P U T U S A N No. 67/PDT/2012/PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah dalam perkara gugatan antara :
1. B A H A S I N, umur 62 tahun, pekerjaan wirasuasta, alamat Jl. Sultan Ismail No. 34 Siak Sri Indrapura. Dalam perkara ini diwakili oleh JOHNI RIANTO, SH, FAISAL, SH, ROTUA GULTOM, SH, HARIYANI
Nst,
SH,
Para
Advokat
dari
Kantor
Advokat/Penasehat Hukum “JOHNI RIANTO, SH dan REKAN” beralamat di Jl. Tamtama No. 7 Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2012, semula PENGGUGAT I KONPENSI/TERGUGAT I REKONPENSI sekarang PEMBANDING I ;
2. B U I
L A N,
umur 53 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl.
Sultan Ismail No. 34 Siak Sri Indrapura. Dalam perkara ini diwakili oleh JOHNI RIANTO, SH, FAISAL, SH, ROTUA GULTOM, SH, HARIYANI Nst, SH, Para Advokat dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum “JOHNI RIANTO, SH dan REKAN” beralamat di Jl. Tamtama No. 7 Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2012, semula PENGGUGAT II KONPENSI/TERGUGAT II REKONPENSI sekarang PEMBANDING II ;
3. S O E T A N T O, umur 31 tahun, pekerjaan wirasuasta, alamat Jl. Sultan Ismail No. 34 Siak Sri Indrapura. Dalam perkara ini diwakili oleh JOHNI RIANTO, SH, FAISAL, SH, ROTUA GULTOM, SH,
HARIYANI
Nst,
SH,
Para
Advokat
dari
Kantor
Advokat/Penasehat Hukum “JOHNI RIANTO, SH dan REKAN” beralamat di Jl. Tamtama No. 7 Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Halaman 1 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2012, semula PENGGUGAT III KONPENSI/TERGUGAT III REKONPENSI sekarang PEMBANDING III ;
4. G U N A W A N, umur 62 tahun, pekerjaan wirasuasta, alamat Jl. Sultan Ismail No. 34 Siak Sri Indrapura. Dalam perkara ini diwakili oleh S.B. HARAHAP, SH, SARTIKA JOHAR, SH, ALI HUSIN NASUTION, SH, Para Advokat dari Kantor Advokat “SB HARAHAP & ASSOCIATES” beralamat di Jl. Melati II No. 16 Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2011, semula PENGGUGAT IV KONPENSI/TERGUGAT
IV
REKONPENSI
sekarang
PEMBANDING IV ;
5. YULIVER NASUTION, umur 46 tahun, pekerjaan wirasuasta, beralamat di Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura. Dalam perkara ini diwakili oleh JOHNI RIANTO, SH, FAISAL, SH, ROTUA GULTOM, SH, HARIYANI Nst, SH, Para Advokat dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum “JOHNI RIANTO, SH dan REKAN” beralamat di Jl. Tamtama No. 7 Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2012, semula PENGGUGAT V KONPENSI/TERGUGAT V REKONPENSI sekarang PEMBANDING V ;
6. S U K I A T, umur 70 tahun, pekerjaan wirasuasta, alamat Jl. Sultan Ismail No. 27 Siak Sri Indrapura. Dalam perkara ini diwakili oleh S.B. HARAHAP,
SH,
SARTIKA
JOHAR,
SH,
ALI
HUSIN
NASUTION, SH, Para Advokat dari Kantor Advokat “SB HARAHAP & ASSOCIATES” beralamat di Jl. Melati II No. 16 Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2011, semula PENGGUGAT VI KONPENSI/TERGUGAT
VI
REKONPENSI
sekarang
PEMBANDING VI ;
7. T
O
N
I, umur 27 tahun, pekerjaan wirasuasta, alamat Jl. Sultan Ismail No. 34 Siak Sri Indrapura. Dalam perkara ini diwakili oleh JOHNI RIANTO, SH, FAISAL, SH, ROTUA GULTOM, SH, Halaman 2 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
HARIYANI
Nst,
SH,
Para
Advokat
dari
Kantor
Advokat/Penasehat Hukum “JOHNI RIANTO, SH dan REKAN” beralamat di Jl. Tamtama No. 7 Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2012, semula PENGGUGAT VII KONPENSI/TERGUGAT VII REKONPENSI sekarang PEMBANDING VII ;
8. R
O
N
Y, umur 38 tahun, pekerjaan karyawan suasta, alamat Jl. Riau No. 185 C Kota Pekanbaru. Dalam perkara ini diwakili oleh S.B. HARAHAP, SH, SARTIKA JOHAR, SH, ALI HUSIN NASUTION, SH, Para Advokat dari Kantor Advokat “SB HARAHAP & ASSOCIATES” beralamat di Jl. Melati II No. 16 Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2011, semula PENGGUGAT VIII KONPENSI/TERGUGAT
VIII
REKONPENSI
sekarang
PEMBANDING VIII ;
9. M A S R I, umur 37 tahun, pekerjaan wirasuasta, alamat Tambak Rejo, Siak. Dalam perkara ini diwakili oleh S.B. HARAHAP, SH, SARTIKA JOHAR, SH, ALI HUSIN NASUTION, SH, Para Advokat dari Kantor Advokat “SB HARAHAP & ASSOCIATES” beralamat di Jl. Melati II No. 16 Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2011, semula PENGGUGAT IX KONPENSI/TERGUGAT IX REKONPENSI sekarang PEMBANDING IX ;
10. YULIANTO RUSLI, umur 38 tahun, pekerjaan karyawan suasta, alamat Jl. Riau No. 185 C Kota Pekanbaru. Dalam perkara ini diwakili oleh S.B. HARAHAP, SH, SARTIKA JOHAR, SH, ALI HUSIN NASUTION, SH, Para Advokat dari Kantor Advokat “SB HARAHAP & ASSOCIATES” beralamat di Jl. Melati II No. 16 Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2011, semula PENGGUGAT X KONPENSI/TERGUGAT
X
REKONPENSI
sekarang
PEMBANDING X ;
Halaman 3 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
11. SYARUMAN JUSA, umur 48 tahun, pekerjaan wirasuasta, alamat Desa Dayun, Siak Sri Indrapura. Dalam perkara ini diwakili oleh Dalam perkara ini diwakili oleh S.B. HARAHAP, SH, SARTIKA JOHAR, SH, ALI HUSIN NASUTION, SH, Para Advokat dari Kantor Advokat “SB HARAHAP & ASSOCIATES” beralamat di Jl.
Melati II No. 16
Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2011, semula
PENGGUGAT
XI
KONPENSI/TERGUGAT
XI
REKONPENSI sekarang PEMBANDING XI ;
12. AHMAD SOFIAN, umur 49 tahun, pekerjaan wirasuasta, alamat Tanjung Agung, Siak Sri Indrapura. Dalam perkara ini diwakili oleh S.B. HARAHAP,
SH,
SARTIKA
JOHAR,
SH,
ALI
HUSIN
NASUTION, SH, Para Advokat dari Kantor Advokat “SB HARAHAP & ASSOCIATES” beralamat di Jl. Melati II No. 16 Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2011, semula PENGGUGAT XII KONPENSI/TERGUGAT
XII
REKONPENSI
sekarang
PEMBANDING XII ;
M E L A W A N :
1. PT DUTA SWAKARYA INDAH, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 30 Pekanbaru. Dalam perkara ini diwakili oleh MINCE HAMZAH, SH.,MH.PhD, Advokat dari Kantor Hukum “MINCE HAMZAH & REKAN” beralamat di Jl. Gelatik No. 1 Kelurahan Maha Ratu,
Kecamatan
Marpoyan
Damai,
Kota
Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2011, semula
TERGUGAT
KONPENSI/PENGGUGAT
REKONPENSI sekarang TERBANDING ;
2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK, berkedudukan di Kecamatan Siak,
Kabupaten
Siak
Sri
Indrapura,
semula
TURUT
TERGUGAT sekarang TURUT TERBANDING ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Halaman 4 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
Setelah membaca berkas perkara No. 06/PDT.G/2011/PN.SIAK dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA.
Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 06/PDT.G/2011/PN.SIAK tanggal 26 Januari 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI. Dalam Eksepsi. -
Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut diatas ;
Dalam Pokok Perkara. -
Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM REKONPENSI. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk sebahagian ; 2. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa, yaitu lahan perkebunan sawit seluas +54 Ha adalah sah merupakan kawasan perizinan dari PT. Duta Swakarya Indah (Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi) berdasarkan
SK Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tertanggal 6
Januari 1998 ; 4. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat : • SHM No. 10707/Desa Dayun, Kec. Dayun, tertanggal 07 Mei 2010, Surat Ukur No. 53/DYN/2010, seluas 20.000. meter persegi, atas nama Bahasin ; • SHM No. 10709/Desa Dayun, Kec. Dayun, tertanggal 07 Mei 2010, Surat Ukur No. 52/DYN/2010, seluas 20. 000 meter persegi, atas nama Soetanto ; • SHM No. 10705/Desa Dayun, Kec. Dayun, tertanggal 07 Mei 2010, Surat Ukur No. 51/DYN/2010, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Gunawan ; • SHM No. 10704/Desa Dayun, Kec. Dayun, tertanggal 07 Mei 2010, Surat Ukur No. 50/DYN/2010, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Soetanto ; • SHM No. 10708/Desa Dayun, Kec. Dayun, tertanggal 07 Mei 2010, Surat Ukur No. 49/DYN/2010, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Bahasin ; • SHM No. 10703/Desa Dayun, Kec. Dayun, tertanggal 07 Mei 2010, Surat Ukur No. 48/DYN/2010, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Yuliver Nasution ;
Halaman 5 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
• SHM No. 1070/Desa Dayun, Kec. Dayun, tertanggal 07 Mei 2010, Surat Ukur No. 47/DYN/2010, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Bahasin ; • SHM No. 10695/Desa Dayun, Kec. Dayun, tertanggal 07 Mei 2010, Surat Ukur No. 39/DYN/2010, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Toni ; • SHM No. 10694/Desa Dayun, Kec. Dayun, tertanggal 07 Mei 2010, Surat Ukur No. 38/DYN/2010, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Gunawan ; • SHM No. 10693/Desa Dayun, Kec. Dayun, tertanggal 07 Mei 2010, Surat Ukur No. 37/DYN/2010, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Yuliver Nasution ; • SHM No. 10692/Desa Dayun, Kec. Dayun, tertanggal 07 Mei 2010, Surat Ukur No. 36/DYN/2010, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Bahasin ; • SHM No. 10691/Desa Dayun, Kec. Dayun, tertanggal 07 Mei 2010, Surat Ukur No. 5/DYN/2010, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Bui Lan ; • SHM No. 10690/Desa Dayun, Kec. Dayun, tertanggal 07 Mei 2010, Surat Ukur No. 34/DYN/2010, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Sukiat ; • SHM No. 10689/Desa Dayun, Kec. Dayun, tertanggal 07 Mei 2010, Surat Ukur No. 33/DYN/2010, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Bahasin ; • SHM No. 10688/Desa Dayun, Kec. Dayun, tertanggal 07 Mei 2010, Surat Ukur No. 32/DYN/2010, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Soetanto ; • SKGR Nomor 951/SKGR/2008 tanggal 06 November 2008, terletak di RT 17/RW 08 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Yuliver Nasution ; • SKGR Nomor 55/SKGR/95 tanggal 26 Desember 1995, terletak dahulu di RT 6/RW 3), Desa Sungai Mempura, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Yuliver Nasution ; • SKGR Nomor 994/SKGR/2008 tanggal 22 Februari 2008, terletak di RT 17/RW 08 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Roni ; • SKGR Nomor 1004/SKGR/2008 tanggal 22 Februari 2008, terletak di RT 17/RW 08 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Masri ; • SKGR Nomor 946/SKGR/2008 tanggal 06 November 2008, terletak di RT 17/RW 08 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Yuliver Nasution ; • SKGR Nomor 59/SKGR/95 tanggal 26 Desember 1995, terletak dahulu di RT 6/RW 3, Desa Sei Mempura, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Bahasin ; Halaman 6 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
• SKGR Nomor 948/SKGR/2008 tanggal 06 November 2008, terletak di RT 17/RW 08 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Yuliver Nasution ; • SKGR Nomor 53/SKGR/95 tanggal 26 Desember 1995, terletak dahulu di RT 6/RW 3
Desa Sei Mempura, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, seluas
20.000 meter persegi, atas nama Yuliver Nasution ; • SKGR Nomor 995/SKGR/2008 tanggal 22 Februari 2008, terletak di RT 17/RW 08 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Yulianton Rusli ; • SKGR Nomor 56/SKGR/95 tanggal 26 Desember 1995, terletak dahulu di RT 6/RW 3 Desa Sei Mempura, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Bahasin ; • SKGR Nomor 1010/SKGR/2008 tanggal 22 Februari 2008, terletak di RT 17/RW 08 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Syaroman Jusa ; • SKGR Nomor 1003/SKGR/2008 tanggal 22 Februari 2008, terletak di RT 17/RW 08 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, seluas 20.000 meter persegi, atas nama Ahmad Sofyan ; 5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Konpensi atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa, untuk segera mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dalam keadaan kosong, jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum ; 6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000.(dua juta rupiah) per hari secara tanggung renteng, jika lalai melaksanakan putusan ini ; 7. Menghukum
Turut
Tergugat
dalam
Konpensi/Turut
Tergugat
dalam
Rekonpensi untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ; 8. Menolak
gugatan
Penggugat
dalam
Rekonpensi
untuk
selain
dan
selebihnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI. - Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi/ Para Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 2.481.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
Halaman 7 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
Menimbang,
bahwa
atas
putusan
tersebut,
Para
Penggugat
Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding pada tanggal 31 Januari 2012 mengajukan permohonan banding, sebagaimana Risalah Akta Permohonan Banding masing-masing No. 01/AKTA.PDT/2012/PN.SIAK dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada : - Tergugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 16 Februari 2012 ; - Turut Tergugat Konpensi/Turut Terbanding pada tanggal 10 Februari 2012 ;
Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 Penggugat IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII
Konpensi/Tergugat
IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII/Pembanding
IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII dan Penggugat I,II,III,V,VII Konpensi/Tergugat I,II,III,V,VII Rekonpensi/Pembanding I,II,III,V,VII mengajukan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada : - Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 3 April 2012 ; - Turut Tergugat Konpensi/Turut Terbanding pada tanggal 30 Maret 2012 ;
Menimbang,
bahwa
pada
tanggal
16
April
2012
Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada : - Penggugat
I,II,III,V,VII
Konpensi/Tergugat
I,II,III,V,VII
Rekonpensi/
Pembanding I,II,III,V,VII pada tanggal 24 April 2012 ; - Penggugat IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII Konpensi/Tergugat IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII/ Pembanding IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII pada tanggal 26 April 2012 :
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi,
kepada
Penggugat
Rekonpensi/Pembanding
I,II,III,V,VII
I,II,III,V,VII
dan
Konpensi/Tergugat Penggugat
I,II,III,V,VII
IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII
Konpensi/Tergugat IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII/Pembanding IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII serta Tergugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Turut Tergugat Konpensi/Turut Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas No. 06/Pdt.G/2011/PN.SIAK masing-masing tanggal 29 Maret 2012, tanggal 28 dan 30 Mei 2012 ;
Halaman 8 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
TENTANG HUKUMNYA.
