PTR

P U T U S A N NOMOR : 169/PDT/2012/PTR. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PONIMAN RAHARDJO, dalam jabatan selaku Direktur Utama PT SINDO MANDIRI, beralamat di Case Building Lantai III Kamar 17 Jl.Gatot Subroto Kav. 12 Jakarta, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2012 No.037/SKH-Pdt/KHHAR/VII/2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 12 Juli 2012 diwakili oleh kuasanya bernama H.A.RIVAI IBRAHIM ,SH., Pengacara /Penasehat Hukum yang berkantor di Jl.Tugu Pahlawan No.35 Lt.II Tanjung Pinang, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, dahulu PENGGUGAT ; Melawan : 1. SIMON KARUNTU, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. BINA RIAU JAYA, beralamat

di Jl.Kamboja No.12 B Tanjung Pinang,

Provinsi Kepulauan Riau, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 3 September 2012 diwakili oleh kuasanya bernama EDY RUSTANDI,SH.MH., RAJA AZMAN,SH. dan EDWARD SIHOTANG,SH., masingmasing Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Edy

Rustandi,SH.MH.

&

Associates

yang

beralamat

di

Jl.Sunaryo No.43 E Tanjung Pinang; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah III Direktur Jenderal Kekayaan Negara Pekanbaru cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No.169/PDT/2012/PTR

Batam, beralamat di Jl. Engku Putri,

Kota Batam, Provinsi

Kepulauan Riau, dan 3. S O N I O N O, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT.MULTI PRIMA yang berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 3 September 2012 diwakili oleh kuasanya bernama EDY RUSTANDI,SH.MH., RAJA AZMAN,SH. dan EDWARD

SIHOTANG,SH.,

masing-masing

Advokat

pada

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Edy Rustandi,SH.MH. & Associates yang beralamat di Jl.Sunaryo No.43 E Tanjung Pinang,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

PARA

TERBANDING, dahulu sebagai TERGUGAT I, II dan III ; Dan KANTOR JASA PENILAI PUBLIK

“SARWONO INDRASTUTI & REKAN”,

beralamat di Kompleks Orchid Park Blok D No.175 Telp.(0778) 465024

Kota

Batam,

Provinsi

Kepulauan

Riau,

yang

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2012 No.101/SK/TMJ/X/2012

yang

terdaftar

di

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 10 Oktober 2012 diwakili oleh kuasanya masing- masing bernama LU SUDIRMAN,SH.MM.MHum.,

SITI

NURJANAH,SH.MHum.,

YUDHI PRIYO AMBORO, SH. MHum., ketiganya Advokat pada Firma Hukum Tri Mandiri Justice yang beralamat di Jl.Bunga Raya No.22 Balai Center Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING dahulu TURUT TERGUGAT ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Januari 2013 No. 169/Pen.Pdt/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No.169/PDT/2012/PTR

Negeri Tanjung Pinang No.50/Pdt.G/2011/PN.TPI tanggal 5 Juli 2012;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.50/Pdt.G/2011/ PN.TPI tanggal 5 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI: DALAM PROVISI : -

Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI TENTANG EKSEPSI -

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA -

Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan

Permohonan

Banding No.17/Pdt.G/2012/PN.TPI jo No.50/PDT.G/2011/PN.TPI yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012, Kuasa Penggugat banding terhadap putusan

telah mengajukan permohonan

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor

50/Pdt.G/2011/PN.TPI tanggal 5 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Banding

berdasarkan Relaas

No.50/Pdt.G/2011/PN.TPI

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang,

yang

Pemberitahuan Pernyataan

ditanda

tangani

oleh

Jurusita

pengajuan permohonan banding dari

Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat I (Simon Karuntu) pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2012;

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No.169/PDT/2012/PTR

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding No.50/Pdt.G/2011/PN.TPI

yang

ditanda

tangani oleh

Jurusita-

pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, pengajuan permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kementerian Keuangan di Batam), Tergugat III (Soniono) dan Turut Tergugat (Kantor Jasa Penilai Publik “Sarwono Indrastuti & Rekan”) masing-masing pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2012 dan hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2012 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 2 Agustus 2012, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah

kepada para Tergugat/Terbanding

maupun Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing

pada hari Kamis,

tanggal 9 Agustus 2012 dan hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut diatas, Kuasa para Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Turut Tergugat/Turut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 4 September 2012, 4 Oktober 2012 dan 10 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 7 September 2012, tanggal 4 Oktober 2012 dan tanggal 10 Oktober 2012, dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding masing-masing pada hari Kamis tanggal 13 September 2012, 8 Oktober 2012 dan tanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Relaas

Pemberitahuan

untuk

Mempelajari Berkas Perkara (inzage) No.50/Pdt.G/2011/PN.TPI yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Jurusita-pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Batam, Kuasa Penggugat/Pembanding maupun Kuasa para Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2012, tanggal 9 Oktober 2012 dan tanggal 16 Oktober 2012 telah

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No.169/PDT/2012/PTR

diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang,

bahwa

karena

permohonan

Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang syarat-syarat

yang

telah

ditentukan

oleh

banding

dari Kuasa

waktu, tata

cara

serta

Undang-Undang, maka

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang

pada pokoknya mohon agar putusan

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.50/Pdt.G/2011/PN.TPI tanggal 5 Juli 2012

dibatalkan dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru karena tidak memperhatikan hal-hal yang menjadi permasalahan pokok dalam pelaksanaan lelang, yaitu : -

prosedur maupun teknis pelaksanaan lelang terhadap alat-alat berat milik Penggugat/Pembanding yang cacat hukum karena tidak mengikuti aturan hukum sebagaimana mestinya dalam penentuan harga limit barang yang dilelang, bahkan Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang memberikan keterangan tentang penentuan harga limit barang dalam proses lelang;

-

pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan hanya berlangsung dalam waktu lebih kurang 15 menit, padahal barang yang dilelang jumlahnya cukup banyak;

-

peserta yang mengikuti lelang berjumlah 27 orang, namun yang mengajukan

penawaran

dan

memenangkan

lelang

hanya

dimonopoli oleh 1 orang saja yaitu Tergugat III/Terbanding, sedangkan yang lain sekalipun tercatat sebagai peserta lelang pada kenyataannya hanya menjadi penonton saja;

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No.169/PDT/2012/PTR

-

Sebelum pelaksanaan lelang Penggugat/Pembanding tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan penaksiran harga barang yang akan dilelang, sehingga setelah pelaksanaan lelang selesai, taksiran nilai barang yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding melalui Turut Tergugat/Turut Terbanding sebesar Rp.320.000.000, sangat berbeda jauh dengan taksiran nilai barang yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding melalui lembaga penilai sebesar Rp.850.000.000,--;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten dengan putusannya

dalam

perkara

lain

yang

serupa

(perkara

perdata

No.41/Pdt.Plw.Ek/2010/PN.TPI) yang secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi dalam perkara tersebut

tidak sesuai

dengan teknis pelaksanaannya maupun prosedur yang berlaku, sehingga dengan mempedomani putusan diatas seharusnya putusan dalam perkara a quo adalah sama dengan putusan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : 1. Bahwa karena mengenai keberatan

tentang prosedur maupun teknis

pelaksanaan lelang oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama

sudah

dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri, dimana pertimbangan tersebut

dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim

Tingkat Banding ; 2. Bahwa

mengenai

keberatan

Penggugat/Pembanding

tentang

diabaikannya keterangan saksi ahli yang menerangkan penentuan harga limit, Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim tidak terikat pada keterangan seorang saksi ahli yang diajukan oleh pihak yang berperkara, apalagi menurut aturan yang berlaku didalam suatu proses lelang, untuk menentukan harga limit barang yang akan dilelang bukan didasarkan pada harga pasar,

akan tetapi

didasarkan pada nilai likuidasi atau nilai lelang yang ditentukan oleh lembaga jasa penilai yang independen, sehingga wajar apabila kemudian

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No.169/PDT/2012/PTR

terjadi perbedaan antara harga limit yang ditentukan dalam proses lelang dengan harga taksiran yang dibuat oleh Penggugat/Pembanding yang nota bene didasarkan pada nilai pasar; 3. Bahwa mengenai keberatan angka 2 tentang Majelis Hakim yang tidak konsisten dengan putusannya sendiri dalam suatu perkara lain

yang

serupa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena sistim hukum yang berlaku di Indonesia tidak secara mutlak menganut/ mendasarkan pada precedent (doktrin “base on precedent”), dimana Hakim tidak wajib untuk mengikuti putusan sejenis yang ada sebelumnya, maka keberatan Penggugat/Pembanding mengenai hal itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Pinang No.50/Pdt.G/2011/PN.TPI tanggal 5 Juli 2012 serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama

karena dalam pertimbangan hukumnya telah

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sekalipun pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui pada tingkat banding, akan tetapi karena didalam perkara ini para Tergugat/Terbanding tidak mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan format maupun redaksi amar putusan yang mencantumkan kata-kata “DALAM KONPENSI”, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 50/Pdt.G/2011/PN.TPI tanggal 5 Juli 2012 haruslah diperbaiki

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No.169/PDT/2012/PTR

sekedar

mengenai

format

maupun

redaksi

amar

putusan

dengan

menghilangkan kata-kata “Dalam Konpensi”;

Menimbang, bahwa

karena Penggugat/Pembanding

tetap

berada di

pihak yang kalah, maka kepadanya pula haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d pasal 205 RBg, juga pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 5 Juli 2012 No.50/Pdt.G/2011/PN.TPI yang dimohonkan banding tersebut sekedar

mengenai

menghilangkan

format

kata-kata

dan

redaksi

“Dalam

amar

Konvensi”

putusan sehingga

dengan amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Provisi : - Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima; Dalam Eksepsi : - Menyatakan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara : - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditaksir berjumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 20 Juni 2013, dalam musyawarah DR.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan

NOMMY H.T.

SIAHAAN,

SH.MH.

sebagai Hakim Ketua, EDI

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No.169/PDT/2012/PTR

WIDODO,SH.MHum, dan TANI GINTING,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Januari 2013 No.169/Pen.Pdt/2012/PTR,

putusan mana pada

hari Selasa, tanggal 25 JUNI 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

oleh

para Hakim

Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh AZHARUDDIN GINTING,SH.. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA;

EDI WIDODO,SH.MHum.

HAKIM KETUA;

DR.NOMMY H.T.SIAHAAN,SH.MH.

TANI GINTING,SH.MH. PANITERA-PENGGANTI;

AZHARUDDIN GINTING,SH.

Perincian biaya banding : 1. Materai ..............…………………… Rp. 6.000,2. Redaksi putusan ……………………Rp. 5.000,3. Leges ……………………………….. Rp. 3.000,4. Biaya administrasi ………………… Rp.136.000,J u m l a h Rp. 150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No.169/PDT/2012/PTR