PENETAPAN
Nomor : 72/PID.B/2012/PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Perlawanan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa : I.
N a m a
: DR.Petrus Piatu Atawollo ;
Tempat lahir
: Lewoelong (Flores NTT) ;
Umur
: 67 tahun ;
Jenis kelamin
: Laki – laki ;
Kebangsaan
: Indonesia ;
Tempat tinggal
: Bengkong Harapan I RT.04 RW.18 kelurahan Bengkong laut Kota Batam ;
II.
Agama
: Katholik ;
Pekerjaan
: Ketua Koperasi Harapan Bangsa Kota Batam ;
N a m a
: Petrus Saleng ;
Tempat lahir
: Bunga Muda (Lembata NTT) ;
Umur
: 58 tahun ;
Jenis kelamin
: Laki – laki ;
Kebangsaan
: Indonesia ;
Tempat tinggal
: Bengkong Harapan II Blok M No.215 Kota Batam ;
Agama
: Katholik ;
Pekerjaan
: Bendahara Koperasi Harapan bangsa Kota Batam ;
Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; Pengadilan Tinggi tersebut : Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Sela Pengadilan Negeri Batam tanggal 6 Maret 2012 Nomor: 22/Pid.B/2012/PN.BTM dalam perkara para Terdakwa ;
Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 72/PID.B/2012/PTR
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM559/Oharda/Batam/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 para Terdakwa telah didakwakan sebagai berikut : DAKWAAN : PERTAMA : Bahwa mereka Terdakwa Dr.Petrus Piatu Atawollo dan Terdakwa Petrus Saleng baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama, pada hari senin tanggal 15 Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2010, bertempat di Bengkong Pertiwi RT.07 Kota Batam atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya ; Perbuatan
tersebut
dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai
berikut : -
Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi pemotongan dan pengkavlingan di lokasi tanah milik PT.Batamas Indah Permai yang dilakukan oleh Koperasi Harapan Bangsa sekira 2,5 ha (dua setengah hektar) tanah milik PT.Batamas Indah Permai.
-
Lalu saksi Nuritawati selaku PT.Batamas Indah Permai, saksi Sunardi Yosia, SH als Aheng selaku Manager Operasional PT.Batamas Indah Permai, dan saksi Endri Lunir Bin Amiruddin selaku Pengawas lapangan PT.Batamas Indah Permai menanyakan kepada orang-orang yang bekerja dilapangan dan diketahui berdasarkan keterangan orang-orang tersebut
Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 72/PID.B/2012/PTR
yang
menyuruh
melakukan
pekerjaan
tersebut
adalah
Terdakwa
DR.Petrus Piatu Atawollo selaku Ketua Koperasi Harapan Bangsa. -
Bahwa, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Harapan Bangsa yang telah didaftarkan di Dinas Koperasi dan PKM Kota Batam pada tanggal 30 Juli 2001 dengan nomor : 200/BH/KDK/1.1/VII/2001, yang menerangkan bahwa Terdakwa Petrus Piatu Atawollo sebagai Ketua Koperasi harapan Bangsa dan terdakwa Petrus Saleng sebagai Bendahara Koperasi Harapan Bangsa.
-
Bahwa, Koperasi Harapan Bangsa bergerak dibidang usaha simpan pinjam, kontraktor pendirian bangunan dan pematangan lahan.
-
Bahwa, Terdakwa Dr. Petrus Piatu Atawollo sebagai Ketua Koperasi harapan Bangsa bertugas dan bertanggung jawab yaitu melakukan pengawasan, pengaturan dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional Koperasi Harapan Bangsa.
-
Bahwa, Terdakwa Petrus Saleng sebagai Bendahara Koperasi Harapan Bangsa bertugas dan bertanggung jawab yaitu mengelola uang masuk dan uang keluar Koperasi harapan Bangsa.
