P U T U S A N Nomor: 51/PDT/2012/PTR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :
1. NELSON PAKPAHAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahr di Sipira Toba (Sumatera Utara, 9 September 1963, Tempat tinggal di Perumahan Bukit Kemuning Blok F.3 Nomor.:02, Rt.02 Rw.016, Kelurahan Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, selanjutnya disebut TERGUGAT I/sekarang PEMBANDING I; 2. PT. MUTIARA PERMATA BIRU, alamat di Ruko Komplek Nagoya Hill Superblok, Blok R-3 B-3, Jln. Teuku Umar, Nagoya Batam, selanjutnya disebut TERGUGAT III/ sekarang PEMBANDING II; Lawan YAYASAN VISI KUDUS, berkedudukan hukum di Batam, alamat di Perumahan Centre Point, Blok I No.22, Batam Centre, didirikan dengan Akta tanggal 15 September 2007 Nomor:67 dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Republik
3867.HT.01.02.TH.2007,
Indonesia
selanjutnya
Nomor:
disebut
C-
sebagai
PENGGUGAT/ sekarang TERBANDING ;
Hal. 1 dari 16 hal. Put. 51/PDT/2012/PTR
Dan JISMAN PAKPAHAN, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir di Desa Gajah, 12 Oktober 1971, tempat tinggal di Perumahan Putri Tujuh, Blok Q Nomor:11, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya
disebut
TERGUGAT
II/
sekarang
TURUT
TERBANDING;
Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara No. 26/PDT.G/2011/PN.BTM dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Tentang Duduk Perkaranya
Memerhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Batam No. 26PDT.G/2011/PN.BTM tanggal 21 September 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Eksepsi : -
Menolak eksepsi Tergugat III;
Dalam pokok Perkara : -
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
-
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT PERJANJIAN BERSAMA tanggal 13 Februari 2009;
-
Menyatakan
Tergugat
I
telah
terbukti
melakukan
perbuatan
Wanprestasi yang merugikan Penggugat sebesar Rp.600.000.000,(enam ratus juta rupiah); -
Menghukum Tergugat I NELSON PAKPAHAN untuk mengembalikan uang muka (Down Payment) sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat YAYASAN VISI KUDUS INDONESIA,
Hal. 2 dari 16 hal. Put. 51/PDT/2012/PTR
secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar Rp.12 % (dua belas persen) pertahun terhitung 31 Maret 2009; -
Menghukum Tergugat III PT.MUTIARA PERMATA BIRU untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh uang tunai sebesar Rp.215.228.500,- (dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh delapan lima ratus rupiah) yang pernah dikembalikan (diserahkan) oleh Teregugat III kepada Tergugat I dalam bentuk Bilyet Giro yang telah ditetapkan sebagai barang bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor;1045/PID.B/2009/PN.BTM, tanggal 4 Maret 2010, sebagai bagian dari kewajiban pembayaran Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
-
Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untut membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini sebesar Rp.
-
Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat I/ Pembanding I pada tanggal 4 Oktober 2011 dan Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 28 September 2011 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 21/AKTA/PDT.G/2011/PN.BTM dan No. 22/AKTA/PDT.G/2011/PN.BTM,
permohonan
banding
tersebut
telah
diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 31 Oktober 2011 dan Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 11 November 2011; Menimbang,
bahwa
untuk
melengkapi
permohonan
bandingnya,
Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 18 Oktober 2012, telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Oktober 2011, dan Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 22 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 November 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Hal. 3 dari 16 hal. Put. 51/PDT/2012/PTR
November 2011 dan 6 Desember 2011 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 11 November 2011 dan 18 November 2011; Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding melalui kuasa hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Desember 2011 dan tanggal 14 Desember 2011, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 30 Desember 2011 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 23 Desember 2011; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Perkara
Nomor 26/PDT.G/2011/PN.BTM yang dibuat oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Batam masing-masing tertanggal 6 Desember 2011, 23 Desember 2011 dan tanggal 10 Januari 2012, kepada pihak Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding II serta
pihak Penggugat/
Terbanding dan Tergugat II/ Turut Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;
Menimbang,
bahwa
putusan
Pengadilan
Negeri
Batam
No.
