian sosial. Dan yang menjadi tujuan utama pemberian bantuan PKH adalah, agar anak-anak dari keluarga miskin mendapat bantuan pertumbuhan sejak janin, balita

92 sampai bersekolah di SD-SMP, sehingga dapat menekan jumlah penduduk miskin dan mendekatkan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, konsep keberfungsian sosial harus dikedepankan sebagai solusi agar persoalan kemiskinan dapat ditangulangi. Hingga pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa masyarakat yang menjadi peserta program PKH adalah subyek pembangunan; bahwa masyarakat/peserta memiliki kapabilitas dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan, bahwa masyarakat/peserta memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya. Adapun solusi dari permasalahan yang ditemui oleh pendamping dalam menangani masalah-masalah di atas yaitu, memberikan peringatan berupa membuat surat pernyataan hitam di atas putih dengan kesepakatan pendamping dan peserta (Peserta Program Keluarga Harapan) PKH. Dan tidak terlepas dengan pekerja sosial adalah menjadi fasilitator bukan menekan masyarakat yang memiliki masalah melainkan pendekatan secara kekeluargaan sebagaimana arti dari pendamping itu adalahIndividu atau seseorang yang melakukan aktivitas menemani secara dekat dan mempunyai kedudukan setara dengan yang ditemani. Pendamping sosial dalam program PKH melihat bahwa kelompok sasaran atau masyarakat dalam menangani kemiskinan mencakup tiga kelompok miskin secara simultan. Dalam kaitan ini, maka seringkali orang mengklasifikasikan kemiskinan berdasarkan “status” atau “profil” yang melekat padanya yang

93 kemudian

disebut

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS).

Gelandangan, pengemis, anak jalanan, suku terasing, jompo terlantar, penyandang cacat (tubuh, mental, sosial). Sesuai dengan konsepsi mengenai keberfungsian sosial di atas, maka strategi yang tepat sebagai solusi dalam penanganan kemiskinan harus terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin (yang menjadi peserta) dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-arti, maka intervensi pendamping senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Pentinganya Peranan Pemerintah Daerah menjadi Ukuran Keberhasilan Program Keluarga Harapan. Sejauhmana peranan pemerintah daerah selalu menjadi persoalan di lapangan. Sulitnya berkoordinasi dan respon dari instansi terkait begitu lambat dan mengabaikan yang menjadi kendala bagi pendamping haruslah dapat diminimalisasi. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan lintas sektoral, lintas profesional dan lintas lembaga sebagai solusi yang paling tepat. Departemen Sosial merupakan salah satu lembaga pemerintah yang telah lama aktif dalam program pengentasan kemiskinan. Dalam strateginya Depsos berpijak pada teori dan pendekatan pekerjaan sosial. Strategi penanganan kemiskinan dalam persepektif pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan keberfungsian sosial si miskin (dalam arti individu dan kelompok) dalam kaitannya dengan konteks lingkungan dan sistuasi sosial.

BAB V KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan 1. Peran pendamping masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), adalah peran seseorang yang menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, pemungkin, sekaligus sebagai perwakilan bagi masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat sebagai anggota/peserta PKH bisa berdaya untuk membangun hidup mereka dari kemiskinan (problem) hidup secara mandiri. Pendamping, juga dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasi kelompok masyarakat, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok (masyarakat), menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana. 2. Harapan masyarakat terhadap PKH ini, yaitu agar selalu berinteraksi (dibimbing dan dibina), Melakukan pembelaan, meningkatkan hubungan masyarakat dan membangun jaringan kerja guna tercapainya keberlanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin, sehingga masyaraka mampu melepaskan diri dari bantuan orang lain atau pihak luar. 3. Memperhatikan hasil antara harapan dan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh UPPKH, maka program tersebut memiliki kesesuaian antara harapan pemerintah atau pendamping dengan harapan masyarakat

