PTR

P U T U S A N NOMOR 199/PDT/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : Drs. I GUSTI NGURAH AGUNG ASTIKA, (Kombes Pol Pensiunan Polisi), bertempat tinggal di Jalan Srikarya Nomor : 11 A, Kelurahan Dangri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara-Denpasar-Bali ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. ADI KARMA, SH, 2. DEWI SEPTRIANY,SH, keduanya Advokat, berkantor di Jalan Cempedak Nomor : 39 F Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

dengan

nomor

:

651/SK/2013/PN.PBR, tanggal 17 Desember 2013 ; Selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING ;

MEL AWAN

JANUARIL, pekerjaan : Pensiunan Polri, bertempat tinggal di Jalan Teuku Bey Komplek Perumahan Korem Blok F No. 19, RT. 02, RW. 11 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca : 1. Surat

Penetapan

Pengadilan Tinggi Pekanbaru

tanggal

5 November 2014 Nomor 199 / Pen.Pdt / 2014 /PT.PBR

tentang

penunjukan

Ketua

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 199/PDT/2014/PT.PBR

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan

perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Pekanbaru Nomor 202/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 16 Juli 2014 ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip Surat Gugatan Penggugat yang isinya adalah sebagai berikut: 1.

Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah pertanian seluas 5.000 M² dengan ukuran 50

meter x 100 meter yang terletak di Jalan Guru

Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan SHM Nomor ; 1746

(dahulu)

tanah

itu

terletak di Desa Sidomulyo

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut :

2.

-

Utara berbatasan dengan tanah Ali Akbar Harahap 100 Meter ;

-

Selatan

-

Barat berbatasan dengan Jalan

50 meter ;

-

Timur berbatasan dengan Jalan Guru

50 meter ;

berbatasan dengan Jalan

100 meter ;

Bahwa tanah itu Penggugat peroleh pada tahun 1983, Penggugat menjabat sebagai KAPOLSEK Siak Hulu

saat

itu

Kecamatan Siak

Hulu Kabupaten Kampar, dengan cara ikut serta sebagai peserta tanah kaplingan dan kemudian bersama Drs. Marzuki Darwis (jabatan Camat Siak Hulu), LETDA INF Harahap

(jabatan DANRAMIL Siak Hulu)

mendaftarkan tanah itu melalui PRONA (Proyek Nasional Agraria) di Kabupaten Kampar, dan

terbitlah SHM Nomor 1746 atas nama

Penggugat ; 3.

Bahwa pada ahkir tahun 1985, Penggugat mendapat kesempatan menjalankan pendidikan di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ) di Jakarta, dan sebelum berangkat ke Jakarta, Penggugat berpesan kepada Drs. Marzuki Darwis, bilamana Sertifikat telah terbit agar menghubungi Penggugat, dan untuk membersihkan lahan, Penggugat Samuri membuat parit keliling

4.

menyuruh

dan menjaganya ;

Bahwa karena kesibukan dan perpindahan tugas dibeberapa daerah, Penggugat lupa

untuk meminta SHM nomor 1746 tersebut

kepada

Drs. Marzuki Darwis, namun pada tahun 2007 saat Penggugat bertugas di POLDA BALI, Penggugat mendapat kiriman foto-copy SHM dan kuasa

jual

surat

dari Tergugat, dan kemudian Penggugat menghubungi

Tergugat, dan menanyakan maksud pengiriman

surat kuasa itu, dan


Tergugat mengatakan kepada Penggugat, bahwa tanah itu telah dibeli dari Penggugat, dan pernyataan dari Tergugat itu jelas sama sekali tidak benar, karena Penggugat tidak pernah menjual lahan itu kepada Tergugat; 5.

Bahwa dari fakta hukum, ternyata Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat telah meminta SHM Nomor 1746 kepada Drs. Marzuki Darwis, serta

menguasai,

menduduki

lahan

milik

menempatkan orang suruhan dari Tergugat

Penggugat

dengan

dan mendirikan rumah

pondok diatas tanah milik Penggugat ; 6.

Bahwa Penggugat telah

berupaya

untuk

mengadakan

musyawarah

dengan Tergugat, namun tidak mendapatkan respon dari Tergugat, dan kemudian Penggugat telah melaporkan hal ini kepada Kepolisian Daerah Riau tanggal 7 Oktober 2010 tentang penggelapan SHM Nomor 1746 atas nama I.GUSTI NGURAH AGUNG ASTIKA; 7.

Bahwa perbuatan Tergugat memegang asli SHM

Nomor 1746,

menduduki, serta menguasai tanah pertanian milik Penggugat tanpa izin Penggugat dikwalifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dan berakibat telah merugikan hak kepemilikan yang sah

Penggugat atas

tanah tersebut, dan bilamana dirinci kerugian Penggugat adalah : -

Kerugian materil nilai jual tanah : Rp.1.000.000.000,- (luas tanah 5000 m x Rp 200.000, / meter ) = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

-

Biaya pengurusan perkara Rp.150.000.000, -

(seratus lima puluh

juta rupiah); Jumlah keseluruhannya : Rp 1.150.000.000, - ( satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) ; Berdasarkan uraian, dalil hukum diatas mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memanggil dan memeriksa perkara ini, seraya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut; 1.

Menerima gugatan dari Penggugat seluruhnya ;

2.

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah sebidang tanah seluas 5000 M² sesuai dengan SHM Nomor 1746

yang terletak di Jalan Guru

Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ; 3.

Menyatakan perbuatan Tergugat, menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

4.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan SHM No. 1746 atas nama IGN Agung Astika kepada Penggugat;


5.

