PTR

P U T U S A N Nomor: 41/PDT/2012/PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut dibawah dalam perkara gugatan antara : 1. PT ANGGUN SEGARA, berkedudukan di Tanjung Pinang, alamat Jl. RH Fisabilillah, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya HERMANSYAH, MURTISAPUTRA,

SH, SH,

NIRWANSYAH, para

Advokat

“HERMANSYAH, SH & PATNERS”,

dari

SH,

EKO

Kantor Hukum

berkantor di Jl. Usman

Harun No. 1 Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2011, semula TERGUGAT I sekarang PEMBANDING I ;

2.

SUGIARTO alias TUTI, umur 44 tahun selaku pribadi maupun Direktur PT Anggun Segara, alamat Jl. Soekarno Hatta RT 01 RW V Kelurahan Kampung Baru, Kota Tanjung Pinang. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya HERMANSSYAH, SH, NIRWANSYAH, SH, EKO MURTISAPUTRA, SH, para Advokat dari Kantor Hukum HERMANSYAH, SH & PATNERS,

berkantor dI Jl.

Usman Harun No. 1 Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2011, semula TERGUGAT II sekarang PEMBANDING II ; 3.

H. MARTIN UMAR, umur 61 tahun, selaku pribadi maupun Direktur PT Kurnia Sentosa, alamat Jl. Gudang Minyak RT 01 RW V Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya LUKMAN NAWIR, SH, Advokat dari Kantor “LUKMAN NAWIR & PARTNERS” ALAMAT DI Jl. Gudang Minyak No. 22 RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

Hal.1 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

Desember

2011,

semula

TERGUGAT

III

sekarang

PEMBANDING III ; M E L A W A N :

1. SAIFUL BAHRI bin ABD. RASHID, umur 49 tahun, pekerjaan wirasuasta, Kewarganegaraan Malaysia, beralamat di 26 Jl. Pinang Hijau No. 10 Taman Sayong Pinang, Bandar Tenggara, 8100, Kulai Johor Malaysia, bertindak untuk diri sendiri serta selaku wali dari NOOR SUFIKA binti SAIFUL BAHRI, NOOR SUFINY binti SAIFUL BAHRI, SAIFUL HASRUL bin SAIFUL BAHRI. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya HENDIE DEVITRA, SH, HENDY AMERTA, SH, para Advokat dari Kantor Hukum “HENDIE DEVITRA & REKAN” beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 11 Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2011, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;

2. H. ABDUL MALIK, umur 53 tahun, selaku pribadi, beralamat Jl. Kampung Suka Jaya No. 04 RT 04 RW VIII, Kelurahan Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, semula TURUT TERGUGAT I sekarang TURUT TERBANDING I ;

3. J E F R Y, umur 55 tahun, sebagai pribadi, beralamat di Jl. Lorong Bakar Batu No. 27 C RT 04 RW IX, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, semula TURUT TERGUGAT II sekarang TURUT TERBANDING II ;

4. Drs. H. RIDWAN HAMTA, umur 52 tahun, selaku pribadi, beralamat di Jl. Pantai Impian Gg. Lumba-lumba III/23 RT 04 RW VI Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, semula TURUT TERGUGAT III sekarang TURUT TERBANDING III ; 5. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG TANJUNG PINANG, beralamat di Jl............ Tanjung Pinang, semula TURUT TERGUGAT IV sekarang TURUT TERBANDING IV ;


Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca : 1. Surat Penetapan No. 41/PDT/2012/PTR tanggal 23 April 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 20/Pdt.G/2011/PN.TPI ; 2. Berkas

perkara

No.

20/Pdt.G/2011/PN.TPI

dan

salinan

putusan

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 20/Pdt.G/2011/PN.TPI tanggal 8 Desember 2011 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding ; 3. Surat

dari

Hendie

Devitra,

SH

tertanggal

10

April

2012

No.

02/Per./Pdt.G/KH-HDR/IV/12 tentang Permohonan Sita jaminan ; TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 20/Pdt.G/2011/PN.TPI tanggal 8 Desember 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ; DALAM PROVISI : -

Menolak tuntutan provisi penggugat;

DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi tergugat I, tergugat II dan tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian : 2. Menyatakan

Tergugat

I

dan

Tergugat

II

melakukan

cidera

janji

(wansprestasi) terhadap surat kesepakatan bersama Nomor : 01/MASM1M2/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008, surat perjanjian bersama Nomor : 01/MAS-M0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya; 3. Menyatakan

batal

surat

kesepakatan

bersama

Nomor

:

01/MAS-

M1M2/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008, surat perjanjian bersama Nomor : 01/MAS-M0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya, sepanjang mengenai kepentingan dan uang setoran modal Penggugat ; 4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mendaftarkan KM Mutiara Mas 1, KM Mutiara Mas 2, KM Mutiara Mas 3 dan KM Mutiara Mas masing-masing dengan akta nomor 5933 tanggal 02 September 2008 nama kapal KM Mutiara Mas 1 No.1388/GGa, akta nomor 5939 tanggal 04 September 2008 nama kapal KM Mutiara Mas 2 No.1389/GGa, akta nomor 6015 tanggal 08 Januari 2008 nama kapal KM Mutiara Mas 3 No.1398/GGa dan akta nomor Hal.3 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

6038 tanggal 27 Januari 2009 nama kapal KM Mutiara Mas No.1399/Gga yang seluruhnya terdaftar atas nama Tergugat II (selaku pribadi) adalah perbuatan ingkar janji (wansprestasi) ; 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat uang ganti kerugian/pengembalian modal-modal setoran Penggugat sebesar Rp. 6.926.760.000.- (enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ; 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian kepada Penggugat atas keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.2.016.767.000.(dua milyar enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ; 7. Menghukum pula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini; 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; DALAM REKONVENSI ; - Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II ; DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI ; -

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 6.281.000.- (enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat I,II/Pembanding I,II pada tanggal 19 Desember 2011 dan Tergugat III/Pembanding III pada tanggal 21 Desember 2011 mengajukan permohonan banding, sebagaimana Risalah

Pernyataan

Permohonan

10/Pdt.G/2011/PN.TPI.Banding

No.

Banding

masing-masing

20/PDT.G/2011/PN.TPI

dan

No. No.

11/Pdt.G/2011/PN.TPI.Banding No. 20/PDT.G/2011/PN.TPI ; Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat I,II/Pembanding I,II telah diberitahukan kepada :

Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Januari 2012 ;

Tergugat III/Pembanding III pada tanggal 3 Januari 2012;

Turut Tergugat I,II,III,IV/Turut Terbanding I,II,III,IV masing-masing pada tanggal 30 Desember 2011 ;


Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat III/Pembanding III telah diberitahukan kepada : - Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Januari 2012 ; - Tergugat I,II/Pembanding I,II pada tanggal 30 Desember 2011; - Turut Tergugat I,II,IV/Turut Terbanding I,II,IV masing-masing pada tanggal 30 Desember 2011 ; Menimbang,

bahwa

pada

tanggal

1

Maret

2012

Tergugat

I,II/Pembanding I,II menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada : - Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Maret 2012 ; - Tergugat III/Pembanding III pada tanggal 15 Maret 2012 ; - Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 22 Maret 2012 ; - Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 27 Maret 2012 ; - Turut Tergugat III,IV/Turut Terbanding III,IV masing-masing pada tanggal 21 Maret 2012 ; Menimbang,

bahwa

atas

Memori

Banding

tersebut

Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 April 2012 mengajukan Kontra Memori Banding ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 20/Pdt.G/2011/PN.TPI masing-masing tertanggal 21, 22, 26 dan 27 Maret 2012 ; TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa pasal 199 ayat 1 RBg menentukan tenggang waktu untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan negeri adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau 14 hari setelah pemberitahuan putusan ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 20/Pdt.G/2010/PN.TPI diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2010 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat I,II,III/Pembanding I,II,III tanpa hadirnya Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, kemudian Tergugat I,II/Pembanding I,II menyatakan banding pada tanggal 22 Desember 2010 berarti pernyataan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan pasal 199 ayat 1 RBg ;


Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke (Panitera) Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memutus perkara tersebut, diajukan oleh Kuasa Hukum yang mendapat kuasa untuk itu dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II, III/Para Turut Terbanding berarti permohonan banding telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah memenuhi syarat tenggang waktu dan prosedur yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang timbul dalam perkara a quo sebagaimana tersebut dalam berkas perkara No. 20/Pdt.G/2011/PN.TPI, salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 20/Pdt.G/2011/PN.TPI tanggal 8 Desember 2011, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta permohonan

sita

jaminan

dari

Penggugat/Terbanding,

maka

sebelum

menjatuhkan putusan akhir Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan sita jaminan dari Penggugat/Terbanding tersebut sebagai berikut ; Menimbang, bahwa sesuai Surat Penetapan No. 20/Pdt.G/2011/PN.TPI tanggal 2 Nopember 2011 dalam pemeriksaan perkara di peradilan tingkat pertama Majelis Hakim telah memerintahkan untuk diletakkan sita jaminan atas barang-barang berupa: Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ; Menimbang, bahwa banding yang diajukan Tergugat I/Pembanding I pada didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap putusan judex factie ini jelas sangat tidak masuk akal dan

sangat

kepentingan

sewenang-wenang dan

kehendak

dengan judez

mendasarkan factie

sendiri

kepada dengan

mengenyampingkan kehendak dan kemauan hukum itu sendiri, dan hal ini terlihat dan terbukti dari diktum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dimana putusan yang satu sama yang lain saling bertolak belakang dimana diktum 2 menyatakan Tergugat I/Pembanding I melakukan ingkat janji berdasarkan

isi

surat

kesepakatan

berdasar

Nomor:

01/MAS-

MIM2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, surat perjanjian kerjasama Nomor: Hal.6 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

01/MAS-MOM3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya sedangkan diisi lain judex factie adalah suatu pertimbangan atau putusan hukum yang saling bertentangan satu sama lainnya adalah batal menurut hukum oleh karenanya putusan yang demikian adalah putusan yang sangat bertentangan dengan undang-undang dan harus dibatalkan. 2. Bahwa judex factie juga telah memutus perkara a quo melebihui dari fakta yang ada dimana judex factie mengetahui secara persis bahwa Pembanding I/Tergugat I bukanlah merupakan Pihak dalam surat perjanjian kerjasama dimaksud melainkan hanya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan kapal tidak lebih dari itu, sehingga segala sesuatu yang disepakati oleh (Tergugat II,III,IV dan V) tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab Pembanding I/Tergugat I dalam hal pemenuhan prestasinya, namun anehnya judex factie dengan sewenang-wenangnya deang tidak memperhatikan hukum yang berlaku dengan semena-mena melibatkan dan mengikutsertakan Pembanding I/Tergugat I dalam perkara a quo untuk bertenggung jawab atas kerugian yang dibuat-buat oleh Terbanding/Penggugat peraturan hukum apa yang dipakaainya dalam memutus perkara ini, terhadap putusan yang demikian haruslah dibatalkan. 3. Bahwa judex factie sangat tidak tahu atau sengaja tidak mau tahu antara Pembanding I/Tergugat I dengan Pembanding II/Tergugat II baik selakuk Direktur PT Anggun Segara maupun selaku Pribadi, hal ini terlihat dari putusan judex factie menyamaratakan antara Pembanding I/Tergugat I yang bukan merupakan pemegang saham pembuatan ke 4 (empat) kapal a quo dengan Pembanding II/Tergugat II (salah satu pemegang saham pembuatan kapal-kapal a qou) yang nota bane satu sama lain berbeda status, terhadap perbuatan judex factie yang demikian akan kami tindak lanjuti karena jika begini terus putusan judex factie maka mau diapakan negeri ini olehnya, masih banyak hakim- hakim yang jujur dinegeri ini. 4. Bahwa oleh karena putusan judex factie ini sudah sangat jauh dari rasa keadilan dan memutus tidak berdasarkan fakta hukum serta semenamena menurut seleranya sendiri yang paling aneh dan tidak masuk diakal adalah dengana gampangnya membatalkan isi kesepakatan pihak-pihak dan bahkan melibatkan Pembanding I/Tergugat I yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian kerjasama dimaksud terhadap hal ini haruslah dibatalkan dana tidak perlu dipertimbangkan.


5. Bahwa putusan judex factie aneh dan sangat semena-mena yang dikenakan kepada Pembanding I/Tergugat I, karena Pembanding I/Tergugat I sudah ditegaskan bahwa Pembanding I/Tergugat I adalah sebuah Perusahaan yang membuat kapal, setelah kapal selesai diserahkan kepada Pembanding II/Tergugat II yang merupakan kolega dari Terbanding/Penggugat sebagaimana isi perjanjian kerjasama, jadi pekerjaan Pembadning I/Tergugat I telah selesai dilaksanakan dan atas kebaikan Pembanding I/Tergugat I kepada Terbanding/Penggugat yang konan katanya selaku pemegang saham dalam pembuatan ke 4 (empat) kapal a quo dengan tanpa memiliki dokumen PMA bersama Tergugat II,III,IV dan V, Pembanding I/Tergugat I bersedia membantu para pemegang saham pembuatan MV Mutiara Mas (Terbanding/Penggugat, Tergugat II, III, Iv dan V) untuk menggunakan nama Perusahaan (Pembanding I/Tergugat I) untuk melakukan akad kredit kepada BRI dengan ketentuan Terbanding/Penggugat melalui Tergugat III yang akan melakukan kewajiban pada BRI Cabang Tanjung Pinang dimaksud, namun apa yang terjadi Terbanding/Penggugat dengan akal bulusanya setelah merauf keuntungan atas usaha operasinya 4 (empat) unit kapal MV Mutiara Mas tersebut malah tidak mau melaksanakan kewajibannya pada BRI Tanjung Pinang yang seolah-olah yang punya kewajiban adalah Pembanding I/Tergugat I dan yang paling anaeh judex factie malah

membenarkan

kelicikan

dari

pada

Terbanding/Penggugat

tersebut yang nota bane adalah orang asing yang melakukan usaha secara illegal di Indonesia dengan tidak memiliki izin PMA dari Pemerintah

Indonesia,

dan

yang paling hebat lagi

seolah-olah

Terbanding/Penggugat telah dirugikan oleh Pembanding I/Tergugat I, terhadap putusan yang demikian haruslah dibatalkan. 6. Bahwa oleh karena PMA dari Pemerintah Indonesia tidak diterbitkan, maka

segala

macam

jenis

usaha

yang

dilakukan

oleh

Terbanding/Penggugat tanpa izin Pemerintah khususnya penanaman saham dalam pembuatan 4 unit kapal MV Mutiara Mas adalah illegal sehingga keuntungan yang diperoleh selama mengoperasikan 4 (empat) unit kapal MV Mutiara Mas tersebut akan dilakukan pengauditan secara resmi oleh lembaga yang berwenang dan akan dilakukan tuntutan hukum baru nantinya baik perdata, pidana maupun tindakan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia, jadi dapat Pembanding I/Tergugat I katakan bahwa

kelicikan

dari

Terbandiang/Penggugat

adalah

memperalat

Pembanding I/Tergugat I untuk meminjam uang pada BRI Cabang Hal.8 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

Tanjung Pinang selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membuat 4 (empat) unit kapal MV Mutiara Mas selanjutnya mengambil keuntungan dari hasil operasi 4 (empat) unit kapal MV Mutiara Mas sedangkan beban hutang diserahkan kepada Pembanding I/tergugat I (bukti Terbanding yang mengoperasikan 4 (empat) unit kapal MV Mutiara Mas yaitu sesuai bukti T.I-8 s/d T.I-18. 7. Bahwa oleh karena Perikatan-perikatan yang timbul akibat perjanjian masih tetap berlaku bagi piha-pihak yang membuatnya dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi khusus bagi orang-orang

yang

tunduk pada

hukum Indonesia,

oleh

karena

Terbanding/Penggugat bukan orang Indonesia melainkan warga negara asing (Malaysia) yang melakaukan pekerjaan di Indonesia belum mendapat izin dari Pemerintah Indonesia namun dengan cara ayang illegal Terbanding/Penggugat telah menanampak sahamnya untuk membuat 4 (empat) kapal MV Mutiara Mas dengan cara melawan hukum, oleh karena cara penanaman saham yang dilakukan di Indonesia secara illegal maka resiko hukum yang terjadi baik untung maupun rugi dalam pengembanganan usahanya adalah tidak ada dan seharusnya judex factie berpegang teguh kepada hukum Indonesia yang berlaku kepada orang-orang yang tunduk pada hukum Indonesia pula, oleh sebab itu putusan judex factie yang dengan sengaja dan tanpa pemeriksaan yang lebih dalam akan status pihak-pihak yang berperkara dan menjatuhkan putusan yang sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku apalagi hal tersebut tersangkut orang asing sebagai pihak, atas putusan Hakim yang demikan

harus dibatalkan karena sudah

bertentangan dcengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. 8. Bahwa terhadap pertimbangan judex factie pada halaman 86 paragraf 1 yang berbunyi: Menimbang, selain itu SUGIARTO (selaku Direktur) dan SUGIARTO (selaku Pribadi) juga meninta Penggugat agar menalangi utang Tergugat I yang ada pada Bank BRI Tanjung Pinang, sehingga Penggugat menyanggupi permintaan SUGIARTO (selaku pribadi) tersebut sehingga setelah dijumlahkan keseluruhan utang yang Penggugat bayar adalah Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti-bukti surat dibawah ini: 1. Surat pemberitahuan setoran/pembayaran angsuran tunggakan/ hutang PT Anggug Segara di BRI Cabang Tanjung Pinang dengan rekening Nomor 0174-01-006600-10-0 tanggal 16 Juli 2010 yang Hal.9 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

diketahui pmpinan BRI Cabang Tanjung Pinang dan surat kuasa penyetoran an. Nuzul Firman (bukti P-7). 2. Bukti setoran/pembayaran hutang atas nama PT Anggun Segara pada BRI Cabang Tanjung Pinang oleh kuasa Saiful Bahri ABD Rashid tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (bukti P-18). 3. Bukti setoran/pembayaran hutang atas nama PT Anggun Segara pada BRI Cabang Tanjung Pinang oleh kuasa Saiful Bahri ABD Rashid tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) (bukti P-19). 4. Bukti setoran/pembayaran hutang atas nama PT Anggun Segara pada BRI Cabang Tanjung Pinang oleh kuasa Saiful Bahri ABD Rashid tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) (bukti P-20). 5. Bukti setoran/pembayaran hutang atas nama PT Anggun Segara pada BRI Cabang Tanjung Pinang oleh kuasa Saiful Bahri ABD Rashid tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (bukti P-21). 6. Bukti setoran/pembayaran hutang atas nama PT Anggun Segara pada BRI Cabang Tanjung Pinang oleh kuasa Saiful Bahri ABD Rashid tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti P-22). Bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu bukti P-17 s/d P-22 sebagaimana yang telah didalilkan oleh Terbanding/Penggugat adalah merupakan hutang Pembanding I/Tergugat I tidak benar dan bukti tersebut emrupakan angsuran kredit ke 4 (empat) kapal a quo pada Bank BRI Cabang Tanjung Pinang atas kesepakatan para pihak sesuai akta pernyataan nomor 06 tanggal 1 April 2009 yang dibuat dihadapat Desi Indriani, SH Notaris di Tanjung Pinang (bukti P/16 dan T.II-4), bahwa hasil penjualan tiket kapal Mutiara Mas disetor setiap hari pada rekening PT Anggun Segara (Pembanding I/Tergugat I), jadi pertimbangan hukum judex factie yang membenarkan angsuran BRI Cabang Tanjung Pinang sebagai hutang Pembanding I/Tergugat I adalah pertimbangan yang menyalahi dan bertentangan dengan hukum dan bahwakn tidak benar sama

sekali

berdasarkan

karena kehendak

pertimbangan dari

yang

dibuat


tersebut dengan

hanya tidak

menimbangkan bukti-bukti dari Pembanding I/Tergugat I yang diajaukan,


meskupun hal itu sudah diakui oleh pihak-pihak (Penggugat dan para Tergugat).