95

96 setempat yang dijadikan (obyek) pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), dan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pendamping PKH melalui RTSM dan program lain yang mendukung berjalan sewajar dan semaksimal mungkin, dalam arti semaksimal mungkin yang dapat dilakukan oleh pendamping PKH. Sehingga anggota masyarakat mampu membangun hidup mereka serta keluarganya selaiknya orang lain. 4. Kesulitan bagi pendamping untuk mengumpulkan data atau berkas formulir pemutakhiran. Disamping kesulitan lain yang ditemukan di lapangan adalah, adanya peserta yang menyalahgunakan kartu bantuan program PKH. Kendala atau kesulitan lain adalah alasan yang didasarkan pada otonomi daerah, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya (dianggap) paling penting didahulukan sehingga PKH kurang disambut oleh Pemerintah (di daerah-daerah tertentu). 5. Keberfungsian sosial menjadi solusi yang harus dihidupkan oleh pendamping PKH dan pemerintah. Dengan demikian, keberfungsian sosial menjadi strategi dan solusi dalam penanganan kemiskinan, yang harus terfokus pada peningkatan kemampuan orang-orang miskin (yang menjadi peserta program PKH). Di lain hal, intervensi pendamping senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Pentinganya Peranan Pemerintah Daerah juga menjadi Ukuran Keberhasilan Program Keluarga Harapan.

97 B. Saran-Saran Dalam hal ini penulis menyarankan agar peran pendamping PKH terhadap pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan dan RTSM perlu ditingkatkan, yaitu dengan mempersiapkan pelaksana (pendamping) yang lebih banyak (matang/inisiatif), sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan. Melihat harapan warga supaya diadakannya bimbingan dan binaan yang tiada henti, maka anggota masyarakat yang termasuk dalam PKH diharapkan tetap serius, semangat, cepat beradaptasi, serta meningkatkan peran aktifnya dalam proses berjalannya program, diskusi maupun pertemuan lain yang sifatnya mendukung. Terakhir dari penulis, walaupun Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah sesuai dengan keinginan anggota masyarakat, tetap saja agar mereka didorong agar lebih mampu memiliki wawasan yang lebih luas (merubah pola pikir) untuk menambah kemandirian anggota masyarakat yang dikenai program. Maka perlunya diadakan kembali program-program lainnya. Keberhasilan Program Keluarga Harapan ada dalam peranan pendamping dan Pemerintah Daerah. Pendamping, dalam menjalankan tugas, hendaknya tanpa pamrih, mau berkorban demi masyarakat dan Ikhlas, baik dalam situasi dan kondisi lingkungan apapun serta pendekatan yang lebih intensif. Peranan pemerintah daerah selalu menjadi persoalan penting yang akan memberikan Motivasi terhadap RTSM sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak baik bagi generasi selanjutnya. Koordinasi dan respon dari instansi terkait harus menjadi pertimbangan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2003), Cet 1. Arif, Syaiful, Menolak Pembangunanisme, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), Cet. 1. BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial (2007), Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2007, Jakarta: BPS. Buku Kerja Pendamping PKH, (Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Soail, Departemen Sosial RI, 2008). Budiman. Arif, Toeri Pembangunan Dunia Ketiga. (Jakarta: Gramedia, 2000). Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1998). Grass, N., W.S Massan dan A.W MC Eachern, Exploration Role Analiysis dalam David Berry, Pokok-pokok Pikiran dalam sosiologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995), Cet ke-3. Gulo, W., Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002). Firdaus, Ismet, et. al, Asep Usman Ismail (ed). Pengamalan AlQur’an “Tentang Pemberdayaan Dhua’fa” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dakwah Press, 2008) Cet. 1. Ife,

Jim (1995), Community Development: Creating Community Alternatives,Vision, Analysis and Practice, Longman, Australia.

Jabbar, Hasbiullah (ed). Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Blantika, Cet ke 1, 2004 Kuper. Adam dan Jessika Kuper, Enslikopedia Ilmu-ilmu social, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada). Kuncoro. Mudrajad, Ph.D., 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.

