P U T U S A N Nomor: 118/PDT/2012/PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :
1. PT.HYUNDAE METAL INDONESIA, berkedudukan di Batam, beralamat di Jalan Yos Sudarso No.06 Kelurahan Batu Merah
Batu
Ampar, Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama INDRA ARIA RAHARJA, SH Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Aprilda Fiona, SH & Partners yang beralamat di Ruko Kintamani Blok C No. 3 Batam Center Batam, semula TERGUGAT I sekarang PEMBANDING ; 2. MYUNG IK CHUL, Warga Negara Korea, dahulu beralamat di Jalan Yos Sudarso No.06 Kelurahan Batu Merah Batu Ampar, Kota Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ROY WRIGHT, SH Advokat pada Law Office Roy Wright, SH & Partners
yang beralamat di Komplek Baloi
Impian Blok A3 No. 11 Lubuk Baja Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2012 dengan register Nomor : 019/SK/RH/VIII/11,selanjutnya semula TERGUGAT II sekarang PEMBANDING ; 3. TONY FERNANDO, beralamat di Perumahan Muka Kuning Blok D No.12 Kota Batam, pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT.Ges Marine Engineering), yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hal. 1 dari 15 hal. Put. 118/PDT/2012/PTR
Hukumnya bernama ROY WRIGHT, SH Advokat pada Law Office
Roy Wright, SH & Partners
yang beralamat di
Komplek Baloi Impian Blok A3 No. 11 Lubuk Baja Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2012 dengan register Nomor : 023/SK/RH/VI/12 semula TERGUGAT III sekarang PEMBANDING ; M e l a w a n
PT. LORDWAY ACCOMODATION ENGINEERING, beralamat di Bintang Industrial Park Blok C No. 26 Tanjung Uncang Kota Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama EDWARD
SIHOTANG,
SH
dan
SAHAT
HUTAURUK,
Advokat, berkantor pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Edward Sihotang, SH & Partners di Tiban III Blok A 1 No. 01 Sekupang Batam dan Kara Industri Park Blok C 1B – A3 Jl. Letjend Soeprapto Batam Center Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus dari JUVENNO TAN selaku Direktur Utama PT. Lordway Accomodation Engineering tertanggal 20 Agustus 2011 dengan register Nomor : 026/SK/ESP/VI/2011,
semula
PENGGUGAT
sekarang
TERBANDING;
Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara No. 95/PDT.G/2011/PN.BTM dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Tentang Duduk Perkaranya
Hal. 2 dari 15 hal. Put. 118/PDT/2012/PTR
Memerhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Batam No. 95/PDT.G/2011/PN.BTM tanggal 14 Juni 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI :
Menolak eksepsi dari Tergugat-tergugat tersebut;
DALAM PROVISI :
Menolak Tuntutan Provisi;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan sah dan mengikat : - Akta Jual Beli Nomor : 1384/2008 tanggal 06 November 2008; - Akta Jual Beli Nomor : 1385/2008 tanggal 06 November 2008; - Akta Jual Beli Nomor : 1386/2008 tanggal 06 November 2008; - Akta Jual Beli Nomor : 1387/2008 tanggal 06 November 2008; Seluruhnya dibuat dihadapan Soehendro gautama, SH.M.Hum, NotarisPPAT di batam; 3. Menyatakan Penggugat adalah pemegang Hak Guna Bangunan yang sah atas 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 06 Kelurahan Batu Merah Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sesuai dengan : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 152/Batu Merah surat ukur tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 00105 seluas 10.998 M2 dengan batas-batas : -
sebelah utara
: HPL No. 01/Lubuk Baja;
-
sebelah timur
:NIB
(Nomor
Identifikasi
Bidang
Tanah)
No.
05.07.04.03.00168; -
sebelah selatan : Jl. Batu Ampar ke Baloi;
Hal. 3 dari 15 hal. Put. 118/PDT/2012/PTR
-
sebelah barat
:
NIB
Nomor
Identifikasi
Bidang
Tanah)
No.05.07.04.03.00166; Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Batu Merah surat ukur tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 00106 seluas 5.499 M2 dengan batasbatas : - sebelah utara
: HPL No. 01/Lubuk Baja;
- sebelah timur
: NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) No.
05.07.04.03.00165; - sebelah selatan
: Jl. Batu Ampar ke Baloi;
- sebelah barat
:
NIB
Nomor
Identifikasi
Bidang
Tanah)
No.05.07.04.03.00167; Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 154/Batu Merah surat ukur tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 00107 seluas 9.898 M2 dengan batasbatas : - sebelah utara
: HPL No. 01/Lubuk Baja;
- sebelah timur
: NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) No.
05.07.04.03.00166; - sebelah selatan
: Jl. Batu Ampar ke Baloi;
- sebelah barat
: Tanah pompa bensin;
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 155/Batu Merah surat ukur tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 00108 seluas 10.998 M2 dengan batas-batas : - sebelah utara
: HPL No. 01/Lubuk Baja;
- sebelah timur
: Tanah PT. Putra Sumber;
- sebelah selatan: Jl. Batu Ampar ke Baloi; - sebelah barat
:
NIB
Nomor
Identifikasi
Bidang
Tanah)
No.05.07.04.03.00165; 4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi); Hal. 4 dari 15 hal. Put. 118/PDT/2012/PTR
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 06 keluarahan Batu Merah Kecamatan Batu Ampar Kota Batam kepada Penggugat dan apabila tidak mau menyerahkan maka dikosongkan secara paksa dengan bantuan aparat polisi yang kemudian lahan tanah dan bangunan tersebut diserahkan kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam :
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 152/Batu Merah surat ukur tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 00105 seluas 10.998 M2
atas
nama PT.Lordway Accomodation Engineering;
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Batu Merah surat ukur tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 00106 seluas 5.499 M2 atas nama PT.Lordway Accomodation Engineering;
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 154/Batu Merah surat ukur tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 00107 seluas 9.898 M2 atas nama PT.Lordway Accomodation Engineering;
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 155/Batu Merah surat ukur tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 00108 seluas 10.998 M2
atas
nama PT.Lordway Accomodation Engineering; 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak tahun 2008 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap; 7. Menghukum
Tergugat-tergugat
secara
tanggung
renteng
untuk
membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1. 301.000.- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah); 8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
Hal. 5 dari 15 hal. Put. 118/PDT/2012/PTR
Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding, yaitu Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 19 Juni 2012 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 17/AKTA/PDT.G/2012/PN.BTM, Tergugat I/Pembanding II pada tanggal 21 Juni 2012
sebagaimana
Akta
Pernyataan
Permohonan
Banding
No.
18/AKTA/PDT.G/2012/PN.BTM dan Tergugat III/Pembanding III pada tanggal 26 Juni 2012 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 20/AKTA/PDT.G/2012/PN.BTM/dan
permohonan
banding
tersebut
telah
diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Juni 2012; Menimbang,
bahwa
Tergugat II/Pembanding,
untuk
melengkapi
permohonan
bandingnya,
telah mengajukan memori banding melalui kuasa
hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Oktober 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 Oktober 2012 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan III/Pembanding II dan III masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2012; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Perkara
Nomor 95/PDT.G/2011/PN.BTM yang dibuat oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Batam masing-masing tertanggal 2 Agustus 2012, 18 Agustus 2012dan 5 September 2012, pihak Penggugat/Terbanding maupun Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III/ para Pembanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ; Hal. 6 dari 15 hal. Put. 118/PDT/2012/PTR
Menimbang,
bahwa
putusan
Pengadilan
Negeri
Batam
No.
95/PDT.G/2011/PN.BTM dijatuhkan tanggal 14 Juni 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, II dan III, kemudian Kuasa Hukum para Tergugat masing-masing telah mengajukan permohonan banding yaitu Tergugat II/Pembanding pada tanggal 19 Juni 2012, Tergugat I/Pembanding II pada tanggal 21 Juni 2012 dan Tergugat III/Pembanding pada tanggal 26 Juni 2012, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan, diucapkan sebagaimana ditentukan pasal 199 ayat (1) RBg; Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke (Panitera) Pengadilan Negeri Batam yang memutus perkara tersebut, oleh kuasa hukum para Tergugat/Pembanding yang mendapat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penggugat/Terbanding, maka permohonan banding tersebut telah sesuai dengan cara yang ditentukan pasal 199 ayat (1) RBg; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah memenuhi syarat – syarat formal yang ditentukan Undang Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa alasan banding dari memori banding Tergugat II/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor: 95/PDT.G/2011/PN BTM tanggal 14 Juni 2012, keliru, tidak tepat dan tidak benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga Tergugat I/Pembanding menolak putusan tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat menolak eksepasi Tergugat II/Pembanding. -
bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 86 alenia terakhir sampai dengan halaman 88, yaitu pertimbangan tentang eksepsi dari Tergugat I, II dan III, menunjukkan adanya keberpihakan Hal. 7 dari 15 hal. Put. 118/PDT/2012/PTR
Majelis hakim Tingkat Pertama kepada Penggugat/Terbanding karena benar gugatan salah alamat dan Penggugat/Terbanding tidak ada hubungan causaliteit (sebab akibat) dalam perkara a quo selain itu Penggugat/Terbanding tidak menggabungkan 2 (dua) objek gugatan yang berbeda (kumulasi objektif terlarang). 2. Tentang Perubahan gugatan. -
bahwa seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, oleh karena Penggugat/Terbanding melakukan penambahan dan atau perubahan surat gugatan tanggal 21 Juli 2011, yang sangat merugikan kepentingan Tergugat II/Pembanding I.
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara salah dalam pertimbangan hukumnya. -
bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara telah salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 91 alenia ke-2 dan halaman 92 alenia pertama;
-
bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, jelas merupakan pertimbangan yang keliru dan berpihak kepada Penggugat/Terbanding dimana bukti-bukti surat T.I 1 s/d T.I.15, T.II.1 s/d T.II.25 dan T III.34 tidak ada satupun yang membuktikan bahwa Tuan Baek Chang Mok telah mengajukan keberatan atas pemberhentian dirinya sebagai Direktur PT Hyndae Metal Indonesia berdasarkan akte Notaris No.03 tanggal 11 Januari 2008. Bagaimana mungkin Tergugat I mengajukan keberatan karena
Tuan Baek Chang Mok tidak pernah diberitahukan tentang
pemberhentian dirinya sebagai Presiden Direktur PT Hyundae Metal Indonesia. 4. Terjadi Kesalahan Dalam Hukum Acara Pembuktian -
bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding adalah bukti yang sah dan tidak disangkal oleh Penggugat/Terbanding, sebaliknya Hal. 8 dari 15 hal. Put. 118/PDT/2012/PTR
bukti P.1 s/d P.15 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah tidak sah karena bukti tersebut walaupun resmi akan tetapi prosedur pengurusannya melalui dugaan tipu muslihat, contoh pemberhentian Baek Chang Mok sebagai Presiden Direktur PT Hyundae Metal Indonesia melalui RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham) dan secara diam-diam Sang Heon Sing tanpa sepengetahuan Baek Chang Mok melakukan perubahan direksi melalui orang yang tidak dikenal ( Tri Aji Purtanto) di Jakarta yang isinya baru diketahui Tergugat I/Pembanding II pada saat digugat. -
Bahwa sangat terlihat jelas dugaan suatu tipu muslihat antara Penggugat/Terbanding
dengan
seseorang
yang
tidak
dikenal
bernama Sang Heon Sin untuk menguasai tanah yang disengketakan dengan dibantu Jamiat pekerja Tergugat I/Pembanding II yang telah dipecat sebelum mengurus penerbitan Sertfikat Hak Milik Tergugat I tersebut, dan bukti P.12 s/d P.15 tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 152, 153, 154 dan 155 jelas tidak tertulis sertifikat pengganti atau duplikat seakan-akan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kota Batam tersebut adalah sertifikat asli yang pengurusan tanah bangunan diatasnya tidak berdasarkan laporan kehilangan yang dilaporkan oleh Jamiat tersebut. 5. Masjelis Hakin Tingkat Pertama melampaui batas wewenangnya. - bahwa Majelis hakim telah melanggar azas peradilan, karena mengabulkan hal-hal yang tidak diajukan atau dituntut atau melebihi yang dituntut dalam putusannya pada point 5. 6. Putusan Hakim Tingkat Pertama Berat Sebelah. - bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan ini tidak bertindak netral dalam kedudukannya sebagai seorang Hakim yang memutus perkara berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Hal. 9 dari 15 hal. Put. 118/PDT/2012/PTR
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 95/PDT.G/2011/PN BTM, terdiri dari Berita Acara Persidangan dan surat-surat dalam perkara a quo, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 95/PDT.G/2011/PN BTM tanggal 14 Juni 2012 dan memori banding dari Tergugat II/Pembanding I, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :
Dalam Eksepsi. Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majleis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tentang eksepsi dapat dipertahankan;
Dalam Provisi. Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Majelis hakim tingkat pertama yang menolak tuntutan provisi, menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar, karenanya putusan tentang provisi dapat dipertahankan;
Dalam Pokok Perkara. Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan sah dan mengikat jual beli antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding II yang dibuat di hadapan Suhendro Gautama, SH.,M.Hum Notaris PPAT di Batam dan Penggugat/Terbanding adalah Pemegang Hak Guna Bangunan atas 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 06 Kelurahan Batu Merah Kecamatan Batu Ampar Kota Batam serta Tergugat I/Pembanding II telah melakukan perbuatan ingkar janji dan menghukum para Tergugat/Pembanding untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat/Terbanding. Menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dan pendapat Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, karena Hal. 10 dari 15 hal. Put. 118/PDT/2012/PTR
pertimbangan hukum dan putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bukti P/1 s/d P.24 dan saksi Jemiat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding serta dikuatkan lagi oleh keterangan saksi ahli
dari
pihak
para
Tergugat/Pembanding
yaitu
T
Manap
Purba,
Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Sebaliknya, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding yaitu bukti T.I.1 s/d T.I.15, T.II.1 s/d T.II.25 dan T.III.1 s/d T.III.36, tidak dapat membuktikan dalil bantahannya para Tergugat/Pembanding, khususnya dalam hal Tuan Baek Chang Mok telah mengajukan keberatan atas pemberhentian dirinya sebagai Presiden Direktur PT Hyundae Metal Indonesia berdasarkan Akta Notaris No.3 tertanggal 11 Januari 2008;
Menimbang pula, bahwa menurut Pengadilan Tinggi justru sebaliknya bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding II khususnya bukti T.III.25, T.III.26 T.III.29, T.III.30 dan T.III.31, lebih menguatkan bukti-bukti Penggugat/Terbanding, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -
bahwa dari bukti T.III.25 ternyata pada tanggal 14 Desember 2007, para Pemegang Saham
PT Hyundae Metal Indonesia telah
mengambil keputusan secara aklamasi memutuskan dan menyetujui antara lain pada point 3 ”Memberhentikan Tuan Baek Chang Mok sebagai Presiden Direktur Perseroan yang berlaku sejak tanggal keputusan ini, point 4 ” Menyetujui pengangkatan Tuan Sang Heon Sin untuk menggantikan Baek Chang Mok sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru sejak tanggal keputusan ini dan point 12 ” Memberikan Kuasa dengan Hak Subtitusi kepada Presiden Direktur Perseroan dan atau Tuan Richard D Emerson dan/atau Nn. Rusmaini Lenggogini dan/atau Nn Shintia D Nugraheni dan/atau Tn. Tri. Ajie Purtanto,
Penasihat Hukum dari kantor Soewito Suhardiman
Eddymurthy Kardqno yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri Hal. 11 dari 15 hal. Put. 118/PDT/2012/PTR
menghadap Notaris dan Departemen Hukum dan HAM memberitahukan
keputusan
ini
dan
mendaftarkan
untuk
perubahan-
perubahan tersebut ke kantor terkait. Dan dari bukti P.3 (akta Notaris No. 3 tanggal 11 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hyundae Metal Indonesia) ternyata Tn. Tri Ajie Purtanto telah menghadap Notaris Mala Mukti, SH.,LLM untuk melakukan perubahan Direksi tersebut dan berdasarkan bukti P.5 akta Notaris No 3 tanggal 11 Januari 2008 telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI;