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan atau 14 hari setelah adanya pemberitahuan putusan ;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 06/PDT.G/2012/PN.SIAK diputuskan pada tanggal 26 Januari 2012 dengan dihadiri oleh Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding tanpa hadirnya Turut Tergugat Konpensi/Turut Terbanding, kemudian pada tanggal 26 Januari 2012 Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding mengajukan banding berarti banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan pasal 199 ayat 1 RBg ;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat I,II,III,V,VII Konpensi/Tergugat Penggugat
I,II,III,V,VII
IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII
Rekonpensi/Pembanding Konpensi/Tergugat
I,II,III,V,VII
dan
IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII/
Pembanding IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII diajukan oleh kuasa hukumnya masingmasing yang diberi kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding dan diajukan ke (Panitera) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memutus perkara tersebut dan permohonan banding telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Turut Tergugat Konpensi/Turut Terbanding, sehingga permohonan banding telah dilakukan sesuai cara-cara yang ditentukan pasal 199 ayat 1 RBg ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat I,II,III,V,VII Konpensi/Tergugat I,II,III,V,VII Rekonpensi/Pembanding I,II,III,V,VII dan Penggugat IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII Konpensi/Tergugat IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII/ Pembanding IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan
menurut
cara-cara
yang
ditentukan
undang-undang,
maka
permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat formal banding sehingga dapat diterima ;
Menimbang, bahwa banding yang diajukan Penggugat I,II,III,V,VII Konpensi/Tergugat I,II,III,V,VII Rekonpensi/Pembanding I,II,III,V,VII didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : Halaman 9 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
Bahwa Pengadilan Negeri Siak dalam putusan perkara a quo pada halaman 76 alenia ke 1 mempertimbangkan bahwa bukti surat produk P.1 s/d P.15 nota bene adalah merupakan akta otentik yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dipandang sebagai bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Selanjutnya pada alenia ke-2 mempertimbangkan bahwa pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007 tentang Pendaftaran tanah yang menyebutkan sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik atau data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah. Akan tetapi ketentuan mengenai kekuatan pembuktian dari sertipikat tersebut menurut penjelasan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tersebut adalah selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya ; 1. Bahwa Pengadilan Negeri Siak dalam putusannya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, yang mana secara nyata telah terbukti baik secara
yuridis
formal
maupun
materil
sebagaimana
juga
telah
dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Siak dalam putusannya bahwa obyek perkara a quo adalah sah milik Para Penggugat dan dengan itu pula bahwa : 2.1. Sesuai dengan bukti surat produk P.1 s/d P.15 nota bene adalah merupakan akta otentik yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dipandang sebagai bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya ; 2.2. Sesuai dengan ketentuan bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik atau data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah ;
Bahwa untuk mempertegas maksud dari akta Otentik yang dimaksud dalam putusan perkara a quo, maka perlu para pembanding uraikan tentang pengertian akta otentik dimaksud ; 3.1. Authentieke Acte (berasal dari bahasa Belanda) atau surat otentik yaitu surat keterangan resmi (otentik) adalah suatu acte yang dibuat (kan) oleh Notaris pejabat umum yang berwenang (kamus hukum) ;
Halaman 10 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
3.2. Pasal 285 RBg menyebutkan sebuah Akta Otentik yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu penyataan belaka ; hal terakhir ini sepanjang penyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu (Himpunan Peraturan Perundang-undangan R.I, Engelbrecht, Intermasa, Jakarta 1989, halaman 762) ; Karenanya jelas bahwa bukti hak yang dimiliki oleh Para Penggugat/Para Pembanding adalah merupakan Akta Otentik yang merupakan bukti yang sempurna tentang isi yang dimuat di dalamnya yaitu tentang kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud obyek perkara a quo ;
Bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Siak dalam perkara aquo telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, yang mana menganut sifat dualisme yang saling bertentangan satu dengan lainnya, hal ini terungkap dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Siak pada malaman 76 dan 77, yang mana disatu sisi majelis hakim menyatakan nilai pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah
sempurna
dengan
bersandarkan
pada
ketentuan
Pasal
1870
KUHPerdata, akan tetapi disisi lain Majelis Hakim membuat pertimbangan bahwa kesempurnaan dimaksud tidak menentukan (beslissend) atau memaksa (dwingen) sehingga kekuatan pembuktian meterilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan (pertimbangan putusan halaman 77 alenia ke 2) ;
Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo pada halaman 76 pada alinea ke 2 bahwa pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik atau data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah. Akan tetapi ketentuan mengenai kekuatan pembuktian dari sertipikat tersebut menurut penjelasan pasal 32 ayat 1 bahwa sertipikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya ;
Halaman 11 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Siak dalam perkara a quo telah membuat suatu pertimbangan yang tidak selesai yakni hanya mengutip sebagian pejelasan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga menimbulkan kesesatan maksud dan makna yang sebenarnya menurut Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah dimaksud, padahal menurut yang sebenarnya dan selengkapnya adalah sertipikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.
Bahwa secara jelas menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) serta penjelasan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa kekuatan pembuktian sertipikat sebagai bukti hak adalah menunjukkan kepada pembuktian formal dan kepastian hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1 PP. 24 tahun 1997 tersebut ……… berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik atau data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah, sehingga dengan demikian apabila data fisik dan data yuridis dalam sertipikat bukti hak telah sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah, maka Sertipikat tersebut adalah merupakan bukti yang terkuat ;
Bahwa kebenaran data fisik dan data yuridis dalam suatu sertipikat hak telah dilakukan penilaiannya oleh Pejabat pembuat sertipikat hak, dan kebenaran tersebut telah dimuat dalam surat ukur dan buku tanah, sedangkan untuk membuktikan suatu sertipikat tidak memiliki kebenaran sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila data fisik atau data yuridis dalam sertipikat tersebut tidak sesuai dengan data fisik atau data yuridis yang dimuat dalam surat ukur dan buku tanah yang telah melalui proses yang sah menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;
Bahwa untuk membuktikan dengan maksud kebenaran formal suatu sertipikat hak juga dituangkan dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditetapkan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah Halaman 12 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh
tanah
tersebut
dengan
iktikad
baik
dan
secara
nyata
menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
Bahwa di dalam penjelasan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara tegas disebutkan bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan
mengenai
prosedur
pengumpulan,
pengolahan,
penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertipikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum.