98

 

99

Machendrawaty, Nanih dan Ahmad Syafe’i, Agus. Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001. Miftah. Ahmad., et.al., Belajar dari 10 provinsi, Upaya Pencapaian MDGs Melalui Inisiatif Multi Pihak di Indonesia, Jakarta: Kemitraan, 2009. Modul Diklat Pelaksana UPPKH Daerah 2007 Moleong, Lexy. J., Metode Penelitian Kualitatif (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya 2001) Cet. Ke-15. Murodi dan Wati Nilamsari, Buku ajar, Sosiologi Pembangunan, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2007. Mustopadidjaja A.R., 1999, “Format Bernegara Menuju Masyarakat Madani”, dalam Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani, Miftah Thoha (penyunting), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). Pedoman Umum PKH, Program Keluarga Harapan, (Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Soail, Departemen Sosial RI, 2008). Panduan Umum Program Keluarga Harapan Pedoman Operasional UPPKH Pusat Pedoman Operasional Kelembagaan PKH Daerah Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan Pedoman Operasional PKH Bagi pemberi Pelayanan Pendidikan Pedoman Operasional Sistem Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:balai Pustaka, 2002. Sumodiningrat. Gunawan, Pemberdayaan Masyarakat & Jaring Pengaman Sosial ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999). Sekilas Mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Sehat, Keluarga Keluarga Berpendidikan, (Program Keluarga Harapan, Meraih Keluarga Sejahtera, Unit Pelaksana PKH Pusat [UPPKH], 2008-2009)

 

100

Suharto, Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, ( Bandung : PT. Refika Aditama), Cet-1, 2005. --------, Edi (1997), Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS --------, (2004), “Social Welfare Problems and Social Work in Indonesia: Trends and Issues” (Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Kecenderungan dan Isu), makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret. --------. dkk., (2004), Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia, Bandung: STKSPress. Soekanto, Soerjono,. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) Cet. Ke -35 Tim Penyusun, Pedoman Umum PKH Lintas Kementrian dan Lembaga, Pedoman Umum PKH 2008, (Jakarta, Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI, 2008). -------- (2001b), “Menyoal Pembangunan Kesejahteraan Sosial”, Media Indonesia, edisi 1 Maret. Sumodiningrat, Gunawan. Pemberdayaan Masyarakat & Jaring Pengaman Sosial Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999. Sumaryadi, I. Nyoman. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama, 2005. Sutrisno, Bambang. dkk, (ed). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dalam Akses Peran Serta Masyarakat, Lebih Jauh Memahami Community Development, Jakarta: ICSD, 2003. Zubaedi, Dr., M.Ag.,M.Pd., Wacana Pembangunan Alternatif, Jogjakarta: ArRuzz Media, 2007.

 

101

Sumber Lain;

Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 26/07/31/TH XI , 1 Juli 2009, http://jakarta.bps.go.id/BRS/Sosial/Miskin09.pdf. diakses pada tanggal 6 agustus 2010. Pikiran Rakyat, PKH untuk Kurangi Si Miskin. (diambil pada hari Minggu, tanggal 20 2010). http://www.kmwjateng.net/pemberdayaan/menggugat-peran-pendamping-pnpmmp. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Juli, jam 01.44. 2010). http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/08/18/need-for-achievement-dankemandirian-bangsa/. Need For Achievement Dan Kemandirian Bangsa, (diambil pada hari Minggu tanggal 20 2010). http://hanjuang-mahardika.blogspot.com/2009/03/peran-pendamping-lsm-dankomunitas.html. (diambil pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2010). http://pkh.depsos.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id =61&Itemid=79. (diambil pada hari senin tanggal 11 Februari 2010, jam 23:35). (diambil pada hari Senin, Tanggal 11 Februari 2010, jam 23:35). http://indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=7660&It emid=821. (diambil pada hari minggu tanggal 20 juni 2010). http://bataviase.co.id/content/program-keluarga-harapan-pkh-bantu-rtsm. (diambil pada hari Minggu, tanggal 20 juni 2010) http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm. Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi Dan Strategi. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Juli, jam 01.44. 2010). http://ronawajah.wordpress.com/2009/12/01/pendampingan-dalampengembangan-masyarakat/. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2010, jam 01.44). http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_31.htm. Pendampingan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Juli, jam 01.44. 2010). http://fasilitator-masyarakat.org/index.php?pg=artikel_detail&id=190. Peranan Pekerja Sosial Dalam Pendampingan, (diambil pada hari Rabu Tanggal 17, jam 01.44. 2010). http://suryanto.blog.unair.ac.id/2010/02/02/sekilas-modal-sosial-social-capitalapa-itu/. (diambil pada hari Minggu, tanggal 20, 2010)

 

102

http://sunandars.blogspot.com/2009/02/peranan-pekerja-sosial-dalam_20.html. (diambil pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2010, jam 01.44). http://buletinbisnis.wordpress.com/2007/07/02/juli-2007-pemerintah-luncurkanprogram-keluarga-harapan/. (di akses pada tanggal 06 agustus 2010). http://id.wikipedia.org/wiki/Modal_sosial, (diambil pada hari Minggu, tanggal 20 2010).