9. Bahwa terhadap bukti surat tersebut

tidak benar Pembanding I/

Tergugat I mempunyai kewajiban untuk menutupi hutang para pihak yang meminjam nama Pembanding I/ Tergugat I untuk mengajukan kredit dengan menggunakan nama Pembanding I/Tergugat I. Fakta ini jelas merupakan akal licik Terbanding/Penggugat untuk mengaburkan tanggung jawabnya sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap 4 (empat) kapal a quo sebagai agunan kredit pada Bank BRI Cabang Tanjung Pinang yang mana pembayaran kredit tersebut dibayar melalui hasil operasional 4 (empat) kapal a quo, yang nota bane pengelolaan dilakukan oleh Terbanding/Penggugat dan Tergugat II. Bahwa sesuai pula dengan Juresprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 yang pada intinya ialah sebagai berikut: “ Pasal 1338 masih tetap berlaku dalam perjanjian, oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan P.T Pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setujui, dan telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut”. Dengan demikian, oleh karena Pembanding I/Tergugat I bukan merupakan Pihak yang tercantum dalam Perjanjian antara Para Pihak, yaitu serat kesepakaatan bersama Nomor 01/MAS-MIM2/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008 dan surat perjanjian bersama Nomor: 01/MASMOM3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya, dan dikarenakan dalam menggunakan nama Pembanding I/Tergugat I, sedangkan

hasilnya

(Terbanding/Penggugat,

diperuntukkan Tergugat

I,II,III,IV

oleh dan

para V)

maka

pihak sudah

sewajarnya kewajiban untuk menutupi hutang kredit tersebut adalah menjadi tanggung jawab Para Pihak tersebut yang tercantum dalam surat kesepakatan bersama Nomor: 01/MAS-MIM2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 dan surat perjanjian bersama Nomor: 01/MAS-MOM3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya, sedangkan Pembanding I/Tergugat I tidak mempunyai kepentingan, apalagi tanggung jawab untuk menutupi hutang kredit tersebut. Oleh karena itu hukum Judex Factie yang menyatakan Pembanding I/Tergugat I telah melakukan wanprestasi, adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat menyesatkan, keliru dan arogansi serta semenamena dan oleh karenanya harus dibatalkan.


10. Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex factie tersebut yang menyatakan Pembanding I/Tergugat I telah wanprestasi jelas merupakan putusan yang semena-mena yang tidak mengacu pada peraturan maupun pada hukum yang berlaku di Indonesia kecuali hakim-hakim yang

memegang

perkara

ini

adalah

hakim-hakim

asing

yang

berkewargaan Malaysia yang bisa nemetapkan pihak lain yang bukan merupakan pihak-pihak antara satu dengan yang lainnya, jadi aneh sekali putusan yang dibuat oleh judex factie ini, dari mana judex factie bisa menyatakan Pembanding I/Tergugat I sebagai pihak yang telah melakukan

wanprestasi,

seharusnya

judex

factie

memberikan

penghargaan kepada Pembanding I/Tergugat I ini karena telah mengorbankan perusahaannya untk kepentingan Terbanding/Penggugat untuk

mendapatkan

pinjaman

uang

pada

BRI

dan

kemudian

keuntungannya digunakan oleh Terbanding/Penggugat untuk mengecok judex factie dengan memasukkan gugagtan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sudahlah Terbanding/Penggugat tersebut mengelabui orang-orang Indonesia dan bahkan telah mengecoh judex factie, Terbadning/Penggugat telah merauf keuntungan secara illegal dan tidak dikenakan hukuman oleh Pemerintah Indonesia sudah bagus ini malah menuntut orang-orang Indonesia lagi, ini namanya serakah dan harus dibasmi dan diberantas dan untu itu akan kita usut secara tuntas nantinya

namun

terhadap

keberpihakan

judex

factie

kepada

Terbanding/Penggugat yang nota bane adalah orang asing yang telah berusaha di Indonesia tanpa izin akan Pembanding I/Tergugat I tindak lanjuti lebih jauh lagi kepada instansi yang berwenang, karena jika perbuatan judex factie yang demikian dibiarkan terus menerus akan menjadi rusak negeri ini dan lebih cocok dikatakan sebagai penjajah yang terselubung, oleh sebab itu putusan yang demikian harus dibatalkan.

11. Bahwa terhadap pertimbangan judex factie halaman 87 paragraf 1 (satu) yang berbunyi: Menimbang, bahwa atas permintaan Tergugat II, Penggugat juga membayar asuransi atas kapal yang menjadi clausula (syarat) perpanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II dengan turut Tergugat IV yang berakhir pada bulan Desember 2009 PT. Asuransi Boso Periskop kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 215.062.000,- (dua ratus lima belas juta enam puluh dua ribu rupiah) (bukti P-23).


12. Bahwa terhadap pembayaran Asuransi pada PT Asuransi Bosowa Periskop adalah merupakan kewajiban operasionak ke 4 (empat) kapal a quo yang melayari rute pelabuhan Telaga Punggur Batam dan Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang pulang-pergi (PP) yang dikelola langsung oleh Terbanding/Penggugat maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 40 ayat (1) yang berbunyi: “Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”. Maka oleh karena keterlibatan Pembanding I/Tergugat I dalam hal agunan kredit adalah merupakan pinjaman nama saja, maka segala kewajiban yang diwajibkan oleh Undang-undang maupun peraturan lainnya yang wajib dilaksanakan adalah merupakan kewajiban para pihak dan tidak menjadi beban serta tanggung jawab dari Pembanding I/Tergugat I. Oleh karena itu, dailil-dalil Terbanding/Penggugat yang tidak beralasan tersebut adalah merupakan akal licik Terbanding/Pembanding untuk tidak mengakui segala kewajibannya. Karenanya alasan demikian sudah semestinya ditolak; yang berarti pula, pertimbangan hukum judex factie yang demikian sudah seharusnyalah dibatalkan.

13. Bahwa terhadap pertimbangan judex factie halama 88 paragraf 3 (tiga) dan 4 (empat) yang bunyinya adalah sebagai berikut: Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, bahwa Tergugat I tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu melaksanakan serah terima secara resmi kepada para pemegang saham dengan berita acara sebagai layaknya serah terima barang pada umumnya, hal ini disebabkan Tergugat II adalah selakuk Direktur dari Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat II tersebut mencampur aduk, SUGIARTO selaku Direktur disatu sisi dan SUGIARTO selaku pribadi disisi lain; Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan,maka kewajiban Pembanding I/Tergugat I hanya membuat 4 (empat) kapal a quo saja sebagaimana

yang

dituangkan

dalam

para

pihak

dalam

surat

kesepakatan bersama Nomor 01/MAS-MIM2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 dan surat perjanjian bersama Nomor: 01/MAS-MOM3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya, jadi pada intinya setelah 4 (empat) kapal a quo tersebut selesai dibuat, Pembanding I/Tergugat I tidak lagi mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud oleh


dan

Para

Pihak

lainnya.sedangkan

penyerahan yang dimaksud oleh judex factie, itu semua merupakan Hal.13 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

tanggung jawab SUGIARTO selaku Direktur PT Anggun Segara terhadap para pihak yang sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersebut. 14. Bahwa para pihak telah pula membuat Akta No 1 s.d No.6 di hadapan Desi Indriani, SH, Notaris di Tanjung Pinang, fakta pembuatan Akta ini, seharusnya menjadi pertimbangan bagi judex factie, karena dengan pembuatan Akta Notaris tersebut, berarti para pihak telah mengakui dan mengetahui perbuatan hukum selanjutnya terhadap ke 4 (empat) kapal yang dibuat oleh Pembanding I/Tergugat I dan telah diakui pula pembuatan kapal tersebut telah selesai dan siap dioperasikan, karena pada saat pembuatan Akta Notaris tersebut, para pihak-pihak tida ada melakukan komplain atas prestasi dari Pembanding I/Tergugat I, oleh karena berarti segala prestasi Pembanding I/Tergugat I dalam melalukan pembuatan kapal-kapal a quo telah selesai dan diterima oleh para pihak, termasuk Pembanding/Penggugat. Maka sudah semestinya gugatan Penggugat ditolak dan pertimbangan judex factie yang demikian dibatalkan.

15. Bahwa alasan judex factie pada halaman 88 tersebut adalah alasan orang-orang yang tidak punya pemikiran, karena fakta persidangan sudah sangat jelas dimana Pembanding I/Tergugat I adalah Perusahaan yang hanya membuat kapal saja lebih dari itu tidak, sementara judex factie menginginkan adanya penyerahan secara tertulis, padahal sudah dijelaskan oleh saksi-saksi dan pengakuan dari Tergugat III PT Kurnia Sentosa, dimana setelah ke 4 (empat) unit kapal Veri Mutiara Mas tersebut selesai diserahkan kepada Tergugat II/Pembanding II dan kemudian diserahkan kepada Tergugat III untuk dioperasikan dan memang faktanya yang mengoperasikan kapal dan yang mengatur managemennya adalah Penggugat/Terbanding sendiri dengan kronikroninya dengan cara melawan hukum (bukti T.I.8 s/d 18) yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh judex factie, oleh sebab itu pendapat judex factie yang mempunyai pikiran dengan tidak mempertimbangkan fakta yang sebenarnya adalah pemikiran judex factie yang dangkal dan tidak

mempunyai

nilai

sama

sekali

oleh

karenanya

harus

dikesampingkan karena memang pemikiran judex factie yang demikian akan menyesatkan yang lainnya oleh sebab itu harus dibatalkan.


16. Bahwa berdasarkan pertimbangan judex factie halaman 89 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut: Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban menyatakan bahwa pembentukan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) tidak dapat terwujud oleh karena kedudukan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pereaturan perundang-undangan; Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis berpendapat bahwa pernyataan atau pendapat Tergugat I dan Tergugat II tersebut hanya dibuat-buat, oleh karena berdasarkan saksi Nuzul Pirman dan berdasarkan jawaban turut Tergugat I menyatakan bahwa sebelum surat kesepakatan dibuat oleh para pihak, Tergugat II berjanji akan membentuk perusahaan PMA sebagai wujud kerjasama, oleh karena itu Penggugat tertarik dengan ajakan Tergugat II tersebut. Bahwa terhdap pertimbangan judex factie tersebut diatas yang menyatakan alasan tidak membentuk PMA hanya dibuat-buat sangat bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) Undang-undnag nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “ Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.” Oleh karena Terbanding/Penggugat adalah Warga Negara Asing (Warga Negara Malaysia) maka tidak pantas Terbanding/Penggugat dengan sekehendak hati membuat perusahaan Penanaman Modal Asing tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seharusnya judex factie mempertimbangkan pula bahwa pembentukan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) bukanlah sekehendak hati para pihak, tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah digariskan oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari fakta yang terungkap dipersidangan sudah seharusnya pula gugatan Penggugat ditolak dan pertimbangan judex factie terhadap hal itu harus dibatalkan.

17. Bahwa berdasarkan pertimbangan judex factie pada halaman 90 paragraf 4 (empat) yang bunyinya adalah sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap besaran pinjaman kepada Bank BRI menurut pendapat Majelis tidak menjadi perselisihan hukum antara para pihak, hanya saja ada kelebihan sejumlah uang yang dipergunakan oleh Tergugat II sehingga hal tersebut telah menyimpang dari kesepakatan para pihak. Bahwa terhadap pertimbangan judex factie tersebut kesepakatan untuk mengajukan kredit pada Bank BRI cabang Tanjung Pinang sesuai Hal.15 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

dengan Akta Pernyataan nomor 6 tanggal 1 April 2009 yang dibuat dihadapan Desi Indriani, SH selaku Notaris (bukti P-16 dan T.II-4), bahwa adanya penyimpangan yang dimaksud judex factie adalah merupakan

suatu

pertimbangan

pertimbangan

judex

factie

yang

sewenang-wenang,

hanya

berdasarkan

karena dalil-dalil

Terbanding/Penggugat saja tanpa melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan, terutama bukti-bukti surat yang diajukan para pihak. Maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 yang berbunyi: “Pasal 1338 masih tetap berlaku dalam perjanjian, oleh sebab itu sesuai pertimbangan P.T Pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setujui, dan telah dikukuhkan dalam Akta Otentik tersebut. Oleh karena Akta pernyataan no 6 yang dibuat oleh para pihak dihadapan Desi Indriani, SH Notaris di Tanjung Pinang adalah merupakan akta Otentik, maka pertimbangan judex factie yang menyatakan ada kelebihan uang yang tidak disepakati, adalah merupakan pertimbangan yang menyesatkan dan mengada-ngada. Maka sudah seharusnya pertimbangan judex factie yang demikian ditolak dan harus dibatalkan.

18. Bahwa terhadap pertimbangan judex factie yang menyatakan besarnya pinjaman pada BRI Cabang Tanjung Pinang tidak masalah adalah keliru dan hal tersebut merupakan pendapat pribadi judex factie secara sepihak, karena jika pinjaman pada BRI tidak dipermasalahkan kenapa Terbanding/Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran kepada BRI tersebut sehingga mengakibatkan ke-4 (empat) unit kapal MV Mutiara Mas tersebut dieksekusi, jadi pendapat judex factie tersebut adalah pendapat konyol yang tidak berdasar dan harus dibatalkan.

19. Bahwa berdasarkan pertimbangan judex factie halaman 93 paragraf 4 (empat) yang bunyinya adalah sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan objek cidera janji (wanprestasi), Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wan prestasi) yaitu Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan sesuatu; Bahwa

terhadap

pertimbangan

judex

factie

yang

meyatakan

Pembanding I/Tergugat I menyatakan tidak melakukan sesuatu adalah pertimbangan

sangat

picik

dan

suka-suka,

karena

Pembanding


I/Tergugat I telah selesai melakukan kewajibannya yaitu membuat 4 (empat) unit kapal

MV Mutiara Mas dan sudah diserahkan kepada

Terbanding II/Tergugat II dan kemudian ke-4 (empat) kapal Mutiara Mas tersebut telahpun dioperasikan oleh Tergugat III dan managemannya dipegang langsung oleh oleh Terbanding/Penggugat jadi alasan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah merupakan gugatan untuk melakukan dan/atau menutupi akal bulusnya saja dan terhadap racun tersebut termakan oleh judex factie yang tidak melihat fakta, akan tetapi hanya menilai gugatan itu saja dengan tidak melihat yang sebenarnya yang lebih jelas sekali judex factie pun telah menikmati berlayar dengan menggunakan kapal MV Mutiara Mas dari Tanjung Pinang menuju Punggur, jadi alasan Judex factie tidak mengetahui adalah tidak benar akan tetapi judex factie menikmati secara riel, oleh karenanya alasan judex factie yang demikian haruslah ditolak karena penuh kebohongan belaka.

20. Bahwa fakta yang ada, Pembanding I/Tergugat I telah melaksanakan isi kesepakatan

para

pihak

dalam

surat

kesepakatan

bersama

nomor:01/MAS-MIM2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 dan surat perjanjian bersama Nomor: 01/MAS-MOM3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya, yaitu dengan telah beroperasinya 4 (empat) kapal aquo membuktikan bahwa kewajiban Pembanding I/Tergugat I sebagaimana telah dituangkan dalam surat kesepakatan bersama nomor:01/MAS-MIM2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 dan surat perjanjian bersama Nomor: 01/MAS-MOM3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya, telah dilaksanakan dengan sempurna. Bahwa dalam hal ini, Terbanding/Penggugat yang memegang kendali operasi 4 kapal Very Mutiara Mas dengan akal bulus yang seolah-olah tidak punya dosa berusaha mengelabui judex factie dan lari dari tanggung jawabnya terhadap kewajiban para pihak untuk menanggung pinjaman kredit 4 (empat) kapal aquo pada Bank BRI Tanjung Pinang sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Peryataan nomor 06 tanggal 1 April 2009 yang dibuat dihadapan Desr Indrani, SH selaku Notaris (bukti P-16 dan T.II-4). Dalam apa yang telah Para Pihak perjanjikan dalam surat kesepakatan bersama nomor:01/MAS-MIM2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 dan surat perjanjian bersama Nomor: 01/MAS-MOM3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya tersebut tidak beroperasi lagi dan disita oleh Hal.17 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

Bank BRI cabang Tanjung Pinang dan akta pernyataan nomor 06 tanggal 1 April 2009 yang dibuat dihadapan Desr Indriani, SH Notaris telah memperlihatkan bahwa apa saja yang menjadi hak dan kewajiban Para Pihak. Adapun Para Pihak memakai nama PT Anggun Segara (Pembanding I/TergugatI) adalah hanya untuk melegalkan pinjaman kredit Para Pihak pada Bank BRI cabang Tanjung Pinang dengan agunan 4 (empat) kapal a quo. Tetapi pada kenyataannya setelah beroperasinya 4 (empat) kapal a quo tersebut selama kurang lebih 2 tahun yaitu kapal MV Mutiara Mas I. Kapal MV Mutiara Mas sedangkan kapal MV Mutiara Mas 2 dan kapal MV Mutiara Mas 3 mulai beroperasi bulan September 2008 hingga 4 (empat) kapal a quo disita oleh Bank BRI cabang Tanjung Pinang Para Pihak yang telah mengatasnamakan PT Anggun Segara (Pembanding I/Tergugat I) pada pinjaman kredit tersebut telah lalai memenuhi kewajibannya, bahwa siapa saja yang melaksanakan operasi 4 (empat) kapal a quo tersebut adalah diluar wewenang dan tanggung jawab dari Pembanding I/Tergugat I dikarenakan kewajiban Pembanding I/Tergugat I hanya sebatas penyediaan dan pembuatan kapal saja. Maka apa yang telah didalilkan oleh Terbanding/Penggugat, adalah tidak benar adanya dan pertimbangan judex factie yang menyatakan Pembanding I/Tergugat I tidak melakukan sesuatu adalah merupakan suatu pertimbangan yang keliru dan menyesatkan, sudahlah judex factie tidak menyelamatkan Pembanding

I/Tergugat

I

yang

menderita

akibat

ulah

Terbanding/Penggugat, nama baik Pembanding I/Tergugat I dimata BRI khususnya dan Bank umumnya sudah tercemar dan bahkan di blacklis karena dianggap tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya pertimbangan hukum judex factie yang demikian sudah semestinya dibatalkan dan ditolak.