Menghukum

Tergugat

untuk

mengosongkan

objek

sengketa

dan

menyerahkan kepada Penggugat ; 6.

Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 1.150.000.000 (satu milyar seratus limapuluh juta rupiah) kepada Penggugat;

7.

Membebankan biaya perkara kepada Tergugat; Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil ; Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pIhak Tergugat telah

mengajukan jawaban yang isinya sebagai berikut : 1.

Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat butir 1 tentang luasnya lahan SHM 1746 yang menjadi pokok gugatan Penggugat, bahwa benar Penggugat pernah memiliki sebidang tanah seluas 5.000 M² dengan ukuran 50 M x 100 M yang terletak di Desa Sido Mulyo - Kecamatan Siak Hulu, sekarang Kelurahan Delima - Kecamatan Tampan – Kota Pekan Baru dengan Sertifikat No.1746 tahun 1983,dengan batas-batas sebagai berikut:

2.

-

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ali Akbar Harahap.

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan.

-

Sebelah Timur dengan jalan Guru.

-

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.

Bahwa gugatan Penggugat pada butir No.2 tentang jabatan Penggugat serta alasan bagaimana Penggugat mendapatkan tanah yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan butir 2 tersebut, Tergugat tidak akan menanggapinya karena Tergugat memang tidak mengetahuinya;

3.

Bahwa Tergugat membantah alasan Penggugat dalam butir 3, karena alasan tersebut adalah tidak benar, antara lain: a.

Tentang

Pendidikan

Tergugat

di

PTIK,

Bahwa

Penggugat

mendapatkan pendidikan di PTIK Jakarta bukanlah pada akhir tahun 1985, akan tetapi akhir tahun 1986, saat tersebut bersamaan dengan kepindahan Tergugat yang ditugaskan sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminil di Polres Kepulauan Riau Timur – Tanjung Pinang; b.

Tentang pesan Penggugat kepada Drs. Marzuki Darwis, Bahwa juga adalah tidak benar Penggugat berpesan kepada Drs.Marzuki Darwis untuk menghubungi Pengggugat

apabila sertifikat

sudah terbit.

Karena sertifikat No.1746 diserahkan oleh Penggugat Tergugat

kepada

dikantornya setelah Tergugat melakukan pembayaran

transaksi jual beli terhadap lahan sertifikat No1746 dimaksud;


c.

Tentang pekerjaan Samuri, Bahwa juga tidak benar alasan Penggugat yang menyatakan kalau Samuri membuat parit keliling lahan tersebut serta menjaganya. Karena setelah terjadi transaksi pembayaran

oleh

Tergugat.

Kepada

Penggugat,

selanjutnya

Penggugat berangkat ke Jakarta. Dan dari awal sampai sekarang lahan tersebut di jaga oleh orang suruhan Tergugat bernama Marlis bersama istri dan anak-anaknya; 4.

Bahwa terhadap gugat Penggugat butir 4 adalah tidak benar dan secara tegas Tergugat menolak,antara lain : a.

Tentang lupa meminta SHM 1746 kepada Drs. Marzuki Darwis, Bahwa alasan tersebut adalah tidak benar, karena Penggugat sudah menjual SHM 1746 tersebut kepada Tergugat sejak Tahun 1986. Penggugat hanya mengada-ada untuk merampas SHM No.1746 yang sudah dijual kepada Tergugat dengan cara mengajukan gugatan kepada PN.Negeri Pekanbaru; Bahwa sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim, dengan ini Tergugat uraikan Riwayat Penjualan lahan SHM 1746 tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut : -

Bahwa sekitar bulan November atau awal bulan Desember 1986, pada jam kerja, Tergugat dipanggil melalui Radio Handy Talkie oleh atasan Tergugat yaitu

Kapten Pol. Nor Maseri

(Kapolsek Pekanbaru Timur),meminta

Tergugat

datang ke

Mapolresta Pekanbaru. Memperhatikan panggilan tersebut Tergugat

dari

Mapolsek

Pekanbaru

Timur-

Jl.

Sisingamangaraja Pekanbaru, langsung berangkat menuju Mapolresta Pekanbaru di Jl. A. Yani Pekanbaru. Ketika Tergugat datang Kapten Pol Nor Maseri ( atasan Tergugat) berdiri berdua dengan Kapten Pol I. Ngurah Agung Astika (sekarang menjadi Penggugat) di gang atau teras depan pintu ruangan KAPUSKODALOPS, merupakan Kantor

Penggugat

(Drs. I. Ngurah Agung Astika), -

Bahwa selanjutnya Kapten Pol Nor Maseri berbicara kepada Tergugat Jakarta,

bahwa Penggugat dan Penggugat

mau pergi pendidikan PTIK di

terdesak uang serta menawarkan

kepada Tergugat untuk mau

membeli sebidang tanah

Penggugat yaitu SHM 1746 .Selanjutnya Kapten Pol I. Ngurah Agung Astika

( Penggugat ) menjelaskan letak tanah, luas


serta harganya. Pada saat itu harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan Tergugat memberikan jawaban untuk dirundingkan terlebih dulu bersama istri Tergugat; -

Bahwa pada hari-hari berikutnya terjadi pembicaraan langsung antara Tergugat dengan Penggugat, kemudian

Tergugat

melihat kondisi tanah yang akan dijual tersebut yang di dampingi

oleh

sdr.

Samuri

selaku

orang

yang

menggarap/tebang tebas tanah itu pada awalnya; -

Bahwa setelah istri Tergugat menyetujui untuk pembelian tanah SHM

1746

pembayaran

tersebut, secara

selanjutnya

tunai

dengan

Tergugat harga

melakukan

sebesar

Rp.