-
Bahwa, sejak tahun 2009 atas inisiatif dari pengurus Koperasi Harapan Bangsa
maka
pihak
Koperasi
Harapan
Bangsa
telah
melakukan
pematangan lahan di Bengkong Pertiwi RT.07 atau yang dinamakan Kavling Siap Bangunan (KSB) Sei Mas Tanjung Buntung Kec.Batu Ampar Kota Batam. -
Setelah itu tanah/lahan tersebut dibuat kavling-kavling tanah sebanyak sekira 300 (tiga ratus) kavling dengan ukuran kavling standard yaitu 8m x 12m (delapan meter dikali dua belas meter) yang selanjutnya bagi masyarakat yang mau mengganti uang pematangan lahan tersebut, maka masyarakat memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per kavling kepada pihak Koperasi Harapan Bangsa dan pembayaran ini
Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 72/PID.B/2012/PTR
dapat dicicil selama 18 (delapan belas) dan 300 (tiga ratus) kavling tersebut saat ini telah ada pemiliknya. -
Bahwa, Koperasi Harapan Bangsa melakukan pematangan lahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Buldozer, 1 (satu) unit Beko, dan 3 (tiga) unit dump truck, yang mana oleh pihak Koperasi Harapan Bangsa disewa dari pihak lain dengan harga sewa Buldozer per jam sebesar Rp,.200.000,(dua ratus ribu rupiah), Beko Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
Dump
Truck
Rp.120.000,-
(seratus
dua
puluh
ribu
rupiah)/jam/unit. Dan uang operasional atas pematangan lahan tersebut ditanggulangi dahulu dengan menggunakan modal dasar Koperasi dan sisanya menggunkan uang cicilan pembayaran kavling dari warga. -
Bahwa, luas lahan/tanah yang dimatangkan yaitu sekira 5 ha (lima hektar).
-
Bahwa, bukti kepemilikan tanah yang hanya dimiliki oleh Koperasi Harapan Bangsa atas tanah yang dimatangkan tersebut yaitu Surat Keterangan kebun atas tanah Terdakwa Petrus Saleng tanggal 5 April 1993 yang ditandatangani oleh terdakwa Petrus Saleng sendiri sebagai pemilik kebun dan diketahui RW.IV Sei Tering dan RT setempat.
-
Bahwa,
sekira
2,5
ha
(dua
setengah
hektar)
lahan/tanah
yang
dimatangkan oleh Koperasi Harapan Bangsa adalah milik PT.Batamas Indah Permai, sesuai dengan dasar kepemilikan tanah milik PT.Batamas Indah Permai yaitu : a. Surat Permohonan Tanah dari PT.Batamas Indah Permai kepada pihak Kantor Otorita Batam nomor : 20/BP/VIII/03 tanggal 12 Agustus 2003 ; b. Ijin Prinsip (IP) No.263/IP/KA/L/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Otorita Batam ; c. Faktur uang muka No.348/PHUM-PL/L/VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003 ;
Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 72/PID.B/2012/PTR
d. Penetapan Lokasi (PL) 25030012 BI, tanggal 18 Maret 2005 ; e. Surat Keputusan Otorita Batam Nomor : 927/KPPT/KA-AT/L/IV/2006 tanggal 3 April 2006 ; f. 3 (tiga) faktur pembayaran UWTO sebanyak 3 (tiga) kali : 1. Pembayaran uang muka sebesar 10 % (sepuluh persen) pada tanggal 21 Agustus 2003 senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ; 2. Angsuran UWTO sebesar 2,5 % (dua setengah persen) pada tanggal 12 September 2003 senilai Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; 3. Angsuran UWTO untuk pelunasan sebesar Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2005 ; -
Bahwa, berdasarkan yang telah ditetapkan oleh kantor Otorita Batam maka PT.Batamas Indah Permai adalah seluas 75.000 m2 (tujuh puluh lima ribu meter persegi) yang diperuntukan untuk pembangunan rumah susun.
-
Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Petrus Piatu Atawollo dan Terdakwa Petrus
Saleng
menyebabkan
PT.Batamas
Indah
Permai
mengalami
kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Perbuatan
mereka
Terdakwa
diatur
dan
diancam
sebagaimana
dimaksud pasal 385 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ATAU KEDUA : Bahwa mereka Terdakwa Petrus Piatu Atawollo dan Terdakwa Petrus Saleng baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama, pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2010, bertempat di Bengkong Pertiwi RT.07 Kota Batam atau setidak-tidaknya
Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 72/PID.B/2012/PTR
disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ; Perbuatan
tersebut
dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai
berikut : -
Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi pemotongan dan pengkavlingan di lokasi tanah milik PT.Batamas Indah Permai yang dilakukan oleh Koperasi Harapan Bangsa sekira 2,5 ha (dua setengah hektar) tanah milik PT.Batamas Indah Permai.
-
Lalu saksi Nuritawati selaku PT.Batamas Indah Permai, saksi Sunardi Yosia, SH als Aheng selaku Manager Operasional PT.Batamas Indah Permai, dan saksi Endri Lunir Bin Amiruddin selaku Pengawas lapangan PT.Batamas Indah Permai menanyakan kepada orang-orang yang bekerja dilapangan dan diketahui berdasarkan keterangan orang-orang tersebut yang
menyuruh
melakukan
pekerjaan
tersebut
adalah
Terdakwa
DR.Petrus Piatu Atawollo selaku Ketua Koperasi Harapan Bangsa. -
Kemudian datang Terdakwa DR.Petrus Piatu Atawollo bersama-sama puluhan orang lainnya mengusir saksi Nuritawati, saksi Sunardi Yosia, SH dan saksi Endri Lunir.