21. Bahwa dari pertimbangan hukum yang dibuat oleh judex factie ini benarbenar sangat membingungkan Pembanding I/Tergugat I, karena ajika dilihat

dan

diperhatikan

judex factie

pada

hal

93

putusannya

berpendapat Pembanding I/Tergugat I cidera janji karena “ tidak melakukan sesuatu” namun disisi lain pada hal 95 kapal Mutiara Mas sudah beroperasi, jadi antara pertimbangan hukum yang satu dengan yang

lainnya

saling

bertentangan

sehingga

membuat

bingung

Pembanding I/Tergugat I dalam mencerna putusan judex factie yang


sesat ini, oleh karena putusan yang bingung dan sesat hasilnya juga sesat dan tidak perlu dipertimbangkan.

22. Bahwa pertimbangan judex factie halaman 94 paragraf 4 yang berbunyi: Menimbang, bahwa mengenai petitum No. Oleh karena sita jaminan tersebut tidak berhasil dilaksanakan oleh karena objek sita yang dimaksud telah dipindah tangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Pihak ketiga berdasarkan Berita Acara sita jaminan conservatoir beslag No. 20/Pdt.G/2011/PN TPI tanggal 11 September 2011, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya ditolak. Bahwa terhadap alasan ini sangat jelas judex factie bertindak sangatsangat arogan sekali dan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap objek yang

akan

diletakan

sita

olehnya,

karena

hanya

berdasarkan

permohonan dari Terbanding/Penggugat dengan tidak menyebutkan identitas dari objek yang akan disita, judex factie dengan serta merta mengabulkan permohonan dari Terbanding/Penggugat, walhasil ternyata objek sitaan tersebut disamping bukan merupakan objek sengketa juga bukan milik dari Pembanding I/Tergugat I maupun Tergugat II. Bahwa disamping itu judex factie juga sudah sewenang-wenang dan melawan hukum sudah menuduh secara serta merta Pembanding I/Tergugat I yang melakukan pengalihan objek sitaan tersebut, dan terhadap kesewenang-wenangan ini Pembanding I/Tergugat I akan melakukan proses hukum terhadap judex factie yang nakal dan arogansi serta menyusahkan masyarakat khususnya Pembanding I/Tergugat I , karena sudah dari semula Pembanding tidak ada melibatkan diri dalam persoalan Terbanding/Penggugat dengan Tergugat II,III,IV dan V) dalam hal penanaman saham untuk pembuatan 4 unit kapal MV Mutiara Mas dimaksud, oleh sebab itu alasan dan atau menuduh Pembanding I/ Tergugat I mengalihkan objek sita adalah keliru dan harus dibatalkan.

23. Bahwa pertimbangan judex factie halaman 94 paragraf 5 dan paragraf 6 yang berbunyi: Menimbang, bahwa mengenai petitum No.3, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas ternyata telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (wan prestasi), oleh karenanya petitum ini sudah sepatutnya dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa mengenai petitun No. 4 berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Penggugat telah terbukti melakukan seluruh kewajibanHal.19 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

kewajiban dalam surat kesepakatan bersama tersebut, sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan kewajibankewajiban sesuai dengan isi kesepakatan bersama tersebut dan ternyata Tergugat II tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi pada Para Pihak tersebut dimana Tergugat II adalah sebagai sumber atau titik central pemicu perselisihan antara Penggugat dengan Pihak-Pihak dalam surat kesepakatan bersama tersebut tidak lagi berjalan sebagaimana diharapkan, sehingga Majelis berpendapat surat kesepakatan bersama nomor:01/MAS-MIM2/VII/2008 (bulti P-3, bukti T.II-1) dan surat kesepakatan bersama Nomor: 01/MAS-MOM3/VII/2008 (bukti P-4, bukti T.II-2) serta adendum/perubahan surat perjanjian kerjasama Nomor: 01-Add/MASMOM3/VII/2008 (bukti P-2,bukti T.II-3 sudah sepatutnya tidak perlu dipertahankan lagi, dan sudah seharusnya dibatalkan, oleh karenanya petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan;

24. Bahwa dengan dikabulkannya pertitum Terbanding/Penggugat sudah sangat memperlihatkan kesewenang-wenangan dan arogansinya judex factie dalam memberikan pertimbangan hukum, karena sudah dari semula

Pembanding

I/Tergugat

I

nyata-nyata

telah

selesai

melaksanakan kewajibannya yaitu membuat 4 unit kapal MV Mutiara Mas dan selanjutnya kapal MV Mutiara Mas tersebut telahpun dioperasikan oleh Terbanding/Penggugat beserta rekannya, jadi segala sesuatu yang telah Pembanding I/Tergugat I laksanakan, oleh karena itu alasan judex factie yang menghukum Pembanding I/Tergugat I wanprestasi adalah dibatalkan. Bahwa judex factie harusnya lebih jeli dan menggali lebih dalam apa saja yang menjadi hak dan kewajiban Para Pihak didalam surat kesepakatan bersama nomor:01/MASMIM2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 dan surat perjanjian bersama Nomor: 01/MAS-MOM3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya dan hal hal apa saja yang ditegaskan dalam Akta pernyataan nomor 6 tanggal 1 April 2009 yang dibuat dihadapan desi Indrani, SH selaku Notaris, apalagi apa yang telah Para Pihak perjanjian telah dituangkan dalam akta otentik. Tapi pada kenyataan akibat dari kelalaian Para Pihak dalam melakukan pembayaran/angsuran terhadap pinjaman kridit pada Bank BRI cabang Tanjung Pinang PT Anggun Segara yang nota bane hanya meminjamkan nama

perusahaan

untuk

kepentingan

Para

Pihak

dalam

surat

kesepakatan bersama nomor:01/MAS-MIM2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 Hal.20 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

dan surat perjanjian bersama Nomor: 01/MAS-MOM3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya dan akta pernyataan nomor 6 tanggal 1 April 2009 yang dibuata dihadapan Desi Indriani, SH selaku Nota, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 yang pada intinya adalah sebagai berikut: “Pasal 1338 masih tetap berlaku dalam perjanjian, oleh sebab itu sesuai pertimbangan P.T Pihak-Pihak harus mentaati apa yang telah mereka setujui, dan telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut.” Padahal sangat jelas terlihat, peranan Pembanding I/Tergugat I dalam setiap perjanjian yang dibuat Para Pihak, tidak satupun dalam perjanjian tersebut Pembanding I/Tergugat I mempunyai peran, karena memang dalam kerjasama yang dibuat oleh Para Pihak, Pembanding I/Tergugat I tidak mempunyai kapasitas maupun andil dalam penertaan modal maupun penghimpunan dana pembuatan keempat kapal a quo, tetapi Pembanding I/Tergugat I hanyalah sebagai pembuat kapal yang dipesan oleh para Pihak, dan pembuatan kapal-kapal tersebut telah pula dilaksanakan dengan sempurna oleh Pembanding I/Tergugat I (bukti T.I.8 s/d 18). Maka dari itu, terhadap gugatan Terbadning/Penggugat yang tidak berdasar tersebut dan kesewenang-wenangan judex factie dalam mengabulkan petitum No. 3 dan petitum No.4 gugatan Terbanding/Penggugat adalah merupakan suatu pertimbangan yang sewenang-wenang yang melebihi kewenangannya oleh karenanya harus dibatalkan.

25. Bahwa pertimbangan judex factie mengenai petitum 6 pada halaman 95 paragraf 4 (empat) adalahsebagai berikut:: Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Nuzul Firman, saksi Bambang Irawan Ginting dan jawaban turut Tergugat I bahwa ke 4 (empat) kapal tersebut telah beroperasi sejak bulan September 2008 sampai dengan Nopember 2010 untuk kapal KM Mutiara Mas I dan KM Mutiara Mas 2 serta KM Mutiara Mas 3 beroperasi sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Nopember 2010 yang dioperasikan oleh Tergugat III ( bukti P.28, bukti T.III-1) yang telah mendapat izin (bukti P36) dengan jadwal yang telah ditentukan Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang (bukti P-37), sedangkan untuk kapal KM Mutiara Mas beroperasi sejak bulan Maret 2009 sampai dengan Nopember 2010; Meimbang, bahwa selama kapal tersebut dioperasikan oleh Tergugat III, semua keuangan dibuat dan dilaporkan kepada Tergugat II sehingga hasil keuntungan selama kapal-kapal tersebut beroperasi Tergugat II dan Tergugat III yang mengetahui seluruh uang masuk dan uang keluar kapal-kapal tersebut, sehingga Tergugat II dan Tergugat III haruslah bertanggung jawab atasa keuntungan seluruh kapal tersebut. Hal.21 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

26. Bahwa fakta terhadap laporan keuangan operasional 4 (empat) kapal a quo

hanya

mengatasnamakan

Pembanding

I/Tergugat

I

saja,

dikarenakan bahwa pinjaman kredit pada Bank BRI cabang Tanjung Pinang yang diajukan oleh Para Pihak mamakai nama Pembanding I/Tergugat I sebagaimana telah disebutkan dalam akta pernyataan nomor 06 tanggal 1 April 2009 yang dibuat dihadapan Desi Indriani, SH selaku Notaris. Tetapi dalam hal ini judex factie tidak mempertimbangkan akta otentik dan hanya mengikuti kehendak Terbanding/Penggugat dalam menjatuhkan amar putusannya.

27. Bahwa terhadap pengelolaan 4 (empat) kapal a quo Pembanding I/Tergugat I tidak tahui siapa saja para pihak yang melaksanakan operasional 4 (empat) kapal a quo tersebut, hingga kewajiban para pihak tidak terlaksana lagi sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta kesepakatan nomor 6 (enam) tanggal 1 April 2009 yang dibuat dihadapan Desi Indriani, SK dalam melakukan pembayaran terhadap pinjaman kredit Bank BRI cabang Tanjung Pinang yang mengakibatkan 4 (empat) kapal a quo tersebut tidak beroperasi lagi sebagaimana mestinya. Bahwa terhadap petimbangan judex factie yang tidak memperhatikan buktibukti surat apalagi bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai dengan pasal 1870 KUH Perdata yaitu: “suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta aahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, surat bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.” Maka pertimbangan judex factie yang tidak mendasar pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, sudah semestinya dibatalkan.

28. Bahwa berdasarkan pertimbangan judex factie dalam amar putusannya halaman 104 poin 6 adalah sebagai berikut: 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat uang ganti kerugian/pengembalian modal-modal setoran Penggugat sebesar Rp 6.926.760.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar sekaligus dan tunai ganti kerugian kepada Penggugat atas keuntungan yang diharapkan sebesar Rp 2.016.767.000,- (dua milyar enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);


29. Bahwa atas pertimbangan judex factie tersebut, jelas memperlihatkan betapa kelirunya judex factie dalam meneliti bukti-bukti yang diajukan para pihak, terutama tentang kaitan dan kedudukan Pembanding I/Tergugat I dalam semua kesepakatan yang dibuat para pihak. Padalah sangat jelaas terlihat, peranan Pembanding I/Tergugat I dalam kesepakatan para pihak adalah membuat kapal atas pesanan para pihak (Terbanding/Penggugat, Tergugat II, III,IV dan V), dan hal tersebut telah dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I serta kapal-kapal tersebut telah dioperasikan, sehingga dalam hal ini apa yang menjadi kewajiban dan prestasi dari Pembanding I/Tergugat I telah dilaksanakan dengan sempurna. Oleh karenanya pertimbangan judex factie yang menyatakan Pembanding I/Tergugat I telah melakukan wan prestasi, adalah merupakan pertimbangan yang keliru, picis dan kerdil, apalagi untuk membayar ganti rugi kepada Terbandsing?penggugat, jelas sangat tidak masuk akal dan oleh karenanya harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku kecuali atas kemauan dan kehendak otoritas dari judex factie itu sendiri.

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Tergugat II/Pembanding II didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap putusan judex factie pada halaman 86 paragraf 1 yang berbunyi: Menimbang, selain itu SUGIARTO (selaku Direktur) dan SUGIARTO (selaku Pribadi) juga meninta Penggugat agar menalangi utang Tergugat I yang ada pada Bank BRI Tanjung Pinang, sehingga Penggugat menyanggupi permintaan SUGIARTO (selaku pribadi) tersebut sehingga setelah dijumlahkan keseluruhan utang yang Penggugat bayar adalah Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti-bukti surat dibawah ini: 1. Surat pemberitahuan setoran/pembayaran angsuran tunggakan/ hutang PT Anggug Segara di BRI Cabang Tanjung Pinang dengan rekening Nomor 0174-01-006600-10-0 tanggal 16 Juli 2010 yang diketahui pmpinan BRI Cabang Tanjung Pinang dan surat kuasa penyetoran an. Nuzul Firman (bukti P-7). 2. Bukti setoran/pembayaran hutang atas nama PT Anggun Segara pada BRI Cabang Tanjung Pinang oleh kuasa Saiful Bahri ABD Rashid tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (bukti P-18). Hal.23 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

3. Bukti setoran/pembayaran hutang atas nama PT Anggun Segara pada BRI Cabang Tanjung Pinang oleh kuasa Saiful Bahri ABD Rashid tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) (bukti P-19). 4. Bukti setoran/pembayaran hutang atas nama PT Anggun Segara pada BRI Cabang Tanjung Pinang oleh kuasa Saiful Bahri ABD Rashid tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) (bukti P-20). 5. Bukti setoran/pembayaran hutang atas nama PT Anggun Segara pada BRI Cabang Tanjung Pinang oleh kuasa Saiful Bahri ABD Rashid tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (bukti P-21). 6. Bukti setoran/pembayaran hutang atas nama PT Anggun Segara pada BRI Cabang Tanjung Pinang oleh kuasa Saiful Bahri ABD Rashid tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti P-22). Bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu bukti P-17 s/d P-22 sebagaimana yang telah didalilkan oleh Terbanding/Penggugat adalah merupakan hutang Pembanding I/Tergugat I tidak benar dan bukti tersebut emrupakan angsuran kredit ke 4 (empat) kapal a quo pada Bank BRI Cabang Tanjung Pinang atas kesepakatan para pihak sesuai akta pernyataan nomor 06 tanggal 1 April 2009 yang dibuat dihadapat Desi Indriani, SH Notaris di Tanjung Pinang (bukti P/16 dan T.II-4), dan bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tersebut merupakan angsuran kredit ke 4 (empat) kapal MV Mutiara Mas , MV Mutiara Mas 1,2 dan 3 pada Bank BRI cabang Tanjung Pinang atas kesepakatan bersama Para Pihak sesuai akta pernyataan nomor 06 tanggal 1 April 2009 yang dibuat dihadapan Desi Indriani, SH selaku Notaris, bahwa hasil penjualan tiket kapal MV Mutiara Mas, MV Mutiara Mas 1,2, dan 3 harus disetor setiap hari ke rekening PT Anggun Segara (Pembanding I/Tergugat II). Namun dalam kenyataannya, pengelolaan ke 4 kapal a quo yang dikelola oleh Tergugat III dan Terbanding/Penggugat seharusnya hasil penjualan tiket ke 4 (empat) kapal a quo distor kerekening PT Anggun Segara; namun ternyata, Terbanding/Penggugat telah mengambilnya dan memasukan kedalam rekening miliknya sendiri, terhadap hal ini Pembanding II/Tergugat II sedang melakaukan audit secara resmi, akibat ulah Terbanding/Penggugat yang tidak menyetor hasil penjualan tiket 4


(empat) kapal a quo mengakibatkan pembayaran angsuran kredit kepada Bank BRI cabang Tanjung Pinang menjadi macet. Bahwa terhadap bukti P-17 s/d 22 tersebut tidak benar bahwa Pembanding

II/Tergugat

II

meminta


untuk

menyelesaikan hutang bersama, karena bukti P-17 s/d 22 tersebut merupakan uang hasil penjualan tiket 4 (empat) kapal a quo yang tidak disetor kerekening Pembanding I/Tergugat I sebagaimana yang telah diperjanjikan sebagaimana dan tertuang dalam surat nomor 6 tanggal 1 April 2009 (bukti P-16 dan T,II.4) akan tetapi hasil penjualan tiket tersebut sengaja dimasukkan kerekening pribadi Terbanding/Penggugat dengan tanpa sepengetahuan pemegang salam lainnya. Jelasa ini merupakan

akal

licik


untuk

mengaburkan

tanggung jawabnya sebagai para pihak yang bertanggung jawab terhadap 4 (empat) kapal a quo sebagai agunan kredit pada Bank BRI cabang Tanjung Pinang yang mana pembayaran kredit tersebut dibayar melalui hasaial operasional 4 (empat) kapal a quo, yang nota bane pengelolaan dilakukan oleh Terbanding/Penggugat dan Tergugat III. Bahwa sesuai pasal 1338 KUH Perdata yang bunyinya adalah sebagai berikut: “ semua perjanjian yang dibuat adalah sah dan belaku sebagai Undangundang bagi mereka yang membuatnya”. Bahwa sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 yang pada intinya adalah sebagai berikut: “Pasal 1338 masih tetap berlaku dalam perjanjian, oleh sebab itu sesuai pertimbangan P.T Pihak-Pihak harus mentaati apa yang telah mereka setujui, dan telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut.” Oleh karena itu, pertimbangan judex factie uang yang menyatakan dibayarkan oleh Terbanding/Penggugat untuk menutupi hutang bersama pada Bank BRI Cabang Tanjung Pinang adalah milik pribadi dari Terbanding/Penggugat, adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak beralasan, jadi pertimbangan hukum judex factie tersebut jelasa hanya berpedoman dan atau memeriksa sepihak saja dengan tidak melihat fakta yang sebenarnya sebagaimana tertuang dalam bukti P.16 dan T.II.4 yang sangat jelasa mengaturnya dan diabaikan oleh judex fabtie, dan ini terbukti dari perbuatan judex factie tidak meneliti secara jelasa bukti yang ada, karenanya pertimbangan hukum yang demikian haruslah dibatalkan. Hal.25 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

2. Bahwa terhadap pertimbangan judex factie halaman 87 paragraf 1 (satu) yang berbunyi: Menimbang, bahwa atas permintaan Tergugat II, Penggugat juga membayar asuransi atas kapal yang menjadi clausula (syarat) perpanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II dengan turut Tergugat IV yang berakhir pada bulan Desember 2009 PT. Asuransi Boso Periskop kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 215.062.000,- (dua ratus lima belas juta enam puluh dua ribu rupiah) (bukti P-23). Bahwa terhadap pembayaran Asuransi pada PT Asuransi Bosowa Periskop adalah merupakan kewajiban operasionak ke 4 (empat) kapal a quo yang melayari rute pelabuhan Telaga Punggur Batam dan Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang pulang-pergi (PP) yang dikelola langsung oleh Terbanding/Penggugat maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 40 ayat (1) yang berbunyi: “Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”. Dan oleh karena Terbanding/Penggugat menurut akta persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah pengelola factual darike 4 (empat) kapal a quo di lapangan, maka sudah sewajarnya segala biaya dan pembayaran yang menyangkut dan dibutuhkan dalam rangka pengoperasian 4 (empat) kapal a quo adalah menjadi tanggung jawab mereka dan menjadi beban pengeluaran dari operasioanal . Maka dalildalil Terbanding/Penggugat yang tidak beralasan dan merupakan akal licik Terbanding/Penggugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya sudah semestinya tidak perlu dipertimbangkan judex factie tersebut haruslah

dibatalkan

karena

sudah

terkontaminasi

akal

bulus

Terbanding/Penggugat.