26/PDT.G/2011/PN.BTM dijatuhkan tanggal 21 September 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Tergugat I, Tergugat III/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding, kemudian pada tanggal 4 Hal. 4 dari 16 hal. Put. 51/PDT/2012/PTR
Oktober
2011
Tergugat
I
dan
Tergugat
III/Pembanding
mengajukan
permohononan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan, sebagaimana ditentukan pasal 199 ayat (1) RBg; Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke (Panitera) Pengadilan Negeri Batam yang memutus perkara tersebut, oleh Tergugat I/Pembanding in persoon dan kuasa hukum Tergugat III/Pembanding II, telah diberitahukan secara sah kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding, maka permohonan banding tersebut telah sesuai dengan cara yang ditentukan pasal 199 ayat (1) RBg; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah memenuhi syarat – syarat formal yang ditentukan Undang Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Tergugat I/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut: 1. bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara perdata No. 26/Pdt.G/2012/PN.BTM adalah putusan perkara pidana No. 1045/Pid.B/2009/PN BTM tanggal 4 April 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 102/PID/2010/PTR tanggal 28 April 2010 jo putusan Mahkamah Agung No. 112 K/PID/2010 tertanggal 29 Juni 2010 dalam perkara Penggelapan oleh karena itu gugatan kabur (obscure libel) apakah wanprestasi atau penggelapan; 2. bahwa pembanding dari sejak awal berpendapat bahwa perkara pidana No. 1045/Pid.B/2009/PN BTM, jo No. 102/PID/2010/PTR jo No. 112 K/PID/2010 murni perkara Perdata “ Wanprestasi” bukan perkara Pidana “Penggelapan” dimana Pembanding telah dihukum selama 9 (sembilan) bulan;
Hal. 5 dari 16 hal. Put. 51/PDT/2012/PTR
3. bahwa Pembanding bersama keluarganya merasa terpukul dengan hukuman 9 (sembilan) bulan haruskah ditambah dengan menghukum Tergugat I/Pembanding untuk mengembalikan uang sebesar Rp 600.000.000,- hal mana sangat tidak manusiawi karena akibat pidana penjara tersebut Tergugat I/Pembanding I tidak mendapat kepercayaan dari pihak manapun dan bertahan hidup sebagai pengantar air isi ulang yang sangat tidak mungkin dapat memenuhi putusan perdata No. 26/Pdt.G/2011/PN BTM; 4. bahwa bunga 12 % yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri batam dalam perkara aquo adalah salah dalam menerapkan hukum karena: a. Tidak ada satupun pasal dalam perjanjian tanggal 13 Februari 2009, yang menetapkan bunga sebesar 12 % dari jumlah uang apabila melewati jangka waktu yang ditentukan yaitu 13 Maret 2009. b. Bahwa berdasarkan pasal 1767,KUHPerdata besarnya bunga harus ditetapkan dalam perjanjian sedangkan bunga menurut UU adalah sebesar 6 %. 5. bahwa menurut Pembanding putusan tanpa bunga sekalipun sangat tidak mungkin dapat Pembanding penuhi karena untuk kebutuhan biaya hidup istri anak dan biaya sekolah keempat anak Pembanding, listrik air sering tertunggak; 6. bahwa Pembanding bertanya didalam hati dan pikiran: a. apakah seseoranag yang telah dihukum atas kejadian yang sama harus dsihukum berkali-kali; b. dimanakah pertimbangan demi kemanusiaan sesuai dengan … “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada setiap putusan yang dikeluarkaan oleh pengadilan;