Berdasarkan ketentuan pasal 32 dan penjelasannya telah membuktikan bahwa pembuktian dimaksud adalah merupakan bukti formal yang kuat dan berkepastian hukum (vide pasal 19 ayat 1 UUPA) yang membuktikan suatu hak yang dimiliki oleh seseorang atas tanah. Sehingga dengan demikian sejalan dengan apa yang menjadi pembuktian yang ingin diperoleh dalam hukum perdata sesuai dengan hukum materiilnya dan formilnya (acara perdata) bahwa yang dicari, ditemukan dan didapatkan adalah kebenaran menurut hukum formalnya dan sistem inilah yang dianut dalam hukum perdata dan bukan dalam kajian materilnya ;
Bahwa pengertian dan maksud pembuktian sebaliknya (dapat dibuktikan sebaliknya) adalah yang berhubungan dengan pembuktian secara hukum Halaman 13 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
formal
termasuk didalamnya tentang tidak adanya pertentangan antara isi
sertipikat bukti hak dengan data fisik atau yuridis yang dimuat dalam surat ukur dan buku tanah.
Oleh
karena
itu
jika
pengertian
pembuktian
secara
formal ini
dikesampingkan maka sudah dipastikan tidak ada perbedaan nilai pembuktian antara sertipikat hak dengan surat bukti lainnya yang bukan sertipikat ;
Akan tetapi Pengadilan Negeri Siak sebagaimana pertimbangan hukum dalam perkara aquo pada halaman 76 alenea terakhir sampai halaman 77 bahwa sistem pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diamanatkan oleh undang-undang pokok agrarian (UUPA) adalah menganut sistem publikasi negative atau menganut stelsel negative yang berarti Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan, oleh karena itu pernyataan dalam pasal 19 ayat 2 huruf e bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat, manakala pendaftaran hak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
mengenai
prosedur
pengumpulan,
pengolahan
penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikatnya”
Pertimbangan hukum yang sedemikian adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak selesai dan tidak tepat pada substansi ketentuan hukum yang harus diterapkan dan karenanya haruslah dibatalkan ;
Bahwa dalam hal ini majelis hakim dalam pertimbangan dan putusannya tidak konsisten dan jelas bertentangan dengan hukum acara perdata, karena pada asasnya hukum perdata dalam pembuktian adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran formil dan bukan kebenaran materil, sehingga dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Negeri Siak dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum terutama asasasas hukum pembuktian, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Siak dalam perkara a quo haruslah dibatalkan dan berdasarkan bukti P. 1 s/d P15 secara jelas memberikan suatu penjelasan atau keterangan bahwa pendaftaran hak para Penggugat dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertipikatnyanya, secara hukum telah sesuai dengan atau tidak bertentangan dengan data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan dan hal tersebut pulalah Halaman 14 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
menurut hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa sertipikat bukti hak para Penggugat adalah terbukti merupakan bukti yang kuat, dan sebagai akta yang otentik maka bukti-bukti hak para Penggugat adalah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan oleh karena itu apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Siak dalam perkara a quo adalah telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena penilaian procedural dan tatanan administrative bukan merupakan kewenangan dari Peradilan umum tetapi ranah hukum kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Karenanya putusan Pengadilan Negeri Siak dalam perkara a quo beralasan hukum untuk dibatalkan ;
Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Siak dalam perkara
a quo pada halaman 82 alenia ke-1 yang memuat “………. Oleh
karenanya mengenai data fisik dan data yuridis yang tertera di dalam sertipikatsertipikat tesebut telah dapat dibuktikan sebaliknya oleh tergugat tersebut, sehingga oleh karenanya nilai kekuatan pembuktian dari sertipikat-sertipikat dimaksud dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan khususnya oleh bukti T.2, T.3, T.4. T.5, T.6, T.17. T.18, T.19, T.20, T.21 dan T.22 yang juga merupakan bukti otentik adalah jelas merupakan suatu kekeliruan dan salah dalam menerapkan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, karena pembuktian berupa sertipikat hak dimaksud adalah merupakan bukti formal yang menegaskan hak seseorang atas tanah, yaitu siapa yang tertera didalam sertipikat dimaksud dialah sebagai pemilik hak, sedangkan pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Siak adalah tentang pembuktian materil, dan selain hal tersebut jelas bahwa bukti T.2, T.3, T.4. T.5, T.6, T.17. T.18, T.19, T.20, T.21 dan T.22 yang dijadikan sebagai bukti lawan adalah bukan merupakan bukti hak yang otentik, dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah karena yang dapat dijadikan sebagai bukti Hak atas tanah adalah sertipikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;
Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terbanding berupa bukti T.1, T.4, T.6 yang isinya secara jelas membuktikan tentang pengakuan hak pihak lain yang ada di atas tanah yang dicadangkan supaya dienclave, oleh karena itu bukti T.1, T.2, T.3, T.4. T.5, T.6, T.17. T.18, T.19, T.20, T.21 dan T.22 yang dijadikan sebagai bukti lawan yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Siak adalah bukan merupakan bukti hak yang otentik, karena yang Halaman 15 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
dimaksud
oleh pertimbangan hukum tersebut hanya merupakan izin,
persetujuan dan bukan merupakan hak ataupun kepemilikan, karena dalam bukti T.4 yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.17/kpts-II/1998 hanya tentang pelepasan kawasan hutan dan didalam diktum menteri tersebut dijelaskan apabila ada tanah masyarakat di dalam kawasan tersebut haruslah di enclave sehingga oleh karena itu jelas keputusan Menteri Kehutanan tentang pelepasan kawasan tersebut hanyalah izin lokasi, begitu juga dengan bukti T.1 sampai T.20 hanya tentang izin lokasi bukan tentang kepemilikan, sehingga oleh karena itu jelas bukti P.1 sampai P.27 adalah tanah yang dimiliki masyarakat termasuk Penggugat, oleh karena itu jelas pertimbangan hukum pada halaman 83 sampai 84 adalah keliru dan tidak benar sehingga karena itu jelas-jelas putusan tersebut salah dalam menerapkan hukum
Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Siak telah salah dan keliru dalam penerapan hukum pembuktian, yang mana berdasarkan Bukti T.4 (Keputusan Menteri Kehutanan) dapat diketahui dan terbukti sebagaimana dimuat dalam halaman 3 dalam petitum memutuskan dengan menetapkan : KELIMA : Apabila di dalam kawasan tersebut terdapat lahan yang menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka tanah tersebut tidak termasuk yang dilepaskan. “KESEMBILAN : Apabila PT. DUTA SWAKARYA INDAH tidak memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada diktum PERTAMA dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak guna Usaha dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini batal dengan sendirinya dan areal tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan.