3. Bahwa terhadap pertimbangan judex factie halama 88 paragraf 3 (tiga) dan 4 (empat) yang bunyinya adalah sebagai berikut: Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, bahwa Tergugat I tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu melaksanakan serah terima secara resmi kepada para pemegang saham dengan berita acara sebagai layaknya serah terima barang pada umumnya, hal ini disebabkan Tergugat II adalah selakuk Direktur dari Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat II tersebut mencampur aduk, SUGIARTO selaku Direktur disatu sisi dan SUGIARTO selaku pribadi disisi lain;


Menimbang, bahwa Tergugat II dimana Tergugat II sebagai pribadi telah mendaftarkan kapal-kapal tersebut atas nama SUGIARTO yaitu KM Mutiara Mas I (bukti P.29). KM Mutiara Mas 2 (bukti P.30) KM Mutiara Mas 3 (bukti P.31) dan KM Mutiara Mas (bukti P.32) tanpa ada persetujuan dari Penggugat, Tergugat III, turut Tergugat I, turut Tergugat II dan turut Tergugat III, sehingga perbuatan Tergugat II tersebut telah melanggar atau tidak sesuai dengan isi pasal 8 surat kesepakatan bersama Nomor: 01/MAS-MIM2/VII/2008 (bukti T.II-1) dimana seharusnya seluruh kapal tersebut dibuat atas nama TP Anggun Segara (Tergugat I) dan bukan atas nama SUGIARTO. Bahwa petimbangan hukum judex factie yang menyatakan pendaftaran 4 (empat) kapal a quo atas nama Tergugat II (selaku pribadi) adalah perbuatan ingkar janji adalah sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia , dikarena bahwa para pihak telah menyetujui akan pendaftaran ke 4 (empat) kapla a quo atas nama PT Anggun Segara (Pembanding

I/Tergugat

I)

sebagaimana

tertuang

dalan

surat

kesepakatan bersama Nomor 01/MAS-MIM2/VII/2008 tanggal 08 Jili 2008 (Pasal 8) dan surat perjanjian bersama Nomor 01/MASMOM3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya, maka dari fakta-fakta yang terungkap Pembanding II/Tergugat II dalam hal ini bertindak sebagai Direktur PT Anggun Segara (Pembanding I/Tergugat I) dan perbuatan Pembanding II/Tergugat II telah sesuai dngan pasal 92 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “ Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”. Pembanding II/Tergugat II sengaja tidak mendaftarkan ke 4 (empat) kapal a quo atas nama PT Anggun Segara, dikarenakan Pembanding II/Tergugat II khawatir pada suatu waktu nanti akan menimbulkan permasalahan baru atas kepemilikan kapal tersebut, padahal PT Anggun Segara tidak mmenpunyai kapasitas maupun modal atas kepemilikan ke 4 (empat) kapal a quo tersebut, jadi apakah salah kalau ternyata kesepakatan bersama tersebut sebagaimana

yang

disepakati ternyata pihak lain yang tidak ikut sepakat menolak hasil kesepakatan

bersama

tersebut

dan

apakah

bisa

dikatagorikan

Pembanding II/Tergugat II melakukan perbuatan ingkar janji ? Terhadap pertimbangan judex factie yang demikian jelas keliru dan tidak beralasan karena yang tidak mau tersebut adalah Pembadning I/Tergugat I, bukan Sugiarto (Pembanding II/Tergugat II), jadi tidak mungkin orang tidak mau harus dipaksakan dan tidak mungkin Pembanding I/Tergugat I tidak mau menerima ke 4 (empat) kapal a quo Hal.27 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

tersebut sebagai aset perusahaan Pembanding II/Tergugat II disebut sebagai ingkar janji ! Oleh karenanya pertimbangan hukum yang dibuat oleh judex factie yang demikian adalah pertimbangan hukum yang sesat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh sebab itu haruslah dibatalkan dan ditolak.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan judex factie halaman 89 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut: Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban menyatakan bahwa pembentukan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) tidak dapat terwujud oleh karena kedudukan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pereaturan perundang-undangan; Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis berpendapat bahwa pernyataan atau pendapat Tergugat I dan Tergugat II tersebut hanya dibuat-buat, oleh karena berdasarkan saksi Nuzul Pirman dan berdasarkan jawaban turut Tergugat I menyatakan bahwa sebelum surat kesepakatan dibuat oleh para pihak, Tergugat II berjanji akan membentuk perusahaan PMA sebagai wujud kerjasama, oleh karena itu Penggugat tertarik dengan ajakan Tergugat II tersebut. Bahwa terhadap pertimbangan judex factie tersebut diatas yang menyatakan alasan tidak membentuk PMA hanya dibuat-buat sangat bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) Undang-undnag nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “ Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.” Bahwa sebagaimana pertimbangan arogan dari judex factie yang menyatakan dan memvonis secara sepihak saja dengan tidak melihat dan tidak mempelajari bukti-bukti yang ada dan dengan gampang menuduh Pembanding II/Tergugat II telah melakukan ingkar janji, pada hal Pembanding II/Tergugat II telah berupaya agar Terbanding/ Penggugat bisa melakuka Penanaman Modal di Indonesia dan hal ini terbukti dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pembanding II/Tergugat II diantaranya melakukan : a. Menyuruh Terbanding/Penggugat mengurus RPTKA Rencana Penggunaan Tenaga Kerja asing), sehingga keluar visa untuk bekerja. b. Memberikan contoh saham. c. Mengurus izin-izin PMA melalui Notaris Desi Indriani, SH


Bahwa oleh karena segala pernyataan sudah Pembanding II/Tergugat II urus namun yang bisa membuat keputusan adalah Pemerintah Indonesia yang bukan merupakan kewenangan dari Pembanding II/Tergugat II, sehingga izin PMA dari Terbanding/Penggugat tidak bisa dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Dari segala yang telah Pembanding II/Tergugat II upaya tersebut karena tidak dikabulkan oleh Pemerintah izin PMA dari Terbanding/Penggugat, Pembanding II/Tergugat II harus disalahkan ? Terhadap pertimbangan judex factie yang demikian jelas keliru dan terlalu arogan tingkah judex facti dan oleh karenanya harus dibatalkan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena sudah dari semula semenamena adanya. Bahwa yang lebih dahsyat lagi adalah judex factie membenarkan Terbanding/Penggugat

melakukan

kegiatan

usaha

di

Indonesia

meskipun izin PMA nya tidak keluar dari Pemerintah Indonesia, perlakuan judex factie yang demikian jelas sudah menyesatkan para pencari keadilan di Indonesia umumnya dan Tanjung Pinang khususnya, karena tidak mungkin Terbanding/Penggugat selaku warga negara Malaysia (asing) dengan sekehendak hati membuat perusahaan Penanaman Modal Asing tanpa memenuhi ketentuan Perundangundangan, maka sudah seharusnya pula gugatan Penggugat dan pertimbangan judex factie ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan karena sudah dari semula bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kecuali judex factie menerapkan Undang-undang yang berlaku di negara asal Terbanding/Penggugat yaitu Malaysia. Bahwa oleh akrena judex factie berpendapat, alasan untuk tidak membuat PMA adalah dibuat-buat oleh Pembanding II/Tergugat II adalah merupakan alasan yang picis sekali karena Pembanding II/Tergugat II sudah melakukan berbagai cara dalam pengurusannya sebagaimana yang

dibenarkan

sedangkan

oleh

Pembanding

Terbanding/Penggugat II/Tergugat

II

(bukti

bukanlah

P-24,P.25)

lembaga

yang

mempunyai kewenangan untuk menyatakan hal tersebut, dan sebagai stiket baik dari Pembanding II/Tergugat II biaya untuk pengajuan PMA tersebut telah dikembalikan kepada Terbanding/Penggugat (bukti T.II.6) jadi judex fatielah yang sudah terkontaminasi oleh pikiran orang asing yang bisa mengatakan seperti itu. Bahwa oleh karena yang ingin melakukan kegiatan usaha di Indonesia adalah Terbanding/Penggugat yang merupakan orang asing Malaysia Hal.29 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

maka seharusnya judex factie membatasi ruang geraknya sebelum adanya izin berupa PMA dari Pemerintah, kecuali judex factie yang memegang perkara ini juga termasuk orang asing (Malaysia juga), seharusnya judex factie sadar diri dan punya malu memutus perkara a quo bertentangan dengan undang-undang dan seharusnya judex factie menunjukkan citra yang baik serta menegakkan peraturan perundangundangan di Indonesia yang berlaku dengan bijak dan bertanggung jawab,

bukan

membela


atau

membenarkan

perbuatan

selaku orang asing yang tanpa izin oleh

Pemerintah Indonesia melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Bahwa dengan tidak adanya zizn Pemeerintah Indonesia kepada Terbanding/Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha khususnya dibidang pelayaran maka segala hal-hal tersebut yang telah dilakukan oleh Terbanding/Penggugat dengan tanpa izin dari Pemerintah Indonesia adalah batal demi hukum, dan begitu juga terhadap putusan judex factie yang menyangkut penanaman saham terhadap pembuatan ke 4 (empat) kapal a quo dianggap tidak ada juga karena hukum Indonesia yang diterapkan kepada Terbanding/Penggugatyang nota bena adalah orang asing (Malaysia) yang belum mendapat izin dari Pemerintah Indonesia belum berlaku dan tidak pernah berlaku, dengan demikian segala perbuatan hukum yang dilakukannya (Terbanding/Penggugat) dianaggap tidak ada juga, jadi putusan yang menyatakan Pembanding II/Tergugat II telah cedera janji juga dianggap tidak pernah ada, jadi pertimbangan hukum yang menyatakan Pembanding II/Tergugat II telag cedera janji harus dibatalkan. Bahwa

oleh

karena


adalah

orang

asing

(Malaysia) yang belum mendapat izin melakukan kegiatan usaha di indonesia untuk berinvestasi melalui PMA, maka terhadap segala tindak tanduknya selama ini dalam pengoperasian ke 4 (empat) kapal a quo dianggap illegal dana melawan hukum. Dan terhadap perbuatannya tersebut Pembanding II/Tergugat II sedang melakukan audit secara resmi melalui akuntan publik untuk diminta pertanggung jawabannya mengenai laporan keuangan yang dikelolanya selama ke 4 (empat) kapal a quo beroperasi dibawah kendalinya sebagaimana diamanatkan oleh UU Perseroan Terbatas, jadi judex factie harus memahami benar sebagai objek hukum pihak-pihak tersebut sebelum menjatuhkan putusan konyol yang sangat pertentangan dengan hukum Indonesia, kecualai judex factie yang menyidangkan perkara ini juga berstatus Hal.30 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

orang asing pula, oleh sebab itu pertimbangan judex factie yang membenarkan orang asing yang belum mendapat izin usaha dari Pemerintah Indonesia boleh melakukan kegiatan usaha di Indonesia adalah salah besar dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ada apa dengan Hakim yang menyidangkan perekara ini ?, dan dalam waktu dekat akan kami tindaklanjuti perbuatan hakim yang demikian. Oleh karenanya putusan judex factie yang demikian dusah melampaui kewenangan dan bertindak arogan sekali yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku untuk itu harus dibatalkan, karena sudah semula keliru adanya.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan judex factie pada halaman 90 paragraf 4 (empat) yang bunyinya adalah sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap besaran pinjaman kepada Bank BRI menurut pendapat Majelis tidak menjadi perselisihan hukum antara para pihak, hanya saja ada kelebihan sejumlah uang yang dipergunakan oleh Tergugat II sehingga hal tersebut telah menyimpang dari kesepakatan para pihak. Bahwa terhadap pertimbangan judex factie tersebut kesepakatan untuk mengajukan kredit pada Bank BRI cabang Tanjung Pinang sesuai dengan Akta Pernyataan nomor 6 tanggal 1 April 2009 yang dibuat dihadapan Desi Indriani, SH selaku Notaris (bukti P-16 dan T.II-4), Dengan demikian pertimbangan judex factie yang menyatakan adanya kelebihan pinjaman dan merupakan suatu penyimpangan, adalah merupakan suatu pertimbangan hukun yang sangat menyesatkan dan melebihi dari kewnangannya, dan oleh karenanya, pertimbangan hukum yang demikian haruslah dibatalkan, karena pertimbang hukum tersebut merupakan murni pendapat judex factie dan menunjukkan kesewenang-wenangan dan arogansi judex factie sebagai hakim dalam membuat pertimbangan hukum dan keputusan, dengan tanpa melihat bukti-bukti surat yang diajukan para pihak, oleh karenanya pertimbangan

judex


factie saja

hanya

tanpa

berdasarkan

fakta-fakta

yang

dalil-dalil ada

dalam

peresidangan, maka sesuai dengan Jurespurdensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 yang pada intinya adalah sebagai berikut: “Pasal 1338 masih tetap berlaku dalam perjanjian, oleh sebab itu sesuai pertimbangan P.T Pihak-Pihak harus mentaati apa yang telah mereka setujui, dan telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut.” Maka seharunya pertimbangan judex factie yang demikian dibatalkan. Hal.31 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan judex factie halaman 93 paragraf 4 (empat) yang bunyinya adalah sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat oleh karena kesepakatan para pihak bahwa Tergugat II yang merupakan koordinator pengumpul saham-saham para pihak sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak menyetor modal sebagai sahamnya, maka hal itu merupakan tanggung jawab Tergugat II; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan objek cidera janji (wanprestasi), Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wan prestasi) yaitu Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan sesuatu; Bahwa pertimbangan judex factie yang menyatakan Pembanding II/Tergugat II adalag sebagai koordinator adalah suatu pertimbangan yang sangat menyesatkan dan menunjukan kearoganan dari judex factie, karena baik dalam surat kesepakatan bersama Nomor 01/MAS-MIM 2/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008 Pasal 8 ( bukti T.II.1) dan surat perjanjian bersama Nomor 01/MAS-MOM3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya maupun dalam akta otentik yang berupa akta Notaris Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 tanggal 1 April 2009 yang dibuat di hadapan Desi Indriani, Notaris di Tanjung Pinang (bukti T.II.2 dan 3) yang menyatakan Pembanding II/Tergugat II adalah koordinator atas pengumpulan modal pembuatan 4 (empat) kapal a quo. Bahwa terhadap alasan tersebut secara bulat Pembanding II/Tergugat II tolak, karena Pembanding II/Tergugat II telah melakukan beberapa upaya yaitu: 1.Menyuruh Terbanding/Penggugat mengurus RPTKA Rencana Penggunaan Tenaga Kerja asing), sehingga keluar visa untuk bekerja. 2. Memberikan contoh saham. 3. Mengurus izin-izin PMA melalui Notaris Desi Indriani, SH Bahwa oleh karena segala pernyataan sudah Pembanding II/Tergugat II urus namun yang bisa membuat keputusan adalah Pemerintah Indonesia yang bukan merupakan kewenangan dari Pembanding II/Tergugat II, sehingga izin PMA dari Terbanding/Penggugat tidak bisa dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Dari segala yang telah Pembanding II/Tergugat II upaya tersebut karena tidak dikabulkan oleh Pemerintah izin PMA dari Terbanding/Penggugat, Pembanding II/Tergugat II harus disalahkan ? Terhadap pertimbangan judex factie yang menyalahkan Pembanding II/Tergugat II demikian jelas keliru dan terlalu arogannya judex factidalam Hal.32 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

bertindak dan oleh karenanya harus dibatalkan dan tidak perlu dipertimbangkan,

karena

sudah

dari

semula

semena-mena

dan

bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bahwa

oleh

karena


dalam

melakukan

penanaman modal untuk pembuatan 4 (empat) kapal a quo belum mendapatkan izin dari Pemerintah Indonesia yaitu melalui PMA maka segala perikatan yang telah dibuat sebelum izin PMAnya diperoleh dianggap tidak pernah ada, sehingga pertimbangan hukum judex factie yang menyamarkan antara Terbanding/Penggugat sebagai orang asing ilegal berusaha sama dengan Pembanding II/Tergugat II, Tergugat III, IV dan V adalah tidak benar dan sewenang-wenang, kalaulah seperti ini pertimbangan hukum dibuat oleh judex factie maka seluruh orang asing akan berlomba-lomba membuat usaha di Indonesia dengan tidak perlu izin PMA lagi dari Pemerintah Indonesia, oleh sebab itu pertimbangan judex factie yang konyol ini haruslah ditolak dan dibatalkan serta tidak perlu dipertimbangkan karena sudah dari semula keliru dan bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Bahwa

oleh

karena


adalah

orang

asing

(Malaysia) yang belum mendapat izin usaha di Indonesia maka segala tuntutan yang dilakukannya dianggap tidak pernah ada kecuali hakim yang menyidangkan perkara a quo berkewarga negaraan Malaysia juga dan menerapkan hukum Malaysia pula, oleh karena itu segala tuntutannya harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum Indonesia.

7 Bahwa pertimbangan judex factie halaman 94 paragraf 4 yang menyatakan mengenai petitum nomor 2 oleh karena sita jaminan tersebut tidak berhasil dilaksanakan oleh karena objek sita yang dimaksud telah dipindah tangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak ketiga berdasarkan Berita Acara sita jaminan conservatoir beslag No. 20/Pdt.G/2011/PN TPI tanggal 11 September 2011, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya ditolak. Bahwa terhadap pertimbangan ini sangat jelas sekali judex factie menunjukan tangan besi dan arogannya yang sangat luar biasa, karena judex factie mengabulkan permohonan sita dari Terbanding/Penggugat dimana permohonan sita yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tersenut satupun tidak menyebutkan identitas objek dari barang yang dimohonkan sita sebagaimana yang diharuskan oleh SEMA jadi alasan Hal.33 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

sita tidak bisa dilaksanakan adalah objek sitaan yang diajukan disamping identitasnya tidak jelas, dan bukan merupakan objek kesepakatan dan yang lebih dahsyat lagi objek sitaan yang dikabulkan judex factie tersebut adalah milik orang lain, sehingga tidak bisa dilaksanakan itupun judex factie mengintervensi jurusita yang melaksanakannya yaitu dengan mengatakan “ letakkan saja sitanya nanti ada verzet “ dari tingkah judex factie

yang

demikian

jelas

putusan

yang

dibuatnya

bernuansa

menyusahkan masyarakat dan bukan tempat orang mencari keadilan.

8. Bahwa pertimbangan judex factie halaman 94 paragraf 5 dan paragraf 6 yang berbunyi: Menimbang, bahwa mengenai petitum No.3, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas ternyata telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (wan prestasi), oleh karenanya petitum ini sudah sepatutnya dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa mengenai petitun No. 4 berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Penggugat telah terbukti melakukan seluruh kewajibankewajiban dalam surat kesepakatan bersama tersebut, sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan kewajibankewajiban sesuai dengan isi kesepakatan bersama tersebut dan ternyata Tergugat II tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi pada Para Pihak tersebut dimana Tergugat II adalah sebagai sumber atau titik central pemicu perselisihan antara Penggugat dengan Pihak-Pihak dalam surat kesepakatan bersama tersebut dan dari fakta tersebut juga dapat disimpulkan bahwa isi surat kesepakatan bersama tersebut tidak lagi berjalan sebagaimana diharapkan, sehingga Majelis berpendapat surat kesepakatan bersama Nomor: 01/MAS-MIM2/VII/2008 (bukti P-3 bukti T.II-1) dan surat kesepakatan bersama nomor: 01/MASMom3/VII/2008 (bukti P-4,bukti T.II-2) serta addendum/perubahan surat perjanjian kerjasama Nomor: 01/Add/MAS-MOM3/VII/2008 (bukti P5,bukti T.II-3) sudah sepatutnya tidak perlu dipertahankan lagi. Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut diatas, adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru dan menyesatkan, karena judex factie telah mendahului dari Pemnerintah Indonesia mengijinkan untuk melakukan kegiatan usaha tanpa izin, dan hal ini terbukti dari pertmbangan hukum tersebut yang menyatakan Terbanding/Penggugat telah melakukan seluruh kewajibannya sementara izin PMAnya belum ada dan atau tidak dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia walaupun sudah diupayangan oleh Pembanding II/Tergugat II mengurusnya namun Pemerintah Indonesia tidak membenarkan oleh sebab itu alasan judex factie yang demikian adalah alasan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh sebab itu pertimbangan judex factie yang bertentangan dengan hukum yang berlaku harus dibatalkan disamping Hal.34 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

itu judex facti juga tidak mempertimbangan segala prestasi yang telah dibuat Pembanding II/Tergugat II dalam memenuhi isi surat kesepakatan bersama Nomor 01/MAS-MIM2/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008 (pasal 8) dan surat perjanjian bersama Nomor : 01/MAS-MOM3/VII/2008 tangga 11 Agustus 2008 berikut perubahannya serta akta notaris Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 tanggal 1 April 2009 yang dibuat oleh Desi Indriani, Notaris di Tanjung Pinang. Dalam hal ini judex factie hanya berpatokan pada dalil-dalil Penggugast/Terbanding selaku orang asing yang illegal berusaha di Indonesia. Apalagi dicermati lebih teliti, baik surat kesepakatan bersama Nomor 01/MAS-MIM2/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008 (pasal 8) dan surat perjanjian bersama Nomor : 01/MAS-MOM3/VII/2008 tangga 11 Agustus 2008 berikut perubahannya serta akta notaris Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 tanggal 1 April 2009 yang dibuat oleh Desi Indriani, Notaris di Tanjung Pinang., maka akan sangat jelas peran dan kapasitas masingmasing pihak meskipun hal tersebut melawan hukum dan yang pasti, karena pengkatan kredit oleh PT Anggun Segara kepada BRI Cabang Tanjung Pinang adalah merupakan kesepakatan semua pihak, maka segala apa yang menjadi resiko adalah meerupakan resiko yang harus ditanggung

semua

pihak

tanpa

terkecuali.

Dan

jika

memang

Terbanding/Penggugat merasa dirugikan atas pengoperasian ke 4 (empat) kapal a quo, maka seharusnya Terbanding/Penggugat sudah sejak

lama

mengajukan

komplen

maupun

menegurnya.

Tetapi

kenyataannya justru Terbanding/Penggugat telah menikmati hasil dari pengoperasian ke 4 (empat) kapal a quo serta menempatkan keluarganya dalam pengoperasiannya. Oleh sebab itu, pertimbangan judex factie yang demikian haruslah dibatalkan dan ditolak, karena mengandung kecurangan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum judex factie tersebut sudah jelas pertimbangan yang mengada-ada karena pertimbangan tersebut judex factie beranggapan Terbanding/Penggugat sebagai orang asing yang tidak mendapat izi MPA dari pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban hukum yang sama dengan Pembanding II/Tergugta II selaku orang Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia, jadi dapatlah kami katakan gugatan yang diajukan orang asing ini adalah gugatan untuk mengelabui dan penuh dukungan judex factie secara melawan hukum dan hal tersebut terbukti dimana judex factie telah mengangkangi hukum Hal.35 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

Indonesia yang berlaku dan lebih menggunakan hukum orang asing tersebut (Malaysia) dan hal itu terbukti dari perbuatan-perbuatan judex factie kepada Pembanding II/Tergugat II, atas dasar itu semua pertimbangan hukum yang dibuat oleh judex factie seluruhnya ternyata bertentangan dengan hukum Indonesia dimana hukum itu ditegakkan , untuk itu pertimbangan yang dibuat oleh judex factie seluruhnya harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum Indonesia dan supaya jangan menjadi preseden untuk nantinya atas putusan ini. 9. Bahwa pertimbangan judex factie mengenai petitum 6 pada halaman 95 paragraf 4 (empat) adalahsebagai berikut:: Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Nuzul Firman, saksi Bambang Irawan Ginting dan jawaban turut Tergugat I bahwa ke 4 (empat) kapal tersebut telah beroperasi sejak bulan September 2008 sampai dengan Nopember 2010 untuk kapal KM Mutiara Mas I dan KM Mutiara Mas 2 serta KM Mutiara Mas 3 beroperasi sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Nopember 2010 yang dioperasikan oleh Tergugat III ( bukti P.28, bukti T.III-1) yang telah mendapat izin (bukti P36) dengan jadwal yang telah ditentukan Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang (bukti P-37), sedangkan untuk kapal KM Mutiara Mas beroperasi sejak bulan Maret 2009 sampai dengan Nopember 2010; Meimbang, bahwa selama kapal tersebut dioperasikan oleh Tergugat III, semua keuangan dibuat dan dilaporkan kepada Tergugat II sehingga hasil keuntungan selama kapal-kapal tersebut beroperasi Tergugat II dan Tergugat III yang mengetahui seluruh uang masuk dan uang keluar kapal-kapal tersebut, sehingga Tergugat II dan Tergugat III haruslah bertanggung jawab atasa keuntungan seluruh kapal tersebut. Bahwa terhadap pertimbangan judex factie tersebut, Pembanding II/Tergugat II tidak sependapat dngan judex factie, karena judex factie sengaja mengelabui dan memenggal maksud dari pertimbangan tersebut, karena laporan keuangan yang dibuat memang ada tapi perlu digaris bawahi bahwa laporan keuangan yang diajukan tersebut adalah hanya bersifat laporan untung rugi saja sedangkan uangnya berada ditangan Terbanding/Penggugat secara utuh jadi keuangan atas operasional dari ke 4 (empat) kapal a quo, Pembanding II/Tergugat II tidak pernah mengetahui maupun diberitahu baik oleh Tergugat III selaku pengelola maupun oleh Terbanding/Penggugat selaku penikmat hasil operasional kapal-kapal tersebut, jadi pertimbangan hukum judex factie yang secara bulat menuduh Pembanding II/Tergugat II yang menikmati tanpa bukti yang akurat adalah pertimbangan yang keliru dan melawan hukum, oleh sebab itu pertimbangan yang demikian harus dibatalkan. Hal.36 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

Bahwa judex factie juga harus memahami pula menurut fakta bahwa yang mengoperasikan ke 4 (empat) kapal a quo adalah PT Kurnia Sentosa dan management nya dilakukan oleh Terbanding/Penggugat, tentang keluar masuknya keuangan atas pengoperasian ke 4 (empat) kapal a quo (bukti T.I.8 s/d 18), seharusnya judex factie tidak hanya menerima begitu saja dalil dari Terbanding/Penggugat, tetapi haruslah dibuktikan dengan adanya audit dari lembaga yang berwenang, seperti akuntan publik yang saat ini sedang Pembanding II/Tergugat II lakukan.Namun

ternyata,

hal

tersebut

(laporan

audit

keuangan

pengoperasian ke 4 (empat) kapal-kapal a quo) todak pernag dibuat oleh akuntan publik, oleh karenanya pertimbangan hukum judex factie tersebut haruslah dibatalkan karena sangat bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg 2743 K/PDT/1995 tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan : “ yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit dilakukan publik. Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Direktur Utama Perusahaan tanpa ada pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan audit dari akuntan publik yang menyatakan perusahaan rugi, gugatan belum waaktunya diajukan ke Pengadilan “. Dari Jurisprudensi tersebut, jelas bahwa judex factie telah mengabaikan sendi-sendi hukum yang seharusnya diikuti, karena dengan tidak adanya audit dari akuntan publik atas keuangan PT Kurnia Sentosa, seharusnya judex factie tidak perlu mempertimbangkan adanya dalil terhadap hal tersebut. Dengan demikian, pertimbangan judex factie yang menyangkut tentang keuangan operasional ke 4 (empat) kapal-kapal a quo oleh PT Kurnia Sentosa, sehaarusnya dibatalkan, karena bertentangan dengan Jurisprudensi dan hukum yang berlaku, kecuali judix factie hakim asing pula.

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan judex factie dalam amar putusannya halaman 104 poin 5 dan poin 6 adalah sebagai berikut: 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat uang ganti kerugian/pengembalian modal-modal setoran Penggugat sebesar Rp 6.926.760.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar sekaligus dan tunai ganti kerugian kepada Penggugat atas keuntungan yang diharapkan sebesar Rp Hal.37 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

2.016.767.000,- (dua milyar enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa atas pertimbangan judex factie tersebut, jelas memperlihatkan betapa kelirunya dan asingnya judex factie dalam meneliti fakta dan bukti-bukti yang diajukan para pihak terutama tentang keuntungan yang

diharapkan

oleh

Terbanding/Penggugat,

karena

selama

pengoperasian ke 4 (empat) kapal-kapal a quo oleh PT Kurnia Sentosa, belum pernah ada audit dari akuntan publik terhadap keuangannya operasional

sehingga tersebut

belum

telah ada

dapat

ditentukan

keuntungan

atau

apakah

atas

tidak.

Oleh

karenanya, pertimbangan judex factie yang menyatakan Pembanding II/Tergugat II telah melakukan wan prestasi dan harus mengganti kerugian sejumlah uang yang diderita oleh Terbanding/Penggugat, adalah merupakan pertimbangan yang kerdil dan karenanya haruslah dibatalkan. Bahwa sudah jelas judex factie yang memegang perkara ini adalah judex factie yang mempunyai pemikiran asing, karena sudah menyamaratakan orang asing dengan orang Indonesia dan hal itu terbukti dari pertimbangan hukum yang dibuatnya dimana hak dan kewajiban orang asing (Terbanding/Penggugat) sama dengan hak dan kewajiban Pembanding II/Tergugat II sementara izi PMAnya belum ada, padahal menurut pernyataan nomor 6 tanggal 1 April 2009 (bukti P-16 dan T.II.4) sangat tegas disebutkan diakui oleh pihak-pihak yang berperkara dan terhadap bukti ini tidak menjadi pertimbangan sedikitpun oleh judex factie dan terkesan judex factie telah berat sebelah dalam menilai dan memutus perkara a quo. Bahwa

andaipun

judex

factie

menyamaratakan

antara

Terbanding/Penggugat dengan Pembanding II/Tergugat II, Tergugat III,IV dan V dalam hak dan kewaajibannya seharusnya judex factie mesti jeli dan adil dalam menentukan masing-masing hak mereka, karena antara Pembanding II/Tergugat II, III,IV dan V adalah merupakan sama-sama pemegang saham dalam pembuatan ke 4 (empat) kapal a quo, dan sama-sama satu kelompok yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya sehingga jika Terbanding/Penggugat merasa rugi berarti Pembanding II/Tergugat II juga mengalami kerugian dan sama siapa Pembanding II/Tergugat II meminta ganti kerugiannya ?.


Oleh sebab itu pertimbangan hukum yang menyatakan Pembanding II/ Tergugat II telah wan prestasi adalah keliru dan menyesatkan sehingga harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum dan fakta yang ada. Bahwa oleh karena antara Pembanding II/Tergugat II merupakan satu kesatuan dengan Terbanding/Penggugat yang nota bena sama-sama mengalami kerugian menuirut Terbanding/Penggugat atas bidang usaha yang disepakati maka sewaajarnya dan seharusnya judex factie memberikan advis yang benar kepada Terbanding/Penggugat akan setatus serta posisi yang sebenaarnya, kalaulah seperti ini semua pertimbangan hukum yang dibuat oleh judex factie maka tidak ada gunanya peraturan yang dibuat, akan tetapi kembalikan saja kepada judex factie yang sewenang-wenang ini menentukan, oleh karena itu putusan yang bertentangan dengan hukum harus dibatalkan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pengakuan pihak-pihak, pertimbangan judex factie, Juresprudensi, maupun hukum yang berlaku tersebut diatas dapatlah digaris bawahi bahwa antara Pembanding II/Tergugat II dengan Terbanding/Penggugat, Tergugat III,IV dan V adalah sama-sama para pemegang saham dalam pembuatan kapal MV Mutiara Mas 1, MV Mutiara Mas 2, MV Mutiara Mas 3 dan MV Mutiara Mas yang besar sahamnya sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerjasama yang telah ada; dalam artian para pihak sama-sama ingin membuka usah pelayaran, beraarti para pemegang saham dalam pembuatan 4 unit kapal tersebut adalah sama-sama sepuhak yang satu sama lainnya tidak bisa dipisahkan dalam artian jiga dalam pengopersian 4 unit kapal MV Mutiara Mas tersebut mengalami kerugian berarti semua elemen yang mengalami kerugian pula begitu sebaliknya dan bukan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya sebagaimana kehendak Terganding/Penggugat yang diikuti oleh pemikiran judex factie yang sewenang-wenang, dan oleh sebab itu tidak wan prestasi antara Pembanding II/Tergugat II dengan Terbanding/Penggugat karena segala sesuatu telah samasama dilaksanakan secara etikat baik. Bahwa juga Terbanding/Penggugat bisa melakukan gugatan wan prestasi kepada pemegang saham yang lainnya maka pemegang saham yang lainnya tentu bisa juga bisa melakukan hal yang sama, oleh karena pertimbangan dan putusan judex factie penuh dengan nuansa

ketidak

adilan

dan

arogan

yang

lebih

serta

tidak


mempertimbangkan maksud dan tujuan dari penanaman sahan dimaksud, dan oleh karenanya harus dibatalkan.