PEDOMAN WAWANCARA (Untuk Koordinator UPPKH dan Pendamping PKH) A. Identitas pendamping/ koordinator Nama: 1. Tempat tgl lahir: 2. Alamat: 3. Status Perkawinan: a. Belum kawin b. Sudah kawin c. Serai hidup d. Cerai mati 4. Daerah Asal 5. Tanggungan keluarga: a. suami b. istri 6. Jenjang pendidikan: 1. SD/Ibtidaiyah 2. SMP/ Tsanawiyah 3. SMU/ SMK Aliyah atau Pesantren 4. Akademi Islam/ Umum (Sarjana Muda/SO) 5. Universitas/ sintitut Islam/ Umum (Sarjana lengkap/ S1) 6. universitas/ institut Islam/ umum (S2) 7. Pendidikan Anak : 1.…………. 2.…………. 3.…………. 4.…………. 5.…………. B. Riwayat organisasi Apakah aktif di organisasi Berapa lama aktif di organisasi trsebut Apa jabatan dalam organisasi tersebut Apa manfaat yang dirasakan dalam organisasi C. Riwayat pekerjaan Sudah bekerja sebelumnya Apa bidang pekerjaan yang di geluti Apakah perbedaaan pekerjaan yang terdahulu dan sekarang D. Pengalaman sebagai pekerja social Apa motivasi untuk menjadi pendamping PKH atau Koordianator UPPKH Bagaimana pengalaman menjadi Pendamping dan Koordinator UPPKH E. Kegiatan Pendampingan Pendekatan apa dan bagaimana untuk sosialisasi dengan masyarakat

Kegaiatan apa saja yang di lakukan dalam melakukan pendampingan Kendaraan yang di gunakan pada pendampingan ke masayaraka F. Evaluasi Bagaimana evaluasi kegiatan Pendamping dan Koordinator UPPKH Bagaimana evaluasi terhadap peserta program keluarga harapan (PKH) G. Kendala dan Solusi Apa kendala atau hambatan Pendamping dan Koordinator Apa solusi dari Pendamping PKH dan Koordinator UPPKH Apa harapan pendamping dan Koordinator UPPKH

H. Saran-saran/ usulan Apa saran dan usulan pendamping dan Koordinator PKH agar program berjalan dengan baik

PEDOMAN WAWANCARA (Untuk Peserta Program keluarha Harapan PKH) A. Identitas Peserta PKH Nama: 1. Tempat tgl lahir: 2. Alamat: 3. Status Perkawinan: a. Belum kawin b. Sudah kawin c. Serai hidup d. Cerai mati 4. Daerah Asal 5. Tanggungan keluarga: a. suami b. istri 6. Jenjang pendidikan: 1. Sekolah Rakyat (SR)/SD/Ibtidaiyah 2. SMP/ Tsanawiyah 3. SMU/ SMK Aliyah atau Pesantren 4. ............. 7. Pendidikan Anak : 1.…………. 2.…………. 3.…………. 4.…………. 5.…………. 8. Riwayat Pekerjaan Apa pekerjaan ibu Apa pekerjaan suami Sudah berapa lama bekerja di bidang ini 9. Harapan Peserta PKH Apa harapan peserta PKH dengan Pendamping Apa harapan peserta dengan Program PKH ini 10. Pengetahuan tentang Program PKH Apa yang ibu ketahui mengenai Program PKH ini Sejauhmana ibu meserasakan perbedaaan setelah dan sebelum adanya program ini Merespon dengan baikkah dengan adanya program ini Apa yang ibu ketahui tentang pendamping PKH 11. Usulan dan Saran Apa harapan ibu dengan adanya Program PKH ini, apa saran untuk keberlanjutan dari program PKH ini

