Rahmad Haryadi dan Ning Rahayu

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DARI ONLINE FOREX TRADING (PERDAGANGAN VALUTA ASING SECARA ONLINE) YANG MENGGUNAKAN BROKER LUAR NEGERI Rahmad Haryadi dan Ning Rahayu Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16425, Indonesia [email protected] / [email protected]

Abstrak Nama Program Studi Judul

: Rahmad Haryadi : Ilmu Administrasi Fiskal : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari Online Forex Trading (Perdagangan Valuta Asing secara Online) yang Menggunakan Broker Luar Negeri

Jurnal ilmiah ini membahas mengenai penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah penerapan PPh OP atas personal trader (Wajib Pajak) dilakukan secara self assessment system dengan mengharapkan voluntary compliance di mana Wajib Pajak tersebut harus melaporkan sendiri pajak terutangnya pada akhir tahun. Oleh karena kurangnya pengawasan atas penerapan self assessment system tersebut, dan online forex trading yang dilakukan menggunakan Broker luar negeri, maka Wajib Pajak memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan penghindaran pajak yang bersifat aggressive. Dalam penerapan PPh OP tersebut, terdapat juga beberapa hambatan yang terjadi baik dari sisi Wajib Pajak itu sendiri maupun dari sisi pemerintah. Kata Kunci: Pajak Penghasilan; Pajak Penghasilan Orang Pribadi; Valuta Asing; Perdagangan Valuta Asing Secara Online; Penghindaran Pajak Abstract Name Study Program Title

: Rahmad Haryadi : Fiscal Administration : Analysis of Personal Income Tax Implementation from Online Forex Trading that Using Foreign Broker

This thesis discusses the application of Personal Income Tax from online forex trading that using foreign Broker. This research approach is qualitative descriptive research. The result of this research is the application of Personal Income Tax on personal trader (the taxpayer) are performed in self assessment system to expect voluntary compliance where taxpayers must report their own taxes payable at the end of the year. The lack of supervision on the implementation of self assessment system, and because of online forex trading are performed using foreign Broker, the taxpayer has a tremendous opportunity to do aggressive tax avoidance. In the application of the Personal Income Tax, there are also some barriers that may occur both in terms of taxpayer itself and in terms of government.

Universitas Indonesia

Analisis Penerapan ..., Rahmad Haryadi, FISIP UI, 2012

Keywords: Income Tax; Personal Income Tax; Foreign Exchange (Forex); Online Forex Trading; Tax Avoidance

1. Pendahuluan / Latar Belakang Keberadaan pasar valuta asing memungkinkan nasabah/investor untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi pergerakan mata uang utama dunia yang fluktuatif (Forex, n.d.). Forex merupakan sebuah investasi yang tergolong high risk dan high return investment program. Sebuah investasi yang memiliki resiko tinggi, tentu timbal baliknya juga profit yang tinggi, jadi kedua sisi profit dan resiko ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya (Resiko, n.d.). Seiring dengan bertambahnya minat masyarakat dunia terhadap forex, saat ini banyak Broker yang berasal dari berbagai macam negara muncul dengan berbagai macam tawaran menarik untuk mendapatkan klien. Hal ini dilatarbelakangi karena berdasarkan survei, jumlah volume transaksi harian forex trading yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga prospek investasi di perdagangan forex saat ini sangat bagus dan menjanjikan. Lembaga yang bertugas untuk melakukan survei tersebut adalah BIS (Bank for International Settlement). Bank for International Settlement yaitu organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1930 di Basel, Swiss, bertujuan menjalin hubungan kerja sama antara bank sentral di seluruh dunia dalam mengembangkan aktivitas keuangan pemerintah, melayani transaksi pembayaran, dan bertindak sebagai penjamin IMF yang memberikan pinjaman kepada negara berkembang (Bank, n.d.). Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2010 oleh Bank for International Settlement, menunjukkan adanya peningkatan substansial dalam aktifitas pasar valuta asing global (Bank for International Settlement, 2010: 7). Selama dua belas tahun terakhir terjadi peningkatan yang sangat besar dalam volume transaksi harian forex trading di mana pada tahun 2010 telah mencapai USD 3.98 Trilliun. Untuk melihat tren online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri terutama di

negara Indonesia dapat dilihat berdasarkan Gambar 1.1. Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan negara yang menempati peringkat traffic kedua pada website Instaforex (Broker yang beralamat di 30 Teatralnaya, the 4th and 5th floors, Kaliningrad, Russia).