Menimbang,

bahwa

terhadap

alasan-alasan

banding

tersebut,

Terbanding dalam kontra memori bandingnya emngemukakan hal-hal sebagai berikut: I. Alasan keberatan Pembanding I: 1. Bahwa keberatan Pembanding I dengan alasan diktum putusan yang saling tolak belakang atau bertentangan satu sama lain, yakni antara diktum putusan angka 2 dengan diktum putusan angka 3 yang berbunyi: “ 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap surat kesepakatan bersama Nomor 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, surat perjanjian bersama Nomor 01/MAS-M)M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya; 3. Menyatakan batal surat kesepakatan bersama Nomor 01/MASM1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 21008, surat perjanjian bersama Nomor 01/MAS-MOM3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya, sepanjang mengenai kepentingan dan uang setoran modal Penggugat”; Bahwa keberatan tersebut jelas tidak mendasar dan beralasan hukum, karenanya adalah tepat diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sesuai dengan diktum gugatan Penggugat/Terbanding dari adalah beralasan hukum dengan terbuktinya perbuatan ingkat janji (wanprestasi) dari Tergugat I/Pembanding I dan II, karena beralasan pula menurut

hukum

tuntutan

(petitum)

Penggugat/Terbanding

untuk

menyatakan batal perjanjian tersebut, kerena dalil keberatan Pembanding I pada angka 1 tersebut haruslah ditolak:

2. Bahwa alasan keberatan Pembanding I pada angka 2 s/d 4, jelas tidak berdasan dan beralasan hukum,

karena adalah hak Penggugat/

Terbanding yang menentukan pihak-pihak yang digugat dalam perkara aquo yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat/Terbanding, karena fakta Pembanding I (Tergugat I) PT Anggun Segara yang dalam perbuatan hukumnya diwakili oleh Tergugat II/Pembanding II selaku Direkturnya, sebagai produsen/ pembuat dan penjuan kapal-kapal yang dipesan dalam perjanjian serta menerima uang pembayaran dari uang modal Penggugat/Terbanding (vide Bukti P.6 s/d P.14) dalam perjanjian kerja sama in casu Surat Kesepakatan Bersama Nomor 01/MASM1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 (Bukti P.3) dan Surat Perjanjian Hal.40 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

Bersama Nomor 01/MAS-MOM3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 ( Bukti P.4), serta mengoperasikan kapal dengan Tergugat III/Pembanding III (PT. Kurnia Sentosa ) (vide Bukti P.28) pada akhirnya tidak pernah penyerahkan kapal (levering) memberikan surat saham Terbanding seperti yang dijanjikan, dan tidak pula mendaftarkan kapal sesuai yang diperjanjikan, karena dalil keberatan Pembanding I pada angka 2 s/d 4 tersebut haruslah ditolak. 3. Bahwa alasan keberatan Pembanding I pada angka 5, justru semaakin memperjelas itikad buruk Pembanding I yang diwakili oleh Pembanding II sebagai otak (mind seting) yang berinisiatif dan mengkoordinir dengan modos perjanjian kerjasama, membujuk Terbanding dalam Perusahaan Modal asing (PMA) Pembanding I dan Pembanding II yang telah diuntungkan atas penjualan kapal-kapalnya selanjutnya mengingkari semua janji-janjinya untuk mengikut sertakan Terbanding sebagai pemodal dalam perusahaan PMA dan bahkan orinisnya, kapal-kapal yang telah dibeli dari uang modal Terbanding justru dikuasai dan dimiliki dengan cara mendaftarkannya atas nama Pembanding II, karenanya dalil keberatan Pembanding I pada angka 5 tersebut haruslah ditolak; 4. Bahwa alasan keberatan Pembanding I pada angka 6 dan 7 yang mendalilkan: “.......penanaman saham dalam pembuatan 4 unit kapal MV. Mutiara Mas adalah illegal .. dst”., justru semakin menguatkan syarat pembatalan perjanjian tersebut (ic. Bertentangan dengan undangundang), bukankah Pembanding I dan Pembanding II (selaku Direktur) yang membujuk Terbanding dengan dalil kerjasama yang tujuan sebenarnya hanyalah untuk meraup keuntungan atas penjualan kapalkapal quodnoon dari uang modal Terbanding. Sebaiknya Pembanding I dan Pembanding II yang bersiap-siap menghadapi tuntutan Terbanding (vide Bukti P.29 s/d P.32) atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat (vide Bukti P.33 Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No.Pol. STPL : 279/K/XII/2009 tanggal 25 desember 2009), karenanya dalil keberatan Pembanding I pada angka 6 dan 7 tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum maka harus ditolak; 5. Bahwa alasan keberatan Pembanding I pada angka 8 tentang fakta hukum pembayaran hutang Pembanding I oleh Terbanding berdasarkan Bukti P.17 s/d P.22 dan P. 34 dan P.35, seharusnya Pembanding I memahami kembali Bukti P. 15 yaitu Akta Perjanjiann Membuka Kredit Nomor 01 tanggal 1 April 2009 antara Bank Rakyat Indonesia cabang Tanjung Pinang dengan Sugiarto Direktur PT Anggun Segara sebesar Rp Hal.41 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), yang faktanya bertentangan dengan Bukti P.5 kaitannya dengan Akta Pernyataan (bukti P.16) yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, karenanya alasan keberatan Pembanding I pada angka 8 jelas mengada-ada harus ditolak; 6. Bahwa alasan keberatan Pembanding I pada angka 9 dan 10, justru semakin memperjelas itikat buruk Pembanding I yang diwakili oleh Pembanding II yang mencoba mengaburkan fakta pembayaran hutangnya oleh terbanding seolah-olah setoran penjualan tiket, patutnya Pembanding I melihat fakta operasional kapal-kapal berdasarkan Bukti P.28 dan P. 36, Surat Perjanjian Kerjasam Nomor 01/MAS-KS/2009 tanggal 31 Maret 2009 antara Sugiarto selaku Direktur PT Anggun Segara (Pembanding I) Dengan Martin Umar III/Pembanding III)

selaku Direktur PT Kurnia Sentosa (Tergugat tentang komisi dan pengoperasian kapal rute

pelabuhan Telaga Punggur, Batam ke Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang dan pasal 9 Surat Kesepakatan Bersama Nomor 01/MASM1M2/VII.2008 tanggal 8 Juli 2008 ( Bukti P.3) yang faktanya dioperasikan oleh Pembanding I dengan Pembanding III, karenanya atas kewajiban pembayaran hutang menurut akta bukti P. 15 jelas mengadaada dan harus ditolak; 7. Bahwa alasan keberatan Pembanding I dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 jelas tida ada relevansinya untuk menyangkal fakta pembayaran asuransi kapal oleh Terbadning (vide Bukti P.23) dalam perjanjian kredit Pembanding I dengan BRI cabang Tanjung Pinang (Turut tergugat IV), justru memperjelas kelicikan Pembanding I untuk tujuan menguras uang Terbanding untuk kepentingan dan keuntungan Pembanding I dan II, karenanya alasan dan keberatan Pembanding I pada angka 11 dan 12 tedak jelas dan mengada-ada, maka harus ditolak; 8. Bahwa alasan keberatan Pembanding I pada angka 13 s/d 15, justru semakin memperjelas rendahnya pemahaman Pembanding I tentang hubungan hukumnya dengan Terbanding dalam perjanjian aquo yang nyata-nyata perbuatan hukumnya dilakukan oleh Pembanding II (selaku Direktur) yang kenyataannya setelah menerima uang modal dari Terbanding dan sejak selesainya pembangunan kap[al-kapal (KM Mutiara Mas 1, KM Mutiara Mas 2, KM Mutiara Mas 3 dan KM Mutiara Mas 4) oleh Pembanding I tidak pernah menyerahkan (Levering) kapal-kapal aquo yang dibuatnya kepada Terbanding, malah Pembanding II mengaku Hal.42 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

sebagai

pemilik

dalam

pendaftaran

kapal-kapal

aquo,

anehnya

Pembanding I justru menyalahkan Pembanding II (Direktur), karena alasan keberatan Pembanding I pada angka 11 s/d 15, tidak jelas dan mengada-ada, maka hrus ditolak; 9. Bahwa alasan keberatan Pembanding I pada angka 16, seharusnya Pembanding melihat kembali fakta persidangan, janji Pembanding I dan II untuk membuat perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) karena Pembanding I dan II sedaari awal mengetahui betul bahwa Terbanding berkewargaannegaraan Malaysia yang menurut hukum orang aasing tidak dapat memiliki kapal kecuali dalam bentuk perusahaan PMA, maka ketika Terbanding menanyakan status hukumnya atas kepemilikan kapal-kapal tersebut selesai dibangun oleh Pembanding I, maka Terbanding akan diikutkan sebagai pemegang saham dalam perusahaan badan

hukum

Indonesia yang merupakan usaha patungan milik Pembanding II dalam bentuk PMA dan Terbanding akan menerima bukti berupa surat saham atas kepemilikan kapal-kapal tersebut, serta bukti-bukti pengurusan persyaratan Terbanding yang diminta oleh Pembanding II (vide P.24.25,26 dan P.40) telah membuktikan bahwa Terbanding telah memenuhi permintaan Pembanding I dan II legelitas penanaman modal Terbanding, namun faktanya justru dalam pengurusan PMA dimaksud, karena alasan keberatan Pembanding I pada angka 16 adalah mengada-ada, maka harus ditolak; 10. Bahwa

alasan

pertimbangan

keberatan Hakim

Pembanding

mengenai

selisih

I

pada

pinjaman

angka yang

17,

atas

dilakukan

Pembanding II adalah tepat dan menurut fakta persidangan, berdasarkan kesepakatan Addendum/ Perubahan surat Perjanjian Kerjasama No. 01Add/MAS-MOM3/VII/2008 tanggal 08 November 2008 untuk merubah bunyi pasal 4 ayat 1 sehingga berbunyi “ Dari harga sebagaimana tersebut pada pasal 3 diatas, para pihak akan mengusahakan pinjaman dari bank sebesar Sin $ 1.384.000,- “(satu juta tiga raus delapan puluh empat ribu dollar singapura)” menurut keterangan saksi-saksi : Nuzul Firman

dan

Bambang

Irawan

Ginting,

ST.,

dipersidangan

yang

menerangkan bahwa maksud perubahan bunyi pasal 4 ayat 1 perjanjian sehingga berbunyi sebesar Sin $ 1.384.000,- “(satu juta tiga raus delapan puluh empat ribu dollar singapura)”

adalah sama dengan nilai Rp

9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), karenanya bukti P. 15 ternyata pada tanggal 26 Februari 2009 Pembanding I dan II mengajukan dan menerima uang (pembeyaran kapal melalui fasilitas Kredit BRI) dari Turut Hal.43 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

Tergugat IV (BRI cabang Tanjung Pinang) berdasarkan akta perjanjian Kredit No. 01 tanggal 1 April 2009 sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), sementara beban pembayaran angsuran hutang Pembanding I kepada Turut Tergugat IV (BRI) dengan jaminan kaplakapal aquo merupakan beban hutang bersama, dengan kelicikan Pembanding I dan II untuk meminta Terbanding menandatangani Akta Pernyataan No. 06 tanggal 1 April 2009 setelah dibuatnya Ata Kredit oleh Pembanding I dan II, kemudian uang pinjaman ternyata digunakan untuk membayar hutang Bank Bukopin (over kredit), maka alasan keberatan tersebut harus ditolak; 11. Bahwa alasan keberatan Pembanding I pada angka 18, justru pendapat Pembanding I yang tidak mendasar dan beralasan hukum, dan sudah sepatutnya

Pembanding

pembayaran-pembayaran

I

melihat

hutang

kembali

atas

nama

fakta

hukum

Pembanding

berupa I

oleh

Terbanding (bukti P. 17, 19,20,21,22,34 dan 35), lantas dimana kewajiban hukum Pembanding

I

atas

hutang

yang

dibuatnya

?

kalaupun

dihubungkan dengan janji Pembanding I dan II menurut Akta No. 06 tersebut, karenanya alasan keberatan Pembanding I pada angka 18 membuktikan itikat buruknya dengan alasan mengada-ada, maka harus ditolak; 12. Bahwa alasan keberatan Pembanding I pada angka 19 s/d 29, adalah pengulangan pendapat pendapat Pembanding I yang mengada-ada, karenanya telah tepat pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Alasan Pembanding I yang memposisikan sebagai pembuat kapal faktanya tidak pernah melakukan penyerahan (levering) atas kapal-kapal aquo sudah sepatutnya Pembanding I memahami terlebih dahulu maksud penyerahan (leviring) dalam aspek yuridis, bukan pemahaman harfiah kapal dibuat kemudain dioperasikan oleh Tergugat III (Pembanding III) sebagai bentuk penyerahan, apalagi alasan-alasan Pembanding I lebih kepada alasan keberatan emosional sebagai akibat dari itikat buruknya sendiri dan tidak mampu berargumentasi secara yuridis.

II. Alasan Keberatan Pembanding II :

Bahwa alasan keberatan Pembanding II pada pokoknya sama dengan alasan keberatan Pembanding I dimana Pembanding II adalah selaku Direktur PT Anggun Segara (Pembanding I) dan selaku pribadi yang ikut dalam Hal.44 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

perjanjian kerjasama dengan Terbanding serta pihak-pihak pemodal lainnya, namun demikian untuk tidak mengulang hal-hal yang telah ditanggapi terhadap Pembanding I, maka Terbanding akan menanggapi alasan-alasan Pembanding II sebagai berikut: 1. Bahwa alasan keberatan Pembanding II pada angka 1 terhadap pertimbangan putusan halaman 86 paragraf 1, yang menyangkal pembayaran hutang Pembanding I dari Terbanding dan seolah-olah uang pembayaran hutang dari Terbanding sebagai hasil penjualan tiket adalah alasan yang sangat mengada-ada dan tidak sesuai menurut fakta hukum, karena benar seperti yang dipertimbangakan dalam putusan, faktanya pengoperasian kapal dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III yang tidak pernah melaporkan apalagi menyetorkan hasil penjualan tiket pengoperasian kapal-kapal yang dikelolanya dan pembayaran hutang dari Terbanding seolah-olah dari uang hasil penjualan tiket adalah alasan yang tidak masuk akal dan tidak menurut fakta yang sebenarnya, dimana uang pembayaran hutang Pembanding I dan II adalah uang milik Terbanding yang karena bujukan Pembanding I dan II meminta Terbanding untuk menanggulangi dalu hutangnya ketika macetnya pembayaran hutang pada Turut Tergugat IV, maka berdasarkan Akta Pernyataan No. 06 tanggal 1 April 2009 oleh Pembanding II kembali membujuk dan meminta Terbanding

untuk

menanggulangi

membayar

tunggakan

hutang

Pembanding I dan II pada Turut Tergugat IV (BRI), dengana janji-janji Terbanding akan mendapatkan saham yang lebih besar, karena membayarkan hutangnya akibatnta Terbanding telah dibohongi dan dirugikan akibat bujukan membayarkan hutang Pembanding I sejumlah Rp 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) (vide Bukti P.17 s/d P. 22), dan sekarang (dalam memori banding) Pembanding II seenaknya menyangkal tanpa sadar dan dan alasan yang jelas, maka haruslah ditolak; 2. Bahwa alasan keberatan Pembanding II pada angka 2 mengenai pertimbangan putusan halaman 87 paragraf 1 tentang pembayaran asuransi kapal adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta, karena sebelum Terbanding mengetahui bahwa kapal-kapal tersebut ternyata didaftarkan oleh Pembanding II atas namanya secara pribadi, yang dioperasikan dan dikelola oleh Pembanding I dengan Pembanding III (vide bukti P.3,P.4,P.5,P.28,P.29, P.30, P.31,P32,P.36 dan P.37) Pembanding II membujuk dan meminta Terbanding untuk Hal.45 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

menanggulangi dulu pembayaran asuransi kapal yang menjadi syarat perjanjian kredit Pembanding I dan II pada Turut Tergugat IV (BRI) adalah fakta pengeluaran dan kerugian Terbanding yang harus dibayar oleh Pembanding I dan II, sebagai akibat dari perbuatan ingkat janji Pembanding I dan II, karenanya alasan Pembanding II pada angka 2 tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum dan harus ditolak; 3. Bahwa alasan keberatan Pembanding II angka 3, terhadap tertimbangan hukum halaman 88 paragraf 3 dan 4 mengenai pendaftaran kapal-kapal oleh Pembanding II dengan alasan : “..... dikarenakan Pembanding II/Tergugat II khawatir pada suatu waktu nantinya akan menimbulkan permasalahan baru atas kepemilikan kapal tersebut, padahal PT Anggun Segara tidak mempunyai kepastian maupun modal atas kepemilikan ke 4 (empat) a quo tersebut, jadi apakag salah kalau ternyata kesepakatan bersama tersebut sebagaimana yang disepakati ternyata pihak lain yang tidak ikut bersepakat menolak hasil kesepakatan bersama tersebut dan apakah bias dikategorikan Pembanding II/Tergugat II melakukan perbuatan ingkar janji?”

