PTR

P U T U S A N Nomor : 157/PID.SUS/2012 / PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama

: HAIRUL ABDI PANJAITAN bin MUHAMMAD RIDWAN PANJAITAN;

Tempat lahir

: Simalungun (Sumatera Utara);

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 16 Desember 1976; Jenis kelamin

: Laki-laki;

Kebangsaan

: Indonesia;

Tempat

:Jl.Lintas

tinggal

Duri

Dumai

Km.

15

Rt.09,

Rw.09;

Desa Sebangar Kec. Mandau, Kab. Bengkalis atau Jl. Ikri Km. 5 Rt. 01 Rw. 06 Kel. Balai Makam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis; Agama

: Islam;

Pekerjaan

: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Tinggi tersebut : Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta

salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 1 Agustus 2012

Nomor : 50/Pid.Sus/2012/PN.Bks ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2012 NO.REG.PERKARA :PDM-13/BKS/01/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAIRUL ABDI PANJAITAN BIN MUHAMMAD RIDWAN PANJAITAN pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2011 atau yang masih

Hal. 1 dari 9 hal.Put.No.157/PID.SUS/2012/PTR.

termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Ikri Km. 5 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tepatnya di rumah milik terdakwa atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah secara tanpa hak dan melawan hukum memasukkan

ke

Indonesia,

membuat,

menerima,

mencoba

memperoleh,

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dengan cara antara lain sebagai berikut : - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 13.00 wib saksi S. MANIK, SONY G. HARAHAP, KHAIRIL MELHAVIS, dan RINALDO bin SYAFRUDIN yang akan mengambil barang bukti milik Terdakwa dalam perkara lain yaitu perkara Penganiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Hardtop warna merah di rumah milik Terdakwa kemudian anak Terdakwa bernama AWAN yang masih berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun mengatakan kepada saksi S. MANIK bahwa Papanya yaitu Terdakwa juga memiliki senjata api yang disimpan didalam rumah Terdakwa, karena merasa curiga kemudian saksi-saksi memberitahukan hal tersebut kepada pimpinannya dan diperintahkan untuk mengawasi rumah tersebut sambil menunggu Surat Perintah Penggeledahan; - Bahwa sekira pukul 15.00 wib setelah memiliki surat perintah penggeledahan kemudian saksi S. MANIK, SONY G. HARAHAP, KHAIRIL MELHAVIS, dan RINALDO bin SYAFRUDIN dan beberapa anggota Polsek Mandau melakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi SAHNUN ARDIANTO bin HAIRUDIN, ZULKARNAIN alias WIT bin M. ISA. Pada saat dilakukan penggeledahan saksi S. MANIK menanyakan lagi kepada anak Terdakwa yang bernama AWAN mengenai lokasi penyimpanan senjata api milik Terdakwa dan ditunjukkan oleh AWAN bahwa senjata api tersebut disimpan diatas lemari kamar milik Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukanlah penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna putih chrome atau silver yang sudah dihapus nomor serinya berikut sarung senjata api warna hitam merk CARTER yang tersimpan di bawah tempat tidur kamar milik Terdakwa; - Bahwa setelah selesai dilakukan penggeledahan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Mandau bersama dengan barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;


- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api maupun amunisi tersebut dari pihak yang berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 21 Juni 2012 Nomor. Register. Perkara : PDM-13/BKS/01/2012

Terdakwa telah dituntut

sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAIRUL ABDI PANJAITAN Alias JAIT Bin MUHAMMAD RIDWAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “telah secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai sesuatu senjata api jenis FN warna putih chrome atau silver beserta sarungnya warna hitam merk Carter” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAIRUL ABDI PANJAITAN Alias JAIT Bin MUHAMMAD RIDWAN PANJAITAN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna putih chrome atau silver; - 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam merek Carter; - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam berisi klip plastik warna silver; - 1 (satu) buah parang panjang beserta sarungnya ; 4. Menghukum terdakwa HAIRUL ABDI PANJAITAN Alias JAIT Bin MUHAMMAD RIDWAN PANJAITAN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2012 Nomor : 50/Pid.Sus/2012/PN.Bks yang amar selengkapnya sebagai berikut:


1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL ABDI PANJAITAN bin MUHAMMAD RIDWAN PANJAITAN telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI SENJATA API; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas

dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) tahun; 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna putih chrome atau silver; dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan sama sekali; - 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam merek Carter; dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam berisi klip plastik warna silver; - 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dikembalikan kepada Terdakwa; 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, masing-masing pada tanggal 1 Agustus

2012

sebagaimana

07/Bdh/Akta.Pid/2012/PN.BKS

Akta dan

Permintaan

permintaan

banding

banding

Nomor

tersebut

:

telah

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding bertanggal 4 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 4 September 2012 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2012 oleh Syamsir Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah pula perbaikan Memori Banding

mengajukan

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Pekanbaru pada tanggal 11 September 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk


mempelajari mempelajari

berkas berkas

perkara

sesuai

perkara

dengan

tanggal

8

Surat

pemberitahuan

Agustus

2012

untuk

Nomor

:

W4.U3/1641/HN.01.10/VIII/12 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 50.Pid.Sus /2012/PN.Bks tanggal 1 Agustus 2012, yang dimintakan banding tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Agustus 2012 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2012, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 1 Agustus 2012 No.50/PID.Sus/ 2012/PN.Bks dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : -

bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan seharusnya Penyidik dan Penuntut Umum melakukan konsultasi bahwa perbuatan Terdakwa terdapat berbarengan dari beberapa perbuatan sehingga terhadap Terdakwa hanya satu hukum saja dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) KUHAP

