PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 Juni 2010 dan 2009 ( Dalam Rupiah ) 1 UMUM a. Pendirian Perusahaan PT. Surya Toto Indonesia Tbk. ("Perusahaan") didirikan tanggal 11 Juli 1977 dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1, tahun 1967 berdasarkan akte yang dibuat di hadapan notaris Kartini Mulyadi, S.H., No. 88, tahun 1977. Akte pendirian Perusahaan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/111/13, tanggal 8 Juni 1978 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 21 November 1978. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah perubahan yang termuat dalam Akte No. 16 Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., tanggal 18 Juni 2008 sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perusahaan untuk menyesuaikan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-74888.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0097449.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008. Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi kegiatan untuk memproduksi dan menjual produk sanitary, fitting dan kitchen systems serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan produk tersebut. Perusahaan memulai operasinya sejak Februari 1979. Kantor pusat Perusahaan terletak di Gedung Toto, Jalan Tomang Raya No. 18, Jakarta Barat, sedangkan lokasi pabrik Perusahaan terletak di Tangerang. b. Penawaran umum efek Perusahaan Pada tanggal 22 September 1990, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") untuk menawarkan 2.687.500 saham kepada masyarakat dengan jumlah nominal Rp 2.687.500.000. Sejak tanggal 30 Oktober 1990, Perusahaan mencatatkan saham hasil penawaran tersebut pada Bursa Efek Indonesia (sebelumnya Bursa Efek Jakarta). c. Karyawan, Komisaris dan Direksi Pada tanggal 30 Juni 2010, Perusahaan memperkerjakan 2.567 karyawan tetap (2009: 2.565 karyawan tetap). Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut: Komisaris
Direksi
Hiromichi Tabata - Komisaris Utama Umarsono Andy - Wakil Komisaris Utama Gunawan Sumana - Komisaris Independen
Mardjoeki Atmadiredja - Direktur Utama Kota Hirayama - Wakil Direktur Utama Benny Suryanto - Direktur Juliawan Sari - Direktur Kazuo Watanabe - Direktur Ferry Prajogo - Direktur Setia Budi Purwadi - Direktur Keiichi Sugino - Direktur Hanafi Atmadiredja - Direktur
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebagai berikut: Komisaris
Direksi
Hiromichi Tabata - Komisaris Utama Umarsono Andy - Wakil Komisaris Utama Gunawan Sumana - Komisaris Independen
Mardjoeki Atmadiredja - Direktur Utama Kota Hirayama - Wakil Direktur Utama Benny Suryanto - Direktur Keiichi Sugino - Direktur Juliawan Sari - Direktur Ferry Prajogo - Direktur Setia Budi Purwadi - Direktur Kazuo Watanabe - Direktur Hanafi Atmadiredja - Direktur
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 Juni 2010 dan 2009 ( Dalam Rupiah )
c. Karyawan, Komisaris dan Direksi (lanjutan) Remunerasi yang diberikan kepada direksi Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dalam bentuk gaji, bonus dan tunjangan lainnya masing-masing sejumlah Rp 5.722.475.626, Rp 367.229.350 dan Rp 784.463.782 (2009: masing-masing sejumlah Rp 5.511.030.154, Rp 528.884.020 dan Rp 53.614.150 ). Sedangkan remunerasi yang diberikan kepada komisaris Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dalam bentuk honorarium dan penghargaan lainnya, masing-masing sejumlah Rp 427.000.000 dan Rp 119.862.745 (2009: masing-masing sejumlah Rp 389.000.000 dan Rp 108.516.340). 2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten dalam menyusun laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: a. Dasar penyajian laporan keuangan Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Bapepam No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Bapepam No. 02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya harga perolehan, kecuali dinyatakan lain dalam catatan laporan keuangan Semua angka dalam catatan atas laporan keuangan dinyatakan dalam Rupiah, kecuali jika dinyatakan lain. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah yang berlaku pada tanggal neraca yang diumumkan oleh Bank Indonesia. Laba atau rugi yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan kewajiban dalam mata uang asing dicatat sebagai bagian laba atau rugi tahun berjalan. Kurs mata uang asing utama yang digunakan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah Rp 9.083 /USD 1 dan Rp 102,58/JPY 1 (tanggal 30 Juni 2009 adalah Rp 10.225 / USD 1 dan Rp 106,59 /JPY 1) c. Informasi segmen
Informasi segmen disajikan berdasarkan pengelompokan jenis produk menurut pasar luar negeri dan domestik. d. Kas dan setara kas Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito jangka pendek yang jatuh temponya tidak lebih dari tiga bulan dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya. e. Piutang dan penyisihan piutang ragu-ragu Piutang dinyatakan sebesar jumlah nominal setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang ragu-ragu ditentukan berdasarkan penelaahan atas status dan kondisi saldo piutang masing-masing pelanggan pada tanggal neraca.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 Juni 2010 dan 2009 ( Dalam Rupiah )
f. Persediaan Efektif tanggal 1 Januari 2009, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 14 (Revisi 2008) mengenai "Persediaan" menggantikan PSAK No. 14 (1994). Penerapan PSAK revisi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan tahun 2010. Persediaan dinyatakan menurut nilai yang terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih.
Harga perolehan ditetapkan berdasarkan metode rata-rata yang meliputi biaya pembelian, biaya konversi untuk persediaan yang dikonversi melalui proses produksi sendiri dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (present location and condition). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah taksiran harga jual yang wajar setelah dikurangi dengan taksiran biaya untuk memperoleh dan menjual persediaan barang jadi. Penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai persediaan dilakukan berdasarkan analisa umur persediaan yang bersangkutan dan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal neraca. g. Aset tetap Sebelum tanggal 1 Januari 2008, Aset tetap, dicatat berdasarkan harga perolehan, kecuali aset tetap yang dinilai kembali, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Efektif tanggal 1 Januari 2008, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 (Revisi 2007), "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK No.16 (1994), "Aset tetap dan Aset Lain-lain" dan PSAK No.17 (1994), "Akuntansi Penyusutan". Perusahaan telah melakukan revaluasi aset tetap sebelum penerapan PSAK No.16 (Revisi 2007) dan memilih model biaya, sehingga nilai buku aset tetap yang sebelumnya dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi dianggap sebagai biaya perolehan (deemed cost) . Seluruh saldo selisih nilai revaluasi aset tetap yang masih dimiliki pada saat penerapan pertama kali PSAK No.16 (Revisi 2007) yang sebelumnya disajikan tersendiri sebagai bagian dari ekuitas dalam neraca telah direklasifikasi ke saldo laba pada tahun 2008 Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount ") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Tanah tidak disusutkan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:
Bangunan dan prasarana Mesin Peralatan pabrik Perlengkapan Kendaraan bermotor
Tahun 10-20 16 4 4-8 5
Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan langsung kepada laba rugi pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut, sedangkan pemugaran dalam jumlah besar dikapitalisasi. Apabila suatu aset sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan. Aset tetap dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya-biaya pembelian bahan, peralatan dan biaya-biaya lainnya, termasuk biaya bunga yang berkaitan langsung dengan pembangunan aset tetap tersebut. Biaya-biaya ini dialihkan ke salah satu pos aset tetap bilamana pekerjaan yang bersangkutan telah dianggap selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-review , dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 Juni 2010 dan 2009 ( Dalam Rupiah )
h. Penurunan nilai aset Pada setiap tanggal neraca, Perusahaan menelaah ada atau tidaknya penurunan nilai aset karena terjadi perubahan kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Jika terdapat indikasi penurunan nilai aset, Perusahaan menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali ditentukan oleh nilai yang lebih tinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai. Kerugian penurunan nilai aset diakui apabila nilai tercatat aset atau unit yang menghasilkan kas melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Nilai tercatat aset yang rugi penurunan nilainya telah diakui harus dinaikkan kembali menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, hanya jika terjadi perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai aset yang dapat diperoleh kembali sejak saat terakhir kali rugi penurunan nilai diakui. Kerugian penurunan nilai aset dapat dipulihkan hanya jika nilai tercatat aset tidak melebihi nilai tercatat aset yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, seandainya pada tahun sebelumnya tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai atas aset tersebut. i. Pajak penghasilan badan Beban pajak kini dihitung berdasarkan taksiran laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang timbul antara aset dan kewajiban menurut fiskal dengan nilai tercatatnya menurut laporan keuangan pada tanggal neraca. Manfaat pajak masa yang akan datang, seperti akumulasi rugi secara fiskal yang belum digunakan, juga diakui apabila besar kemungkinan bahwa manfaat pajak tersebut akan dapat direalisasikan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan dihitung berdasarkan perkiraan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset tersebut dimanfaatkan atau kewajiban dibayarkan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substantial telah berlaku pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak, dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Penyesuaian terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan banding, apabila: (1) pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan, kecuali bila terdapat ketidakpastian yang signifikan atas hasil banding tersebut, maka koreksi berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap kewajiban perpajakan tersebut dicatat pada saat pengajuan banding dibuat, atau (2) pada saat dimana berdasarkan pengetahuan dari perkembangan atas kasus lain yang serupa dengan kasus yang sedang dalam proses banding, berdasarkan ketentuan dari Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, dimana hasil yang diharapkan dari proses banding secara signifikan tidak pasti, maka pada saat tersebut perubahan kewajiban perpajakan berdasarkan surat ketetapan pajak diakui. j. Sewa Sebelum tanggal 1 Januari 2008, transaksi sewa pembiayaan diakui dengan menggunakan metode finance lease jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Lessee memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewagunausahakan pada akhir masa sewa pembiayaan dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa pembiayaan. 2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh lessee ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian biaya perolehan barang modal yang disewagunausahakan serta bunganya, merupakan keuntungan lessor (full payout lease ). 3. Masa sewa pembiayaan minimal 2 (dua) tahun. Transaksi sewa guna usaha yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas dibukukan dengan menggunakan metode sewa menyewa biasa (operating lease method ) dan pembayaran sewa diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa pembiayaan.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 Juni 2010 dan 2009 ( Dalam Rupiah )
j. Sewa (lanjutan) Efektif tanggal 1 Januari 2008, PSAK no.30 (Revisi 2007), "Sewa" menggatikan PSAK No.30 (1990) "Akuntansi Sewa Pembiayaan". Berdasarkan PSAK No.30 (Revisi 2007), penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas subtansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Menurut PSAK revisi ini, sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Perusahaan sebagai lessee : i)
Berdasarkan PSAK No.30 (Revisi 2007), dalam sewa pembiayaan, Perusahaan mengakui aset dan kewajiban dalam neraca pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban sewa. Beban keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi. Aset sewa pembiayaan (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.
ii) Dalam sewa operasi, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis ) selama masa sewa. iii) Untuk transaksi jual dan sewa kembali (sales and lease-back ), selisih antara harga jual dan nilai buku aset yang dijual diakui sebagai laba atau rugi yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sisa manfaat aset sewa pembiayaan yang bersangkutan. Penerapan PSAK revisi ini tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010. k. Kewajiban imbalan kerja karyawan Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja karyawan yang tidak didanai sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UU No. 13") Beban imbalan kerja yang harus disediakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dihitung dengan menggunakan metode penilaian aktuaris berdasarkan metode projected unit credit . Keuntungan dan kerugian penyesuaian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban ketika akumulasi keuntungan atau kerugian koreksi aktuarial yang belum diakui untuk masing-masing karyawan pada akhir periode sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban manfaat pasti (defined benefit obligation ) dan 10% dari nilai wajar aktiva program (fair value of plan assets ). Keuntungan atau kerugian ini diakui menggunakan metode garis lurus (straight-line method ) atas rata-rata sisa masa kerja karyawan. Selanjutnya, beban jasa lalu (past service costs ) atas kewajiban manfaat pasti atau perubahan dari kewajiban imbalan pasti dari program yang telah ada diamortisasi berdasarkan sisa periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak. l. Pengakuan pendapatan dan beban Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat Perusahaan telah secara signifikan memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Beban diakui berdasarkan konsep akrual `
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 Juni 2010 dan 2009 ( Dalam Rupiah ) m. Laba bersih per saham Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan. Laba bersih yang digunakan dalam menghitung laba per saham untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 119.716.490.219 (2009:Rp 100.007.266.801 ). Jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 adalah 49.536.000. n. Penggunaan estimasi
Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi, maka jumlah sesungguhnya pada periode yang akan datang dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasikan.