Alasan

keberatan

tersebut

diatas

adalah

asumsi

dan

khayalan

Pembanding II saja karena jelas tidak berdasar dan beralasan hukum, membuktikan itikad buruk Pembanding II bahwa niat buruk untuk menipu Terbanding sudah ada sejak awal dilakukannya perjanjian tersebut, karena faktanya Surat Perjanjian (Bukti P.3 dan P.4) seperti kesaksian Bambang Irawan Ginting (staf/pegawai Pembanding I dan II) yang mengakui bahwa semua perjanjian tersebut dibuat atas permintaan Pembanding I dan II yang kemudian disepakati, faktanya diingkari oleh Pembanding I dan II sendiri, karenanya alasan Pembanding II pada angka 3 tersebut jelas tidak berdasar dan beralasan hukum dan harus ditolak; 4. Bahwa alasan keberatan Pembanding II pada angka 4 terhadap pertimbangan putusan halaman 89 paragraf 3, Terbanding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena memang faktanya jawaban dan alasan keberatan Pembanding I dan Pembanding II ini hanya alasan yang dibuat-buat saja, janji Pembanding II untuk memberikan kedudukan Terbanding sebagai pemegang saham dalam penyertaan modal dalam perusahaan PMA adalah fakta yang tidak terbantahkan sebagai awal dari bujukan Pembanding I dan II untuk meraup uang Terbanding saja, seperti kata pepatah “ habis manis sepah dibuang” secara etika bisnis yang buruk yang dilakukan Pembanding I dan II terhadap Terbanding karena Terbanding

berkewarganegaraan

asing

Pembanding

merasa

bisa

seenaknya saja memperlakukan Terbanding dengan dalih yang dibuatbuat seolah-olah penanaman modal dari Terbanding illegal dan dengan argumentasi mendasaarkan pula pada Undang-undanag No. 25 tahun Hal.46 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

2007 tentang PMA seolah-olah ingkar janjinya Pembanding I dan II sebagai alasan pembenaran dan pemaaf adalah terbukti alasan yang dibuat-buat, dan faktanya permohonan pengurusan pendirian PMA pada Notaris Desi Indriani dibatalkan oleh Pembanding II dan mengambil uangnya yang merupakan uang setoran modal Terbanding tanpa persetujuan

Terbanding

dan

para

pemodal

lainnya,

sementara

Pembanding II meminta Terbanding dan para pemodal lainnya, sementara Pembanding II meminta Terbanding sebagaimana fakta persidangan dari keterangan saksi Nuzul Firman dan Bukti P.24 s/d P.26, sesuai janji Pembanding II yanag akan memberikan bukti surat-surat saham penanaman modal Penggugat dalam perusahaan PMA maka sesuai permintaan

Pembanding

II

sendiri

mengurus

RPTKA

(Rencana

Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Rangka Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan Terbanding menyetorkan uang sejumlah Rp USD 1.200 (seribu dua ratus dollar amerika) atas nama Tergugat I (PT ANGGUN SEGARA) atau sejumlah Rp 11.760.000,- ( sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan kurs waktu itu USD 1 (satu dollar amerika) senilai Rp 9.800,- (sembilan ribu delapan ratus rupiah), maka alasan keberatan tersebut harus ditolak; 5. Bahwa alasan keberatan Pembanding II pada angka 5 terhadap pertimbangan putusan halaman 90 paragraf 4, Terbanding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena memang faktanya Pembanding II mengajukan permintaan kredit dan menerima perjanjian sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) melebihi dari kesepakatan semula (Rp 9 Milyar) dengan akta pernyataan No. 06 seolah jadi pembenar, namun masalahnya tujuan dari penggunaan uang kelebihan itu yang telah pula menyimpang dari kesepakatan bersama, sebagaimana fakta persidangan, dimana uang pinjaman dari BRI terbukti digunakan oleh Pembanding II untuk membayar hutang Pembanding III di Bank Bukopin sebagai setoran modal Pembanding III, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terbanding maka jelas alasan keberatan tersebut harus ditolak; 6. Bahwa alasan keberatan Pembanding II pada angka 6 terhadap pertimbangan putusan halaman 93 paragraf 4, Terbanding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena memang faktanya mulai dari inisiatif, perencanaan dan pelaksanaan kerjasama tersebut adalah berasal dari Pembanding II dan faktanya juga semua penyetoran uang modal para pihak termasuk Terbanding adalah diterima oleh Pembanding II selakau Hal.47 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

Direktur PT Anggun Segara (Pembanding I) dan selaku pribadi, Pembanding II tidak dapat membuktikan dimana setoran modalnya yang 15 % itu, fakta juga terbukti dipersidangan penggunaan uang setoran modal (pembelian kapal) tidak sesuai dengan spesifikasi kapal yang dibuat Pembanding I dengan harga yang disepakati, faktanya lagi terbukti berdasarkan Bukti P. 27 Pembanding II sendiri telah menyatakan bahwa penggunaan uang pinjaman BRI untuk pembayaran hutang pada Bank Bukopin atas pinjaman Pembanding III (PT Kurnia Sentosa) dengan agunan kapal KM Mutiara Mas yang kemudian baru diketahui Terbanding bahwa ternyata kapal KM Mutiara Mas sudah ada dan sudah pernah dijadikan jaminan hutang sebelumnya oleh Pembanding III bersama dengan Pembanding I dan II, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terbanding, maka jelaslah alasan keberatan harus ditolak; 7. Bahwa alasan keberatan Pembanding II pada angka 7, mengenai sita jamiana yang tidak berhasil dilaksanakan, Terbanding akan menanggapi secara tersendiri; 8. Bahwa alasan keberatan Pembanding II pada angka 8 s/d 10, adalah pengulangan dari alasan-alasan yang dibuat-buat dan karenanya telah pulah

ditanggapi

sebagaimana

tersebut

diatas

dan

Terbanding

sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang; 9. Bahwa fakta-fakta yang tidak terbantahkan oleh Pembanding I dan II adalah

fakta-fakta

hukum

persidangan

sebagaimana

yang

telah

dipertimbangkan dapal putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sebagai berikut:  Bahwa Pembanding I (PT Anggun Segara) sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan dan penjualan kapal (Shipyard) dengan Pembanding II (baik selaku pribadi maupun selaku Direktur PT Anggun

Segara)

terbukti

telah

memperoleh keuntungan dari

penujualan kapal-kapal miliknya : KM Mutiara Mas 1, KM Mutiara M

 Bahwa setelah kapal-kapal aquo selesai dibangun oleh Pembanding I dan II (selaku Direktur PT Anggun Segara) terbukti tidak melakukan penyerahan (Leviring) atas kapal-kapal a quo kepada para pihak pemilik modal termasuk Penggugat/Terbanding;  Bahwa Pembanding II (baik selaku pribadi maupun selaku Direktur PT Anggun Segara) terbukti telah mengingkari perjanjian pasal 4 ayat 1 addendum/Perubahan

Surat

Add/MAS-MOM3/VII/2008

Perjanjian

tanggal

8

Kerjasama

November

No.

2008

01-

dengan

mengajukan pinjaman (kredit) sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp 9.000.000.000,(sembilan

milyar

rupiah)

dan

terbukti

berdasarka

pengakuan

Pembanding II (vide P. 27) bahwa uang pinjaman BRI digunakannya untuk menutupi setoran modal Pembanding III atas pinjaman hutangnya pada Bank Bukopin;  Bahwa Pembanding I (PT Anggun Segara) dan Pembanding II (bauk selaaku Direktur PT Anggun Segara) terbukti telah memperoleh keuntungaan dari kelebihan penerimaan pembayaran melaluio fasilitas kredit investasi dari Turut Tergugat IV (Bank BRI) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang angsuran pembayaran hutangnya berdasarkan Akta No 6 telah pula dibayar oleh Terbanding;  Bahwa Pembanding III terbukti tidak menyetorkan modal sebagaimana mestinya, dimana setoran modal Turut Tergugat III dan Tergugat III/Pembanding III sebesar Rp 1.526.520.900,- (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) diperoleh dari pinjaman Tergugat III/Pembanding III (PT Kunia sentosa) pada Bank Bukopin dengan agunan kapal KM Mutiara Mas 1 dan KM Mutiara Mas 2 yang diangunkan oleh Pembanding II, tanpa

sepengetahuan


dan

tidak

pernak

disepakati atau disetujui oleh Penggugat/Terbanding sebelumnya;  Bahwa Pembanding II mengingkari janjinya untuk memberikan surat saham bukti pemilikkan modal Penggugat atas kepemilikan kapal-kapal a quo dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, faktanya pengurusan PMA dibatalkan oleh Pembanding II pada Notaris Desi Indriani dan uang pengurusan Sin $ 5.000 (lima ribu dollar singapura) dari uang modal para pihak termasuk Terbanding telah diambil dan dinikmati oleh Pembanding II;


 Bahwa perbuatan Pembanding II yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri secara pribadi telah mendaftarkan kapal-kapal a quo sebagai miliknya berdasarkan akta-akta pendaftaran kapalk (Bukti P. 29 s/d P. 32) tersebut yang dilakukan Pembanding II dihadapan Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal in casu Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang adalah perbuatan ingkat janji menurut pasal 8 Surat Kesepakatan Bersama Nomor 01/MAS-M1M2/VII/2008 tertanggal 8 Juli 2008 tentang pendaftaran kapal yang disepakati atas nama Tergugat I/Pembanding I (PT Anggun Segara);  Bahwa dengan serangkaian perbuatan-perbuatan Pembanding I, Pembanding II (baik selaku pribadi maupun selakau Direktur PT Anggun Segara) dan Pembanding II (baik selaku pribadi maupun selaku Direktur PT Kurnia Sentosa) yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang disengaja oleh para Pembanding

dan

nyata-nyata

telah

melanggar

hak

subyektif

Penggugat/Terbanding dan akibat perbuatan tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Terbanding baik secara materil maupun immateril, maka perbuatan Pembanding I, II dan III terbukti sebagai

perbuatan

perjanjian

ingkar

kerjasama

janji

(wanprestaasi)

tersebut

haruslah

oleh

karenanya

dibatalkan

dan

Penggugat/Terbanding berhak menuntut ganti keerugian meliputi biaya yang nyataa-nyata telah dikeluarkan Penggugat/Terbanding berikut dengan

keuntungan

yang

seharusnya

Penggugat/Terbanding sebagaimana

diperoleh

yang telah

oleh

dipertimbangkan

dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

III. Tentang Pelaksanaan Sita Jaminan Majelis Hakim Banding yang kami hormati,

Bahwa

Majelis

hakim

Pengadilan

Negeri

Tanjung

Pinang

telah

mengeluarkan Penetapan No. 20/Pdt.G/2011/PN TPI tanggal 2 November 2011 tentang Penetapan Sita Jaminan terhadap objek barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II sebagai berikut: 1. Sebidang tanah berikut bangunan tempat usaha galawan kapal PT Anggun Segara (Shipyaed) yang terletak dijalan Raya Haji Fisabillilah


Gg. Gurindam Indah No 59 A. Kel, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang; 2. 1 9satu) buah bangunan rumah tinggal beserta tanah peretapakannya yang terletak dijalan Rambutan No. 9 RT.08 RW 02 Kel. Kampung Baru Kec. Tanjung Pinang Barat, kota Tanjung Pinang; 3. 1 (satu) unit kapal motor MV Cinta Indomas GT. 68 No.1008/Gga; 4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Camry warna hitam No. Pol.BP 333 TT; 5. 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord warna putih keluaran tahun 2009 No. Pol PB 333 MY; Bahwa pelaksanaan Penetapan Hakim Majelis tentang Sita Jaminan tanggal 2 Novemper 2011 tersebut sempat molor atau tertunda beberapa hari dan baru kemudian pada tanggal 11 November 2011 oleh sdr. Wasrizal, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berpendapat dan menyimpulkan sendiri bahwa sita jaminan tidak dapat dilaksanakan berdasarkan

petunjuk dari sdr. Mulyono, SH.,MH., Panitera/Sekretaris

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap obyek penyitaan beripa sebidang tanah berikut bangunangan galangan kapal PT. Anggun Segara ( Shipyard) yang terletak dijalan Raya Haji Fisabilillah Gg. Gurindam Indah No. 59 A, Kel. Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, tidak dapat dilaksanakan karena adanya keberatan dari sdr. Sudarman alias Aan ( abang kandung dari Sugiarto alias Tuti/Tergugat II/Pembanding II) dilokasi penyitaan yang mengaku telah membeli obyek sitaan a quo hanya berdasarkan foto copy Akta Jual Beli tertanggal 8 November 2011 dari Melly (Tergugat I/Pembanding I) yang merupakan istri dari Sugiarto (Tergugat

II/Pembanding

II),

meskipun

pada

saat

itu

Penggugat/Terbanding menyampaikan keberatan dengan alasan bahwa Penetapan harus dilaksanakan dulu, karena jual beli dilakukan setelah adanya penetapan in casu jual beli tanggal 8 November 2011 sedangkan penetapan tanggal 2 November 2011 dan kalupun ada keberatan

dari

pihak lain

sebaiknya

menempuh

upaya

hukum

perlawanan, tetapi oleh sdr. Wasrizal, SH (juru sita) atas petujuk dari Panitera (melalui sambungan handphone) dilokasi menyatakan bahwa tetap tidak bisa dilaksanakan karena obyek sitaan sudaah dijual oleh tergugat I/Pembanding I; 2. Bahwa terhadap obyek penyitaan berupa i (satu) buah bangunan rumag tinggal beserta tanah pertapakannya yang terletak di jalan Rambutan No 9, TR 08 RW. 02, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Yanjuung Hal.51 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, tidak dapat dilaksanakan karena adanya keberatan dari sdr. Sudarman alias Aan (abang kandung dari Sugiarto/Tergugat II/Pembanding II) dilokasi yang mengaku telah membeli obyek sitaan rumah a quo hanya berdasarkan foto copy Akta Jual Beli tertanggal 8 November 2011 yang diperoleh dari Melly (Tergugat I/Pembanding I) yang merupakan istri dari Sugiarto (Tergugat II/Pembanding II), meskipun pada saat itu Penggugat/Terbanding menyampaikan keberatan dengan alasan penetapan harus tetap dilaksanakan dulu, karena jual beli dilakukan setelah adanya penetapan in casu jual beli tanggal 8 November 2011 sedangkan penetapan tanggal 2 November 2011, dan kalupun ada keberatan adri pihak lain sebaiknya menenpuh upaya hukum perlawanan, tetapi oleh jura sita atas petunjuk Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (melalui sambungan

handphone)

dilokasi

menyatakan

tetap

tidak

bisa

dilaksanakan karena obyek sita sudah dijual oleh Pembanding I dan II; 3. Bahwa terhadap obyek penyitaan terhadap 1 (satu) kapal motor MV . Cinta Indomas GT 68 Nomor 1008/Gga, tidak dapat dilaksanakan karena ketika berada dilokasi galangan kapal, obyek kapal dimaksud tidak ditemukan, meskipun pada saat itu kami informasikan bahwa kapal yang menurut sifatnya barang bergerak memang tidak berada di galangan kapal, tetapi berada dipelabuhan Tanjung Pinang, karena sedang beroperasi, namun oleh juru sita atas petunjuk Panitera (melalui sambungan handphone) dilokasi penyitaan menyampaikan bahwa oleh karena dalam penetapan Hakim tidak jelas menyebutkan dimana letak obyek kapal tersebut berada, sehingga jurusita tidak dapat begitu saja melaksanakan

penetapan

Hakim

Ke

Pelabuhan,

meskipun

Penggugat/Terbanding telah menyampaikan protes bahwa dalam penetapan juga tidak disebutkan bahwa obyek kapal tersebut berada di galangan kapal, tetapi mengapa mencarinya di galangan, namun tetap saja tidak dilaksanakan; 4. Bahwa terhadap obyek penyitaan berupa : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Cammry warna hitam No.Pol BP 333 TT dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord waarna putih keluaran tahun 2009 No.Pol BP 333 MY, juga tidak dapat dilaksanakan karena kedua obyek sitaan tersebut tidak ditemukan dirumah kediaman Tergugat II/Pembanding II, bahkan juru sita atas petujuk Panitera (melalui sambungan handphone) dilokasi menyampaikan bahwa tidak mungkin mencari-cari kedua mobil tersebut dijalan raya; Hal.52 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

Bahwa Penggugat/Terbanding sangat keberatan tidak sependapat dengan tindakan sdr. Wasrizal, SH selaku Juru sita dan Mulyono, SH.,MH Panitera/Sekretaris

Pengadilan

Negeri

Tanjung

Pinang

yang

tidak

melaksanakan penetapan Hakim sebagaimana yang mestinya menurut hemat kami, sdr. Wasrizal, SH., selaku juru sita dan Panitera tidak memahami tugas dan fungsinya serta telah melampaui kewewenangannya dan telah keliru menafsirkan pelaksanaan penetapan Hakim tersebut, karena kalaupun ada keberatan dari pihak lain terhadap penyitaan sudah sepautunya menurut Penggugat.Terbanding diajukan melalui upaya hukum gugatan perlawanan, bukan dengan memutuskan sendiri tidak dapat melaksanakan penetapan adalah sebagai pelanggaran hukum acara yang berlaku (ex. Pasal 207-230 RBg) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 tahun 1975, dan oleh karenanya Penggugat/Terbanding telah pula menyampaikan laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan surat No. 024/Per./Pdt.G/KH-HDR/XII/11 tanggal 1 Desember 2011. Bahwa faktanya obyek barang sitaan a qou adalah benar milik dari dan berada dalam penguasaan Tergugat I dan II/Pembanding I dan II hingga saat ini. Mendapat informasi adanya penetapan penyitaan, jaminan, maka Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dengan sengaja memindahtangankan dengan

cara

“

jual

beli

olok-olok”

(akal-akalan)

Tergugat

I

dan

II/Pembanding I dan II) tanpa menunjukkan asli Akta atau bukti telah terjadinya pengaalihan hak (Sertfikat) yang seolah-olah barang yang akan disita a quo telah dijual kepada sdr. Sudarman alian Aan yang merupakan abang kandung dari Tergugat II/Pembanding II sendir, sehingga penetapan penyitaan jaminan tidak dapat dilaksanakan adalah bukti nyata itikat buruk Tergugat I dan II/Pembanding I dan II guna menghindari tanggung jawabnya sebelum putusan dijatuhkan. Bahwa atas laporan Penggugat/Terbanding tersebut, Pengadilan Tinggi Pekanbaru

telah

pula

melalukan

pemeriksaan

terhadap

Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Januari 2011 oleh Tim Pemeriksa. Bahwa

berdasarkan

surat

W4.U/01171/AT.02.05/II/2012

Pengadilan tanggal

Tinggi 7

Pekanbaru

Februari

2012

Nomor: perihal

Menindaklanjuti Rekomendasi Dari Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) terhadap surat pengduan Sdr. Hendie Devitra dan Rekan, pada pokoknya telah menyampaikan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap terlapor Sdr. Wasrizal, SH dan Sdr. Mulyono, SH, berupa hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis adalah bukti adanya pelanggaran oleh


Juru sita dan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang tidak melaksanakan penetepan sita jaminan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karenanya untuk menjamin pula agar gugatan dan tuntutan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini nantinya dibayar atau dilaksanakan oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II atau agar tidak sia-sia (illusoir), maka cukup beralasan apabila Penggugat/Terbanding memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta benda milik Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II baik yang bergerak maupun yang

tidak

bergerak

tersebut

dan

memrintahkan

jurusita

untuk

melaksanakan penetapan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang timbul dalam perkara a quo sebagaimana tersebut dalam berkas perkara No. 20/Pdt.G/2011/PN.TPI, salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 20/Pdt.G/2011/PN.TPI tanggal 8 Desember 2011 dan Memori Banding serta Putusan Sela No. 41/PDT/2012/PTR tanggal 4 Juni 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan provisi Penggugat/Terbanding didasarkan pada pertimbangan bahwa sita persamaan terhadap barang-barang milik Para Tergugat/Para Pembanding yang dituntut Penggugat/Terbanding dalam provisi bukan materi gugatan provisi, pertimbangan demikian menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan provisi Hakim Tingkat Pertama ;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding didasarkan pada pertimbangan bahwa

alasan-alasan

eksepsi

yang

dikemukakan

Para

Tergugat/Para


Pembanding tidak beralasan karena selain tidak jelas juga sudah memasuki materi perkara, pertimbangan tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan eksepsi Hakim Tingkat Pertama ;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang,

bahwa

putusan

Hakim

Tingkat

Pertama

yang

mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding dan menyatakan Tergugat I,II,III/Pembanding I,II,III wanprestasi, membatalkan perjanjian No. 01/MAS-M1M2/VII/2008

tanggal

8

Juli

2008,

perjanjian

No.

