Efisiensi Biaya Logistik Nasional. Komunikasi Untuk Meningkatkan Kinerja. Pusat Logistik Berikat: Dialog Kinerja Individu:

Edisi XXX/2016

LAPORAN UTAMA

ADIK: Perencanaan Anggaran Berbasis Outcome WAWANCARA

Pusat Logistik Berikat:

Efisiensi Biaya Logistik Nasional RUJUKAN

Dialog Kinerja Individu:

Foto: Dok. Biro KLI

Komunikasi Untuk Meningkatkan Kinerja

Buletin Kinerja Edisi XXX/2016

1

Editorial

Inovasi untuk Efisiensi TEKS:

Rachmad Arijanto

P

elayanan publik harus cepat, mudah, dan murah. Peraturan yang simpel, tidak multi tafsir, dan mudah diimplementasikan. Dua kalimat pamungkas yang selalu dituntut oleh masyarakat terhadap institusi publik manapun,

tak terkecuali Kementerian Keuangan. Mungkin kita, tanpa menyadari, sudah banyak melakukan perubahan yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Namun, sebanyak apapun perubahan yang kita buat tidak akan pernah cukup, mengapa? Karena tuntutan masyarakat akan selalu semakin tinggi dan sebagai pelayan publik memang tugas kitalah untuk berusaha semaksimal mungkin memenuhi tuntutan tersebut sepanjang untuk perbaikan bangsa ini. Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal memiliki peran sentral dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk itu, kita perlu melakukan berbagai inovasi penting yang berujung pada terciptanya efisiensi pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Pengelolaan yang optimal diharapkan dapat mendekatkan ke arah pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam skala nasional. Arah dan tujuan pembangunan nasional dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Dalam dokumen ini, ada banyak hal yang eksekusinya sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, diantaranya adalah tantangan penguatan perencanaan dan penganggaran serta efisiensi sistem logistik nasional. Sebagai upaya penyempurnaan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kemenkeu juga telah menginisiasi suatu terobosan yaitu penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam dokumen penganggaran melalui PMK 136/PMK.02/2014. Logic model, sebagai basis utama kerangka berfikir implementasi ADIK, berupaya untuk membantu mempermudah seluruh kementerian/lembaga dalam merumuskan perencanaan anggaran yang berbasis pada output/outcome. Implementasi ADIK secara nasional pada tahun 2017, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perencanaan dan penggunaan anggaran dengan semakin memperjelas ‘link’ antara output/outcome, indikator kinerja, dan aktivitas terhadap alokasi anggaran. Inovasi lainnya untuk mewujudkan efisiensi Sistem Logistik Nasional dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional adalah melalui pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB). Pembentukan PLB tersebut merupakan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015. Dengan dibentuknya PLB, diharapkan dwelling time dapat diturunkan sehingga biaya logistik dapat lebih efisien, membuka peluang untuk pengembangan investasi, serta menjadi “hub”logistik baik nasional maupun regional. Tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan terhadap inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan masih diperlukan banyak ide dan pemikiran inovatif di berbagai jenis layanan. Kementerian Keuangan harus membuktikan bahwa peran strategis yang diemban merupakan tanggung jawab yang secara profesional dapat diwujudkan dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan terefleksikan melalui perbaikan perekonomian nasional.

2

Redaksi


Diterbitkan Oleh: Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Pelindung Menteri Keuangan Pengarah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Penanggung Jawab Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Redaktur Herry Hernawan, Muhammad Firdaus Rumbia, Dianita Suliastuti, Suci Putri Ayu, Susmianti, Rachmad Arijanto, Moch. Asep Kurniawan Penyunting/Editor R. Aji Setiantoko, Agus Dwiatmoko, Hening Indreswari, Azharuddin, Abdul Muta’alii, Mei Chrissye Darliyanti, Sumarlin Pinanggih, Andar Ristabet Hesda, Ria Wulandari Kontributor Tetap Manajer Kinerja Organisasi, Manajer Kinerja Pegawai Desain Grafis & Fotografer Wardah Adina, Bagus Wijaya, Anas Nur Huda, Bayu Prasetyo Pencetakan dan Distribusi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Alamat Redaksi: Gedung Djuanda I Lt. 9 Jl Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 21 Telp. 021 3449230 pst 6252 Fax. 021 3517020 Website: www.kemenkeu.go.id Email: [email protected]; [email protected]

Redaksi menerima tulisan/ artikel untuk dimuat dalam buletin ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5 maksimal 3 halaman. Tulisan artikel dapat dikirim ke email redaksi. Setiap tulisan yang masuk menjadi milik redaksi. Redaksi berhak mengubah/ mengedit setiap tulisan yang dimuat. Bagi tulisan/artikel yang dimuat, akan diberikan souvenir menarik.

