PT.PBR DEMI KEADIILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 170/PDT/2014/PT.PBR DEMI KEADIILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso KM.06, Tanjung Uncang, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa hukumnya kepada CHARLES, SH., Advokat berkantor di LAW OFFICE CHARLES LUBIS & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Sudirman, Komplek Ruko Superblok Imperium, Blok B Nomor.22 A, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Batam pada

tanggal

sebagai

25

Maret

TERGUGAT

2014,

sekarang

semula sebagai

PEMBANDING; LAWAN HADIWAN.,

bertempat tinggal di Happy Garden Blok.C Nomor.38 RT.003 RW.006 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa hukumnya kepada

ROBBY.H.S.

BATUBARA,

SH.,

MOCHAMAD FARID.M, SH., Advokat dan Konsultan Hukum ROBBY.H.S.

pada LAW OFFICE

BATUBARA,

SH.,

&

ASSOCIATES yang beralamat di Ruko Kurnia Djaja Alam (KDA) Blok B No.16 Batam Centre-Batam Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus

Nomor

081/KH-RBA/H-

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 170/PDT/2014/PT.PBR

KM/BTM/IX/2013, tanggal 8 September 2014, semula

sebagai

PENGGUGAT

sekarang

sebagai TERBANDING ; PENGADILAN TINGGItersebut; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2014 Nomor 170/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; 2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Batam

Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Btm, tanggal 13 Maret 2014; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 Juli 2013 dibawah Register Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Btm, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, Pengadilan Kelas I A mengeluarkan Pengumuman Lelang Eksekusi Ulang dengan Pemohon Lelang PT. Sintai Industri Shiyard dan Termohon Lelang PT.Sintai Scrap Industri, Nomor: 10/EKS/2011/PN.BTM jo Nmor.40/PDT.G/2007/PN.BTM atas barang bergerak milik Termohon Eksekusi I (PT Sintai Scrap Industri) yang telah di sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 10/BA.EKS/2011/PN.BTM jo Nomor 40/PDT.G/2007/PN.BTM; Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat, adalah sebagai berikut : 1. Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 27 September 2012, Pengadilan Kelas I A mengeluarkan Pengumuman Lelang Eksekusi Ulang dengan Pemohon Lelang : PT. Sintai Industri Shipyard dan Termohon Lelang : PT. Sintai Scrap

Industri

Nomor

:

10/EKS/2011/PN.BTM,

Jo.NO.40/PDT.G./

2007/PN.BTM, atas barang bergerak Milik Termohon Eksekusi I (PT. Sintai Scrap Industri) yang telah di sita Ekeskusi oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Oktober 2011 Nomor: 10/BA,EKS/2011/PN.BTM,jo No.40/PDT.G/2007/PN.BTM berupa: Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 170/PDT/2014/PT.PBR

1. 1 (satu) Unit Hitachi Excapator Model EX 200 SN 60974. 2. 1 (satu) Unit Excapator Model EX 200. 3. 1 (satu) Unit Hitachi Excapator Model EX 700. 4. Mesin Press Automatic. 5. Jembatan Timbang. 6. Office Container. 7. Tugger Wich. 8. Container Toilet. 9. Tanki Water. 10. Compressor. 11. Cutter 700 Hitachi. 12. Clamp Bucket 3 unit. 13. Bucket 2 Unit. 14. Mesin Press Hoso. 15. Stainless Boat 4 unit. 16. Durty Tank Oil 1000 Kg. Dengan harga Limit sebesar Rp. 1.232.300.000,-(satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setoran uang jaminan sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), yang mana barang bergerak dimaksud diatas berada di PT. Sintai Scrap Industri yang beralamat di Jl. Brigjend. Katamso Km. 6, Tanjung Uncang, Batam.(bukti P-1); 2. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat, PENGGUGAT bermaksud untuk mengikuti pelelangan dimaksud akan tetapi melihat jenis barang yang akan dilelang tidak sesuai dengan perkiraan harga yang ditawarkan. PENGGUGAT memperkirakan harga barang lelang tersebut kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT sempat bermaksud untuk mundur dari pelelangan dimaksud; 3. Bahwa dikarenakan peserta lelang hanya PENGGUGAT, Pemohon Lelang (TERGUGAT) melalui kuasa hukumnya Advokat Minggu Sumarsono, SH mengajukan alternatif agar PENGGUGAT tetap melakukan pembelian barang lelang dimaksud dengan harga tetap sebesar Rp. 1.232.300.000,(satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana syarat dalam pelelangan (Point 1 gugatan ini) dengan catatan bahwa harga yang disepakati adalah Rp. 1.027.300.000,- (satu milyar dua Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 170/PDT/2014/PT.PBR

puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dijadikan sebagai uang titipan pada Pemohon Lelang; 4. Bahwa kemudian Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah III Pekanbaru KPKNL Batam, dengan surat Nomor : 336/2012, mengeluarkan Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual beli Tertanggal 3 Oktober 2012, yang berisikan Pembeli Lelang barang dimaksud adalah PENGGUGAT, tanpa adanya keberatan (verzet) dari pihak manapun; Atas

bukti

tersebut

diatas

jelas

dan

tidak

terbantahkan

bahwa

PENGGUGAT adalah selaku Pembeli yang beritikad baik dan dilindungi undang-undang, dan oleh karenanya demi hukum dinyatakan sah sebagai pembeli.(bukti P-2); 5. Bahwa sesuai dengan kesepakatan kemudian Pemohon Lelang (PT. Sintai Industri Shipyard) melalui Direktur Utamanya Sdr. Hendarto Achmad pada tanggal 04 Februari 2013 menandatangani Surat Pernyataan bermaterai dan diatas Kop surat perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam point 3 (tiga) gugatan ini yang berisikan tentang kesediaan Sdr. Hendarto Achmad dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Sintai Industri Shipyard (TERGUGAT) untuk melakukan pengembalian uang titipan PENGGUGAT dalam

pembelian

barang-barang

lelang

dimaksud

sebesar

Rp.

205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah) paling lambat pada tanggal 14 Februari 2013. secara tunai ke Nomor Rekening milik PENGGUGAT. (bukti P-3); 6. Bahwa kemudian dengan berbagai alasan yang tidak jelas, sampai saat dimajukannya gugatan ini, TERGUGATmasih belum juga melakukan pengembalian uang titipan dimaksud Point 5 (lima) diatas dan hal ini tentu saja sangat merugikanPENGGUGAT; 7. Bahwa telah berulangkali PENGGUGAT mencoba untuk meminta uang titipan tersebut dengan berbagai cara akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil, hingga pada tanggal 19 Februari 2013, PENGGUGAT kemudian melaporkan dugaan tindak pidana PENIPUAN dan PENGGELAPAN TERGUGAT kepada Pihak Kepolisian Resort Kota Barelang sebagaimana dimaksud

dalam

Surat

Tanda

Penerimaan

Laporan

Nomor:LP-

B/170/II/2013/Kepri/SPK-Polresta Barelang. (bukti P-4); 8. Bahwa pada tanggal 24 April 2013, secara tiba-tiba TERGUGAT mengeluarkan surat pemberitahuan di Surat Kabar Batam Pos pada Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 170/PDT/2014/PT.PBR

Halaman 29, dimana surat itu berisikan pemberitahuan kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dibuat dihadapan Yola Yostiwanti, SH., M.Kn, Notaris di Batam, pada tanggal 14 Januari 2013 dan 20 April 2013 yang mana berisikan tentang telah terjadinya perubahan susunan kepengurusan dalam perseroan pada Perusahaan TERGUGAT (PT. Sintai Industri Shipyard). (bukti P-5); 9. Bahwa dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam point 8 (delapan) gugatan ini sangat membingungkan mengingat kedudukan dari Sdr. Hendarto Achmad pada saat terjadinya proses jual beli barang lelang dimaksud adalah masih sebagai Direktur Utama dari PT. Sintai Industri Shipyard; 10. Bahwa dalam Pasal 95 ayat 3 (tiga) Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan: Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum

pengangkatannya

batal,

tetap

mengikat

dan

menjadi

tanggung jawab Perseroan. Oleh karena itu berdasarkan bunyi ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dari Direksi lama dalam urusan dengan pihak ketiga mutlak masih menjadi tanggung jawab perseroan walaupun telah terjadinya pergantian kepengurusan dalam perseroan yang bersangkutan; 11. PENGGUGAT

menduga

pemberitahuan

tentang

adanya

RUPSLB

sebagaimana dimaksudkan dalam point 8 (delapan) adalah hanya upaya untuk menghilangkan tanggungjawab perseroan terhadap pihak ketiga saja; 12. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang secara nyata tidak melakukan hal yang dijanjikan sebelumnya dalam surat pernyataan tentang pengembalian uang titipan jelas-jelas PENGGUGAT mengalami kerugian, baik secara moril maupun secara materil, dan kerugian nyata dibuktikan: -

Kerugian

Materil,

berupa

hilangnya

hak

PENGGUGAT

untuk

mendapatkan kembali uang titipan yang mutlak merupakan milik PENGGUGAT sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah). -

Kerugian

Immateriil,

PENGGUGAT

akibat

berupa

terganggunya

ketidakpastian

psikologis

pengembalian

uang

dari titipan

dimaksud danuntuk kerugian immaterial ini meskipun tidak dapat dihitung dengan nilai uang, namun untuk kepastian hukum terhadap Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 170/PDT/2014/PT.PBR

gugatan a quo, PENGGUGAT meminta ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 13. Bahwa atas hal tersebut diatas dan disertai dengan bukti-bukti yang nyata dan tidak terbantahkan oleh TERGUGAT, maka jelas bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig gedad) yang sangat merugikan PENGGUGAT; 14. Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata disebutkan“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

kerugian tersebut”, oleh karena itu adalah patut dan sah

berdasarkan hukum TERGUGAT mengembalikan uang titipan sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) secara tunai dan sekaligus, disertai dengan membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 15. Bahwa terhadap ganti kerugian yang dimohonkan oleh PENGGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT juga mohonkan agar Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan pada TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per hari setiap keterlambatan pengembalian uang titipan.; 16. Bahwa besar kemungkinan selama dalam proses persidangan di depan Pengadilan TERGUGAT akan berusaha untuk tetap tidak mengembalikan uang titipan tersebut maka oleh karena itu sangat beralasan bagi PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag), terhadap: -

Barang tidak bergerak berupa bangunan berikut isinya milik TERGUGAT yang terletak di Jl. Brigjend Katamso Km. 6 Tanjung Uncang Batam.

-

Barang bergerak berupa Kendaraan Operasional sehari-hari milik TERGUGAT.

17. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT adalah berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah oleh Para TERGUGAT, maka kiranya cukup beralasan hukum bagi PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan agar berkenan menjatuhkan keputusan hukum yang dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali (uit voerbaar bij voorraad);


Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas, dengan hormat PENGGUGAT memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudilah kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir didepan persidangan dengan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan keputusan hukum sebagai berikut: Primair: 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Memerintahkan TERGUGAT agar mengembalikan uang titipan sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang menjadi hak mutlak dari PENGGUGAT. 3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT; 4. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian materil berupa pengembalian uang titipan sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) sejak diajukannya gugatan sampai dengan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayarkan kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika; 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap keterlambatan TERGUGAT melakukan pembayaran ganti kerugian kepada PENGGUGAT; 6. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga; 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali (uit voerbaarbij voorraad); 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsidair: Atau: apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME, PENGGUGAT mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);


Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat

tersebut, pada

persidangan pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2013, yang selengkapnya berisi sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI 1. Kurangnya para pihak Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan adanya penitipan uang dan dalam salah satu Petitum Penggugat tersebut diantaranya agar Tergugat mengembalikan uang titipan sebesar Rp.205.000.000,- ( dua ratus lima juta rupiah ). Bahwa menurut hemat Tergugat adalah merupakan suatu keharusan untuk dilibatkannya sdr. Hendarto Ahmad (ex. Direktur Utama PT.Sintai Industri Shipyard) selaku pribadi yang telah membuat surat pernyataan pada tanggal 04 Februari untuk melakukan pengembalian uang titipan Penggugat. Bahwa dalam pasal 97 ayat (3) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa “setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam tugasnya dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2). Bahwa hingga saat ini Sdr. Hendarto Ahmad, Ex.Direktur Utama PT. Sintai Industri

Shipyard

belum

pernah

mempertanggungjawabkan

laporan

keuangan terkhusus tentang adanya penitipan uang oleh Penggugat kepada Tergugat. Bahwa oleh karena itu menurut hemat Tergugat agar Penggugat menarik sdr.Hendarto Ahmad sebagai Tergugat. 2. Kewenangan Peradilan Pidana Bahwa perkara Aqua yang diajukan oleh Penggugat menurut hemat Tergugat adalah masuk dalam kewenangan absolute Peradilan Pidana dikarenakan perkara tersebut saat ini telah ditangani oleh Penyidik Kepolisian Resort Kota Barelang, sebagaimana halnya yang telah diakui oleh Penggugat dalam Posita Gugatan point 7 “ bahwa Penggugat pada tanggal 19 Februari 2013 meloparkan Tergugat diduga melakukan tindakan penipuan dan Penggelapan kepada pihak Kepolisian Resort Kota Barelang sesuai

dengan

Surat

tanda

penerimaan

B/170/II/2013/Kepri/SPK-Polresta Barelang

Laporan

Nomor

:

LP-

dan sekarang masih dalam


proses Penyidikan, maka untuk itu seharusnya Pihak Penggugat menunggu hasil Putusan Peradilan Pidana, apakah benar telah terjadi penipuan dan penggelapan atau adanya Penitipan uang antara Penggugat kepada Tergugat. 3. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum Dalam

gugatannya

Penggugat

menyatakan

bahwa

Tergugat

telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat bahwa hal ini sangatlah dibantah oleh Tergugat oleh karena Tergugat tidak pernah menerima titipan dan atau menerima uang dari Penggugat dan dalil Penggugat melakukan gugatan hanyalah berdasarkan Surat Pernyataan dari Sdr.Hendarto Ahmad ex.Direktur Utama

PT. Sintai Industri Shipyard

tertanggal 04 Februari 2013 yang pada saat Surat Pernyataan itu dibuat, sdr.Hendarto Ahmad tidak lagi memegang jabatannya sebagi Direktur Utama PT. Sintai Industri Shipyard berdasarkan RUPSLB tanggal 14 Januari 2013 sehingga hemat Tergugat dalil gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hokum. B. DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa segala hal yang diutarakan pada bagian Dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisah dari bagian Dalam Pokok Perkara ini, oleh karenanya mohon dianggap telah tertuang dan tidak perlu diulang lagi pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;

2.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3.

Bahwa benar pada tanggal 20 September 2012 Pengadilan Negeri Kelas 1A

Batam

mengumumkan

10/EKS/2011/PN.BTM,Jo perantaraan

Kantor

lelang

eksekusi

NO.40/PDT.G

Pelayanan

Kekayaan

ulang

nomor

/2007/PN.BTM Negara

Batam

:

dengan akan

mengadakan penjualan dimuka umum ( lelang eksekusi ulang ) yang diadakan pada tanggal 27 September 2012 atas barang bergerak milik Termohon Eksekusi I / Termohon Lelang (PT. Sintai Scrap Industri) yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Oktober 2011 Nomor:

10/BA,EKS/2011/PN.BTM

,jo

No

40/PDT.G/2007/PN.BTM)

dengan Harga Limit sebesar Rp.1.232.300.000,- ( satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah ) dan setoran uang jaminan sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah );


4.

Bahwa pada hari kamis tanggal 27 September 2012 Lelang Eksekusi Ulang telah dilaksanakan dan yang memenangkan lelang tersebut oleh HADIWAN, Pekerjaan Wiraswasta dengan harga pembelian sebesar Rp.1.232.300.000,- ( satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah );

5.

Bahwa berdasarkan pengecekan Pihak Tergugat pada rekening Tergugat di Bank Tabungan Negara Cabang Batam tanggal 15 Juli 2013 bahwa benar di rekening Tergugat tersebut ada pemasukan uang sehubungan dengan adanya penyetoran pada tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp.1.220.937.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari Pengadilan Negeri Batam hasil penjualan barang atas permohonan lelang PT.Sintai Industri Shipyard / Tergugat;

6.

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan / transaksi perbankan direkening PT.Sintai Industri Shipyard / Tergugat, tidaklah ada ditemukan adanya penyetoran yang diterima dari sdr.HADIWAN/ Penggugat;

7.

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) PT.Sintai Industri Shipyard , dan hasil rapat RUPSLB memutuskan Tuan Cheng Yong Chen sebagai Direktur Utama PT.Sintai Industri Shipyard / Tergugat;

8.

Bahwa

dalam

point

5

Posita

Penggugat

yang

menyatakan

bahwa…………………dst tentang kesediaan Sdr.Hendarto Ahmad dalam Jabatannya sebagai Direktur Utama PT.Sintai Industri Shipyard, untuk melakukan pengembalian uang titipan Penggugat dalam pembelian barang-barang lelang yang dimaksud sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) adalah paling lambat pada tanggal 14 Februari 2013 secara tunai ke rekening Penggugat adalah sangat tidak masuk akal dan kemungkinan adanya dugaan persengkongkolan antara Penggugat dengan sdr.Hendarto Ahmad, karena sdr.Hendarto Ahmad tidak lagi menjabat sebagai Direktur utama PT. Sintai Industri Shipyard sejak tanggal 14 Januari 2013 ; 9.

Bahwa sangat jelaslah antara Penggugat dengan sdr.Hendarto Ahmad (ex.Dierktur utama PT. Sintai Industri Shipyard) pada tanggal 4 Februari 2013 telah mengadakan kesepakatan adalah bertentangan dengan hukum karena seharusnya sdr.Hendarto Ahmad tidak berhak lagi untuk membuat Surat Pernyataan mewakili perusahaan dalam jabatannya sebagai


Direktur utama PT. Sintai Industri Shipyard karena sdr.Hendarto Ahmad tidak lagi menjadi Direktur Utama PT. Sintai Industri Shipyard; 10. Bahwa Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar kerugian materil berupa pengembalian uang titipan sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan meminta agar Tergugat dihukum membayar kerugian inmaterial sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapatlah dikesampingkan karena Penggugat tanpa bisa menjelaskan mengapa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum , sebab Tergugat merasa tidak pernah menerima uang titpan sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah); 11. Bahwa tuntutan ganti kerugian baik material maupun inmaterial oleh Penggugat tanpa disertai alasan yang jelas sebagaimana gugatan Penggugat patut menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan gugatan Penggugat ditolak . Dengan berdasarkan pada dalil dalil di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara aquo dengan putusan yang amarnya, sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;



Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

DALAM POKOK PERKARA : 

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

ATAU : Jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan tanggal 13 Maret 2014 Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Btm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: -

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA: 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

3.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;


4.

Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang titipan sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) sejak diajukan gugatan sampai dengan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

6.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 616.000.- ( enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

7.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Menimbang,bahwa membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding

Nomor 24/AKTA/PDT.G/2014/PN.Btm juncto Nomor 132/PDT.G/ 2013/ PN.Btm yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Negeri Batam yang menyatakan bahwa

Kuasa Tergugat pada tanggal 25 Maret 2014 telah mengajukan

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh

Pengadilan Negeri Batam

tanggal 13 Maret 2014 Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Btm, diperiksa ditingkat banding; Menimbang, bahwa membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 24/AKTA/PDT.G/2014/PN.Btm juncto

Nomor 132/PDT.G

/2013/PN.Btm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam

yang

menyatakan

bahwa

permohonan

banding

dari

Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding/Penggugat pada tanggal 28 Maret 2014; Menimbang, bahwa membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat tertanggal

20 Agustus 2014, yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Agustus 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 24/AKTA/PDT.G/2014/PN.Btm

juncto Nomor 132/PDT.G/2013/PN.Btm yang

dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam; Menimbang, bahwa membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat tertanggal 8 September 2014,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 8 September 2014, dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding/Tergugat pada tanggal 11 September 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 170/PDT/2014/PT.PBR

Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 132/PDT.G/PLW/ 2013/PN.Btm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam; Menimbang,

bahwa

membaca

Risalah

Pemberitahuan

Untuk

Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 132/Pdt.G/PLW/ 2013/ PN.Btm, kepada Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat pada tanggal 4 September 2014, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 18 September 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan mana telah nyata bahwa sebelum berkas dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kesempatan memeriksa berkas perkara kepada para pihak yang berperkara untuk pemeriksaan tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa permohonan banding dari Kuasa

Hukum

Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya

tertanggal 20 Agustus 2014 pada pokoknya menyatakan

keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama, dan sangat dirugikan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya keliru, dan oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 8 September 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa segala pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan putusannya sudah tepat dan benar,

dan memohon kepada Majelis Hakim

Tingkat Banding agar berkenan Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Btm, tanggal 13 Maret 2014; Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 20 Agustus 2014 pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan

Hakim

Tingkat

Pertama,

dan

sangat

dirugikan

dengan


putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya keliru, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya adalah dengan alasan-alasan yang merupakan pengulangan dan penegasan dari dalil-dalil yang telah dikemukakan dan hasil penilaiannya atas fakta-fakta hukum yang semuanya telah diajukan dalam pemeriksaan perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, serta tidak ternyata ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 Maret 2014

Nomor 132

/Pdt.G/2013/PN.Btm, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, Kontra

Memori

Banding

yang

dajukan

oleh

dan

Terbanding/Penggugat

sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ini; Menimbang,bahwa

dengan

demikian,

maka

alasan-alasan

dan

pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil

dan dijadikan

pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi

sendiri,sehingga putusan Pegadilan Negeri Batam

tanggal 13 Maret 2014

Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Btm, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan

Pengadilan

Negeri

Batam

tanggal

13

Maret

2014

Nomor

132/Pdt.G/2013/PN.Btm, dalam hal sebagai berikut; 1. Nomor urut amar putusan dari point/angka 1 (satu) langsung ke point/angka 3 dan seterusnya; 2. Point/angka 4 dari amar putusan yang berbunyi : “Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang titipan sebesar Rp.205.000.000.,00 (dua ratus lima juta rupiah) sejak diajukan gugatan sampai dengan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); Sehingga amar putusan banding selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini; Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 170/PDT/2014/PT.PBR

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugattetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding/Tergugat dihukum membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum joncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

juncto

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Ketentuan Pasal 199, Pasal 293 RBG, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I: DALAM EKSEPSI -

Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA 1.

Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;

3.

Menyatakan Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum,

4.

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk mengembalikan uang titipan kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

5.

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6.

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya; Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 oleh kami Parlindungan Napitupulu,S.H.,M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis dengan

Ewit Soetriadi,S.H.,M.H. dan Nelson Samosir,S.H..M.H., masing-

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari


Kamistanggal 18 Desember 2014diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hakim

Ketua

Majelis

tersebut

dengan

Anggota,serta dibantu oleh Sinta Herawati, S.H,

didampingi

Hakim-Hakim

Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara; Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ewit Soetriadi,S.H.,M.H.

Parlindungan Napitupulu,S.H.,M.Hum.

Nelson Samosir,S.H.,M.H. Panitera Pengganti,

Sinta Herawati,S.H.

Perincian Biaya Proses : 1. Materai........................................Rp. 6.000,002. Redaksi ......................................Rp.5.000,003. Administrasi ...............................Rp.139.000,00Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.PBR DEMI KEADIILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents