PTR

P

U

T

U

S

A

N

Nomor : 42/PDT/ 2014/PTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Pemerintah Kota Batam, Jalan Engku Putri No. 1 Batam Center Kota Batam, memberikan kuasa kepada Demi Hasfinul Nasution, S.H., M.Si, Nurul Yuni, S.H., Sutjahjo Hari Murti, S.H. dan Joko Satrio Sasongko, S.H., PNS pada kantor Walikota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-06/HK/VI/2013, tertanggal 12 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor W4.U8/244/ HT.04.10 / VII/2013, tertanggal 11 Juli 2013, Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi

kepada

I

Made

Astiti

Ardjana,

S.H.,

Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-05/HK/VI/2013, tertanggal 12 Juni 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor W4.U8/243/HT.04.10/ VII/2013, tertanggal 11 Juli 2013 dan Surat Kuasa Substitusi kepada Syafei, S.H., MH, Titana Triasyanti P, S.H., dan Andi Hebat, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : B-1387/N.10.11/Gs.1/06/2013, tertanggal 13 Juni 2013, Pengacara Negara, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor

Hal. 1dari 11 hal. Put. No. 42/PDT/2014/PTR

W4.U8/242/HT.04.10/VII/2013, tertanggal 11 Juli 2013, semula

sebagai

PENGGUGAT,

sekarang

sebagai

PEMBANDING/TERBANDING ;

Melawan

DR. Agus Hartadi, jabatan

Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya,

alamat Jalan Matraman Raya No. 165-167 Jakarta 13140, memberikan kuasa kepada Drs. Mohammad Nashihan, S.H., MH, Sugeng Teguh Santoso, S.H., M.Shofiyul Umam, S.H., MH, M. Pilipus Tarigan, S.H., Yulia Agustin, S.H., MH, Benny Hutabarat, S.H., Drs. Misrad, S.H. dan Martina, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 255/DIRUT/SK/VIII/2013, tertanggal 1 Agustus 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri

Batam

di

bawah

Nomor

W4.U8/287/HT.04.10/VIII/2013, tertanggal 20 Agustus 2013, semula sebagai TERGUGAT, sekarang sebagai TERBANDING/PEMBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut : Setelah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal

25 April

2014

Nomor : 42/Pen.Pdt/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ; 2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 42/PDT/2014/PTR

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Membaca dan memperhatikan segala uraian – uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Batam

tanggal

19 Desember

2013

Nomor :

136/Pdt.G/ 2013/PN.BTM yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Provisi -

Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, terdiri dari kerugian material sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Bahwa Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding tanggal

telah menyatakan

permohonan banding masing-masing

24 Desember 2013 dan tanggal 27 Desember 2013

Pengadilan

Negeri

136/Pdt.G/2013/PN.BTM Negeri Batam, Terbanding

Batam

tanggal

19

Desember

pada

terhadap putusan

2013

Nomor

:

yang dibuat oleh BUNYAMIN, SH. Panitera Pengadilan

permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat /

/ Pembanding dan Penggugat / Pembanding / Terbanding

masing-

masing pada tanggal 10 Februari 2014 dan tanggal 11 Februari 2014 secara baik dan sempurna ; Bahwa

Penggugat / Pembanding / Terbanding

dalam perkara ini telah

mengajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2014 dan diterima di


Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Januari 2014 demikian juga Tergugat / Terbanding / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Februari 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Februari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 10 Februari 2014 dan tanggal 11 Februari 2014 secara baik dan sempurna ; Bahwa Penggugat / Pembanding / Terbanding serta Tergugat / Terbanding / Pembanding telah pula mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 28 Februari 2014 dan tanggal 6 Maret 2014,

telah diberitahukan dan

diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 7 Maret 2014 dan tanggal 11 Maret 2014 secara baik dan sempurna ; Bahwa

menurut

risalah

pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara

kepada Penggugat / Pembanding / Terbanding pada tanggal 24 Februari 2014 dan kepada Tergugat / Terbanding / Pembanding pada tanggal 4 Maret 2014 dimana pihak pihak yang berperkara telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk memeriksa dan

mempelajari

berkas

perkaranya

di Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri Batam sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik penggugat maupun tergugat menyatakan

banding

atas

putusan

Pengadilan

Negeri

Batam

No.136/Pdt.G/2013/PN.BTM, dengan demikian kedudukan penggugat dan tergugat sama-sama sebagai pembanding.

