4/7/2016
PUSAT LOGISTIK BERIKAT
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Peta Fasilitas
PROCESSING
Pembebasan Bea masuk (KITE)
Pengembalian Bea masuk (KITE)
Kawasan Industri
Kawasan Berikat
Inland FTA Pembebasan BM dalam rangka penanaman modal
NON PROCESSING DI LUAR KAWASAN
FTZ
KEK
Gudang Berikat
Pusat Logistik Berikat
DALAM KAWASAN Orientasi ekspor
Aplikasi Go-Fas(t) dan agen fasilitas untuk membantu perusahaan memilih fasilitas yang tepat 2
Non - Ekspor
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
1
4/7/2016
INSENTIF FISKAL
INDUSTRI
FISKAL
Bea Masuk
STIMULUS
KITE Pembebasan
Kawasan Berikat
Kawasan Industri
Free Trade Zone
Kawasan Ekonomi Khusus
Inland FTA
Penangguhan Pembebasan Cukai
Pembebasan
Pajak Impor
Tidak Dipungut Pembebasan Pajak Lokal
Tidak Dipungut
NON INDUSTRI
FISKAL
STIMULUS
Gudang Berikat
Pusat Logistik Berikat
Free Trade Zone
Kawasan Ekonomi Khusus
Penangguhan Bea Masuk Pembebasan Cukai
Pembebasan Tidak Dipungut
Pajak Impor Pembebasan Pajak Lokal
Tidak Dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
3
Arahan Presiden terkait LOGISTIK PRESIDEN MENGINGINKAN EFISIENSI BIAYA LOGISTIK Biaya logistik nasional dinilai masih sangat tinggi sehingga belum mampu mendongkrak daya saing produk Indonesia di era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) (jpnn.com, 22 Oktober 2014)
Presiden Joko Widodo menginginkan gudang logistik yang dimiliki Indonesia menyerupai Dubai. Menurut Jokowi, gudang logistik di Dubai sangat efisien dan memiliki manajemen yang sangat baik.
“Manajemen baik dan biaya tidak mahal sehingga bisa lebih efisien” (Tempo.com, 14 September 2015)
Presiden Joko Widodo murka melihat proses lamanya bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok tak bisa dikurangi hingga 4,7 hari seperti yang ia perintahkan. Presiden berharap pembenahan masa dwelling time bisa ikut menekan tingginya biaya logistik nasional yang cukup tinggi. (Indonesianindustry, 9 November 2015)
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II
Insentif Fasilitas di kawasan Pusat Logistik Berikat 29 September 2015
4
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
2
4/7/2016
LATAR BELAKANG 1. Perkembangan bisnis proses yang perlu difasilitasi Pasar Komoditi
2. Kinerja Logistik Yang Rendah Indonesia Singapore
Malaysia
Vietnam
Thailand
Export time and cost / Port or airport supply chain Lead time (days)
3 days
2 days
1 days
1 days
1 days
Cost (US$)
579US$
323US$
3000US$
237US$
250US$
Import time and cost /Port or airport supply chain
Sumber: World Bureau of Metal Statistic, 2014
Barang konsinyasi dan titipan
Lead time (days)
4 days
2 days
1 days
1 days
1 days
Cost (US$)
568US$
266US$
3000US$
281US$
500US$
Clearance time without physical inspection (days)
2 days
0 days
1 days
1 days
1 days
Clearance time with physical inspection (days)
5 days
1 days
2 days
2 days
1 days
Physical inspection (%)
7.91%
4.82%
1.58%
53.5%
2.5%
Multiple inspection (%)
2.79%
2.86%
1%
6.79%
1.58%
Sumber: Logistics Performance Index 2014
3. Akses Impor dan Ekspor untuk IKM terbatas “Kebijakan Ekspor Impor Belum Berpihak pada UKM” (harian kedaulatan rakyat, 15 April 2015)
“UMKM masih terkendala biaya logistik….” (sindonews.com, 20 September 2015)
Progress PLB PERESMIAN PLB 10 MARET 2016 Diskusi Intensif Dengan Pelaku Usaha Logisitik dan Asosiasi PENYUSUNAN DAN PENERBITAN PAYUNG HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah - No 85 tahun 2015 tanggal 25 Nop 2015 2. Peraturan Menteri Keuangan - No 272/PMK.04/2015 tanggal 31 Des 2015 3. Peratuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai - No 1/BC/2016 tanggal 29 Jan 2016 - No 2/BC/2016 tanggal 29 Jan 2016 - No 3/BC/2016 tanggal 29 Jan 2016 Paket Kebijakan Ekonomi II, 29 Sept 2015
6
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
3
4/7/2016
Konsepsi Umum PLB Perbedaan dengan TPS dan GB
NO.
Tempat Penimbunan Sementara
KONSEP
(1)
Gudang Berikat
Pusat Logistik Berikat
Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya
Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/ pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
TPB untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
1.
Definisi
2.
Kepemilikan Barang
Pemilik Barang Bebas
Kepemilikan Sendiri
Kepemilikan sendiri, Konsinyasi, atau Titipan
3.
Masa Timbun
30 hari
1 Tahun
3 Tahun ++
Penimbunan dan Kegiatan sederhana
Penimbunan sederhana ++
Digunakan NP saat pemasukan.
Digunakan NP saat pengeluaran.
4.
Kegiatan
Penimbunan
5.
Nilai Pabean
Digunakan NP pengeluaran.
saat
Kegiatan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
7
Konsepsi Umum PLB Perbedaan dengan TPS dan GB
NO.
6.
8
dan
Tempat Penimbunan Sementara
KONSEP
Asal & Tujuan Barang
(2)
Gudang Berikat
Asal: Luar dan Dalam Negeri (khusus ekspor), Tujuan: Fleksibel
Asal: Luar Negeri
Asal: Fleksibel
Tujuan: Fleksibel
Tujuan: Fleksibel “One to many, many to one many to many”
“One to One”
7.
Ketentuan Pembatasan
Belum diberlakukan saat pemasukan
Belum diberlakukan pemasukan
8.
Certificate of Origin
Diterima dan satu kali pengeluaran
Diterima dan satu kali pengeluaran
9.
Penyelesaian masterlist
10.
Pengenaan fiskal pengeluaran
fasilitas saat
Pusat Logistik Berikat
-
saat
-
Belum diberlakukan pemasukan
saat
Diterima & bisa pengeluaran parsial Penyelesaian sewa BOP Migas – Cost Recovery
Bea Masuk dan Pajak Impor
• Bea Masuk- Pajak Impor • PPN penyerahan (lokal)
Bea Masuk- Pajak Impor
5 tahun atau berakhir masa penguasaan
Penyelenggara < 5 tahun Pengusaha < 3 tahun
Seumur hidup, sampai dicabut
11.
Jangka. Waktu Izin
12
Satu izin u/ bbrp lokasi
13
Bentuk Skep
Standard
14
Pembayaran Bea Masuk
Langsung diberlakukan
-
Standard Langsung diberlakukan
Dimiliki badan hukum sama Customized, Tematik, KPI Dokumen berkala Pembayaran ditunda *)
dan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
4
4/7/2016
Penyelenggaraan & Pengusahaan •
•
Penyelenggaraan oleh Penyelenggara PLB yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia Kegiatan : menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB
• •
Pengusahaan dilakukan oleh Pengusaha PLB atau PDPLB Kegiatan : menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang asal tempat lain dalam daerah pabean guna didistribusikan ke luar daerah pabean dan/atau tempat lain dalam daerah pabean
PENYELENGGARA PLB PENGUSAHA PLB Pengusahaan oleh entitas yang sama dengan penyelenggara
PT A
PT A
PT B
PENGUSAHA DI PLB MERANGKAP PENYELENGGARA DI PLB (PDPLB) Pengusahaan oleh entitas yang berbeda dengan penyelenggara
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
9
Persyaratan PLB
10
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
5
4/7/2016
Penyelenggaraan & Pengusahaan PEMASUKAN
KEGIATAN SEDERHANA
Luar Negeri
Lokal
TPB, KEK, dan Kawasan Ekon. lain
PENGELUARAN
pengemasan atau pengemasan kembali; penyortiran; standardisasi (quality control); penggabungan (kitting), pengepakan; penyetelan; konsolidasi, penyediaan barang tujuan ekspor; pemasangan kembali dan/atau perbaikan; maintenance pada industri yang bersifat strategis; pembauran (blending); pemberian label berbahasa Indonesia; pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya atas Barang Kena Cukai; lelang barang modal asal luar daerah pabean; pameran barang impor dan/atau asal TLDDP; pemeriksaan dari lembaga atau instansi teknis u/ pemenuhan ketentuan pembatasan; pemeriksaan untuk penerbitan SKA oleh instansi teknis terkait dalam rangka impor dan/atau ekspor
Luar Negeri
Lokal • Industri • Migas • IKM
TPB, KEK, dan Kawasan Ekon. lain
Penangguhan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
11
Pemberitahuan Pabean
LDP
BC 4.0
BC 2.8
TLDDP (ex. impor)
BC 3.0
LDP
BC 4.1
TLDDP (ex. lokal)
TLDDP
PLB, KB, TBB, TLB,TPPB, KDUB
PLB Lokasi Lain (satu izin)
BC 2.7
BC 2.7
PPB
PP- FTZ 02 FTZ
12
PLB PPB BC 2.8 & PP- FTZ 02
PLB, KB, TBB, TLB,TPPB, KDUB
PLB Lokasi Lain (satu izin)
FTZ
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
6
4/7/2016
Nilai Pabean
PLB X
1
INVOICE 1-X
INVOICE X-A
A
BARANG MILIK PLB
2
BARANG TITIPAN
INVOICE 2-B
B
BARANG MILIK B BARANG KONSINYASI
3
INVOICE 3-C
C
BARANG MILIK 3 PP - PLB
: NILAI PABEAN
BC 2.5.1
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
13
Manajemen Risiko di PLB
MONEV
DESK AUDIT ASISTENSI PERIZINAN - Diberikan Hanya
Asistensi oleh Agen Fasilitas dan AR Pajak
Analisis thd CCTV dan IT Inventory, khususnya unusual transaction
PEMERIKSAAN SEWAKTU2
AUDIT REGULER Compliance audit oleh Dit. Audit
- Compliance - Performance - Economy Impact.
Spot/random check oleh KPPBC dan Kanwil
kepada perusahaan premium - Presentasi Bisnis Plan
14
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
7
4/7/2016
TERIMAKASIH
8