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), transaksi atau penyerahan uang pembelian tanah tersebut di lakukan di ruangan kantor Penggugat, di Mapolresta Pekanbaru. Setelah uang pembelian itu Tergugat serahkan kepada Penggugat, kemudian Penggugat menyerahkan sertifikat kepemilikan tanah Nomor 1746 tersebut; -

Bahwa

perlu

Tergugat

sampaikan

uang

sejumlah

Rp.

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian tanah dari Penggugat itu adalah hasil penjualan perhiasan istri Tergugat dan penjualan sepeda motor Tergugat. Sepeda motor tersebut Tergugat jual karena Tergugat pindah tugas ke Polres Kepulauan Riau Timur Tanjung Pinang. Dan perlu Tergugat sampaikan lagi bahwa tanah tersebut

dibeli

dengan tujuan untuk kegiatan sosial yaitu tempat mendirikan Lembaga

Pendidikan

Swasta,

sehingga

istri

Tergugat

menyetujuinya; -

Bahwa pembelian tanah dari Penggugat tersebut

hanya

ditandai dengan satu lembar kwitansi yang ditanda tangani Penggugat, akan tetapi belum sempat dibuatkan Akta Jual Beli di Notaris sehingga belum di balik nama. Hal ini disebabkan Penggugat sibuk untuk segera berangkat ke Pendidikan PTIK di Jakarta dan Tergugat juga sibuk persiapan pindah tugas ke Tanjung Pinang; -

Bahwa pada saat itu Tergugat sangat percaya sehingga Tergugat tidak merasa kawatir kepada Penggugat, dan yakin suatu waktu Penggugat akan bersedia menyelesaikan Akta


Jual Beli Tanah tersebut. Tergugat mempercayai Penggugat selain kepangkatan serta atasan Tergugat, Penggugat tercatat

menganut

Selanjutnya

satu

perlu

Agama

Tergugat

dan

wajib

sampaikan

juga

dipercayai.

bahwa

kwitansi

pembelian tanah tersebut yang sudah di tanda tangani oleh Penggugat

hilang, mungkin tercecer ketika Tergugat pindah

tugas ke Daerah lain seperti ke Tanjung Pinang, Batam, Dumai dan kembali ke Pekan Baru. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut alasan Penggugat menyatakan tidak pernah menjual

tanah

kepada

Tergugat

adalah

tidak

benar.

Berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon untuk Penggugat dihadirkan dalam persidangan serta disumpah sesuai Agama yang dianutnya ; b.

Tentang foto copy SHM 1746 dan surat kuasa jual, di dalam gugat butir

4

tersebut

penerimaan

Penggugat

foto copy

menyatakan

tidak

tau

maksud

SHM dan surat kuasa. Bahwa alasan

Penggugat tersebut adalah tidak benar, dan Penggugat merekayasa dan berbohong

sudah

dengan tujuan untuk merugikan

Tergugat demi kepentingan pribadi Penggugat. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, sejak terjadinya transaksi jual beli antara Tergugat dan Penggugat

pada Tahun 1986 kami tidak pernah

ketemu lagi . Dan kamipun sama-sama sibuk dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing, dan tidak ada hubungan selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan ini Tergugat akan menjelaskan proses pengiriman foto copy SHM dan surat kuasa jual sebagai berikut : -

Bahwa akhirnya Tuhan mempertemukan Tergugat dengan Penggugat sekitar tahun 2007 secara kebetulan pada waktu acara rapat/ penataran di sebuah Hotel di Jakarta. Pada awalnya Tergugat bertemu di lift, akan tetapi Tergugat masih ragu-apakah beliau yang bertemu di dalam lift itu adalah Penggugat. Akan tetapi setelah keluar dari lift, dengan sengaja Tergugat

memanggil

beliau

dari

belakang

dengan

mengucapkan kata “ Pak Agung!”. Penggugat menoleh dan langsung Tergugat bertanya, apakah yang bersangkutan benar Penggugat

yang

dimaksud

?

dan

ternyata

Penggugat

membenarkan bahwa yang Tergugat panggil Kombes Pol. Drs.


I. Ngurah Agung Astika adalah Penggugat (waktu itu belum pensiun) yang telah menjual tanahnya kepada Tergugat. Karena pada saat itu Penggugat terdesak-kekurangan uang untuk mengikuti pendidikan, dan sekarang menggugat Tergugat serta -tidak mengakui telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat. MASYAALLAH sungguh teganya Penggugat demi uang; -

Bahwa selanjutnya

Tergugat dan Penggugat berbicara di

bawah tenda, di pekarangan Hotel, tentang SHM 1746 yang sudah dijual kepada Tergugat pada tahun 1986. Dan Tergugat minta

kesediaan

Penggugat

untuk

menyelesaikan

surat

penjualan tanah tersebut. Bahwa apabila dibuat Akta Jual Beli di Notaris-maka Penggugat harusnya ke Pekanbaru sehingga merepotkan, mengingat Penggugat bertugas di Bali. Oleh karena itu, untuk memudahkan Penggugat, dibuat saja surat kuasa jual dari Penggugat (selaku penjual) kepada Tergugat (selaku pembeli), sehingga seterusnya bisa Tergugat lanjutkan sampai balik nama Sertifikat. Selanjutnya Penggugat setuju dengan saling beri nomor telepon; -

Bahwa beberapa bulan berikutnya Tergugat ditugaskan untuk mengikuti rapat di Jakarta. Berhubung

Tergugat dan

penggugat bertugas di bidang yang sama, Biro Bina Mitra, walaupun Polda berbeda, maka Tergugat yakin akan bertemu lagi dengan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat membawa Foto Copy SHM 1746 beserta contoh Surat Kuasa jual. Setelah kegiatan rapat selesai Tergugat

menemui Penggugat di

kamarnya (kamar Hotel). Setelah Tergugat masuk ke kamar Penggugat, dengan tujuan untuk menyerahkan Foto Copy Sertifikat beserta contoh Surat Kuasa Jual. Akan Tetapi, di luar dugaan, Penggugat terlihat gugup dan buru-buru dengan alasan ada urusan lain. Selanjutnya Penggugat membukakan pintu kamar seperti menyuruh Tergugat keluar. Karena merasa kurang enak di perlakukan Penggugat dengan cara tersebut, selanjutnya Tergugat keluar kamar Penggugat walaupun tanpa hasil; -

Bahwa

beberapa

bulan

berikutnya

Tergugat

kembali

ditugaskan rapat ke Jakarta. Dan Tergugat kembali membawa


foto copy SHM No.1746 dan contoh surat Kuasa Jual. Setelah selesai kegiatan Tergugat mendatangi Penggugat ke kamarnya untuk membicarakan penyelesaian jual beli tanah. Ketika pintu kamar Penggugat diketuk oleh Tergugat, Penggugat hanya membuka sedikit pintu kamar tersebut. Namun Tergugat melihat Penggugat hanya pakai handuk seperti baru selesai mandi. Kemudian Tergugat membicarakan masalah jual beli SHM 1746. Penggugat langsung menyatakan bahwa dia buruburu dan ada urusan lain, dan pintu kamar ditutup oleh Penggugat. Dengan kejadian

tersebut Tergugat semakin

mengerti siapa sebernanya Drs. I. Ngurah Agung Astika yang berpangkat Komisaris Besar Polisi/ Penggugat; -

Bahwa setelah Tergugat kembali ke Pekan Baru, suatu hari Tergugat menghubungi Penggugat dengan telepon mohon dapat diselesaikan masalah Jual Beli Tanah

tersebut. Dan

Penggugat menjawab, agar Tergugat mengirimkan foto copy Sertifikat Tanah yang di Jual kepada Tergugat beserta contoh surat Kuasa Jual; -

Bahwa berdasarkan permintaan Penggugat, maka Tergugat mengirimkan foto copy sertifikat tanah tersebut beserta contoh surat Kuasa Jual. Berkas tersebut Tergugat kirimkan melalui perusahaan Titipan Kilat dengan alamat Drs. I. Ngurah Agung Astika, Kepala Biro Bina Mitra Polda Bali. (catatan: dalam surat gugatannya Penggugat juga mengakui telah menerima foto copy sertifikat/SHM Nomor 1746 dan surat kuasa jual yang dikirim oleh Tergugat);

c.

Tentang Penggugat menghubungi Tergugat, bahwa dalam gugatan butir 4 tersebut Penggugat menyatakan sudah menghubungi Tergugat tentang foto copy SHM dan surat kuasa jual. Bahwa alasan Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat. Justru Tergugat yang menghubungi Penggugat serta mempertanyakan kiriman Tergugat tentang Foto Copy Sertifikat Tanah dan contoh Surat Kuasa Jual, apakah sudah diterima dan Penggugat memberikan jawaban sudah merimanya. Dan Penggugat memberikan jawaban akan membuatkan Surat Kuasa Jual Tanah tersebut. serta akan dikirim kepada Tergugat, ke Pekanbaru. Demikian jawaban Penggugat. Penggugat menyatakan


belum bisa dalam waktu yang dekat

karena

Penggugat sedang

sibuk pengamanan PILKADA Gubernur Bali. Pada saat itu Tergugat mohon pada Penggugat untuk diselesaikan Surat Jual Beli Tanah itu dan sebagai rasa terima kasih, Tergugat bersedia membagi tanah itu seluas 20% untuk Penggugat. Bahwa terhadap tawaran Tergugat tersebut Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut: Pertama: Penggugat bertanya kepada Tergugat berapa kira-kira harga jual tanah yang seluas 20% tersebut?. Tergugat jawab kira-kira Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah); Kedua: Penggugat memberikan jawaban bagaimana ya? Karena Penggugat sudah terlanjur memberi kuasa kepada Pengacara. Selanjutnya Tergugat menjawab agar masalah tersebut bisa Penggugat

selesaikan

dengan

Pengacara.

Dan

selanjutnya

Penggugat menyatakan akan memberikan kabar kepada Tergugat. Akan tetapi sampai gugatan ini terjadi tidak ada jawaban atau berita dari Penggugat secara langsung kepada Tergugat; 5.

Bahwa dalam gugatan butir 5, Penggugat menyatakan Tergugat telah meminta SHM No.1746 kepada Drs.Marzuki menguasai

lahan

dan

mendirikan

rumah

Darwis serta

pondok

dengan

menempatkan orang suruhan. Bahwa tuduhan Penggugat tersebut adalah tidak benar. Kepemilikan tanah tersebut Tergugat lakukan dengan cara membeli kepada Penggugat sebagaimana diuraikan pada jawaban butir 4 a di atas. Dan Tergugat juga tidak pernah meminta SHM kepada sdr. Drs Marzuki Darwis, sebagaimana sudah Tergugat jelaskan pada jawaban butir 3 di atas. -

Bahwa Penggugat sengaja untuk merampas hak-hak Tergugat dengan mengutus orang suruhan dan pengacara sebagaimana Tergugat uraikan dibawah ini pertemuan dengan orang suruhan Penggugat yaitu : a. Bahwa sekitar tahun 2008 Tergugat pernah dihubungi oleh kawan Penggugat yaitu Ismit Manar (Kombes Pol), sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan. Sehingga Penggugat mencari celah untuk mengingkari penjualan tersebut, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekan Baru.