-
Setelah itu pada tanggal 13 Juli 2010 ditempat tersebut pada saat saksi Sunardi Yosia, SH dan saksi Endri Lunir bersama karyawan bagian pengukuran melakukan pengukuran kembali atas tanah milik PT.Batamas Indah Permai untuk dipasang patok batas tanah namun Terdakwa DR.Petrus Piatu Atawollo dan Terdakwa Petrus Saleng melarang dan
Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 72/PID.B/2012/PTR
mengusir pengukuran tanah tersebut dengan mengerahkan puluhan orang sehingga saksi Sunardi Yosia, SH dan saksi Endri Lunir bersama karyawan bagian pengukuran merasa terancam keselamatan jiwa. Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Menimbang,
bahwa
atas
dakwaan
Jaksa/Penuntut
Umum,
para
Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melanggar pasal 385 ayat (1) KUHP yang pada intinya Terdakwa didakwa telah menyerobot tanah PT.Batamas Indah Permai seluas 2,5 ha (dua setengah hektar) dari total 7,5 ha (tujuh setengah hektar) tanah PT. Batamas Indah Permai, dan pada hari senin, tanggal 15 Februari 2010 PT. Batamas Indah Permai melakukan pematokan di lokasi lahan yang dimaksud termasuk mengenai lahan Terdakwa seluas 2,5 ha (dua setengah hektar) yang dimiliki terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kebun yang ditandatangani RT RW IV, Sei Tering, Desa Lubuk Baja Utara, Kecamatan Batam Timur, tertanggal 5 April 1993.
-
Bahwa PT. Batamas Indah Permai mendapatkan alokasi lahan dari Otorita Batam pada tanggal 18 Maret 2005, dan pada tanggal 15 Februari 2010 pihak PT. Batamas Indah Permai melakukan pematokan di lokasi lahan. Sebaliknya
terdakwa
memperoleh
lahan
tersebut
seluas
2,5
ha
berdasarkan Surat Keterangan Garap Kebun pada tanggal 5 April 1993 dari RT RW IV Sei Tering, Desa Lubuk Baja Utara, Kecamatan Batam Timur, tertanggal 5 April 1993. -
Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 April 1993, berdasarkan Surat Keterangan Kebun yang ditandatangani oleh RT RW setempat telah menguasai dan menggarap lahan yang di sengketakan oleh PT. Bataman
Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 72/PID.B/2012/PTR
Indah Permai, dimana Terdakwa menguasai lahan seluas 2.5 ha (dua setengah hektar) yang kemudian masuk dalam alokasi permohonan lahan oleh pihak PT. Bataman Indah Permai tahun 2005. Dan sesuai dengan Kepmendagri No. 43 Tahun 1997, butir 3 mengatakan : Dan sebelum melakukan pendaftaran Otorita Batam diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran ganti rugi serta melakukan pemindahan penduduk ke tempat pemukiman baru, apabila di atas areal tanah yang diberikan dengan hak pengelolaan masih terdapat tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat. Demikian pula pemohon lahan pada saat mengajukan
permohonan
alokasi
lahan
juga
melampirkan
Surat
Pernyataan yaitu bersedia membebaskan lahan, apabila di lahan tersebut terdapat penghuni rumah liar atau penggarap kebun. -
Bahwa perkara tanah ini bukanlah masuk ke dalam perkara pidana, karena untuk terpenuhinya unsur pasal 385 ayat (1) KUHP adalah masuknya orang lain ke lahan seseorang padahal lahan tersebut sudah ada pemiliknya yang berarti penyerobotan. Sedangkan Terdakwa jauh sebelum tahun 2005 telah menggarap lahan tersebut sebagai kebun berdasarkan Surat Keterangan Kebun tahun 1993. Dan setelah PT. Batamas Indah Permai mendapat alokasi lahan tersebut dari Otorita Batam, belum pernah memberikan ganti rugi kepada Terdakwa selaku pemilik lahan kebun.
-
Bahwa PT. Batamas Indah Permai
mengajukan gugatan perdata kepada
Koperasi Harapan Bangsa milik Terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO dan PETRUS SALENG, sebagaiman gugatannya yang terdaftar dalam register perkara nomor : 14/PDT.G/2011/PN.BTM yang hingga saat ini sidangnya masih berlangsung di Pengadilan Negeri Batam dengan acara pemeriksaaan saksi-saksi. Hal ini menandakan bahwa masalah lahan tersebut masuk dalam perkara perdata.
Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 72/PID.B/2012/PTR
-
Berdasarkan uraian serta apa yang dikemukakan di atas dengan ini Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima eksepsi ini dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut : 1. Menerima Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa. 2. Menyatakan
Surat
Dakwaan
Jaksa
Penuntut
Umum
Nomor
Reg.Perk.PDM-5590harda/Batam/10/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 adalah batal demi hukum. 3. Menyatakan kewenangan menuntut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo hapus atau gugur. 4. Menyatakan sidang atas perkara pidana No. 22/Pid.B/2012/PN.BTM atas nama Terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO dan PETRUS SALENG tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk di adili berdasarkan dakwaan batal demi hukum dan gugurnya hak penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena termasuk dalam perkara Perdata. 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara. Menimbang, bahwa telah
atas Eksepsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum
mengajukan tanggapan
yang
pada
pokoknya
Eksepsi/keberatan
Penasehat Hukum para Terdakwa tidak beralasan, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana disyaratkan oleh pasal 143 ayat (2) huruf a dan b dan Penuntut Umum berkeyakinan apa yang menjadi perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa merupakan wilayah Hukum Pidana yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Pidana di Pengadilan Negeri Batam dan memohon kepada Majelis Hakim untuk : 1. Menolak seluruh Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum para Terdakwa ; 2. Menyatakan Surat Dakwaan PDM-559/Oharda /Batam/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 8
Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 72/PID.B/2012/PTR
Pebruari 2012 adalah telah memenuhi ketentuan dalam pasal 143 KUHAP dan sah sebagai dasar pemeriksaan persidangan dalam perkara ini ; 3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor : 22/Pid.B/2012/PN.BTM an.DR.Petrus PiatuAtawollo, dkk ; 4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan para Terdakwa dan memanggil saksi-saksi beserta barang bukti dalam persidangan selanjutnya ; Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan sela tanggal 6 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menerima keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum para Terdakwa ; 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. DR.Petrus Piatu Atawollo dan Terdakwa II. Petrus Saleng tidak dapat diterima ; 3. Menetapkan
menghentikan
pemeriksaan
perkara
pidana
Nomor
:
22/Pid.B/2012/PN.BTM atas nama Terdakwa I. DR.Petrus Piatu Atawollo dan terdakwa II. Petrus Saleng ; 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara. Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan tanggal 12 Maret 2012 sebagaimana Akta Permohonan
Perlawanan
No
:
07/Akta.Pid/2012/PN.BTM,
permohonan
Perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa tanggal 20 Maret 2012 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara No :W4.08/1575/HN.01.08/ III/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 72/PID.B/2012/PTR
Menimbang,
bahwa
sehubungan dengan permintaan
perlawanan
tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori perlawanan tertanggal
19
Maret
2012
dan
memori
perlawanan
tersebut
telah
diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum TerdakwaTerdakwa pada tanggal 28 Maret 2012, dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Perlawanan ; Menimbang, bahwa perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka perlawanan tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan perlawanan diajukan oleh jaksa Penuntut Umum, didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dikabulkan oleh Majelis Hakim karena memandang perkara a quo merupakan ruang lingkup Perdata namun berdasarkan pasal 156 (1) KUHAP menjelaskan ruang lingkup objek Eksepsi adalah : a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara (kompetensi relatif) ; b. Dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan harus dibatalkan ; Sedangkan keberatan Penasehat Hukum para Terdakwa tidak termasuk dalam objek Eksepsi tersebut di atas akan tetapi merupakan kewenangan majelis Hakim setelah perkara a quo diperiksa dengan dihadirkan para saksi dan para Terdakwa beserta barang bukti, akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melewati tahapan pemeriksaan perkara a quo telah mengambil putusan sebelum perkara a quo diperiksa dengan mendengar keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dan bukti-bukti dipersidangan ;
-
Bahwa selain itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai pasal 143 KUHAP
Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 72/PID.B/2012/PTR
dengan
bentuk
kesalahan
para
dakwaan Terdakwa
alternatif, dalam
sehingga
perkara
a
untuk quo
membuktikan
harus
dilakukan
pemeriksaan saksi-saksi, para Terdakwa dan bukti Menimbang, bahwa atas alasan tersebut mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor : 22/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 6 Maret 2012 tersebut dan memerintahkan untuk : -
Melanjutkan persidangan para Terdakwa DR.Petrus Piatu Atawollo, dkk.