Hal. 6 dari 16 hal. Put. 51/PDT/2012/PTR
c. Sanggupkah Pembanding mengembalikan uang sebesar Rp 600.000.000,- berikut bunga 12 % pertahun, dengan apa? Bagaimana caranya ? Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh Tergugat III/pembanding dalam
memori bandingnya pada pokoknya agar putusan
Pengadilan Negeri Batam dibatalkan dengan alasan-alasan sebagai berikut: Dalam Eksepsi Penarikan Tergugat III/Pembanding dalam perkara aquo adalah salah orang (error in persona); 1.1 bahwa Tergugat III/Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum sama
sekali
dengan
Tergugat
I/Pembanding,
Penggugat/
Terbanding dan Tergugat II/Tutut Terbanding dalam perkara aquo; 1.2 bahwa diikut sertakannya Tergugat III/Pembanding sebagai pihak dalam perkara aquo bertentangan dengan pasal 1340 KUHPerdata; 1.3 bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menolak eksepsi Tergugat III/Pembanding II dengan menyatakan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk mengajukan kepada siapapun yang telah melanggar haknya, adalah sangat keliru; 2. Gugatan obscur libel (Gugatan kabur) mengenai wanprestasi dengan dalil putusan pidana: - bahwa dasar gugatan penggugat/Terbanding adalah mengenai wanprestasi tetapi mendalilkan juga mengenai putusan pidana No. 1045/Pid.B/2009/PN BTM tanggal 4 Maret 2010 bahwa Tergugat I/ Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana penggelapan yang merugikan Penggugat/Terbanding sebesar Rp 600.000.000,- sehingga ingkar janji berubah menjadi perbuatan melawan hukum sehingga tidak benar perbuatan pidana penggelapan diminta ingkar janji maka beralasan jika gugatan Penggugat/Terbanding kabur dan tidak dapat diterima; Hal. 7 dari 16 hal. Put. 51/PDT/2012/PTR
Dalam pokok perkara 1. bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batam tidak tepat dan juga tidak berdasar hukum karena mengenai hubungan hukum antara Tergugat III/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah hanya berdasarkan pertimbangan hukum putusan pidana bukti P.4, P.5 dan P1 yaitu bahwa uang Rp 600.000.000,- yang diterima Tergugat I/Pembanding
dari Penggugat/
Terbanding digunakan untuk pembiayaan proyek Tergugat I/Pembanding di Perumahan Batam Nirwana Residence karena Tergugat I/Pembanding adalah kontraktor dari PT Mutiara Permata Biru (Tergugat III/Pembanding ) akan tetapi tidak ada satu
buktipun bahwa Tergugat III/Pembanding
mengadakan kontrak kerja pembangunan Perumahan Permata Nirwana Residence (Tergugat III/Pembanding ); 2. bahwa bukti-bukti T III.1,T III 2 dan T III.3 tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Batam, padahal bukti-bukti dapat membantah gugatan Penggugat/Terbanding
karena
bukti-bukti
yang
diajukan
tersebut
menunjukkan bahwa Tergugat III/Pembanding mengadakan perjanjian pekerjaan dengan PT Elmerindo. 3.
bahwa pertimbangan petitum angka 6 dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Batam,
menunjukkan
memperhatikan
amar
bahwa
Pengadilan
putusan
Negeri
Pengadilan
Batam
Negeri
tidak
Batam
jeli No.