Laporan Utama

ADIK: Perencanaan Anggaran Berbasis Outcome TEKS:

Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan

Latar Belakang

(input) dengan keluaran (output)

yang semula berdasarkan struktur

ejak tahun 2004, Pemerintah

yang ingin dihasilkan, maupun

organisasi diubah menjadi berbasis

telah melakukan berbagai

output dengan outcome yang ingin

pada hasil (outcome). Metodenya

upaya untuk menerapkan

dicapai, masih sangat lemah. Terkait

menggunakan pendekatan

Penganggaran Berbasis Kinerja

hal tersebut Kemenkeu melakukan

kerangka logika (logic model) yang

(PBK) dalam sistem penganggaran

penyempurnaan kebijakan sistem

membentuk keterkaitan logis antara

di Indonesia. Hal ini sesuai dengan

penganggaran berbasis hasil

outcome, output, aktivitas, dan input,

amanah pasal 14 ayat 2 Undang-

(outcome) melalui Peraturan Menteri

serta indikator dan target untuk

Undang No.17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014

masing-masing outcome dan output.

Keuangan Negara, dimana dalam

tentang Petunjuk Penyusunan dan

penyusunan rencana kerja dan

Penelaahan Rencana Kerja dan

anggaran dilakukan berdasarkan

Anggaran Kementerian Negara/

prestasi kerja yang akan dicapai.

Lembaga, Pemerintah.

S

Proses penerapan PBK terus

Pada tahun 2014 dan

Penataan ADIK di Kemenkeu Salah satu Inisiatif Strategis dalam Roadmap Implementasi PBK pada Kemenkeu adalah

dikembangkan agar fungsi anggaran

2015, Kemenkeu (DJA) melakukan

penyelesaian penyusunan ADIK

sebagai alat manajemen dan

inisiasi penyempurnaan penerapan

sebagaimana tertuang dalam

kebijakan ekonomi maupun alat

sistem PBK yang diawali dengan

Keputusan Sekretaris Jenderal

akuntabilitas, dapat tercapai.

penataan Arsitektur dan Informasi

Nomor 370/SJ/2014. Penataan ADIK

Kinerja (ADIK) dalam dokumen

diharapkan dapat menghasilkan

Jenderal Anggaran (DJA)

penganggaran. Selanjutnya

beberapa hal, yaitu: (1) relevansi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

dilakukan penguatan dan

antara input dengan output,

atas implementasi PBK pada

penajaman informasi kinerja yang

dan output dengan outcome

tahun 2013 menunjukkan bahwa

semakin jelas, relevan, dan terukur.

dapat terlihat dengan jelas; (2)

keterkaitan antara sumber daya

Arsitektur kinerja dalam RKA-KL

rumusan outcome yang jelas dan

Hasil evaluasi Direktorat

Ilustrasi Penataan ADIK


3

Laporan Utama

selaras dengan tugas dan fungsi Kementerian dan masing-masing

(deliver) kepada customer. Pada tahun 2015 juga

menetapkan kebijakan baru, yaitu penyesuaian “link” antara aktivitas

unit eselon I; dan rumusan output

dilakukan penelaahan ADIK

dalam Formulir I dan Formulir II

yang secara jelas menggambarkan

Kementerian/ Lembaga dengan

ADIK dengan pagu/alokasi yang

barang atau jasa yang di-deliver

melibatkan Kementerian PPN/

berasal dari aplikasi RKA-K/L.

oleh masing-masing unit organisasi

Bappenas, yang menyepakati

kepada customer.

bahwa implementasi ADIK secara

TA 2017, seluruh unit eselon I

Proses penataan ADIK

Berdasarkan Pagu Anggaran

penuh akan dilaksanakan pada

Kemenkeu telah menyelesaikan

di Kemenkeu dilakukan sejak

penyusunan RKA-K/L TA 2017.

penyusunan RKA-K/L sesuai

tahun 2014. Awalnya dimulai

Dalam penyusunan RKA-K/L TA

dengan ADIK yang disusun pada

dari menyelaraskan dokumen

2016, unit eselon I di lingkungan

tahun 2016. Dengan demikian,

perencanaan, dokumen

Kementerian Keuangan dapat

pada tahun 2017 seluruh unit

penganggaran serta dokumen

menerapkan ADIK secara piloting

telah mengimplementasikan ADIK

kinerja pada level Kementerian

pada beberapa kegiatan, atau

secara penuh. Keterkaitan antara

(Formulir I). Hal ini ditujukan untuk

menggunakan arsitektur yang sama

outcome, output, dan aktivitas

sinkronisasi informasi kinerja yang

dengan RKA-K/L (existing) yang telah

dapat terlihat semakin jelas dengan

tertuang dalam Renstra, Renja, RKA-

disusun untuk tahun 2016. Terdapat

didukung pengukuran keberhasilan

K/L dan Kontrak Kinerja dengan

empat unit yang menerapkan ADIK

pencapaian outcome dan output

konsep ADIK. Pada tahun 2015,

secara penuh pada RKA-K/L-nya

melalui indikator kinerja yang

penataan ADIK difokuskan pada

yaitu Itjen, DJPK, BPPK dan BKF. Dua

memadai.

level unit eselon I (Formulir II) dan

unit menggunakan pendekatan

level eselon II/Satker (Formulir III),

piloting atau hanya menerapkan

masih banyak hal yang harus

serta penyesuaian ADIK Formulir

ADIK pada beberapa kegiatan yaitu

disempurnakan terkait dengan

I dengan Renstra Kementerian

DJKN dan DJPPR. Sedangkan lima

implementasi ADIK dalam dokumen

Keuangan Tahun 2015-2019.