-

bahwa

alasan

penggeledahan terhadap

rumah

Terdakwa

berdasarkan

percakapan saksi S.Damanik (Anggota Polisi Bengkalis) dengan Awan putra Terdakwa yang baru berumur lebih kurang 3 tahun yang mengatakan bahwa papanya mempunyai senjata api sungguhan, tidak masuk akal seorang balita mampu mengidentifikasikan senjata secara teknis, mana yang sungguhan dan mana yang bukan sungguhan, yang benar bahwa Terdaklwa pernah mempunyai Air Soft Gun ;


-

bahwa penggeledahan rumah Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHAP dan pasal 34 ayat (2) KUHAP ;

-

bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis tidak mengindahkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai perlunya identifikasi senjata api yang ditemukan dirumah Terdakwa ;

-

bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam pertimbangan hukumnya terdapat keraguan dalam memutus bersalah atau tidaknya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor. 50/Pid.Sus/2012/PN.Bks dan salinan resmi putusan

Pengadilan

Negeri

Bengkalis

tanggal

1

Agustus

2012

Nomor

50/Pid.Sus/2012/PN.Bks, dan memori bandingdari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih dahulu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempunyai alasan hukum karena : -

bahwa perbuatan pidana penganiayaan dan penguasaan senjata api berbeda tempat dan waktu kejadiannya sehingga Penyidik dan Penuntut Umum tidak harus menggabungkan dalam penyelidikan dan penuntutan kedua tindak pidana tersebut ;

-

bahwa keterangan Awan (anak Terdakwa) yang meskipun baru berumur lebih kurang 3 tahun telah mengetaui benar bahwa ayahnya menguasai senjata api sungguhan terbukti pada saat penggeledahan rumah Terdakwa telah dijumapi didalam kamar Terdakwa senjata api, sedangkan mengenai Terdakwa hanya pernah memiliki Air Soft Gun tidak pernah dibuktikan dipersidangan ;

-

bahwa penggeledahan rumah Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHAP dan pasal 34 (2) KUHAP karena penggeledahan tersebut telah disaksikan oleh beberapa orang saksi antara lain saksi Sahnun Ardianto bin Hairudin (menantu Pak RT) dan Pak RT (Syofian) dan adanya Surat


Perintah Penggeledahan dari Polres Bengkalis dan adanya surat persetujuan penggeledahan dari Pengadilan Negeri Bengkalis ; -

bahwa mengenai uji laboratorium identifikasi sidik jari Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

-

bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak konsisten dalam mengajukan keberatannya yang termuat dalam memori banding karena distu sisi minta supaya diperlakukan pasal 65 ayat (1) KUHAP, agar Terdakwa dijatuhi satu hukuman saja, artinya bahwa perbuatan pidana dalam perkara a quo juga terbukti, disisi alin minta dibebaskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut ; - Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan

Terdakwa

telah

terbukti

melakukan

perbuatan-perbuatan

sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ; - Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 yang didakwakan kepadanya dan karenanya Terdakwa dinyatakan melanggar pasal1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar,

yang menyatakan Hakim Tingkat Pertama ragu dalam

membuktikan unsur-unsur dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 tidak beralasan hukum ; - Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah ; - Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat


dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ; - Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut : - Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan lebih berat dari tututan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi tidak mempertimbangkan secara khusus alasan-alasan yang menjadikan pemberatan tersebut, sedangkan alasanalasan yang memberatkan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama bersifat umum ; - Bahwa

dengan

kemanfaatan

memperhatikan

serta

hal-hal

yang

azas

keadilan,

memberatkan

kepastian dan

yang

hukum

dan

meringakan

sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini kesalahan Terdakwa, dan

sudah setimpal dengan

telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat

serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lain nya agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 50/Pid.Sus/2012/PN.Bks tanggal 1 Agustus 2012 yang dimintakan banding harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat .pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

(KUHAP) dan

peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I : 1.

Menerima

permintaan

banding

dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Umum ;


2.

Memperbaiki putusan

Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 1 Agustus

2012 Nomor : 50/Pid.Sus/2012/PN.Bks, sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut : - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRUL ABDI PANJAITAN bin MUHAMMAD RIDWAN PANJAITAN dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan 6 (enam) bulan ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut untuk selebihnya ; 3.

Membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian

diputuskan

dalam

Pengadilan Tinggi Pekanbaru

di

sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pekanbaru

pada

hari : Rabu tanggal 28

November 2012 oleh kami Ny.Hj.Wagiah Astuti, SH sebagai Hakim Ketua Majelis Dahlia Brahmana, SH.,MH dan Abdul Fattah,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana pada hari Jum’at tanggal 30 November 2012

diucapkan oleh Hakim

Ketua

umum dan dihadiri oleh

Majelis

dalam sidang yang terbuka untuk

Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan Nur

Fatmawaty, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Anggota,

Dahlia Brahmana, SH.,MH.

Abdul Fattah,SH.,MH.

Hakim Ketua,

Ny.Hj.Wagiah Astuti, SH.

Panitera Pengganti,

Nur Fatmawaty,SH.



PTR

Recommend Documents