1045/Pid.B/2009/PN BTM tanggal 4 Maret 2009 pada angka 5 berbunyi: “ Menetapkan barang berupa : Bilyet Giro Senter Rp 215.228.500,- (dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima rataus rupiah) tetap terlampir dalam berkas; Artinya bilyet giro tersebut masih tetap berada pada Pengadilan Negeri Batam tidak pernah dikembalikan kepada Tergugat III/Pembanding sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam yang menghukum Tergugat III/Pembanding untuk menyerahkan uang sebesar Rp 215.228.500,- (dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Hal. 8 dari 16 hal. Put. 51/PDT/2012/PTR
kepada Penggugat/Terbanding, … dan seterusnya tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum; Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya agar menolak memori banding dari Tergugat I, III/Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam dengan alasan-alasan sebagai berikut: Kontra memori banding terhadap Tergugat I/Pembanding . -
bahwa uang muka untuk pengurusan pembuatan dokumen-dokumen atas lahan tanah antara lain meliputi ijin prinsip, gambar penetapan lokasi, Pengajuan sertfikat sebagaiman tersebut dalam Surat Perjanjian Bersama tanggal 3 April 2009 dihadapan Notaris Rita Simanjuntak, SH setelah digunakan Tergugat I/Pembanding I dengan cara yang tidak benar adalah merupakan tindak pidana Penggelapan dan Tergugat I/Pembanding telah dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) bulan karena telah merugikan Penggugat/Terbanding senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
-
bahwa kerana Tergugat I/Pembanding telah terbukti melakukan Penggelapan 600.000.000,-
uang
milik
Penggugat/Terbanding
sebesar
Rp
maka petitum gugatan angka No 4 dan 5 harus
dikabulkan; -
bahwa petitum angka 6 dikabulkan karena telah terbukti bahwa uang yang
diterima
Tergugat
I/Pembanding
dipergunakan
Tergugat
I/Pembanding untuk proyek perumahan Batam Nirwana karena Tergugat I kontraktor dari PT Mutiara Permata baru (Tergugat III) yang
dikembalikan
dalam
bentuk
Bilyet
Giro
sebesar
Rp
215.228.500,- (dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima rataus rupiah) yang ditetapkan sebagaia barang bukti dalam perkara pidana Tergugat I/Pembanding;
Hal. 9 dari 16 hal. Put. 51/PDT/2012/PTR
-
bahwa tidak benar Tergugat I/Pembanding tidak dapat melakukan aktifitas apa-apa selain menjual air mineral karena sampai saat ini Tergugat I/Pembanding masih aktif dalam usaha bidang kontraktor dan Tergugat I/Pembanding masih memiliki harta kekayaan berupa 3 (tiga) bidang tanah dan rumah di perumahan Bukit Kemuning kota Batam, uang tunai sebesar Rp 215.228.500,- (dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima rataus rupiah) pada PT Mutiara
Permata
Biru
yang
merupakan
tagihan
Tergugat
I/Pembanding dan uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ada di PT Mutiara Permata Biru; -
bahwa penjualan air mineral bukan merupakan argumentasi yang menghapuskan kewajiban peerdata Tergugat I/Pembanding dan putusan pidana tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban perdata pihak terpidana (Nelson Pakpahan/Tergugat I/Pembanding);
Kontra memori banding terhadap Tergugat III/Pembanding . Dalam Eksepsi -
bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding telah melewati waktu yang telah ditentukan oleh Undang Undang dimana perkara No. 26/Pdt.G/2011/PN BTM, telag diputus tanggal 21 September 2011, sedangkan memori banding baru didaftarkan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011;
-
bahwa Tergugat III/Pembanding dalam memori banding, mengajukan permohonan posisinya sebagai Pembanding sedangkan dahulu sebagai Tergugat III, hal ini menimbulkan ketidak jelasan seharusnya Tergugat III selaku Pembanding III, dimana Tergugat I sebagai Pembanding I dan Tergugat III sebagai Pembanding II, hal ini menyebabkan kapasitas Pembanding menjadi tidak jelas (obscur);
Hal. 10 dari 16 hal. Put. 51/PDT/2012/PTR
Dalam Pokok Perkara - bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo adalah telah tepat karena Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II ingkar janji terhadap perjanjian bersama tanggal 13 Februari 2009 dimana Penggugat/ Terbanding telah membayar kepada Tergugat I/ Pembanding uang sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) akan tetapi Tergugat I/Pembanding tidak dapat melakukan kewajibannya; - bahwa tidak benar Tergugat III/Pembanding diikutsertakan dalam perkara aquo