Bahwa
hal
tersebut
juga
ditegaskan
dan
menjadi
persyaratan
sebagaimana juga dimuat dalam bukti T. 1 – P.31 pada poin 2 huruf a, serta pada bukti P.30 angka 1 dan 2 serta pada angka ke-3 telah membuktikan bahwa Terbanding tidak pernah melaksanakan kegiatan nyata sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (bukti T.4), sehingga dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Negeri Siak dalam pertimbangan hukum dan putusannya tidak cermat dan seksama dalam memberikan suatu penilaian dan penghargaan terhadap suatu pembuktian, dan Halaman 16 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
hanya membaca dan memberikan penilaian tentang judul bukti surat dengan tidak mempelajari dan memberikan penilaian dan pertimbangan tentang isi bukti surat tersebut (bukti T.1= P.31, T.4 dan bukti P.30), oleh karena itu putusan perkara a quo beralasan hukum untuk dibatalkan Bahwa Pengadilan Negeri Siak sesuai dengan pertimbangan hukum putusannya halaman 83 jelas-jelas telah terdapat penyimpangan hukum, pada alenia ke-3 disebutkan bahwa penilaian tentang syarat formal untuk sahnya suatu keputusan pejabat tata usaha Negara yang dilihat dari segi bentuk lainnya (kriterium ilegalitas ekstern) dapat terjadi karena keputusan tersebut dikeluarkan sebagai tampa dasar kewenangan atau karena adanya kekeliruan bentuk dan prosedur dalam penerbitan keputusan tersebut, adapun kekeliruan bentuk dan prosedur tersebut diartikan bilamana suatu keputusan dikeluarkan secara bertentangan dengan formalitas yang telah ditentukan sebelumnya dalam peraturan yang menjadi dasar, atau telah penyimpangan dari prosedur yang
sebenarnya, sehingga oleh karena itu jelas pertimbangan-pertimbangan
yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Siak dalam memeriksa perkara a quo ini telah menyimpang dan menyalahi kewenangannya selaku peradilan, karena dalam perkara a quo yang dilakukan penilaian oleh Pengadilan Negeri Siak dalam perkara a quo adalah tentang prosedur dan proses administrasi yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Siak dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menyalahi kewenangannya menurut hukum, oleh karena itu putusan a quo haruslah dibatalkan ;
DALAM REKONPENSI : Bahwa alasan-alasan yang dimuat dalam Konpensi di atas, mohon dan dianggap sebagai bagian alasan banding dalam rekonpensi di bawah ini ; 1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Siak dalam perkara a quo Dalam Rekonpensi pada halaman 90 alenia ke-1 dan alenia ke-2 mempertimbangkan bahwa dalil-dalil gugatan rekonpensi tersebut pada pokoknya adalah merupakan pengulangan atau penegasan dari dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara, oleh karenanya sepanjang mengenai hal-hal yang relevan, dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan
dalam
pokok
perkara
maka
Penggugat
dalam
Rekonpensi/Tergugat dalam rekonpensi dinilai telah berhasil membuktikan dalil gugatan rekonpensi tersebut. Dan bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara diatas, dimana apabila fakta tentang letak tanah objek sengketa tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat produk T-2 s/d THalaman 17 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
22 yang relevansi dari masing-masing bukti tersebut seperti telah dipertimbangkan diatas, maka terbukti bahwa tanah objek sengketa seluas + 54 Ha yang diklaim sebagai tanah milik Tergugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi dan dibuktikan dengan bukti surat produk P-1 s/d P-15 (foto copy sertipikat) dan bukti surat produk P-16 s/d P-27 (foto copy SKGR) adalah merupakan tanah yang termasuk dalam areal pelepasan kawasan hutan seluas 13.532 Ha yang telah diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi (PT. Duta Swakarya Indah) dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan bukti lawan (tegen bewijs) tersebut diatas telah berhasil membuktikan dalil tentang ketidak benaran mataril tentang apa yang tertera didalam ke-15 buah sertipikat (bukti surat produk P1 s/d P-15) oleh karenanya mengenai data fisik dan data yuridis yang tertera dalam sertipikat-sertipikat tersebut telah dapat dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam
Konpensi tersebut,
sehingga
oleh
karenanya
nilai kekuatan
pembuktian dari sertipikat-sertipikat dimaksud dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan khususnya oleh bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-17, T-18, T-19, T-20, T21, dan T-22 yang juga merupakan bukti otentik. Dengan demikian maka petitum ke-3 dari gugatan Rekonpensi tersebut patut untuk dikabulkan. Bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Siak dimaksud di atas serta pertimbangan hukum putusannya yang lainnya dalam rekonpensi halaman 90 s/d 92 adalah pada prinsipnya merupakan pertimbangan hukum yang sama dengan pertimbangan hukum dalam konpensi sebelumnya 2. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Siak dalam perkara a quo dalam rekonpensi yang mengabulkan gugatan rekonpensi adalah tidak tepat dan keliru serta salah dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan hukum tersebut telah melanggar kaidah-kaidah hukum Perdata serta hukum acara perdata tentang hukum pembuktian, hal itu keliru karena Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dalam hal ini belum mempunyai hak atas tanah seluas 13.532 Ha yang dimaksud dalam surat Keputusan Menteri Kehutanan, dan hanyalah izin prinsip dengan harus memenuhi syarat-syarat (Vide bukti T.1= P.31, T.4 dan bukti P.30), dan bukan bukti kepemilikan, sehingga jelas bukti T-2 s/d T-6 dan T-17 s/d T-22 sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan perkara a quo adalah bukanlah merupakan bukti kepemilikan dan Penggugat Rekonpensi belum mempunyai hak atas kepemilikan tanah ; Halaman 18 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
3. Bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Siak dalam perkara
a quo dalam Rekonpensi adalah keliru, karena
mengambil alih pertimbangan hukum dalam Konpensi pada halaman 82 alenia ke-1 yang memuat pertimbangan bahwa mengenai data fisik dan data yuridis yang tertera di dalam sertipikat-sertipikat tesebut telah dapat dibuktikan sebaliknya oleh tergugat tersebut, sehingga oleh karenanya nilai kekuatan pembuktian dari sertipikat-sertipikat dimaksud dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan khususnya oleh bukti T.2, T.3, T.4. T.5, T.6, T.17. T.18, T.19, T.20, T.21 dan T.22 yang juga merupakan bukti otentik. 4. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Siak tersebut adalah jelas merupakan suatu kekeliruan dan salah dalam menerapkan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, karena pembuktian berupa sertipikat hak dimaksud adalah merupakan bukti formal yang menegaskan hak seseorang atas tanah, yaitu siapa yang tertera didalam sertipikat dimaksud dialah sebagai pemilik hak, sedangkan pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Siak adalah tentang pembuktian materil, dan selain hal tersebut
jelas bahwa
bukti T.2, T.3, T.4. T.5, T.6, T.17. T.18, T.19, T.20, T.21 dan T.22 yang dijadikan sebagai bukti lawan adalah bukan merupakan bukti hak yang otentik, dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah karena yang dapat dijadikan sebagai bukti Hak atas tanah adalah sertipikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, dan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ; Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terbanding berupa bukti T.1, T.4, T.6 yang isinya secara jelas membuktikan tentang pengakuan hak pihak lain yang ada di atas tanah yang dicadangkan supaya dienclave, oleh karena itu bukti T.1, T.2, T.3, T.4. T.5, T.6, T.17. T.18, T.19, T.20, T.21 dan T.22 yang dijadikan sebagai bukti lawan yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Siak adalah bukan merupakan bukti hak yang otentik, karena yang dimaksud
oleh pertimbangan hukum tersebut hanya merupakan izin,
persetujuan dan bukan merupakan hak ataupun kepemilikan, karena dalam bukti T.4 yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.17/kpts-II/1998 hanya tentang pelepasan kawasan hutan dan didalam diktum menteri tersebut dijelaskan apabila ada tanah masyarakat di dalam kawasan tersebut haruslah di enclave bahkan didalam bukti T.4 disyaratkan secara tegas pada dictum memutuskan
Halaman 19 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
“KELIMA : Apabila di dalam kawasan tersebut terdapat lahan yang menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka tanah tersebut tidak termasuk yang dilepaskan. “KESEMBILAN
:
Apabila
PT.