Wawancara Mengenai PKH (Program Keluarga Harapan)

Nama: Ibu Khanifah Usia: 35 tahun Tempat: kelurahan Koja Jl. Sindang lorong RT 06/10 No: 93

Pertanyaan

: Apa pekerjaan ibu atau bapak untuk membiayai kebutuhan sehari-hari? Ya beginilah mas….dagang gado-gado lontong ja..kalo bapak mah kan dah tua jadi gak tentu kerja apan…ya lumayanlah mas usaha kecil-kecilan kaya gini bisa nambah uang ongkos anak sekolah ..daripada gak da kerjaan…

Pertanyaan : Apa yang ibu ketahui tentang program PKH ini? Ni se ignet saya ya...tau betul sau salah ya, program ini program buat ngebantu masyarakat miskin buat ngeringanin biaya ongkos sekolah anak, berobat anak-anak ama keperluan sekolah anak, ya pokonya uangnya buat pendidikan anak ama untuk ibu hamil dan balita. Pertanyaan : Apa tanggapan ibu setelah adanya program PKH ini? Ya kalo masalah duit sapa sih yang gak seneng,,,,ia kan,..ya ibu seneng banget adanya program ini..ya jadinya saya gak banyak mikirin untuk biaya anak sekolah, beliin pkeperluan sekolah. Ya sepatu, tasnya uang les kalo ada les dari sekolahnya…emang kadang ada aja keperluan laen..tapi saya mah mikirin buat keperluan anak sekolah ja dulu… bener mas saya ngerasa kebantu banget dah dapet bantuan dari uang PKH ini….al-hamdulillah banget pemerentah masih mikirin orang-orang kecil kaya kita gini…ya mudah-mudahan ja program ini lanjut terus….ya kalo bias anak yang SMU juga dapet..he-he….kalo bisa biyar saya gak banyak mikirin ongkos anak sekolah ama yang laen-laennya dah…. Pertanyaan : Selama ibu menjadi peserta program PKH apa ibu menemukan masalah yang sampai membuat kesal atau marah, baik dari pembagian uang, pertemuan kelompok oleh pendamping, atau pernah dipersulit dari pihak puskesmas atau rumah sakit ketika ibu berobat?

Al-hamdullah mas… selama ibu ikut program ini, ibu gaka pernah dapet masalah….semua bae-bae aja..yah paling-paling susah aja ngumpulin ibu-ibu kalo disuruh ngumpul kelompok, gitu ja mas…kalo di kantor pos semuanya bae-bae aja..trus mas krisnonya juga sopan, bae orangnya gak pernah marah-marah kalo ibu-ibu pada ngambil uang PKH di kantor pos he-he….padahal mas kalo di kantor pos tuh ibu-ibu pada desek-desekan pada dorong-dorongan mas…. Pertanyaan : apa da perbedaan yang ibu rasakan setelah adanya Program Keluarga harapan? Em...kalo ngerasa ada perbedaan ya...ada banyak mas...salah satunya sekolah anak saya jadi gak terlalu kefikiran masalah bayaran sekolah, trus buat beli sepatu ya kalo ada lebihnya saya beliin seragam sekolah yang udah agak kucela mas...he..he..trus anak juga tambah rajin aja sekolahnya..ya karna ada mas Krisno yang ngontrol absen kehadiran sekolah anak saya...ya anak juga takut kalo jarang masuk sekolah tar di putus lagi bantuannya...repot lagi sayanya. Trus pendamping juga mengecek timbangan anak balita...jadi ibu-ibu yang laen juga pada rajin periksa ke posyandu, puskesmas juga...kalo jarang nimbang ama periksa kan ketauan dari kartunya, tar di keluarin dari peserta PKH lagi... Pertanyaan : Apakah harapan ibu dengan adanya pendamping ? Harapan ibu mah...jangan kapok kalo susah ngumpulin ibu-ibu...ya kalo bisa program ini lanjut aja sampe anak SMA kan jadi gak banyak fikiran kalo sampe SMA...kalo bisa he..he..ama ini, kalo ada pengumuman cepet-cepet di kabarin aja takut mendadak malah repot nantinya.... Pertanyaan : Setelah pengambilan uang PKH di kantor pos uangnya siapa yang pegang? Ya..saya mas yang pegang.. iya ibu yang pegang bukan bapaknya….ya paling Cuma laporan ja ke bapak kalo duit dari PKH dapet segini pokonya uangnya langsung saya jatah-jatahin buat anak sekolah, kan anak saya sekolah di swasta jadi masih bayaran…ya udah duitnya buat bayaran anak sekolah, buat beli sepatu kalo sepatunya dah pada jebol, lunasin buku-buku pelajarannya mas yang masih belom dibayar…kalo bapaknya mah gak terlau ikut campur masalah uang PKH ini yah..paling-paling Cuma laporan ja ma suami… Pertanyaan