unit lainnya masih menggunakan

perencanaan dan penganggaran

Sasaran penataan Formulir II ADIK

arsitektur anggaran yang lama pada

Kemenkeu. Continuous improvement

adalah agar setiap unit eselon I

RKA-K/L TA 2016.

perlu dilakukan untuk peningkatan

dapat menggambarkan outcome sebagai ultimate goal sesuai tugas dan fungsinya dengan berorientasi

Namun demikian,

akuntabilitas pengelolaan anggaran ADIK Kemenkeu Tahun 2017 Sebagai komitmen

khususnya terkait pengukuran pencapaian outcome yang telah

pada stakeholders. Adapun sasaran

Kemenkeu atas implementasi

ditetapkan. Oleh karena itu, proses

dalam penataan Formulir III

ADIK dalam penyusunan RKA-K/L

penyempurnaan ADIK akan terus

ADIK, agar unit eselon I dapat

TA 2017, dilakukan perekaman

dilakukan secara berkelanjutan

mendefinisikan kembali output

struktur ADIK ke dalam Aplikasi

untuk mendukung terwujudnya visi

dengan memperhatikan tugas dan

ADIK. Database-nya akan digunakan

dan misi Kementerian Keuangan.

fungsi (core business) serta barang

sebagai referensi dalam Aplikasi

atau jasa akhir yang dihasilkan

RKA-K/L TA 2017. Terkait hal ini, DJA

“Without strong visionary leadership, no strategy will be executed effectively.” Robert S. Kaplan 4


Laporan Khusus

“Mengawal” Pusat Logistik Berikat (PLB) Melalui Manajemen Risiko TEKS:

Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, DJBC

D

irektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sejak akhir tahun 2014 telah melakukan perubahan paradigma dengan menjadikan “fasilitasi perdagangan dan industri” sebagai misi utama. Dalam upaya menggapai misi utama tersebut, pemerintah “melahirkan” fasilitas baru yang dinamakan Pusat Logistik Berikat (PLB). Fasilitas baru ini diberikan pemerintah guna menarik kegiatan penumpukan barang (inventory) yang selama ini berpusat di luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia, ke wilayah Indonesia. Dengan adanya PLB, para pengusaha diharapkan dapat mendirikan perusahaan atau membuka perwakilan perusahaannya di Indonesia sehingga terjadi peningkatan potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan, mengurangi beban penimbunan barang, dan dapat menurunkan angka dwelling time di Pelabuhan. Fasilitas ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu pilar untuk mendukung efisiensi biaya dalam sistem logistik nasional. Sebagaimana arahan Presiden RI untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik sehingga mendongkrak daya saing produk Indonesia di pasar dunia dan mengurangi masa dwelling time di pelabuhan dengan menerapkan manajemen logistik yang baik dan efisien.

Kebijakan PLB tersebut tentu juga tidak lepas dari berbagai risiko yang berpotensi akan menganggu, memperlambat, atau bahkan akan menggagalkan pencapaian sasaran yang optimal. Oleh karena itu, pengelolaan risiko merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi agar dapat mencapai sasarannya. Penyebab kegagalan dalam mencapai sasaran yang hendak dicapai oleh PLB harus benar-benar dipahami. Dengan memahami risiko-risiko tersebut, maka DJBC dapat mengantisipasi dan menangani risiko yang timbul sejak dari penyusunan kebijakan sampai dengan implementasi PLB di lapangan. Sebagaimana diketahui secara luas, PLB merupakan kawasan penimbunan barang untuk mendukung keperluan industri, dengan mendapat fasilitas berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan pajak impor tidak dipungut. Dengan adanya sejumlah fasilitas fiskal yang diberikan tersebut, maka diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatan tersebut diwujudkan dengan cara mengenali dan mengidentifikasi risiko melalui penerapan Manajemen Risiko (MR). Risiko selalu melekat pada kegiatan apapun yang kita kerjakan sepanjang kegiatan tersebut memiliki sasaran, dalam

proses penyusunan kebijakan maupun dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Prinsip dasar untuk penerapan Manajemen Risiko adalah: pertama, kita harus memahami apa sasaran dari proses bisnis tersebut. Kedua, mengidentifikasi apa saja yang dapat menghambat tercapainya sasaran tersebut. Ketiga, pengendalian apakah yang harus dilakukan agar risiko-risiko tersebut dapat ditiadakan atau dikurangi. Salah satu dari 11 prinsip penerapan MR sesuai dengan ISO 31000, bahwa prinsip Manajemen Risiko adalah khas untuk penggunanya (Tailored). Prinsip Tailored ini mengandung arti bahwa Manajemen Risiko harus diselaraskan dengan profil risiko organisasi dan konteks organisasi tersebut, baik konteks internal maupun konteks eksternal, serta disesuaikan dengan kebutuhan para pemilik risiko. Prinsip ini yang membuat Manajemen Risiko sangat fleskibel untuk diterapkan pada seluruh tingkatan organisasi dan proyek. Proses Manajemen Risiko dimulai dari adanya penetapan konteks yang merupakan penentuan batasan internal dan eksternal yang akan menjadi pertimbangan dalam pengelolaan risiko. Langkah berikutnya adalah penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko,