DUTA
SWAKARYA
INDAH
tidak
memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada diktum PERTAMA dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak guna Usaha dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini batal dengan sendirinya dan areal tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan. Demikian juga ditegaskan dalam bukti P.30 angka 1 dan 2 serta pada angka ke-3 telah membuktikan bahwa Terbanding tidak pernah melaksanakan kegiatan nyata sebagaimana yang diwajibkan, sehinga oleh karena itu jelas keputusan Menteri Kehutanan tentang pelepasan kawasan tersebut hanyalah izin lokasi, begitu juga dengan bukti T.1 sampai T.20 hanya tentang izin lokasi bukan tentang kepemilikan, sehingga oleh karena itu jelas bukti P.1 sampai P.27 adalah tanah yang dimiliki masyarakat termasuk Para Pembanding, oleh karena itu jelas pertimbangan hukum pada halam 83 sampai 84 adalah keliru dan tidak benar sehinga karena itu jelas-jelas putusan tersebut salah dalam menerapkan hukum dan beralasan hukum untuk dibatalkan ; 5. Bahwa oleh karena jelas bukti dari Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi adalah bukti T-2 s/T-6 dan T-17 s/d T-22 bukanlah bukti kepemilikan sebagaimana yang dikehendaki oleh UUPA dan terbukti dipersidangan dan sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 77 dimana bukti P-1 s/d P-15 adalah bukti otentik yang tidak dapat dibantah Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi; 6. Bahwa oleh karena terbukti T-2 s/d T-6 dan T-17 s/d T-22 bukanlah merupakan hak kepemilikan sebagaimana diatur dalam UUPA, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo adalah keliru karena jikapun Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi memiliki tanah seluas 13.532 Ha dan menurut izin yang diberi Menteri Kehutanan haruslah di enclave; 7. Bahwa Pengadilan Negeri Siak tidak cermat dan tidak seksama dalam membuat pertimbangan hukum dan putusan yang terbukti dengan menyalahi
Halaman 20 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
ketentuan hukum acara perdata tentang pembuktian serta terbukti tidak cermat dan seksama dalam membuat putusan seperti mana petitum : Bahwa Pembanding II tidak pernah memiliki tanah dengan dengan nomor Sertipikat Hak Milik No. 1070/Desa Dayun, Kec. Dayun, tertanggal 07 Mei 2010, Surat Ukur No. 47/DYN/2010 luas 20.000 M2. Bahwa Pembanding III (Yuliver nasution) tidak pernah memiliki tanah yang dimaksud dalam SKGR
nomor 55/SKGR/95 atas nama Yuliver Nasution
tanggal 26 Desember 1995, terletak (dahulu) di RT 6/RW 3, Desa/Kelurahan Sei Mempura, Kec. Siak, Kab. Daerah Tingkat II Bengkalis, luas 20.000 m. Bahwa Pembanding III (Yuliver Nasution) tidak pernah memiliki tanah yang dimaksud dalam SKGR nomor 53/SKGR/95 tanggal 26 Desember 1995, terletak (dahulu) di RT 6/RW 3, Desa/Kelurahan Sei Mempura, Kec. Siak, Kab. Daerah Tingkat II Bengkalis, luas 20.000 m.
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII
Konpensi/Tergugat
IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII/Pembanding
IV,VI,VIII,IX,X,XI,XII didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : I. Judex Factie salah mempertimbangkan alat-alat bukti: 1. Alat Bukti Surat Tergugat T-4 surat Keputusan Menteri No. 17/KptsII/1998 tertanggal 6 Januari 1998 point kelima menyatakan apabila didalam kawasan tersebut terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persewahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka tanah tersebut tidak termasuk yang dilepaskan”. Judex factie tidak mempertimbangkan dengan cermat bahwa fakta-fakta yangt terungkap dipersidangan maupun pada waktu sidang pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum tanah para Pembanding I didalam kawasan sebagaimana dimaksud SK MENHUT tersebut diatas yang seharusnya di inclave karena terlebih dahulu ada tanah para Penggugat dari pada SK MENHUT tersebut. 2. Alat Bukti Surat Tergugat berupa Fhoto citra satelit (citra landset) terdapat warna hijau serta warna hitam kemerahan yang berarti pada lahan Surat Keputusan Menteri No. 17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 Januari 1998, artinya sudah ada bukaan (pembukaan lahan) pada 6 Januari 1998, yang mana salah satunya lahan milik Para Pembanding.
II. Judex factie tidak menerapkan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat:
Halaman 21 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
1. Di Negara RI terdapat hukum adat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia, seperti hukum adat membuka lahan pertanian ataupun membuka tanah disekitar kampung (desa) atas persetujuan Pengetua Adat, di Sumatera Barat dikenal dengan Ninik mamak, di RIAU dikenal juga dengan istilah Datuk-datuk dan jaga Ninik mamak. Tanah para Pembanding I pada awalnya diperoleh dengan cara membuka lahan pertanian berdasarkan hukum adat dan kemudian diganti rugi oleh para Pembanding I. di dalam Undang Undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) hukum adat dijadikan sebagai dasar dalam mengatur agraria (tanah, air, udara) di Indonesia. 2. Begitu juga di Provinsi Riau, hukum adat tetap berlaku dan tetap dipertahankan, seperti halnya dalam membuka lahan pertanian/ tanah dengan persetujuan Ninik mamak atau pengetua adat telah sah. Para Pembanding I membeli tanah atau mengganti rugi dari pemilik pertama, yaitu dengan membuka lahan pertanian/tanah, jadi sah secara hukum Negara;
III. Judex factie tidak menerapkan Hukum Agraria - Undang Undang No. 5 tahun 1960 (UUPA). 1. Menurut Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria; Pasal 3 “ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negera, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal 5 “ Hukum Agraria yang berlaku diatas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalan undnag undang ini dan dengan peraturan pertundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasar pada hukum agama. Dalam UUPA ini diakui hak membuka tanah/lahan pertanian secara adat ataupun kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, demikian hal nya para Pembanding I yang memperoleh tanah dengan cara Halaman 22 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
membeli dari masyarakat yang membuka laha pertanian berupa semak belukar.
IV. Judex factie melampuai wewenang. 1. Setelah acara pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim dan Para Pembanding I (dahulu para Penggugat) serta Tergugat (sekarang Terbanding) telah mengaajukan kesimpulan secara tertulis, dan Majelis hakim telah menetapkan acara berikutnya adalah pembacaan putusan namun 2 (dua) mingga kemudian Majelis Hakim masih memriksa pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Siak, hal ini bertentangan dengan hukum acara perdata, karena kapasitas apa
kantor
Pertananhan
diperiksa
dan
ada
apa
sebenarnya
pembacaan putusan ditunda karena kantor Pertanahan Kabupaten Siak adalah sebagai Turut Tergugat artinya jika kantor Badan Pertanahan diperiksa sebagai saksi maka bertentangan dengan hukum acara perdata. 2. Mengadili tentang keabsahan Sertifikat Hak Milik dan SKGR yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memriksa dan mengadilinya.
V. Judex factie berat sebelah kepada Tergugat. 1. Judex factie lebih mempertimbangkan alat-alat bukti, baik surat maupun ahli, bukti surat para Penggugat/para Pembanding I tidak begitu dipertimbangkan judex factie. 2. Judex factie hanya mengadili Sertifikat Hak Milik dan SKGR para Pembanding 1 saja. 3. Judex factie tidak mengadili SK Menhut No. 17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 Januari 1998, jika Judex factie mengadili SHM dan SKGR milik para Pembanding I seadilnya juga harus mengadili tentang terbitnya SK Menhut No. 17 tersebut dan juga mengadili isi yang terkandung didalamnya. 4. Bahwa Judex factie harus juga mengadili SK Menhut No. 17/KptsII/1998 tertanggal 6 januari 1998, yang mana prosesnya cacat hukum. Adapun proses PENERBITAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN OLEH MENTERI KEHUTANAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 Tahun 1970
Tentang
Perencanaan
Kehutanan,
serta
KEPUTUSAN
BERSAMA MENTERI KEHUTANAN, MENETERI PERTANIAN DAN
Halaman 23 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL No.364/Kpts-II/90, No. 519/Kpts/HK.050/7/90 Dan No. 23-VIII-1990: 1). Permohonan dari Perusahaan, tentang permohonan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, perkotaan, pelabuhan dll. 2). Kawasan yang akan dilepas, terlebih dahulu dilakukan survei keadaan alam, pemetaan, inventarisasi Tegakan Hutan, Tegalan masyarakat, hak masyarakat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten jiga dalam satu Kabupaten untuk dua Kabupaten lebih dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Riau bersama Dinas Kehutanan Kab. 3). Dinas Kehuranan Kabupaten, meminta persetujuan secara tertulis dari masyarakat sekitar wilayah hutan Kepala Desa, Camat yang berada dalam lokasi. 4). Setelah point satu dan dua dipenuhi, Dishut Kab, membuat pertimbangan tehnis, yang isinya layak atau tidaknya diajukan kepada Bupati; 5). Bupati mengeluarkan izin prinsip persetujuan yang diajukan kepada Gubernur; 6). Gubernur mengeluarkan Surat Persetujuan/Izin Prinsip yang diajukan kepada Menteri Kehutanan; 7). Menteri Kehutanan RI meminta persetujuan dari DPR RI; 8). Setelah ada persetujuan DPR RI, kemudian melakukan Tata Batas kawasan yang dilepaskan; 9). Menhut RI meminta kepada Perusahaan pemohon, supaya mengurus ANDEL (Analisis Dampak Lingkungan); 10). Setelah lengkap, maka Menhut RI, mengeluarkan Surat Keputusan pelepasan kawasan Hutan; Setelah Surat Keputusan Menhut RI diterbitkan, diwaajibkan perusahaan ; 1. Mengurus AMDAL. 2. Menginclave tanah-tanah milik pihak ketiga. 3. Mengurus RKT (Rencana Kerja Tahunan). 4. Meminta izin lokasi kepada Bupati Menteri Pertanian, mengenai jenis tanaman yang akan ditanam. 5. Bermitra dengan masyarakat sekitar dengan KKPA. 6. Mengurus HGU (Hak Guna Usaha) kepada BPN.
VI. Judex factie keliru mengutip keterangan saksi-saksi. Judex factie keliri dan tiadk lengkap mengutip keterangan saksi-saksi selengkapnya sebagai berikut:
Halaman 24 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
1. H.M. SAIP, lahir di Dayun 3 Mei 1965, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan tani, alamat RT.03, RW.01 Desa Dayun, Kecamatan Dayun.Kab. Siak, Prov. Riau. -
dalam keadaan sehat.
-
Kenal dengan Bahasin /Baseng, tidak ada hubungan keluarga dan tidak makan gaji ataupun bawahan Bahasin.
-
Tidak begitu kenal dengan PT Duta Swakarya Indah ( PT DSI).
Dibahwa sumpah menerangkan : -
Perkara tentang lahan yang telah ditanami karet dan sawit, terletak di Desa Dayun disekitar jalan Baru.
-
Lahan yang disengketakan lebih kurang 54 hektar.
-
Saksi terakhir dari lokasi lahan setahun yang lalu.
-
Yang menguasai objek sengketa sejak tahun 1996 adalah Bahasin dkk.
-
Jarak rumah saksi kelokasi lebih kurang 12 Km.
-
Saksi pernah bekerja menanam sawit pada tahun 1996 dilahan sengketa.
-
Bekerja dengan mengambil upah dari Bahasin.
-
Sebelum tahun 1996 lahan tersebut adalah lahan masyarakat, ladang berpindah.
-
Bahasin dkk memperoleh lahan tersebut dengan membeli kepada masyarakat.
-
Saksi memborong mengerjakan lahan Bahasin lebih kurang 60 hetar.
-
PT Duta Swakarya Indah adalah bergerak dibidang perkebunan, saksi tidak tahu apakah PT Duta Swakarya Indah mempunyai tanah.
-
Tanah sengketa dikerjakan PT Duta Swakarya Indah.
-
Tanaman yang ditanam tahu 1996 masih ada satu-satu dilahan sengketa.
-
Pada tahun 1996 kondisi lahan belukar.
-
Tanah objek sengketa dibelah jalan baru.
-
Karet ditanam ditanah Bahasin.
-
Lokasi tanah dijalan baru sebelah kanan, pemilik Baseng dkk.
-
PT Duta Swakarya Indah masuk kelokasi tersebut setelah ada jalan baru.
-
Setahun yang lalu di tanah Bahasin, dkk dikerjakan oleh PT Duta Swakarya Indah dengan dua alat berat Excavator, sehingga tanaman sawit dan karet milik Bahasin, dkk rusak.
-
Pada saat itu saya bertemu dengan yang bernama Edi dari PT Duta Swakarya Indah, saya katakan kepadanya, “ supaya dihentikan Halaman 25 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
mengerjakan lahan Baseng, dkk”, dijawab Edi “ akan saya teruskan ke atasan”; -
Saksi datang ke lahan Baseng, dkk kapasitas selaku Keta RW. 08.
-
Saksi asli orang Dayun.
-
Saksi masih menjabat Keta RW, masa jabatan RW 5 tahun.
-
RW.08 adalah RW pemekaran dari RW 02.
-
Ketua RW 08 adalah pak Mahmud, dan beliau masih hidup sekarang.
-
Seingat saksi pernah meneken surat Bahasin.
-
Saksi juga kenal dengan Yulivere Nasution dan Ahmad Sofyan.
-
Saksi sudah 3 tahun menjabat Ketua RW 08.
-
Pihak Kecamatan dan pihak Desa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi
SURAT
DEPARTEMEN
DALAM
NEGERI
RI
NOMOR:
593/5707/SJ, tertanggal 22 Mei 1984 Tentang Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan Untuk Memberikan Izin Membuka Tanah dan SURAT DEREKTORAT AGRARIA nomor: 1035/593/1984, tertanggal 18 Juni 1984 Perihal Penghentian Pemberian Izin Membuka Tanah. -
Kelahan Bahasin dahulu lahan belukar.
2. ZULKIFLI, Lahir di Dayun 12 Mei 1955, Pekerjaan Tani, Agama Islam, alamat Jalan Suak Rengas, RT 09, RW. 02, Desa Sungai Mempura, Kec. Mempura, Kab. Siak, Prov Riau. Dibawah sumpah menerangkan: -
Saksi mendapat upah borongan mengerjakan tanah Beseng (Bahasin).
-
Saksi menanam karet tahun 1996 di tanah Baseng dkk.
-
Jarak trumah saksi ke tanah Baseng lebih kurang 8 KM.
-
Dahulu tanahnya belukar.
-
Karet yang ditanam saksi tahun 1996 sebagian telah terbakar.
-
Saksi terakhir dari tanah Baseng setahun yang lalu.
-
Tanah tersebut dikuasai Baseng dan kawan-kawan.
-
Tanah tersebut di belah jalan baru.
-
Waktu dulu lahan Baseng belukar, ada kayu-kayu kecil.
-
Jalan ke tanah Baseng dari parit Siak Raya.
-
Upah menebas/membersihkan lahan Baseng Rp 500.000,- per hektar.
-
Saksi mengerjakan tanah Baseng bersama dua anak laki-laki saksi.