-
Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, para Terdakwa DR.Petrus Piatu Atawollo, dkk dan barang bukti didalam persidangan Pengadilan Negeri Batam.
-
Memeriksa perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut : Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atau Kedua. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan
putusan sela dalam perkara a quo pada tanggal 6 Maret 2012, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut -
Bahwa oleh karena status tanah masih dalam sengketa antara PT.Batamas Indah Permai dengan Koperasi Harapan Bangsa dan oleh PT.Batamas Indah Permai telah mengajukan gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Batam dan sedang proses persidangan, maka terhadap para Terdakwa tidak dapat didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan penyerobotan tanah sebagaimana pasal 385 ayat (1) KUHP, demikian juga dalam dakwaan alternatife kedua pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, karena
Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 72/PID.B/2012/PTR
status kepemilikan tanahnya belum jelas, maka perbuatan para Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan ; -
Bahwa perkara yang didakwakan kepada para Terdakwa bukan perbuatan pidana melainkan termasuk perbuatan yang masuk ranah Perdata ;
-
Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum
harus dinyatakan
tidak dapat diterima dan menghentikan
pemeriksaan perkara para Terdakwa ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut : -
Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2011 No : Reg.Perk.PDM-559/Oharda/Batam/12/2011 dalam perkara para Terdakwa telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana disyaratkan oleh pasal 143 ayat (2) huruf a dan b yaitu telah menguraikan identitas para Terdakwa dan telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan ;
-
Bahwa untuk dapat diketahui dengan jelas, apakah suatu perkara yang didakwakan
oleh
jaksa
Penuntut
Umum
terhadap
para
Terdakwa
merupakan tindak pidana atau merupakan perkara Perdata adalah setelah dilakukan pemeriksaan pembuktian baik yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa, yaitu dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. -
Bahwa dari alat-alat bukti tersebut akan ditemui fakta-fakta hukum : 1. Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas (pasal 191 ayat (1) KUHAP.
Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 72/PID.B/2012/PTR
2. Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan (pasal 191 ayat (2) KUHAP). 3. Bahwa
jika
melakukan
Pengadilan tindak
berpendapat
pidana
yang
bahwa
Terdakwa
didakwakan
bersalah
kepadanya,
maka
Pengadilan menjatuhkan pidana (pasal 193 KUHAP). -
Bahwa Pengadilan Negeri Batam yang telah menjatuhkan putusan Sela menerima Eksepsi Penasehat Hukum para Terdakwa dan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak dapat diterima dengan alasan pertimbangan bahwa perkara para Terdakwa adalah perkara
Perdata
tanpa
melanjutkan/melakukan
pemeriksaan
pokok
perkara dengan memeriksa saksi-saksi para Terdakwa dan bukti-bukti menurut Pengadilan Tinggi, Hakim Tingkat Pertama tersebut telah menyimpang dari ketentuan hukum Acara Pidana, khususnya pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Umum tanggal 12 Desember 2011 No : Reg.Perk.PDM-559/Oharda/Batam/12/2011 adalah sah dan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 22/Pid.B/2012/PN.BTM atas nama Terdakwa I. DR.Petrus Piatu Atawollo dan Terdakwa II. Petrus Saleng harus dilanjutkan sehingga putusan sela Hakim Tingkat Pertama Nomor
:
22/Pid.B/2012/PN.BTM
tanggal
6
Maret
2012
tidak
dapat
dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ; Mengingat pasal 156, 191, 193 KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; MENETAPKAN : -
Menerima Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum ;
Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 72/PID.B/2012/PTR
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 6 Maret 2012 Nomor : 22/Pid.B/2012/PN.BTM ;
-
Menyatakan sah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2011 No : PDM 559/Oharda/Batam/12/2011 ;
-
Memerintahkan
Pengadilan
Negeri
Batam
untuk
melanjutkan
pemeriksaan perkara pidana Nomor : 22/pid.B/2012/PN.BTM. atas nama Terdakwa I. DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO dan Terdakwa II. PETRUS SALENG ; Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis,
tanggal 3 Mei 2012 oleh
kami Ny.Hj.Wagiah Astuti, SH sebagai
Hakim Ketua Majelis, Dahlia Brahmana, SH.,MH dan Abdul Fattah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada
hari itu
juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota,
Dahlia Brahmana, SH., MH
Hakim Ketua Majelis,
Ny.Hj.Wagiah Astuti, SH.
Abdul Fattah, SH., MH Panitera Pengganti,
Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH
Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 72/PID.B/2012/PTR