-

Bahwa Tergugat menerima telepon

dari seorang pensiunan

Polri, yaitu Ismit Manar (Kombes Pol Purnawirawan), beliau


merupakan teman dari Penggugat. Melalui telepon tersebut Ismit Manar menanyakan apakah Tergugat mempunya tanah disekitar Jl. Arengka Pekanbaru. Dengan jujur Tergugat menjawab ada, dan atas pertanyaan tersebut Tergugat jelaskan bahwa tanah tersebut

Tergugat

beli

dari

Drs.

I.

Ngurah

Agung

Astika/Penggugat; -

Bahwa dalam pembicaraan, Tergugat menyatakan bahwa KWITANSINYA HILANG. Dan pada saat itu Ismit Manar menawarkan jasa untuk mengurusnya kepada penggugat. Namun Tergugat menolak tawaran tersebut. Akan tetapi beberapa hari berikutnya Ismit Manar melepon Tergugat kembali dan menyatakan bahwa Penggugat bersedia menyelesaikan Akta Jual Beli dan Balik nama tanah tersebut

dengan

persyaratan sebagian dari tanah SHM 1746 tersebut dibagikan kepada Penggugat. Jika Tergugat menolaknya maka Penggugat akan menyerahkan kepada Pengacara. -

Bahwa meskipun Tergugat sudah menolaknya beberapa hari kemudian Ismit Manar menelepon Tergugat kembali dan minta waktu untuk bertemu langsung. Sehingga Tergugat sepakat dengan Ismit Manar bertemu di Toko Roti Mega 2000 Jl. Jendral Sudirman Pekan Baru. Dalam pembicaraan itu saudara Ismit Manar menawarkan jasanya untuk menyelesaikan masalah pembelian tanah itu dengan Penggugat dengan sarat tanah itu harus dibagi. Karena Tergugat merasa dizalimi, maka tawaran saudara Ismit Manar tersebut Tergugat tolak.

-

Bahwa sekitar dua bulan sesudah pembicaraan di Toko Roti Mega 2000, Tergugat ditelepon kembali oleh sdr. Ismit Manar. Yang bersangkutan

menawarkan

kembali

jasanya untuk

menyelesaikan SHM tersebut dengan sarat dibagi empat, yaitu untuk Penggugat, untuk sdr. Ismit Manar, untuk Pengacara, dan untuk saya sendiri, masing-masing dapat bagian seperempat dari luas tanah. Dari nada pembicaraannya terkesan bahwa sdr. Ismit Manar bernafsu sekali untuk dapat bagian dari tanah yang sudah Tergugat beli dari Penggugat , karena Tergugat sudah membelinya dan Penggugat sudah menikmati uang Tergugat, sudah jelas tawaran sdr. Ismit Manar Tergugat tolak;


6. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak gugatan Penggugat pada butir 6 yaitu : a. Tentang alasan Penggugat menyatakan sudah mengupayakan perdamaian, bahwa alasan ini

adalah tidak benar dengan tegas

Tergugat menolaknya. Karena Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat secara langsung dan juga tidak pernah memberitahu secara resmi bahwa Penggugat telah menunjuk Pengacara atau siapapun untuk bermusyawarah dengan Tergugat. b. Tentang laporan Penggugat kepada Polisi, Bahwa benar Penggugat sudah melaporkan masalah ini kepada Polisi, dan Tergugat di panggil. Pada tanggal 4 November 2010. Tergugat mendapat undangan dari Reskrim Polda Riau (Undangan Nomor : B/ 697/ XI/ 2010). Untuk konfirmasi dan wawancara sehubungan dengan adanya dugaan menguasai Sertifikat Hak Milik berikut tanah milik sdr Drs. I. Ngurah Agung Astika. Tergugat hadir memenuhi undangan itu di Polda Riau oleh Bripka NJ. Tanjung dan Tergugat menceritakan riwayat kepemilikan tanah sebagaimana Tergugat ceritakan pada jawaban no.4 di atas. Menurut saudara Bripka BJ. Tanjung wawancara itu dilakukan berdasarkan surat yang bersifat pribadi Drs. I. Ngurah Agung Astika kepada Direktur Reskrim Polda Riau. Dan sampai sekarang wawancara itu belum ada tindak lanjutnya. Bahwa laporan penggugat ke Polda Riau, kalau tidak salah, tidak bersifat resmi tetapi bersifat pribadi kepada Direktur Reskrim Polda Riau yang mungkin saja adalah kawan Penggugat. Dengan segala macam cara Penggugat menekan Tergugat untuk menguasai tanah yang sudah dijual kepada Tergugat; 7.

Bahwa gugatan Penggugat pada butir 7 yang menyatakan : a. Tergugat

menguasai

dan

menduduki

tanah

pertanian

milik

Penggugat tanpa izin, bahwa tuduhan ini adalah tidak benar, hal ini merupakan fitnah terhadap diri Tergugat. Karena sebagaimana Tergugat uraikan pada jawaban no.3, no.4, no.5 dan jawaban no.6 diatas. Bahwa

tanah pertanian SHM 1746

sudah dibeli

oleh

Tergugat pada Tahun1986 saat Penggugat butuh uang untuk mengikuti pendidikan PTIK di Jakarta; b. Bahwa gugatan Penggugat butir 7 yang menyatakan melawan hukum serta merugikan Penggugat adalah tidak benar. Karena penguasaan tersebut sudah dilakukan pembelian pada tahun 1986.