-
Dari parit Siak Raya, bibit karet dipikul ke tanah baseng.
-
Karet yang telah ditanam saksi banyak terbakar.
-
Karet yang ditanam saksi lebih kurang 10.000 batang.
-
Upah tanam Rp 150,- per batang. Halaman 26 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
3. M. HARIS, Pekerjaan Tani, Agama Islam, alamat jalan Suak Rengas, Desa Sungai Mempura. Kec. Mempura, Kab. Siak Prov. Riau. Dibawah sumpah menerangkan: -
Saksi ada sengketa lahan antara Baseng dkk dengan PT Duta Swakarya Indah.
-
Lahan sengketa di KM 8 di Desa dayun.
-
Sengketa lahan 54 hektar.
-
Letak lahan dari bawah kanal Siak Raya (sebelah Barat), sebelah Timur jalan baru, sebelah Selatan berbatas dengan Kanal Baseng, sebelah Utara tanah orang perorangan.
-
Saksi terakhir dari lokasi sengketa 3 bulan yang lalu.
-
Lahan awalnya ditanami karet, sekarang ditanami sawit.
-
Tanam ulang tahun 2009.
-
Sejarah tanah Baseng, berasal dari tanah garapan masyarakat, kemudian dibeli Baseng.
-
Lahan pertama ditanam tahun 1996.
-
Dahulu ada rumah, tapi sudah terbakar,
-
]PT Duta Swakarya Indah menggarap dan menanam di lahan yang 54 hektar, abru-baru ini.
-
Lahan yang 54 hektar sudah sawit semua.
-
Saksi kenal dengan pak Baseng tahun 1995.
-
Sawit ditanami PT Duta Swakarya Indah awal tahun 2010.
-
Yang mengelola sawit PT Duta Swakrya Indah.
-
Jalan baru dibangun tahun 2008, mulai dirintis tahuin 2007.
-
Sesudah jalan baru, pada saat itu baru masuk PT Duta Swakarya Indah ke lokasi.
-
Saksi menanami sawit di lahan Baseng tahun 1996 lebih kurang 40.000 batang.
-
Upah tanam Rp 200,-/batang.
-
Saksi melihat 3 excavator PT Duta Swakarya Indah mengerjakan lahan baseng yang 54 hektar.
-
Jumlah pekerjaan PT Duta Swakarya Indah dilapangan 4 orang;
-
Saksi tinggal di Suak Rengas, Desa Sungai Mempura.
-
Luas lahan baseng yang kena garap PT Duta Swakarya Indah 54 hektar.
-
Saksi tidak tahu RT, RW lokasi tanah tersebut.
-
Kata Baseng lahan dibeli dari masyarakat Dayun. Halaman 27 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
-
Pada tahun 2005-2006 karet Baseng terbakar.
-
Saksi siang ke ladang baseng, malam kadang-kadang tidur di rumah yang ada di ladang.
-
Duluan ada kanal baru tanah Baseng.
-
Saksi kenal dengan M SAIP beliau Ketua RW di Dayun.
4. RUSLI, Lahir di Suak Rengas, 4 Agustus 1950, Pekerjaan Tani, Agama Islam, alamat jalan Suak Rengas, Rt 07, RW 03, Desa Sungai Mempura. Kec. Mempura, Kab. Siak. Dibawah sumpah menerangkan: -
Saksi tahu ada sengketa kebun antara Baseng dengan PT Duta Swakarya Indah.
-
Letak lahan sengketa di KM 8 di Desa Dayun.
-
Luas dan batas-batas saksi tidak tahu.
-
Jarak rumah saya ke lokasi sengketa 6 KM, dan dari kebun saya ke tanah Baseng 2 KM.
-
Saya buka kebun tahun 1993.
-
Sebagian tanah orang Mempura, lokaasi di Dayun.
-
Tanah tersebut dibeli oleh Baseng dari Pak Basiman, Pak Parmin (alm), tanah tersebut dibeli sekitar tiga tahun yang lalu.
-
Pak Parmin telah pulang ke Jawa.
-
Pak Parmin menjual 2 hektar, anaknya 2 hektar, Pak Basiman 2 hektar.
-
Dahulu tanah Baseng belukar.
-
Tanah Baseng ada digarap dan ditanami PT Duta Swakarya Indah.
-
Lahan Baseng pernah ditanami M Haris.
-
Baseng beli tanah dari Dayun.
-
Wali (Kepala Desa) Wan Syafii (alm) juga membeli tanah masyarakat.
-
Tanaman sawit pernah terbakar.
-
Tanah Baseng satu hamparan.
-
Ketua Kelompok yang membuka tanah Baseng Pak Kijang.
-
Kanal di buat Siak Raya untuk mengeluarkan kayu.
-
Tahun 1996 tanah Baseng ditanami.
-
Bibit karet dibawa dari Kanal Siak raya pakai sepeda.
-
Pada tahun 1996 tidak ada permasalahan dengan PT Duta Swakarya Indah.
-
Permasalahan ada setelah ada jalan baru tahun 2008.
-
Saksi tidak pandai baca.
-
Saksi dipanggil juga dengan panggilan Pak “Umum”. Halaman 28 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
-
Surat tanah saksi SKT.
5. ALBERTUS alias GIAWA, Lahir di Pekanbaru, 7 Juli 1974, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekarjaan Buruh, alamat jalan baru SiakDayun KM 7, RW 08, Desa Dayun, Kec. Dayun, Kab. Siak Prov. Riau. -
Dalam keadaan sehat.
-
Kenal dengan Bahasin/Baseng, Bui lan, Yuliver Nasution, syaroman Jusa, Ahmad Syofian, tidak ada hubungan keluarga dan tidak makan gaji ataupun bawahan dari nama-nama Penggugat yang baru disebut tadi.
-
Kenal di PT Duta Swakarya Indah, mantan pemborong PT Swakarya Indah.
Dibawah sumpah menerangkan: -
Perkara tentang lahan yang telah ditanami karet dan sawit, terletak di desa Dayun, disekitar jalan baru.
-
Saksi tidak tau luas dan batas-batas lahan yang disengketakan.
-
Letak lahan sengketa di KM 8 jalan baru (Siak-Dayun), Desa Dayun, dekat koperasi Karya Dayun.
-
Saksi pada tahun 2009 sebagai Kepala Pekerja di PT Duta Swakarya Indah, lokasi pekerjaannya di objek sengketa.
-
Saksi dengan pekerja yang lain menanam sawit berendang dengan sawit Bahasin, yang mana tanaman sawit yang pendek ditanam PT Duta Swakarya Indah.
-
Jalan yang ditengah objek sengka baru (belum lama) dibuat.
-
PT Duta sw3akarya Indah menanam sawit tahun 2009 di objek sengketa.
-
Pada waktu PT Duta Swakaraya Indah mengerjakan objek sengketa dan tanah yang lainnya, masyarakat Dayun kepad PT Duta Swakarya Indah.
-
Masyarakat mengatakan “stop penanaman”, saksi bilang “tunggu perintah DSI”.
-
Kata atasan PT Duta Swakarya Indah kepada saksi “teruskan penanaman sawit“ dan saksi menyiapkan penanaman di objek sengketa.
-
Saksi berhenti dari PT Duta Swakarya Indah akhir tahun 2010.
-
Saksi dan anggota saksi disuruh pimpinan PT Duta Swakarya Indah bekerja sampai jam 12.00 tengah malam.
Halaman 29 dari 51 hal Put. 67/PDT/2012/PTR