Gambar 1.1 Instaforex.com’s Regional Traffic Ranks Sumber: www.alexa.com Forex trading merupakan salah satu bisnis yang paling diminati masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Penghasilan yang dihasilkan dari seorang trader Indonesia tentunya akan menimbulkan aspek Pajak Penghasilan yang harus dipenuhi kewajibannya. Untuk itu, setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan sebagai pembayar pajak dalam artian penghasilan yang diterima telah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka diharuskan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penghasilan Tidak Kena Pajak



adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan jumlah tanggungan keluarganya (Utomo, dkk., 2011: 13). Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur keseimbangan kehidupan perekonomian dan pemanfaatan dana untuk membangun prasarana yang dibutuhkan masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 1992: 15). Ketentuan perpajakan di Indonesia saat ini belum ada yang secara khusus mengatur tentang pajak atas penghasilan yang diperoleh secara online, terutama online forex trading yang menggunakan jasa Broker luar negeri. Hal ini akan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai bagaimana cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan, mengingat forex trading yang dilakukan berhubungan langsung dengan perusahaan yang terdaftar di luar negeri dan murni dilakukan secara online melalui media internet. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 menetapkan bahwa keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan objek penghasilan dan kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan pengurang penghasilan kena pajak (Yani, 2004: 18). Namun, penjelasannya masih belum mencakup tentang online forex trading yang dilakukan trader Indonesia secara mendetail, terutama yang menggunakan Broker luar negeri. Peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dari online forex trading yang dilakukan oleh personal trader yang menggunakan Broker luar negeri karena dalam hal ini peraturan perpajakan di Indonesia belum ada yang benar-benar mengatur secara khusus mengenai online forex trading. Transaksi online saat ini masih sulit untuk dilacak karena transaksi tersebut dilakukan di dunia maya, padahal hal ini merupakan potensi penerimaan negara yang cukup signifikan. Untuk itu, pertama perlu diketahui sistem kerja online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri. Selanjutnya, perlu dilakukan analisis untuk mencari jalan keluar

agar dapat menerapkan suatu sistem pemajakan dan dalam penerapannya tidak memberatkan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri. 2. Untuk mengetahui bentuk penghindaran pajak yang dapat terjadi terkait online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri. 3. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi fiskus dalam penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri. Hasil penelitian ini memiliki signifikansi penelitian, yaitu secara akademis diharapkan dapat menambah wahana referensi bagi penelitian-penelitian lain di bidang perpajakan pada umumnya dan di bidang online forex trading pada khususnya. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan online forex trading terutama bagi pihak-pihak decision maker diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya mengenai ketentuan perpajakan yang berhubungan dengan online forex trading.

2. Tinjauan Teoritis 1. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Waluyo dan Ilyas, 1999: 8): a. Self Assessment System Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Contoh self assessment system adalah pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 (Lubis, 2010: 30).



b. Official Assessment System Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assessment System adalah: • Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus • Wajib Pajak bersifat Pasif • Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus c. Withholding Tax System Withholding Tax System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 2. Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak. Apabila seseorang atau badan hukum termasuk Subjek Pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan Objek Pajak, maka Subjek Pajak tersebut menjadi Wajib Pajak. Oleh karena itu wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan wajib membayar Pajak Penghasilan. Oleh karena Pajak Penghasilan dikenakan kepada Subjek Pajak yang memperoleh penghasilan, maka Pajak Penghasilan disebut “Pajak Subjektif” dan karena Pajak Penghasilan dibebankan langsung kepada Subjek Pajak yang menerima penghasilan dan bebannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, maka Pajak Penghasilan disebut “Pajak Langsung”. Setelah diketahui Subjek Pajak, maka untuk dapat mengenakan PPh kepada Subjek Pajak tersebut harus dipenuhi syarat yaitu Subjek Pajak tersebut menerima/memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai “Wajib Pajak” dan karenanya wajib membayar Pajak Penghasilan. Apabila Subjek Pajak tersebut menerima penghasilan yang bukan Objek

Pajak, maka Subjek Pajak tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Setelah diketahui Subjek Pajak dan Objek Pajak, maka langkah berikutnya adalah menghitung besarnya PPh yang terutang. Komponen untuk menghitung besarnya PPh yang terutang adalah tarif pajak penghasilan dan jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pajak. Setelah diketahui besarnya PPh yang terutang, Wajib Pajak tersebut wajib untuk melakukan pembayaran/penyetoran pajak. Kewajiban perpajakan berikutnya adalah melaporkan penghitungan dan pembayaran PPh tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (Ilyas dan Suhartono, 2007: 5-8). 3. Konsep Penghasilan Dalam sejarah pemungutan pajak atas penghasilan, definisi penghasilan itu berasal dari dua ahli, yaitu yang terkenal Schanz dari Jerman dan yang kurang dikenal Davidson dari Swedia. Konsep yang dikemukakan dikenal dengan The Accretion Theory of Income yang mengatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa. Kemudian Haig juga mengembangkan definisi penghasilan untuk keperluan perpajakan. Haig menekankan bahwa hakekat penghasilan itu adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan, jadi bukan kepuasan itu sendiri. Pada tahun 1938, Simons juga mengembangkan definisi penghasilan untuk keperluan perpajakan yang mirip dengan definisi yang telah diuraikan oleh Haig. Simons mengemukakan bahwa penghasilan sebagai Objek Pajak haruslah dikuantifikasikan, jadi harus bisa diukur dan mengandung konsep perolehan (acquisitive concept). Acquisitive concept mengandung makna bahwa menyangkut perolehan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tema pokok dari Schanz, Haig, dan Simons tersebut adalah bahwa “the Accretion Theory