Menimbang bahwa permohonan banding dari penggugat dan tergugat /pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta


memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penggugat/pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut : 1. Bahwa pertimbanga majelis hakim judex facti alinea pertama halaman 21 tidak jelas karena hasil rapat rapat tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding sedangkan faktor-faktor sebagaimana sebagaimana dituangkan dalam hasil rapat notulen tidak pernah dijelaskan apa saja yang mempengaruhi jumlah atau nilai premi Asuransi Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri dan Tenaga Honorer hal tersebut merupakan kewajiban dari tergugat/terbanding. 2. Bahwa dalam putusan alinea 2 halaman 21 pertimbangan majelis hakim judex facti yang menyebutkan perhitungan sementara tergugat/terbanding setelah dikurangi faktor-faktor pengurang adalah sebesar Rp. 67.294.197.000,- (enam puluh tujuh milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), pertimbangan majelis hakim tidak mendasar karena tergugat/terbanding tidak pernah menjelaskan atau menyampaikan keadaan-keadaan keuangan dan asset yang dimiliki tergugat/terbanding, sehingga pertimbangan tersebut tidak jelas. 3. Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan faktor pengurang tersebut antara

lain

adalah

karena

tergugat/terbanding

sudah

dikenakan

sanksi

pembatasan kegiatan usaha oleh Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan adalah tidak relevan karena dengan adanya pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha bukan berarti tergugat/terbanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam surat perjanjian.


4. Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menetapkan agar tergugat/terbanding memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran Asuransi Tunjangan Hari Tua dan Tenaga Honorer Pemerintah Kota Batam sejumlah Rp.80.000.000.000,(delapan puluh milyar rupiah) adalah tidak sesuai dan seyogyanya majelis hakim memutuskan sesuai dengan yang dimintakan oleh penggugat/pembanding yaitu Rp. 115.945.836.509,- (seratus lima belas milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus Sembilan rupiah) ditambah kerugian imateril Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Menimbang, bahwa tergugat/ pembanding dalam memori banding nya pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut : 1. Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan : “menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian supaya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pihak penggugat yang dalam hal ini untuk kepentingan ribuan PNS dan pegawai honorer di Pemko Batam, maka majelis berpendapat agar kepentingan ribuan PNS dan pegawai honorer di Pemko Batam tersebut dilindungi dan dapat segera terealisasi, maka adalah adil jika tergugat segera melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran asuransi sejumlah Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar). 2. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Batam tidak cukup mempertimbangkan mengenai bukti T-2, T-3 dan T-4 dimana bukti a quo adalah fakta mengenai keadaan yang dialami pembanding. 3. Bahwa mejelis hakim Pengadilan Negeti Batam juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu terkait belum adanya kesepakatan antara

pembanding/semula

tergugat

dengan

terbanding/semula

penggugat

mengenai besaran pembayaran tunjangan atas penghentian kerjasama Asuransi


Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil

dan Tenaga Honor

Pemko Batam yang dilakukan sepihak oleh terbanding/semula penggugat. 4. Bahwa majelis hakim juga tidak mempertimbangkan terkait dengan kerugian yang dialami pembanding/tergugat akibat penghentian kerjasama secara sepihak oleh terbanding/penggugat. 5. Bahwa besaran nilai yang dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam yaitu Rp. 80.000.000.000,- adalah sangat tidak adil, karena majelis hakim Pengadilan Negeri Batam hanya memperhatikan keadaan yang merugikan terbanding/penggugat dan telah mengabaikan fakta mengenai keadaan yang merugikan pembanding/tergugat akibat penghentian kerjasama secara sepihak oleh terbanding/penggugat. 6. Bahwa pembanding/tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri batam No.136/Pdt.G/2013/Pn.Btm tanggal 19 Desember 2013 dan menghukum pembanding/tergugat untuk membayar besaran nilai bruto polis tunjangan atas penghentian kontrak secara sepihak setelah dikurangi variabelvariabel pengurangannya sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah).

