PTR

P U T U S A N Nomor: 70/PID.B/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap

: SYAFIK FAISAL bin AHMAD BUNGSU;

Tempat lahir

: M e d a n;

Umur/Tanggal lahir

: 67 tahun / 10 Nopember 1945;

Jenis kelamin

: Laki-laki;

Kebangsaan

: Indonesia;

Tempat tinggal

: Jalan Asrama Komplek Bumi Asri Blok E.17 Helvetia – Medan;

A g a m a

: Islam;

Pekerjaan

: Wiraswasta;

( Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan );

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca : 1.

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Mei 2013 Nomor 70/PID.B/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

2.

Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2012 No.Reg.Perk: PDM-162/BNANG/06/2012 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan. No. 70/PID.B/2013/PTR

sebagai berikut: -------- Bahwa ia Terdakwa Syafik Faisal Bin Ahmad Bungsu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2012 sekira jam 08.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, bertempat di Padang Merbau Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : --------

Berawal

Terdakwa

Syafik

Faisal

Bin

Ahmad

Bungsu

melangsungkan perkawinan dengan Saksi Wasnimar pada tanggal 25 Februari 1969 berdasarkan buku nikah No. 37/1969 tanggal 25 Februari 1969 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Rumbai dan dari perkawinan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Saroyan (berdasarkan akte kelahiran No.649/B/1987) dan Rivi Rian (berdasarkan akte kelahiran No.650/B-1987) selanjutnya pada tahun 1999 Terdakwa meninggalkan istrinya Saksi Wasnimar dan anakanaknya pergi ke Jakarta dengan alasan masalah keluarga lalu Terdakwa berkenalan dengan Saksi Ummi Kalsum dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ummi Kalsum bahwa Terdakwa adalah seorang duda dan sudah bercerai dengan istrinya dan kemudian sekira bulan Januari 2001 Terdakwa datang melamar Saksi Ummi Kalsum karena status Terdakwa adalah duda maka Saksi Ummi Kalsum bersedia menikah dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengurus surat-surat untuk pernikahan Terdakwa tersebut di KUA Kampar lalu pada tanggal 20 Februari 2001 Terdakwa melakukan perkawinan kedua dengan Saksi Ummi Kalsum sesuai dengan akta nikah No. 23/III/20001 tanggal 20 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar

tanpa

persetujuan

Saksi Wasnimar selaku istri pertama


Terdakwa dan dari hasil perkawinan kedua Terdakwa dengan Saksi Ummi Kalsum telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nizam Mughni Syafik sesuai dengan Kartu Keluarga No. 025015/02/037395 tanggal 19 Februari 2004; ------- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan kedua tanpa sepengetahuan / seizin Saksi Wasnimar selaku istri pertama dari Terdakwa maka Saksi Wasnimar melaporkan Terdakwa ke Polda Riau tanggal 04 Oktober 2010; -------

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP ;

3. Keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 26 Juni 2012, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : - Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo; atau - Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima; atau - Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum; dan - Membebankan biaya perkara kepada Negara;

4. Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan (eksepsi) Hukum Terdakwa

tertanggal

10 Juli 2012

yang

pada

Penasehat pokoknya

mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk : PDM162/BNANG/06/2012 an. Terdakwa Syafik Faisal bin Ahmad Bungsu tanggal 11 Juni 2012 telah disusun sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, dan karenanya


surat

dakwaan

tersebut

dapat

dijadikan

dasar

pemeriksaan

perkara ini; 2. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

5. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang

No.155/Pid.B/2012/PN.BKN

tanggal

31

Juli

2012,

yang amarnya

berbunyi sebagai berikut : 1. Menerima Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa; 2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima; 3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

6. Akta permintaan banding No.19/Akta.Pid/2012/PN.BKN yang ditandatangani oleh

Panitera

Pengadilan

Negeri

Bangkinang,

yang

menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri 31 Juli

2012,

Bangkinang No.155/Pid.B/2012/ PN.BKN tanggal

yang

mana

permintaan banding tersebut

telah

diberitahukan secara patut kepada maupun Terdakwa pada tanggal 3 September 2012;

7. Surat perlawanan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Terdakwa tertanggal 9 Agustus 2012 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Agustus 2012;

8. Surat Pemberitahuan Penuntut Umum

untuk

Mempelajari

Berkas

Perkara

No. W.4.U7/1721/HN.01.10/IX/2012 tanggal

untuk 4


September 2012 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage)

sebelum

perkara tersebut dikirim

ke- Pengadilan

Tinggi

Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan perlawanan/banding dari Penuntut Umum

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka

pengajuan

perlawanan/permintaan

banding

tersebut

secara

formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam

surat perlawanan/memori bandingnya,

Penuntut Umum menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 155/Pid.B/2012/PN.BKN

tanggal 31 Juli 2012 dengan

alasan sebagai berikut : 1. Bahwa perkara pidana a quo, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara perdata Pengadilan Agama Pekanbaru No.408/Pdt/G/2011/PA.PBR tentang pembatalan perkawinan Terdakwa dengan isteri pertamanya, sehingga penyelesaian salah satu perkara tersebut tidak bisa digantungkan pada perkara yang lain;

2. Bahwa

Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

telah

keliru

dalam

memberikan pertimbangan hukum dengan mengabulkan keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa karena didasarkan pada perkara perdata

Pengadilan

Agama

Pekanbaru

No.408/Pdt/G/2011/PA.PBR

tentang pembatalan perkawinan Terdakwa dengan isteri pertamanya yang saat ini belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dianggap prematur;


Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.155/Pid.B/2012/PN.BKN tanggal 31 Juli 2012 serta surat perlawanan/memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, khususnya mengenai tidak diterimanya surat dakwaan Penuntut Umum dengan alasan prematur , dimana mengenai hal itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian terhadap fakta yang terbukti dipersidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, maka dipersidangan dapat dibuktikan adanya fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa sesuai dengan Buku Nikah No.37/1969 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 25 Februari 1969, Terdakwa (Safik Faisal) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Wasnimar (Saksi Pelapor) pada tanggal 14 Februari 1969, dimana dalam perkawinan tersebut telah diperoleh 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Saroyan dan Rivi Rian; 2. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.108/23/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

tanggal

20

Februari

2001,

Terdakwa

(Syafik

Faisal)

melangsungkan pernikahan lagi dengan seorang perempuan bernama Ummy Kalsum pada tanggal 20 Februari 2001, dimana dalam pernikahan tersebut Terdakwa mengaku berstatus duda; 3. Bahwa kemudian berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Pekanbaru


dengan register No.208/Pdt.G/2011/PA.PBR, Terdakwa (Syafik Faisal) mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya dengan Saksi Pelapor (Wasnimar), dimana Pengadilan Agama Pekanbaru dalam putusannya Nomor 408/Pdt/G/2011/PA.PBR tanggal 17 Januari 2012 telah menolak permohonan Pemohon/Terdakwa (Syafik Faisal) tersebut; 4. Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut diatas, Pemohon/Terdakwa (Syafik Faisal) telah mengajukan banding kePengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan sampai saat ini perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP yang rumusannya adalah “barang siapa yang melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi”;

Menimbang, bahwa dalam masalah perkawinan, orang yang beragama Islam

yang menganut

Terdakwa sebagai

sistim

poligami

pada

dasarnya boleh beristeri lebih dari satu orang, akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang azasnya adalah menganut sistim monogami (vide pasal 3 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), maka hal tersebut baru dapat dilakukan apabila yang bersangkutan mendapat izin dari Pengadilan (vide pasal 3 ayat (2) jo pasal 4 jo pasal 5 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena surat permohonan No.408/Pdt/G/2011/ PA.PBR yang diajukan oleh Syafik Faisal selaku Pemohon

ke Pengadilan

Agama Pekanbaru bukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) melainkan permohonan untuk

pembatalan perkawinannya

dengan isteri yang pertama yaitu Wasnimar, maka sekalipun pihak-pihak


yang terkait dengan permohonan tersebut (in casu

Syafik Faisal selaku

Pemohon dan Wasnimar sebagai Termohon IV) sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara pidana a quo ( in casu Syafik Faisal selaku Terdakwa dan Wasnimar sebagai Saksi Pelapor), Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat

hakekatnya relevansinya

tidak

bahwa

ada

untuk

antara

hubungannya

dipertimbangkan

kedua sama

perkara sekali

sebagai

tersebut dan

alasan

pada

tidak

yang

ada

dapat

menangguhkan pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo, sehingga karena itu pula

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

mengatakan penerapan pasal 279 KUHP tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi harus dihubungkan dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan alasan bahwa apabila permohonan tersebut dikabulkan akan dapat menghilangkan sifat wederrechtelijk (melawan hukum) dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan pendapat yang

tidak

beralasan dan secara hukum tidak dapat dibenarkan, sehingga karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bahwa selain hal diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga memperhatikan bahwa karena permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh 28 April 2011

Terdakwa Syafik Faisal pada tanggal

justru dilakukan beberapa bulan setelah Wasnimar

(Saksi Pelapor) melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak Kepolisian yaitu pada tanggal 4 Oktober 2010, yang berarti pada saat itu Terdakwa secara hukum masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Wasnimar, maka sangatlah tidak beralasan dan tidak mempunyai landasan hukum apabila kemudian dakwaan Penuntut Umum dinyatakan prematur oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis

Hakim

Tingkat

Banding berpendapat

bahwa surat


perlawanan/memori banding Penuntut Umum cukup beralasan, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.155/Pid.B/2012/ PN.BKN tanggal 31 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang didakwakan kepada Terdakwa Syafik Faisal bin Ahmad Bungsu;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan terhadap pokok perkara Terdakwa diperintahkan untuk dilanjutkan, maka pembebanan biaya perkara akan ditentukan kemudian dalam putusan akhir;

Mengingat, pada pasal 156 ayat (1) dan Bab XVII maupun

Bagian Kesatu

pasal–pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981

tentang KUHAP

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang

bersangkutan;

M E N G A D I L I:

-- Menerima permintaan banding / perlawanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang; -- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 155/ Pid.B/2012/PN.BKN

tanggal 31 Juli 2012 yang dimintakan

banding

tersebut, dengan

MENGADILI SENDIRI :

1. Memerintahkan melanjut kan

kepada

Pengadilan Negeri Bangkinang

pemeriksaan

terhadap

pokok

perkara

untuk Nomor:

155/Pid.B/2012/PN.BKN atas nama Terdakwa SYAFIK FAISAL bin AHMAD BUNGSU;


2. Menetapkan

pembebanan

biaya

perkara

akan

ditentukan

kemudian dalam putusan akhir;

Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 1 JULI 2013, dalam

musyawarah

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

Pekanbaru

dengan susunan EDI WIDODO, SH.,MHum. sebagai Hakim Ketua, DWI PRASETYANTO, SH. dan TANI GINTING, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SENIN, tanggal 8 JULI 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YUSNIDAR selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DWI PRASETYANTO, SH.

EDI WIDODO, SH.,MHum.

TANI GINTING, SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

YUSNIDAR


PTR

Recommend Documents