of Income” itu adalah satu-satunya teori yang menelorkan konsep penghasilan yang memungkinkan untuk menerapkan “the Ability-to-Pay Approach”. Konsep penghasilan yang dikembangkan oleh ketiga ahli tersebut dikenal dengan nama the S-H-S Income Concept dalam literatur Fiscal Economics (Ilmu ekonomi yang khusus mempelajari masalah-masalah fiskal atau perpajakan) (Mansury, 2002: 71-72). 4. Kelompok Penghasilan Menurut Mardiasmo, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi (Mardiasmo, 2008: 133-134): a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, pengacara, dan sebagainya. b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan. c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya. d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklarifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti: • Keuntungan karena pembebasan utang • Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing • Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva • Hadiah undian 5. Foreign Exchange atau Valuta Asing Forex mengacu pada hubungan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain atau kelompok negara (Cross, 1998: 9). Valuta asing (valas) atau foreign exchange (forex) diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional disebut sebagai hard currency, yaitu mata uang yang nilainya relatif stabil dan kadangkadang mengalami apresiasi atau kenaikan

nilai dibandingkan dengan mata uang lainnya. Mata uang hard currency ini pada umumnya berasal dari negara-negara industri maju seperti dollar-Amerika Serikat, yen-Jepang, poundsterling-Inggris, dollar-Australia, dan lain-lain. Soft currency adalah mata uang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung karena nilainya relatif tidak stabil dan sering mengalami depresiasi atau penurunan nilai dibandingkan dengan mata uang lainnya. Soft currency ini pada umumnya berasal dari negara-negara sedang berkembang seperti rupiah-Indonesia, peso-Filipina, bathThailand, rupee-India, dan lain-lain (Hady, 1999: 15). Dalam pasar keuangan internasional, proses tawar-menawar hingga tercapainya kesepakatan harga umumnya terjadi secara Over The Counter (OTC), yaitu penjual dan pembeli berkomunikasi dan bertransaksi secara langsung melalui telepon dan internet tanpa harus bertemu tatap muka di suatu tempat (counter) resmi tertentu. Transaksi secara OTC yang mudah dijadikan contoh adalah orang mentransfer dana dari rekening bank melalui ATM atau SMS. Pelaku utama pasar OTC adalah bank-bank yang terjaring dalam pasar keuangan internasional, di mana dapat saling berkomunikasi dan melakukan transaksi jutaan dollar melalui telepon atau internet, serta dapat memantau perubahanperubahan harga secara langsung (realtime) dari monitor komputer. Dukungan teknologi informasi canggih tersebut membuat para pelaku pasar menjadi mudah untuk saling berinteraksi pada saat yang sama, di atas platform yang sama, dan tanpa harus berada di lokasi (kota atau negara) yang sama (Joesoef, 2008: 27). Pasar Forex merupakan pasar yang terbentuk di luar bursa. Transaksi ini dilakukan melalui telepon atau melalui jaringan elektronik. Tidak seperti pasar keuangan lainnya, investor dapat merespon fluktuasi mata uang yang disebabkan oleh peristiwa ekonomi, sosial dan politik pada saat terjadi - siang atau malam. (Introduction to Forex, 2004: 5). Pasar forex merupakan pasar terbesar di dunia yang volume transaksi hariannya jauh melebihi volume transaksi harian saham dan obligasi yang diperdagangkan di bursa seluruh dunia.



Pasar valuta asing secara geografis tersebar membentang dari Sidney, Australia, ke Tokyo, Singapura, dan Asia Timur, Moskow, Eropa Barat, New York, Chicago, dan San Fransisco. Pasar forex relatif sepi pada pembukaan pasar di bagian Timur (sesi Asia) dan jauh lebih liquid pada jam-jam terakhir sesi Eropa yang bertepatan dengan sesi Amerika Serikat (Homaifar, 2004: 39). Dalam praktik perdagangan valuta asing, mata uang negara-negara di dunia telah ditentukan kodenya oleh satu badan Internasional yang bernama International Organization for Standardization yang disingkat dengan ISO. Kode mata uang negara-negara tersebut dikenal dengan ISO Codes. Dalam ISO Code, mata uang satu negara hanya diberi kode biasanya tiga huruf misal Dollar Amerika serikat diberi kode USD, Rupiah diberi kode IDR, dan lain-lain. Disamping itu, para praktisi di pasar valas juga menamai beberapa mata uang penting dengan nama yang khas misalkan Dollar Australia (AUD) dikenal dengan nama aussie, Dollar Selandia Baru (NZD) dikenal dengan nama kiwi, Swiss Franc (CHF) dikenal dengan nama swissie, Poundsterling Inggris (GBP) dikenal dengan nama cable (Berlianta, 2006: 22). 6. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Menurut Balter, penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak - apakah berhasil atau tidak - untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Barr, James, dan Prest, penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Menurut Anderson, penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Selanjutnya dikemukakan bahwa suatu hal yang wajar apabila seorang Wajib Pajak membayar pajaknya tidak melebihi apa yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan mengingat asumsi yang

dibuat pada waktu merencanakan undangundang pajak tersebut bahwa Wajib Pajak akan melaporkan semua penghasilannya dengan benar dan mengklaim semua potongan-potongan yang diperkenankan oleh undang-undang pajak, sehingga secara moral pun tidak dianggap salah, apabila pengurangan beban pajak melalui penghindaran pajak tersebut masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Zain, 2005: 49-50). Prasetyo mengutip pendapat Prebble dalam tulisannya menyebutkan bahwa tax avoidance mempunyai beberapa karakteristik, antara lain: Transaksinya seringkali semu, transaksi yang dilaksanakan tidak mempunyai makna secara ekonomis yang berarti, tidak terdapatnya unsur resiko dan adanya usaha-usaha untuk mengeksploitasi celah-celah dalam peraturan perpajakan. Selanjutnya komite urusan fiskal OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) menambahkan bahwa karakteristik lain dari tax avoidance adalah bahwa kerahasiaan juga merupakan bentuk skema ini yang pada umumnya para konsulen menunjukkan alat atau cara avoidance dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (Rahayu, 2008: 44).

3. Metode Penilitian Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkahlangkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana mengadakan penelitian (Usman dan Akbar, 2008: 41). 1. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller (1986), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Williams (1995) menuliskan bahwa penelitian kualitatif adalah



pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah (Prastowo, 2011: 2223). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena sosial yang ada. Teoriteori yang digunakan dalam hal ini lebih berfungsi sebagai pembanding untuk memperjelas suatu data-data dan fakta yang diungkapkan sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci. 2. Jenis Penelitian Penelitian yang akan dilakukan dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan dimensi waktu. a. Berdasarkan Tujuan Penelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena (Prasetyo dan Jannah, 2005: 42). Menurut Kountur, ciri-ciri penelitian deskriptif adalah berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu, menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel namun diuraikan satu persatu, dan variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (treatment) (Kountur, 2004: 105). Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena peneliti mencoba untuk menggambarkan secara lebih detail mengenai online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri serta kaitannya dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP). b. Berdasarkan Manfaat Penelitian Penelitian ini termasuk penelitian murni. Penelitian murni adalah penelitian yang

berorientasi pada ilmu pengetahuan dan akademis (Prasetyo dan Jannah, 2005: 45). c. Berdasarkan Dimensi Waktu Penelitian ini tergolong penelitian cross sectional karena penelitian dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan. 3. Metode Pengumpulan Data Berdasarkan metode pengumpulan data, peneliti melakukan dua studi dalam mengumpulkan data yaitu melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data primer didapatkan secara langsung dari studi lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan. 1)

Studi Kepustakaan Dalam melakukan studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari bahan yang berasal dari buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, situs internet, peraturan perundang-undangan, dan data-data penunjang lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari teori dan informasi yang relevan terkait dengan pembahasan penelitian, serta untuk menentukan arah dan tujuan penelitian.

2)

Studi Lapangan Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian.

4.

Informan Untuk mendapatkan informasi guna melakukan analisis data, maka pihakpihak yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 1. Pihak pelaku transaksi, dalam hal ini adalah personal trader sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu Bapak HB dari Manado, Saudara HY dari Lumajang, Saudara “Xano” dari Purwokerto, Saudara DT dari Lumajang, Saudara Adi dari Lumajang,



Saudara “widhie75” dari Jakarta, dan Saudara “Coba2FX” dari South Borneo. Informasi yang diperoleh melalui personal trader adalah untuk mengetahui pandangan personal trader terhadap pajak dari online forex trading. 2. Pihak Otoritas Pajak, yaitu: a. Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Peraturan Perpajakan II, yaitu Bapak M. Nasrun selaku Pelaksana Sub Direktorat Pemotongan & Pemungutan PPh & PPh Orang Pribadi dan Ibu Okfel Djermor selaku Pelaksana Sub Direktorat Peraturan PPh Badan (Instrumen Keuangan). b. Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN), yaitu Bapak Joni Kiswanto, S.E., Ak., M.M selaku Kepala Sub Bidang PPh. Informasi yang ingin diperoleh melalui otoritas pajak lebih difokuskan pada peraturan, teknis pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi terkait dengan penerapan PPh OP dari online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri. 3. Pihak Praktisi dalam hal ini Konsultan Pajak sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Bapak Reno Kentdrinan, S.E selaku Owner Kantor Konsultan Pajak Reno Kentdrinan dan Bapak Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax, BKP selaku Managing Partner/Founder Kantor Konsultan Pajak Citas Konsultan Global (Citasco). Informasi yang ingin diperoleh melalui konsultan pajak lebih difokuskan pada bentuk penghindaran pajak yang dapat terjadi terkait penerapan PPh OP dari online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri. 4. Pihak Akademisi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Bapak Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak dan Bapak Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax, BKP. Wawancara dengan pihak akademisi dilakukan untuk mendapatkan pandanganpandangan dan wawasan baik mengenai konsep maupun teknis terkait dengan pembahasan penelitian.

5. Batasan Penelitian Batasan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri yang dibatasi pada penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas penghasilan personal trader yang hanya berasal dari online forex trading.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari Online Forex Trading yang Menggunakan Broker Luar Negeri Masyarakat Indonesia yang melakukan online forex trading menggunakan Broker luar negeri tidak akan dikenakan pajak sama sekali oleh pihak Broker atau dengan kata lain merupakan transaksi yang masih belum tersentuh pajak. Namun, pada dasarnya ini merupakan transaksi lintas negara karena Broker yang digunakan adalah Broker luar negeri. Suatu transaksi lintas negara apabila dikaitkan dengan pajak akan memunculkan isu tax treaty atau dikenal dengan P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda). Online forex trading termasuk penghasilan dari usaha (busines income) jika dilihat dari kelompok penghasilan, dan pada tax treaty masuk dalam Article tentang business profit. Terkait online forex trading yang pada tax treaty masuk dalam Article tentang business profit, maka yang harus diperhatikan pertama kali adalah asal negara Broker yang digunakan. Misalnya, Broker Instaforex, maka harus melihat tax treaty antara Indonesia dengan Rusia tentang business profit yang diatur dalam Article 7, yang kutipannya sebagai berikut: “The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State”. (Article 7 number 1 tax treaty Indonesia-Rusia). Kata “shall be taxable only in…” di atas merupakan terminologi yang digunakan untuk menyatakan bahwa hak pemajakan atas suatu penghasilan hanya diberikan kepada satu negara yang biasanya diberikan kepada negara di mana Subjek Pajak tersebut terdaftar sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (residence



state). Dengan demikian, jika hak pemajakan tersebut hanya diberikan kepada suatu negara maka negara lainnya tidak boleh untuk mengenakan pajak. Jadi, untuk penghasilan personal trader yang terdaftar sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri di Indonesia, hak pemajakan diberikan sepenuhnya kepada negara domisili (Indonesia) dan negara sumber (Rusia) dilarang untuk mengenakan pajak. Sistem pemungutan pajak yang cocok diterapkan untuk online forex trading adalah self assessment system. Personal trader dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan sistem pemungutan pajak self assessment karena sistem inilah yang paling bagus diterapkan di Indonesia. Pada dasarnya, sistem ini mengharapkan voluntary compliance (kepatuhan secara sukarela) dari masing-masing Wajib Pajak. Tahap-tahap memenuhi kewajiban perpajakan bagi personal trader dimulai dari mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, pengakuan penghasilan, penghitungan Pajak Penghasilan, penyetoran pajak menggunakan SSP dan pelaporan pajak menggunakan SPT. Adapun langkah-langkah untuk memenuhi kewajiban perpajakan bagi personal trader adalah sebagai berikut: a. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh Personal Trader Pendaftaran Wajib Pajak/Nomor Pokok Wajib Pajak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Setiap Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib/harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) di tempat Wajib Pajak bertempat tinggal/bertempat kedudukan dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Sebelum memenuhi kewajiban dalam perpajakan, Wajib Pajak harus sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Marsyahrul, 2006: 40).

Saat ini, seiring berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, jika seseorang ingin mendapatkan NPWP maka selain dengan cara mendaftarkan diri langsung ke Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak tinggal, juga dapat dilakukan pendaftaran NPWP Online. Pendaftaran NPWP Online atau dikenal dengan e-Registration adalah sebuah aplikasi yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Untuk personal trader sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, dokumen yang harus disiapkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing. b. Pengakuan Penghasilan Personal Trader dengan Menyelenggarakan Pembukuan Kewajiban menyelenggarakan pembukuan ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang omsetnya dalam satu tahun lebih dari sama dengan Rp4,8 miliar. Untuk itu, personal trader yang omset setahun dari online forex trading lebih dari sama dengan Rp4,8 miliar diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan metode accrual basis yang mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi keuangan). Accrual basis adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai (Wahyudi, 2011). PSAK yang berlaku terkait dengan pembukuan yang dilakukan personal trader atas penghasilan dari online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri adalah PSAK 10 yang mengatur mengenai Transaksi dalam Mata Uang Asing. Poin utama dari PSAK 10 (revisi 2009) adalah bagaimana penentuan mata uang fungsional. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Artinya dianggap sebagai mata uang dasar (base currency) dalam menentukan penghitungan



selisih kurs. Terkait personal trader yang menggunakan Broker luar negeri, maka mata uang fungsional yang berlaku sebagai base currency adalah US Dollar. c. Pengakuan Penghasilan Personal Trader dengan Melakukan Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku wajib melakukan pencatatan, kecuali yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Ketentuan itu tertuang pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Definisi menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud adalah usaha apapun di berbagai bidang entah pertanian, industri, perdagangan, atau kegiatan usaha lainnya, seperti online forex trading. Sedangkan pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan antara lain pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Dalam Pasal 4 ayat (1) PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi menyebutkan bahwa Pencatatan peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto oleh Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi seluruh peredaran dan/atau penerimaan dan/atau penghasilan bruto yang telah diterima secara tunai. Artinya, dalam hal online forex trading, personal trader wajib melakukan pencatatan setiap melakukan penarikan dana (withdrawal). Kalau trader melakukan penarikan dana menggunakan e-currency berarti pencatatan dilakukan setelah dana yang masih berbentuk dollar tersebut dijual menggunakan e-currency exchanger (untuk menukar dollar tersebut ke dalam bentuk rupiah). Kalau trader melakukan penarikan dana menggunakan payment system yang lain, misalnya wire transfer atau credit card, berarti pencatatan dilakukan setelah dana tersebut masuk ke rekening bank atau ke kartu kredit trader yang bersangkutan.

d. Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Personal Trader Penghitungan PPh OP yang melakukan pencatatan menggunakan norma penghasilan neto dan seorang trader tidak dapat mengakui kerugian yang dialami. Namun, dari omset selama setahun tersebut telah ditetapkan persentase untuk menentukan penghasilan neto. Persentase tersebut ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 536/PJ./2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang dapat Menghitung Penghasilan Neto Menggunakan Norma Penghitungan. Persentase norma penghasilan neto untuk personal trader yang melakukan online forex trading masuk nomor urut 183 dengan kategori kegiatan lain yang tidak jelas batasannya dan kegiatan yang belum terliput dalam salah satu golongan tersebut di atas (nomor urut 1 sampai 182). Kategori kegiatan lain tersebut menetapkan persentase sebesar 40% untuk kelompok wilayah 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Persentase sebesar 35% untuk kelompok wilayah ibukota propinsi lainnya, seperti Padang, Pekanbaru, Yogyakarta, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, dan ibukota propinsi lainnya. Persentase sebesar 35% untuk kelompok wilayah daerah lainnya, misalnya Purwokerto, Bitung, Cirebon, Depok, Lumajang, dan daerah lainnya. Penghasilan neto dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto (omset) personal trader dalam satu tahun. Penghasilan neto tersebut kemudian dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk mengetahui Penghasilan Kena Pajak. Kemudian Penghasilan Kena Pajak tersebut dikalikan dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh untuk mengetahui jumlah pajak terutang yang harus disetor ke negara. Penghitungan PPh OP bagi yang menyelenggarakan pembukuan tidak lagi menggunakan norma penghasilan neto. Artinya, seorang trader dapat mengakui



kerugian yang dialami dari online forex trading. Penghasilan neto diperoleh dari hasil pengurangan antara keuntungan dan kerugian selama satu tahun dari online forex trading. Penghasilan neto tersebut kemudian dikurangkan dengan PTKP untuk mengetahui Penghasilan Kena Pajak. Kemudian Penghasilan Kena Pajak tersebut dikalikan dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh untuk mengetahui jumlah pajak terutang yang harus disetor ke negara. e. Penyetoran Pajak oleh Personal Trader Penyetoran pajak diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, juga dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 jo. 80/PMK.03/2010. Personal trader yang telah mengetahui PPh OP terutang wajib menyetorkan Pajak Penghasilan tersebut ke Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Untuk PPh Pasal 29, penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan. f. Pelaporan Pajak oleh Personal Trader Setelah melakukan penyetoran pajak, personal trader harus melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat personal trader tersebut terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (Lasmana, 1992: 67). Sesuai yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf b UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. SPT yang dipakai untuk melakukan pelaporan pajak adalah SPT form 1770. Pengisian SPT personal trader yang memiliki omset setahun kurang dari Rp4,5 miliar dan melakukan pencatatan dengan menggunakan norma penghasilan neto, masuk pada Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi form 1770 - I Halaman 2 Bagian B dan tergolong kategori Jenis Usaha Lainnya. Data mengenai peredaran usaha, persentase norma dan penghasilan neto yang bersangkutan diisi pada Lampiran I tersebut. Pengisian SPT untuk WP yang mengadakan pembukuan masuk dalam kategori penghasilan lain-lain. Penghasilan neto WP diisi pada Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi form 1770 - I Halaman 2 Bagian D dan masuk kategori Penghasilan Lainnya. 2. Bentuk Penghindaran Pajak yang Dapat Terjadi Terkait Online Forex Trading yang Menggunakan Broker Luar Negeri Wajib Pajak memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan termasuk dalam kategori unacceptable tax avoidance atau aggressive tax avoidance. Suatu kegiatan akan disebut sebagai unacceptable tax avoidance atau aggressive tax avoidance apabila memiliki ciri-ciri: tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak, tidak sesuai dengan spirit and intention of parliament, dan adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian (Rahayu, 2008: 4748). Broker luar negeri memberikan kemudahan kepada klien-kliennya, yaitu seorang trader dapat membuat akun trading berapapun yang diinginkan. Kemudahan itulah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan aggressive tax avoidance. Seorang trader yang memiliki akun trading yang banyak, hanya akan melaporkan sebagian akunnya saja untuk pelaporan PPh OP. Seorang trader dengan sengaja melakukan rekayasa akun trading yang membuat penghasilan neto dan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil.



Hal tersebut sangat tidak diperkenankan untuk dilakukan karena Wajib Pajak dengan sengaja merekayasa akun trading agar Pajak Penghasilan terutang menjadi lebih kecil, bahkan nihil. Aggressive tax avoidance yang dilakukan oleh personal trader akan memperbesar potential lost pemerintah dari segi penerimaan negara karena pajak yang masuk ke kas negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. 3. Hambatan yang Dihadapi Fiskus dalam Penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari Online Forex Trading yang Menggunakan Broker Luar Negeri a. Minimnya Pengetahuan Personal Trader tentang Pajak Hambatan yang terjadi dari segi Wajib Pajak lebih ke arah hambatan psikologis dari sisi personal trader itu sendiri. Wajib Pajak (personal trader) beranggapan bahwa penghasilan yang diperoleh secara online bukan merupakan Objek Pajak. Personal trader berpikiran seperti itu karena belum adanya aturan perpajakan yang secara khusus mengatur tentang penghasilan yang diperoleh secara online, terutama online forex trading. Online forex trading yang belum diatur khusus dalam Undang-Undang memberi kesan bahwa tidak ada kepastian hukum untuk dikenakan pajak. Dengan adanya asumsi seperti itu, personal trader merasa enggan untuk membayar pajak. b. Krisis Kepercayaan Personal Trader terhadap Pemerintah Bersedia atau tidaknya masyarakat membayar pajak sangat tergantung dari tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maka semakin tinggi pula kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Namun, persepsi masyarakat bahwa banyak dana pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah akan dikorupsi menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Secara psikologis, personal trader lebih memilih menggunakan uangnya untuk beramal dengan membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Hal ini akan memberikan kepuasan tersendiri daripada membayar pajak ke pemerintah tapi tidak jelas kemana alokasi

dana pajak yang terkumpul tersebut. Masalah lainnya adalah mengenai hal yang sering dijanjikan oleh pemerintah bahwa pajak akan kembali lagi ke masyarakat salah satunya dalam bentuk pembangunan. Namun, pada kenyataannya di lapangan banyak sekali infrastruktur yang masih terbengkalai sampai saat ini, jalan-jalan banyak yang rusak, fasilitas kesehatan umum banyak yang kurang memadai, kondisi sekolah-sekolah yang memprihatinkan, dan sebagainya. c. Online Forex Trading Sulit Diidentifikasi oleh Pemerintah Online forex trading merupakan transaksi virtual, yaitu transaksi yang tidak kelihatan atau invisible karena dilakukan di dunia maya. Identifikasi Wajib Pajaknya sulit dilakukan karena pemerintah tidak memiliki akses sama sekali untuk mengetahui siapa-siapa saja orang Indonesia yang menjadi personal trader. Pemerintah juga tidak akan mengetahui penghasilan mana dari seseorang yang merupakan hasil dari online forex trading. Identifikasi Objek Pajaknya juga sulit dilakukan karena peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaan di Indonesia hanya berfokus pada transaksi yang dilakukan secara offline atau konvensional, tidak ada Pasal dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pelaksanaan yang membahas mengenai transaksi online. Hambatan tersebut juga terjadi karena pemerintah tidak dapat mengakomodir transaksi over the counter karena sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang transaksi tersebut. Kurangnya peran pemerintah di dunia online juga berdampak pada masalah data, pemerintah mengalami kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi terkait online forex trading. Tidak adanya data dan informasi akan membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam melacak transaksi ini. Transaksi yang sulit dilacak otomatis pemerintah juga akan mengalami kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak.



d. Kurangnya Pengawasan Pemerintah dalam Penerapan Self Assessment System Personal trader yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri melalui self assessment system memiliki kesempatan yang besar untuk tidak melaporkan penghasilan yang sebenarbenarnya. Hal ini cenderung terjadi dan dilakukan agar pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Pengawasan untuk mencegah hal tersebut terjadi sulit dilakukan oleh pemerintah. Hal ini karena Sumber Daya Manusia yang ahli atau pakar di bidang online sampai saat ini belum ada. Akibat lain dari kurangnya pengawasan tersebut adalah Wajib Pajak dapat dengan mudah melakukan penghindaran pajak dengan tujuan yang tidak benar. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan cara merekayasa akun trading agar Pajak Penghasilan terutang menjadi lebih kecil, bahkan nihil.

5. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan a. Online forex trading termasuk penghasilan dari usaha (busines income) jika dilihat dari kelompok penghasilan, dan pada tax treaty masuk dalam Article tentang business profit di mana hak pemajakan hanya diberikan kepada negara domicile/resident (Indonesia). Penerapan PPh OP dari online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri dilakukan secara self assesment system dengan mengharapkan voluntary compliance Wajib Pajak. Personal trader yang memiliki omset setahun lebih dari sama dengan Rp4,8 miliar diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan metode accrual basis yang mengacu pada PSAK 10. Sedangkan Personal trader yang memiliki omset di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun, wajib melakukan pencatatan sesuai dengan bentuk dan tata cara pencatatan yang diatur dalam Lampiran I PER-4/PJ/2009. b. Personal trader memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) yang bersifat aggressive. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh Broker

luar negeri, yaitu seorang trader dapat membuat akun trading berapapun yang diinginkan. Seorang trader yang memiliki akun trading yang banyak, hanya akan melaporkan sebagian akunnya saja untuk pelaporan PPh OP. Dengan demikian, pajak yang dibayar menjadi lebih kecil dari yang semestinya. c. Hambatan yang terjadi pada penerapan PPh OP dari online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri meliputi: minimnya pengetahuan personal trader tentang pajak, krisis kepercayaan personal trader terhadap pemerintah, online forex trading sulit diidentifikasi oleh pemerintah, dan kurangnya pengawasan pemerintah dalam penerapan self assessment system. 2. Saran a. Personal trader selaku Wajib Pajak harus berpikir secara komprehensif dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakan secara voluntary compliance, karena setiap penghasilan dari manapun didapat yang menambah kemampuan ekonomis merupakan Objek Pajak Penghasilan, termasuk penghasilan dari online forex trading. b. Pemerintah seharusnya membuat atau mempertegas aturan perpajakan sebagai bentuk kepastian hukum dalam melakukan pemajakan atas transaksi yang berbasis online pada umumnya dan online forex trading pada khususnya. Kepastian hukum dapat diwujudkan misalnya dengan cara menambahkan aturan pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yaitu dengan mempertegas bahwa penghasilan dari usaha yang berbasis online merupakan Objek Pajak Penghasilan. c. Pihak decision maker harus melakukan development and training secara mendalam mengenai transaksi yang bersifat online pada umumnya dan online forex trading pada khususnya agar kedepannya dapat melakukan pengawasan secara komprehensif. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak bank untuk mendapatkan data dan informasi mengenai



penghasilan personal trader dari online forex trading.

Kepustakaan A. Buku/Literatur Berlianta, Heli Charisma. (2006). Mengenal Valuta Asing. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hady, Hamdy. (1999). Valas Untuk Manajer (Forex For Managers). Jakarta: Ghalia Indonesia. Homaifar, Ghassem A. (2004). Managing Global Financial and Foreign Exchange Rate Risk. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Ilyas, Wirawan B. dan Suhartono, Rudy. (2007). Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Joesoef, Jose Rizal. (2008). Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Jakarta: Salemba Empat. Kountur, Ronny. (2004). Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: Penerbit PPM. Lasmana, Eko. (1992). Sistem Perpajakan di Indonesia (Buku Pertama). Jakarta: Prima Kampus Grafika. Lubis, Irwansyah. (2010). Mengenali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Mansury. (2002). Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000. Tangerang: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4). Mardiasmo. (2008). Perpajakan edisi Revisi 2008. Yogyakarta: CV Andi Offset. Marsyahrul, Tony. (2006). Pengantar Perpajakan. Jakarta: PT Grasindo. Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina M. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Prastowo, Andi. (2011). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. (2008). Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Kedua). Jakarta: PT Bumi Aksara. Utomo, St. Dwiarso, dkk. (2011). Perpajakan: Aplikasi dan Terapan. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Waluyo dan Ilyas, Wirawan B. (1999). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Yani, Ahmad. (2004). Solusi Masalah Pajak Penghasilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Zain, Mohammad. (2005). Manajemen Perpajakan (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat. B. Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi) Rahayu, Ning. (2008). Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Foreign Direct Investment yang Berbentuk Subsidiary Company (PT. PMA) di Indonesia (Suatu Kajian Tentang Kebijakan Anti Tax Avoidance). Disertasi Doktor Program Studi Ilmu Administrasi. Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. C. Jurnal Bank for International Settlements. (2010). “Report on global foreign exchange market activity in 2010”. Basel, Switzerland. Cross, Sam Y. (1998). “All About the Foreign Exchange Market in the United States”. Federal Reserve Bank of New York. 1st Forex Trading Academy. (2004). “Introduction to Forex”. D. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. ________________, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. ________________, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. ________________, Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. ________________, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 536/PJ./2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang dapat Menghitung Penghasilan Neto Menggunakan Norma Penghitungan. Tax Treaty, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan. E. Lain-Lain Bank for International Settlement (BIS). (n.d.). http://www.mediabpr.com/kamus-bisnisbank/bank_for_international_settlement_ bis.aspx. Diunduh pada hari Selasa, 20 Maret 2012 pukul 21:47 WIB. Direktorat Jenderal Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan. (1992). Buku Panduan Pajak Penghasilan. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara. Forex Dasar. (n.d). http://exnessindo.com. Diunduh pada hari Rabu, 21 Maret 2012 pukul 16:26 WIB. Instaforex.com’s Regional Traffic Ranks. (n.d.). http://www.alexa.com. Diunduh pada hari Rabu, 20 Juni 2012 pukul 13:35 WIB. Resiko Forex: Risk and Profitability. (n.d.). http://www.grasera.com/modalforex/profit-forex/resiko-forex. Diunduh pada hari Jumat, 30 Maret 2012 pukul 09:25 WIB. Wahyudi, Dudi. Kewajiban Pembukuan Bagi Wajib Pajak. (2011). http://www.dudiwahyudi.com/pajak/paja k-penghasilan/kewajiban-pembukuanbagi-wajib-pajak.html. Diunduh pada hari Selasa, 11 Desember 2012 pukul 15:43 WIB.



Rahmad Haryadi dan Ning Rahayu

Recommend Documents