-
bahwa didalam bukti T.III.25 tersebut telah dinyatakan pula bahwa Perseroan telah memberitahukan kepada Tuan Baek Chang Mok tertanggal 12 Nopember 2007 (Surat pemberitahuan pemberhentian) dan Tuan Baek Chang Mok sudah memberikan tanggapannya secara tertulis dalam suratnya tertanggal 23 Nopember 2007 dan Perseroan telah menanggapi Tuan Baek Chang Mok dengan surat tertanggal 30 Nopember 2007 yang terlampir pada putusan ini (bukti T.III.25);
-
bahwa dari bukti T.III.25 tersebut alasan banding dari Tergugat II/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bukti P.1 s/d P.15 yang diajukan Penggugat/Terbanding walaupun resmi akan tetapi prosedur pengurusannya melalui tipu muslihat dan Baek Chang Mok baru mengetahui pemberhentian atas dirinya setelah gugatan menurut Pengadilan Tinggi, tidak mempunyai alasan hukum;
-
bahwa dari bukti T.III.26 T.III.29 s/d T.III.31 terbukti bahwa Sang Heon Sin sebagai Presiden Direktur PT Hyundae Metal Indonesia telah melaporkan kehilangan Surat HGB No. 19,20,21,23 ke Polsek Hal. 12 dari 15 hal. Put. 118/PDT/2012/PTR
Batu Ampar pada tanggal 14 Maret 2008 dan Jamiat sebagai Kuasa dari Presiden Direktur PT Hyundae Metal Indonesia telah mengajukan permohonan
ke
kantor
Badan
Pertahan
Kota
Batam
untuk
mendapatkan duplikat sertifikat-sertifikat tersebut pada tanggal 27 Agustus 2008 (bukti T.III.29) dan selanjutnya Jamiat selaku kuasa dari PT Hyundae Metal Indonesia pada tanggl 29 September 2008 telah
mengucapkan
sumpah
atas
hilangnya
sertifikat-sertifikat
tersebut (bukti T.III.30) dan pada tanggal 31 Oktober 2008 Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam telah membuat Berita Acara Pengumuman dan penerbitan serifikat pengganti No. 600/485/X/2008 atas keempat sertifikat HGB tersebut, setelah diumumkan terlebih dahulu di surat kabar terbitan di Batam dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
-
bahwa dari bukti T.III.26,T.III.29 s/d T.III.31 tersebut, alasan banding dari tergugat II/Pembanding yang menyatakan prosedur pengurusan bukti-bukti Penggugat/Terbanding jelas suatu tipu muslihat dan bukti P.12 s/d P.15 tidak tertulis sertifikat pengganti, tidak beralasan hukum karena penggantian sertifikai tersebut telah melalui prosedur yang benar sesuai dengan keterangan saksi ahli dari para Tergugat/ Pembanding dan bukti P.12 s/d P.15 , dalam sertifikat tertulis kalimat/ redaksi ” merupakan sertifikat pengganti karena hilang ”, selain itu tentang
adanya
tipu
muslihat
tidak
ada
dibuktikan
para
Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo.
Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan hal-hal yang diambil majelis hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas dan dengan memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah
Hal. 13 dari 15 hal. Put. 118/PDT/2012/PTR
tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Juni 2012 Nomor 95/Pdt.G/2011/PN BTM dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Memerhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang berkenan dengan perkara ini ;
M E N G A D I LI :
--- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding; --- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Juni 2012 Nomor 95/Pdt.G/2011/PN.BTM, yang dimohonkan banding tersebut ; --- Menghukum para Tergugat/Pembanding tersebut untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Pekanbaru
pada
hari
Rabu tanggal 24 April 2013 oleh kami Dr.
Nommy HT Siahaan, SH.,MH Hakim Ketua Majelis Wagiah Astuti, SH dan Nelson Samosir, SH.,MH masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 118/Pen.Pdt/2012/PT.PTR tanggal 22 Oktober 2012. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu Diyah Fajar Sari Panitera
Pengganti
pada
Pengadilan
Tinggi
tersebut,
tanpa
dihadiri
Hal. 14 dari 15 hal. Put. 118/PDT/2012/PTR
Penggugat/Terbanding, Tergugat I, II dan III/Pembanding maupun Kuasa Hukumnya. HAKIM ANGGOTA;
HAKIM KETUA;
Wagiah Astuti, SH
Dr. Nommy HT Siahaan, SH.,MH
.
Nelson Samosir, SH.,MH
PANITERA PENGGANTI;
Diyah Fajar Sari
Biaya proses: 1. Meterai
Rp
6.000,-
2. Redaksi
Rp
5.000,-
3. Leges
Rp
3.000,-
4. Biaya Administrasi
Rp
136.000,-
Rp
150.000,-
Jumlah
=========== (seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal. 15 dari 15 hal. Put. 118/PDT/2012/PTR