bertentangan
pasal
1340
KUHPerdata
karena
Tergugat
III/Pembanding tidak merupakan pihak dalam perjanjian kerjasama akan tetapi
uang
yang
telah
didapatkan
dari
Penggugat/Terbanding
dipergunakan untuk kepentingan Tergugat III PT Mutiara Permata Biru dalam
melaksanakan
proyeknya,
sehingga
tidak
ikutnyaTergugat
III/Pembanding dalam Surat Perjanjian Kerjasama tidak mengakibatkan tidak terdapatnya hubungan hukum tersebut dan menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “ seseorang dapat pula bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat dimuka Pengadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan; - bahwa Tergugat III/Pembanding menyatakan tidak ada kontrak kerja pembangunan perumahan Batam Nirwana Residence Tiban dengan Tergugat I/Pembanding tetapi secara yuridis dan tidak bisa dipungkiri dan tidak pernah disangkal oleh PT Mutiara Permata Biru, uang sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dipergunakan untuk pembangunan proyek Perumahan Batam Nirwana; - bahwa selain tidak disangkal, Tergugat III/Pembanding nyata-nyata telah mengembalikan cek tersebut kepada Tergugat I/Pembanding dalam bentuk Bilyet Giro Bank Mandiri sebanyak 5 (lima) lembar dengan jumlah Rp 215.228.500,- (dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima rataus rupiah), dan Bilyet Giro tersebut belum pernah diuangkan Hal. 11 dari 16 hal. Put. 51/PDT/2012/PTR
masih dalam rekening Tergugat III/Pembanding, sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis hakim dalam perkara aquo “ Menghukum Tergugat III PT Mutiara Permata Biru untuk menyerahkan kepada Penggugat uang tunai sebesar Rp 215.228.500,- (dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima rataus rupiah) sebagai bagian dari kewajiban pembayaran Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp 600.000.000,(enam rutus juta rupiah); Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acra Persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara No. 26/Pdt.G/2011/PN BTM, salinan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 September 2011 No. 26/Pdt.G/2011/PN BTM dan memori banding Tergugat I dan III/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaiman tersebut dibawah ini : Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Tergugat I dan III/Pembanding sebagaimana tersebut diatas dalam memori bandingnya, bukan merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding karena alasan-alasan banding tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama, akan tetapi Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: - bakwa meskipun Tergugat I/Pembanding telah dijatuhi pidana akan tetapi pidana tersebut tidak menghapuskan kewajiban perdata dari Tergugat I/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding; - bahwa berdasarkan pasal 1131 KUHPerdata “ Segala kebendaan siberutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatannya perseorangan “, oleh karena itu alasan Tergugat I/Pembanding sekarang sebagai pengantar air isi ulang tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan kewajiban Tergugat I/Pembanding untuk membayar hutangnya kepada Penggugat/Terbanding; Hal. 12 dari 16 hal. Put. 51/PDT/2012/PTR
Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Penggugat/ Terbanding Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berkut: - bahwa banding yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding telah lewat waktu, tidak beralasan hukum karena berdasarkan pasal 199 ayat 1 RBg sebagaimana
telah
dipertimbangkan
diatas
bahwa
waktu
untuk
mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan sedangakn memori banding tidak wajib untuk diajukan dalam tingkat banding; - bahwa selain itu penyebutan Pembanding dahulu Tergugat III menurut Pengadilan
Tinggi
tidak
menimbulkan
ketidak
jelasan
kepastian