: Anak ibu ada berapa dan apa ibu mengerti cara pembagian uang PKH?

Anak saya ada tiga 2 masih SD yang satu dah masuk SMP, ya ngarti lah…kan anak SD dapetnya 400 kalo berdua jadi 800, tambah kakaknya yang SMP 1 orang, SMP dapetnya 800 ama bantuan tetapnya 200, jadi ibu dapetnya 1.800.000, trus di bagi tiga yam as kan pembayarannya setaun 3 kali jadi saya dapetnya setiap pembayaran 600.00 ribu mas…Al-hamdulillah mas…walaupun kurang tapi syukur ngerasa ada yang bantuin ja…jadi ngurangin beban biaya.

R E K AP IT UL IS AS I DAT A P E S E R T A P K H J AK AR T A UT AR A T ahun 2007 NAMA WIL AY AH

NO

T ahun 2008

T ahun 2009

DAT A  T A HA P   T A HA P   T A HA P   T A HA P   T A HA P   T A HA P   T A HA P   T A HA P   T A HA P   AWAL   I II III I II III I II III PE S E R T A

Nov‐ Nov‐ Mar‐08 Mar‐08 Mei‐08 07 08

Des ‐ 08

Maret‐ O kt  ‐  J uli‐09 09 09

   687     182     179       80     219       27

   662 171 173 78 213 27

   650     170     170       73     211       26

I

K E C . P E NJ A R ING A N  1 K E L . K AMAL  MUAR A 2 K E L . K AP UK  MUAR A  3 K E L . P E J AG AL AN 4 K E L . P E NJ AR ING AN 5 K E L . P L UIT

     700       184       181         80       228         27

II

K E C . P A DE MA NG A N 1 K E L . P ADE MANG AN B AR AT 2 K E L . P ADE MANG AN T IMUR 3 K E L . ANC O L

      752       402       213       137

723 387 208 128

723 387 208 128

709 377 205 127

679 358 202 119

678 356 205 117

640 338 188 114

   1,942       336       200       320       221       311       298 256

1849 311 187 312 210 296 286 247

1847 311 187 312 210 296 284 247

1800 302 186 302 196 291 276 247

1753 293 184 283 193 286 268 246

1749 292 184 285 192 282 268 246

1673 279 179 273 184 271 257 230

III K E C . T A NJ UNG  P R IO K

1 2 3 4 5 6 7

K E L . S UNT E R  AG UNG K E L . S UNT E R  J AY A K E L . P AP ANG G O K E L . W AR AK AS K E L . S UNG AI B AMB U K E L . K E B O N B AW ANG K E L . T ANJ UNG  P R IUK

IV K E C . K O J A

1 2 3 4 5 6 V

K E L . R AW AB ADAK  S E L AT AN K E L . T UG U S E L AT AN K E L . T UG U UT AR A K E L . L AG O A K E L . R AW AB ADAK  UT AR A K E L . K O J A

K E C . K E L A P A  G A DING 1 K E L . K E L AP A G ADING  B AR AT 2 K E L . K E L AP A G ADING  T IMUR 3 K E L . P E G ANG S AAN DUA

