QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN IZIN DISPENSASI KELAS JALAN DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA BUPATI ACEH TIMUR ,
: a.
bahwa untuk menjaga dan mencegah kerusakan jalan dan jembatan yang dipakai oleh pengguna kendaraan bermotor yang melewati jalan dan jembatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan kapasitas melebihi muatan tonase maksimum maka dipandang perlu diadakan Pengaturan Pemberian Izin Dispensasi Kelas Jalan dalam Kabupaten Aceh Timur ; b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum cara Pidana ; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ; 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk
w
w
w
.jd
ih
.a ce h
pr
ov
.g
o.
id
Menimbang
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan ; 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor ; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah ; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
Dengan Persetujuan Bersama
id
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR DAN BUPATI ACEH TIMUR
.g
:
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN DISPENSASI KELAS JALAN DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.
pr
ov
Menetapkan
o.
MEMUTUSKAN :
ih
.a ce h
BAB I KETENTUAN UMUM
.jd
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur ; a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; b. Bupati adalah Bupati Aceh Timur ; c. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur; d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur ; e. Badan adalah suatu badan bentuk usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ; f. Jalan adalah Jalan yang termasuk Jembatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ; g. Izin Dispensasi Kelas Jalan adalah Izin yang diberikan kepada kendaraan pemakai jalan yang tidak boleh dilalui kendaraan bermotor yang mempunyai muatan sumbu melebihi kelas jalan yang telah ditentukan ; h. Kendaraan Bermotor adalah mobil barang, penumpang umum dan tidak umum;
w w w
Pasal 1
i.
Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan ; Muatan maksimum adalah berat kendaraan ditambah dengan berat muatan yang diizinkan sesuai dengan peruntukannya.
j.
BAB II PEMBERIAN IZIN DISPENSASI Pasal 2 (1)
.a ce h
pr
ov
.g
o.
id
(2)
Setiap kendaraan bermotor yang akan melintasi jalan yang bukan diperuntukkan atau mempunyai muatan sumbu yang melebihi kelas jalan yang telah ditentukan pada jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah harus memiliki izin tertulis dari Bupati. Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan : a. Atas permintaan pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor; b. Jalan yang dalam keadaan atau dianggap rusak sepanjang memungkinkan kepada pemakai jalan dapat diberikan izin khusus dan yang bersangkutan dengan dikenakan ganti rugi perbaikan jalan; c. Izin dispensasi kelas jalan khusus diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau dapat diperpanjang kembali; d. Izin dispensasi kelas jalan diberikan pada masing-masing kendaraan bermotor yang melintasi jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3
w
w
.jd
ih
Izin dispensasi kelas jalan sebagaimana maksud pada pasal 2 ayat (1) diberikan kepada: a. Badan Usaha Milik Negara ; b. Perusahaan Daerah ; c. Koperasi ; d. Badan Hukum Milik Swasta ; e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia.
w
BAB III RETRIBUSI IZIN DISPENSASI Pasal 4 (1) (2) (3) (4)
Dispensasi kelas jalan yang diberikan adalah untuk setiap kelebihan muatan sebesar 2 ton dari yang diizinkan ; Dispensasi muatan seperti tersebut pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 600.000,-/6 bulan/kendaraan ; Untuk setiap muatan melebihi dari dispensasi yang diberikan dipungut retribusi sebesar Rp. 5.000,-/ ton / kendaraan ; Khusus Mobil–mobil Angkutan Alat Berat dan sebagainya, yang dapat mengakibatkan kehancuran pada badan jalan / jembatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,- per sekali jalan.
Pasal 5 (1)
(2)
Bendaharawan khusus penerima pada Dinas diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atas penerimaan pemungutan retribusi izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Qanun ini sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah setiap bulan diwajibkan membuat laporan bulanan secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati. Hasil penerimaan retribusi disetor langsung ke Kas Daerah. Pasal 6
Tanda bukti lunas retribusi harus dilampirkan dalam surat izin dispensasi kelas jalan. Pasal 7 Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati bidang pengawasan di lapangan maupun dalam hal penerimaan Daerah.
.g
o.
id
BAB IV TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN DISPENSASI KELAS JALAN
ov
Pasal 8
Pasal 9
ih
.a ce h
pr
Pengajuan permohonan izin dispensasi diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara tertulis diatas kertas bermaterai dengan melampirkan : a. Foto copy izin usaha, STNK Buku uji; b. Daftar kenderaan yang dipergunakan.
Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk mengadakan penelitian dan penilaian terhadap permohonan tersebut dan apabila telah memenuhi persyaratan kepada pemohon diminta untuk melunasi retribusi yang telah ditetapkan. Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas mengeluarkan Izin Dispensasi Kelas Jalan dalam Kabupaten Aceh Timur.
(2)
w
w
w
.jd
(1)
Pasal 10 Terhadap jalan yang dianggap rusak atau dalam perawatan, maka Kepala Dinas sebelum memproses permohonan tersebut melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 11 (1)
Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Keputusan ini sehingga merugikan
(2)
keuangan daerah diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
BAB VI PENYIDIKAN Pasal 12 (1)
w
w
w
.jd
ih
.a ce h
pr
ov
.g
o.
id
(2)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. Meneliti dan mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan, dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Tehnis Pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15 Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di : Langsa Pada Tanggal : 12 Juni 2004 M 23 Rabiul Akhir 1425 H BUPATI ACEH TIMUR, Dto Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM
o.
id
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor : 8 Tanggal : 12-6-2004 Seri : B Nomor 5
.g
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
w
w
w
.jd
ih
pr
.a ce h
Drs. T. SYAHRIL Nip. 010 081 358
ov
Dto