Pembanding demikian pula oleh karena Tergugat II tidak mengajukan banding, maka yang bersangkutan bukan Pembanding II akan tetapi Turut Terbanding sebagaimana tersebut diatas dalamsusunan pihak-pihak; Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat hakim tingkat pertama Pengadilan Tinggi mempertimbangan sebagai berikut: Dalam Eksepsi Meimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding salah orang (error in persoon) dan gugatan kabur (obscuur libel) dan Majelis Hakim tingkat pertama menolak eksepsi dari Tergugat III/Pembanding tersebut; Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi dari Tergugat III/Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat III/Pembanding, dapat dipertahankan dan dikuatkan; Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang menyatakan Tergugat I/Pembanding telah melakukan perbuatan wanprestasi yang telah merugikan Penggugat/Terbanding Hal. 13 dari 16 hal. Put. 51/PDT/2012/PTR
sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan menghukum Tergugat III/Pembanding untuk membayar/mengembalikan uang kepada Penggugat/ Terbanding sebesar Rp. 215.228.500,- (dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) , merupakan sebahagian daari jumlah sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) karena uang tersebut dipergunakan untuk membiayai Proyek Perumahan Batam Mutiara Residence dimana Tergugat I/Pembanding merupakan kontraktor dari Tergugat III/ Pembanding, telah tepat dan benar; Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding, kecuali mengenai bunga
yang
dibebankan
kepada
Tergugat
perlu
diperbaiki
dengan
pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat I yaitu Surat Perjanjian tanggal 13 Februari 2009, tidak ada diperjanjikan tentang besarnya bunga yang harus dibayar Tergugat I/Pembanding apabila melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Undang Undang; Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bunga tidak ada perjanjian maka bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I/Pembanding yang dapat dikabulkan adalaah sebesar 6 % setahun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1973 No. 224 K/Sip/1973, terhitung sejak Tergugat I/Pembanding melakukan wanprestasi yaitu tanggal 31 Maret 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 September 2011 Nomor 26/Pdt.G/2011/PN BTM harus diperbaiki sekedar mengenai besarnya bunga yang dibebankan kepada Tergugat I/Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya; Hal. 14 dari 16 hal. Put. 51/PDT/2012/PTR
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan III/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Tergugat I dan III/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat dan memerhatikan pasal-pasal dari undang-undang
dan
peraturan lain yang berkenan dengan perkara ini ;
M E N G A D I LI :
--- Menerima permohonan banding dari Terggugat I dan III/Pembanding ; --- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 September 2011 Nomor 26/Pdt.G/2011/PN.BTM, yang dimohonkan banding sekedar besarnya bunga yang dikabulkan sehingga menjadi sebagai berikut : - Menghukum
Tergugat
I/Pembanding
NELSON
PAKPAHAN
untuk
mengembalikan uang muka (Down Payment) sebesar Rp.600.000.000,(enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat/Terbanding YAYASAN VISI KUDUS INDONESIA, secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun terhitung 31 Maret 2009; --- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut untuk selebihnya; --- Menghukum Tergugat I dan III/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 oleh kami Hj. WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH dan ABDUL FATTAH, SH.,MH masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 51/Pen.Pdt/2012/PT.PTR tanggal 8 Mei 2012. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal 7 Desember 2012 oleh Ketua Majelis tersebut Hal. 15 dari 16 hal. Put. 51/PDT/2012/PTR
dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu DIYAH FAJAR SARI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Tergugat I, III/Pembanding maupun Tergugat II/Turut Terbanding.
HAKIM ANGGOTA;
HAKIM KETUA;
DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH
Hj. WAGIAH ASTUTI, SH
.
ABDUL FATTAH, SH.,MH PANITERA PENGGANTI;
DIYAH FAJAR SARI
Biaya proses: 1. Meterai
Rp
6.000,-
2. Redaksi
Rp
5.000,-
3. Leges
Rp
3.000,-
4. Pemberkasan
Rp
136.000,-
Rp
150.000,-
Jumlah
=========== (seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal. 16 dari 16 hal. Put. 51/PDT/2012/PTR