5

Laporan Khusus

dan evaluasi risiko. Hasil dari penilaian risiko dilanjutkan dengan penanganan atau mitigasi risiko, yang dapat merupakan penanganan untuk mengurangi penyebab kejadian dan/atau mengurangi dampak jika peristiwa itu terjadi. Seluruh langkah di atas, dikawal oleh proses komunikasi dan konsultasi serta monitoring dan review untuk memastikan seluruh proses mendapatkan input dan feedback yang optimal. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait penerapan MR dalam kebijakan PLB, terdapat tiga pendekatan Penerapan MR sebagai berikut: Yang pertama adalah kebijakan pemberian fasilitas PLB sendiri dapat dipahami sebagai hasil dari penerapan MR, yaitu merupakan suatu mitigasi untuk menangani suatu risiko yang ada dalam sistem logistik nasional. Terkait dengan hal ini, DJBC harus dapat meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa fasilitas ini merupakan Proses Mana jemen Risiko

6


jawaban yang tepat untuk memperbaiki sistem logistik nasional sebagaimana diharapkan pemerintah. Yang kedua adalah proses penyusunan kebijakan PLB sampai dengan ditandatanganinya payung hukum PLB baik di tingkat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun Peraturan Direktur Jenderal (PDJ), dapat berjalan dengan baik dengan menerapkan manajemen risiko. Proses penyusunan kebijakan ini dapat diibaratkan sebagai suatu proyek, dimana di dalamnya ada ukuran target waktu penyelesaian dan siklus proses bisnis. Jika sudah dapat diidentifikasi terlebih dahulu risiko-risiko yang melekat dalam penyusunan kebijakan PLB, maka proses penyusunan kebijakan yang dimulai dari identifikasi isu, penggalian dan pembahasan materi, sampai dengan finalisasi tentunya akan berjalan lebih optimal dan komprehensif. Yang ketiga adalah adanya risiko yang melekat dalam

implementasi PLB di lapangan, yaitu penerapan MR untuk dapat mengenali dan menangani risiko yang ada di dalam menjalankan PLB, yaitu : perizinan dan operasional. Identifikasi dan mitigasi risiko dalam pendekatan pandangan yang pertama dapat dikatakan sebagai identifikasi dan mitigasi risiko pada tataran high level atau strategic risk, sedangkan pendekatan pandangan yang kedua dan ketiga lebih cenderung untuk dikelompokkan dalam operational risk yang meliputi process risk dan project risk Setelah kebijakan dicanangkan dan dituangkan dalam peraturan pelaksanaan, langkah selanjutnya adalah mengarahkan agar kebijakan tersebut dapat dijalankan secara optimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Pengaturan yang dituangkan dalam pasalpasal pada PMK dan PDJ pada hakikatnya merupakan mitigasi penanganan risiko yang berasal dari proses manajemen risiko yang dilaksanakan secara komprehensif. Pengenalan dan penanganan risiko yang terkait operasional PLB secara garis besar dimuai dari proses perizinan dan operasional. Mengingat adanya fasilitas berupa penangguhan pungutan Negara, DJBC telah menerapkan langkah-langkah mitigasi berupa fasilitas PLB hanya diberikan kepada perusahaan premium dengan kinerja dan attitude yang baik. Untuk lebih meyakini bahwa perusahaan tersebut memenuhi persyaratan tersebut, DJBC mewajibkan pihak calon pengelola PLB untuk mempresentasikan bisnis proses dan business plan

laporan Khusus

Foto: Internet

mereka di hadapan tim panel. Langkah ini dilakukan untuk memberi keyakinan bahwa pengelolaan PLB dilakukan secara professional dan dapat memberikan efek domino bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Langkah preventif juga lakukan DJBC dengan layanan asistensi dalam proses perizinan PLB. Pelaksanaan asistensi ini dimaksudkan agar calon pengusaha dan pengguna PLB memahami secara maksimal manfaat dari fasilitas PLB dan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Langkah ini sesungguhnya merupakan tindakan untuk mengantsipasi terhambatnya pengguna fasilitas PLB potensial yang dikarenakan kesalahan penafsiran manfaat dan persyaratan. Selain hal tersebut, langkah asistensi diharapkan dapat mengakselerasi proses pemberian perizinan PLB. Dalam mengawasi

kegiatan operasional PLB, DJBC harus merubah paradigma untuk menyikapi tantangan persaingan global dengan pendekatan model pengawasan yang out of the box. Pertumbuhan kegiatan industri yang sedemikian pesat memaksa DJBC untuk merubah metode pengawasan secara man to man marking, karena tidak mungkin semua industri diawasi oleh pegawai DJBC sekalipun dengan penambahan sejumlah besar pegawai. DJBC telah memanfaatkan teknologi informasi (TI) di dalam pelaksanaan pengawasan PLB. Bentuk pemanfaatan teknologi dalam pengawasan PLB dapat berupa penggunaan online IT Inventory dan monitoring kegiatan PLB melalui CCTV untuk memantau kegiatan secara realtime dan unussual transaction. Untuk menguji kepatuhan pengelola PLB, DJBC menerapkan spotcheck terhadap suatu PLB. Dengan adanya pengaturan

pengawasan spotcheck, pengelola PLB setidaknya tetap merasakan adanya pengawasan DJBC yang dapat muncul sewaktu-waktu. Pola ini diharapkan dapat mengurangi munculnya niat dari pengelola PLB untuk melakukan pelanggaran. Selain pengawasan yang sifatnya random, DJBC juga melakukan compliance audit yang bersifat regular dan terencana. Dari uraian tersebut di atas, DJBC telah mencoba untuk mengimplementasikan penerapan MR dalam kebijakan PLB. Berbagai risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran PLB, telah dilakukan assessment dan telah dirumuskan mitigasinya. Rangkaian proses MR ini tidaklah berhenti sampai dengan implementasi di lapangan, namun harus dilanjutkan langkah evaluasi untuk mengetahui dan mengukur apakah sasaran besar dari kebijakan PLB telah tercapai secara maksimal dan untuk penyempurnaan kebijakan PLB.


7

Wawancara

Pusat Logistik Berikat:

Efisiensi Biaya Logistik Nasional TEKS:

Tim Buletin Kinerja

B

iaya logistik nasional dinilai masih sangat tinggi sehingga belum mampu mendongkrak daya saing produk Indonesia di era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Untuk dapat menurunkan biaya logistik tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang salah satunya adalah Insentif Fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat. Pendirian Pusat Logistik Berikat (PLB) diharapkan dapat mengurangi biaya logistik yang selama ini cukup tinggi di Indonesia. Bagaimana strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengoptimalkan PLB, diulas dalam edisi kali ini melalui wawancara dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Heru Pambudi: Apa yang menjadi latar belakang dibentuknya kawasan Pusat Logistik Berikat? Pusat Logistik Berikat (PLB) dibangun karena melihat tingginya biaya logistik nasional. Hal ini menjadi kendala produk Indonesia untuk bersaing dengan produk dari negara lain di era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Selain biaya logistik, biaya penelusuran teknis dalam pemenuhan izin larangan dan pembatasan juga dinilai cukup tinggi.

8


Pemerintah juga melihat adanya proses penimbunan barang-barang impor dan ekspor di Malaysia dan Singapura. Kegiatan ini disebabkan belum adanya skema kepabeanan yang mengakomodir bisnis penimbunan logistik di Indonesia. PLB juga dibangun karena Presiden Joko Widodo menilai proses lamanya bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok tidak bisa dikurangi menjadi 4,7 hari seperti yang diperintahkan. Selain itu, Presiden menginginkan gudang logistik yang dimiliki Indonesia menyerupai Dubai. Gudang logistik di Dubai sangat efisien dan memiliki manajemen yang sangat baik. Strategi apa yang telah ditetapkan oleh DJBC dalam mengoptimalkan fungsi dari PLB untuk mendukung efisiensi biaya logistik nasional terutama dalam hal mengurangi dwelling time ? Dalam rangka optimalisasi, posisi PLB sebagai gudang multifungsi. Di dalamnya dapat dilakukan kegiatan sederhana, diantaranya adalah pemeriksaan terkait barang lartas dan pemeriksaan Surat Keterangan Asal (SKA) oleh instansi terkait. Dalam rangka optimalisasi PLB, Bea Cukai tidak melakukan

pemeriksaan kepabeanan dalam pemindahan barang-barang dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS) ke PLB. Berdasarkan Logistics Performance Index, waktu clearance di pelabuhan dengan disertai pemeriksaan fisik barang memakan waktu sampai dengan lima hari. Dengan adanya PLB maka pelabuhan cukup hanya menjadi HUB dimana barang di pelabuhan bongkar tidak perlu lagi menginap di TPS karena langsung diangkut ke PLB. Proses pemeriksaan fisik tersebut bisa langsung dilakukan di PLB. Dengan adanya pelayanan seperti ini, dwelling time dan cost demmurage di pelabuhan dapat ditekan. Untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas barang yang keluar masuk PLB, Bea Cukai memberikan pelayanan 24 jam selama 7 hari yang dikenal dengan pelayanan 24/7. Arus barang yang keluar dan masuk PLB menggunakan sistem Electronic Data Interchange atau sistem online. Memberikan pelayanan prima bukan berarti kita lengah dalam pengawasan. Penggunaan electronic seal pada sarana pengangkut merupakan sistem pengawasan modern yang dilakukan Bea Cukai terhadap pergerakan barang dari dan ke PLB.

Wawancara

Foto: Dok. DJBC

Foto: Dok. DJBC

“Presiden menginginkan gudang logistik yang dimiliki Indonesia sangat efisien dan memiliki manajemen yang sangat baik”


9

Tantangan apa yang dihadapi oleh DJBC dalam upaya mewujudkan efisiensi biaya logistik nasional dan bagaimana upaya untuk menghadapi hal tersebut? Upaya mewujudkan efisiensi biaya logistik nasional tentunya tidak bisa diwujudkan oleh DJBC sendiri. Harmonisasi peraturan dan sinergi yang baik antara Kementerian/Lembaga sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya hal tersebut. Sebagai contoh Permendag Nomor 64 tahun 2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean Ke dan Dari Pusat Logistik Berikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Penerapan Indonesia Single Risk Management (INSRM) dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) dengan melakukan penerapan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor-impor sebagai base profile risiko dan single treatment