01/MAS-

M0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 beserta addendumnya sepanjang mengenai

kepentingan

menghukum

Tergugat

dan

uang

setoran

I,II/Pembanding

I,II

Penggugat/Terbanding secara

tanggung

dan

renteng

mengembalikan uang setoran milik Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 6.926.760.000,- dan membayar ganti rugi sebesar 2.016.767.000,- kepada Penggugat/Pembanding, pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat I,II/Turut Terbanding

I,II

dapat

Penggugat/Terbanding, Tergugat/Para

membuktikan sedangkan

Pembanding

tidak

kebenaran

bukti-bukti dapat

dalil-dalil

yang

gugatan

diajukan

melemahkan

Para

bukti-bukti

Penggugat/Terbanding ;

Menimbang,

bahwa

sesuai

bukti-bukti

surat

yang

diajukan

Penggugat/Terbanding yang saling bersesuaian dengan bukti-bukti surat dari Turut Tergugat I,II/Turut Terbanding I,II dan sesuai pula dengan pengakuan Tergugat I,II,III/Pembanding I,II,III dan Turut Tergugat I,II/Turut Terbanding I,II telah terbukti bahwa Penggugat/Terbanding, Tergugat I,II,III/Pembanding I,II,III dan Turut Tergugat I,II,III/Turut Terbanding I,II,III telah mengadakan perjanjian usaha patungan

pengadaan dan pengoperasian empat unit kapal motor

penumpang (ferry) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian No. 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 jo. Surat Perjanjian No. 01/MASM0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 beserta addendumnya (bukti P.3/T.II.1, P.4/T.II.2, P.5/T.II.3) ;

Menimbang, bahwa menurut bukti P.3/T.II.1, P.4/T.II.2, P.5/T.II.3 para pihak dalam Perjanjian No. 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 jo. Perjanjian No. 01/MAS-M0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 beserta Hal.55 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

addendumnya adalah Penggugat/Terbanding, Tergugat II,III/Pembanding II,III dan Turut Tergugat I,II,III/Turut Terbanding I,II,III, sedangkan Tergugat I/Pembanding I tidak tercantum sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam Surat Perjanjian No. 01/MASM1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, Tergugat I/Pembanding I tidak tercantum sebagai pihak, namun pasal-pasal dalam perjanjian tersebut mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat I/Pembanding I yaitu hak untuk menerima uang setoran modal dari para pemegang saham, hak untuk mendaftarkan kepemilikan kapal motor penumpang (ferry) yang dipesan atas nama Tergugat I/Pembanding I, hak untuk bekerjasama dengan PT Kurnia Sentosa (Tergugat III/Pembanding III) dan kewajiban untuk membuat empat unit kapal motor penumpang (ferry), kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keuangan hasil kerjasama dengan Tergugat III/Pembanding III ;

Menimbang, bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan atau yang dimiliki Tergugat I/Pembanding I tersebut pada hakekatnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak yang membuat perjanjian, sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut telah menempatkan Tergugat I/Pembanding I sebagai pihak dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa salah satu pihak dalam Surat Perjanjian No. 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 jo. Surat Perjanjian No. 01/MASM0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 beserta addendumnya yaitu Tergugat II/Pembanding II adalah direktur Tergugat I/Pembanding I, maka dalam pembahasan perjanjian No. 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 jo. perjanjian No. 01/MAS-M0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 beserta addendumnya, kepentingan Tergugat I/Pembanding I sekaligus telah diwakili oleh Tergugat II/Pembanding ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kode nomor surat pada suratsurat perjanjian tersebut yaitu No. 01/MAS-M1M2/VII/2008 dan No. 01/MASM0M3/VII/2008

adalah

kode

nomor

surat

yang

digunakan

Tergugat

I/Pembanding I membuktikan bahwa Tergugat I/Pembanding I adalah pihak dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.15 yaitu Akta No. 01 tanggal 1 April 2009 membuktikan bahwa Tergugat I/Pembanding I memiliki hak yang istimewa Hal.56 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

terhadap

keempat

unit

kapal

motor

penumpang

(ferry)

milik

Penggugat/Terbanding, Tergugat II,III/Pembanding II,III dan Turut Tergugat I,II,III/Turut Terbanding I,II,III, karena keempat unit kapal motor penumpang (ferry) tersebut dinyatakan milik Tergugat II/Pembanding II dan karenanya dapat dijadikan sebagai jaminan atas kredit investasi Tergugat I/Pembanding I di PT BRI Tbk Cabang Tanjung Pinang ;

Menimbang, bahwa bukti P.28 yaitu Surat Perjanjian Kerjasama No. 01/MAS-KS/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang menjadi dasar hukum bagi Tergugat III/Pembanding III dalam mengoperasikan keempat unit kapal motor penumpang (ferry) milik Penggugat/Terbanding, Tergugat II,III/Pembanding II,III dan Turut Tergugat I,II,III/Turut Terbanding I,II,III adalah untuk melaksanakan pasal 9 Surat Perjanjian No. 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008. Sehingga kalau Tergugat I/Pembanding I bukan pihak dalam Perjanjian No. 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, Tergugat I/Pembanding I tidak berhak menandatangi bukti P. 28 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya hak-hak dan kewajibankewajiban Tergugat I/Pembanding I khususnya dalam Surat Perjanjian No. 01/MAS-M1M2/VII/2008

tanggal

8

Juli

2008,

kedudukan

Tergugat

II/Pembanding II sebagai direktur Tergugat I/Pembanding I dan nomor surat perjanjian adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I/pembanding I, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa kedudukan Tergugat II/Pembanding II dalam Perjanjian No. 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 jo. Perjanjian No. 01/MAS-M0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 beserta addendumnya selain sebagai pribadi juga sebagai direktur Tergugat I/Pembanding I, dengan kata lain Tergugat I/Pembanding I adalah pihak dalam Perjanjian No. 01/MASM1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 jo. Perjanjian No. 01/MAS-M0M3/VII/2008 tanggal

11

Agustus

2008

beserta

addendumnya

sehingga

Tergugat

I/Pembanding I terikat dengan perjanjian tersebut, karena itu sudah benar gugatan Penggugat/Terbanding yang menarik Tergugat I/Pembanding I sebagai pihak dalam gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian No. 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

Modal untuk pengadaan keempat unit kapal motor penunpang (ferry) tersebut adalah dari Penggugat/Terbanding, Tergugat I,II,III/Pembanding Hal.57 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

I,II,III dan Turut Tergugat I,II,III/Turut Terbanding I,II,III dengan persentase yang telah ditetapkan (pasal 3) ;

Pendaftaran keempat kapal motor penumpang (ferry) di Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang adalah atas nama Tergugat I/Pembanding I (pasal 8) ;

Pengelolaan keempat unit kapal motor penumpang (ferry) tersebut diserahkan kepada Tergugat III/Pembanding III dengan kewajiban bagi Tergugat III/Pembanding III untuk membuat pembukuan keuangan dan melaporkan pembukuan keuangan tersebut kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat II/Pembanding II dan Turut Tergugat I,II,III/Turut Terbanding I,II,III (pasal 9) ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d P.14 berupa kuitansi penerimaan uang

oleh

Tergugat

I/Pembanding

I

membuktikan

bahwa

Penggugat/Terbanding telah melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian No. 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 dan Perjanjian No. 01/MASM0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 beserta addendumnya yaitu telah menyetorkan uang penyertaan modal kepada Tergugat I/Pembanding I seluruhnya berjumlah Rp. 5.750.000.000,- ;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I adalah pihak yang disepakati membuat empat unit kapal motor penumpang (ferry) melalui Tergugat II/Pembanding II, kemudian Tergugat I,II/Pembanding I,II menyatakan bahwa keempat unit kapal motor penumpang (ferry) pesanan tersebut telah selesai dibuat dan telah diserahkan kepada Tergugat II/Pembanding II, namun demikian mengenai serah terima tersebut tidak pernah dilaporkan atau diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat I,II/Turut Terbanding I,II yang juga sebagai pemilik modal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II/Penggugat II adalah direktur Tergugat I/Pembanding I, sehingga yang tampil/mewakili Tergugat I/Penggugat I dan Tergugat II/Penggugat II person yang sama, karena itu untuk membuktikan

suatu

perbuatan

hukum

yang

terjadi

antara

Terrgugat

I/Pembanding I dengan Tergugat II/Pembanding II harus ada saksinya. Demikian halnya dengan penyerahan keempat kapal penumpang (ferry) dari Tergugat I/Pembanding I kepada Tergugat II/Pembanding II sebagaimana dalil Hal.58 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

sangkalan Tergugat I,II/Pembanding I,II, karena yang menyerahkan dan yang menerima orang yang sama,

hal tersebut harus dibuktikan kebenarannya,

apalagi pemilik dari keempat kapal motor penumpang (ferry) tersebut bukan hanya Tergugat II/Pembanding II saja tetapi masih ada pemilik modal lainnya, sehingga harus ada yang menyaksikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau Tergugat I/Pembanding I telah menyelesaikan kewajibannya, seharusnya dilakukan serah terima barang yang disaksikan oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat II,III/Pembanding II,III dan turut Tergugat I,II,III/Turut Terbanding I,II,III selaku pemilik modal ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat tidak satupun

yang

menerangkan

bahwa

Tergugat

I/Pembanding

I

telah

menyelesaikan kewajibannya dalam pembuatan empat kapal penumpang (ferry) tersebut, sehingga sangkalan Tergugat I,II/Pembanding I,II yang menyatakan Tergugat I/Pembanding I telah menyerahkan keempat unit kapal motor penumpang (ferry) pesanan kepada Tergugat II/Pembanding II tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I/Pembanding I yang tidak pernah melaporkan/memberitahukan penyelesaian kewajibannya dan tidak pernah menyerahkan keempat unit kapal motor penumpang (ferry) kepada Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat I,II/Turut Terbanding I,II, telah membuktikan bahwa Tergugat I/Pembanding I belum memenuhi prestasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29 s/d P.32 ternyata Tergugat II/Pembanding II telah mendaftarkan hak kepemilikan keempat kapal motor tersebut menjadi atas nama Tergugat II/Pembanding II sendiri, padahal dalam pasal 8 Surat Perjanjian No. 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 telah disepakati bahwa pendaftaran keempat unit kapal motor tersebut adalah atas nama Tergugat I/Pembanding I ;

Menimbang,

bahwa

alasan

Tergugat

II/Pembanding

II

yang

mendaftarkan keempat unit kapal motor atas namanya agar tidak campur aduk dengan kekayaan Tergugat I/Pembanding I tidak dapat dibenarkan, oleh karena pendaftaran keempat kapal motor atas nama Tergugat I/Pembanding I sudah disepakati baik oleh Tergugat I/Pembanding I maupun oleh Tergugat


II/Pembanding

II

sehingga

kesepakatan

tersebut

harus

dipatuhi

dan

dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I/Pembanding I tidak pernah mempertanggung jawabkan kewajibannya yaitu tidak melaporkan penyelesaian pembuatan keempat kapal motor

dan

tidak

menyerahkan

keempat

kapal

motor

kepada

Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat I,II,III/Turut Terbanding I,II,III, bahkan tanpa ada pemberitahuan dan persetujuan dari Penggugat/Terbanding, Tergugat II/Pembanding II dan Turut Tergugat I,II,III/Turut Terbanding I,II,III, keempat unit kapal motor tersebut oleh Tergugat II/Pembanding II telah diserahkan kepada Tergugat III/Pembanding untuk dioperasikan mengangkut penumpang rute Tanjung Pinang – Batam PP ;

Menimbang, bahwa hasil operasional dari keempat kapal motor tersebut oleh Tergugat II,III/Pembanding II,III juga tidak dilaporkan ke Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat I,II,III/Turut Terbanding I,II,III, padahal dalam Perjanjian No. 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 dan Perjanjian No. 01/MAS-M0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008

telah

disepakati keuangan dari hasil operasional keempat kapal motor penumpang (ferry) tersebut harus dilaporkan kepada pemilik modal ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I,II,III/Pembanding I,II,III tersebut tidak sesuai atau menyimpang dari kesepakatan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian No. 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 dan Surat Perjanjian No. 01/MAS-M0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 artinya prestasi yang telah dipenuhi oleh Tergugat I,II,III/Pembanding I,II,III tidak sesuai dengan Perjanjian No. 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 dan Perjanjian No. 01/MAS-M0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan fakta demikian membuktikan bahwa Tergugat I,II,III/Pembanding I,II,III wanprestasi ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I,II,III/Pembanding I,II,III yang tidak sesuai atau menyimpang dari Perjanjian No. 01/MASM1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 dan Perjanjian No. 01/MAS-M0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 telah menimbulkan kerugian materiil yang besar bagi Penggugat/Terbanding, sehingga tidak logis dan tidak adil jika eksistensi perjanjian-perjanjian yang menyangkut Penggugat/Terbanding tersebut tetap dipertahankan ; Hal.60 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

Menimbang, bahwa lagi pula dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang

dirugikan

diberikan

hak menuntut

pembatalan

perjanjian,

maka

berdasarkan alasan-alasan diatas beralasan hukum untuk menyatakan batal Perjanjian No. 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 dan Perjanjian No. 01/MAS-M0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 beserta addendumnya sepanjang yang menyangkut Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa karena itu sudah tepat dan benar putusan Hakim Tingkat

Pertama

wanprestasi

yang

dan

menyatakan

menyatakan

Tergugat

batal

Surat

I,II,III/Pembanding Perjanjian

No.

I,II,III

01/MAS-

M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 dan Surat Perjanjian No. 01/MASM0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 beserta addendumnya ;

Menimbang, dinyatakan

terbukti

bahwa

Tergugat

wanprestasi,

I,II,III/Pembanding

sehingga

I,II,III

memberikan

hak

telah kepada

Penggugat/Terbanding untuk menuntut pengembalian haknya berupa modal atau uang yang telah disetorkan kepada Tergugat I,II/Pembanding I,II dan tuntutan uang ganti rugi, karena itu putusan Hakim Tingkat pertama yang menghukum Para Tergugat/Para Pembanding mengembalikan uang yang telah disetor


dan

menghukum

Para

Tergugat/Para

Pembanding membayar ganti rugi, sudah tepat dan benar ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai putusan Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan rekonpensi yang menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya dengan alasan dalil Penggugat Rekonpensi/Pembanding I yang menyatakan Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi/Pembanding I yaitu memberitakan di media massa bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding I melakukan penipuan terhadap Tergugat Rekonpensi/Terbanding sehingga relasi-relasi memutuskan hubungan dengan Penggugat

Rekonpensi/Pembanding

I

yang

merugikan

Penggugat

Rekonpensi/Pembanding I, tidak didukung bukti-bukti, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Hal.61 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

Menimbang, bahwa dengan dipertahankan dan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.

20/Pdt.G/2010/PN.TPI tanggal 8

Desember 2011, berarti baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Tergugat I,II Konpensi/Penggugat I,II Rekonpensi/Pembanding I,II dan Tergugat III Konpensi/Pembanding III berada dipihak yang kalah, karena itu Tergugat I,II Konpensi/Penggugat I,II Rekonpensi/Pembanding I,II dan Tergugat III Konpensi/Pembanding III harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, sehingga

putusan

Pengadilan

Negeri

Tanjung

Pinang

No.

20/Pdt.G/2010/PN.TPI tanggal 8 Desember 2011 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi melalui Putusan Sela No. 41/PDT.2012/PTR tanggal 4 Juni 2012

telah

memerintahkan

Pengadilan Negeri

Tanjung

Pinang

untuk

meletakkan sita jaminan atas barang-barang berupa :

1. Sebidang tanah berikut bangunan tempat usaha galangan kapal PT Anggun Segara (Shipyard) terletak di Jl. Raja Haji Fisabilillah Gg. Gurindam Indah No. 59 A Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang ; 2. Sebuah bangunan rumah tinggal beserta tanah pertapakannya terletak di Jl. Rambutan No. 9 RT 08 RW 02 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang ; 3. Satu unit kapal motor MV Cinta Indomas GT 68 No. 1008/Gga ; 4. Satu unit mobil merk Toyota Camry warna hitam No.Pol. BP 333 TT ; 5. Satu unit mobil merk Honda Accord warna putih, keluaran tahun 2009 No.Pol. BP 333 MY ;

Menimbang,

bahwa

sesuai

Berita

Acara

Sita

Jaminan

No.

41/PDT/2012/PTR jo. No. 20/PDT-G/2011/PN.TPI, pada tanggal 29 Juni 2012 Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah meletakkan sita jaminan atas barang-barang berupa : Hal.62 dari 64 hal. Put. 41/PDT/2012/PTR

1. Sebidang tanah berikut bangunan tempat usaha galangan kapal PT Anggun Segara (Shipyard) terletak di Jl. Raja Haji Fisabilillah Gg. Gurindam Indah No. 59 A Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang ; 2. Sebuah bangunan rumah tinggal beserta tanah pertapakannya terletak di Jl. Rambutan No. 9 RT 08 RW 02 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang ; 3. Satu unit kapal motor MV Cinta Indomas GT 68 No. 1008/Gga ; 4. Satu unit mobil merk Toyota Camry warna hitam No.Pol. BP 333 TT ; 5. Satu unit mobil merk Honda Accord warna putih tahun 2009 No.Pol. BP 333 MY ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama yang

mengabulkan

gugatan


dipertahankan

dan

dikuatkan, maka sita jaminan yang telah diletakkan atas barang-barang tersebut harus dinyatakan sah dan berharga ;

Mengingat, pasal 199 s/d pasal 205 RBg, UU No. 20 tahun1947 dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

:

Menerima permohonan banding Tergugat I,II,III /Pembanding I,II,III ; Menguatkan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 20/Pdt.G/2011/PN.TPI tanggal 8 Desember 2011 yang dimohonkan banding ; Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan/Conservation Beslag No. 41/PDT/2012/PTR jo. No. 20/PDT.G/2011/PN.TPI tanggal 29 Juni 2012 ; Menghukum Tergugat I,II,III/Pembanding I,II,III untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 oleh kami H. MABRUQ NUR, SH.,MH Hakim Ketua Majelis, HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH dan


TANI GINTING, SH.,MH Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 41/Pen.Pdt/2012/PT.PTR tanggal 23 April 2012. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu DIYAH FAJAR SARI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III, Penggugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH

H. MABRUQ NUR, SH.,MH

.

TANI GINTING, SH.,MH

Panitera Pengganti

DIYAH FAJAR SARI

Biaya proses: 1. Meterai

Rp

6.000,-

2. Redaksi

Rp

5.000,-

3. Leges

Rp

3.000,-

4. Pemberkasan

Rp

136.000,-

Rp

150.000,-

Jumlah

=========== (seratus lima puluh ribu rupiah)


PTR

Recommend Documents