Justru Tergugat yang dirugikan oleh Penggugat sebagaimana Tergugat uraikan diatas bagaimana upaya Tergugat menghubungi Penggugat untuk melengkapi transaksi jual beli terhadap SHM 1746. Serta dilaporkannya Tergugat kepada Polisi dan diajukan gugatan ke PN. Pekanbaru. Tindakan Penggugat sudah merugikan Tergugat secara moril dan Materil; Bahwa jika Tergugat berbohong tidak mungkin Tergugat bisa membuat jawaban ini. Perlu diketahui oleh semua orang menguasai suatu objek tanah tidak hanya berdasarkan bukti hukum saja, namun riwayat suatu permasalahan wajib dijadikan sebagai bukti petunjuk. Tergugat yakin semua orang yang mengerti tentang hukum paham akan hal tersebut; Berkaitan dengan pernyataan penggugat seperti tercantum pada angka 7 dalam surat gugatan, dengan ini Tergugat nyatakan bahwa Tergugat yakin tidak melanggar hukum karena SHM Nomor : 1746 (Sertifikat Tanah) dan tanah yang dimaksud dalam SHM itu dikuasai Tergugat secara sah setelah tanah tersebut dijual Penggugat

kepada

Tergugat,

bahkan

penggugat

sepatutnya

berterima kasih karena Tergugat telah menolong Penggugat yaitu bersedia membeli tanah dimaksud yang waktu itu masih semak, rawa dan terendam banjir, pada saat Penggugat terdesak karena kesulitan uang. Oleh sebab itu Tergugat yakin seyakin yakinnya bahwa Penggugat tidak menderita kerugian sepeserpun karena Penggugat sudah menikmati uang hasil penjualan tanah itu kepada Tergugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang pada waktu itu cukup besar nilainya; 8. Bahwa tindakan Penggugat bukan hanya sampai disitu, namun sekitar satu bulan sesudah Tergugat dihubungi oleh orang suruhan Penggugat, selanjutnya ada orang memasang pancang atau plang nama di tanah tersebut terbuat dari papan triplek bertuliskan, seingat saya, lokasi Tanah ini milik Kombes Pol. Drs. I. Ngurah Agung Astika, hubungi Pengacara Adikarma, no HP ….(No HP nya saya lupa) . Kemudian Tergugat menghubungi Pengacara Adikarma baik melalui telepon dan juga mendatangi sdr. Adikarma di kantornya, Jl. Utama Pekan

Baru.

Selanjutnya Tergugat menjelaskan riwayat pembelian tanah tersebut , namun ketika itu tidak ada hasil pembicaraan kami;


9. Bahwa Penggugat

belum puas

dan masih ingin menguasai hak

Tergugat, sekitar satu atau dua bulan setelah Tergugat menghubungi pengacara Penggugat. Kemudian sdr. Adikarma, sdr. Ismit Manar, satu orang

mengaku bermarga Lubis dan dua orang yang sedang

memegang alat ukur tanah. Berdasarkan pertanyaan Tergugat, orang yang memegang alat ukur tanah tersebut menerangkan bahwa tanah tersebut diukur untuk pembuatan Duplikat Sertifikat Tanah yang hilang, atas permintaan Pengacara Adikarma SH dan Pengacara Dewi. Kepada orang yang sedang mengukur tanah itu, yang mengaku sebagai petugas ukur dari kantor BPN Kota Pekan Baru. 10. Bahwa berdasarkan penjelasan petugas dari BPN tersebut, selanjutnya Tergugat jelaskan bahwa tanah itu sudah Tergugat beli dari pemiliknya dan sertifikat asli tanah itu ada pada Tergugat dan sudah Tergugat perlihatkan kepada Pengacara Adikarma. SH. Berdasarkan keterangan Tergugat tersebut petugas ukur tersebut berhenti mengukur dan menyarankan

agar

Tergugat

menjelaskan

masalah

itu

kepada

pimpinannya. Ketika itu sdr. Adikarma hanya diam saja, tidak berbicara satu patah kata pun. Jika benar tentu seorang pengacara akan membantah omongan Tergugat dihadap pejabat Pemerintah/BPN; 11. Bahwa selanjutnya sdr. Ismit Manar menelepon Penggugat, setelah berbicara dengan Penggugat sdr. Ismit Manar menyerahkan telepon tersebut kepada Tergugat untuk berbicara dengan Penggugat. Dalam pembicaraan tersebut

Tergugat menjelaskan kembali

Penggugat bahwa tanah itu sudah Tergugat

kepada

beli dari Penggugat.