10


Foto: Internet

Foto: Dok. DJBC

Wawancara

dalam perijinan masing-masing Kementerian/Lembaga. Sinergi pengawasan bersama antara DJBC dengan DJP diwujudkan dalam bentuk kerja sama berupa pertukaran data IT Inventory perusahaan penerima fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan Fasilitas Impor Tujuan Ekspor (FITE). Bagaimana kesiapan SDM DJBC dalam mendukung program nasional tersebut terutama dari sisi pengawasan lalu lintas barang? Dalam Pusat Logistik Berikat pendayagunaan IT Inventory merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin sebagai PLB. IT Inventory merupakan sarana pengawasan yang modern, efisien namun memerlukan analisis yang mendalam dalam prakteknya. Penerapan pendayagunaan IT Inventory sebetulnya sudah diterapkan sebelum adanya PLB yaitu pada Kawasan Berikat dan Gudang Berikat. Pengawasannya ditandai

dengan pembangunan monitoring room di kantor-kantor pelayanan bea dan cukai. Di dalam monitoring room, data yang diperlukan dalam rangka pengawasan lalu lintas barang seperti IT Inventory, Closed Circuit Televison (CCTV), CEISA, dan data kepabeanan lainnya telah tersedia. Serta diharapkan akan segera terwujud risk engine yang akan dapat membantu pengawasan TPB atau PLB. Telah dilakukan penempatan SDM DJBC sebagai analis-analis yang capable di monitoring room dimana terhadap para analis tersebut telah dibekali pelatihan berupa Diklat Monitoring Room yang sampai saat ini telah dilakukan sebanyak empat kali. Terkait peningkatan SDM, akan dilakukan workshop internal dalam rangka lanjutan bulan pembinaan IT Inventory yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pegawai yang menangani TPB atau PLB.

Potret

Raih Mimpi melalui Perpustakaan TEKS:

yang saat ini berubah nomenklatur menjadi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI). Harapannya Kemenkeu memliki pusat referensi terkait makro ekonomi. Sampai saat ini, perpustakaan telah melewati tiga kali masa

Susmianti, Rachmad Arijanto

“B

perubahan peraturan menteri. uku adalah jendela

peradaban, fungsi perpustakaan

Pada saat didirikan, perpustakaan

dunia dan membaca

terus berkembang menjadi sumber

berada dibawah eselon III (Bagian

adalah kuncinya”,

informasi, sarana pendidikan

Perpustakaan). Selanjutnya

begitulah pepatah yang sudah

dan pembelajaran, penelitian,

perubahan juga terjadi pada

dikenal luas di masyarakat. Buku

pengabdian masyarakat, bahkan

tahun 2010 dari eselon III menjadi

merupakan sumber informasi

juga sebagai sarana rekreasi.

eselon IV yang menyebabkan

sekaligus sumber ide untuk meraih

Pada tahun 2008, Menteri

perubahan manajerial menjadi

Keuangan Sri Mulyani mencetuskan

Subbagian. Kemudian pada tahun

untuk mendapatkan buku adalah

pembentukan perpustakan

2014-2015, perpustakaan kembali

perpustakaan bagi institusi publik,

di Kementerian Keuangan

mengalami perubahan kembali,

peran perpustakaan sangatlah

(Kemenkeu) melalui PMK nomor

sehingga berada dibawah salah

penting sebagai salah satu pusat

100/PMK.01/2008. Pengelolaannya

satu Subbagian-nya yaitu Subbagian

referensi dalam penetapan

diserahkan kepada Biro Hubungan

Manajemen Sistem Informasi

kebijakan. Sejalan dengan kemajuan

Masyarakat, Sekretariat Jenderal

Kehumasan dan Referensi.

Foto: Dok. Biro KLI

mimpi. Salah satu tempat utama

Kegiatan Bedah Buku “Supernova: Intelegensi Embun Pagi” Dewi Lestari


11

Potret

Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi perpustakan, Biro KLI selaku pengelola perpustakaan terus melakukan upaya terobosan. Agar fully dedicated, pengelolaannya dilekatkan pada tusi Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik. Beragam kegiatan terus dilakukan agar minat baca pegawai Kemenkeu dan fungsi perpustakan sebagai pusat referensi semakin optimal, seperti bedah buku dengan menghadirkan beberapa penulis terkenal, bincang pagi, festival literasi, pelantikan pemustaka, penggunaan media sosial, dan resensi Sarana dan prasarana juga terus ditingkatkan. Meskipun saat ini hanya memiliki luas lebih kurang 40m2, interior maupun penataan buku sudah mengutamakan kenyamanan bagi pegawai. Rencana pengembangan sudah dilakukan agar dapat semakin representatif dan dapat menampung lebih banyak bahan bacaan serta referensi. Selain itu, untuk eksistensi dalam Struktur Organisasi Kemenkeu, perlu disusun penyelenggaraan Perpustakaan. Kedepannya, perpustakaan Kementerian Keuangan diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang memberikan informasi untuk masalah makro ekonomi, APBN, dan fiskal tidak hanya bagi pegawai Kemenkeu, tapi juga bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, perpustakaan Kemenkeu juga dapat digunakan sebagai alternatif wadah bagi komunitas pegawai yang ingin belajar dan melakukan aktifitas kerja bersama yang setara, partisipatif, dan bersemangat membangun dan berkarya bagi Kementerian Keuangan.

12


Foto: R. Aji Setiantoko

petunjuk teknis ( Juknis) terkait

Foto: R. Aji Setiantoko

Potret


13

Lensa Peristiwa

14


Lensa Peristiwa

Acara Jakarta International Logistics Summit and Expo (JILSE) 2016 19 - 21 Oktober 2016, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat Foto: Dok. Biro KLI


15

Foto: Dok. KPPN Kupang

Lensa Peristiwa

16


Selingan

Quiz Buletin Kinerja Edisi XXX

Dapatkan bingkisan menarik bagi

Jawaban Quiz Buletin Kinerja Edisi XXIX

Daftar Pemenang Quiz Buletin Kinerja Edisi XXIX

identitas (nama, jabatan, unit kerja,

Karena di Artik tidak ada Penguin,

alamat) Anda ke buletinkinerja@

yang ada hanya Beruang Kutub.

1) Meiliana Nababan, Sekretaris KPP Pratama Lubuk Pakam; 2) Afifah Az Zahra, Pelaksana Seksi Bank KPPN Tanjung Pandan; 3) Kasiran, Pelaksana Seksi Veraki KPPN Sintang; 4) Martina Sri Mulyani, Kasubbag Umum KPPN Pamekasan; 5) Raditya Samodra Yudha Nugrahtama, Pelaksana KPP Pratama Subulussalam.

5 pemenang dengan mengirimkan jawaban yang benar beserta

gmail.com dengan subject/perihal email “Jawaban Quiz Buletin Kinerja XXX” atau dikirim ke Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan d/a : Gedung Djuanda I Lt.9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710. Jawaban dapat kami terima paling lambat pada tanggal 5 Oktober 2016.


17

Foto: http://blog.impactstory.org/

Rujukan

Dialog Kinerja Individu:

Komunikasi Untuk Meningkatkan Kinerja TEKS:

Bagian Pengembangan SDM, Biro SDM

K

eberhasilan implementasi pengelolaan kinerja di Kementerian Keuangan

(Kemenkeu) sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang konstruktif dan efektif. Monitoring dan evaluasi kinerja atau dialog kinerja merupakan tahapan yang sangat penting untuk memberikan umpan balik terhadap perbaikan kinerja baik organisasi maupun individu.

18


Rujukan

dialog yang lebih menantang dan

materi dialog adalah profil pegawai,

implementasinya, telah ditetapkan

Untuk mengoptimalkan

suportif, berdasarkan fakta dan

realisasi capaian kinerja pegawai,

Keputusan Menteri Keuangan

spesifik berorientasi pada aksi.

Individual Performance Review

(KMK) Nomor 590/KMK.01/2016

Selain itu, dialog kinerja ini tidak

(IPR), dan Nilai Perilaku periode

tentang Pedoman Dialog Kinerja

hanya dilakukan pada top level

sebelumnya.

Di Lingkungan Kementerian

namun juga dilaksanakan hingga

Keuangan, pada tanggal 15 Juli

tingkat individu.

2016. KMK ini merupakan pedoman

DKI di Kemenkeu dilakukan

DKI dilaksanakan dalam dua periode dalam satu tahun. Periode pertama mulai tanggal 1 Januari s.d.

bagi unit kerja maupun pegawai

dengan 2 (dua) metode yaitu

31 Maret, dan periode pelaporan

Kemenkeu untuk melaksanakan

coaching dan group coaching.

kedua dilaksanakan dari tanggal 1

Dialog Kinerja Organisasi (DKO)

Coaching merupakan diskusi

Juli s.d. 31 Agustus. Partisipan DKI

dan Dialog Kinerja Individu (DKI).

yang dilakukan secara one on

terdiri dari atasan langsung (coach)

Pedoman tersebut merupakan

one antara atasan langsung

dan bawahan (coachee). Coach terdiri

salah satu program Transformasi

dan bawahan, sedangkan group

dari pejabat struktural Kemenkeu

Kelembagaan terkait dengan

coaching merupakan diskusi one to

setingkat eselon III, IV, dan V atau

revitalisasi manajemen kinerja.

many antara atasan langsung dan

pejabat lainnya yang disetarakan di

Harapannya pelaksanaan dialog

bawahan dengan jumlah bawahan

lingkungan Kemenkeu, yang tidak

kinerja dapat dilaksanakan sesuai

minimal 2 (dua) orang dan maksimal

memiliki peta strategi. Penunjukkan

best practice yang mengedepankan

15 (lima belas) orang. Lingkup

coach bagi pejabat fungsional adalah atasan langsung pejabat fungsional atau pejabat lain di unit

Siklus Dialog Kinerja Individu

kerja bersangkutan yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai coach. Untuk meningkatkan awareness pegawai dalam implementasi dialog kinerja, diterapkan sistem penalty berupa pengurangan nilai perilaku bagi pegawai yang tidak melaksanakan DKI, baik terhadap coach maupun coachee. Penalti ini dikenakan pada setiap semester penilaian perilaku sesuai dengan pelaksanaan DKI yang sedianya dilakukan sebelum pelaksanaan penilaian perilaku. Nilai Perilaku yang dikenakan penalti hanya nilai yang mempengaruhi Nilai Kinerja Perilaku (NKP). Dengan diimplementasikannya kebijakan DKI, diharapkan kinerja pegawai di lingkungan Kemenkeu meningkat, interaksi positif antara atasan langsung dan bawahan dapat terwujud, serta sebagai media perencanaan pengembangan pegawai dapat digunakan secara efektif.


19

Kata Mereka

Implementasi Dialog Kinerja Individu Romasta Siagian

Pelaksana pada Biro Umum Setjen

juga telah menyusun buku Muhammad Fahrur Rozi Pelaksana pada Sekretariat DJPB

panduan pelaksanaan serta pedoman diklat untuk para pejabat Eselon III (Kepala KPPN). Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di

D

Lingkungan Kementerian Keuangan, ialog Kinerja Individu pada

kedepannya perlu dilakukan

prinsipnya sudah diterapkan

sinkronisasi terhadap kebijakan

di lingkungan DJPB, yaitu

yang sudah ada. Salah satunya

dengan dilakukannya bimbingan

adalah mewajibkan para pejabat

berupa coaching dan counselling

Eselon IV di lingkungan DJPB untuk

ialog Kinerja Individu

oleh para pimpinan kepada para

melakukan coaching dan counselling

mendorong engagement

bawahannya. Coaching dan counselling

kepada para pelaksananya. Dalam

antara atasan dan

saat ini juga merupakan IKU yang

rangka implementasi KMK 590, saat

bawahannya (pelaksana). Serupa

diwajibkan kepada seluruh pejabat

ini Kantor Pusat DJPB telah mulai

dengan briefing (pengarahan) namun

Eselon III (Kepala KPPN) di DJPB.

melakukan tahapan sinkronisasi

D

lebih intense, dilaksanakan pada periode tertentu, membahas apa

Dalam rangka pelaksanaan coaching dan counselling, DJPB

kebijakan yang sudah ada dengan KMK tersebut.

yang menjadi target kinerja individu, serta secara detail mendiskusikan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai target kinerja dimaksud.

Endra Setiaji

Manfaat dilakukannya dialog

Pelaksana pada Sekretariat DJBC

kinerja ini bagi atasan adalah atasan akan lebih update terkait pekerjaan dan hal-hal yang telah dicapai oleh bawahan. Sedangkan bagi bawahan mereka akan lebih fokus dalam

dan sedapat mungkin mampu menyelesaikan masalah serta menghasilkan kesimpulan agar dapat ditindaklanjuti. Untuk implementasi KMK 590, khususnya di DJBC, kami merasa

di Bagian Dukungan Program

T

Lingkungan Kementerian Keuangan

ketentuan setingkat SE Dirjen yang

Kegiatan, Biro Umum, dialog

merupakan milestone positif dalam

mewajibkan pelaksanaan rapat

kinerja telah dilakukan 2 kali sejak

rangka meningkatkan kualitas

evaluasi IKU secara bulanan bagi para

September 2016 lalu, hanya saja

pengelolaan kinerja. Terlepas dari

pemilik peta strategi. Selain itu, untuk

belum didokumentasikan dengan

beberapa formulir yang dirasakan

lebih memahami mengenai dialog

baik. Dalam Dialog Kinerja Individu

masih asing, melalui KMK tersebut

kinerja individu, masing-masing

ini, pelaksana diberikan kesempatan

kita juga diingatkan bahwa untuk

kandidat dari DJBC, baik level pejabat

untuk menyampaikan pendapat

menjamin kualitas pelaksanaan suatu

dan pelaksana akan diikutsertakan

dalam porsinya masing-masing

rapat/dialog diperlukan persiapan

dalam Training of Trainers (TOT) yang

terkait penyelesaian pekerjaan,

yang matang, dimana materi atau

diselenggarakan oleh Biro Sumber

sehingga bawahan merasa memiliki

substansi rapat/dialog sebaiknya

Daya Manusia Sekretariat Jenderal

ownership terhadap pekerjaan.

sudah diketahui oleh seluruh

Kementerian Keuangan. Dengan

Saran saya adalah agar step by step

peserta sebelum pelaksanaan

begitu, diharapkan dialog kinerja

pelaksanaan dialog disesuaikan

kegiatan sehingga peserta dapat

individu antara level pimpinan

dengan peraturan yang ada dan

mempersiapkan diri dengan baik.

kepada pelaksana dapat terlaksana

diharapkan dapat dibuat simple.

Rapat/dialog harus fokus dengan

dengan baik dan maksimal.

mengerjakan pekerjaan, karena mendapatkan bimbingan dari atasan. Di lingkungan Setjen, khususnya

20

meminimalkan diskusi di luar konteks,


erbitnya KMK 590/

optimis dialog kinerja ini akan dapat

KMK.01/2016 tentang

dilaksanakan dengan baik. Sebelum

Pedoman Dialog Kinerja di

KMK ini diterbitkan, sudah terdapat

Efisiensi Biaya Logistik Nasional. Komunikasi Untuk Meningkatkan Kinerja. Pusat Logistik Berikat: Dialog Kinerja Individu:

Recommend Documents