  1,824         89       146       306       506       282       495

   693     184     180       80     222       27

   693     184     180       80     222       27

   678     179     174       80     218       27

   669     178     175       78     213       25

   640    620 168 161 165 161 74 71 207 203 26 24

    1,771

    1,796

    1,796

    1,752

    1,698

    1,682

    1,616

    1,612

    1,542

      88     144     295     479     279     486

      89     142     300     493     279     493

      89     142     300     493     279     493

      86     140     296     480     267     483

      86     138     282     455     267     470

86 138 280 453 258 467

      85     136     275     420     250     450

85 136 275 416 250 450

83 131 270 394 231 433

      438       189         67       182

410 172 63 175

410 172 63 175

395 168 60 167

371 153 59 159

368 153 59 156

325 126 54 145

    1,999

    1,958

    1,958

    1,926

165 156 136 134 253     251 176     172 147     146 179 177 943 922

157 134 251 172 146 177 921

149 133 246 170 146 172 910

  2,085       179       145       262       190       149       191       969

    2,051

    2,067

    2,067

    2,024

    2,009

    175     142     260     187     148     187     952

    176     143     261     188     149     189     961

    176     143     261     188     149     189     961

    168     140     256     176     148     186     950

    165     139     256     175     147     181     946

T O T AL  P E S E R T A P K H 2007

  4,609

    4,509

    4,556

    4,556

    4,454

    4,376

    4,343

    4,224

    4,210

    4,088

T O T AL  P E S E R T A P K H 2008

   3,132

2982

2980

2904

2803

2795

2638

7,436  

7,356  

7,247  

7,027  

7,005  

6,726  

VI K E C . C IL INC ING

1 2 3 4 5 6 7

K E L . S UK AP UR A K E L . R O R O T AN K E L . MAR UNDA K E L . C IL INC ING K E L . S E MP E R  T IMUR K E L . S E MP E R  B AR AT K E L . K AL IB AR U

T OT AL   P E S E R T A P K H J AK AR T A UT AR A

   7,741

4,509  

4,556  

4,556  

Lampiran Wawancara Mengenai PKH (Program Keluarga Harapan)

Nama

: Krisno Sutanto,A.MD

Jabatan : Pendamping PKH Kelurahan Koja Usia

:25 tahun

Tempat : Jl Jempea Lorong 21 No 17 Rt 002 Rw 007

Pertanyaan: Apakah mas pernah bekerja dalam bidang sosial sebelum menjadi pendamping PKH? ya...sampe saat ini saya masih aktif bekerja sebagai staff yayasan binaan bengkel kreatif anak-anak jalanan, makanya saya berminat jadi pendamping masyarakat dalam program ini..karena itu saya sudah merasa nyaman dengan pekerja lapangan yang sistem kerjanya tidak seperti karyawan kantoran, yang jarus masuk pagi dan jam pulang sore, yang telat sedikit bini saya masrah-marah....he..he..kan kalo kerja sosial kerjanya agak santai dan tidak terlalu terikat dengan waktu ja min...jadi kita bisa ngerjain pekerjaan yang lain gito loh...

Pertanyaan: Apakah pendapat mas Krisno tentang adanya program untuk menangani masalah kemiskinan yang membutuhkan pendampingan ? Kalo.. secara pribadi saya seneng banet ya…cecara orang miskin gak punya taring lah ibartanya, jadi kita sebagai pendamping bisa menjadi taring sementara untuk keberlangsungan mereka seperti masyarakat umummnya. Saya sangat mendukung sekali dengan adanya program pemerintah dalam menangani masalah emiskinan dan ditambah dengan adanya pendampingan untuk mereka-mereka yang tidak mampu. Saya merasa pekerjaan ini dikerjainnya ikhlas dan ada rasa saling tanggung jawab, itu saya loh mas...gak tau juga kalo pendamping yang laen...ya...makluk ja setiap orangkan beda-beda pendapat....

Pertanyaan: Kenapa mas Krisno berkiinginan bekerja sebagai pendamping PKH ?