Dalam pembicaraan Penggugat mengingkarinya telah terjadi penjualan tanah tersebut. Ironisnya Penggugat memberi dua keterangan yang berbeda. Pertama Penggugat

mengatakan atau menuduh Tergugat

mengurus sendiri Sertifikat Tanah itu ke Kantor BPN sehingga Sertifikat Tanah itu ada ditangan Tergugat, setelah Tergugat jawab, kalau Tergugat yang mengurus pembuatan Sertifikat Tanah tersebut kenapa dibuat atas nama Penggugat, tentu Tergugat

Tergugat

buat atas nama

sendiri. Karena tidak ada titik temu pembicaraan, maka

hubungan telepon terputus; 12. Bahwa selanjutnya Tergugat mendatangi kantor BPN Pekanbaru, kepada

seorang

pejabat

BPN

bernama

Zulmaini,

Tergugat

menjelaskan duduk masalah tanah tersebut. Kemudian Zulmaini pun menjelaskan bahwa pengukuran tanah itu dilakukan dalam rangka


penerbitan Duplikat Sertifikat Tanah Nomor 1746 atas permintaan Drs. I. Ngurah Agung Astika melalui pengacaranya berdasarkan Surat Keterangan Hilang yang diterbitkan oleh Polda Bali. Ketika itu Zulmaini memperlihatkan kepada Tergugat Surat Keterangan Kehilangan, Surat yang dikeluarkan Polda Bali itu, dengan Pelapor Drs. I. Ngurah Agung Astika. Dalam hal ini perlu Tergugat jelaskan bahwa sebenarnya baik Penggugat maupun Pengacara Adikarma. SH tahu betul bahwa asli Sertifikat Tanah itu tidak hilang, tetapi ada pada Tergugat, dan Tergugat telah memperlihatkan asli Sertifikat itu kepada pengacara Adikarma. SH di kantornya, Jl. Utama Pekanbaru. Dalam hal ini Tergugat yakin Penggugat bersama dengan Pengacara Adikarma. SH dan Dewi Septriany. SH telah memberikan keterangan palsu dan menggunakannya untuk mengurus penerbitan Duplikat Sertifikat Tanah Nomor 1746. 13. Bahwa dalam Surat Permohonan Blokir kepada BPN, Tergugat nyatakan pula bahwa pihak-pihak yang mengurus penerbitan Duplikat Sertifikat Tanah Nomor 1746 dapat dihukum

karena memberikan

keterangan palsu kepada Pejabat Pemerintah. Permohonan Blokir tersebut Tergugat ajukan kepada kepala BPN Pekanbaru dengan surat tertanggal 13 Oktober 2010 (Foto Copy terlampir) ; 14. Bahwa

berdasarkan

uraian

Penggugat

di

atas

jelas

riwayat

kepemilikan SHM 1746 yang dikuasai Tergugat saat ini. Dan jelas juga upaya Penggugat bersama orang suruhannya serta pengacara melakukan segala upaya untuk membohongi

pihak-pihak untuk

memenuhi ambisinya; 15. Bahwa demi suatu suatu kebenaran serta keadilan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk Penggugat dihadirkan dalam persidangan ini dan disumpah terlebih dahulu. Dan Tergugat juga bersedia disumpah dalam bentuk apapun dalam persidangan ini. Dalam sumpah itu kiranya dicantumkan bahwa yang bersumpah bersedia menerima kutukan Tuhan tujuh turunan bila memberikan keterangan dan pernyataan

palsu. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat

diwujudkan suatu kebaikan dan kebenaran hukum serta keadilan yang hakiki; 16. Bahwa akibat berlarut-larutnya proses penjualan SHM 1746

serta

diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan, Tergugat menderita kerugian sebagai berikut :


a. Kerugian materil berupa biaya pergi pulang Tergugat dari Bangkiang, tempat Tergugat bekerja ke Kantor pengadilan Pekanbaru, dan biaya perjalanan Tergugat ke Jakarta untuk konsultasi dengan Penasehat hukum sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); b. Kerugian Moril karena Tergugat merasa dipermalukan dan dirusak nama baik Tergugat oleh Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000.000,(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); Berdasarkan uraian di atas Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan dengan amar : 1.

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan;

2.

Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

3.

Menyatakan tergugat sebagai pemilik sah sebidang tanah seluas 5.000 M2 sesuai dengan SHM Nomor : 1746 yang sekarang terletak di Jalan Guru Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

4.

Menyatakan bahwa Tergugat menguasai Sertifikat tanah SHM nomor : 1746 secara sah dan atau tidak melawan hukum;

5.

Menghukum Penggugat untuk membuat Surat Akta Jual Beli Tanah yang tercantum pada SHM Nomor : 1746 kepada Tergugat;

6.

Menghukum Penggugat membayar ganti Kerugian materil sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);

7.

Meghukum Penggugat membayar ganti kerugian Moril; sejumlah Rp. 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

8.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladil nya ( ex aequo et bono ) ; Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan

Putusan

sebagaimana

tertuang

dalam

Putusan

Nomor

202/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 16 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.

926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Risalah

Pernyataan

Permohonan

Banding No.202/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kuasa Penggugat pada hari Kamis tanggal 17


Juli 2014 telah menyatakan banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri

Pekanbaru Nomor 202/Pdt.G/2013/ PN.Pbr tanggal 16 Juli 2014 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding oleh Kuasa Pembanding pada tanggal 17 Juli 2014 dalam perkara Pernyataan banding Nomor 202/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat

pada hari

Kamis tanggal 11 September 2014 melalui Lurah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru; Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Agustus 2014 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari dan tanggal itu juga, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah kepada Tergugat / Terbanding pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 ; Menimbang,

bahwa

Penggugat/Pembanding

menanggapi

tersebut

memori

diatas,

banding

dari

Kuasa

Tergugat/Terbanding

telah

mengajukan kontra memori banding yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jum`at tanggal 19 September 2014, dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada hari Jum`at tanggal 3 Oktober 2014 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 202/Pdt.G/2013/PN.Pbr, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penggugat/Pembanding maupun Tergugat /Terbanding telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empatbelas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Penggugat /Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syaratsyarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;


Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan

Tinggi

membatalkan

putusan

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 202/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 16 Juli 2014,

dan

mengadili

sendiri

dengan

mengabulkan

gugatan

Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat/Terbanding dengan alasanalasan yang disebutkan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 202/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 16 Juli 2014 ; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut

turunan

resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor

202/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 16 Juli 2014 serta memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding

maupun

kontra

memori

banding

dari

Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan akan mengadili sendiri dengan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana terurai di bawah ini ; Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar tanah sengketa itu milik Penggugat sedangkan dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Tergugat adalah apakah benar tanah sengketa tersebut telah dibeli oleh tergugat ; Menimbang

bahwa bukti surat P.12 yang diajukan Penggugat sama

dengan bukti surat T.1 yang diajukan Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 1746 atas nama I.G.N. AGUNG ASTIKA , dimana baik Penggugat maupun tergugat sama-sama bermaksud membuktikan bahwa sertifikat tersebut adalah sertifikat hak milik atas tanah sengketa ; Menimbang bahwa serifikat Hak Milik Nomor 1746 tersebut masih atas nama Penggugat yaitu I.G.N Agung Astika, yang diakui oleh Tergugat telah dibeli Tergugat dari Penggugat namun oleh Penggugat dibantahnya dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat ; Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa tergugat sudah membeli tanah sengketa dari Penggugat telah diajukan bukti T.7, T.8, T.9 ;


Menimbang bahwa T.7 dan T.8 menurut Tergugat dimaksudkan untuk membuktikan pembelian tanah sengketa , sedangkan bukti T.9 adalah konsep Akta Jual Beli ; Menimbang bahwa kwitansi mempunyai kekuatan pembuktian seperti surat di bawah tangan dan akan mempunyai nilai pembuktian yang kuat sepanjang tanda tangan dalam kwitansi dan isinya tidak dibantah oleh yang bertanda tangan, in casu I.G.N Agung Astika (Penggugat) membantah dengan menyatakan tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Tergugat yang ditindak lanjuti dengan pengaduan ke Polda Riau tentang penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat (bukti P.6) ; Menimbang bahwa dengan dibantahnya kwitansi tersebut maka Tergugat harus membuktikan kebenaran tentang isi dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut ; Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan tergugat tidak tahu menahu tentang kwitansi pembelian tanah sengketa demikian pula bukti surat yang diajukan oleh Tergugat selain T.7,T.8,T.9 yaitu T.1 serifikat Hak Milik Nomor 1746 atas nama I.G.N Agung Astika (Penggugat), T.2 adalah Undangan dari Direktur Reserse Kriminal Polda Riau kepada Tergugat untuk konfirmasi dan wawancara tentang Pengaduan Penggugat , T3 adalah Surat pernyataan dari Ketua RT.3 RW.12 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru yang berisi tentang penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat, T.4 adalah Surat dari Tergugat kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru tentang permohonan pemblokiran penerbitan sertifikat Hak Milik nomor 1746 (duplikat), T.5 adalah Surat dari Tergugat kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang menanyakan tentang tindak lanjut surat Tergugat, T.6 adalah tanda terima dari Kantor Badan Pertanahan tentang surat Tergugat tersebut , T.10 adalah Akta Cerai Tergugat dengan Agusni dimana kesemua bukti surat tergugat tersebut tidak dapat mendukung dalil penggugat tentang jual beli tanah sengketa namun hanya menguatkan tentang penguasaan tergugat atas tanah sengketa berikut sertifikatnya ; Menimbang bahwa dengan tidak dapatnya tergugat membuktikan adanya jual beli tanah sengketa tersebut dan ternyata Sertifikat Hak Milik tersebut masih atas nama Penggugat dan belum ada perpindahan ataupun pelepasan hak dari penggugat kepada tergugat yang tercantum dalam sertifikat tersebut maka tanah sengketa masih milik penggugat ; Menimbang bahwa tidak ada bukti pula yang dapat menjelaskan adanya penyerahan tanah sengketa berikut sertifikat hak milik atas tanah sengketa


tersebut (SMH nomor 1746) kepada tergugat untuk dikuasai atau untuk diolah oleh tergugat dengan demikian penguasaan tanah sengketa oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum ; Menimbang, bahwa dengan demikian petitum penggugat nomor 2,3,4 dan 5 dapat dikabulkan ; Menimbang bahwa tentang petitum nomor 6 mengenai ganti rugi yang dikaitkan dengan jual beli tanah sengketa dan oleh karena penggugat sudah menuntut tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa berikut sertifikatnya kepada penggugat dan bukan dimaksudkan untuk jual beli tanah sengketa maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat dikabulkan ; Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka petitum penggugat dapat dikabulkan sebagian ; Menimbang bahwa oleh karena petitum penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 202/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 16 Juli 2014 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana terurai di bawah ini ; Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan, maka para Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; M E N G A D I L I : 1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding; 2. Membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor

202/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah sebidang tanah seluas 5000 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1746 yang terletak di Jalan Guru Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ;


3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum ; 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1746 atas nama I.G.N. Agung Astika kepada Penggugat ; 5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat ; 6. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 19 Januari 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO,S.H., sebagai Hakim Ketua, H.ANTHONY SYARIEF,S.H dan EDDY RISDIANTO,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh TETI ANGGRAINI,S.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H.ANTHONY SYARIEF,S.H

DWI PRASETYANTO,S.H.

EDDY RISDIANTO,S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

TETI ANGGRAINI, S.H.


Perincian Biaya Proses : 1.

Materai

: Rp

6.000,00

2.

Redaksi

: Rp

5.000,00

3.

Biaya Administrasi

: Rp

139.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)


PTR

Recommend Documents