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Desember 2013 Nomor:136/Pdt.G/2013/PN.BTM , dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh penggugat dan tergugat /pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh penggugat dan tergugat/terbanding maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :


Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan

gugatan penggugat sebagian telah berdasarkan alasan yang

tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai jumlah uang yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat, pengadilan tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-694/MK.10/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditujukan kepada Direktur PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (tergugat) menyatakan bahwa Tergugat telah dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, dan berdasarkan bukti surat T-2 dan T-3 bahwa berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S3936/NB.11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha dibidang asuransi jiwa atas PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Batam (penggugat) dengan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (tergugat) tentang Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Daerah Pemerintah Kota Batam, tidak mengatur secara tegas mengenai besaran nilai pembayaran asuransi dan tunjangan hari tua pegawai negeri sipil dan tenaga honorer Pemko Batam jika terjadi penghentian kerjasama secara sepihak, dengan demikian untuk menentukan besarnya jumlah yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat didasarkan pada asas kepatutan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan melihat beban yang menimpa tergugat yang begitu berat baik dilihat dari segi sanksi pembatasan kegiatan usaha maupun dilihat dari


segi eksistensi perusahaan nya yang berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Otorita Jasa Keuangan yang mencabut izin usaha di bidang asuransi jiwa PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya maka Majelis Hakim Banding mengkhawatirkan bahwa eksistensi tergugat semakin memburuk, dan sejumlah aset maupun dana yang ada padanya bisa dialihkan kepada tujuan-tujuan lain termasuk tidak mampu lagi untuk melunasi hutang membayar ganti rugi dari jumlah yang di bebankan sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) kepada para nasabah, maka menurut Majelis Hakim sebaiknya diturunkan namun diharapkan mampu secara realitas dapat membayar hutangnya dari pada dibebankan sebesar jumlah yang diputuskan Hakim tingkat pertama namun tidak mampu untuk dilunasi oleh Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan jumlah yang secara realitas mampu dibayar oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kondisi dan keadaan yang dialami oleh tergugat saat ini maka putusan hakim tingkat pertama yang menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) menurut Pengadilan Tinggi relatif masih cukup tinggi dan oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi adalah adil apabila tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan

Negeri

136/Pdt.G/2013/PN.BTM

Batam

tanggal

tentang

19

pembayaran

Desember ganti

rugi

2013 perlu

Nomor: diperbaiki

sebagaimana disebutkan di bawah ini;


Mengingat ; Undang-Undang No.48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman; Undang-Undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan; Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1927/227, R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

----

Menerima permohonan

banding dari Pembanding semula Penggugat /

Terbanding dan dari Pembanding semula Tergugat / Terbanding ; ----

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 136/Pdt.G/2013/PN.BTM, sepanjang mengenai jumlah ganti rugi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding / Terbanding untuk sebahagian ; 2. Menyatakan Tergugat / Terbanding / Pembanding telah melakukan perbuatan ingkar janji ( wanprestasi ); 3. Menghukum Tergugat / Terbanding / Pembanding untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.70.000.000.000,- (Tujuh puluh milyar rupiah) ; 4. Menghukum Tergugat / Terbanding / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin,

tanggal 2 Juni 2014 oleh kami

Dr. NOMMY H.T.SIAHAAN , SH.,MH sebagai Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.,MH dan ANTHONY SYARIEF, SH

masing – masing

sebagai Hakim

Anggota,


putusan mana umum pada

telah

diucapkan

dalam

persidangan

yang terbuka untuk

hari Senin, tanggal 9 Juni 2014 oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AZHARUDDIN GINTING, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. DASNIEL, SH.,MH

Dr. NOMMY H.T.SIAHAAN, SH.,MH

ANTHONY SYARIEF, SH PANITERA PENGGANTI,

AZHARUDDIN GINTING, SH.

Biaya proses : 1. Meterai ……………….

Rp

6.000,-

2. Redaksi putusan……

Rp

5.000,-

3. Leges ………………….

Rp

3.000,-

3. Biaya administrasi ……

Rp 136.000,-

J u m l a h ……………… Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).


PTR

Recommend Documents