Ya.... seperti yasng saya bilang…mendjadi pendamping bukan dijadikan pekerjaan yang sangat beban buat kita…karena hidup juga kalo gak saling membantu percuma juga…memang

kalo

kita

mati

kita

bakal

ngubur

sendiri…gitu

enaknya

bermasyarakat…kenapa saya suka dengan pekerjaan yang seperti ini semata-mata untuk saling membantu dan saling menyayangi kaum yang lemah dan orang-orang yang tidak mampu untuk melangkah sendiri...padahal saya kuliah bukan jurusan sosial tapi saya gak malu untuk turun kepasar-pasar untuk melihat kegiatan peserta dan bahkan selayaknya ibu kita sendiri..

Peranyaan : Apakah kesulitan yang mas Krisno temukan dilapangan ketika melakukan pendampingan? Dari selama saya menjadi pendamping PKH, saya paling-paling menemukan masalah yang tidak jauh dari masalah penggadaian kartu PKH ama rentenir dan tetangga yang di pinjemin uangnya…jadi saya harus memiliki loteransi juga dengan permsalahan ini mas…, tapi bukan saya lantas hanya diem ja…tapi setaip ibu-ibu yang melakukan pelanggaran seperti itu, orang yang bersangkutan akan saya panggil, dan apabila sudah beberapa kali melakukan pelanggaran seperti itu saya akan buatkan surat perjanjian hitam di atas putih atas pengetahuaan dua belah pihak. Kenapa saya bilang ada sikap toleransi! karena ketika sesekali mereka melakukan kesalahan mereka beralasan, karena uang PKH yang dibayarkan pada ( 3 ) tiga bulan sekali mas.., jadi disitulah alasan mereka untuk menjawab masalah ini.tapi tetap saya memberikan tekanan bahwa kartu ini tidak bisa berpindah tangan. Kartu ini milik pribadi yang harus di pegang dan dui butuhkan setiap dibuttuhkan, dan jangan sampe penyalahgunaan kartu ataupun apapun itu.

Pertanyaan : Bagaimana proses mas krisno sebelum melakukan pendampingan ? Sebagaimana yang ada di buku panduan pendampingan aja…tapi menurut saya yang saya lakukan kalo pendampingan saya gak terlalu terpatok dengan buku panduan pendamping..saya alami aja..sekiranya apa yang saya butuhkan saya pake..saya gak nyaman ketika pas pendamingan saya pake cara-cara yang harus dari buku, terasa kaku aja, malah gak lentur kalo melakukan pendampingan. Dan cara yang saya pake cara

kekeluargaan, saling mengerti keadaan dan saling mendukung. Dan kalo sudah terjalin komunikasi yang baik, maka akan tersa tidak ada hijab antara pendamping dan peserta, dengan seperti itu saya pun merasa enteng ja untuk mendampingi peserta bahkan ketika tengah malam pun saya dampingi ketika memang benar-benar di butuhkan, seperti peserta ada yang lahiran di rumah sakit trus di pesulit oleh pihak rumah sakit maka, saya pun harus turun kesana…

Pertanyaan : Apakah harapan mas Krisno sebagai pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)? Bahwa masyarakat diharapkan merubah paradigma yang mereka miliki atau pola pikir yang terus menunggu diberikan oleh orang lain baik itu pemerintah atau orang-orang yang memang memiliki kebersihan hati nurani untuk membantu...Kami sebagai pendamping, menginginkan masyarakat yang kami dampingi atau anggota yang dibina memiliki usaha kelompok... atau usaha bersamalah sebagai penopang lain, selain menunggu melulu bantuan dari luar, sehingga anggota PKH mampu terus melanjutkan hidup..., dan tidak menunggu harta karun yang didatangkan dari langit...”.

Pertanyaan: apa bentuk evaluasi yang dilakukan setelah mas melakukan pekerjan sebagai pendamping? Adapun bentuk evaluasi yang saya buat adalah semacam laporan kegiatan pendamping yang akan di kumpulkan ke kantor (Unit Pelaksana Program keluarga Harapan) UPPKH. Laporan ini berisi tentang apa saja kegiatan yang dialkukan selama pendampingan di masyarakat, baik dari hambatan-hambatan selama pendampingan dan solusi yang di kerjakan oleh pendamping. adapun laporan tersebut di kumpulkan oleh Koordinator PKH dan di periksa hasil laporannya dan kemuian di kirim ke departemen sosial setelah mendapat persetujuan dari kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara.